Beranda blog Halaman 123

Menko PM Tegaskan Keberlanjutan JKN Jadi Prioritas Perlindungan Sosial Nasional

Penulis
Reta
-

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menyebut Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan gotong raksasa yang perlu dijaga bersama. Hal itu disampaikan saat menerima audiensi audiensi Direktur Utama BPJS Kesehatan beserta jajaran di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa (21/07/2026).

 

Pertemuan tersebut membahas penguatan keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai salah satu pilar utama sistem perlindungan sosial nasional. Audiensi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan sistem perlindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

 

Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan penguatan perlindungan sosial sebagai salah satu capaian penting pemerintah dalam menghadirkan negara yang hadir bagi seluruh rakyat. Berbagai program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah merupakan hasil dari kesinambungan pembangunan yang terus diperkuat untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh perlindungan sekaligus kesempatan menjadi lebih mandiri.

 

Menindaklanjuti arahan tersebut, Menko Muhaimin menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu instrumen strategis dalam sistem perlindungan sosial Indonesia. Menurutnya, JKN bukan sekadar program pembiayaan kesehatan, melainkan sebuah gotong royong raksasa yang menjadi wujud nyata solidaritas sosial seluruh rakyat Indonesia.

 

“JKN ini adalah gotong royong raksasa. Ukurannya bisa dilihat dari dua aspek, berapa banyak masyarakat yang telah bergabung sebagai peserta dan berapa besar biaya manfaat yang telah dikeluarkan untuk melindungi mereka. Ini adalah kekuatan besar yang harus kita jaga bersama,” ujar Menko Muhaimin.

 

Ia menjelaskan bahwa Kemenko PM memandang penguatan JKN harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak dapat diselesaikan secara parsial. Seluruh aspek, mulai dari regulasi, keberlanjutan pembiayaan, pencegahan fraud, hingga peningkatan kualitas pelayanan kesehatan harus berjalan secara terintegrasi.

 

“Kemenko PM membaca peta persoalan ini secara integral. Tidak bisa parsial. Mulai dari regulasi, antisipasi fraud, hingga kualitas kinerja layanan harus kita lihat sebagai satu kesatuan. Sebab kalau kualitas pelayanan tidak terus ditingkatkan, kita juga akan sulit meningkatkan kepesertaan yang lebih produktif,” katanya.

 

Menko Muhaimin juga menilai keberlanjutan JKN membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi untuk menjadi peserta mandiri sebagai bagian dari semangat gotong royong nasional.

 

Menurut Menko Muhaimin, pemerintah juga perlu memahami secara utuh berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan JKN sehingga setiap kebijakan yang diambil mampu menjaga keseimbangan antara perluasan manfaat, keberlanjutan pembiayaan, dan kualitas layanan.

 

“Nah, karena itu kita baca secara integral dan kita lakukan langkah-langkah secara lebih sistematis. Bersama BPJS Kesehatan, DJSN, dan seluruh kementerian/lembaga terkait, semua aspek yang menyangkut problematika ini harus kita atasi secara terintegrasi, sembari terus menunjukkan kinerja yang semakin optimal,” tegasnya.

 

Saat ini Program JKN terus memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Hingga 2026, jumlah peserta JKN telah mencapai 284,2 juta jiwa atau sekitar 98,6 persen dari total penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut, 231,3 juta peserta berstatus aktif dan memperoleh perlindungan kesehatan melalui jaringan 33.453 fasilitas kesehatanyang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia.

 

Cakupan yang hampir menyeluruh tersebut menjadikan JKN sebagai salah satu fondasi terpenting dalam sistem perlindungan sosial nasional. Namun demikian, perluasan kepesertaan harus diimbangi dengan tata kelola yang baik, pembiayaan yang sehat, serta peningkatan mutu layanan agar manfaatnya dapat terus dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.

 

Sebagai kementerian koordinator yang membidangi pemberdayaan masyarakat, Kemenko PM terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan kebijakan perlindungan sosial berjalan secara terpadu. Melalui sinergi tersebut, pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan Program JKN sebagai instrumen perlindungan kesehatan sekaligus memperkuat semangat gotong royong sebagai fondasi pembangunan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemensos Pastikan Sekolah Rakyat Permanen di Parigi Moutong Siap Dibangun

Penulis
Reta
-
Proses pembangunan Sekolah Rakyat permanen Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mulai masuk tahap lelang, setelah seluruh syarat administratif dan ketersediaan lahan, dinyatakan lengkap.
Kepastian ini disampaikan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat audiensi bersama Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, dan Bupati Maybrat, Papua Barat Daya, Karel Murafer, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).
“Alhamdulillah, berdasarkan laporan Sekber, usulan Sekolah Rakyat di Parigi Moutong sudah memenuhi syarat. Tinggal menunggu proses berikutnya, yaitu lelang, kemudian pembangunan akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum,” kata Agus Jabo.
Bupati Parigi Moutong Erwin Burase menyambut bahagia kabar baik ini setelah sebelumnya menyampaikan perkembangan terbaru terkait usulan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya.
Tak lupa, Agus Jabo memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong atas upaya dan keseriusan melengkapi berbagai persyaratan pembangunan serta dukungan terhadap program Sekolah Rakyat.
Program ini, kata dia, merupakan gagasan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu serta memutus mata rantai kemiskinan.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Erwin selaku Bupati Parigi Moutong. Beliau berjuang luar biasa dan saya memberikan penghormatan setinggi-tingginya karena tidak lelah datang ke Kementerian Sosial dalam rangka melengkapi dokumen-dokumen pembangunan Sekolah Rakyat,” katanya.
Sementara itu, di tempat yang sama, Bupati Maybrat Karel Murafer menyerahkan dokumen usulan pembangunan Sekolah Rakyat permanen kepada Kementerian Sosial.
Karel berharap usulan tersebut dapat segera ditindaklanjuti agar anak-anak di Kabupaten Maybrat mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik.
“Hari ini saya menyerahkan dokumen Sekolah Rakyat Kabupaten Maybrat secara resmi. Harapan kami pemerintah pusat dapat melihat kebutuhan masyarakat sehingga Sekolah Rakyat dapat segera dibangun. Anak-anak Indonesia adalah masa depan menuju Generasi Emas 2045,” kata Karel.
Agus Jabo menyambut baik langkah Pemerintah Kabupaten Maybrat yang telah menyerahkan dokumen usulan pembangunan Sekolah Rakyat. Ia menegaskan, program tersebut ditujukan agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan.
“Kita sebagai negara harus menjemput, mendampingi, dan mengantarkan mereka untuk mewujudkan cita-citanya. Semua anak Indonesia harus sekolah, tidak pandang bulu. Yang miskin menjadi tugas negara untuk menyekolahkan mereka,” tegasnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhan Sjafrie Tinjau Kawasan Industri Kendaraan Nasional di Subang, Siap Produksi Mobil dan Motor Listrik Nasional

Penulis
Reta
-

Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin meninjau pengembangan Kawasan Industri Kendaraan Nasional di Pabrik Mobil Nasional Subang, Jawa Barat, pada Selasa, (21/7/2026).

Kawasan ini dirancang sebagai ekosistem manufaktur terpadu untuk mendukung produksi Mobil Nasional dan Motor Listrik Nasional. Fasilitas yang disiapkan meliputi pabrik baterai, pusat penelitian dan pengembangan, lintasan pengujian kendaraan, jaringan logistik kereta api, serta berbagai industri pendukung lainnya. Pembangunan kawasan ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat kemandirian industri pertahanan, mempercepat penguasaan teknologi, menciptakan lapangan kerja, dan mengimplementasikan prinsip ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.

Dalam peninjauan tersebut juga dibahas pemanfaatan infrastruktur jalan tol untuk kepentingan pertahanan. Salah satunya adalah penyiapan ruas tertentu agar dapat difungsikan sebagai landasan sementara bagi pesawat dalam kondisi darurat.

Menhan menegaskan sinergi antara pembangunan ekonomi, industri nasional, dan pertahanan harus dilaksanakan secara terpadu. Hal ini penting untuk memperkuat kedaulatan negara, mendukung kemandirian industri strategis, serta mewujudkan Indonesia yang mandiri dan berdaya saing.

Dalam peninjauan ini, Menhan didampingi Menteri Pekerjaan Umum, Direktur Utama PT Pindad, dan Direktur Utama PT Len Industri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Medan dan Wamenkes Tinjau Skrining TB, Targetkan 66.100 Warga Jalani Cek Kesehatan Gratis

Penulis
Reta
-

Bersama Wamenkes, dr Benjamin Paulus Octavianus dan Wamendagri Akhmad Wiyagus, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau pelaksanaan Skrining Tuberkulosis (TB) terintegrasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di lokus tracing TB Wilayah kerja Kecamatan Medan Petisah di Gedung PKK Medan, Selasa (21/7/26).

Selain meninjau, Wamenkes dan Wamendagri juga melakukan dialog dan koordinasi dengan jajaran aparatur Pemko Medan yakni Pimpinan Perangkat Daerah, Camat dan Kepala Puskesmas guna mengakselerasi program pemberantasan TB yang menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pertemuan itu Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam mengakselerasi penanggulangan Tuberkulosis (TB) sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas penyakit menular di Indonesia.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan deteksi dini, peningkatan cakupan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT), pemanfaatan teknologi kesehatan, serta penambahan anggaran penanganan TBC secara bertahap.

Rico Waas menilai penanggulangan TB harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya mengobati pasien yang terdiagnosis, tetapi juga memeriksa anggota keluarga dan kontak erat untuk memutus rantai penularan.

“Kita tidak boleh hanya fokus pada pasien yang sakit. Keluarga dan orang yang kontak erat juga harus diperiksa dan diberikan edukasi agar penularan dapat dihentikan,” ujar Rico Waas yang hadir didampingi Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap dan Sekda Wiriya Alrahman.

Dalam mempercepat deteksi dini, Dijelaskan Rico Waas, atas bantuan Kemenkes, Pemko Medan kini telah memiliki fasilitas X-ray portable yang dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan langsung di lapangan tanpa harus membawa masyarakat ke rumah sakit.

Perangkat tersebut dinilai Rico Waas menjadi terobosan penting karena ringan, mudah dibawa, dan mampu menghasilkan gambar radiologi secara instan. Hasil pemeriksaan bahkan dapat dianalisis menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk memberikan gambaran awal kondisi paru-paru pasien sebelum ditindaklanjuti oleh dokter spesialis.

“Teknologi ini sangat membantu proses skrining. Hasil foto bisa langsung dianalisis sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat,” ungkap Rico Waas

Selain itu, menurut Rico Waas, Pemko Medan terus meningkatkan alokasi anggaran penanganan TB. Diharapkan upaya tersebut semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sehingga target eliminasi TB dapat tercapai.

“Kita harus bekerja bersama agar masyarakat memahami bahwa TBC adalah penyakit menular yang bisa dicegah dan disembuhkan. Dengan kolaborasi yang kuat, kita optimistis dapat mendukung target Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas TB di Indonesia,” pungkas Rico Waas.

Sebelumnya Wamenkes dr Benjamin Paulus Octavianus, mendorong penguatan penanganan Tuberkulosis (TB) di Sumatera Utara melalui penelusuran aktif (tracing) terhadap keluarga atau kontak erat pasien, bukan hanya menunggu pasien datang berobat (screening).
“Kalau screening itu ibarat mancing ikan di laut. Tapi tracing fokus pada orang-orang yang serumah dengan penderita TBC agar semuanya diperiksa,” ujar Wamenkes.

Untuk mempercepat penemuan kasus, Kementerian Kesehatan menargetkan 66.100 warga Kota Medan yang pernah berkontak dengan pasien TBC menjalani Cek Kesehatan Gratis (CKG) di 661 lokasi hingga akhir November. Di tingkat Sumut, CKG ditargetkan berlangsung di 3.640 lokasi.

Kemenkes juga akan menambah ketersediaan X-ray portable dari 34 unit menjadi sekitar 40–50 unit serta menyiapkan dua kader TBC di setiap desa dan kelurahan untuk membantu penelusuran kasus.

Wamenkes menegaskan keberhasilan program ini bergantung pada kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Kemenkes menyiapkan anggaran, data, dan layanan pemeriksaan, sementara pemerintah daerah bertugas menggerakkan masyarakat agar mengikuti CKG.

Selain Medan, Wamenkes juga akan mengunjungi Deli Serdang dan Simalungun guna memperkuat percepatan penanganan TBC. Pemerintah optimistis capaian CKG di Sumatra Utara dapat mendekati 90 persen hingga akhir tahun.

Sementara itu Wamendagri, Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa perannya hadir untuk memastikan seluruh kebijakan pemerintah pusat terkait penanganan TBC selaras dengan perencanaan di tingkat daerah. Dirinya juga mengapresiasi komitmen Pemko Medan yang telah memasukkan penanganan TBC ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

“Kehadiran Pak Wamenkes di sini lebih memperkuat dan memperdetail teknisnya. Saya minta kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan apa yang sudah berjalan, tingkatkan, dan harapan kita tentunya rakyat di Kota Medan ini terbebas dari tuberkulosis,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

HUT ke-69 Riau, Pemprov Beri Kesempatan Emas Bayar Pajak Kendaraan Tanpa Denda

Penulis
Reta
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali menghadirkan kabar baik bagi para pemilik kendaraan bermotor di wilayahnya. Momen istimewa berupa program pemutihan atau penghapusan sanksi administratif denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipastikan akan segera digulirkan kembali. Langkah ini diambil sebagai bagian dari rangkaian semarak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Provinsi Riau.

Kebijakan insentif fiskal daerah ini dirancang untuk memberikan keringanan nyata bagi masyarakat yang memiliki penunggakan kewajiban pajak. Melalui program ini, para wajib pajak diberi kesempatan emas untuk menyelesaikan kewajiban administrasi kendaraannya tanpa perlu terbebani oleh akumulasi denda keterlambatan yang selama ini membengkak.

“Rencana diberlakukan selama 1 bulan saja. Khusus pada bulan Agustus,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, Ninno Wastikasari, saat memberikan keterangan di Pekanbaru, Selasa (21/7/2026).

Berlaku Satu Bulan Penuh Selama Agustus 2026

Ninno menjelaskan bahwa masa berlaku program keringanan pajak daerah ini disetting sangat terbatas. Pelaksanaan program pemutihan denda pajak kendaraan ini dijadwalkan akan mulai dibuka secara serentak mulai tanggal 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026 di seluruh unit pelayanan Bapenda Riau.

Skema ini menjadi angin segar bagi masyarakat Riau yang selama ini menunda pembayaran pajak karena terkendala akumulasi denda. Dengan adanya program penghapusan denda, para wajib pajak kini cukup membayarkan nilai pajak pokoknya saja sesuai dengan ketentuan formula yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

“Program berlaku pada 1 Agustus sampai 31 Agustus. Maka kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program dalam memperingati HUT Riau Ke-69 ini,” imbuh Ninno Wastikasari mengimbau warga agar tidak melewatkan momentum tersebut.

Lebih lanjut, Ninno mengungkapkan secara terperinci mengenai mekanisme pembebasan pokok PKB. Fasilitas pembebasan pokok pajak ini secara khusus diberikan kepada para wajib pajak yang tercatat tidak melakukan pembayaran pokok pajak terutang selama 2 tahun atau lebih sejak berakhirnya masa pajak kendaraan.

Mengenai besaran kewajiban yang harus diselesaikan, Bapenda Riau telah menetapkan perhitungan yang sangat meringankan bagi penunggak pajak lama. Wajib pajak tidak perlu membayar seluruh tunggakan tahun-tahun sebelumnya secara penuh.

“Pokok pajak kendaraan bermotor yang dibayar adalah pajak terutang tahun terakhir ditambah dengan pokok pajak tahun berjalan,” pungkas Ninno menjelaskan teknis pembayaran pokok pajak yang berlaku selama periode pemutihan Agustus mendatang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Amran: El Nino Tak Perlu Ditakuti, Cadangan Beras Nasional Sudah 5,24 Juta Ton

Penulis
Reta
-

Kesiapsiagaan pemerintah untuk menghadapi fenomena El Nino dipastikan kuat, terutama dari aspek ketersediaan pangan pokok strategis. Prediksi terjadinya El Nino telah ada sejak beberapa bulan lalu, sehingga mitigasi berupa penguatan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) menjadi instrumen yang wajib disiapkan.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian (Mentan) menegaskan kesiapsiagaan tersebut dan mengimbau masyarakat cukup bersikap tenang. Predikat swasembada pangan yang diraih pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto adalah sebuah prestasi bagi kemaslahatan masyarakat.

“Sekarang alhamdulillah, ini atas arahan Bapak Presiden. Kemarin kita kejar-kejaran El Nino. Tidak usah khawatir. El Nino yang dulu lebih dahsyat daripada sekarang. Kemarin katanya bulan empat, tapi banjir. Bulan lima, bulan enam, banjir. Bulan tujuh juga masih ada banjir. Nah, bulan delapan katanya lagi,” ungkap Amran di Brebes, Jawa Tengah dikutip Selasa (21/7/2026).

“Saya sering katakan hati-hati (prediksinya). Kenapa? petani takut tanam. Tolong pikirkan dampaknya. Ini ada El Nino Godzilla, bulan empat, ternyata banjir. Alhamdulillah tidak jadi tetapi bisa membuat petani takut tanam,” kata Amran lagi.

Kendati demikian, stok CPP yang telah pemerintah perkuat sampai hari ini tidak hanya beras saja. Dalam laporan Bapanas, stok CPP dalam bentuk beras yang ada di Perum Bulog berada di angka 5,24 juta ton per 20 Juli. Sementara untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) tingkat provinsi tercatat total 7,35 ribu ton per akhir Juni lalu. Untuk CPPD tingkat kabupaten/kota total ada 13,15 ribu ton yang tersebar di 323 daerah.

Di samping itu, stok CPP dalam bentuk jagung pakan per 20 Juli masih terdapat sebanyak 176 ribu ton. Stok jagung pakan ini terus disalurkan kepada peternak unggas melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan harga yang lebih ekonomis.

Selanjutnya, stok CPP dalam bentuk minyak goreng 1 ribu kiloliter yang dikelola Perum Bulog dan ID Food. CPP gula konsumsi masih ada sekitar 2,79 ribu ton yang juga ada di Bulog dan ID Food. CPP dalam bentuk daging ayam ada 38 ton di ID Food.

Khusus untuk komoditas yang sifatnya perishable atau mudah membusuk atau mudah rusak, seperti cabai, bawang merah, dan telur ayam ras, pemerintah optimis mampu ditopang dari produksi pangan dalam negeri secara reguler. Hal ini karena  adanya surplus produksi terhadap kebutuhan konsumsi yang cukup tinggi selama setahun ini.

Untuk kondisi pangan Indonesia terkini telah dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang masih cukup baik. Adapun sampai minggu ketiga Juli 2026, hanya 4 provinsi yang mengalami kenaikan IPH dan 34 provinsi mengalami penurunan IPH.

IPH secara kabupaten/kota pun demikian. Sampai minggu ketiga Juli, BPS melaporkan 69 kabupaten/kota dengan kenaikan IPH, sementara sebanyak 283 kabupaten/kota mengalami penurunan IPH.

“Kita sudah swasembada. Bapak Presiden minta kita sudah swasembada, rencana 4 tahun, tapi alhamdulillah kita capai dalam waktu 1 tahun. Kita kan sudah tahu, bagaimana swasembada jagung, bagaimana swasembada beras, ini paling berat adalah beras. Tapi kita bisa wujudkan mimpi kita, gagasan besar Bapak Presiden. Sekarang sudah swasembada beras. Swasembada pangan juga sudah,” beber Amran.

Kokohnya sektor perberasan Indonesia turut diamini oleh dunia internasional. Food and Agriculture Organization (FAO) dalam laporan terbarunya mengangkat proyeksi produksi beras Indonesia yang akan semakin meningkat di tahun 2026 ini.

“Ini adalah prestasi besar yang dicapai atas gagasan besar Bapak Presiden Republik Indonesia. Jadi yang impor tidak senang, negara lain tidak senang. Kenapa? Indonesia adalah importir terbesar di dunia untuk beras, 2 tahun berturut-turut. Tiba-tiba kita hentikan,” urai Amran.

“Ini FAO, dunia mengakui kita. Tadi aku lihat Malaysia itu ribut sekarang, kesulitan beras. Dia impor kalau tidak salah, 40 apa 60 persen. Tapi Indonesia, kita nomor dua tertinggi dunia sekarang. Baru diumumkan, FAO mengumumkan tahun 2026 Indonesia bisa mencapai produksi 38 juta ton,” pungkas Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman.

Menyadur dari dokumen Food Outlook edisi Juni 2026, FAO kembali menempatkan Indonesia sebagai negara produsen beras tertinggi di Asia Tenggara dan juga menjadi tertinggi keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh. Akan tetapi dari 4 besar dunia tersebut, hanya Tiongkok dan Indonesia yang diproyeksikan akan mengalami perkembangan produksi beras yang positif.

Di sisi lain, indeks harga beras di pasar global menunjukkan tren kenaikan. Melalui The FAO All Price Rice Index (FARPI), indeks pada Juni 2026 meningkat 3,2 persen dibandingkan bulan sebelumnya. FARPI Juni 2026 tersebut menjadi indeks yang tertinggi sejak Januari 2025 atau dalam 1,5 tahun terakhir.

FAO menyebutkan faktor kenaikan harga beras di pasar internasional dipengaruhi oleh permintaan dari Filipina yang mengalihkan sumber pasokannya selain Vietnam. Namun di Vietnam ada keterbatasan ketersediaan yang menjadi penyebab kenaikan harga. Sementara penjualan ke tujuan Afrika mendorong kenaikan harga di India.

Di Thailand dipengaruhi penjualan yang cukup tinggi ke Malaysia dan kekhawatiran proyeksi produksi beras ke depan. Namun kenaikan harga disebut masih moderat karena dibatasi oleh aktivitas perdagangan yang lambat di Vietnam dan melimpahnya ketersediaan pasokan di India.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Luncurkan 4 Dokumen Status Keanekaragaman Hayati Indonesia, Jadi Dasar Kebijakan Menuju Indonesia Emas 2045

Penulis
Reta
-

Kementerian PPN/Bappenas bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pertanian, didukung Pemerintah Jerman melalui GIZ Indonesia & ASEAN, dan Yayasan Konservasi Indonesia meluncurkan empat Dokumen Status Keanekaragaman Hayati Indonesia untuk wilayah Bali–Nusa Tenggara, Jawa, Maluku, dan Papua di Jakarta, Selasa (21/7).

Peluncuran ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk memperkuat basis data dan informasi ilmiah mengenai keanekaragaman hayati sebagai landasan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy). Keempat dokumen Status Keanekaragaman Hayati Indonesia menjadi pijakan strategis bagi implementasi Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Keempat dokumen tersebut menyajikan informasi terkini mengenai kondisi keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem, spesies, dan sumber daya genetik di masing-masing wilayah, termasuk berbagai tantangan, tekanan, serta prioritas pengelolaan dan konservasi yang perlu menjadi perhatian bersama.

Sebagai salah satu negara megabiodiversitas dunia, Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang menjadi modal alam (natural capital) penting dalam menopang swasembada pangan, air, dan energi, meningkatkan kesehatan masyarakat, serta mendukung pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Oleh karena itu, pengelolaan keanekaragaman hayati menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

“Keanekaragaman hayati merupakan sumber masa depan kita. Setiap hari kita menikmati sumber pangan, perikanan, rempah, dan obat-obatan yang semuanya berasal dari sumber hayati dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Dalam RPJPN 2025-2045 maupun RPJMN 2025-2029, keanekaragaman hayati menjadi elemen penting untuk mewujudkan tujuan lingkungan hidup yang berkualitas serta mendorong penerapan ekonomi hijau, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang,” ungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy saat menyampaikan pidato kunci.

Indonesia berpeluang besar menjadikan keanekaragaman hayati sebagai fondasi pembangunan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mewujudkan keadilan ekologis dan kesejahteraan masyarakat. “Saat ini kita juga tengah menyiapkan beberapa kebijakan keanekaragaman hayati, di antaranya rancangan peraturan pemerintah tentang akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik dan tata kelola nilai ekonomi keanekaragaman hayati. Kita pastikan agar pemanfaatan keanekaragaman hayati melalui berbagai instrumen yang dibangun menjadi penguat upaya pelestarian keanekaragaman hayati berkeadilan bagi masyarakat, memperhatikan basis scientific dalam pengambilan keputusan, serta diterapkan dalam tata kelola yang baik dan berintegritas,” urai Menteri LH Moh Jumhur Hidayat.

Pembaruan informasi mengenai kondisi keanekaragaman hayati merupakan langkah strategis  dalam merespons berbagai tekanan terhadap ekosistem, seperti perubahan iklim, degradasi habitat, pencemaran, eksploitasi sumber daya alam, serta berbagai ancaman terhadap spesies. Penggunaan data dan ilmu pengetahuan sebagai dasar pengambilan keputusan akan mendukung pemerintah dalam mengantisipasi risiko, menetapkan prioritas pembangunan secara lebih tepat sasaran, memperkuat tata kelola sumber daya alam, serta memastikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung ekosistem.

“Peluncuran keempat Dokumen Status Keanekaragaman Hayati ini merupakan awal dari penguatan riset dan inovasi dalam mendukung pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia. BRIN akan terus berperan sebagai fasilitator riset melalui penyediaan data, bukti ilmiah, dan rekomendasi berbasis sains untuk mendukung kebijakan yang berkelanjutan. Pemanfaatan keanekaragaman hayati perlu memberikan manfaat nyata bagi ketahanan pangan, kesehatan, energi, biomaterial, serta kesejahteraan masyarakat,” ungkap Kepala BRIN Arif Satria.

Dokumen Status Keanekaragaman Hayati Indonesia merespons kebutuhan data yang mutakhir, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menetapkan prioritas pengelolaan dan konservasi keanekaragaman hayati. Dokumen ini menyediakan informasi ilmiah yang mendukung penetapan kawasan prioritas dan penguatan kebijakan berbasis bukti. “Harapan kami, dokumen ini tidak hanya menjadi referensi ilmiah, tetapi juga menjadi pedoman bersama yang mendorong aksi nyata seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, sejalan dengan visi hidup selaras dengan alam untuk kesejahteraan rakyat dan generasi yang akan datang,” ujar Wamen Kehutanan Rohmat Marzuki.

Sebelumnya, Pemerintah telah meluncurkan Dokumen Status Kekinian Keanekaragaman Hayati Indonesia 2024, Status Keanekaragaman Hayati Ekoregion Sumatra, dan Status Keanekaragaman Hayati Ekoregion Sulawesi pada 19 Agustus 2025 lalu. Dokumen-dokumen ini diharapkan menjadi landasan dalam menetapkan prioritas konservasi serta referensi strategis bagi perumusan kebijakan, perencanaan program, dan pengambilan keputusan berbasis bukti.

“Keseluruhan dokumen Status Keanekaragaman Hayati ini memperkuat pijakan bersama untuk menata masa depan keanekaragaman hayati Indonesia. Jerman sebagai mitra pembangunan akan terus mendukung pemerintah Indonesia dan akan terus bersinergi serta berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan agar dokumen-dokumen ini tidak berhenti sebagai rujukan ilmiah, melainkan menjadi panduan bagi arah pembangunan, perumusan kebijakan, dan upaya konservasi di seluruh ekoregion. Pada akhirnya, setiap upaya konservasi selalu berawal dari apa yang kita kenali, lalu diwujudkan melalui cara kita menjaganya,” ungkap Head of Mission of the German Embassy to Indonesia, ASEAN and Timor-Leste Thomas Graf.

Agenda ini turut dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, masyarakat lokal dan/atau adat, mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, asosiasi, serta dunia usaha. Kolaborasi berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat implementasi IBSAP 2025–2045 untuk mewujudkan pengelolaan keanekaragaman hayati yang efektif melalui pendekatan whole of government dan whole of society, sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian Ekraf Soroti Potensi Tenun Sumba Barat Daya, Irene Umar Tekankan Pentingnya Storytelling

Penulis
Reta
-

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Irene Umar menerima audiensi Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu B. Wulla di Kantor Kementerian Ekraf, Jakarta, Selasa (21/8). Pertemuan tersebut membahas potensi besar ekonomi kreatif di Kabupaten Sumba Barat Daya yang ditopang oleh kekayaan budaya, mulai dari tenun ikat, kerajinan, kuliner tradisional, seni pertunjukan, hingga destinasi wisata.

Dalam kesempatan tersebut, Wamen Ekraf menyoroti besarnya potensi ekonomi tenun Indonesia, termasuk tenun khas Kabupaten Sumba Barat Daya. Menurutnya, setiap produk tenun perlu didukung dengan storytelling yang kuat agar memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi di pasar.

“Karena tenun kita itu bagus. Sebenarnya tenun Sumba Barat Daya khasnya apa sih? Terus terang sekarang orang melihat tenun itu Sumba, NTT, NTB dijadikan satu gitu. Ini semuanya sama,” ujar Wamen Ekraf.

Lebih lanjut, Wamen Ekraf menegaskan bahwa penguatan nilai tambah melalui storytelling, peningkatan kualitas produk, dan perluasan akses pasar diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan daya saing tenun Sumba Barat Daya, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan para penenun. Dengan demikian, pelestarian warisan budaya dapat berjalan seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga ekonomi kreatif menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di daerah.

Kementerian Ekraf juga terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengenalkan tenun Indonesia ke dunia. Salah satunya melalui pameran MASA yang digelar di Singapura.

“Kalau misalnya kita jual di tempat lebih modern, kita bisa memperlihatkan bahwa di tempat-tempat yang modern saja yang tradisi ini masih masuk sebagai sesuatu yang keren, berbeda. Jadi, orang bisa mengapresiasinya lebih tingg,” jelas Wamen Ekraf.

Sementara itu, Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu B. Wulla mengatakan, Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki budaya, kreativitas masyarakat dan potensi ekonomi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi kreatif yang berdaya saing. Namun potensi itu perlu adanya penguatan melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM), pengembangan produk, akses pasar serta kolaborasi berkelanjutan.

“Kami tidak hanya mengajukan dukungan, tetapi juga menawarkan komitmen untuk bekerja bersama dengan kekayaan budaya yang dimiliki Sumba Barat Daya dan dukungan Kementerian Ekraf kami optimistis ekonomi kreatif dapat menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat identitas budaya Indonesia,” jelasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Bekasi Perkuat BLK dan Pendidikan Vokasi untuk Tekan Pengangguran 8 Persen

Penulis
Reta
-

Pemerintah Kabupaten Bekasi terus memperkuat langkah strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten melalui pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri.

Upaya tersebut diyakini menjadi solusi untuk menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal di tengah pesatnya pertumbuhan kawasan industri.

Komitmen tersebut disampaikan Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, usai menghadiri High Level Meeting (HLM) Lintas Kementerian bertema “Kolaborasi Strategis Sensus Ekonomi 2026, Fondasi Daya Saing Industri Masa Depan” yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat di Nuanza Hotel & Convention, Jalan KH Makmun Nawawi, Km.40 No.17, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Selasa (21/7/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli dan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti.

“Kabupaten Bekasi masih memiliki angka pengangguran sekitar delapan persen. Karena itu, kita membutuhkan penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) dan pendidikan vokasi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri,” ujar Asep Surya Atmaja.

Menurutnya, Kabupaten Bekasi sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara memiliki peluang besar untuk menyerap tenaga kerja lokal. Namun, peluang tersebut harus diimbangi dengan kesiapan kompetensi para pencari kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang terus berkembang.

“Kalau kita memberikan pelatihan, tetapi yang diajarkan tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan, tentu hasilnya tidak optimal. Karena itu yang harus dilakukan adalah menyelaraskan kebutuhan industri dengan materi pelatihan,” katanya.

Asep menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bekasi akan memperkuat kolaborasi antara Dinas Ketenagakerjaan dengan pengelola kawasan industri untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja secara berkala. Dari pemetaan tersebut, pemerintah akan menyusun program pelatihan vokasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan dunia usaha dan dunia industri.

“Saya akan mengundang sebelas kawasan industri untuk duduk bersama. Kita ingin mengetahui secara rinci tenaga kerja seperti apa yang dibutuhkan perusahaan. Setelah itu baru kita siapkan melalui program vokasi dan pelatihan kerja,” tegasnya.

Ia menilai pola tersebut akan menciptakan keterhubungan yang lebih kuat antara dunia pendidikan, pelatihan, dan dunia kerja. Dengan demikian, lulusan pelatihan tidak lagi mengalami kesenjangan kompetensi ketika memasuki pasar kerja.

“Anak-anak kita harus dipersiapkan sejak awal. Jangan ketika perusahaan membutuhkan tenaga kerja, kompetensinya justru tidak sesuai. Vokasi harus menjadi jembatan antara kebutuhan industri dengan kesiapan tenaga kerja lokal,” ujarnya.

Asep mengaku dirinya juga telah berdiskusi langsung dengan Menteri Ketenagakerjaan mengenai penguatan program vokasi di Kabupaten Bekasi.

Mengingat daerah ini menjadi salah satu pusat industri nasional, dukungan pemerintah pusat dinilai penting untuk memperluas akses pelatihan kerja yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan manufaktur modern.

“Kami sudah mengusulkan kepada Pak Menteri agar penguatan vokasi di Kabupaten Bekasi menjadi perhatian. Bekasi memiliki perusahaan terbesar di Indonesia, sehingga perlu didukung dengan SDM yang benar-benar siap bekerja,” ungkapnya.

Selain meningkatkan kompetensi tenaga kerja, sinergi antara pemerintah daerah dan dunia industri juga diharapkan mampu memperbesar peluang penyerapan tenaga kerja lokal. Menurut Asep, keberadaan ribuan perusahaan di Kabupaten Bekasi harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Kita ingin kerja sama antara pemerintah daerah dengan perusahaan semakin kuat. Apa yang dibutuhkan industri, itulah yang akan kita siapkan melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan begitu masyarakat Kabupaten Bekasi memiliki kesempatan kerja yang lebih besar,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Maluku Utara Siapkan Perkada Pengendalian Ruang, Investasi dan Lingkungan Jadi Fokus

Penulis
Reta
-

Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi menggelar agenda Konsultasi Publik Penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Maluku Utara. Acara strategis ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Drs. Samsuddin A. Kadir, di Gamalama Room, Lantai 2 Bella Hotel Ternate, pada Senin (20/7).

Dalam sambutannya, Sekprov menyampaikan bahwa penataan ruang merupakan instrumen yang sangat penting dalam mengarahkan pembangunan wilayah agar tertib, berkelanjutan, dan berkeadilan. Ia mengingatkan kembali bahwa pascaditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara pada Desember 2024 lalu, daerah kini membutuhkan regulasi operasional yang nyata.

“Dokumen RTRW saja belum cukup. Dokumen tersebut harus diimplementasikan secara konsisten melalui mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang yang jelas, terukur, dan memiliki kepastian hukum. Tanpa pengendalian yang efektif, berbagai tujuan yang telah dirumuskan dalam RTRW akan sulit diwujudkan,” tegasnya.

Ia juga menggarisbawahi karakteristik khas Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, mulai dari wilayah laut yang luas, kawasan pesisir, hingga kawasan industri dan pertambangan. Menjamurnya investasi di sektor hilirisasi industri, pertambangan, perikanan, hingga pariwisata dinilai sebagai peluang besar, namun harus tetap dikontrol agar selaras dengan daya dukung lingkungan.

Sekprov menepis anggapan bahwa pengendalian ruang akan mempersulit dunia usaha. Sebaliknya, regulasi ini dirancang demi kebaikan iklim investasi itu sendiri.

“Pengendalian pemanfaatan ruang bukanlah upaya untuk menghambat investasi. Sebaliknya, pengendalian yang baik justru memberikan kepastian hukum bagi investor, kepastian bagi masyarakat, dan kepastian bagi pemerintah dalam mengarahkan pembangunan,” tambahnya.

Melalui Perkada ini, diharapkan pelayanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di Maluku Utara ke depan dapat berjalan lebih cepat, transparan, akuntabel, dan berbasis digital demi meminimalisasi konflik pemanfaatan ruang antarsektor serta mencegah alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan.

Di sisi teknis, Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Maluku Utara, Ibnu Salam, menjelaskan bahwa Perkada ini merupakan tindak lanjut langsung untuk mendetailkan sanksi, tata cara pengendalian, dan pengawasan yang sebelumnya sudah diamanatkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2024 tentang RTRW.

“Di Peraturan Kepala Daerah ini, kita tinggal menjabarkan dan mendetailkan kembali apa yang sudah ada di Perda tersebut agar lebih operasional di lapangan,” ujarnya.

Ibnu mencontohkan, Perkada ini akan memuat fungsi kontrol yang ketat terhadap kepatuhan izin. Setelah satu tahun izin KKPR dikeluarkan, instansi terkait akan turun mengecek kesesuaian di lapangan demi mencegah penyalahgunaan peruntukan ruang, baik untuk sektor pertambangan, kawasan industri, maupun zonasi pemukiman dan perdagangan.

Kegiatan konsultasi publik ini turut dihadiri oleh perwakilan Forum Penataan Ruang (FPR), Kantor Wilayah BPN, Kemenkumham, perwakilan empat Kesultanan Moloku Kie Raha, jajaran kepala OPD Pemprov Malut, serta unsur akademisi dari berbagai universitas di Malut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...122123124...4,862Halaman 123 dari 4,862