Beranda blog Halaman 122

Bus Diesel Bertenaga Hidrogen Resmi Diuji, Emisi Turun hingga 57 Persen

Penulis
Reta
-

Dari armada bus diesel yang dimodifikasi hingga koridor hidrogen sepanjang 194 kilometer, Indonesia mulai membawa pengembangan hidrogen dari tahap perencanaan menuju penerapan di lapangan. Langkah itu ditandai dengan peluncuran Pilot Bus Hidrogen Diesel Dual Fuel atau Bus H2 DDF serta pengembangan Green Hydrogen Corridor yang menghubungkan Jakarta, Karawang, dan Patimban.

Kedua inisiatif tersebut diperkenalkan dalam Global Hydrogen Ecosystem Summit (GHES) 2026 yang berlangsung pada 21-23 Juli 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC). Forum ini mempertemukan pemerintah, badan usaha, industri, akademisi, investor, lembaga riset, dan mitra internasional untuk mempercepat pembangunan ekosistem hidrogen nasional. Selasa (21/7).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai hidrogen tidak hanya berperan dalam transisi energi, tetapi juga berpotensi memperkuat kemandirian dan swasembada energi nasional serta penguatan hilirisasi dan industrialisasi nasional.

“Pengembangan hidrogen selaras dengan arahan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Hidrogen merupakan energi alternatif yang sangat penting di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu, seperti konflik di Timur Tengah yang melahirkan ketidakpastian. Kondisi ini memaksa setiap negara untuk memproteksi kebutuhan energi nasionalnya dengan memanfaatkan keunggulan komparatif masing-masing,” ujar Bahlil mengawali sambutannya.

Menurut Bahlil, melalui pembangunan ekosistem hidrogen yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, Indonesia tidak hanya menghasilkan energi bersih, tetapi juga menciptakan nilai tambah di dalam negeri, meningkatkan daya saing industri nasional, menarik investasi, serta membuka peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.

Namun, Bahlil mengakui pengembangan hidrogen masih menghadapi tantangan, terutama biaya yang belum kompetitif dibandingkan dengan sumber energi lain, termasuk bahan bakar B50.

“Masih mahalnya energi berbasis hidrogen menjadi tantangan untuk kita semua dalam rangka bagaimana mendapatkan teknologi yang lebih efisien agar lebih kompetitif. Tetapi keyakinan saya dengan perang terus terjadi, dengan geopolitik yang tidak menentu dan tidak lagi gampang untuk kita mendapatkan minyak di blok-blok yang baru, maka tidak akan lama lagi harga hidrogen akan jauh lebih kompetitif dengan sumber-sumber BBM minyak lainnya,” jelas Bahlil.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan pengembangan hidrogen diarahkan untuk mendukung dekarbonisasi sektor industri, transportasi, dan ketenagalistrikan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

“Saat ini kami mempunyai 93 inisiatif pengembangan ekosistem hidrogen yang proyek-proyeknya tersebar di seluruh Indonesia dan melahirkan investasi sebesar Rp32 triliun,” ujar Eniya.

Pemerintah juga mendorong proyek hidrogen dalam program dedieselisasi, antara lain di Sumba yang ditargetkan mencapai commercial operation date (COD) pada 2028 serta di Pulau Rote melalui kerja sama dengan PLN. Program tersebut diproyeksikan menurunkan biaya produksi listrik dari 1 dollar AS menjadi 25 sen dollar AS per kilowatt hour.

Bus H2 DDF Jadi Langkah Awal Transportasi Hidrogen

Salah satu penerapan teknologi yang diperkenalkan dalam GHES 2026 ialah Pilot Bus H2 DDF. Bus bermesin diesel milik Perum DAMRI tersebut dimodifikasi agar dapat menggunakan kombinasi bahan bakar solar dan gas hidrogen.

Program itu dikembangkan melalui kerja sama Kementerian ESDM, PT PLN (Persero), dan Perum DAMRI. Pelaksanaannya didukung PT SUCOFINDO (Persero) sebagai lembaga pengujian, inspeksi, dan sertifikasi independen serta PT Tritunggal Prakarsa Global sebagai pelaksana proyek percontohan bus.

Direktur Utama PT SUCOFINDO (Persero) Sandry Pasambuna mengatakan pihaknya bertugas memastikan penerapan teknologi H2 DDF pada bus DAMRI memenuhi aspek keselamatan, keandalan, dan kesesuaian teknis.

“Sebagai perusahaan Testing, Inspection, Certification and Consultation (TICC), SUCOFINDO berperan sebagai pihak independen yang memastikan implementasi teknologi H2 DDF pada Bus DAMRI memenuhi aspek keselamatan, keandalan, dan kesesuaian teknis,” ujar Sandry.

Menurut Sandry, proses verifikasi dan assurance diperlukan agar teknologi hidrogen dapat diterapkan secara aman, terukur, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Bus H2 DDF dilengkapi 16 tabung penyimpanan hidrogen berkapasitas masing-masing 50 liter. Tabung itu memiliki tekanan nominal 200 bar dan tekanan kerja 150 bar, sementara sistem hidrogen dipasang pada bus Hino bermesin diesel enam silinder berkapasitas 7.684 cc.

Berdasarkan pengujian PT SUCOFINDO (Persero), sistem H2 DDF dilaporkan menurunkan emisi opasitas sebesar 57,66 persen, karbon monoksida sebesar 45,45 persen, karbon dioksida sebesar 39,37 persen, serta nitrogen oksida sebesar 21,16 persen.

Pilot bus tersebut dikembangkan untuk mengurangi penggunaan BBM solar, menggantikan sebagian bahan bakar fosil dengan hidrogen, dan menekan emisi gas buang tanpa harus langsung mengganti seluruh armada yang telah beroperasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komisi I dan DPR RI Sepakat Terima Hibah Alutsista Asing, Kapal Induk Italia Jadi Sorotan

Penulis
Reta
-

Rapat Paripurna DPR RI resmi menyetujui laporan Komisi I DPR RI mengenai hasil pembahasan persetujuan penerimaan hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) dari luar negeri. Persetujuan tersebut menjadi bagian dari pemenuhan mekanisme konstitusional sebelum hibah diterima pemerintah.

 

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono menyampaikan bahwa  penerimaan hibah dari luar negeri merupakan langkah strategis yang berkaitan dengan penguatan pertahanan negara. Karena itu, setiap penerimaan hibah wajib memperoleh persetujuan DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

 

“Pemenuhan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mutlak dilaksanakan, di mana persetujuan DPR RI menjadi syarat konstitusional yang imperatif bagi setiap penerimaan hibah dari pemerintah atau lembaga asing,” tuturnya sat membacakan Laporan Komisi I DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7).

 

Politisi Fraksi partai Gerindra itu menambahkan, pembahasan dilakukan setelah Komisi I DPR RI menerima penugasan berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 20 Juli 2026. Penugasan tersebut menindaklanjuti Surat Menteri Pertahanan Nomor B/1845/M/VII/2026 tanggal 7 Juli 2026 tentang permohonan persetujuan penerimaan hibah alpalhankam dari luar negeri.

 

Sebagai bagian dari pembahasan, Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah yang dihadiri jajaran Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Mabes TNI, serta para kepala staf angkatan untuk memperoleh penjelasan mengenai rencana penerimaan hibah tersebut.

 

“Setelah mendengarkan penjelasan komprehensif dari Pemerintah dan pandangan substansial dari seluruh Fraksi di Komisi I DPR RI, maka dengan segenap pertimbangan strategis, Komisi I DPR RI secara bulat dan sepakat menyetujui Penerimaan Hibah Alpalhankam dari Luar Negeri, sebagaimana yang dimohonkan dalam Surat Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor: B/1845/M/VII/2026 tertanggal 7 Juli 2026,” lanjutnya.

 

Melalui laporan tersebut, Komisi I DPR RI meminta persetujuan Rapat Paripurna agar hasil pembahasan di tingkat komisi dapat ditetapkan menjadi keputusan resmi DPR RI.

 

Sebelumnya, Komisi I DPR RI dalam rapat kerja bersama pemerintah pada Senin (20/7) telah menyetujui penerimaan hibah alpalhankam dari Pemerintah Italia berupa satu unit kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk Kementerian Pertahanan RI. Persetujuan diberikan setelah seluruh fraksi di Komisi I menyatakan sepakat terhadap usulan hibah yang diajukan pemerintah sebagai bagian dari upaya penguatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Puan Maharani: Parlemen Jadi Jembatan Aspirasi Rakyat dalam Wujudkan Visi ASEAN 2045

Penulis
Reta
-

Keberhasilan mewujudkan Visi Komunitas ASEAN 2045 memerlukan peran aktif parlemen dalam memastikan setiap kebijakan kawasan selaras dengan kepentingan masyarakat. Melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan diplomasi, parlemen dinilai menjadi penghubung antara aspirasi publik dan arah kebijakan yang disepakati di tingkat regional.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, posisi tersebut menempatkan parlemen sebagai bagian penting dalam menjaga relevansi dan daya respons ASEAN terhadap berbagai tantangan yang dihadapi kawasan.

“Parlemen adalah jembatan demokratis antara aspirasi rakyat dan arah kebijakan kawasan. Kita merupakan bagian yang integral dari sikap kolektif masyarakat ASEAN,” ungkap Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta pada Rabu (22/7/2026) saat membuka Pertemuan Ke-17 Kaukus Majelis Antar-Parlemen se-ASEAN (AIPA).

Menurut Puan, gelaran tersebut menjadi wadah untuk memperkuat peran parlemen dalam membangun ASEAN yang inklusif, tangguh, dan adaptif. Forum tersebut juga menjadi kelanjutan dialog antarparlemen sekaligus tindak lanjut atas berbagai resolusi yang telah disepakati pada Sidang Umum AIPA Ke-46 di Kuala Lumpur.

“Pertemuan dan dialog kita hari ini merupakan kontribusi penting bagi upaya mewujudkan ASEAN sebagai komunitas yang inklusif, tangguh, dan adaptif,” lanjutnya.

Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal AIPA Dr. Chem Widhya menilai parlemen memiliki tanggung jawab memastikan komitmen yang disepakati di tingkat regional benar-benar diwujudkan melalui kebijakan nasional. Menurutnya, kredibilitas parlemen tidak hanya ditentukan oleh banyaknya resolusi yang dihasilkan, tetapi juga oleh implementasinya dalam menciptakan perdamaian, stabilitas politik, dan kesejahteraan masyarakat ASEAN.

Ia menambahkan, parlemen juga berperan sebagai penjaga supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Karena itu, fungsi pengawasan menjadi instrumen penting untuk memastikan berbagai kesepakatan ASEAN, termasuk hukum internasional yang berkaitan dengan kawasan, dapat dijalankan secara konsisten oleh setiap negara anggota.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sekretariat Jenderal DPR RI Bahas Outlook Ekonomi 2027 dan Geopolitik Global

Penulis
Reta
-

Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Biro Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Series bagi Tenaga Ahli Anggota DPR RI dengan tema “Outlook Ekonomi dan Geopolitik Global di Tahun 2027 serta Dampaknya pada Perekonomian Indonesia” di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Selasa (21/7/2026).

 

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya tenaga ahli anggota DPR RI, dalam memperkuat kemampuan analisis terhadap berbagai isu strategis yang berkembang di tingkat global maupun nasional.

 

Dibuka oleh Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPR RI, Rahmad Budiaji beserta sambutan dari Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Endang Suryastuti, yang menegaskan bahwa forum diskusi tersebut tidak hanya menjadi ruang berbagi pengetahuan, tetapi juga forum strategis untuk memperkuat kapasitas analitis tenaga ahli di tengah dinamika global yang berlangsung semakin cepat.

 

“Kemampuan membaca arah perkembangan global, memahami keterkaitan antar isu, serta menyusun rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence based policy) menjadi kompetensi yang sangat penting. Dengan semakin berkualitas analisis yang dihasilkan, maka akan semakin baik pula kualitas pengambilan keputusan di parlemen,” ujar Rahmad.

 

Ia menjelaskan, tahun 2027 merupakan fase penting dalam pelaksanaan RPJMN 2025–2029 yang dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti perlambatan ekonomi global, meningkatnya rivalitas geopolitik, perubahan rantai pasok internasional, proteksionisme perdagangan, transisi energi, perubahan iklim, hingga percepatan transformasi digital. Menurutnya, berbagai dinamika tersebut berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi nasional, investasi, ketahanan pangan dan energi, daya saing industri, serta kondisi fiskal pemerintah.

 

Rahmad juga menekankan pentingnya dukungan analisis yang akurat dan tepat waktu bagi DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Bahkan, ia berharap tenaga ahli mampu menghadirkan early warning system sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, termasuk pembahasan APBN.

 

Lebih lanjut, ia mengapresiasi penyelenggaraan FGD Series yang diinisiasi Biro SDM Aparatur. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan investasi intelektual yang perlu dilaksanakan secara berkelanjutan agar kualitas sumber daya manusia di lingkungan DPR RI terus meningkat.

 

“Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah pembelajaran yang berkesinambungan sekaligus memperluas jejaring antara tenaga ahli dengan akademisi maupun praktisi. Ke depan, tema-tema yang diangkat diharapkan semakin adaptif terhadap perkembangan global dan kebutuhan Dewan,” tuturnya.

 

Menutup pernyataan, Rahmad mendorong agar penyelenggaraan FGD selanjutnya bisa menjangkau lebih banyak peserta, termasuk melalui skema hybrid, sehingga pembelajaran dapat diakses secara lebih luas dan efisien. Sebagai informasi, FGD menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi, yakni Prof. Dr. Telisa Aulia Falianty, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia; Dr. Ibrahim Kholilul Rohman, Ph.D., Kepala Indonesia Financial Group Progress sekaligus Dosen Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia; serta B. Bawono Kristiaji, S.E., M.S.E., M.Sc., IBT, ADIT, BKP, Senior Partner DDTC Fiscal Research & Advisory.

 

Melalui FGD Series ini, Sekretariat Jenderal DPR RI berharap tenaga ahli semakin siap menghadapi tantangan kebijakan yang semakin kompleks, sehingga mampu memberikan dukungan analisis yang berkualitas bagi pelaksanaan fungsi konstitusional DPR RI.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Setjen DPR RI Gelar Donor Darah, Targetkan 300 Pendonor untuk Bantu Stok Darah PMI

Penulis
Reta
-

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI kembali menyelenggarakan kegiatan Donor Darah sebagai wujud nyata kepedulian sosial sekaligus semangat gotong royong untuk membantu sesama. Mengusung tema “Setetes Kemanusiaan, Donorkan Darah, Selamatkan Nyawa”, kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan budaya berbagi dan memperkuat solidaritas di lingkungan Setjen DPR RI.

Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Rusdi Hartono menegaskan bahwa donor darah bukan sekadar kegiatan sosial, melainkan bentuk nyata kepedulian kemanusiaan. Menurutnya, setiap tetes darah yang disumbangkan memiliki arti besar bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan.

“Donor darah bukan sekadar kegiatan sosial, tetapi juga merupakan wujud nyata kepedulian, solidaritas, dan semangat gotong royong dalam membantu sesama. Setiap tetes darah yang kita donorkan memiliki arti yang sangat besar bagi saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan,” ujar Rusdi saat membuka kegiatan donor darah di Pustakaloka, Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Ia menilai kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian sosial di kalangan pegawai. Karena itu, Rusdi berharap donor darah tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai agenda rutin di lingkungan Setjen DPR RI.

“Melalui kegiatan ini, saya berharap semakin tumbuh rasa kepedulian dan semangat untuk terus berbagi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Saya juga berharap kegiatan donor darah dapat menjadi agenda rutin yang terus didukung oleh seluruh pegawai sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Rusdi juga menyampaikan apresiasi kepada KORPRI Sekretariat Jenderal DPR RI, Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta, seluruh panitia, dan berbagai pihak yang telah berkolaborasi sehingga kegiatan donor darah dapat terselenggara dengan baik.

Ia turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang secara sukarela mendonorkan darahnya. Menurutnya, kepedulian para pendonor merupakan investasi kemanusiaan yang nilainya tidak dapat diukur dengan materi karena mampu menghadirkan harapan baru bagi masyarakat yang membutuhkan transfusi darah.

Setjen DPR RI juga menegaskan komitmen untuk terus menyelenggarakan kegiatan donor darah secara rutin sebagai wujud kepedulian terhadap sesama sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan stok darah bagi masyarakat. Kegiatan yang digelar bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta itu diharapkan menjadi budaya berbagi di lingkungan keluarga besar Setjen DPR RI.

Rusdi berharap kegiatan serupa tidak berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan menjadi komitmen bersama seluruh keluarga besar Setjen DPR RI untuk terus menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama.

“Ke depan apa yang kita lakukan ini menjadi komitmen kita bersama sebagai sesama manusia untuk saling membantu agar saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan darah bisa mendapatkan kebutuhannya dan tentunya dapat melanjutkan kehidupannya,” tuturnya.

Lebih lanjut, Rusdi mengungkapkan bahwa donor darah akan terus dilaksanakan secara berkala. Setjen DPR RI menargetkan kegiatan tersebut dapat diselenggarakan setiap tiga hingga empat bulan sekali, maupun pada momentum hari-hari besar nasional.

“Ini akan rutin. Tiga sampai empat bulan kita lakukan atau pada momen-momen tertentu seperti hari-hari besar nasional. Ini rutin dilakukan di Sekretariat Jenderal DPR RI,” jelasnya.

Selain memberikan manfaat bagi penerima donor, Rusdi juga mengingatkan bahwa donor darah memiliki manfaat kesehatan bagi pendonornya. Karena itu, ia mengajak seluruh pegawai untuk menjadikan donor darah sebagai bagian dari gaya hidup sehat sekaligus bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Pada kegiatan kali ini, Setjen DPR RI menargetkan sekitar 300 pendonor. Melihat tingginya antusiasme pegawai, Rusdi optimistis jumlah peserta dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPOM dan KSP Perkuat Pengawasan Obat dan Makanan untuk Dukung Program Prioritas Presiden

Penulis
Reta
-

BPOM dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menegaskan komitmen bersama dalam mendukung program prioritas pemerintah melalui penguatan sistem pengawasan obat dan makanan. Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi Kepala BPOM Taruna Ikrar beserta jajaran dengan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (20/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Taruna Ikrar memaparkan berbagai bentuk dukungan BPOM terhadap program prioritas pemerintah, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga penguatan tata kelola kelembagaan BPOM. Pada pelaksanaan program MBG, BPOM berperan melakukan pengawasan keamanan pangan sejak proses penyiapan hingga pendistribusian makanan.

“Kami melakukan pengawasan terhadap higiene dan sanitasi dalam penyiapan, penyediaan, dan pendistribusian MBG untuk memitigasi risiko keracunan. Kami juga memastikan pemenuhan standar gizi dalam menu MBG,” tutur Taruna Ikrar.

Sementara itu, dukungan BPOM terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diwujudkan dalam bentuk percepatan perizinan, pendampingan pelaku usaha, pengawasan mutu produk, hingga memastikan ketersediaan obat bagi apotek desa. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi dasar dukungan dan peran BPOM.

“Secara garis besar, kami berperan untuk memastikan pemenuhan aspek keamanan dan mutu produk lokal yang berada di bawah pengawasan BPOM serta cara distribusi atau cara peredaran yang baik telah diterapkan pada koperasi merah putih,” ungkap Kepala BPOM. Lebih lanjut, Taruna menyatakan BPOM siap bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait BPOM untuk mendukung koperasi merah putih.

Selaras dengan komitmen BPOM, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar pengawasan obat dan makanan mampu mendukung keberhasilan program prioritas Presiden. “Sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam melaksanakan program-program prioritas Presiden diperlukan untuk memastikan program berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Dudung juga mendorong BPOM untuk melakukan penguatan tata kelola kelembagaan agar semakin adaptif dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Keberadaan BPOM diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan iklim investasi dan target pertumbuhan ekonomi nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Terbitkan Surat Edaran Percepatan Sertipikasi Tanah MBR, Menteri Nusron: Manfaat Program Pemerintah Dapat Dirasakan Secara Utuh

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah memperkuat sinergi dalam mempercepat sertipikasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satunya melalui penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi MBR, di Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI), Jakarta, Selasa (21/07/26)

“Melalui penandatanganan SEB ini Kementerian ATR/BPN mendukung penuh pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah lintas sektor bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kita ingin memastikan masyarakat tidak hanya memiliki rumah yang layak, tetapi juga kepastian hukum atas tanahnya, dengan demikian, manfaat program pemerintah dapat dirasakan secara utuh,” ujar Menteri Nusron dalam keterangannya.

SEB ini mengatur sinergi antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian PKP, dan BPS RI, mulai dari penyediaan data, fasilitasi, hingga verifikasi data penerima manfaat. Kementerian ATR/BPN bersama Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota akan mendukung proses tersebut agar pelaksanaan pendaftaran tanah lintas sektor dapat berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran.

Program sertipikasi tanah bagi MBR sendiri dibagi ke dalam tiga klaster, yakni Program Bantuan Pemerintah, Program Pembiayaan Perbankan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan Klaster Mandiri. Menteri Nusron menjelaskan bahwa saat ini Kementerian ATR/BPN memprioritaskan penyelesaian sertipikasi berdasarkan data Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2015–2024 yang mencakup sekitar 1,1 juta rumah penerima manfaat.

“Dari 1,1 juta rumah rentang tahun 2015-2024 Ini yang pertama kami bidik. Kami juga akan menyelesaikan berdasarkan data BSPS tahun 2025 sebanyak 45.000 rumah penerima manfaat, juga data BSPS tahun 2026 sebanyak 400.000 rumah penerima manfaat,” jelas Menteri Nusron.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PKP, Maruarar Sirait menekankan pentingnya validasi data penerima manfaat agar program berjalan tepat sasaran. Menurutnya, proses verifikasi perlu dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat sehingga data yang digunakan dalam pelaksanaan sertipikasi semakin akurat.

“Ini jadi peranan bersama antara Kementerian PKP bersama Kementerian ATR/BPN, BPS RI dan juga BRI dalam kalibrasi datanya. Kita sama-sama nih kerja samanya, BPS juga punya datanya, nanti dari kami juga punya data untuk diverifikasi,” ujar Menteri PKP

Turut mendampingi Menteri Nusron dalam kegiatan ini, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng; Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, PPAT, dan Mitra Kerja, Ana Anida; dan Kepala Biro Humas dan Protokol, Achmad; Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Bahrun Munawir; Kepala Biro Hukum, Ahmad Suhaimi. Kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran Kementerian PKP, BPS RI, dan BRI.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Klaten Fair 2026 Tampilkan Ratusan Produk Unggulan UMKM-IKM Lokal

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Klaten Fair kembali digelar sebagai rangkaian perayaan Hari Jadi ke-222 Klaten, Minggu (19/7/25). Acara ini digelar di Alun-alun Klaten selama lima hari, 19—23 Juli 2026 serta terbuka untuk umum.

Berbagai produk unggulan dari Industri Kecil dan Menangah (IKM) dari berbagai daerah di Kabupaten Klaten. Mulai dari fasyen, mebel, logam, hingga produk seni dan kerajinan tangan. Selain itu, berbagai UMKM lokal turut mempromosikan produknya dalam Klaten Fair 2026.

Ketua Umum Panitia Hari Jadi ke-222 Klaten, Muchammad Nasir menyampaikan di tahun ini diramaikan 40 tenant UMKM dan 50 tenant IKM dari berbagai daerah di Klaten.

“Klaten Fair 2026 diharapkan menjadi ajang promosi produk unggulan Klaten kepada masyarakat,” paparnya.

Dalam Klaten Fair 2026 juga menghadirkan berbagai hiburan untuk masyarakat yang hadir. Mulai dari penampilan band-band lokal hingga berbagai atraksi kesenian.

Rangkaian acara Klaten Fair 2026 dibuka secara langsung oleh Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan tahun ini merupakan penyelenggaraan kedua gelaran Klaten Fair.

“Bebagai penyesuaian dan upgrading dilakukan untuk penyelenggaraan Klaten Fair yang semakin baik dari tahun ke tahun. Kami berharap pengunjung dan seluruh tenant yang terlibat, semakin nyaman dalam mengikuti seluruh rangkaian Klaten Fair 2026,” ungkapnya.

Mas Bupati juga menyampaikan hadirnya Klaten Fair 2026 menjadi wadah promosi produk-produk yang dimiliki UMKM dan IKM lokal. Produk yang ditampilkan merupakan hasil kurasi dari berbagai daerah di Kabupaten Klaten.

“Harapan kita bersama, dengan adanya Klaten Fair ini ekonomi lokal semakin bergeliat dan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat di Kabupaten Klaten,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamenhut: Dokumen Status Keanekaragaman Hayati Jadi Kompas Kebijakan Konservasi Indonesia

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki mewakili Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menghadiri Peluncuran Dokumen Status Keanekaragaman Hayati Papua, Bali–Nusa Tenggara, Jawa, dan Maluku di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Jakarta, Senin (21/7/26).

Dalam sambutan Menteri Kehutanan yang disampaikan Wamenhut, menegaskan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara megabiodiversitas menyimpan lebih dari 17 persen kekayaan hayati dunia. Kekayaan tersebut menjadi fondasi ketahanan pangan, sumber obat-obatan, pengatur iklim, sekaligus penyangga kehidupan bagi ratusan juta penduduk Indonesia.

Namun, keanekaragaman hayati Indonesia masih menghadapi berbagai tekanan, antara lain perubahan penggunaan lahan, perubahan iklim, eksploitasi berlebihan, serta masuknya spesies asing invasif.

“Kita tidak bisa lagi sekadar prihatin. Kita harus bertindak secara terukur, berbasis sains, dan berorientasi jangka panjang. Keanekaragaman hayati bukan sekadar daftar spesies dalam buku ilmiah, tetapi merupakan napas kehidupan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke,” ujar Wamenhut saat menyampaikan sambutan Menteri Kehutanan.

Wamenhut menjelaskan, kehadiran empat dokumen tersebut akan mendukung pelaksanaan Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia atau Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045. Dokumen tersebut menyajikan informasi ilmiah mengenai kondisi spesies dan ekosistem pada empat kawasan biogeografis utama Indonesia.

Salah satu indikator yang perlu mendapat perhatian adalah Red List Index (RLI), yaitu indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs 15.5.1 yang menggambarkan risiko kepunahan spesies secara agregat. RLI Indonesia tercatat menurun dari 0,77 pada tahun 2018 menjadi 0,75 pada tahun 2024. Melalui Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2025–2029, pemerintah menargetkan RLI meningkat menjadi 0,76 pada tahun 2029.

“Dokumen ini menjadi kompas untuk menentukan spesies yang membutuhkan penyelamatan segera, kawasan yang perlu diperkuat pengelolaannya, serta program pemulihan yang harus diprioritaskan. Pembalikan tren kehilangan keanekaragaman hayati membutuhkan intervensi yang presisi, dan presisi hanya dapat dilakukan dengan dukungan data yang akurat dan mutakhir,” jelas Wamenhut.

Wamenhut menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PPN/Bappenas, para peneliti, akademisi, pemerintah daerah, masyarakat adat dan komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen tersebut. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci untuk menjawab krisis keanekaragaman hayati secara sistematis dan berkelanjutan.

Wamenhut juga mengajak kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat sipil menjadikan dokumen tersebut sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, dan pengalokasian sumber daya. Data yang akurat, terstruktur, dan mudah diakses merupakan dasar bagi kebijakan berbasis bukti serta pertanggungjawaban publik yang transparan.

“Melalui kerja bersama, kita wujudkan visi hidup selaras dengan alam untuk menjaga keberlangsungan seluruh bentuk kehidupan di Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan kekayaan keanekaragaman hayati tetap tersedia bagi generasi mendatang,” pungkas Wamenhut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tradisi Cethik Geni, Upaya Warga Desa Gatak Lestarikan Potensi Lokal

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Tradisi Cethik Geni di Desa Gatak, Kecamatan Delanggu kembali digelar, Sabtu (19/7/26). Rangkaian acara diawali dengan kenduri bersama yang melibatkan doa lintas agama sebagai simbol kerukunan dan toleransi warga Desa Gatak yang hidup berdampingan dalam keberagaman. Kemudian dilanjutkan prosesi sakral guyangan patung Lembu Suralaya.

Sebagai informasi lumpia duleg merupakan jajanan khas produk asli warga Desa Gatak. Begitu pula dengan tradisi Cethik Geni yang digelar saban tahun. Lumpia duleg dan Cethik Geni sudah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI sejak tahun 2022.

Ketua Panitia Tradisi Cethik Geni ke-8, Albertus Agung Arif Wibowo mengatakan kegiatan itu digelar sebagai upaya untuk melestarikan makanan khas Gatak, Delanggu, Klaten, yakni lumpia duleg yang dikemas dalam tradisi Cethik Geni. Nama tradisi diambil dari awal dimulainya produksi lumpia duleg dengan menyalakan api atau dalam bahasa Jawa cethik geni. Sementara itu, lumpia merupakan kuliner tradisional khas Desa Gatak terutama Dukuh Lemburejo.

“Kami berharap tradisi ini terus terawat dan dilestarikan. Sehingga potensi yang dimilik Desa Gatak semakin dikenal oleh masyarakat secara luas,” paparnya.

Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo hadir secara langsung dalam pembukaan tradisi Cethik Geni Desa Gatak. Dalam kesempatan tersebut, Mas Bupati menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan tradisi yang melestarikan potensi asli desa sehingga dapat bertahan di tengah gempuran kuliner modern.

“Meskipun sekarang banyak jajanan modern atau impor yang kekinian, Lompya Duleg terbukti tidak lekang oleh waktu dan tetap laris manis,” ungkapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...121122123...4,862Halaman 122 dari 4,862