Beranda blog Halaman 121

Sekda Jateng Dorong Penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan dan Efisien

Penulis
Reta
-

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mendorong penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, agar mampu menghasilkan pengadaan yang berkualitas, transparan, akuntabel, serta berjalan secara efisien dan efektif.

Hal itu disampaikan Sumarno, seusai mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, dalam acara Optimalisasi Tata Kelola dan Layanan LPSE Lingkup Provinsi Jawa Tengah, di kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (22/7/2026).

Untuk mendukung hal tersebut, dia meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus menyempurnakan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), agar mampu menjawab berbagai dinamika di lapangan.

Menurut Sumarno, pengadaan barang dan jasa tidak sekadar mengenai proses lelang, tetapi juga harus mampu menghasilkan barang maupun pekerjaan yang benar-benar dibutuhkan perangkat daerah dengan kualitas yang baik. Selain kualitas hasil pengadaan, kualitas tata kelola juga menjadi aspek yang tidak kalah penting.

Dia mengatakan, perkembangan situasi menuntut sistem pengadaan terus disempurnakan. Karena itu, pemerintah daerah perlu menyampaikan berbagai pengalaman dan kendala di lapangan, sebagai masukan bagi LKPP dalam menyusun regulasi maupun pengembangan sistem LPSE.

Salah satu masukan yang disampaikan, lanjut Sumarno, adalah perlunya sistem yang dapat memberikan informasi, mengenai penyedia yang sedang mengikuti penawaran di berbagai daerah.

Menurutnya, informasi tersebut akan membantu pemerintah melakukan klarifikasi terhadap kemampuan penyedia sebelum penetapan pemenang, sehingga pekerjaan yang telah dikontrakkan benar-benar dapat diselesaikan sesuai target.

Selain itu, Sumarno juga mengusulkan penyempurnaan regulasi terkait pengadaan melalui marketplace (loka pasar). Menurutnya, mekanisme tersebut sebenarnya lebih transparan, karena harga barang dapat dilihat dan dibandingkan secara terbuka. Namun, implementasinya belum berjalan optimal, karena masih terkendala mekanisme perpajakan yang berlaku bagi bendahara pemerintah.

Dia berharap berbagai masukan dari pemerintah daerah dapat menjadi bahan penyempurnaan regulasi maupun sistem pengadaan elektronik, sehingga tata kelola pengadaan barang dan jasa semakin baik dan mampu meminimalkan risiko dalam pelaksanaannya.

Sementara itu, Plt Direktur Sistem Pengadaan Digital LKPP, Sugianto mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan menyampaikan rencana pembaruan tata kelola dan layanan LPSE, yang saat ini sedang disiapkan melalui revisi Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021. Kegiatan itu juga menjadi forum untuk menghimpun masukan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota terkait pengembangan layanan LPSE.

Menurut Sugianto, hingga 21 Juli 2026 tercatat 7.494 tiket layanan LPSE dari Jawa Tengah. Sebanyak 6.825 tiket atau sekitar 91 persen telah selesai ditangani.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Polri dan Kemendikdasmen Kolaborasi Edukasi AI Aman dan Etis untuk Pelajar

Penulis
Reta
-

Polri menggelar Training of Trainers (ToT) Program Paham Artificial Intelligence (AI) Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (21/7/2026). Kegiatan ini menjadi langkah Polri memperkuat literasi digital sekaligus menyiapkan trainer untuk mengedukasi pelajar agar mampu memanfaatkan AI secara aman, etis, dan bertanggung jawab.

Kegiatan ini diikuti 65 peserta, terdiri dari 55 personel calon trainer dari 11 Polda pilot project dan 10 Master Trainer dari Polda Jawa Tengah. Para trainer nantinya akan memperluas edukasi Program Paham AI hingga tingkat Polda dan Polres.

Karo Tekkom Divtik Polri, Brigjen Pol. Indarto mengatakan, edukasi AI penting dilakukan karena pelajar saat ini telah menggunakan teknologi tersebut secara mandiri. Berdasarkan riset terhadap 11.550 pelajar di Jawa Tengah, sebanyak 94 persen siswa mengaku mampu menggunakan AI, namun sebagian besar mempelajarinya secara otodidak.

“Adik-adik itu berpotensi untuk menjadi korban kejahatan di bidang AI, berpotensi juga menjadi pelaku. Nah untuk itu kita cegah, kita mitigasi dengan cara seperti ini,” ujar Indarto.

Ia menambahkan, Polri menargetkan Program Paham AI dapat menjangkau hingga 10 juta pelajar melalui pelaksanaan secara bertahap dan kolaborasi dengan Kemendikdasmen serta pemangku kepentingan pendidikan lainnya.

“Target kita sebetulnya fantastik ya, kita ingin sebanyak mungkin, bahkan kita targetkan secara kuantitatif itu setidaknya 10 juta siswa,” ujarnya.

Untuk mencapai target tersebut, Polri menekankan pentingnya kolaborasi dengan Kemendikdasmen dan pemangku kepentingan lainnya. Edukasi AI dinilai tidak dapat dilakukan secara parsial karena sekolah, guru, orang tua, dinas pendidikan, dan berbagai pihak terkait memiliki peran penting dalam membentuk ekosistem digital yang sehat bagi generasi muda.

“Kita tidak bergerak sendiri. Kita bermitra dengan Kementerian Pendidikan. Tidak mungkin polisi akan dapat jalan sendiri, kita bermitra sama-sama,” kata Indarto.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin mengatakan, kolaborasi tersebut penting untuk menyiapkan generasi muda yang tidak hanya melek AI, tetapi juga memiliki karakter dan memahami etika dalam pemanfaatan teknologi.

“Acara hari ini merupakan salah satu bagian penting bagaimana kita menyiapkan generasi muda yang berkarakter, kemudian melek kecerdasan artifisial, dan yang tidak kalah penting bagaimana memanfaatkannya dengan berstandar etik,” kata Tatang.

Melalui Program Paham AI, Polri dan Kemendikdasmen mendorong terbentuknya ekosistem digital yang aman, sehat, dan produktif. Para trainer yang telah mengikuti ToT akan memberikan edukasi kepada pelajar SMA, SMK, dan sederajat dengan materi pemanfaatan AI, etika digital, keamanan siber, serta pencegahan risiko kejahatan berbasis AI.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian UMKM Gelar Festival Kemudahan Usaha Mikro di Jember, Fokus Perluas Akses Pembiayaan dan Pasar

Penulis
Reta
-

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperkuat komitmennya membangun ekosistem usaha yang kondusif bagi pengusaha mikro melalui perluasan akses pembiayaan, penguatan pendampingan, serta pembukaan akses pasar yang lebih luas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Festival ini menjadi wadah layanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan pengusaha mikro agar mampu tumbuh, berkembang, dan berkelanjutan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Usaha Mikro yang juga menjabat Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Damanik, menegaskan bahwa pemberdayaan usaha mikro tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, akses pembiayaan harus berjalan seiring dengan perluasan akses pasar agar UMKM memiliki kemampuan untuk berkembang secara berkelanjutan.

“Pemerintah ingin membangun ekosistem usaha yang sehat. Memberikan akses pembiayaan tanpa diikuti akses pasar justru berpotensi menjadi beban bagi pengusaha karena produk yang dihasilkan tidak terserap. Sebaliknya, ketika permintaan pasar meningkat tetapi UMKM kesulitan memperoleh modal, peluang tersebut juga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Karena itu, kedua aspek ini harus dihadirkan secara bersamaan,” ujar Riza Damanik dalam Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Jember, Selasa (21/7).

Riza menegaskan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto serta Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza, pemberdayaan UMKM tidak lagi dilakukan secara sektoral, melainkan melalui pendekatan ekosistem yang menghubungkan seluruh kebutuhan UMKM, mulai dari legalitas, pembiayaan, pendampingan, hingga perluasan akses pasar. Menurutnya, Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro merupakan implementasi nyata dari pendekatan tersebut. Pada 2026, festival diselenggarakan di 10 provinsi, dengan Jawa Timur menjadi salah satu daerah pelaksana dan Kabupaten Jember sebagai tuan rumah.

“Festival ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus upaya pemerintah menghadirkan kemudahan dan pelindungan bagi usaha mikro agar semakin tumbuh, berkembang, dan produktif,” katanya.

Riza juga menyampaikan bahwa dukungan pembiayaan bagi UMKM terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga Juli 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara nasional telah mencapai lebih dari Rp160 triliun atau lebih dari separuh target penyaluran sebesar Rp290 triliun pada tahun ini. Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu daerah dengan realisasi penyaluran KUR terbesar di Indonesia. Hingga Juli 2026, penyaluran KUR di provinsi tersebut telah melampaui Rp27 triliun kepada lebih dari 470 ribu UMKM.

Sementara itu, di Kabupaten Jember, penyaluran KUR telah menembus lebih dari Rp1 triliun kepada lebih dari 20 ribu UMKM. Sebanyak 69 persen pembiayaan tersebut disalurkan ke sektor produksi, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada pada kisaran 65 persen.

“Penyaluran pembiayaan ke sektor produksi memberikan dampak yang lebih besar karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah ekonomi, sekaligus memperkuat sektor-sektor unggulan daerah. Di Jember, pembiayaan yang dominan mengalir ke sektor pertanian akan memperkuat ekonomi daerah sekaligus mendukung program prioritas nasional menuju swasembada pangan,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Jember Muhammad Fawait menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Jember sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro.

“Festival ini akan sangat membantu usaha mikro melalui berbagai layanan, mulai dari fasilitasi perizinan, akses permodalan, hingga pendampingan usaha. Pemerintah Kabupaten Jember akan terus bersinergi dengan Kementerian UMKM untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada usaha mikro agar mampu tumbuh dan naik kelas,” ujar Fawait.

Melalui Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro, Kementerian UMKM menghadirkan beragam layanan konsultasi dan pendampingan, meliputi legalitas usaha, akses pembiayaan, pengembangan kapasitas usaha, hingga konsultasi bisnis. Seluruh layanan tersebut dirancang untuk memudahkan pengusaha mikro memperoleh dukungan yang dibutuhkan dalam mengembangkan usahanya.

Festival juga diramaikan dengan bazar produk unggulan Kabupaten Jember sebagai sarana memperluas akses pasar sekaligus memperkenalkan produk-produk terbaik daerah kepada masyarakat. Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, serta berbagai pemangku kepentingan, Kementerian UMKM terus mendorong terwujudnya ekosistem usaha mikro yang semakin inklusif, produktif, berdaya saing, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamenkop: Tempe dan Tahu Tetap Jadi Primadona Protein Murah, Gakoptindo Harus Perkuat Kelembagaan

Penulis
Reta
-

Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan pangsa pasar di dalam negeri untuk produk tempe dan tahu sangat besar. Hampir semua kalangan mengkonsumsi tempe dan tahu sebagai sumber protein nabati termurah. Oleh sebab itu para perajin tempe dan tahu yang tergabung di dalam Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) tidak perlu khawatir produknya tidak terserap pasar, namun yang perlu ditingkatkan adalah perbaikan rantai pasoknya.

 

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menjelaskan bahwa Gakoptindo sebagai wadah besar para perajin tempe dan tahu perlu dioptimalkan keberadaannya sebagai tempat untuk saling bertukar ide, gagasan dan pengetahuan agar produksi tempe dan tahu dapat lebih berkualitas. Di sisi lain juga Gakoptindo harus berperan sebagai fasilitator dari anggotanya ketika menghadapi persoalan dalam berproduksi terutama terkait dengan ketersediaan bahan baku kedelai.

 

“Karena ketergantungan bahan baku dari imporsangat tinggi, maka Gakoptindo beserta dengan seluruh stakeholder lainnya perlu untuk menata rantai pasok bahan baku agar saat terjadi gejolak ekonomi tidak ada anggota yang tidak mendapatkan bahan bakunya,” kata Wamenkop Farida dalam sambutannya pada Rapat Anggota Tahunan Gakoptindo di Salatiga, Selasa (21/7).

 

Turut Hadir dalam acara tersebut Walikota Salatiga Robby Hernawan, Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah Desy Arijani, Ketua Umum Gakoptindo Tri Hajono, Kepala Divisi Penjualan Pasar Umum Perum Bulog Sasmito Ariyan Mujiarjo dan USSEC Indonesia Dadi Maskara.

 

Wamenkop Farida menjelaskan bahwa permasalahan bahan baku kedelai yang masih tergantung dari impor akan menjadi perhatian pemerintah.

 

“Pemerintah Pusat terus berupaya untuk memberikan kemudahan-kemudahan dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang mampu kami berikan untuk menggerakkan ekonomi di tingkat bawah dan pada akhirnyabisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

 

Wamenkop menekankan bahwa insentif yang akan diberikan pemerintah untuk menyelesaikan polemik dan permasalahan pengadaan bahan baku tempe dan tahu adalah terkait dengan pentingnya memperkuat kelembagaan Gakoptindo. Kelembagaan harus dijalankan secara profesional dan tata kelola koperasinya bisa berjalan dengan prinsip GCG sehingga insentif dapat tepat sasaran.

 

“Ketika konsolidasinya kuat dan anggotanya banyak, manfaat dari insentif yang diberikan pemerintah maupun yang lainnya akan terdelivery dengan baik dan penyaluran insentif ini juga akan maksimal,” kata Wamenkop.

 

Wamenkop Farida juga mendorong agar koperasi-koperasi di Indonesia termasuk Gakoptindo untuk terus melakukan transformasi usaha dengan memberikan perhatian penuh terhadap generasi muda, milenial dan Gen Z. Dengan merangkul para generasi muda eksistensi koperasi akan terus tumbuh di tengah disrupsi teknologi yang saat ini semakin besar.

 

“Faktanya sekarang generasi muda tidak tahu koperasi, atas masalah itu oleh Gakoptindo harus semakin menunjukkan ke ruang publik,” katanya.

 

Menutup sambutannya, Wamenkop Farida mengapresiasi konsistensi Gakoptindo dalam memperkuat peran koperasi produsen tempe dan tahu sebagai bagian penting ekonomi rakyat. Ia berharap Gakoptindo semakin memperkuat perannya sebagai wadah pemersatu koperasi produsen tempe dan tahu di seluruh Indonesia.

 

Sinergi dengan Pusat Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Puskopti), Primer Koperasi Produsen Tempe dan Tahu Indonesia (Primkopti), pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan disebut kunci agar koperasi mampu bertahan sekaligus tumbuh menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang berdaya saing.

 

“Selamat atas terselenggaranya RAT ini, yakinlah Bapak-Ibu bahwa perjuangan di dalam membesarkan koperasi produksi tempe tahu iniakan mendapatkan hasil yang maksimal,” ucapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendag Budi Santoso Dukung Ekspor Ban Nasional, Bridgestone Bidik Perluasan Pasar Global

Penulis
Reta
-

Menteri Perdagangan Budi Santoso menerima audiensi manajemen Bridgestone Indonesia di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, hari ini, Selasa (21/7). Pertemuan membahas strategi peningkatan ekspor produk ban nasional, penguatan investasi, serta penanganan berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha produk ban dalam menjaga daya saing di pasar global.

Mendag Busan menegaskan, Kemendag berkomitmen mendukung pelaku usaha, termasuk di industri ban, untuk terus memperkuat ekspor. Ia pun berdiskusi dengan manajemen Bridgestone Indonesia untuk menggali rencana meningkatkan ekspor, bentuk dukungan perusahaan induk terhadap penambahan jenis produk dan pasar tujuan ekspor, serta berbagai hambatan yang dihadapi pelaku usaha ban dalam perdagangan internasional.

“Kemendag berkomitmen untuk terus memfasilitasi perluasan pasar ekspor produk-produk Indonesia, termasuk ban Bridgestone, melalui perundingan perdagangan yang telah berjalan maupun yang sedang dirundingkan. Kemendag juga menyambut baik partisipasi berbagai produk ban berkualitas dari Indonesia dalam promosi dagang internasional dan penjajakan bisnis (business matching) dengan calon buyer potensial melalui perwakilan perdagangan di luar negeri,” ujar Mendag Busan pascapertemuan.

Mendag Busan menjelaskan, saat ini, Indonesia telah memiliki 20 perjanjian dagang yang telah diimplementasikan, 15 perjanjian dalam proses ratifikasi, serta 11 perjanjian yang masih dalam tahap negosiasi, termasuk penyelesaian Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

“Prinsipnya, kami ingin terus membangun komunikasi dengan dunia usaha. Jika terdapat kendala dalam kegiatan ekspor maupun investasi, sampaikan kepada kami agar dapat dicarikan solusi bersama. Selain itu, semakin banyak perjanjian dagang yang dimiliki Indonesia, semakin besar pula peluang pasar bagi produk nasional,” ujar Mendag Busan.

Mendag Busan juga menyampaikan, Kemendag terus berkomitmen meningkatkan kemudahan layanan ekspor. Salah satunya, melalui sistem otomatisasi penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi negara-negara mitra perjanjian perdagangan sehingga proses ekspor menjadi lebih efisien.

Dalam audiensi tersebut, manajemen Bridgestone Indonesia yang hadir terdiri atas Presiden Direktur Mukiat Sutikno, Head of LSCM Division Andre Susilo, Head of Logistic and External Affair Yudi Lesmana, Manager of Trade Compliance & External Affair Bastiyan Dios Karunia, serta Senior Supervisor of Trade Compliance & External Affair Hermansyah Nasution. Sementara itu, turut mendampingi Mendag Busan, yaitu Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Fajarini Puntodewi dan Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Johni Martha.

Dalam pertemuan, Mukiat Sutikno menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah terhadap pengembangan ekspor nasional. Ia pun mengapresiasi keberhasilan Kemendag dalam mengupayakan perjanjian perdagangan dengan berbagai negara mitra dagang.

Mukiat menjelaskan, Bridgestone Indonesia saat ini mengekspor produknya ke sekitar 70 negara dengan Australia, Jepang, dan Malaysia sebagai pasar ekspor utama. Sementara itu, salah satu tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan pasokan bahan baku karet alam di dalam negeri. Menurutnya, penurunan produksi karet nasional mengakibatkan perusahaan masih harus mengandalkan sebagian bahan baku impor untuk memenuhi kebutuhan produksi. Selain itu, pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib terhadap sejumlah komponen yang belum dapat diproduksi di dalam negeri juga berpotensi memengaruhi kelancaran produksi.

Di sisi lain, Bridgestone Indonesia juga menghadapi tantangan ekspor ke Uni Eropa akibat penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR). Oleh karena itu, Bridgestone Indonesia berharap penyelesaian IEU-CEPA dapat semakin meningkatkan daya saing produk Indonesia, termasuk melalui penurunan tarif bea masuk.

Menindaklanjuti berbagai masukan tersebut, Mendag Busan menegaskan, Kemendag akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menanggulangi berbagai tantangan yang dihadapi Bridgeston Indonesia. Dalam hal ini, termaasuk berupaya meningkatkan akses pasar.

Bridgestone Indonesia telah beroperasi sejak 1973 dengan fasilitas produksi yang berlokasi di Bekasi dan Karawang, Jawa Barat. Dalam menjalankan usahanya, Bridgestone Indonesia mengusung komitmen keberlanjutan Bridgestone E8 Commitment yang mencakup delapan nilai, yaitu Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy, Emotion, Ease, dan Empowerment sebagai landasan untuk meningkatkan daya saing dan menciptakan nilai bagi masyarakat. Selain itu, Bridgestone Indonesia tengah mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas Authorized Economic Operator (AEO) untuk meningkatkan efisiensi logistik serta memperkuat daya saing ekspor ke berbagai negara tujuan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menperin Tegaskan P3DN Jadi Kunci Penguatan Industri Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi

Penulis
Reta
-

Kementerian Perindustrian menegaskan bahwa program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing industri manufaktur nasional sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Optimalisasi belanja pemerintah, BUMN, dan BUMD terhadap produk dalam negeri diyakini mampu meningkatkan utilisasi industri, memperkuat rantai pasok domestik, memperluas investasi, serta menciptakan lapangan kerja.

“P3DN bukan sekadar kebijakan pengadaan barang dan jasa, tetapi merupakan strategi besar untuk memperkuat struktur industri nasional. Setiap belanja terhadap produk dalam negeri akan memberikan efek berganda yang menggerakkan sektor industri, meningkatkan permintaan bahan baku lokal, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat memberikan sambutan pada P3DN Summit 2026 Lintas Kementerian di Jakarta, Rabu (22/7).

Menperin menyampaikan, industri pengolahan Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat dinamika ekonomi global, mulai dari ketidakpastian geopolitik, gangguan rantai pasok dunia, perubahan iklim, hingga meningkatnya persaingan produk impor di pasar domestik. Di sisi lain, Indonesia memiliki pasar domestik yang sangat besar sehingga harus mampu dimanfaatkan sebagai kekuatan utama bagi pertumbuhan industri nasional.

Menurut Menperin, sekitar 78,39 persen produk manufaktur nasional masih dipasarkan di dalam negeri. Karena itu, keberlanjutan sektor manufaktur sangat bergantung pada kemampuan menjaga pasar domestik dari tekanan produk impor sekaligus meningkatkan pemanfaatan kapasitas produksi nasional yang masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.

“Salah satu instrumen paling efektif untuk memperkuat permintaan domestik adalah melalui implementasi P3DN. Belanja pemerintah harus menjadi demand creator bagi industri nasional sehingga mampu meningkatkan utilisasi kapasitas produksi, memperkuat investasi, mengembangkan rantai pasok, dan menciptakan lapangan kerja,” tegasnya.

Lebih lanjut, Agus menjelaskan, penguatan industri nasional memerlukan strategi pembangunan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Keterkaitan sektor ekstraktif, industri pengolahan, hingga sektor jasa dan perdagangan harus terus diperkuat agar mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri.

Melalui penguatan keterkaitan tersebut, industri nasional diharapkan mampu meningkatkan penggunaan bahan baku, komponen, mesin, dan jasa pendukung dalam negeri, sekaligus memperluas diversifikasi produk dan pasar. “Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh industri besar, tetapi juga oleh pelaku industri kecil dan menengah (IKM), UMKM, industri permesinan, hingga berbagai sektor ekonomi pendukung lainnya,” imbuh Menperin.

Pada kesempatan tersebut, Menperin juga mengapresiasi komitmen Pertamina Group yang telah menjadikan P3DN sebagai bagian penting dalam strategi pengadaan barang dan jasa perusahaan. Pada tahun 2025, realisasi belanja Produk Dalam Negeri Pertamina mencapai sekitar Rp531,5 triliun, dengan sekitar Rp309,6 triliun di antaranya dialokasikan untuk pengadaan infrastruktur, operasional, dan pemeliharaan yang menyerap berbagai produk manufaktur nasional.

Selain itu, Pertamina juga merealisasikan pengadaan barang dan jasa kepada UMKM melalui platform digital dengan nilai mencapai Rp14,2 triliun. Menurut Menperin, besarnya belanja tersebut memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan utilisasi industri nasional, memperkuat rantai pasok domestik, serta memperluas penyerapan tenaga kerja.

“Pemerintah mengapresiasi komitmen Pertamina yang telah menempatkan penggunaan produk dalam negeri sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan. Komitmen seperti ini perlu terus diperkuat oleh seluruh BUMN maupun BUMD agar manfaat ekonomi yang dihasilkan semakin besar bagi industri nasional,” katanya.

Instrumen perlindungan industri

Agus juga menyoroti pentingnya penguatan berbagai instrumen perlindungan industri nasional di tengah meningkatnya persaingan perdagangan global. Hampir seluruh negara telah menerapkan berbagai kebijakan Technical Barriers to Trade (TBT) untuk melindungi industri domestiknya.

Menurutnya, Indonesia masih memiliki ruang yang besar untuk memperkuat instrumen tersebut melalui penerapan persyaratan teknis, pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI), pengawasan di pintu masuk, penerapan Persetujuan Impor berdasarkan Pertimbangan Teknis bagi produk yang telah mampu diproduksi di dalam negeri, serta optimalisasi penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Safeguard), Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), dan peningkatan penggunaan TKDN dalam pengadaan barang dan jasa.

“Dengan penguatan instrumen tersebut, kita ingin menciptakan iklim usaha yang semakin sehat sehingga utilisasi industri nasional meningkat dan daya saing produk Indonesia semakin kuat,” ujarnya.

Menperin mengungkapkan, berdasarkan hasil kajian Peneliti Ekonomi yang bekerja sama dengan P4DN Kemenperin, setiap Rp1 belanja produk dalam negeri mampu menghasilkan multiplier effect sektor manufaktur sebesar 2,2 terhadap perekonomian nasional. Artinya, setiap Rp1 yang dibelanjakan untuk produk dalam negeri berpotensi menciptakan output ekonomi sebesar Rp2,2, sehingga memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

Lebih lanjut, berdasarkan simulasi Badan Pusat Statistik (BPS), apabila belanja pemerintah dan BUMN terhadap produk impor sebesar Rp400 triliun disubstitusi dengan produk dalam negeri melalui nilai pembelian yang sama, kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 1,71 persen serta menghasilkan tambahan output ekonomi sebesar Rp627,58 triliun. “Hal ini menunjukkan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan untuk produk dalam negeri akan memberikan manfaat ekonomi yang jauh lebih besar bagi Indonesia dibandingkan apabila dialokasikan untuk produk impor,” tegas Agus.

Karena itu, Kemenperin terus melakukan reformasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai bagian dari implementasi P3DN. Hingga 21 Juli 2026, pemerintah telah menerbitkan sebanyak 56.555 sertifikat TKDN yang mencakup lebih dari 7.000 perusahaan industri di Indonesia.

Reformasi tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 yang menyederhanakan proses sertifikasi agar menjadi lebih cepat, sederhana, mudah, dan efisien tanpa mengurangi kredibilitas proses verifikasi maupun pengawasan.

“Reformasi TKDN dibangun di atas empat pilar utama, yaitu insentif, sederhana, mudah, dan cepat. Melalui reformasi ini kami ingin meningkatkan kemudahan berusaha, mempercepat proses sertifikasi, sekaligus memperkuat daya saing industri nasional,” jelas Agus.

Menutup sambutannya, Menperin mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan P3DN sebagai gerakan nasional yang melibatkan pemerintah, BUMN, BUMD, dunia usaha, serta seluruh pelaku industri dalam memperkuat struktur industri Indonesia.

“Saya yakin, melalui sinergi yang semakin kuat, penggunaan produk dalam negeri akan terus meningkat, daya saing industri nasional semakin kokoh, dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin besar. P3DN Summit 2026 harus menjadi momentum untuk mempercepat implementasi penggunaan produk dalam negeri menuju industri Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing global,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemendagri Pastikan Penanganan TBC Masuk RPJMD dan APBD, Wamendagri Turun Langsung ke Medan

Penulis
Reta
-

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mengawal penanganan tuberkulosis agar menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah tersebut merupakan bagian dari dukungan Kemendagri terhadap upaya percepatan eliminasi tuberkulosis di Indonesia.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus saat melakukan Kunjungan Kerja Bersama Wakil Menteri Kesehatan dalam rangka Peninjauan Pelaksanaan Skrining Tuberkulosis Terintegrasi Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Gedung Dharma Wanita/PKK Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Selasa (21/7/2026).

“Kami dari Kementerian Dalam Negeri akan melihat secara langsung apakah masalah penanganan tuberkulosis ini masuk dalam dokumen perencanaan anggaran, RPJMD, RKPD, kemudian juga Renstra perangkat daerah, dan APBD itu sendiri,” katanya.

Menurut Wiyagus, penanggulangan tuberkulosis tersebut merupakan pengejawantahan Asta Cita keempat yang berfokus pada penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Asta Cita keempat juga menjadi kunci dalam mewujudkan Asta Cita lainnya.

“Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita melakukan eliminasi tuberkulosis. Ini dimulai dari yang terdepan, dari desa. Karena memang target kita dari yang terbawah RT/RW, PKK semua dilibatkan,” tuturnya.

Selain penguatan perencanaan, Wiyagus juga menekankan pentingnya ketersediaan data yang akurat dalam mempercepat eliminasi tuberkulosis. Menurutnya, Pemda perlu segera memenuhi kebutuhan data yang diminta Kementerian Kesehatan karena akan mendukung percepatan distribusi obat-obatan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kita berperang, tanpa data yang lengkap ya tidak mungkin bisa mengalahkan musuh yang akan kita hadapi. Kekuatan kita apa? Kekuatan kita jelas yang ada di sini adalah kekuatan kita dari segi SDM,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wiyagus mengatakan, Kemendagri mendukung penuh penanganan tuberkulosis di daerah. Karena berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, pemerintah daerah (Pemda) tidak perlu ragu menjalankan berbagai kebijakan penanganan tuberkulosis.

Ia menegaskan, seluruh program pemerintah yang dijalankan merupakan pengejawantahan amanat konstitusi. Di sisi lain, pemerintah juga perlu mewaspadai dinamika geopolitik global yang berpotensi mengganggu rantai pasok logistik, termasuk alat kesehatan dan obat-obatan.

“Khususnya terkait dengan distribusi obat-obatan tertentu yang memang masih import. Nah, di sinilah kita semua harus tetap kritis terhadap lingkungan yang terjadi di dunia dan waspada. Negara terus berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat, seperti yang sudah ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” ujarnya.

Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus; Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas; Direktur Utama RSUP H. Adam Malik, Zainal Safri; Direktur RSUD Dr. Pirngadi, Suhartono; serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumut dan Kota Medan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Haji 2027 Lebih Ramah Disabilitas, Kemenhaj Siapkan Regulasi dan Standar Layanan Baru

Penulis
Reta
-

Kementerian Haji dan Umrah terus memperkuat penyelenggaraan haji yang inklusif bagi penyandang disabilitas dan jemaah lanjut usia pada musim haji 2027. Penguatan dilakukan melalui penyusunan regulasi teknis, peningkatan kompetensi petugas, hingga penyempurnaan standar pelayanan di seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Puji Raharjo mengatakan pendekatan haji inklusif tidak lagi hanya berfokus pada penyediaan fasilitas, tetapi harus menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan haji secara menyeluruh.

“Haji inklusif harus hadir sejak manasik, pembinaan petugas, pelayanan, pendataan, hingga evaluasi. Kami memastikan penyandang disabilitas memperoleh akses, layanan, dan dukungan mobilitas yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka,” kata Puji dalam acara Diseminasi Pemantauan Haji Inklusif 2026 pada Selasa (21/07/2026).

Menurutnya pada penyelenggaraan Haji 2026 Kemenhaj telah menerapkan konsep Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan. Komite Nasional Disabilitas (KND) dilibatkan dalam pelatihan petugas dan pemantauan di Tanah Suci. Selain itu, skema murur dan safari wukuf diterapkan sebagai bentuk akomodasi bagi jemaah lansia, penyandang disabilitas, jemaah berisiko tinggi, serta pendampingnya. Untuk musim haji berikutnya, Kemenhaj menyiapkan regulasi teknis haji inklusif, memperkuat pendataan jemaah disabilitas, menyusun standar operasional pelayanan berdasarkan ragam disabilitas, serta memasukkan materi layanan disabilitas dalam manasik dan pendidikan petugas.

“Kami menerima hasil pemantauan KND sebagai masukan untuk memperkuat penyelenggaraan Haji 2027 yang aman, aksesibel, adil, dan menghormati martabat setiap jemaah,” ujar Puji.

Asisten Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Pradana Boy mengatakan penguatan layanan bagi penyandang disabilitas merupakan bagian dari nilai dasar Islam yang menjunjung kesetaraan. Ia merujuk kisah Abdullah bin Ummi Maktum dalam Surah ‘Abasa sebagai pengingat bahwa penyandang disabilitas harus memperoleh perhatian dan penghormatan yang sama.

Menurut Pradana, tantangan penyelenggaraan haji akan semakin besar karena sekitar 25 persen jemaah haji Indonesia pada 2026 merupakan kelompok lanjut usia, dan jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi itu menuntut sistem pelayanan yang lebih adaptif, terutama dalam mobilisasi jemaah di setiap fase perjalanan ibadah.

“Kita membutuhkan inovasi pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Namun inovasi itu juga harus memperoleh legitimasi fikih agar memiliki dasar keagamaan yang kuat,” katanya.

Ketua Komite Nasional Disabilitas Dante Rigmalia mengapresiasi komitmen Kemenhaj dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mulai memperkuat pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan haji. Namun, menurut dia, keberhasilan haji inklusif sangat bergantung pada kesiapan petugas di lapangan.

“Haji ramah disabilitas harus diwujudkan melalui aksesibilitas di seluruh tahapan penyelenggaraan, termasuk penguatan kapasitas petugas. Kami berharap materi pelayanan penyandang disabilitas menjadi bagian dari kurikulum pelatihan PPIH sehingga petugas memahami kebutuhan jemaah secara lebih baik,” ujar Dante.

Komisioner KND Jonna Aman Damanik mengatakan tantangan terbesar penyandang disabilitas bukan hanya keterbatasan fisik, tetapi juga stigma yang masih berkembang di masyarakat.

“Sangat naif apabila ada pihak yang menghalangi kerinduan penyandang disabilitas kepada Tuhannya,” kata Jonna.

Ia berharap MUI dapat memperkuat perspektif fikih yang inklusif terhadap penyandang disabilitas. Menurut dia, transformasi cara pandang masyarakat sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur dan penyempurnaan regulasi agar penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang setara untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK Tanamkan Nilai Antikorupsi kepada Siswa SD di Kupang, Bangun Generasi Berintegritas Sejak Dini

Penulis
Reta
-

Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga dimulai dari ruang-ruang kelas. Melalui program KPK Mengajar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanamkan nilai-nilai integritas kepada siswa sekolah dasar sebagai fondasi untuk membangun generasi yang antikorupsi. Kali ini, aksi tersebut digelar di SD Negeri Batu Esa, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (21/7).

Komitmen tersebut diwujudkan dengan menyambangi SD Negeri Batu Esa, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (21/7). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA), program KPK yang memperluas jangkauan edukasi dan kampanye antikorupsi hingga ke berbagai daerah, termasuk satuan pendidikan di wilayah terluar.

Melalui pendekatan yang dekat dengan dunia anak, KPK mengajak para siswa memahami bahwa kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan keberanian merupakan nilai-nilai yang harus dibangun sejak bangku sekolah. Pendidikan antikorupsi dipandang bukan sekadar mengenalkan bahaya korupsi, melainkan membentuk kebiasaan berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari.

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief, mengatakan pendidikan antikorupsi perlu ditanamkan sejak dini sebagai bagian dari pembentukan karakter dan budaya integritas. Melalui KPK Mengajar, KPK berinteraksi secara langsung dengan kepala sekolah, guru, dan para siswa untuk mengenalkan nilai-nilai integritas dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami anak-anak.

“Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat integritas anak Indonesia yang dimulai dari pengetahuan dan kesadaran untuk menjadi anak yang jujur. Kami mengenalkan nilai kejujuran, keberanian, kesederhanaan, dan kedisiplinan dengan cara yang menyenangkan,” ujar Amir.

Selama kegiatan berlangsung, siswa kelas I hingga kelas VI dikenalkan pada sembilan nilai integritas sebagai fondasi karakter antikorupsi. Materi disampaikan melalui pendekatan edutainment, seperti permainan edukatif, senam bersama, dan berbagai aktivitas interaktif yang mendorong partisipasi aktif siswa sehingga pesan integritas lebih mudah dipahami dan diingat.

Menurut Amir, pembentukan karakter sejak usia dini merupakan investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang berintegritas. Karena itu, pendidikan antikorupsi perlu menjadi bagian dari pembiasaan sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga.

“Harapannya, nilai-nilai yang diperkenalkan hari ini tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi dapat diterapkan dalam keseharian, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat,” tambahnya.

Selain memberikan edukasi kepada para siswa, tim KPK juga berdialog dengan kepala sekolah dan para guru serta meninjau langsung kondisi lingkungan sekolah. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memahami berbagai tantangan yang dihadapi satuan pendidikan di daerah dalam mendukung proses belajar mengajar dan pembentukan karakter peserta didik.

KPK memandang pendidikan antikorupsi akan semakin efektif apabila didukung oleh lingkungan belajar yang aman, layak, dan kondusif. Oleh karena itu, penguatan karakter membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat, hingga sektor swasta.

Dalam pelaksanaan KPK Mengajar di SD Negeri Batu Esa, KPK juga berkolaborasi dengan Bank Mandiri Cabang Kupang yang memberikan dukungan berupa hadiah bagi para siswa. Dukungan tersebut diharapkan semakin meningkatkan semangat dan antusiasme anak-anak dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

Melalui program KPK Mengajar dan JNBA, KPK terus memperluas jangkauan pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi yang berkelanjutan. Dengan menanamkan nilai-nilai integritas sejak usia dini dan memperkuat kolaborasi lintas sektor, KPK mendorong lahirnya generasi Indonesia yang berkarakter, berintegritas, dan memiliki daya tahan terhadap praktik korupsi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Airlangga Dorong TKDN dan P3DN, Pertamina Jadi Fondasi Swasembada Energi Nasional

Penulis
Reta
-

Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui hilirisasi dan industrialisasi sebagai bagian dari Asta Cita, untuk memperkuat swasembada energi, memperluas akses energi, mempercepat transisi energi, serta meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.  Salah satu instrumen utama untuk mewujudkan agenda tersebut adalah Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Langkah ini menjadi semakin penting di tengah ketidakpastian global yang masih dipengaruhi dinamika geopolitik dan berpotensi memberikan tekanan terhadap rantai pasok energi dunia.

“Kita lihat bahwa ketidakpastian dan ketidakprediksian dunia ini masih terus berjalan. Oleh karena itu bagi Pertamina menjadi penting untuk mencari sumber-sumber diversifikasi energi. Terima kasih juga dengan implementasi B50 dan selesainya RDMP di Balikpapan, maka ketergantungan terhadap solar menjadi hilang. Jadi kita sudah bisa produksi sendiri,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Summit di Jakarta, Rabu (22/07).

Selain itu, Pemerintah juga tetap konsisten menjaga daya beli masyarakat dan keberpihakan pada sektor produktif rakyat melalui penyediaan Pertalite dan Solar, termasuk penetapan harga khusus Solar sebesar Rp15.000 per liter untuk armada kapal nelayan 30–200 GT.

“Karena infrastruktur untuk ekonomi yang pertama energi, yang kedua energi, yang ketiga energi. Mau itu industri, mau itu digitalisasi, semuanya yang pertama energi dulu, kemudian infrastruktur berikut adalah listrik, baru kita bisa bangun mulai industri dan yang lain. Jadi ini adalah bedrock Indonesia adalah Pertamina,” kata Menko Airlangga.

Menko Airlangga juga menegaskan bahwa di tengah kondisi global yang penuh tantangan, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang kuat. Pada triwulan I tahun 2026, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61% (yoy), termasuk yang tertinggi di antara negara-negara G20, sementara inflasi tetap terjaga di bawah 3,5% sesuai sasaran APBN. Untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung daya saing industri, Pemerintah juga menyiapkan berbagai kebijakan fiskal, termasuk penurunan tarif bea masuk menjadi nol persen bagi sejumlah bahan baku petrokimia seperti LPG serta produk polipropilena dan polietilena selama enam bulan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi industri kemasan yang berkontribusi terhadap pengendalian inflasi.

Terkait agenda P3DN, Menko Airlangga memberikan apresiasi tinggi atas alokasi target belanja produk dalam negeri Pertamina yang mencapai lebih dari Rp500 triliun. Namun demikian, Menko Airlangga menyoroti besarnya alokasi belanja modal (capital expenditure/capex) sektor migas dan petrokimia yang selama ini masih didominasi produk permesinan, komponen elektrik, serta jasa rekayasa (engineering) luar negeri. Oleh karena itu, Menko Airlangga mendorong sinergi antara Kementerian/Lembaga terkait untuk rekayasa industri guna merebut kembali porsi pengerjaan Engineering, Procurement, and Construction (EPC) dalam negeri. Menko Airlangga juga menegaskan agar proyek-proyek strategis, seperti pengerjaan Andaman Project di lepas pantai Aceh, menjadikan Aceh sebagai laying down area, sehingga manfaat multiplier effect dan penyerapan tenaga kerja lokal dapat terwujud secara maksimal.

“Kita ingin agar pekerjaan ini diambil oleh engineers-engineers Indonesia. Kemudian beberapa alat yang juga sudah kita siap, tentunya di Indonesia sudah punya wellhead, sudah punya valve, punya pressure vessel dan juga chemicals project ataupun product. Sehingga tentu ini diharapkan kemampuan dan juga multiplier effect dari project betul-betul bisa dimanfaatkan oleh industri dalam negeri,” ujar Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menggarisbawahi bahwa daya saing Indonesia saat ini ditopang oleh sejumlah keunggulan, mulai dari harga energi yang kompetitif, ketersediaan tenaga kerja, hingga berkembangnya ekosistem AI. Keunggulan tersebut telah mendorong tingginya minat investasi di Indonesia termasuk di berbagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang sebagian besar telah terisi.

“Jadi inilah kesempatan yang hanya bisa kita panen 3 sampai 4 tahun ke depan. Sesudah itu dunia berubah lagi. Oleh karena itu kita manfaatkan dan kita kerja keras. Dan kuncinya adalah kemampuan daripada engineering dan capital goods, barang modal di Indonesia,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yaitu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza, Komisaris PT Pertamina (Persero) Hasan Nasbi, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero) Jaffee Arizon Suardin, dan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Elen Setiadi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...120121122...4,862Halaman 121 dari 4,862