Beranda blog Halaman 124

Gubernur Maluku dan ASDP Jajaki Kerja Sama Strategis Transportasi Laut, Fokus Konektivitas Antarpulau

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menerima kunjungan Komisaris Utama dan Direktur PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) beserta jajaran di Kediaman Gubernur Maluku, Mangga Dua, Selasa (21/7/2026), dalam rangka menjajaki peluang kerja sama strategis di bidang transportasi laut.

Turut mendampingi Gubernur Maluku dalam pertemuan tersebut Asisten II Setda Maluku Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Direktur Utama PT Panca Karya, serta Kepala ASDP Cabang Ambon beserta jajaran.

Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban sebagai ajang silaturahmi sekaligus membahas potensi kerja sama antara PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan Pemerintah Provinsi Maluku, khususnya melalui BUMD PT Panca Karya.

Peluang kolaborasi tersebut dinilai semakin terbuka seiring berkembangnya berbagai proyek strategis nasional di Maluku, seperti Blok Masela, Maluku Integrated Port, dan Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan (PIP), yang diproyeksikan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Gubernur Hendrik Lewerissa menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku untuk memperkuat layanan transportasi laut melalui pengelolaan yang melibatkan BUMD daerah dengan bermitra bersama ASDP.

Menurut Gubernur, penguatan layanan penyeberangan antarpulau menjadi kebutuhan penting bagi Provinsi Maluku sebagai daerah kepulauan. Karena itu, ia berharap seluruh pulau di Maluku dapat terhubung melalui jaringan transportasi laut yang andal, sekaligus menghidupkan kembali layanan transportasi feri yang pernah menjadi tulang punggung konektivitas antarpulau di Maluku.

Melalui penjajakan kerja sama ini, Pemerintah Provinsi Maluku berharap terbangun sinergi yang mampu meningkatkan konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkuat pelayanan transportasi bagi masyarakat di seluruh wilayah kepulauan Maluku.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Enam Provinsi di Tanah Papua Sepakati 18 Langkah Strategis Perbaikan Tata Kelola Dana Otsus

Pemerintah Provinsi Papua bersama lima pemerintah provinsi lainnya di Tanah Papua menyepakati 18 langkah strategis untuk meningkatkan tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus). Kesepakatan tersebut menjadi hasil Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola dan Pencegahan Korupsi Dana Otsus di Jayapura, Kamis (16/7/2026).

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama Perbaikan Tata Kelola Otonomi Khusus Papua yang dibacakan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, mewakili enam gubernur se-Tanah Papua.

Sejumlah langkah yang disepakati antara lain percepatan penyusunan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) sebagai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, penerapan penandaan (tagging) seluruh program yang dibiayai Dana Otsus, serta penggunaan rekening khusus dalam pengelolaannya.

Komitmen tersebut juga mencakup pembentukan Task Force Interoperabilitas, percepatan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk perencanaan dan penganggaran, publikasi berkala pengelolaan Dana Otsus melalui kanal resmi pemerintah daerah, hingga penyusunan basis data penerima manfaat.

Selain itu, enam pemerintah provinsi bersepakat meningkatkan integritas dalam pengadaan barang dan jasa berbasis risiko, memastikan pemanfaatan Dana Otsus sesuai kebutuhan Orang Asli Papua, serta menindaklanjuti hasil audit, evaluasi, dan rekomendasi pengawasan secara tepat waktu.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Setyo Budiyanto mengingatkan bahwa seluruh komitmen tersebut harus diwujudkan melalui pelaksanaan yang konsisten di setiap daerah.

“Apalah artinya sebuah kertas ditandatangani. Itu hanya sebuah kertas saja kalau kemudian tidak dilaksanakan dan tidak diimplementasikan,” kata Setyo.

Melalui kesepakatan ini, Pemerintah Provinsi Papua bersama pemerintah provinsi lainnya di Tanah Papua menargetkan pengelolaan Dana Otsus yang semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh Orang Asli Papua.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dinkes P2KB Tuban dan PT SBI Gelar Edukasi Parenting untuk Pengasuh Anak

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Tuban menggelar kegiatan peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat bagi para pengasuh anak di Ruang Rapat Dandang Wacono Lantai 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, Selasa (21/7).

Dengan mengusung tema “Bersama Mengasuh, Bersama Bertumbuh untuk Mewujudkan Generasi Hebat”, kolaborasi antara Dinkes P2KB Kabupaten Tuban dan PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) menghadirkan edukasi parenting bagi para pengasuh Tempat Penitipan Anak (TPA) serta istri pegawai PT SBI. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengasuh dalam menerapkan pola asuh yang tepat guna mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Dalam sambutannya, dr. Atiek Supartiningsih menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung tumbuh kembang anak sejak usia dini. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha diharapkan mampu meningkatkan wawasan serta kapasitas para pengasuh yang berinteraksi langsung dengan anak setiap hari.

“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga dapat diterapkan dalam pengasuhan sehari-hari sehingga anak-anak memperoleh lingkungan tumbuh kembang yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang,” ujar dr. Atiek.

Hadir sebagai narasumber, psikolog Indartik, S.Psi., M.Psi., Psikolog, mengajak peserta memahami bahwa pengasuhan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan fisik anak, tetapi juga perkembangan emosional dan sosial. Menurutnya, pola asuh yang tepat akan menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter sekaligus mengoptimalkan tumbuh kembang anak.

Tak hanya menerima materi, selanjutnya peserta juga berdiskusi mengenai berbagai persoalan pengasuhan yang kerap ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Forum tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman sekaligus memperkaya wawasan peserta dalam menerapkan pola asuh yang lebih efektif.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur DIY Instruksikan Bantul Percepat Program Pro-Rakyat pada Hari Jadi ke-195

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menginstruksikan jajaran Pemerintah Kabupaten Bantul untuk segera mengeksekusi program-program pro-rakyat. Instruksi ini ditekankan Sri Sultan pada puncak peringatan Hari Jadi ke-195 Kabupaten Bantul, Senin (20/07) di Lapangan Trirenggo, Bantul.

Sri Sultan menegaskan bahwa visi misi kepala daerah tidak boleh sekadar menjadi wacana, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Gubernur DIY ini meminta agar program yang membawa manfaat bagi masyarakat terus dioptimalkan, sementara kebijakan yang belum tepat sasaran segera dievaluasi.

“Jika masih ada yang belum benar dan tepat, agar segera disempurnakan. Supaya visi Bupati yang ditargetkan bisa segera terwujud melalui eksekusi program yang pro-rakyat,” tegas Sri Sultan.

Gubernur DIY tersebut juga mengingatkan bahwa percepatan program tersebut mutlak diperlukan agar pemerintah dan masyarakat Bantul mampu beradaptasi di tengah cepatnya perubahan zaman. Sebagai fondasi, mengutip nilai luhur dari Serat Wedhatama Sri Sultan mengingatkan bahwa kehidupan manusia sejatinya ditopang oleh tiga pilar utama yaitu wirya (kedudukan), arta (harta), dan winasis (ilmu/kecerdasan).

“Jika sampai kosong dari ketiga hal tersebut, manusia ibarat daun jati kering (aji godong jati aking). Mudah terombang-ambing dan berujung pada kesengsaraan,” papar Sri Sultan..

Oleh karena itu, Sri Sultan berpesan agar kecerdasan atau winasis aparatur maupun warga Bantul dibarengi dengan kematangan mental dan kerendahan hati. Sri Sultan mengibaratkan hal tersebut dengan giri lusi janma tan kena kinira yatau layaknya cacing yang perlahan mampu mendaki gunung, yang bermakna larangan untuk bersikap sombong atau merendahkan pihak lain. Sri Sultan berharap peringatan Hari Jadi ke-195 ini menjadi momentum bagi Bantul untuk terus mengasah akal budi dan menyingkirkan laku buruk demi tercapainya kesejahteraan masyarakat luas.

Instruksi dan wejangan dari Sri Sultan tersebut sekaligus merespons laporan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, sebelumnya. Halim mendeklarasikan lima pedoman kerja yang disebut Nawala Bupati, sebagai wujud nyata dari tema peringatan Dharmaning Satriya Akarya Raharjaning Nagari.

Fokus pertama Nawala Bupati diarahkan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang meneladani jiwa ksatria para leluhur demi mewujudkan kemajuan daerah. Kedua, potensi alam pesisir selatan juga akan dioptimalkan tata kelolanya sebagai gerbang utama kemakmuran warga.

Untuk menopang kemajuan tersebut, poin ketiga menekankan pada pemerataan prasarana dan infrastruktur yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, untuk komitmen keempat dari sisi sosial, Halim mengajak warganya untuk terus memperkuat semangat gotong royong, guyub rukun, dan tepa selira.

Komitmen kelima secara khusus menyoroti kinerja internal Pemkab Bantul. Terkait hal ini, Halim memberikan penekanan tegas pada reformasi kualitas pelayanan publik. “Kami akan terus mendorong aparatur pemerintah agar lebih profesional, responsif, dan empatik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tentunya dengan menerapkan inovasi serta penguasaan teknologi informasi,” tegas Abdul Halim.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Bogor Tata Kawasan Paledang dan Mayor Oking, Pejalan Kaki Jadi Prioritas

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan melakukan penataan di kawasan Jalan Paledang, Jalan Mayor Oking, dan Jalan MA Salmun agar lebih tertata, bersih, dan nyaman bagi masyarakat.

 

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, usai melakukan korve dan penanaman pohon di kawasan Paledang serta Sungai Cipakancilan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Selasa (21/7/2026).

 

Dedie Rachim mengatakan, penataan kawasan tersebut akan dilakukan secara bertahap sebagai tindak lanjut dari pembongkaran Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Paledang. Kawasan tersebut menjadi salah satu titik strategis, karena dikenal sebagai kawasan Bogor Line dan memiliki aktivitas masyarakat yang cukup padat.

 

“Penataan ini harus kita sesuaikan dengan perubahan yang ada di dalam Stasiun Besar Bogor. Jika Jalan Paledang rapi, bersih, dan nyaman, maka penumpang dari luar bisa berjalan kaki menuju BTM atau Pintu Satu Kebun Raya Bogor. Demikian juga ke Panaragan, Jembatan Merah akan ditata, sehingga orang cukup berjalan kaki. Semakin banyak bergerak semakin sehat,” kata Dedie Rachim.

 

Ia menyebutkan, dalam sehari jumlah pengguna jasa kereta api di Stasiun Besar Bogor mencapai sekitar 110 ribu penumpang. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan Pemkot Bogor untuk memperbaiki kawasan sekitar stasiun agar lebih ramah bagi pejalan kaki.

 

Sebelumnya, dalam kegiatan korve dan penanaman pohon tersebut, Dedie Rachim bersama jajaran Pemkot Bogor menemukan sejumlah lapak pedagang kaki lima (PKL) serta banyak paku yang tertancap pada pohon-pohon di sepanjang Jalan Paledang.

 

Dedie Rachim bersama jajaran Pemkot Bogor mencabut paku-paku tersebut, sekaligus membongkar dan membersihkan lapak PKL yang kemudian diangkut menggunakan truk pengangkut sampah.

 

“Ini menjadi bagian dari penataan Jalan Paledang, Jalan Mayor Oking, dan Jalan MA Salmun yang akan ditata sehingga menjadi lebih cantik. Untuk paku yang tadi kita cabuti, saya meminta aparatur wilayah mengajak karang taruna, LPM, dan para kader untuk sesekali mencabuti paku-paku yang ada di pohon-pohon di seluruh Kota Bogor,” ujar Dedie Rachim.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Kaltim: SMAN 10 Simbol lahirnya SDM Unggul Menuju Kaltim Emas

Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud (Harum) tampak sumringah ketika melakukan kunjungan ke SMAN 10 di Samarinda Seberang. Di kunjungan kali keduanya ini, Gubernur ingin melihat dari dekat progres perbaikan sejumlah sarana dan prasarana di lingkungan sekolah unggul itu.

“SMAN 10 harus menjadi simbol lahirnya SDM unggul Kalimantan Timur menuju Kaltim Emas. Sekolah Ini milik masa depan anak-anak Kaltim. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan upaya perbaikan lingkungan dan gedung SMAN 10 ini,” kata Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menjawab wartawan, Selasa (21/7/26).

Dalam kunjungan tersebut, tampak jalan yang mulus, lingkungan sekolah yang hijau dan tertata, sarana prasarana sekolah hingga kesiapan asrama menjadi perhatian dalam kunjungan kerja Pemprov Kaltim itu.

Gubernur Kaltim mengatakan, Ia ingin memastikan setiap sudut sekolah dapat menjadi ruang yang nyaman bagi para siswa untuk belajar, bertumbuh, dan mempersiapkan diri menyambut masa depan.

“Kami ingin menyaksikan seluruh persiapan dan infrastruktur belajar mengajar sudah siap. Tidak hanya siap, unggul, tetapi juga bertransformasi,” ujar Gubernur Kaltim.

SMAN 10 Samarinda sendiri tengah diarahkan sebagai bagian dari transformasi Sekolah Garuda, sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam menyiapkan generasi muda Indonesia yang unggul dan berdaya saing.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Rudy Mas’ud beserta Wakil Gubernur Seno Aji turut menyoroti kondisi lingkungan sekolah yang dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Tampak juga Sekprov Kaltim Sri Wahyuni dan beberapa kepala OPD.

Menurut Gubernur Kaltim, SMAN 10 Samarinda merupakan salah satu kebanggaan Kalimantan Timur. Karena itu, kesiapan infrastruktur menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membangun ekosistem pendidikan yang berkualitas.

Pengecekan juga dilakukan terhadap kesiapan asrama. Hal ini menjadi penting mengingat sekolah tidak hanya menjadi tempat siswa menimba ilmu, tetapi juga menjadi ruang bagi mereka untuk menjalani keseharian, membangun karakter, dan mengembangkan potensi diri.

Gubernur Kaltim menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini turut mendukung keberlangsungan proses pendidikan di SMAN 10 Samarinda. Sinergi tersebut diharapkan terus terjaga untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas sekaligus mencetak generasi emas Kalimantan Timur.

Di hadapan para siswa, Harum juga menitipkan pesan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh fasilitas atau kesempatan yang diberikan.

“Kami hanya bisa mengantarkan kalian ke gerbang sukses, tetapi diri kalian sendiri lah di masa depan yang membuat kalian sukses,” pesannya.

Ia mengingatkan para siswa untuk memiliki mindset besar, gagasan, keberanian melakukan terobosan, serta terus melahirkan inovasi. Ke depan, Pemprov Kaltim berkomitmen untuk terus mengakselerasi pembenahan SMAN 10 Samarinda.

Penataan kembali lingkungan sekolah diharapkan dapat membuat kawasan pendidikan tersebut semakin menarik, nyaman, dan mampu mendukung proses tumbuh kembang dan kenyaman belajar para siswa.

“Sekolah ini begitu indah, sayang kalau terbengkalai,” imbuhnya.

Sebab, di balik ruang kelas, halaman yang hijau, asrama, dan jalan yang tertata, terdapat anak-anak muda yang sedang menyiapkan langkah mereka menuju masa depan.

Dan tugas pemerintah bukan hanya memastikan mereka memiliki tempat untuk belajar, tetapi juga memastikan tempat itu cukup nyaman untuk membuat mereka berani bermimpi besar.

Selain Gubernur dan Wagub Kaltim hadir pula dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni, Pimpinan Perangkat Daerah Pemprov Kaltim terkait diantaranya BAPPEDA Kaltim, BPKAD Kaltim, DPUPR-PeRa Kaltim, Biro Administrasi Pembangunan, Disdikbud Kaltim, Dishub Kaltim, Diskominfo Kaltim, Biro Adpim Kaltim, Satpol PP Kaltim, Biro Hukum, Tim ahli Gubernur untuk percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim dan jajaran mitra terkait lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Pekalongan Komitmen Percepat Penyaluran Bantuan Rumah Roboh

Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan berkomitmen mempercepat penyaluran bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana, khususnya rumah roboh. Upaya tersebut menjadi perhatian dalam penyusunan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 agar bantuan dapat diterima warga lebih cepat saat dibutuhkan.

Wali Kota Pekalongan, H.A. Afzan Arslan Djunaid atau akrab disapa Aaf, usai memberikan pengantar pada Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan di Gedung Diklat Kota Pekalongan, Jumat (17/7/2026), mengungkapkan bahwa saat ini penyaluran bantuan kebencanaan masih membutuhkan proses administrasi yang cukup panjang. Oleh karena itu, Pemkot akan mengkaji formulasi yang memungkinkan percepatan penyaluran bantuan tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.

“Secara prinsip kita semua setuju kalau bantuan untuk rumah roboh dan kebencanaan ini dipercepat. Nanti akan dikaji oleh Sekda, Kabag Hukum, dan perangkat terkait agar ada mekanisme yang lebih cepat,” ujarnya.

Wali Kota Aaf menambahkan, salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah melibatkan BAZNAS seperti yang telah diterapkan di beberapa daerah. Namun, hal tersebut masih perlu disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki BAZNAS Kota Pekalongan. Sementara itu, besaran bantuan akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan kondisi di lapangan.

“Untuk program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), bantuan yang diberikan sebesar Rp15 juta, sedangkan bantuan rumah roboh akibat bencana menyesuaikan tingkat keparahan kerusakan,”pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

ABT untuk Tunjangan Profesi Guru dan Dosen sudah Masuk DIPA Kemenag, Siap Dicairkan

Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sebesar Rp5,783 triliun yang diusulkan Kementerian Agama untuk pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen lulusan Pendidikan Profesi Guru dan Sertifikasi Dosen tahun 2025 sudah siap dicairkan. ABT yang sebelumnya sudah disetujui Komisi VIII dan Kementerian Keuangan tersebut kini sudah masuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Agama.

“Alhamdulillah, setelah melalui serangkaian proses pengusulan, sejak persetujuan dari Komisi VIII hingga Kementerian Keuangan, hari ini kita memastikan usulan ABT Kemenag untuk tunjangan profesi guru dan dosen lulusan Pendidikan Profesi Guru dan Sertifikasi Dosen tahun 2025 sudah masuk DIPA Kemenag,” tegas Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin di Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Menurut Sekjen, ABT sebesar Rp5,783 triliun ini sudah masuk DIPA Kanwil Kemenag Provinsi dan Kankemenag Kabupaten/Kota. Anggaran tersebut tersebar pada 604 Satker Kemenag dan siap untuk dicairkan.

“Minggu depan, proses pencairan sudah bisa dimulai. Ini tentu menjadi kabar baik buat para guru dan dosen binaan Kementerian Agama,” sebut Kamaruddin Amin.

Kamaruddin Amin menyampaikan apresiasi kepada Komisi VIII dan Kementerian Keuangan yang terus bersinergi dalam memberikan afirmasi bagi peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru dan dosen binaan Kementerian Agama. Ini menjadi menjadi bentuk perhatian wakil rakyat dan pemerintah terhadap guru dan dosen.

“Alokasi anggaran yang selama ini dinantikan kini sudah tersedia. Setiap satker Kemenag harus segera memproses pencairannya agar bisa segera dapat dimanfaatkan para guru dan dosen,” sebut Kamaruddin Amin.

Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemenag Kastolan menambahkan, usulan ABT untuk tunjangan profesi guru dan dosen ini telah diusulkan sejak Januari 2026. Usulan tersebut awalnya diajukan kepada Komisi VIII DPR dalam Rapat Kerja yang berlangsung pada 28 Januari 2026. Komisi VIII memberi persetujuan hingga usulan Kemenag dilanjukan untuk diajukan ke Kementerian Keuangan.

“Pada 14 Juli 2026, terbit Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) dari Kementerian Keuangan terkait persetujuan atas usulan Tambahan Anggaran Belanja Pegawai pada Kementerian Agama tahun 2026. SP SABA ini juga menjadi dasar pengesahan bertambahnya anggaran pada Kementerian Agama,” papar Kastolan.

“Alhamdulillah hari ini sudah masuk DIPA 604 Satker Kemenag sehingga pekan depan sudah bisa diproses pencairannya,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhut Dorong Pemanfaatan Teknologi Drone untuk Perkuat Pengawasan Hutan

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menerima audiensi jajaran PT Dirgantara Indonesia (PTDI) di Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (20/7/2026). Pertemuan tersebut membahas peluang pemanfaatan teknologi drone untuk memperkuat pengawasan kawasan hutan dan mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, cepat, dan berbasis data.

Dalam pertemuan tersebut, PTDI memaparkan kemampuan teknologi drone terkini antara lain Wulung, Elang Hitam dan EL120 yang dapat digunakan untuk mendukung pemantauan wilayah, pengumpulan data lapangan, serta identifikasi berbagai aktivitas di kawasan hutan. Teknologi drone tersebut dinilai dapat menjadi salah satu instrumen pendukung bagi petugas kehutanan, terutama dalam menjangkau kawasan yang luas dan sulit diakses.

Menhut Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa luasnya kawasan hutan Indonesia membutuhkan dukungan teknologi yang mampu menghasilkan informasi secara cepat dan akurat. Informasi tersebut diperlukan agar petugas dapat segera melakukan verifikasi lapangan dan menentukan langkah penanganan yang tepat.

“Kita membutuhkan teknologi yang dapat membantu petugas darat mengidentifikasi berbagai kondisi yang muncul di lapangan. Apabila terjadi perubahan tutupan hutan, kebakaran, pembalakan liar, atau pergerakan aktivitas yang mencurigakan, kita harus dapat mengetahuinya lebih cepat agar dapat segera ditindaklanjuti,” ujar Menteri Kehutanan.

Menurut Menhut, penggunaan drone berpotensi melengkapi sistem pengawasan yang saat ini telah dimiliki Kementerian Kehutanan. Teknologi tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan dokumentasi udara, tetapi juga menyediakan data yang dapat dianalisis secara rutin untuk mendukung deteksi dini, pengawasan, dan pengambilan keputusan.

Pemanfaatan teknologi drone juga dapat mendukung efektivitas kerja petugas di lapangan, khususnya dalam memantau kawasan rawan kebakaran hutan, perubahan tutupan lahan, aktivitas pembalakan liar, serta berbagai bentuk gangguan keamanan hutan. Dengan informasi yang lebih cepat, langkah pencegahan dan penanganan diharapkan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Kementerian Kehutanan dan PTDI selanjutnya akan mendalami kesesuaian teknologi yang ditawarkan dengan kebutuhan operasional kehutanan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat transformasi digital, meningkatkan kapasitas pengawasan, serta mewujudkan tata kelola hutan yang semakin efektif, transparan, dan akuntabel.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Peringati Hari Anak Nasional 2026, Menteri Imipas Bersama Kepala KSP Dudung Tinjau Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Binaan di LPKA Tangerang

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto, bersama Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman, melaksanakan kunjungan kerja bertajuk “Temu Kasih dan Dialog Harapan Anak Binaan” di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang, Selasa (21/7). Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2026 yang puncaknya jatuh pada 23 Juli mendatang.

“Hari ini kita mendapatkan kebutuhan dari Bapak Kepala Staf Presiden. Tentunya beliau sebagai staf Bapak Presiden, tentunya akan mengecek juga apakah program-program beliau (Presiden) yang dilaksanakan di daerah untuk menyangkut pendidikan dan anak ini apakah sama perlakuannya yang diberikan kepada kementerian yang bertanggung jawab di kami. Ternyata tadi kita sudah lakukan pengecekan dan ternyata sama,” ujar Menteri Imipas.

Menteri Imipas menegaskan komitmen kementeriannya untuk memastikan bahwa hak pendidikan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum tetap terpenuhi dengan baik dan setara dengan fasilitas pendidikan di luar. Pihaknya juga menjamin bahwa program pembinaan, baik pendidikan lanjutan maupun pelatihan kerja, telah berjalan sesuai dengan arahan tanpa adanya unsur eksploitasi anak. Pelatihan yang diberikan kepada anak binaan tersebut murni sebagai bekal keterampilan untuk kemandirian mereka, bukan untuk tujuan produksi.

“Apa yang diterima oleh teman-teman yang sedang mengikuti pendidikan di daerah, sama yang diterima di sini. Dan mudah-mudahan tahun depan, kemarin dari hasil rapat paripurna, akan ditambah dan nanti akan disalurkan di seluruh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di seluruh Indonesia dengan harapan bahwa pada saat mereka nanti kembali ke masyarakat, mereka sesuai dengan stratanya akan bisa mengikuti perkembangan yang ada di luar,” terang Menteri Imipas.

Dalam peninjauan tersebut, Kepala KSP Dudung Abdurachman turut memberikan apresiasi tinggi terhadap kualitas pembinaan dari Kemenimipas yang dinilai luar biasa dalam membekali keterampilan serta pembinaan mental dan keagamaan bagi sekitar 2.000 anak binaan di seluruh Indonesia.

“Di sini saya lihat sudah binaan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini luar biasa. Baik dari segi pembinaan untuk kelanjutan pendidikannya. Termasuk dia dilatih masalah keterampilan. Sehingga nanti setelah di luar, nanti setelah dia bebas, dia bisa mampu mengembangkan keterampilan itu sendiri. Dan kemudian ada pembinaan-pembinaan mental, baik masalah agama dan sebagainya,” ujar Kepala KSP Dudung.

Kepala KSP pun menyoroti pemerataan fasilitas pendidikan melalui bantuan Smart Board dari Presiden RI, yang menunjukkan bahwa tidak ada pembedaan fasilitas antara anak-anak di LPKA dengan mereka yang berada di sekolah umum, baik negeri maupun swasta. Negara dipastikan terus hadir untuk melindungi hak-hak anak agar mereka tetap dapat meraih cita-cita dan masa depan yang cerah.

“Tadi saya lihat ada bantuan dari Bapak Presiden, Smart Board. Dan ini baru satu, nanti ke depan juga akan ditingkatkan lagi, dapat tiga lagi. Saya lihat di sekolah-sekolah umum, baik swasta maupun negeri, sudah mendapat bantuan. Dan ini sama, merata tidak ada bedanya. Baik yang di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maupun di sekolah umum, termasuk swasta, itu mendapatkan pembantuan dari Bapak Presiden. Artinya teknologi sudah semakin maju, semakin canggih. Anak-anak didik ini sudah mulai dikenalkan dengan hal-hal yang positif dan baik,” ucap Kepala KSP.

Selain meninjau sarana prasarana belajar seperti ruang kelas, ruang keterampilan kerja, hingga perpustakaan, Menteri Agus dan Dudung Abdurachman juga menyaksikan persembahan kreasi anak binaan berupa kolaborasi angklung dan band yang menyanyikan lagu “Ayo Ngopi” ciptaan Dudung Abdurachman. Rangkaian kegiatan kunjungan kerja ini diakhiri dengan pemberian bingkisan paket alat tulis secara simbolis kepada anak binaan di LPKA Kelas I Tangerang, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi dialog interaktif secara virtual bersama anak-anak binaan di seluruh LPKA se-Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News