Beranda blog Halaman 125

Menang di PTUN, Gubernur Rudy Mas’ud Ajak Bersama-sama Bangun Kualitas Pendidikan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun kualitas pendidikan di daerah ini. Menanggapi putusan hakim PTUN yang memenangkan sengketa kepemilikan aset SMAN 10, Gubernur mengatakan, Pemerintah tidak sedang mencari siapa yang menang, tetapi memastikan anak-anak Kaltim yang benar-benar menjadi pemenangnya.

“Terkait putusan PTUN, tidak ada kemenangan yang lebih besar selain melihat anak-anak Kaltim memperoleh pendidikan terbaik,” tegas Gubernur Rudy Mas’ud menjawab wartawan, di sela-sela kunjungannya ke SMAN 10, Samarinda Seberang, Selasa (21/7/2026).

Disebutkan, pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang telah berjalan.

“Hari ini saya datang untuk memastikan anak-anak kita bisa belajar dengan tenang,” tegas Gubernur H Rudy Mas’ud (Harum).

Disebutkan, kalau energi kita habis untuk konflik, maka anak-anak kita yang kehilangan waktu.

“Sekarang mari kita gunakan energi itu untuk memperbaiki pendidikan,” tambahnya.

Pemprov Kaltim memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan aset SMAN 10 Samarinda setelah memenangkan sengketa dengan Yayasan Melati melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Alhamdulillah, baru tadi malam (Senin malam) kita dapat kabar soal putusan PTUN ini. Tapi kita belum dapat salinan putusan,” kata Karo Hukum Pemprov Kaltim Suparmi, S.H, MH, di kesempatan yang sama.

Selain meninjau kesiapan sarana dan prasarana sekolah, kunjungan tersebut juga menjadi momentum untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan dan pengembangan aset pendidikan di lingkungan sekolah.

Gubernur Rudy Mas’ud juga menyampaikan, putusan PTUN yang memenangkan Pemprov Kaltim menjadi kabar baik dalam upaya memastikan status aset sekolah memiliki kepastian hukum.

Dengan demikian, seluruh pihak diharapkan dapat kembali berfokus pada tujuan utama, yakni menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi generasi muda Kalimantan Timur.

“Alhamdulillah, seluruh pihak termasuk Yayasan Melati, bersama-sama kita bisa memberikan pendidikan untuk generasi emas bagi Kaltim,” ujar Gubernur Rudy Mas’ud.

Menurutnya, kepastian hukum atas aset tersebut menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan berbagai upaya penataan dan pengembangan SMAN 10 Samarinda.

Sekolah yang memiliki lingkungan hijau dan tertata tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai salah satu pusat pendidikan unggulan di Kalimantan Timur.

Hal ini juga sejalan dengan rencana transformasi SMAN 10 Samarinda sebagai Sekolah Garuda. Pemprov Kaltim ingin memastikan sekolah memiliki kesiapan yang menyeluruh, baik dari sisi kualitas pendidikan maupun infrastruktur pendukung kegiatan belajar mengajar.

Gubernur Rudy Mas’ud menilai, SMAN 10 Samarinda merupakan salah satu aset pendidikan yang membanggakan bagi Kalimantan Timur.

Karena itu, keberadaan dan pengelolaan sekolah perlu terus diperhatikan agar potensi yang dimiliki dapat dioptimalkan.

Gubernur Rudy Mas’ud juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini berkontribusi dalam mendukung keberlangsungan pendidikan di SMAN 10 Samarinda. Termasuk Yayasan Melati, yang diharapkan dapat terus bersama-sama mendukung terwujudnya pendidikan berkualitas bagi generasi muda.

“Tidak hanya berkualitas, tetapi juga unggul dan mencetak generasi emas,” tegasnya.

Dengan adanya kepastian hukum terkait aset, Pemprov Kaltim berkomitmen untuk terus mengakselerasi penataan dan pengembangan SMAN 10 Samarinda.

Kepastian hukum atas aset tersebut diharapkan menjadi titik awal untuk memperkuat sinergi seluruh pihak.

Pemerintah, sekolah, yayasan, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat menempatkan kepentingan pendidikan sebagai tujuan bersama.

Dengan demikian, keberadaan SMAN 10 Samarinda tidak hanya dipandang dari sisi status aset, tetapi juga sebagai ruang pendidikan yang memiliki peran penting dalam mempersiapkan generasi muda Kaltim menghadapi tantangan masa depan.

Terlebih, para siswa SMAN 10 Samarinda juga telah dipersiapkan untuk memiliki wawasan yang lebih luas melalui berbagai kegiatan dan program pembelajaran.

Hal ini menjadi bagian dari upaya membangun generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki keberanian untuk berinovasi, melahirkan gagasan, serta mampu bersaing di tingkat global.

Pemprov Kaltim pun berharap, dengan adanya kepastian hukum dan dukungan pengembangan infrastruktur, SMAN 10 Samarinda dapat terus bertumbuh menjadi sekolah yang memberikan ruang bagi siswa untuk belajar dan berkembang secara optimal.

Sebab, di balik kepastian hukum atas sebuah aset, terdapat tanggung jawab yang lebih besar untuk memastikan aset tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam konteks SMAN 10 Samarinda, manfaat itu diharapkan hadir melalui pendidikan yang berkualitas dan lahirnya generasi emas yang kelak menjadi bagian penting dari masa depan Bumi Etam.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bukan Sekadar Beli Alutsista, DPR Ingin Indonesia Bangun Ekosistem Industri Pertahanan dengan Turki

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mendorong agar kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Turki diarahkan untuk memperkuat ekosistem industri pertahanan nasional. Kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), tetapi juga menjadi sarana transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan riset dan inovasi dalam negeri.

Pandangan tersebut disampaikan menyusul disahkannya dua Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait kerja sama internasional di bidang pertahanan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Nusantara I, Senayan, Jakarta. Pengesahan tersebut menjadi landasan hukum bagi penguatan kerja sama pertahanan Indonesia dengan  Turki dan Malaysia.

Menurutnya, Turki merupakan mitra strategis bagi Indonesia karena memiliki kemajuan pesat di bidang industri pertahanan. Oleh sebab itu, kerja sama kedua negara harus diarahkan untuk memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional melalui transfer teknologi, bukan sekadar pembelian alutsista.

“Yang paling utama adalah bagaimana pemerintah kita memastikan bahwa kerja sama kita dengan Turki itu tidak hanya sekadar kita menjadi pasar dari persenjataan, tapi ada komitmen untuk pembelajaran sekaligus juga transfer teknologi,” ujar Syamsu Rizal dikutip dari Parlementaria di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Ia menjelaskan, skema kerja sama yang disiapkan kedua negara telah membuka peluang yang lebih luas dibanding sekadar pembelian alutsista. Indonesia, kata dia, berkesempatan mempelajari proses pengembangan teknologi pertahanan langsung di pusat-pusat riset Turki, termasuk menjajaki produksi bersama sejumlah sistem persenjataan strategis.

Legislator dari Fraksi PKB ini juga menambahkan, penguatan industri pertahanan nasional harus dibangun melalui kolaborasi berbagai pihak. Perguruan tinggi dinilai memiliki peran penting dalam menghasilkan riset dan inovasi, sementara dunia usaha dan industri strategis nasional menjadi penghubung agar hasil riset dapat diimplementasikan menjadi produk pertahanan yang memiliki daya saing.

“Jadi kalau untuk Turki itu memang kerja sama strategisnya di industri pertahanan. Jadi bukan hanya sekadar alutsista, tetapi juga membangun ekosistemnya dengan melibatkan kampus dan universitas yang memiliki irisan dengan industri pertahanan. Bahkan pembangunan technopark seperti di Turki sangat memungkinkan kita lakukan di sini,” jelasnya.

Menurutnya, model kolaborasi tersebut juga dapat memperkuat peran industri strategis nasional yang telah ada, sekaligus membuka ruang bagi perguruan tinggi maupun industri lain untuk mengembangkan berbagai produk pertahanan baru. Pengembangan teknologi seperti drone, kapal ringan, hingga peralatan pendukung operasi kemanusiaan dinilai menjadi peluang yang dapat diwujudkan melalui kerja sama tersebut.

“Dari skema yang diberikan itu juga memang disebutkan banyak hal yang memungkinkan, termasuk untuk belajar ke pusat-pusat pengembangan itu, bahkan kita juga sudah punya rudal yang akan kita kerjasamakan produksi bersama. Tentu ini menjadi salah satu kesempatan kita untuk meng-upgrade juga kemampuan-kemampuan industri pertahanannya kita,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Buka Penyusunan RKA-KL 2027, Sekjen ATR/BPN Instruksikan untuk Utamakan Transformasi Layanan Pertanahan dan Penataan Ruang

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, membuka kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2027 secara daring pada Senin (20/07/2026). Dalam arahannya, ia menginstruksikan seluruh jajaran agar menyusun program dan anggaran yang mendukung transformasi layanan pertanahan dan penataan ruang melalui program yang berorientasi pada hasil, tepat sasaran, serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Kita fokuskan yang selama ini jadi isu utama, yaitu transformasi layanan, yang dilaksanakan melalui penguatan infrastruktur digital, peningkatan kualitas data, penataan proses bisnis, peningkatan kapasitas SDM, serta perubahan struktur organisasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan wilayah,” ujar Sekjen ATR/BPN Dalu Agung Darmawan.

Menurut Sekjen ATR/BPN, transformasi tersebut diwujudkan melalui layanan yang terintegrasi dari awal hingga akhir dengan memberikan kepastian waktu, biaya, persyaratan, dan status penyelesaian layanan. Upaya itu juga mencakup penuntasan tunggakan, penguatan kepercayaan masyarakat melalui layanan yang transparan dan berintegritas, peningkatan kepatuhan aparatur terhadap regulasi dan standar pelayanan, optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta penguatan sistem keamanan dan pemanfaatan data spasial untuk mendukung pengambilan kebijakan.

Untuk mendukung transformasi tersebut, peningkatan kesiapan sumber daya manusia (SDM), penguatan manajemen perubahan, peningkatan kualitas tata kelola, manajemen risiko, serta transformasi struktur Kantor Pertanahan dan mekanisme kerja menjadi bagian penting yang harus terus diperkuat agar organisasi semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sekjen ATR/BPN juga ingin penyusunan RKA-KL Tahun Anggaran 2027 mengacu pada target yang jelas, mulai dari output, volume, lokasi, jadwal pelaksanaan, hingga penanggung jawab program. Dengan perencanaan yang terukur, akan memudahkan pelaksanaan program sekaligus memastikan anggaran memberikan manfaat yang optimal.

“Tidak hanya cukup melihat tingkat penyerapan anggaran, tetapi yang lebih penting adalah kualitas keluaran, ketepatan waktu, kebermanfaatan, dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat,” tegas Sekjen ATR/BPN.

Kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Kepala Kantor Wilayah, serta Kepala Kantor Pertanahan se-Indonesia yang mengikuti rapat secara daring, Dalu Agung Darmawan menginstruksikan untuk memperkuat pengendalian program dan anggaran. Sebagai pimpinan unit kerja, mereka juga diminta untuk memantau kinerja secara berkala, menyelesaikan hambatan secara cepat, serta memastikan seluruh jajaran bekerja secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil.

Menutup arahannya, Dalu Agung Darmawan berharap, forum Penyusunan RKA-KL Tahun Anggaran 2027 dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, tajam, realistis, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kepastian hukum, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamen Ossy: RTR dan RDTR Jadi Kompas Pembangunan di Bali

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN), Ossy Dermawan, bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, di Wisma Sabha Kantor Gubernur Bali, Kota Denpasar, Senin (20/07/26). Pertemuan ini fokus membahas masa depan pengelolaan ruang dan pembangunan yang terus berkembang di Bali.

“Bicara masa depan Bali, kita bicara bagaimana mengelola ruang yang terbatas sekaligus menjawab kebutuhan yang terus bertambah. Rencana Tata Ruang (RTR) adalah kompas pembangunan dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah petunjuk operasionalnya,” ujar Wamen Ossy.

Untuk mewujudkan pengembangan kawasan yang sustainable di Bali, Kementerian ATR/BPN menginginkan agar RTR menjadi landasan dalam tiap perencanaannya. “Mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Provinsi dan Kabupaten/Kota hingga RDTR harus menjadi acuan dalam pembangunan, menjadi panglima dan menjadi landasan dalam pembangunan maupun investasi ke depan,” tuturnya.

Di momen ini, Pemprov Bali diimbau untuk mempercepat pengintegrasian RDTR ke dalam Online Single Submission (OSS). Berdasarkan data, dari target 75 RDTR di Bali, ada 30 RDTR yang sudah terintegrasi dengan OSS dan ada empat yang masih dalam proses integrasi. Baru di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar yang RDTRnya sudah 100% terintegrasi ke OSS.

“Saya pikir ini perlu ada boosting, semoga bisa segera ditindaklanjuti, agar RDTR bisa dijadikan sebagai landasan pembangunan dan dasar investasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan di Provinsi Bali,” imbau Wamen Ossy.

Pertemuan hari ini merupakan pertemuan yang diikuti oleh sejumlah Menteri/Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta perwakilan Kepala Lembaga dan BUMN. Tidak sebatas membahas aspek tata ruang, pertemuan ini juga mendiskusikan tentang langkah strategis pembangunan kawasan Bali dari beberapa lini, seperti aspek pariwisata, aspek ekonomi kreatif, aspek perhubungan, dan aspek penerbangan/aviasi.

Memimpin jalannya diskusi, yaitu Menko AHY. Pada kesempatan ini, ia menekankan bahwa pengembangan Bali harus dilakukan secara terintegrasi berbagai aspek. Pembangunan yang berjalan tidak boleh dilakukan parsian, melainkan harus mengedepankan perencanaan jangka panjang yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.

“Ini kembali kita meletakkan tata ruang sebagai panglima pembangunan. Karena, kalau asal-asalan, maka ini akan mengakibatkan bencana dan sekaligus menambah permasalahan pariwisata, konektivitas, dan lingkungan yang lain,” tegas Menko IPK.

Dalam kesempatan yang sama, beberapa pihak yang hadir dalam pertemuan ini turut menyampaikan paparan sebagai bahan pembahasan. Di antaranya, Gubernur Bali, I Wayan Koster; Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana; Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya; dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan penyampaian arahan dan tindak lanjut oleh Menko IPK untuk sejumlah kementerian/lembaga. Dalam kegiatan ini, Wamen Ossy hadir dengan didampingi oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana; Dirjen Penataan Agraria, Embun Sari; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Eko Priyanggodo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Jabar Ajak Media Perkuat Literasi Digital Keluarga di Era Digital

Penulis
Reta
-

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat Ari Antari Ratna Dewi mengajak media memperkuat literasi digital keluarga melalui kegiatan Penguatan Peran Media Peduli Keluarga di Rooftop Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (20/7/2026).

Kegiatan tersebut diikuti insan media, jurnalis, dan kreator konten dari berbagai daerah di Jawa Barat untuk memperkuat kapasitas membangun ketahanan keluarga di era digital.

Ari Antari Ratna Dewi mengatakan, hampir seluruh aktivitas masyarakat berlangsung di ruang digital sehingga media memiliki tanggung jawab meningkatkan literasi masyarakat.

“Hampir setiap aktivitas masyarakat berlangsung di ruang digital. Karena itu, media tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab membangun literasi yang mampu memperkuat ketahanan keluarga di era digital,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Siti Muntamah menekankan pentingnya pengasuhan keluarga yang mampu menghadapi tantangan digital.

Menurut Siti, penguatan peran keluarga perlu berjalan seiring dengan peran media dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan ramah anak.

“Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun komitmen dan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, media, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan keluarga berkualitas di Jawa Barat,” katanya.

Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat Almadina Rakhmaniar menyampaikan, keluarga menjadi garda terdepan dalam membangun ketahanan digital melalui pendampingan orang tua kepada anak.

Almadina juga memperkenalkan program storytelling KPID Jawa Barat sebagai media edukasi literasi digital bagi anak usia dini.

Ketua Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Jawa Barat Najip Hendra mengajak seluruh pihak memperkuat edukasi pembangunan keluarga melalui berbagai platform komunikasi yang relevan.

Kegiatan tersebut diharapkan memperkuat peran media sebagai mitra pemerintah dalam menghadirkan informasi edukatif sekaligus menciptakan ruang digital yang aman bagi masyarakat Jawa Barat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Datangi Jembatan Mahulu, Gubernur Rudy Mas’ud Pastikan Infrastruktur Tetap Aman dan Nyaman

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memastikan infrastruktur yang digunakan masyarakat berada dalam kondisi aman dan nyaman. Untuk itulah Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud langsung melakukan kunjungan ke lapangan, setelah adanya konten media sosial yang dibuat masyarakat dalam bentuk surat terbuka, yang minta agar Pemprov Kaltim memperbaiki jembatan tersebut.

“Saya datang karena membaca dan mendengar langsung aspirasi masyarakat. Saya senang masyarakat peduli terhadap jembatan ini, karena itu menunjukkan bahwa Jembatan Mahulu bukan sekadar bangunan, tetapi bagian dari kehidupan sehari-hari warga Samarinda,” kata Gubernur Rudy Mas’ud kepada wartawan, saat meninjau Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu), Samarinda, dalam rangkaian kunjungan kerja, Selasa (21/7/2026).

Setelah melihat dari dekat kondisi jembatan Mahulu, Gubernur Rudy Mas’ud menggarisbawahi sejumlah hal untuk ditindaklanjuti OPD terkait. “ Saya meminta tim melakukan inspeksi menyeluruh terhadap seluruh elemen penting jembatan, mulai dari lantai kendaraan, sambungan atau expansion joint, sistem drainase, hingga komponen struktur yang menopang jembatan. Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama,” tegas Gubernur Rudy Mas’ud.

Disebutkan, infrastruktur bukan hanya soal membangun, tetapi juga soal merawat. Pemerintah tidak boleh menunggu sampai kerusakan menjadi ancaman bagi masyarakat.

“Infrastruktur yang baik bukan hanya dibangun dengan anggaran besar, tetapi dirawat dengan disiplin. Pemerintah tidak boleh bangga hanya karena berhasil membangun, tetapi juga harus memastikan infrastruktur itu tetap aman, nyaman, dan membanggakan selama puluhan tahun,” ujar Gubernur Rudy Mas’ud.

Hal tersebut menjadi perhatian Gubernur Kaltim saat meninjau Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu), Samarinda, dalam rangkaian kunjungan kerja, Selasa (21/7/26).

Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi dan ketahanan jembatan yang menjadi salah satu infrastruktur penting bagi mobilitas masyarakat. Gubernur H Rudy Mas’ud (Harum) memastikan kondisi Jembatan Mahulu dapat mendukung aktivitas masyarakat yang setiap hari melintas dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Selain aspek ketahanan konstruksi, penerangan jembatan turut menjadi perhatian. Fasilitas lampu dinilai penting untuk mendukung keselamatan dan kenyamanan masyarakat, khususnya bagi pengguna jalan yang melintas pada malam hari.

Menurutnya, keberadaan penerangan bukan sekadar pelengkap infrastruktur. Lampu jembatan menjadi bagian penting dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut, terutama ketika beraktivitas pada malam hari.

“Yang paling penting masyarakat merasa aman dan nyaman ketika menggunakan jembatan ini. Jadi penerangannya juga harus kita perhatikan,” lanjutnya.

Gubernur Rudy Mas’ud juga menyampaikan apresiasi atas keberadaan dan kondisi Jembatan Mahulu yang telah memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kita ingin memastikan infrastruktur yang digunakan masyarakat benar-benar memberikan rasa aman. Bukan hanya kuat secara konstruksi, tetapi juga nyaman digunakan,” tegasnya.

Infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam memperkuat konektivitas serta mendukung kelancaran mobilitas warga di Kota Samarinda. Pemprov Kaltim akan terus memastikan berbagai fasilitas pendukung jembatan dapat berfungsi secara optimal.

Penyelesaian penerangan menjadi salah satu bagian yang perlu diperhatikan agar masyarakat dapat melintasi jembatan dengan lebih aman dan nyaman, baik pada siang maupun malam hari. Hadir pula dalam peninjauan ini Wagub Kaltim Seno Aji, Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni, Pimpinan Perangkat Daerah Pemprov Kaltim terkait diantaranya BAPPEDA Kaltim, BPKAD Kaltim, DPUPR-PeRa Kaltim, Biro Administrasi Pembangunan, Disdikbud Kaltim, Dishub Kaltim, Diskominfo Kaltim, Biro Adpim Kaltim, Satpol PP Kaltim, Biro Hukum, TAGUPP Kaltim dan jajaran mitra terkait lainnya.

Peninjauan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemprov Kaltim dalam menjaga kualitas infrastruktur publik. Sebab, bagi masyarakat yang setiap hari melintasi Jembatan Mahulu, infrastruktur yang aman dan penerangan yang memadai bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan bagian dari kebutuhan mereka dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hari Jadi Purwakarta ke-195, Dedi Mulyadi Serukan Pelestarian Lingkungan dan Generasi Emas

Penulis
Reta
-

 Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kelestarian alam dan ekosistem sebagai fondasi utama pembangunan daerah.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Paripurna Peringatan Hari Jadi ke-195 Purwakarta dan ke-58 Kabupaten Purwakarta di Gedung DPRD Kabupaten Purwakarta, Senin (20/7/2026).

“Saya berpesan kepada semua, jagalah semesta dengan baik, jagalah aliran air dan seluruh tumbuhan. Jagalah Purwakarta agar tumbuh menjadi kabupaten yang memiliki basis ideologi ekosistem, filosofi, dan teknokrasi. Semuanya harus memiliki visi yang kuat, yaitu Purwakarta Istimewa,” ujar Dedi dalam sambutannya.

Pada kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa KDM ini juga menyampaikan ucapan selamat atas hari jadi Purwakarta, sekaligus mengapresiasi sejumlah tokoh yang telah berkontribusi besar dalam pembangunan daerah.

Beberapa tokoh tersebut di antaranya Lili Hambali Hasan, Dudung S. Suardi, serta para ulama yang senantiasa memberikan dukungan moral dan nasihat.

Lebih lanjut, KDM menjadikan peringatan hari jadi ini sebagai momentum untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan yang sejalan dengan peningkatan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

“Mari kita wujudkan amal saleh dalam hidup dengan menjaga titipan besar dari Tuhan kepada kita, yaitu tanah tempat kita tinggal dan air yang kita minum setiap waktu,” tuturnya.

Selain aspek lingkungan, KDM juga menyoroti pentingnya pembangunan karakter generasi penerus. Ia berharap semangat menjaga alam dapat berjalan beriringan dengan komitmen mempersiapkan anak-anak Purwakarta dan Jawa Barat menjadi generasi yang tangguh.

“Kita persiapkan anak-anak kita menjadi pribadi yang saleh, memiliki pancaran cahaya kebaikan yang akan mengantarkan mereka menjadi generasi emas di masa yang akan datang,” pungkas KDM.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

TERASI 2026 Hadir di Jakarta, Kementerian Ekraf Siap Perluas Akses Pasar Ilustrator Lokal

Penulis
Reta
-

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Irene Umar, menerima audiensi jenama suvenir lokal Sovlo yang berkolaborasi dengan 60 ilustrator yang menghadirkan beragam produk kreatif. Pertemuan strategis ini berfokus pada pengembangan subsektor kriya serta desain komunikasi visual (DKV) melalui penyelenggaraan TERASI (Teras Inspirasi) 2026.

“TERASI menjadi ruang yang sangat baik untuk mempertemukan ilustrator, pelaku usaha, dan masyarakat dalam satu ekosistem kreatif. Kementerian Ekraf siap mengolaborasikan TERASI dengan berbagai mitra heksaheliks agar semakin banyak pelaku ekonomi kreatif, khususnya di subsektor kriya dan ilustrasi, yang memperoleh akses pasar, jejaring, serta peluang kolaborasi yang lebih luas,” ujar Wamen Ekraf saat audiensi di Kantor Kementerian Ekraf, Jakarta, Senin (20/7).

Sovlo merupakan jenama suvenir lokal yang menjadi wadah bagi para ilustrator Indonesia untuk menghasilkan karya berbasis kekayaan budaya Nusantara. Karya para ilustrator lokal itu terabadikan pada produk-produk kreatif mulai dari tas, pakaian, aksesori, hingga berbagai produk gaya hidup.

Sedangkan TERASI merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan Sovlo sebagai pameran seni dan pasar kreatif yang mengangkat budaya Indonesia melalui karya puluhan ilustrator lokal. Selain menghadirkan art market, kegiatan tersebut juga dilengkapi berbagai program interaktif seperti kolaborasi dengan seniman, instalasi seni, kompetisi menggambar, lokakarya, kelas tari tradisional, immersive wall painting, pertunjukan seni, instalasi interaktif, creative talk, hingga berbagai aktivitas kreatif lainnya.

Marketing Manager Sovlo, Sarah Celina, menjelaskan bahwa TERASI lahir sebagai perayaan ulang tahun Sovlo yang terus berkembang menjadi ruang kolaborasi bagi komunitas kreatif. Tahun ini, TERASI mengusung tema 6row Together bertepatan dengan perayaan enam tahun Sovlo.

“TERASI awalnya dibuat sebagai perayaan ulang tahun Sovlo. Tahun ini kami merayakan ulang tahun ke-6 dengan tema 6row Together karena kami percaya Sovlo dapat berkembang sejauh ini berkat kolaborasi bersama ilustrator, pengunjung, pelanggan, dan seluruh mitra kreatif. Kami berharap melalui TERASI tahun ini, kita dapat terus bertumbuh bersama,” ujar Sarah.

TERASI 2026 dijadwalkan berlangsung pada 13–17 Agustus 2026 di Agora Mall, Jakarta. Pameran yang terbuka untuk umum dengan harga tiket mulai dari Rp10.000 ini diharapkan menjadi ruang bagi publik untuk mengapresiasi produk ekonomi kreatif Indonesia. Audiensi tersebut turut dihadiri oleh Founder Sovlo Lidya Valensia, Co-Founder Sovlo Afra Viena dan Djohan, serta Brand Activation Sovlo Arbianto.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Pekalongan Luncurkan Active Case Finding TBC, Sasar 1.350 Warga

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemkot Pekalongan melalui Dinas Kesehatan resmi meluncurkan program Active Case Finding (ACF) atau penemuan kasus tuberkulosis (TBC) secara aktif sebagai upaya mempercepat deteksi dini dan memutus rantai penularan penyakit di masyarakat. Program tersebut akan dilaksanakan mulai pekan ini hingga September 2026 dengan target menjaring sekitar 1.350 warga yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC, di aula Labkesda setempat, Senin (20/7/2026).

Wali Kota Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid menyebutkan, hingga saat ini telah ditemukan 140 kasus TBC, kondisi tersebut harus ditangani secara serius karena TBC merupakan penyakit menular yang membutuhkan pengobatan intensif selama sedikitnya enam bulan. “Karena TBC merupakan penyakit menular, kita harus melakukan jemput bola. Pengobatannya juga tidak mudah karena pasien harus disiplin menjalani terapi selama enam bulan,” ujarnya.

Untuk mendukung pelaksanaan ACF, Pemerintah Kota Pekalongan memperoleh bantuan alat X-ray yang akan digunakan dalam kegiatan skrining di masyarakat. Pemeriksaan akan difokuskan kepada warga yang memiliki risiko tertular agar kasus dapat ditemukan sedini mungkin.

Wali Kota Aaf mengimbau masyarakat agar tidak takut mengikuti pemeriksaan, justru langkah ini menjadi bentuk pencegahan sekaligus upaya melindungi masyarakat dari penyebaran TBC yang lebih luas. “Kami ingin masyarakat tidak khawatir. Pemerintah akan turun langsung dengan layanan pemeriksaan menggunakan mesin X-ray. Tujuan utamanya adalah menemukan kasus sejak dini agar segera ditangani,” tandasnya.

Pelaksanaan program ini merupakan hasil sinergi Pemerintah Kota Pekalongan dengan CSR Bank Jateng. Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penanggulangan tuberkulosis, Bank Jateng menyalurkan bantuan sebesar Rp122.420.000 yang akan dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Active Case Finding (ACF) di Kota Pekalongan.

Lebih lanjut, ia optimistis target pelaksanaan ACF dapat tercapai melalui kolaborasi seluruh pihak, mulai dari rumah sakit, puskesmas, hingga kader Mentari Sehat Indonesia. Dengan sinergi tersebut, pemerintah berharap masyarakat yang belum menyadari dirinya terinfeksi TBC dapat segera ditemukan dan memperoleh pengobatan secara tuntas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Segera Terapkan Manajemen Talenta, Penempatan Jabatan di Kemenag Berbasis Kompetensi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Agama (Kemenag) menerapkan manajemen talenta sebagai fondasi sistem merit yang lebih transparan, objektif, dan inklusif. Langkah ini diharapkan membuka kesempatan yang setara bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN), termasuk perempuan, untuk berkembang menjadi pemimpin yang kompeten berdasarkan kapasitas dan kinerja.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan, digitalisasi menjadi instrumen penting dalam menyederhanakan birokrasi sekaligus memastikan pengelolaan talenta berjalan secara lebih adil.

“Digitalisasi akan memudahkan kita keluar dari birokrasi yang rumit. Konsep digitalisasi pejabat negara lintas kementerian dan lembaga juga akan memperkuat sistem pengelolaan talenta secara lebih objektif,” ujar Menag di Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Menurut Menag, transformasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, tetapi juga menjadi jalan untuk menghadirkan kesempatan karier yang lebih setara. “Salah satu hasil yang ingin kita capai melalui manajemen talenta adalah terwujudnya keadilan gender. Setiap ASN harus memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang dan menduduki jabatan berdasarkan kompetensinya,” sebutnya.

“Jadi, penempatan jabatan di Kemenag dilakukan berdasarkan integritas dan kompetensi. Ini penting dalam rangka mendorong profesionalitas, mencegah KKN, dan tidak berdasakan like dan dislike” tambahnya.

Menag meminta agar Biro SDM Kementerian Agama segera menyiapkan buku panduan penerapan manajemen talenta sehingga seluruh ASN memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme pengembangan karier berbasis sistem merit. Selain itu, Menag berharap agar setiap ASN memiliki catatan kinerja yang dituangkan dalam lembar kerja ASN.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin mengatakan Kemenag baru saja memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menerapkan manajemen talenta secara penuh.

“Kita baru saja mendapatkan persetujuan dari BKN untuk menerapkan manajemen talenta. Karena itu, yang paling penting sekarang adalah sosialisasi agar seluruh ASN memahami bagaimana membangun portofolio kompetensi sebagai dasar pengembangan karier melalui sistem merit,” ujarnya.

Menurut Kamaruddin, keberhasilan implementasi manajemen talenta sangat bergantung pada keterlibatan seluruh ASN.

“Saya berharap seluruh ASN Kemenag berpartisipasi aktif mengikuti sistem ini. Selain partisipasi, mereka juga harus memiliki pengetahuan yang memadai mengenai mekanisme manajemen talenta agar mampu mempersiapkan diri dengan baik,” katanya.

Ia menambahkan, tujuan manajemen talenta tidak berhenti pada proses pemetaan pegawai semata. “Tugas kita bukan hanya memetakan talenta ASN, tetapi juga mengafirmasi mereka yang kompetensinya masih rendah agar meningkat melalui proses pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan,” jelasnya.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Agama Muhammad Zain menambahkan bahwa penerapan manajemen talenta merupakan bagian dari penguatan sistem merit dan tata kelola pemerintahan yang baik (good and clean governance), serta menjadi bagian dari kepastian pengembangan karir ASN. Tidak hanya berlaku untuk jabatan struktural, tetapi juga jabatan Fungsional.

“Hal ini sejalan dengan arah pembangunan nasional,” ungkap Zain.

Menurutnya, implementasi manajemen talenta di Kementerian Agama telah memiliki landasan regulasi yang kuat, antara lain melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 1871 Tahun 2025 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Talenta ASN Kementerian Agama, KMA Nomor 205 Tahun 2025 tentang Komite Talenta, serta Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 120 Tahun 2026 tentang Sekretariat Komite Talenta ASN Kementerian Agama.

Manajemen talenta merupakan proses rekrutmen, identifikasi, pengembangan, pemeliharaan, dan penempatan pegawai secara profesional sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi guna menjalankan strategi dan mengambil langkah strategis yang dibutuhkan instansi.

Salah satu keunggulan manajemen talenta adalah proses penilaian yang lebih transparan dan akuntabel karena melibatkan asesmen kompetensi serta evaluasi menyeluruh, termasuk penilaian dari atasan dan rekan kerja (360-degree assessment). Sistem ini juga memungkinkan talenta ASN Kementerian Agama masuk dalam talent pool nasional untuk mengisi kebutuhan jabatan strategis lintas kementerian dan lembaga.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...124125126...4,862Halaman 125 dari 4,862