Beranda blog Halaman 126

Pemerintah Matangkan Peran Koperasi Merah Putih untuk Serap Gabah dan Jagung Petani

Penulis
Reta
-

 Pemerintah terus mematangkan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai bagian dari ekosistem pangan nasional. Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 83.382 koperasi telah berbadan hukum dan dipersiapkan untuk mendukung distribusi pangan pemerintah, mulai dari penyaluran beras SPHP hingga penyerapan gabah dan jagung di tingkat desa dan kelurahan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIMKOPDES) per 15 Juli 2026, sebanyak 83.382 koperasi telah berbadan hukum, 79.707 koperasi memiliki akun SIMKOPDES, dan 60.779 koperasi telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB).

Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy mengatakan regulasi yang ada telah memberikan landasan yang jelas bagi penguatan peran koperasi. Tahap berikutnya adalah memastikan implementasinya berjalan seragam sehingga setiap pihak memiliki mekanisme kerja yang sama.

“Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kami dorong menjadi bagian dari ekosistem pangan nasional. Dasar regulasinya sudah tersedia, sehingga sekarang fokus kami adalah memastikan pelaksanaannya di lapangan berjalan dengan baik. Karena itu, perlu ada kesepahaman mengenai mekanisme kerja, pembagian peran, dan tata kelolanya agar seluruh pihak dapat bergerak dalam arah yang sama,” ujar Sarwo dalam Rakortas KDKMP di Jakarta, Senin (20/7/2026).

Sementara itu, hingga 19 Juli 2026, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara nasional telah mencapai 493,8 juta kilogram atau 59,6 persen dari target 828 juta kilogram. Sebanyak 9,44 juta kilogram di antaranya telah disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Capaian tersebut menjadi pijakan awal untuk memperkuat peran koperasi sebagai offtaker gabah, beras, dan jagung sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 3 dan Nomor 4 Tahun 2026.

Ia menambahkan, perkembangan kelembagaan koperasi menjadi modal penting untuk memperluas perannya dalam distribusi pangan nasional.

“Perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terus menunjukkan hasil yang baik. Hingga saat ini, lebih dari 83 ribu koperasi telah berbadan hukum, hampir 80 ribu sudah memiliki akun SIMKOPDES, dan lebih dari 60 ribu telah mengantongi Nomor Induk Berusaha. Artinya, capaian ini menunjukkan koperasi semakin siap mengambil peran dalam memperkuat distribusi pangan di berbagai daerah,” katanya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah memasuki tahap akhir. Pemerintah selanjutnya menyiapkan pengelolaan agar koperasi dapat segera beroperasi sebagai offtaker hasil panen sekaligus mendukung berbagai program pangan pemerintah.

“Pertama, kami jelaskan Kopdes (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih) ini sudah hampir rampung sebanyak 35.872. Insyaallah di bulan Agustus bisa selesai. Tahun ini kira-kira 35.872 yang diselesaikan. Sekarang kita akan menempatkan orang-orang agar ini bisa berjalan dengan baik. Tahun depan akan kita rencanakan kembali,” ujar Zulhas.

Menurut Zulhas, KDKMP disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah untuk mendukung penyaluran berbagai program pangan hingga ke masyarakat.

“Nah, sebagaimana sudah dijelaskan berkali-kali, Kopdes ini adalah infrastruktur pemerintah. Untuk menyalurkan bantuan-bantuan, barang-barang yang bersubsidi melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Kelurahan Merah Putih. Termasuk nanti kalau ada operasi pasar. Karena setiap desa akan ada Kopdes atau Koperasi Kelurahan,” sambungnya.

Selain mendukung distribusi bantuan pemerintah, koperasi juga akan diperkuat fungsinya sebagai offtaker hasil panen petani. Skema ini diharapkan memberi kepastian pasar, terutama ketika harga gabah di tingkat petani berada di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah.

“Nomor dua, dia secara bertahap akan menjadi off-taker. Misalnya harga gabah yang ditetapkan pemerintah Rp6.500, di situ gabahnya Rp5.000. Maka nanti yang akan membeli, mengambil alih adalah Koperasi Desa Merah Putih sebagai off-taker. Jadi saudara-saudara itu, itu fungsi utamanya. Jadi jangan dibayangkan Kopdes itu supermarket,” papar Zulhas.

Ke depan, pemerintah akan memfokuskan langkah pada penyempurnaan pelaksanaan di lapangan, mulai dari penyusunan mekanisme kerja, penguatan koordinasi dengan Perum BULOG dan PT Agrinas Pangan Nusantara selama masa transisi, hingga memastikan dukungan pembiayaan berjalan sesuai regulasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemko Medan Perketat Penanganan TB, Terapkan Strategi Jemput Bola di 661 Titik

Penulis
Reta
-

Pemko Medan memperketat penanganan Tuberkulosis (TB) dengan memaksimalkan strategi tracing (pelacakan) secara aktif dengan melakukan jemput bola langsung ke masyarakat. Langkah ini dilakukan guna memutus mata rantai penularan dan mendukung program prioritas penekanan angka TB nasional.

Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di sela-sela peninjauan pelaksanaan layanan TB, di RS Adam Malik oleh Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Akhmad Wiyagus, Selasa (21/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Rico Waas menegaskan bahwa penanganan TB tidak bisa lagi dilakukan secara pasif dengan hanya menunggu pasien datang ke fasilitas kesehatan. Penanganan harus menyasar hingga ke kontak erat atau suspect di sekitar penderita.

​”Artinya kita harus jemput bola. Selain tindakan medis, pemahaman masyarakat tentang bahaya TB juga harus ditingkatkan secara menyeluruh agar warga tidak ragu melaporkan potensi kasus di lingkungan masing-masing,” kata Rico Waas.

Sebagai langkah konkret, Rico Waas siap melakukan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk untuk melakukan tracing di 661 titik pelacakan.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI
dr. Benjamin Paulus Octavianus, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari perintah Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjalankan program prioritas nasional, khususnya dalam menekan kasus TB serta meninjau kesiapan fasilitas kesehatan di daerah.

​”Pemerintah sangat peduli pada penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Sumber daya alam yang melimpah harus diimbangi dengan SDM yang sehat dan bergizi baik,” jelas dr. Benjamin.

Maka dari itu, dr. Benjamin mengatakan Pemerintah akan memperkuat tracing untuk mencegah penyebaran TB.

“Salah satu upaya yang kita lakukan dengan memperkuat tracing, khusus terhadap masyarakat yang kontak erat dengan penderita,” ujar dr. Benjamin seraya mengatakan untuk kota Medan tracing akan dilakukan di 661 titik pelacakan.

​Sebagai bagian dari penguatan fasilitas pendukung, dr. Benjamin juga mengatakan pemerintah secara bertahap akan membangun dan merenovasi rumah sakit di seluruh Indonesia, termasuk RSUD Dr. Pirngadi Medan.

Turut hadir mendampingi Wali Kota Medan,
Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, serta Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Riau dan Pemko Pekanbaru Sepakat Bangun Box Culvert untuk Atasi Banjir di Jalan Sudirman

Penulis
Reta
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memperkuat koordinasi dalam upaya penanganan banjir yang kerap terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di kawasan depan RS Awal Bros Pekanbaru.

Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Penanganan Banjir Kota Pekanbaru yang dipimpin Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto di Kantor Gubernur Riau, Selasa (21/7).

Rapat tersebut membahas pembangunan infrastruktur drainase agar tidak ada lagi banjir yang mengganggu aktivitas masyarakat saat curah hujan tinggi. Penanganan akan dilakukan melalui pembagian tanggung jawab antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru sesuai kewenangan masing-masing.

Sebagai solusi, dalam waktu dekat akan dibangun box culvert atau gorong-gorong beton berbentuk kotak yang berfungsi sebagai saluran air tertutup. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperlancar aliran drainase, sehingga banjir di kawasan tersebut bisa teratasi.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan Pemerintah Provinsi Riau akan bertanggung jawab membangun box culvert yang melintasi Jalan Jenderal Sudirman. Sementara itu, Pemerintah Kota Pekanbaru akan menangani pembangunan saluran pembuangan yang menghubungkan drainase tersebut menuju sungai.

“Hari ini kita rapat untuk mengantisipasi banjir di Jalan Sudirman. Kita akan membuat boks dan parit agar airnya tidak berkumpul yang menyebabkan banjir. Pembuatan boks yang melintasi Jalan Sudirman menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Riau, sedangkan saluran pembuangan menuju sungainya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pekanbaru,” ujar Plt Gubri.

Banjir yang selama ini terjadi di depan RS  Awal Bros  dipengaruhi oleh kondisi kontur tanah yang tidak merata di kawasan tersebut. Posisi lahan lebih rendah di depan RS Awal Bros, sementara kawasan DPRD berada lebih tinggi, menyebabkan aliran air berkumpul di satu titik hingga menimbulkan genangan.

Kondisi tersebut diperparah karena air yang menggenang tidak dapat mengalir secara optimal menuju saluran pembuangan di Jalan Imam Munandar. Akibatnya, air terus melimpah hingga menyebabkan banjir.

Plt Gubri sampaikan, Pemprov Riau menargetkan pekerjaan fisik penanganan banjir tersebut akan mulai dilaksanakan pada akhir Juli. Ia berharap, penanganan drainase di kawasan Jalan Sudirman tersebut dapat mengurangi risiko banjir sekaligus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat.

Kemensos dan Kementerian PKP Percepat Bedah Rumah untuk Orang Tua Siswa Sekolah Rakyat

Penulis
Reta
-
Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) sepakat memperkuat sinergi strategis dalam percepatan realisasi program perbaikan rumah atau bedah rumah bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat.
Kesepakatan ini terbangun dalam pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (20/7/2026) malam.
Dalam pertemuan ini, Gus Ipul menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya, bersinergi dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto lainnya, salah satunya program renovasi rumah.
“Anaknya sekolah, orang tuanya diintervensi dengan berbagai program strategis Pak Presiden, (seperti) pemberdayaan, PBI, salah satunya (juga) adalah renovasi rumah,” kata Gus Ipul.
Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan untuk tahun ini, alokasi perbaikan rumah bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat adalah sebanyak 10 ribu rumah. Dari jumlah tersebut, 2 ribu diantaranya telah dilakukan verifikasi, dan tercatat 911 rumah memenuhi syarat.
Gus Ipul mengungkapkan ada dua penyebab utama yang membuat sebagian besar rumah yang telah diverifikasi tidak memenuhi syarat.
“Pertama, yang dominan ini ya, (terkait) kepemilikan tanah. Yang kedua karena dia tercecer, hanya satu desa, satu orang, satu keluarga, satu penerima manfaat. Padahal dalam ketentuannya itu kan harus beberapa penerima manfaat di satu desa,” ujarnya.
Gus Ipul mengusulkan terkait kepemilikan tanah, jika memungkinkan, cukup dengan surat keterangan dari RT, RW, atau kelurahan setempat. Kemudian, tidak ada lagi syarat jumlah minimal pada setiap desa, sehingga berapapun jumlah rumah yang ada, tetap bisa direalisasikan.
“Karena di Sekolah Rakyat itu kan penjangkauan, tidak ada tes akademik, adanya penjangkauan. Nah yang terjangkau itulah yang memang memenuhi syarat untuk bisa sekolah, dan mereka adalah desil paling bawah,” kata Gus Ipul.
Mendengar hal tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyambut baik usulan Gus Ipul. “Karena arahan Presiden itu Sekolah Rakyat adalah program unggulan, dan strategis dari Bapak Presiden Prabowo, dan saya pasti mendukung,” kata Maruarar.
Dia menyampaikan pihaknya akan terus berkoordinasi dan segera menindaklanjuti usulan-usulan tersebut, agar program renovasi rumah bisa segera direalisasikan khususnya bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat.
Sebagai informasi, turut hadir dalam pertemuan Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Roberia.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menko PM Hadiri Sidang Kabinet, Pemerintah Fokus Perkuat Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Penulis
Reta
-

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/07/2026).

 

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan bahwa penguatan sistem perlindungan sosial menjadi salah satu capaian penting pemerintah dalam menghadirkan negara yang hadir untuk seluruh rakyat. Presiden menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memiliki sistem perlindungan sosial yang kuat melalui berbagai program yang bertujuan memberikan perlindungan sekaligus membuka jalan menuju kemandirian masyarakat.

 

“Menurut saya, kita sekarang memiliki sistem perlindungan sosial, salah satu yang terkuat di dunia. Program-program ini merupakan hasil dari kerja pemerintah-pemerintah sebelumnya yang terus kita lanjutkan dan perkuat,” ujar Presiden.

 

Presiden menekankan bahwa pembangunan kesejahteraan masyarakat merupakan amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34. Pemerintah, kata Presiden, terus menjalankan ekonomi yang berlandaskan nilai Pancasila, yakni ekonomi yang berkeadilan dan mengutamakan asas kekeluargaan.

 

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Ini jangan dianggap suatu slogan atau suatu retorika yang indah. Berarti seluruh anak bangsa adalah bagian dari keluarga besar NKRI; tidak boleh ada satu elemen, satu pihak yang menindas pihak lain. Tidak boleh ada satu elemen yang memborong kekayaan bangsa sehingga yang lain tidak bisa nikmati,” tegas Presiden.

 

Sejalan dengan arahan tersebut, pemerintah terus memperkuat berbagai program dukungan kesejahteraan masyarakat pada 2026. Berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan, hingga afirmasi disiapkan untuk memastikan masyarakat miskin dan rentan mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar serta kesempatan meningkatkan taraf hidup.

 

Berdasarkan data Program Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026, pemerintah menjalankan berbagai intervensi mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat dengan bantuan Rp75 ribu hingga Rp250 ribu per bulan, bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jutaan siswa, Kartu Sembako bagi 18,25 juta keluarga, hingga Bantuan Sosial ATENSI bagi kelompok rentan.

 

Di sektor kesehatan, pemerintah memperkuat kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,8 juta masyarakat. Selain itu, pemerintah juga menyediakan berbagai dukungan pemberdayaan masyarakat, bantuan perumahan swadaya, hingga fasilitas pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

 

Pemerintah juga terus memperluas program universal seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar 74,56 juta penerima manfaat, termasuk siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang ditargetkan menjangkau 130,8 juta masyarakat.

 

Selain memberikan perlindungan, pemerintah juga mendorong masyarakat agar semakin berdaya melalui berbagai program afirmatif seperti bantuan subsidi pupuk bagi petani dan pembudidaya ikan, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), program beasiswa pendidikan, hingga dukungan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

 

Presiden juga menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat miskin dan kelompok rentan memperoleh perlindungan serta kesempatan yang setara.

 

“Kita tidak boleh membiarkan anak-anak orang miskin terus miskin. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kehilangan harapan untuk sekolah. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah serta tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan,” kata Presiden.

 

Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengapresiasi kerja seluruh jajaran kabinet yang terus menjalankan berbagai program pembangunan. Menurut Presiden, capaian yang diraih saat ini menjadi bukti bahwa pemerintah mampu bekerja secara bersama-sama meski tantangan ke depan masih besar.

 

“Cita-cita kita lebih besar, pekerjaan kita masih banyak, perjalanan perjuangan kita masih jauh. Tapi kita sudah melihat sekarang apa yang kita sudah capai,” ujar Presiden.

 

Sementara itu, Menko Muhaimin menegaskan bahwa arah kebijakan tersebut sejalan dengan tugas Kemenko PM dalam mengoordinasikan berbagai program pemberdayaan masyarakat lintas kementerian/lembaga agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.

 

“Perlindungan sosial tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan. Tujuan akhirnya adalah memastikan masyarakat memiliki kemampuan untuk bangkit, mandiri, dan meningkatkan kesejahteraannya,” ujar Menko Muhaimin.

 

Menko Muhaimin memastikan Kemenko PM akan terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk memastikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat berjalan efektif, tepat sasaran, serta mampu menciptakan masyarakat yang semakin mandiri dan sejahtera.

 

Rapat Kabinet Paripurna tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Kabinet Merah Putih, dari menteri, wakil menteri, kepala badan, hingga penasihat khusus presiden. Presiden mengumpulkan para anggota kabinetnya untuk mengevaluasi kinerja dan program pemerintah yang kini memasuki penghujung dua tahun masa kerja.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Program Makan Bergizi Gratis Jadi Prioritas, Prabowo Minta Dukungan Total Kementerian

Penulis
Reta
-

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait untuk memberikan dukungan penuh kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menyukseskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memberikan arahan itu dalam Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan, pada Rabu, 15 Juli 2026, sebagai bagian dari upaya memperkuat implementasi program prioritas nasional itu.

 

 

Menurut Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, dalam rapat terbatas itu, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar pelaksanaan Program MBG semakin optimal dan mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

 

 

“Presiden mengarahkan agar seluruh kementerian dan lembaga terkait mendukung serta membantu BGN dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis. Sinergi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat pelaksanaan program di lapangan,” kata Agustina Arumsari usai Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan, Rabu (15/7).

 

 

Arahan ini menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, BGN akan terus memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh mitra pelaksana untuk memastikan setiap tahapan program berjalan secara efektif, terintegrasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

 

Kolaborasi lintas sektor akan difokuskan pada penguatan tata kelola, peningkatan koordinasi pelaksanaan, pengawasan, serta penyelesaian berbagai tantangan implementasi di lapangan. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Program MBG diharapkan semakin berkualitas dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

 

 

BGN menyambut baik arahan Presiden dan berkomitmen terus membangun sinergi dengan seluruh kementerian dan lembaga dalam mewujudkan Program Makan Bergizi Gratis yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkes: Rokok Elektrik Sama Berbahayanya dengan Rokok Konvensional

Penulis
Lucky PR
-

Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa rokok elektrik bukanlah alternatif yang lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Justru, penggunaannya berpotensi meningkatkan risiko penyakit tidak menular sekaligus membuka celah penyalahgunaan narkotika, terutama di kalangan anak dan remaja.

Hal tersebut disampaikan Menkes saat menjadi narasumber pada Seminar Nasional Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2026 bertema “Tata Kelola Peredaran Rokok Elektrik: Bahaya, Sinergi, Pengawasan, dan Pencegahan Narkotika dalam Rokok Elektrik” yang diselenggarakan pada Senin (20/7/2026) di Aula Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Menkes menjelaskan bahwa salah satu mandat utama pemerintah di bidang kesehatan adalah meningkatkan angka harapan hidup masyarakat sekaligus memperpanjang usia hidup sehat.

“Target kita bukan hanya membuat masyarakat hidup lebih lama, tetapi juga hidup lebih sehat. Karena itu, kita harus mengendalikan faktor-faktor risiko utama penyebab penyakit, salah satunya adalah merokok,” ujar Menkes.

Ia mengingatkan bahwa penyakit stroke, jantung, dan kanker masih menjadi penyebab kematian terbesar di Indonesia. Ketiga penyakit tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan kebiasaan merokok.

“Kalau ingin hidup lebih panjang, ingin tetap sehat sampai usia lanjut dan bisa menikmati waktu bersama anak cucu, berhentilah merokok. Dampaknya bukan hanya kepada perokok, tetapi juga kepada anggota keluarga yang menjadi perokok pasif,” katanya.

Menkes menegaskan bahwa berdasarkan bukti ilmiah yang ada, rokok elektrik tidak lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Bahkan, sejumlah negara telah melarang peredaran rokok elektrik sebagai langkah perlindungan kesehatan masyarakat.

Selain risiko kesehatan, rokok elektrik juga semakin menjadi perhatian karena dapat disalahgunakan sebagai media konsumsi narkotika. Kondisi ini dinilai membahayakan, terutama karena perangkat tersebut banyak diminati oleh kelompok usia muda.

“Kementerian Kesehatan dan BNN memiliki pandangan yang sama. Rokok elektrik bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga berpotensi menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkotika,” ujar Menkes.

Untuk memperkuat perlindungan masyarakat, Kementerian Kesehatan terus menyusun dan menerapkan berbagai kebijakan pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik. Kebijakan tersebut meliputi pengaturan zat adiktif, pembatasan peredaran dan penjualan, pengaturan iklan, hingga penguatan ketentuan mengenai kemasan produk.

“Posisi Kementerian Kesehatan jelas. Rokok elektrik sama buruknya dengan rokok konvensional karena sama-sama membahayakan kesehatan dan dapat memperpendek usia harapan hidup masyarakat,” tegas Menkes.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengatakan penyalahgunaan rokok elektrik untuk konsumsi narkotika merupakan ancaman baru yang harus diantisipasi bersama.

Menurutnya, meningkatnya penggunaan rokok elektrik di kalangan remaja, ditambah kemudahan modifikasi cairan (liquid) dengan berbagai zat psikoaktif, menjadi tantangan serius bagi upaya pencegahan narkotika di Indonesia.

Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap peredaran rokok elektrik tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat.

Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap pengendalian rokok elektrik dapat semakin efektif, tidak hanya untuk melindungi kesehatan masyarakat dari dampak zat adiktif, tetapi juga mencegah penyalahgunaannya sebagai sarana peredaran narkotika demi melindungi generasi muda Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KITA SEHAT Diluncurkan, Kemenkes Perkuat Transformasi Layanan Kesehatan hingga Pelosok

Penulis
Lucky PR
-

Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Australia resmi meluncurkan program kemitraan KITA SEHAT (Indonesia–Australia Health Transformation Partnership) senilai hingga AUD100 juta. Program investasi bersama periode 2025–2033 ini difokuskan untuk memperkuat layanan kesehatan primer, ketahanan kesehatan, serta pendekatan One Health dari tingkat pusat hingga ke pelosok daerah.

Program tersebut diluncurkan di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, pada Senin (20/7). Kemitraan jangka panjang ini akan dilaksanakan dalam dua tahap dengan melibatkan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertanian sebagai instansi pelaksana, berkoordinasi dengan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia, serta didukung WHO, UNICEF, dan UNFPA sebagai mitra pembangunan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa setiap dukungan internasional harus dirancang secara taktis agar memberikan dampak nyata yang dapat langsung dirasakan masyarakat, terutama di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.

“Pemerintah harus menjaga masyarakat agar tetap sehat. Fokus utama harus berada pada layanan primer, baru kemudian layanan rujukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Australia yang telah membantu Indonesia. Namun, saya juga membutuhkan target yang benar-benar spesifik dan fokus yang jelas. Jangan sampai kegiatannya banyak, tetapi hasilnya tidak terlihat. Saya meminta dukungan agar layanan primer berjalan baik, termasuk memastikan cakupan imunisasi meningkat hingga di atas 90 persen, pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis, penurunan stunting, serta pengendalian faktor risiko penyakit,” tegas Menkes Budi.

Dari sisi perencanaan pembangunan nasional, Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menjelaskan bahwa pembangunan sektor kesehatan merupakan fondasi utama transformasi Indonesia sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045. Menurutnya, keberhasilan kemitraan ini tidak diukur dari aspek seremonial, melainkan dari kapasitas yang mampu dibangun dan ditinggalkan bagi Indonesia.

“Program KITA SEHAT bukan sekadar proyek kerja sama. Program ini adalah investasi bersama untuk membangun sistem kesehatan Indonesia yang lebih kuat, tangguh, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kita tidak mencari ketergantungan. Yang kita bangun melalui kemitraan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, dan mitra pembangunan ini adalah ruang untuk saling belajar, memperkuat kapasitas nasional, dan menghasilkan solusi bersama,” kata Febrian.

Sementara itu, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Gita Kamath menyampaikan bahwa Australia memandang Indonesia sebagai mitra strategis utama, tidak hanya dalam hubungan bilateral, tetapi juga dalam membangun ketahanan kesehatan di kawasan Indo-Pasifik.

“KITA SEHAT mencerminkan kuatnya kemitraan kesehatan yang telah lama terjalin antara Australia dan Indonesia, serta komitmen bersama untuk mewujudkan kesehatan bagi semua. Selama lebih dari tiga dekade, Australia dan Indonesia telah bekerja sama memperkuat pelayanan kesehatan primer, mendukung imunisasi dan pengendalian penyakit, meningkatkan kesehatan ibu dan bayi, serta membangun sistem kesehatan yang lebih tangguh,” ujar Gita Kamath.

Ia menambahkan bahwa melalui KITA SEHAT, Pemerintah Australia berkomitmen mendukung keberhasilan program hingga tahun-tahun mendatang melalui intervensi sistemik yang menjangkau masyarakat.

“Program KITA SEHAT akan memperkuat institusi, meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, memperbaiki sistem pelayanan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kesehatan di masa depan. Australia bangga berdiri di samping Indonesia dalam menjalankan program ini dan kami berkomitmen terhadap kesuksesannya di masa depan,” lanjutnya.

Sebagai langkah awal, program KITA SEHAT akan diimplementasikan secara intensif di tingkat nasional serta di tiga provinsi percontohan, yaitu Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua Barat Daya. Peluncuran program ini turut dihadiri Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, dan Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma sebagai bentuk komitmen daerah dalam mendukung replikasi inovasi dan praktik baik di tingkat lokal.

Dalam implementasinya, seluruh program akan mengintegrasikan pendekatan locally led (berbasis kepemimpinan lokal), kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI), serta ketahanan iklim untuk mempercepat terwujudnya target keadilan sosial “Kesehatan untuk Semua” menuju Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhan Ikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara

Penulis
Lucky PR
-

Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Sidang Kabinet Paripurna tersebut digelar dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan sekaligus mempercepat berbagai program prioritas pemerintah. Menjelang penghujung dua tahun masa kerja, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan respons cepat para anggota Kabinet Merah Putih dan merefleksikan berbagai tantangan yang telah dihadapi serta capaian yang berhasil diraih bersama.

Dalam pengantarnya, Presiden mengajak seluruh jajaran untuk senantiasa meyakini kekuatan Indonesia sebagai bangsa yang tangguh di tengah dinamika geopolitik global. Keyakinan tersebut tercermin melalui berbagai langkah strategis yang telah diwujudkan, yakni melalui kehadiran Danantara sebagai instrumen konsolidasi aset negara untuk masa depan, dimulainya Proyek Strategis Nasional Blok Abadi Masela sebagai penguat ketahanan energi nasional, hingga percepatan digitalisasi sistem perlindungan sosial guna memastikan bantuan pemerintah semakin tepat sasaran, efektif, dan transparan.

Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk terus mempercepat implementasi berbagai program prioritas agar manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat. Melalui sinergi bersama, pemerintah akan terus menghadirkan kebijakan yang berdampak besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas aksesnlayanan kesehatan, memperkuat perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, serta mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat.

Kehadiran Menhan dalam Sidang Kabinet Paripurna tersebut merupakan bagian dari komitmen Kementerian Pertahanan untuk terus mendukung arah kebijakan Presiden melalui penguatan pertahanan negara, peningkatan profesionalisme TNI, serta sinergi antarkementerian dan lembaga dalam menjaga kedaulatan, keamanan serta kepentingan nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Malang Apresiasi Bakti Sosial Pengecatan Monumen Pahlawan TRIP, Libatkan TNI hingga Komunitas

Penulis
Reta
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengapresiasi aksi kepedulian terhadap lingkungan dan pelestarian sejarah yang diwujudkan melalui bakti sosial pengecatan tembok serta pembenahan paving di kawasan Monumen Pahlawan Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP), Senin (20/7/2026). Bakti sosial ini merupakan rangkaian peringatan Hari Bakti ke-79 TNI Angkatan Udara. Bakti sosial terlaksana berkat kolaborasi Malang Tahes Club (MTC), TNI, Polri, Pemerintah Kota Malang, dunia usaha, dan masyarakat.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan apresiasi atas sinergi berbagai pihak dalam merawat salah satu situs sejarah penting di Kota Malang. “Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Malang, saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kegiatan bakti sosial ini. Monumen Pahlawan TRIP merupakan bukti sejarah perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya. Berkat perjuangan mereka, Kota Malang dapat tumbuh dan berkembang hingga saat ini,” ucapnya.

Wahyu menegaskan, semangat perjuangan para Tentara Republik Indonesia Pelajar perlu diwariskan kepada generasi muda. Karena itulah pihaknya telah menginstruksikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memasukkan sejarah perjuangan Pahlawan TRIP ke dalam materi pembelajaran di sekolah.

“Kami ingin anak-anak memahami bahwa perjuangan Tentara Republik Indonesia Pelajar menjadi bagian penting dalam sejarah Kota Malang. Nilai-nilai perjuangan ini harus terus dikenalkan agar tidak terlupakan oleh generasi penerus,” imbuhnya.

Sementara itu, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Danlanud) Abdulrachman Saleh, Marsma TNI Reza Ranesa Rasyid Sastranegara, S.Sos., M.AP., MNSS., mengatakan kegiatan ini menjadi wujud penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus bagian dari peringatan Hari Bakti ke-79 TNI AU.

Ia menjelaskan, Hari Bakti TNI AU berangkat dari peristiwa heroik 29 Juli 1947, yakni operasi udara pertama TNI AU terhadap instalasi militer Belanda serta gugurnya para perintis TNI AU dalam insiden jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA saat menjalankan misi kemanusiaan.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menghargai jasa para pahlawan. Menjaga dan merawat kawasan Monumen Pahlawan TRIP merupakan bentuk penghormatan sekaligus upaya menanamkan nilai-nilai perjuangan kepada generasi penerus,” ajaknya.

Di kesempatan yang sama, Presiden MTC Yusron Virmanza menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi bukti kuatnya semangat gotong royong dalam menjaga warisan sejarah Kota Malang.

Ia juga mengapresiasi komunitas Mas TRIP yang selama ini konsisten merawat kawasan monumen serta para sponsor yang mendukung pelaksanaan kegiatan. Yusron berharap bakti sosial serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...125126127...4,862Halaman 126 dari 4,862