Beranda blog Halaman 127

Bupati Sumedang Paparkan Transformasi Smart City di Forum ASEAN 2026, e-Simpati Jadi Sorotan

Penulis
Reta
-

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menjadi narasumber pada agenda internasional ASEAN Smart Cities Network (ASCN) Annual Meeting 2026 di Aula Rempeg Jagapati, Kantor Bupati Banyuwangi, Senin (20/7/2026). Forum ini mempertemukan para pemimpin daerah dan pemangku kepentingan Smart City di kawasan ASEAN.

Bupati Dony memaparkan perkembangan, tantangan, sekaligus arah pengembangan Smart City Kabupaten Sumedang. Sumedang telah mengajukan tiga proyek utama dalam pengembangan Smart City. Satu proyek telah berhasil diselesaikan, yakni penurunan angka stunting melalui platform digital Sistem Informasi Pencegahan Stunting Terintegrasi (e-Simpati) yang kini menjadi bagian dari pelayanan bagi ibu hamil, balita, dan remaja putri serta telah terintegrasi dalam budaya kerja pemerintah daerah. “Digitalisasi bukan sekadar menghadirkan teknologi, tetapi bagaimana teknologi mampu menyelesaikan persoalan nyata masyarakat. e-Simpati menjadi bukti bahwa transformasi digital dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan menekan angka stunting,” ujar Dony.

Selain itu, dua proyek yang sedang berjalan adalah Jatinangor City of Digital Knowledge dan e-Office Desa Super App, sementara proyek yang tengah dipersiapkan adalah Sumedang Green Smart Industrial Park di Kecamatan Buahdua, Ujungjaya, dan Tomo (Butom). Pada proyek Jatinangor City of Digital Knowledge, Bupati Dony menjelaskan, Jatinangor memiliki potensi besar sebagai pusat ekonomi dan pendidikan karena dihuni enam perguruan tinggi terkemuka serta berbatasan langsung dengan Kota Bandung.

Sejumlah capaian telah diraih, di antaranya penandatanganan nota kesepahaman dengan APJATEL untuk penataan infrastruktur telekomunikasi, pelatihan kecerdasan buatan (AI) bagi 1.000 aparatur desa bekerja sama dengan ASEAN Foundation dan Universitas Padjadjaran, pemetaan regulasi Kawasan Ekonomi Khusus Jatinangor, hingga persiapan ekosistem smart village.

Bupati Dony mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan kewenangan pemerintah daerah, akses pasar bagi pelaku usaha kecil, serta resistensi terhadap perubahan. “Karena itu kami membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak dalam penguatan rantai pasok, pendampingan UMKM, percepatan pembiayaan, dan peningkatan literasi digital masyarakat,” katanya.

Sementara pada proyek e-Office Desa Super App, Dony menjelaskan sistem tersebut dibangun sebagai ekosistem digital yang menghubungkan data dan layanan dari desa hingga pemerintah daerah sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat, sederhana, dan terintegrasi. Program unggulan yang telah berjalan di antaranya Desa Cinta Statistik (Cantik) melalui kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan perguruan tinggi untuk memperbarui data kesejahteraan masyarakat agar bantuan sosial lebih tepat sasaran.

Selain itu, terdapat program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang memanfaatkan data spasial untuk menentukan penerima bantuan dengan target sebanyak 5.160 rumah. Meski demikian, tantangan masih dihadapi berupa rendahnya kesadaran pentingnya data di tingkat desa serta kondisi geografis Sumedang yang melayani sekitar 1,2 juta penduduk.

Bupati Dony juga menyampaikan arah pengembangan Smart City Sumedang ke depan, antara lain memanfaatkan teknologi digital twin untuk perencanaan wilayah, pemantauan infrastruktur, dan mitigasi bencana, melatih 5.000 aparatur desa dalam adopsi AI bersama ASEAN Foundation dan Universitas Padjadjaran, merevitalisasi kawasan permukiman di Jatinangor, serta mencari mitra strategis untuk pembangunan Sumedang Green Smart Industrial Park.

“Kami menyadari pembangunan Smart City tidak bisa dilakukan sendiri. Kunci keberhasilannya adalah kolaborasi. Karena itu kami mengajak seluruh mitra pembangunan untuk bersama-sama mewujudkan Sumedang yang semakin cerdas, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lantik Pengurus PTMSI Maluku, Gubernur Hendrik Lewerissa Soroti Tata Kelola Organisasi

Penulis
Reta
-

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menegaskan pentingnya pembinaan atlet usia dini, penguatan tata kelola organisasi, serta peningkatan kompetisi sebagai kunci kemajuan olahraga tenis meja di Maluku.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua Umum PTMSI Provinsi Maluku Hong Arta John Alfred beserta seluruh jajaran pengurus yang baru dilantik. Ia berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh dedikasi, integritas, dan tanggung jawab dalam memajukan olahraga tenis meja di Provinsi Maluku.

Menurutnya, PTMSI memiliki peran strategis sebagai organisasi yang bertanggung jawab membina, mengembangkan, dan meningkatkan prestasi olahraga tenis meja. Selain membentuk kebugaran fisik, olahraga ini juga mampu melatih konsentrasi, kecepatan berpikir, sportivitas, dan semangat kerja sama.

“Pelantikan ini bukanlah sekadar seremonial belaka. Ini adalah langkah awal dari sebuah perjuangan dan komitmen bersama untuk mencetak prestasi gemilang di bidang olahraga,” demikian kutipan sambutan Gubernur yang dibacakan Sekda.

Gubernur juga menitipkan tiga pesan penting kepada kepengurusan PTMSI yang baru. Pertama, memprioritaskan pencarian dan pembinaan atlet usia dini secara berjenjang melalui sekolah maupun klub-klub tenis meja di seluruh kabupaten dan kota. Kedua, memperbanyak penyelenggaraan kompetisi dan turnamen sebagai sarana meningkatkan pengalaman bertanding sekaligus menjaring atlet potensial menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) maupun kejuaraan bergengsi lainnya. Ketiga, memperkuat soliditas organisasi dengan menerapkan tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.

“Jadikan pelantikan ini sebagai momentum untuk memperkuat konsolidasi internal. Terapkan manajemen organisasi yang transparan dan profesional. Kita harus buktikan bahwa PTMSI Provinsi Maluku mampu mencetak atlet yang bersaing tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional,” tegas Gubernur dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Gubernur menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku untuk terus mendukung pengembangan olahraga melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, KONI, hingga pengurus cabang olahraga, untuk terus bersinergi dalam membangun prestasi olahraga Maluku.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur mengajak seluruh pengurus PTMSI menjadikan pelantikan tersebut sebagai momentum membangkitkan semangat olahraga dan melahirkan generasi atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Maluku di tingkat nasional maupun internasional.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Perwakilan Kodam XV Pattimura, Perwakilan Kodaeral IX Ambon, Wakil Sekretaris Pengurus Besar PTMSI Rupolof Patiasina, Ketua KONI Provinsi Maluku M.A.S. Latuconsina, Ketua Umum PTMSI Provinsi Maluku Hong Arta John Alfred, para Ketua PTMSI kabupaten/kota se-Maluku, jajaran pengurus PTMSI Provinsi Maluku.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ribuan Warga Ternate Padati Benteng Orange, Nobar Final Piala Dunia 2026 Berlangsung Meriah

Penulis
Reta
-

Demam dan euforia Piala Dunia 2026 benar-benar menyihir seantero jagat, tak terkecuali di Bumi Moloku Kie Raha. Atmosfer luar biasa begitu terasa saat ribuan masyarakat Kota Ternate memadati pelataran Taman Film Benteng Orange pada Senin (20/7) dini hari untuk menyaksikan laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Spanyol dan Argentina.

Acara menonton bareng (nobar) supermeriah ini merupakan puncak dari Festival Rakyat Nusantara 2026 yang diinisiasi oleh Korem 152/Baabullah bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Maluku Utara.

Kemeriahan acara sudah memuncak sejak awal dengan suguhan tarian kolosal estetis dari Sanggar Gendang Gamalama yang memukau para penonton, disusul dengan pembagian doorprize menarik. Suasana semakin hangat ketika Kadin Malut menyiapkan hadiah undian berupa sepeda gunung. Salah satu hadiah utama diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur kepada Ayuni Umafagur (32), warga Kelurahan Kayu Merah, Ternate, yang beruntung malam tadi.

Menonton bareng bersejarah ini dihadiri langsung oleh jajaran petinggi daerah. Tampak hadir Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, Danrem 152/Baabullah Brigjen TNI Enoh Solehudin, Kabid Humas Polda Malut, Dandim 1501/Ternate Letkol Inf. Jani Setiadi, jajaran Pejabat Utama Makorem, Ketua TP PKK Malut Hj. Rusni Sarbin, serta Ketua Kadin Malut beserta jajarannya.

Kehadiran para tokoh penting ini berbaur penuh kekeluargaan bersama ribuan pendukung militan Argentina dan Spanyol yang tak henti-hentinya menyuarakan yel-yel dukungan.

Dalam sambutannya yang penuh semangat, namun diselingi candaan segar khas zaman now , Wakil Gubernur Malut Sarbin Sehe mengaku bangga dengan antusiasme luar biasa masyarakat Maluku Utara. Menurutnya, demam Piala Dunia yang berlangsung selama dua bulan terakhir menjadi bukti nyata betapa moderat dan indahnya nilai kebangsaan masyarakat dalam menghargai perbedaan.

“Malam hari ini, Festival Rakyat Nusantara menjadi titik temu kita dalam rangka mengisi pembangunan, termasuk Maluku Utara. Saya ingin mengajak kepada semua, fans boleh berbeda, tetapi persaudaraan sama-sama kita hargai. Mari moi ngone futuru (mari kita bersatu), kita perkuat!” seru Wagub di hadapan ribuan pasang mata.

Wagub juga optimistis bahwa demam bola ini akan memotivasi anak-anak muda di Maluku Utara untuk berprestasi. “Bukan tidak mungkin, 20 tahun yang akan datang, Messi-Messi dan Ronaldo-Ronaldo terbaik akan lahir dan hadir dari Maluku Utara,” tambahnya optimistis.

Menutup sambutannya, Wagub memberikan pesan santai namun tegas terkait tradisi euforia bola di Ternate. Sambil bergurau, ia meminta agar pendukung yang timnya kalah tidak perlu melakukan tradisi ba tobo (mandi laut) karena waktu sudah larut malam.

Ia juga mengimbau agar pawai kemenangan yang digelar keesokan harinya dapat berjalan dengan tertib.

“Kita jaga Kota Ternate. Kalau ada yang harus pawai, pawai dengan tertib, dengan teratur. Enggak usah baku lempar, tidak usah baku taruh muka (sinis). Semuanya harus memberikan spirit untuk kita maju di dunia olahraga,” pungkas Wagub yang disambut tepuk tangan riuh dari warga.

Hingga peluit akhir pertandingan ditiup yang dimenangkan oleh Spanyol , pelataran Benteng Orange tetap aman, kondusif, dan penuh dengan semangat kebersamaan di bawah komando sinergi TNI dan Polda Maluku Utara. Kemenangan tim Spanyol malam tadi menjadi kemenangan bersama bagi persatuan masyarakat Ternate.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1.256 Warga Tuban Manfaatkan Titik Baca Digital, Akses Buku Kini Cukup Scan QR Code

Penulis
Reta
-

Membaca buku kini tak lagi harus dilakukan di perpustakaan. Cukup memindai QR Code di sejumlah ruang publik, masyarakat Kabupaten Tuban dapat langsung mengakses ratusan koleksi buku digital. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, sebanyak 1.256 pengguna telah memanfaatkan Platform Tugu “Tiba di Tuban” atau Titik Baca Digital.

Selama periode tersebut, para pengguna mengakses 258 judul buku dengan total 294 eksemplar. Koleksi tersebut dapat dibaca cukup dengan memindai QR Code melalui telepon genggam, sehingga masyarakat dapat menikmati berbagai bahan bacaan secara praktis tanpa harus datang ke perpustakaan.

Seiring meningkatnya pemanfaatan layanan, Titik Baca Digital kian menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh bahan bacaan digital. Selama enam bulan pertama 2026, layanan ini terus dimanfaatkan, dengan Juni menjadi bulan yang mencatat jumlah pengguna terbanyak, yakni 352 orang. Pada bulan yang sama, pengguna mengakses 70 judul buku dengan total 75 eksemplar.

Menanggapi capaian tersebut, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kabupaten Tuban, Drs. Endro Budi Sulistyo, mengatakan pemanfaatan Titik Baca Digital terus mengalami perkembangan sejak pertama kali diluncurkan. Menurutnya, semakin banyak masyarakat yang mengetahui keberadaan fasilitas tersebut dan memanfaatkannya untuk mengakses koleksi buku digital.

“Alhamdulillah, Titik Baca Digital yang sudah kami hadirkan mulai dimanfaatkan masyarakat. Kami berharap keberadaannya benar-benar membuka wawasan, menumbuhkan minat baca, terutama bagi anak-anak sekolah. Sebab, buku tetap menjadi sumber ilmu yang akan mengantarkan generasi muda menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujar Endro, Senin (20/7).

Sebagai wujud komitmen meningkatkan akses literasi, Platform Tugu “Tiba di Tuban” merupakan inovasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tuban yang diluncurkan pada 2024. Masyarakat dapat mengakses koleksi buku digital dengan memindai QR Code yang tersedia di sejumlah titik, yakni Taman Abipraya, Rest Area Abirama, Alun-alun Tuban, GOR Tuban, Ruang Terbuka Hijau (RTH) Singgahan, Kantor Kecamatan Jatirogo, Taman Sleko, serta Perpustakaan Daerah Tuban. Kehadiran Titik Baca Digital di ruang publik diharapkan semakin memudahkan masyarakat memperoleh bahan bacaan kapan pun dibutuhkan.

Berpijak pada capaian tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tuban akan terus mengembangkan Titik Baca Digital, baik melalui penambahan koleksi buku maupun perluasan jangkauan layanan agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.

“Kami berharap Titik Baca Digital menjadi ruang tempat ilmu tumbuh dan mimpi-mimpi besar lahir dari setiap buku yang dibaca,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kabel Bawah Laut Nongsa–Changi Resmi Mendarat di Batam, Latensi Kurang dari 2 Milidetik

Penulis
Reta
-

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat transformasi digital nasional sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi masa depan, Pemerintah terus memperkuat pembangunan infrastruktur digital yang didukung oleh konektivitas andal, pasokan energi yang berkelanjutan, serta kepastian berusaha yang transparan dan dapat diprediksi. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem ekonomi digital Indonesia yang berdaya saing global, sekaligus mendukung pengembangan kecerdasan artifisial (AI), pusat data, dan layanan digital generasi berikutnya.

“Hari ini kita merayakan pendaratan Sistem Kabel Bawah Laut Nongsa–Changi. Infrastruktur ini menjadi fondasi fisik bagi koridor digital baru, yang memperkuat salah satu koneksi digital tercepat dan terdekat di Asia Tenggara antara Indonesia dan Singapura. Sistem yang dikembangkan oleh Telin bersama BW Digital ini akan menghadirkan kapasitas tambahan lebih dari 1,6 petabit per detik dengan latensi kurang dari 2 milidetik antara kedua negara kita,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan Remarks pada Pendaratan Kabel: Sistem Kabel Bawah Laut Nongsa–Changi di Batam, Senin (20/07).

Kapasitas dengan latensi rendah tersebut akan mendukung berbagai layanan digital strategis, termasuk komputasi awan tingkat lanjut, inferensi kecerdasan artifisial (AI), transaksi keuangan berfrekuensi tinggi, serta pengembangan layanan digital generasi berikutnya. Dengan demikian, kabel Nongsa–Changi tidak hanya menjadi infrastruktur konektivitas, tetapi juga fondasi fisik bagi terbentuknya koridor digital baru di kawasan Asia Tenggara.

Saat ini, Indonesia telah memiliki 235,26 juta pengguna internet dengan tingkat penetrasi 81,72%, serta pelanggan broadband tetap mencapai 99,5 juta. Indonesia juga merupakan pasar AI potensial terbesar keempat di Asia setelah Tiongkok, India, dan Jepang, dengan nilai pasar mencapai USD70 miliar atau sekitar 6,4% dari pasar AI Asia.

Lebih lanjut, Batam dinilai berkembang pesat sebagai gerbang digital kedua Indonesia setelah Jakarta karena didukung oleh lokasi strategis, konektivitas yang andal, pasokan energi yang terus berkembang, serta lingkungan kebijakan yang mendukung investasi. Fasilitas NDP1 milik BW Digital di Nongsa Digital Park memiliki kapasitas IT sebesar 120 MW, sementara DayOne bersama INA tengah mengembangkan kampus hyperscale baru dengan jalur pasokan listrik terkontrak menuju 450 MW. Selain itu, Oracle telah memilih Batam sebagai Indonesia North Cloud Region.

Perkembangan ini tidak lepas dari kerja sama Indonesia-Singapura 6 Working Group (6WG), khususnya di kawasan Batam-Bintan-Karimun (BBK), yang terus mendorong penguatan konektivitas dan investasi digital di kawasan ini. Kabel Nongsa–Changi sendiri menjadi salah satu tindak lanjut konkret dari pertemuan Leaders’ Retreat antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Singapura pada awal Juli 2026.

Pemerintah juga terus memperkuat kebutuhan energi dan kepastian berusaha untuk mendukung pengembangan infrastruktur digital. Indonesia menargetkan perluasan kapasitas energi terbarukan dan energi campuran hingga lebih dari 100 GW dalam dekade ini. Di sisi lain, Indonesia telah memasuki pembahasan aksesi Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) pada 26 Juni 2026, sementara proses aksesi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) berjalan paralel untuk membangun lingkungan bisnis yang transparan dan dapat diprediksi.

“Mari kita bangun koridor digital ini, tidak hanya dengan kabel dan pusat data, tetapi juga dengan kepercayaan, kemitraan, dan visi bersama. Semoga manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh Indonesia dan Singapura, tetapi juga oleh seluruh kawasan ASEAN dan dunia,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut di antaranya yakni Wakil Perdana Menteri Singapura sekaligus Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Kepala BP Batam, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian, Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Chairman Citramas, Chairman BW Digital, CEO Telkom Indonesia, Managing Director of Business 2 Danantara, CEO Nongsa Digital Park, CEO BW Digital, para pemimpin dunia usaha, serta para pemangku kepentingan terkait.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BMKG Gelar Webinar Internasional, Evaluasi Pelajaran Tsunami Pangandaran untuk Ketangguhan Masa Depan

Penulis
Reta
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menggelar webinar bertajuk “A 20 Years Commemoration of the 2006 Pangandaran Tsunami Understanding the Past and Strengthening the Future Resilience” sebagai bagian dari peringatan 20 tahun bencana Tsunami Pangandaran 2006. Kegiatan yang diselenggarakan secara daring diikuti dengan seribu peserta melalui zoom dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube InfoBMKG ini bertujuan mengulas pembelajaran dari bencana tsunami Pangandaran sekaligus memperkuat upaya mitigasi serta sistem peringatan dini tsunami di Indonesia.
Webinar menghadirkan berbagai pemangku kepentingan nasional dan internasional, mulai dari BMKG, Intergovernmental Coordination Group for the Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System (ICG/IOTWMS), Pemerintah Kabupaten Pangandaran, hingga para pakar kebencanaan.

Dalam sambutannya, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menegaskan bahwa peringatan 20 tahun Tsunami Pangandaran bukan sekadar mengenang bencana yang pernah terjadi, tetapi menjadi momentum untuk mengevaluasi perjalanan Indonesia dalam memperkuat sistem mitigasi bencana serta membangun ketangguhan masyarakat menghadapi ancaman tsunami di masa depan.

Menurutnya, tsunami Pangandaran pada 17 Juli 2006 menjadi salah satu titik balik penting dalam sejarah penanggulangan bencana di Indonesia. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa setelah tragedi Aceh 2004, Indonesia masih membutuhkan sistem peringatan dini tsunami yang komprehensif dan terintegrasi, mulai dari aspek teknologi hingga kesiapsiagaan masyarakat.

“Selama dua dekade terakhir, sistem peringatan dini tsunami Indonesia telah mengalami transformasi yang sangat signifikan. Salah satu capaian terbesar adalah penguatan Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS) yang kini didukung jaringan sensor seismik real-time, ratusan stasiun pemantauan muka air laut, serta komputasi berperforma tinggi sehingga mampu menyampaikan informasi gempa dan peringatan dini tsunami dalam waktu kurang dari tiga menit setelah gempa terjadi,” kata Teuku Faisal Fathani.

Meski demikian, Kepala BMKG menekankan bahwa kemajuan teknologi tidak akan memberikan manfaat optimal tanpa kesiapsiagaan masyarakat sebagai ujung tombak mitigasi bencana. Menurutnya, keberhasilan sistem peringatan dini di dukung oleh seluruh pemangku kepentingan dalam memahami informasi dan mengambil tindakan yang tepat ketika terjadi ancaman tsunami.

Deputi Bidang Geofisika BMKG Dr. Nelly Florida Riama mengingatkan bahwa tsunami merupakan bencana yang jarang terjadi sehingga kesadaran masyarakat berpotensi memudar seiring berjalannya waktu. Oleh sebab itu, peringatan 20 tahun Tsunami Pangandaran harus dimaknai sebagai upaya menjaga ingatan kolektif sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman tsunami di masa mendatang.
“Kesiapsiagaan hanya dapat terwujud apabila kesadaran tetap hidup. Peringatan ini bukan hanya untuk mengenang tragedi, tetapi memastikan pelajaran dari masa lalu tidak terulang bagi anak cucu kita,” ujarnya.

Perwakilan Sekretariat UNESCO-IOC/ICG-IOTWMS, Dr. Srinivasa Kumar Tummala, mengapresiasi kemajuan Indonesia dalam membangun sistem peringatan dini tsunami selama dua dekade terakhir. Menurutnya, Indonesia kini telah memiliki salah satu sistem peringatan dini tsunami yang menjadi bagian penting dari jaringan regional dan global.

“Kemajuan ini menunjukkan apa yang dapat dicapai melalui kerja sama regional, investasi yang berkelanjutan, kolaborasi ilmiah, dan kemitraan internasional. Namun, teknologi saja tidak cukup. Efektivitas sistem peringatan dini sangat bergantung pada masyarakat yang memahami risiko, mempercayai informasi peringatan, dan mengetahui apa yang harus dilakukan saat peringatan diberikan,” ujar Srinivasa.

Selain mengenang peristiwa tsunami yang terjadi dua dekade lalu, BMKG juga menampilkan berbagai upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat melalui latihan simulasi tsunami di Desa Wapia-Pia, seremoni inagurasi Tsunami Ready Community 2026, serta peluncuran buku Benteng Samudra sebagai bagian dari penguatan literasi kebencanaan.

Dalam kesempatan tersebut, BMKG juga menyerahkan sertifikat Tsunami Ready Recognition Programme kepada tujuh desa pesisir yang dinilai telah memenuhi indikator kesiapsiagaan tsunami sesuai standar UNESCO-IOC. Ketujuh desa tersebut yakni :
1. Desa Tua Pejat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat
2. Desa Amping Parak di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat
3. Desa Citepus di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat
4. Desa Cikakak di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat
5. Desa Teluk Sepang, di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu
6. Desa Penurunan, di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu
7. Desa Lempuing di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

Pengakuan ini menjadi bukti komitmen bersama dalam membangun masyarakat pesisir yang tangguh melalui penguatan kapasitas, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, edukasi kebencanaan, serta kesiapsiagaan menghadapi ancaman tsunami. Pengakuan terhadap tujuh desa tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi wilayah pesisir lainnya dalam memperkuat budaya sadar bencana dan meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap risiko tsunami.

Pada sesi webinar, peserta memperoleh paparan ilmiah mengenai aspek sains dan histori Gempa Pangandaran, evaluasi dan inovasi sistem peringatan dini tsunami, serta strategi peningkatan kesiapsiagaan masyarakat di tingkat komunitas. Diskusi tersebut menghadirkan Dr. Pepen Supendi sebagai Penanggung jawab Kendali mutu data gempa bumi dan tsunami, Dr. Weniza sebagai Ketua tim kerja informasi gempa bumi dan tsunami dan Prof. Harkunti Pertiwi Rahayu sebagai narasumber, yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama peserta.

Dalam sesi paparan Dr. Pepen Supendi beliau mengingatkan Gempa Pangandaran 2006 mengajarkan bahwa tsunami dapat terjadi meskipun guncangan gempa terasa lemah. Karena itu, masyarakat tidak boleh hanya bergantung pada peringatan resmi.
“Dua puluh tahun penelitian telah memperkaya pemahaman kita mengenai mekanisme tsunami earthquake. Kemajuan ilmu pengetahuan harus diiringi dengan peningkatan literasi dan kesiapsiagaan masyarakat, karena mitigasi yang efektif merupakan perpaduan antara sains, sistem peringatan dini, dan respons masyarakat yang cepat”, Kata Dr. Pepen.

Sementara Dr. Weniza juga memaparkan perkembangan Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS) yang terus diperkuat sejak diresmikan pada 2008.

“Saat ini informasi gempa dan peringatan dini tsunami dapat didiseminasikan sekitar tiga menit setelah gempa terjadi. Namun kecepatan sistem harus diimbangi dengan kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengambil keputusan evakuasi sehingga risiko korban jiwa dapat diminimalkan,” imbuh Dr. Weniza

Diskusi kemudian dilanjutkan dengan pemaparan mengenai kesiapsiagaan masyarakat oleh Prof. Harkunti Pertiwi Rahayu sebagai Profesor di Institut Teknologi Sumatera (ITERA) serta sesi tanggapan dari Dr. Andi Eka Sakya sebagai kepala BMKG Priode 2013-2017. Para narasumber sepakat bahwa tantangan mitigasi tsunami ke depan tidak hanya terletak pada pengembangan teknologi, tetapi juga pada penguatan kapasitas pemerintah daerah, edukasi masyarakat, penyempurnaan jalur evakuasi, serta menjaga budaya sadar bencana secara berkelanjutan lintas generasi.

Melalui penyelenggaraan webinar ini, BMKG menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem peringatan dini tsunami, meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat. Peringatan 20 tahun Tsunami Pangandaran diharapkan menjadi momentum untuk merefleksikan pengalaman masa lalu sekaligus memperkuat ketangguhan Indonesia dalam menghadapi ancaman tsunami di masa mendatang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dirjen Risbang Paparkan Strategi Hilirisasi Inovasi melalui Startup Berbasis Riset pada kegiatan Prime STEP Bootcamp 2026

Penulis
Lucky PR
-

Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan (Dirjen Risbang) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menegaskan pentingnya penguatan ekosistem startup berbasis riset sebagai upaya mempercepat hilirisasi hasil penelitian sekaligus meningkatkan daya saing inovasi Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan, Fauzan Adziman, saat memberikan keynote speech pada Prime STEP Bootcamp 2026 yang diselenggarakan Institut Pertanian Bogor (IPB) bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB), Senin (20/7).

Kegiatan ini mempertemukan startup binaan, akademisi, mentor, investor, dan mitra strategis untuk memperkuat kapasitas startup berbasis sains dan teknologi menuju tahap komersialisasi.

Kegiatan dibuka oleh Rektor IPB, Alim Setiawan Slamet, yang menjelaskan bahwa pengembangan startup memerlukan ekosistem yang mampu memberikan pendampingan secara berkelanjutan. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menghubungkan hasil riset dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri melalui proses inkubasi, pendampingan bisnis, hingga komersialisasi inovasi.

“Kami ingin memastikan bahwa pendampingan kepada startup tidak berhenti setelah pendanaan awal. Hal ini menjadi penting karena melalui ekosistem yang berkelanjutan, startup dapat terus berkembang, lalu keberhasilannya akan menjadi sumber dukungan bagi lahirnya startup-startup baru di masa mendatang,” ujar Rektor Alim.

Dalam keynote speech-nya, Dirjen Fauzan menyampaikan bahwa keberhasilan startup berbasis teknologi tidak hanya bergantung pada keunggulan inovasi yang dihasilkan, tetapi juga pada kemampuan membangun tim yang solid, memahami kebutuhan pasar, dan mengeksekusi strategi bisnis secara konsisten.

“Teknologi memang penting, tetapi yang menentukan keberhasilan sebuah startup adalah manusianya. Investor tidak hanya melihat teknologi yang dimiliki, tetapi juga kualitas tim yang mampu mengeksekusi dan mengembangkan inovasi tersebut,” ungkap Dirjen Fauzan.

Dirjen Fauzan turut membagikan pengalamannya ketika membangun perusahaan rintisan berbasis deep technology sebagai gambaran mengenai proses hilirisasi hasil riset hingga mampu menembus pasar global.

Menurutnya, proses tersebut membutuhkan validasi produk sejak tahap awal, pengembangan jejaring dengan industri dan investor, serta keberanian untuk terus beradaptasi terhadap kebutuhan pasar.

Pada kesempatan tersebut, perwakilan ADB, Theresia Sembiring, menyampaikan apresiasi atas perkembangan Program Prime STEP yang dinilai berhasil memperkuat ekosistem inovasi berbasis perguruan tinggi.

“Keberhasilan riset tidak hanya diukur dari publikasi, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat dan membuka peluang ekonomi. Kami berharap para peserta memanfaatkan bootcamp ini untuk belajar, membangun jejaring, dan mengembangkan inovasi yang memberikan dampak,” ujar Theresia.

Bootcamp Prime STEP 2026 turut menjadi momentum penguatan kolaborasi dalam pengembangan startup berbasis riset. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara IPB dengan startup peserta sebagai bagian dari implementasi model pendampingan berkelanjutan.

Diskusi yang dilakukan selama bootcamp berlangsung membahas berbagai aspek pengembangan startup, mulai dari strategi validasi produk, model pendanaan, penguatan kapasitas pendiri startup, hingga pengembangan jejaring dengan investor dan industri.

Melalui kegiatan ini, Ditjen Risbang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ekosistem riset dan inovasi melalui kolaborasi multipihak. Sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, industri, investor, dan mitra pembangunan diharapkan dapat mempercepat hilirisasi hasil riset serta melahirkan lebih banyak startup berbasis sains dan teknologi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Dorong Joint Assessment ASEAN, BPOM Siap Jadi Otoritas Rujukan WHO

Penulis
Reta
-

Upaya untuk menyediakan sediaan farmasi dan alat kesehatan secara cepat dan mudah diakses bagi masyarakat menjadi isu kesehatan global yang mencuat sebagai respons terhadap kejadian pandemi COVID-19 beberapa tahun silam. Kebutuhan resiliensi kesehatan tersebut mendorong regulator obat di regional Asia Tenggara saling berkolaborasi membangun kerangka kerja regulatori bersama untuk memastikan ketersediaan obat, vaksin, serta alat kesehatan di kawasan secara mandiri.

Kepala BPOM Taruna Ikrar bergabung dalam Four Country Regulatory Roundtable yang berlangsung di National University of Singapore (NUS) pada 16-17 Juli 2026. Kepala BPOM hadir bersama dengan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan L. Rizka Andalucia dan Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif BPOM Ade Irma Haryani sebagai delegasi dari Indonesia. Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh delegasi perwakilan otoritas regulator kesehatan dari Malaysia, Tailan, dan Singapura.

Hari pertama, Kamis (16/7/2026), diisi dengan paparan materi dari delegasi masing-masing negara. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPOM berkesempatan untuk memaparkan secara daring materi tentang Definition and Review of Existing Joint Regulatory Frameworks; Sharing of Best Practices on Work Sharing, Reliance and Mutual Reliance. Taruna Ikrar menyampaikan pengalaman Indonesia dalam menerapkan mekanisme regulatory reliance sebagai salah satu pendekatan untuk meningkatkan efisiensi proses evaluasi obat tanpa mengurangi independensi pengambilan keputusan regulator.

“Indonesia telah mengimplementasikan mekanisme tersebut sejak 2011 dengan memanfaatkan hasil penilaian ilmiah dari otoritas regulator terpercaya, namun tetap melakukan evaluasi dan menetapkan keputusan akhir secara mandiri,” urai Taruna.

Kepala BPOM menjelaskan bahwa penerapan reliance pathway berhasil memangkas waktu evaluasi registrasi obat secara signifikan dibandingkan jalur reguler sehingga mempercepat akses masyarakat terhadap obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Keberhasilan tersebut didukung oleh kerangka regulasi yang kuat, penerapan cara pembuatan obat yang baik (CPOB) atau good regulatory practices (GRP) oleh industri, serta sistem pengawasan yang selaras dengan standar internasional.

Lebih lanjut, Taruna Ikrar menyampaikan bahwa pengakuan BPOM sebagai WHO-Listed Authority (WLA) menjadi modal penting dalam memperluas kolaborasi internasional melalui mekanisme reliance dan joint assessment. Dengan status tersebut, Indonesia siap berkontribusi sebagai reference authority serta membuka peluang kerja sama yang saling menguntungkan dengan negara-negara mitra, khususnya di kawasan Asia Tenggara, berdasarkan prinsip saling percaya (mutual trust) dan kesepakatan bersama.

Indonesia juga membagikan pengalaman keterlibatannya dalam berbagai inisiatif penilaian bersama di tingkat internasional, seperti ASEAN Joint Assessment serta penilaian bersama dengan WHO maupun European Medicines Agency (EMA). Menurut Taruna, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi, work sharing, dan reliance mampu mengurangi duplikasi proses penilaian, mengoptimalkan sumber daya regulator, serta mempercepat akses masyarakat terhadap produk kesehatan inovatif.

Pada sesi diskusi, delegasi masing-masing negara fokus pada penyamaan pemahaman mengenai konsep shared regulatory approach dalam kerangka Four-Country Regulatory Partnership (4CRP), termasuk cakupan produk, tahapan product life cycle, bentuk kolaborasi regulatori yang memungkinkan (reliance atau mutual recognition), serta visi dan indikator keberhasilan yang ingin dicapai. Selain itu, para peserta juga membahas tantangan, kesenjangan, dan faktor pendukung di tingkat nasional maupun regional yang perlu diperkuat untuk mendukung implementasi pendekatan regulatori bersama di antara keempat negara.

Pada hari kedua, Jumat (17/7/2026), Kepala BPOM hadir secara langsung di Saw Swee Hock School of Public Health NUS untuk berdiskusi bersama para perwakilan otoritas regulatori dari Singapura, Malaysia, dan Thailand. Diskusi difokuskan pada pengembangan kemitraan Four Country Regulatory Partnership (4CRP) sebagai platform kolaborasi yang dapat melengkapi dan memperkuat berbagai mekanisme kerja sama regulatori yang telah berjalan di ASEAN. Indonesia juga menyampaikan pentingnya membangun kepercayaan antar lembaga regulator melalui transparansi proses ilmiah, pertukaran assessment report, pengembangan kapasitas asesor, diskusi ilmiah, hingga inspeksi bersama.

“Kepercayaan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan mekanisme work sharing, reliance, maupun mutual recognition yang efektif dengan tetap menghormati kedaulatan setiap otoritas regulator dalam menetapkan keputusan akhirnya,” tambah Taruna lagi.

Melalui pertemuan yang berlangsung selama 2 hari tersebut, delegasi dari keempat negara membahas potensi pengembangan infrastruktur regulatori yang memungkinkan akses cepat untuk ketersediaan obat, vaksin, alat kesehatan, dan alat diagnostik yang aman dan bermutu. Sebagai tindak lanjut, Indonesia menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi dalam proyek percontohan penilaian ilmiah bersama (joint scientific assessment). Selain itu, Indonesia juga akan bekerja sama untuk memperluas pertukaran informasi dan pengembangan kapasitas, serta mendukung penyusunan tata kelola dan peta jalan implementasi 4CRP yang selaras dengan agenda harmonisasi regulasi ASEAN. Pendekatan bertahap tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi regulatori, memperkuat kepercayaan antar otoritas, serta mempercepat akses masyarakat terhadap produk farmasi dan alat kesehatan yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gas Abadi Masela Diprioritaskan untuk Industri Pupuk dan Listrik, Ekspor Maksimal 40 Persen

Penulis
Reta
-

Dari kawasan Laut Arafura, gas Lapangan Abadi Blok Masela dipersiapkan untuk menggerakkan kebutuhan energi dan industri di dalam negeri. Pemerintah menetapkan sedikitnya 60 persen produksi gas proyek tersebut dialokasikan untuk kebutuhan domestik, termasuk industri pupuk, kelistrikan, dan hilirisasi, sementara porsi ekspor dibatasi maksimal 40 persen.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahdalia menyampaikan kebijakan tersebut dalam laporannya kepada Presiden sebelum pelaksanaan peletakan batu pertama Proyek LNG Abadi Masela di Pulau Yamdena, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Kamis (16/7).

“Kita akan alokasikan produksi gas Blok Masela 60 persen minimal untuk memenuhi kebutuhan domestik dan 40 persen maksimal untuk kita melakukan ekspor. Di mana sebagian kita akan memakai untuk hilirisasi daripada PT Pupuk yang berencana akan membangun industri hilirisasi di sini,” ujar Bahlil.

Selain untuk mendukung industri pupuk, sebagian gas Blok Masela juga akan dialokasikan kepada PT PLN, PGN, dan sejumlah perusahaan swasta. Pemanfaatan gas tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Setelah pupuk, kemudian kita akan menyerahkan sebagian kepada PLN, PGN, dan beberapa perusahaan swasta yang sekaligus untuk meningkatkan nilai tambah dalam rangka mendorong penciptaan nilai ekonomi di daerah,” lanjutnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama SKK Migas memastikan alokasi gas domestik telah masuk dalam rencana pengembangan lapangan atau Plan of Development (PoD) untuk memenuhi peningkatan kebutuhan gas bumi, terutama sektor industri, pupuk, dan pembangkit listrik.

Lapangan Gas Abadi Blok Masela merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang berlokasi sekitar 180 kilometer lepas pantai Pulau Yamdena, Laut Arafura, dengan kedalaman laut 400-800 meter. Kontrak Kerja Sama (PSC) Wilayah Kerja Masela berlaku sejak 1998 hingga 2055. Lapangan ini direncanakan menghasilkan 9,5 juta ton LNG per tahun atau million tonnes per annum (MTPA), 150 juta kaki kubik standar gas pipa per hari atau million standard cubic feet per day (MMSCFD), serta 35.000 barel kondensat per hari.

Pengembangan Blok Masela mencakup sistem pengeboran dan produksi bawah laut, fasilitas Floating Production Storage and Offloading (FPSO), pipa gas ekspor sepanjang sekitar 175 kilometer, serta kilang LNG di darat. Proyek ini juga direncanakan menerapkan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) dalam produksi LNG untuk mendukung pengurangan emisi karbon dan upaya pemerintah menjalankan transisi energi.

Dengan komposisi alokasi yang telah disiapkan, produksi gas Blok Masela diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sejumlah sektor di dalam negeri tanpa menutup peluang ekspor. Pelaksanaannya tetap bergantung pada kesiapan proyek, realisasi fasilitas pengolahan, dan penyerapan gas oleh calon pengguna domestik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK dan Mahkamah Agung Perkuat Integritas Peradilan Lewat Pelatihan Antikorupsi PRISMA

Penulis
Reta
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Mahkamah Agung (MA) terus memperkuat sinergi membangun sistem peradilan yang bersih dan berintegritas. Melalui Pelatihan Penguatan Integritas dan Antikorupsi Mahkamah Agung (PRISMA), kedua lembaga mendorong penguatan budaya antikorupsi di lingkungan peradilan sebagai langkah preventif untuk membentengi aparatur pengadilan dari praktik transaksional, suap, gratifikasi, benturan kepentingan, hingga tindak pidana korupsi yang berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, saat membuka PRISMA Batch 2 di Auditorium Badan Strategi Kebijakan, Pendidikan, dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) MA, Bogor, Jawa Barat, Senin (20/7), menegaskan bahwa integritas aparatur peradilan merupakan fondasi utama bagi terwujudnya penegakan hukum yang adil, independen, dan dipercaya masyarakat. Menurutnya, kekuatan sebuah negara hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi terutama oleh integritas aparat penegak hukumnya.

“Di antara seluruh institusi penegak hukum, lembaga peradilan memiliki posisi sangat strategis karena menjadi benteng terakhir masyarakat dalam memperoleh keadilan,” ujar Ibnu.

Ia menambahkan, setiap putusan pengadilan bukan hanya menentukan nasib para pihak yang berperkara, tetapi juga menjadi cerminan kualitas penyelenggaraan negara hukum dan menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.

“Kepercayaan publik hanya dapat dibangun apabila masyarakat melihat setiap kewenangan dijalankan independen, profesional, transparan, akuntabel, serta bebas korupsi dan benturan kepentingan,” imbuhnya.

Urgensi penguatan integritas tersebut semakin relevan mengingat korupsi di sektor peradilan masih menjadi tantangan serius. Berdasarkan data KPK, sepanjang 2010 hingga Maret 2026 terdapat 33 perkara yang melibatkan hakim dari total 1.996 perkara tindak pidana korupsi berdasarkan profesi.

Kasus terbaru bahkan terjadi pada 5 Februari 2026, ketika KPK menindak aparatur pengadilan terkait dugaan suap pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Fakta tersebut menunjukkan bahwa berbagai titik rawan dalam proses penanganan perkara masih memerlukan penguatan sistem integritas secara berkelanjutan.

“Korupsi di sektor peradilan tidak hanya merusak proses penegakan hukum, tapi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang menjadi tempat terakhir mencari keadilan,” tegas Ibnu.

Pendidikan Antikorupsi sebagai Investasi Jangka Panjang

Ibnu menjelaskan, kolaborasi KPK dan Mahkamah Agung melalui PRISMA merupakan bentuk komitmen bersama untuk membangun sistem peradilan yang lebih berintegritas melalui pendekatan pencegahan berbasis pendidikan.

“KPK meyakini pemberantasan korupsi harus dilaksanakan seimbang melalui pendekatan Trisula Pemberantasan Korupsi, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan,” ucap Ibnu.

Menurutnya, pendidikan antikorupsi merupakan investasi jangka panjang untuk membangun budaya integritas sekaligus memperkuat sistem pencegahan korupsi di Indonesia. Hal ini menjadi semakin penting di tengah kompleksitas tantangan yang dihadapi aparatur peradilan, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, benturan kepentingan, tekanan relasional, hingga berbagai bentuk intervensi yang dapat memengaruhi independensi penegakan hukum.

Berbagai risiko tersebut dapat muncul pada seluruh tahapan proses peradilan, mulai dari pra-persidangan, proses persidangan, hingga pengambilan putusan. Karena itu, penguatan karakter dan nilai integritas dinilai menjadi benteng utama untuk mencegah terulangnya praktik-praktik menyimpang.

“Untuk itu, integritas harus menjadi karakter yang hidup dalam setiap keputusan, setiap pertimbangan hukum, dan setiap tindakan aparat peradilan, agar celah titik rawan tidak kembali terulang,” tegasnya.

Melalui pelatihan yang diikuti para ketua pengadilan negeri, agama, militer, dan tata usaha negara tersebut, KPK berharap peserta tidak hanya memahami konsep integritas, tetapi juga mampu membangun ketangguhan moral, keberanian mengambil keputusan yang berintegritas, serta menyusun rencana aksi konkret di satuan kerja masing-masing.

“Kami optimistis, melalui PRISMA akan lahir semakin banyak insan peradilan yang tidak hanya unggul secara profesional, tapi berintegritas sehingga mampu menjaga marwah lembaga peradilan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia,” pungkas Ibnu.

Integritas Harus Menjadi Kebiasaan

Senada, Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung, Syamsul Arief, menekankan bahwa integritas harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari dan menjadi budaya kerja di lingkungan peradilan.

“Integritas itu diuji, untuk itu usahanya harus terus menerus. Namun, rasanya tidak ada lagi alasan kita tidak berintegritas, apalagi sudah mendapatkan pelatihan dari KPK ini,” ujar Syamsul.

Di hadapan 40 peserta, Syamsul juga menyinggung kebijakan pemerintah yang menaikkan tunjangan hakim sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap penguatan profesionalisme dan integritas aparatur peradilan.

“Hakim sudah naik tunjangannya 280 persen. Dalam konteks logika, seharusnya itu sudah cukup. Kadang keinginan untuk memiliki lebih itu karena dorongan dari orang lain, misalnya dari pasangan,” jelasnya.

Karena itu, ia berharap para peserta maupun pasangan yang mengikuti pembukaan secara daring dapat saling mengingatkan untuk tetap teguh memegang nilai-nilai integritas dalam menjalankan amanah.

Menjangkau 200 Aparatur Peradilan

PRISMA merupakan implementasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KPK dan Mahkamah Agung yang ditandatangani pada 24 April 2026. Program ini dirancang dalam lima batch dan akan menjangkau 200 aparatur peradilan dari berbagai satuan kerja sebagai bagian dari penguatan budaya integritas di lingkungan Mahkamah Agung.

Setelah pelaksanaan batch pertama pada Mei 2026 yang diikuti 39 peserta, KPK kembali menyelenggarakan PRISMA Batch 2 pada 20–24 Juli 2026 dengan melibatkan 40 ketua pengadilan dari lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Berbeda dari pelaksanaan sebelumnya, program kali ini juga melibatkan pasangan peserta yang mengikuti pembukaan secara daring sebagai bagian dari penguatan ekosistem integritas di lingkungan keluarga.

“Peran pasangan penting untuk mengingatkan, korupsi merupakan kejahatan yang tidak hanya berdampak pada pelaku, namun keluarga, institusi, dan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan,” pesan Ibnu.

Turut hadir Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (ACLC) KPK Yonathan Demme Tangdilintin, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung Darmoko Yuti Witanto, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Diklat Pelatihan Hukum dan Peradilan Ach Jufri, serta jajaran pejabat struktural BSDK.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...126127128...4,862Halaman 127 dari 4,862