Beranda blog Halaman 128

SNT: Upaya Pemerintah Percepat Pemerataan Pendidikan Bermutu di Seluruh Indonesia

Penulis
Lucky PR
-

Untuk memperluas akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas, pemerintah melalui Kementerian pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan Program Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) sebagai langkah strategis menghadirkan satuan pendidikan berstandar nasional yang terintegrasi sekaligus menjadi pusat pengembangan mutu pendidikan di berbagai daerah.

Program SNT merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Sekolah Nasional Terintegrasi. Pemerintah menargetkan pembangunan 500 layanan SNT secara bertahap hingga tahun 2029. Pada tahun 2026 ini, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi. Sebanyak 17 lokasi ditargetkan mulai memberikan layanan pada Tahun Ajaran 2026/2027, sedangkan 20 lokasi lainnya akan memasuki tahap pembangunan pada tahun ini dan mulai menerima murid baru pada tahun 2027. Penetapan lokasi dilakukan secara bertahap melalui proses pengusulan, telaah dokumen, verifikasi dan validasi lapangan, serta konfirmasi kesiapan lahan bersama pemerintah daerah.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa SNT bukan sekadar membangun sekolah baru, melainkan menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan masyarakat sekaligus menjadi pusat pengembangan pendidikan di daerah.

“SNT merupakan ikhtiar negara untuk mendekatkan layanan pendidikan bermutu kepada anak-anak di daerah, mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan talenta murid secara optimal, serta menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya,” ujar Mendikdasmen di Jakarta, Senin (20/7).

SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan. Integrasi tersebut tidak hanya mencakup jenjang pendidikan dan bangunan sekolah, tetapi juga proses pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, hingga sistem penjaminan mutu.

Penyelenggaraan SNT bertumpu pada tiga transformasi utama, yaitu transformasi infrastruktur, transformasi sumber daya manusia, serta transformasi karakter dan pembelajaran. Mendikdasmen pun menegaskan bahwa SNT tidak dirancang menjadi sekolah yang tumbuh sendiri, melainkan sebagai katalisator peningkatan mutu pendidikan di wilayahnya. Sekolah ini harus menjadi mitra bagi sekolah-sekolah di sekitarnya melalui laboratorium pembelajaran, pemanfaatan fasilitas dan sumber belajar bersama, pengimbasan praktik baik, kemitraan dan pendampingan sekolah, serta peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan.

“Keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya, melainkan juga diukur dari semakin banyaknya guru yang berkembang keprofesioannya, meningkatnya sekolah yang saling berkolaborasi, dan bertumbuhnya mutu pendidikan di wilayah tersebut,” tegas Mendikdasmen.

Untuk mendukung operasional 17 SNT yang mulai berjalan pada tahun ajaran 2026/2027, pemerintah telah menyiapkan kelas transisi, baik pada bangunan baru seperti di Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikdasmen, maupun fasilitas belajar lain yang disediakan pemerintah daerah. Adapun calon murid yang diterima di SNT berasal dari daerah tempat SNT berada sehingga kehadiran sekolah ini benar-benar memperluas akses pendidikan bermutu bagi masyarakat setempat.

Proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) akan dilaksanakan secara objektif, transparan, inklusif, berkeadilan, dan akuntabel. Tahapan seleksi berlangsung pada 21–24 Juli 2026, pengumuman hasil seleksi dilakukan pada 3 Agustus 2026, dan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dimulai pada 10 Agustus 2026.

Mendikdasmen mengimbau masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai SNT melalui kanal resmi Kemendikdasmen, pemerintah daerah, dinas pendidikan, maupun portal resmi SNT. Ia juga mengingatkan bahwa tidak ada pihak yang dapat menjanjikan kelulusan ataupun mengambil keuntungan dari proses penerimaan murid di luar ketentuan yang berlaku.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, menjelaskan bahwa SNT dirancang untuk mendukung tumbuh kembang murid secara optimal melalui berbagai fasilitas modern, seperti smart classroom, green school, laboratorium dan fasilitas pembelajaran yang lengkap dan modern, future library and learning commons, studio seni kreatif, pusat pengembangan guru, pusat olahraga, hingga layanan transportasi antar-jemput di dalam wilayah kabupaten.

Selain itu, SNT akan mengembangkan tiga lapis kurikulum, yaitu kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum kekhasan sekolah sebagai penguat, serta kurikulum berbasis konteks lokal sesuai karakteristik masing-masing daerah. Dengan demikian, setiap SNT akan memiliki keunggulan yang berbeda, seperti bidang pertanian, perikanan, koding dan kecerdasan artifisial, maupun potensi unggulan lainnya.

“Nantinya setiap SNT memiliki kekhasan sesuai potensi daerah masing-masing. Pendekatan pembelajaran berbasis STEAMS dipadukan dengan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global,” jelas Gogot.

Sementara itu, Deputi III Kantor Staf Presiden, Yan Hiksas, menyampaikan dukungannya terhadap Program Sekolah Nasional Terintegrasi. Menurutnya, program tersebut menjadi wujud kehadiran negara dalam mempersiapkan generasi Indonesia yang unggul dan mampu bersaing di tingkat global. Ia berharap melalui SNT akan lahir banyak generasi Indonesia yang mampu bersaing di pusat-pusat peradaban dan universitas terbaik dunia.

“Kita yakin bahwa Indonesia ke depan tidak hanya mengandalkan sumber daya alam yang melimpah, tapi juga adalah sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, yang tentu saja saya yakin akan disepersiapkan dalam sekolah nasional terintegrasi,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Industri Farmasi Masuk Era AI, Kemenperin Fasilitasi Uji Coba Solusi Industri 4.0

Penulis
Reta
-

Kementerian Perindustrian terus mempercepat transformasi digital sektor manufaktur nasional sebagai upaya memperkuat daya saing industri di tengah dinamika ekonomi global. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui fasilitasi Proof of Concept (PoC) solusi industri 4.0 berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) pada sektor farmasi, yang menjadi salah satu sektor prioritas dalam peta jalan Making Indonesia 4.0.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, transformasi digital telah menjadi kebutuhan mendesak bagi industri nasional untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing global.

“Akselerasi transformasi digital dan adopsi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk mendongkrak efisiensi dan daya saing global sektor kimia dan farmasi kita,” ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (20/7).

 

Menindaklanjuti arahan tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) melalui Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 (PIDI 4.0) terus memperkuat implementasi teknologi digital di sektor manufaktur melalui berbagai program kolaboratif yang melibatkan industri pengguna maupun penyedia teknologi.

 

Kepala BPSDMI Doddy Rahadi menyampaikan, selain meningkatkan kompetensi sumber daya manusia industri, BPSDMI juga berkomitmen mempercepat implementasi teknologi secara nyata di lingkungan industri manufaktur.

 

“PIDI 4.0 memfasilitasi pelaksanaan Proof of Concept (PoC) sebagai sarana bagi perusahaan untuk menguji kelayakan suatu solusi digital dalam kondisi operasional yang sesungguhnya sebelum diimplementasikan dalam skala yang lebih luas,” jelas Doddy.

 

Sebagai bentuk implementasi komitmen tersebut, selama April hingga Juni 2026 BPSDMI memfasilitasi pelaksanaan PoC System Invariant Analytics Technology (SIAT) yang dikembangkan PT NEC Indonesia bersama mitra lokal Bogor Technology. Solusi tersebut diimplementasikan di PT Kalbe Farma Tbk dengan fokus pada sistem predictive maintenance berbasis AI dan pemantauan kondisi peralatan produksi secara real time.

 

Kegiatan tersebut ditutup melalui agenda Penutupan Fasilitasi PoC Solusi Industri 4.0 yang diselenggarakan di PIDI 4.0 dan turut dihadiri Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi sebagai unit pembina sektor industri farmasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

 

Teknologi SIAT memanfaatkan kecerdasan buatan dan machine learning untuk melakukan analisis prediktif terhadap kondisi mesin produksi. Melalui teknologi tersebut, potensi gangguan peralatan dapat dideteksi lebih dini sehingga perusahaan mampu mengurangi risiko downtime, meningkatkan keandalan aset, mengoptimalkan kegiatan pemeliharaan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

 

Selain itu, PoC ini juga mengevaluasi tingkat akurasi sistem, kemudahan integrasi dengan sistem yang telah dimiliki perusahaan, serta peluang pengembangan solusi pada tahap implementasi berikutnya.

 

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Industri Ronggolawe Sahuri menilai kolaborasi antara pemerintah, industri pengguna, dan penyedia teknologi merupakan model sinergi yang efektif dalam mempercepat implementasi Industri 4.0 di Indonesia.

 

“Melalui kolaborasi ini, proses transformasi digital tidak hanya menjadi sebuah konsep, tetapi dapat diwujudkan dalam implementasi yang memberikan manfaat nyata bagi industri,” ujarnya.

 

Hasil evaluasi menunjukkan pelaksanaan PoC tersebut berhasil diselesaikan dengan baik dan meraih tingkat kepuasan sebesar 8 dari 10 oleh PT Kalbe Farma Tbk. Dari tiga target utama yang ditetapkan pada awal pelaksanaan, dua target berhasil dicapai secara penuh. Capaian tersebut menunjukkan bahwa solusi SIAT memiliki prospek yang sangat baik untuk dilanjutkan ke tahap implementasi yang lebih luas di lingkungan industri manufaktur.

 

Presiden Direktur PT NEC Indonesia Akifumi Katano menyampaikan bahwa keberhasilan PoC ini menjadi tonggak penting dalam mempercepat adopsi inovasi digital di sektor industri nasional. “Keberhasilan dari PoC ini menunjukkan tonggak penting dalam upaya mempercepat inovasi digital pada sektor industri di Indonesia,” ungkap Akifumi.

 

Sementara itu, Engineering Group Head PT Kalbe Farma Tbk Ronald Effendi menilai implementasi sistem SIAT membuka peluang baru dalam optimalisasi aset digital perusahaan sekaligus meningkatkan daya saing industri farmasi nasional. “Sistem SIAT ini sangat komprehensif dalam mengintegrasikan dan mengolah data. Hal ini membuka potensi baru bagi kami dan meningkatkan daya saing perusahaan untuk menghadapi tantangan di industri farmasi,” tutur Ronald.

 

Melalui keberhasilan pelaksanaan PoC ini, Kemenperin optimistis kolaborasi antara pemerintah, penyedia teknologi, dan pelaku industri akan semakin mempercepat transformasi digital sektor manufaktur Indonesia. Implementasi teknologi Industri 4.0 yang semakin luas diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, produktivitas, serta daya saing industri nasional sehingga mampu mendukung tercapainya target pembangunan industri yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia dan Cili Perkuat Kerja Sama Ekonomi, IC-CEPA Dioptimalkan untuk Dongkrak Perdagangan

Penulis
Reta
-

Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu dengan Menteri Luar Negeri Cili José Francisco Pérez Mackenna di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, pada Senin, (20/7). Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama ekonomi kedua negara, terutama dengan mengoptimalkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Cili (Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement/IC-CEPA).

“Indonesia mengapresiasi penguatan hubungan perdagangan dengan Cili yang terus menunjukkan kemajuan positif dan menjanjikan. Indonesia dan Cili sudah memiliki perjanjian dagang IC-CEPA. Hal yang perlu kedua negara lakukan selanjutnya adalah mengoptimalkan perjanjian ini untuk meningkatkan nilai perdagangan sekaligus memperluas akses pasar kedua negara,” ujar Mendag Busan pascapertemuan.

Mendag Busan juga menekankan komitmen Indonesia dalam perjanjian IC-CEPA yang terus dirundingkan dan diimplementasikan bertahap. Indonesia telah mengimplementasikan perjanjian di sektor perdagangan barang pada 2019 dan sektor perdagangan jasa pada 2025. Indonesia dan Cili pun telah menandatangani pernyataan bersama tentang peluncuran perundingan sektor investasi pada 2024.

“Perundingan dan implementasi IC-CEPA kami lakukan bertahap berdasarkan prioritas. Kami harap, perundingan sektor investasi bisa diselesaikan secara intensif melalui serangkaian pertemuan virtual tahun ini. Kami harapkan hasil perundingan yang cepat, seimbang, dan berorientasi jangka panjang,” ujar Mendag Busan.

Mendag Busan menilai, perdagangan Indonesia dan Cili masih memiliki ruang untuk lebih diperluas. Untuk semakin mengoptimalkan perdagangan kedua negara, komunikasi yang erat antara pelaku usaha Indonesia dan Cili pun perlu semakin didukung. Mendag Busan pun mengusulkan pembentukan forum pelaku usaha yang mempertemukan investor, eksportir, dan importir dari kedua negara.

“Perlu ada pendekatan antara pelaku usaha (business-to-business/B2B) Indonesia dan Cili, misalnya melalui konsil bisnis (business council). Interaksi pelaku usaha Indonesia dan Cili akan semakin mempercepat peningkatan perdagangan kedua negara,” ujar Mendag Busan.

Di sisi lain, Menteri José menyampaikan optimismenya terhadap nilai perdagangan Indonesia dan Cili yang dapat terus ditingkatkan. Misalnya, di sektor pendidikan teknik dan farmasi. Selain itu, juga ada kesempatan untuk bersama-sama mengembangkan teknologi hijau.

Menteri José juga menyampaikan dukungan Cili terhadap aksesi Indonesia ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) dan ke Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Sementara itu, Cili mengharapkan dukungan Indonesia terhadap aksesi Cili ke Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Sekilas Perdagangan Indonesia-Cili

Cili menempati posisi ke-46 sebagai negara tujuan ekspor Indonesia dan posisi ke-65 sebagai negara asal impor Indonesia. Sepanjang Januari–Mei 2026, total perdagangan Indonesia dengan Cili tercatat sebesar USD 226,2 juta. Ekspor Indonesia ke Cili tercatat sebesar USD 179,1 juta, kemudian impor Indonesia dari Cili sebesar USD 47,1 juta. Indonesia surplus USD 132,1 juta terhadap Cili.

Sementara itu, pada 2025, total perdagangan Indonesia dengan Cili tercatat sebesar USD 535,5 juta, dengan ekspor Indonesia ke Cili sebesar USD 441,5 juta dan impor Indonesia dari Cili sebesar USD 94,0 juta. Indonesia surplus terhadap Cili sebesar USD 347,5 juta.

Sejumlah produk ekspor utama Indonesia ke Cili, yakni mobil dan kendaraan bermotor lainnya, pupuk mineral atau kimia, serta beragam jenis alas kaki. Kemudian, untuk produk yang diimpor Indonesia dari Cili, yakni ikan beku, bubur kayu kimia, pupuk mineral dan kimia, pati, dan anggur.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

HUT ke-344 Bandar Lampung Jadi Momentum Penguatan Ekonomi dan UMKM

Penulis
Reta
-

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-344 Kota Bandar Lampung sebagai momentum untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini salah satunya dapat dilakukan melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Ajakan tersebut disampaikan Tomsi saat membuka Bandar Lampung Expo 2026 di Gedung Graha Mandala Alam, Kota Bandar Lampung, Lampung, Jumat (17/7/2026).

Tomsi mengatakan, Bandar Lampung menunjukkan perkembangan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,72 persen atau berada di atas rata-rata nasional. Selain itu, Kota Bandar Lampung juga meraih berbagai penghargaan, termasuk di bidang pengembangan UMKM.

“Melalui momentum hari ulang tahun ke-344 ini marilah kita memperkuat komitmen bersama menjadikan Bandar Lampung sebagai kota yang pertumbuhan ekonominya kuat,” ujarnya.

Menurut Tomsi, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya tercermin dari capaian indikator statistik, tetapi juga harus dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, penyelenggaraan Bandar Lampung Expo menjadi sarana untuk memperlihatkan hasil pembinaan terhadap pelaku UMKM sekaligus mendorong peningkatan daya saing produk lokal.

“Kalau dari angka-angka mungkin itu hanya sekadar angka-angka, tapi dari hasilnya bisa kita lihat bersama dalam beberapa hari kita lihat bagaimana kemajuan-kemajuan UMKM kita,” katanya.

Ia menambahkan, sejumlah indikator juga menunjukkan tren yang positif, seperti meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor dan menurunnya tingkat pengangguran. Menurutnya, capaian tersebut menjadi gambaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi daerah.

“Dengan kekompakan kita, dengan kebersamaan kita, maka kemajuan ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, Tomsi juga menyampaikan harapannya agar Kota Bandar Lampung terus berkembang menjadi kota yang maju, mandiri, inovatif, tangguh, berbudaya, dan sejahtera. Ia juga berharap Bandar Lampung Expo 2026 berlangsung aman, tertib, lancar, serta memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Turut hadir Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, Wakil Wali Kota Bandar Lampung Deddy Amarullah, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung, serta pejabat terkait lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenhaj Gelar Entry Program ASN 2026, 261 Pegawai Resmi Siap Bergabung

Penulis
Reta
-

Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menyelenggarakan Entry Program ASN Hasil Seleksi Mutasi ASN Karier Tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat, Senin (20/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Pimpinan Tinggi Madya, Staf Ahli Menteri, Staf Khusus Kemenhaj, Tenaga Ahli Kemenhaj, Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kemenhaj, serta jajaran Direktorat Pembinaan Mental TNI Angkatan Darat.

Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah RI Teguh Dwi Nugroho mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia Kemenhaj.

“Entry Program dilaksanakan sebagai rangkaian proses seleksi mutasi pegawai dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah ke Kementerian Haji dan Umrah guna memenuhi kebutuhan SDM yang profesional, berintegritas, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan,” ujar Teguh.

Menurutnya, proses Seleksi Mutasi ASN Karier Tahun 2026 telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Seleksi tersebut diikuti 1.772 PNS dan menghasilkan 261 pegawai yang dinyatakan lolos.

“Berdasarkan informasi dari BKN, seleksi ASN Karier Kemenhaj merupakan seleksi mutasi PNS terbesar yang pernah diselenggarakan oleh BKN,” katanya.

Setelah dilakukan konfirmasi ulang melalui aplikasi MyASN BKN, sebanyak 261 pegawai menyatakan komitmen bergabung dengan Kemenhaj, sedangkan delapan pegawai membatalkan proses perpindahan dengan alasan yang mayoritas berkaitan dengan keluarga.

“Konfirmasi ulang dilakukan sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Pindah Instansi oleh BKN untuk memastikan komitmen para pegawai bergabung dengan Kementerian Haji dan Umrah,” jelas Teguh.

Dari 261 pegawai tersebut, sebanyak 220 orang berasal dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Sebanyak 41 orang lainnya berasal dari sejumlah kementerian dan lembaga. Dua pegawai berhalangan mengikuti kegiatan dan akan diikutsertakan dalam Entry Program berikutnya.

Teguh menjelaskan, kegiatan ini diarahkan untuk mempercepat proses adaptasi pegawai sekaligus memperkuat pemahaman terhadap organisasi.

“Entry Program diperlukan untuk mempercepat adaptasi, memperkuat pemahaman terhadap visi, misi, tugas dan fungsi organisasi, serta menanamkan komitmen integritas sebagai ASN Kementerian Haji dan Umrah,” ujarnya.

Para peserta memperoleh materi kedisiplinan dan penguatan integritas dari jajaran TNI Angkatan Darat, pembekalan tugas dan fungsi Kemenhaj, serta materi psikologi dan motivasi spiritual.

“Melalui pembekalan ini, kami berharap para peserta dapat segera menyesuaikan diri, memahami tanggung jawabnya, dan memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah,” tandas Teguh.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

WIBAWA Grow Day 2026: Kementerian UMKM Ajak Mahasiswa Berani Mulai dan Siap Bertumbuh

Penulis
Reta
-

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperkuat kapasitas wirausaha muda agar menjadi pelaku usaha yang produktif, inovatif, dan mampu menciptakan lapangan kerja sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan program kolaboratif PRO-KESRA Produktif dalam kegiatan Wirausaha Muda Mahasiswa (WIBAWA) Grow Day 2026 bertajuk Berani Mulai, Siap Bertumbuh.

“Perguruan tinggi tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang siap bekerja. Kampus juga harus menjadi tempat lahirnya inovator, pengusaha, dan pencipta lapangan kerja. Tidak semua lulusan harus menjadi pengusaha, namun setiap lulusan wajib memiliki pola pikir kewirausahaan, yakni peka melihat masalah, berani mengambil risiko secara terukur, mampu menghadirkan solusi, serta menciptakan nilai bagi masyarakat,” ujar Riza di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Sabtu (18/7).

Riza menegaskan Kementerian UMKM hadir untuk memastikan setiap gagasan kewirausahaan tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi mampu diuji di pasar, menghasilkan produk yang menjawab kebutuhan konsumen, menerapkan tata kelola keuangan yang disiplin, serta membangun kepercayaan pasar secara berkelanjutan.

“Ide yang baik belum tentu menjadi bisnis yang baik. Ide harus diuji, produk harus menjawab kebutuhan, pasar harus dipahami, keuangan harus dicatat, dan usaha harus terus diperbaiki,” katanya.

Menurut Riza, penyelenggaraan WIBAWA Grow Day 2026 merupakan langkah konkret Kementerian UMKM dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Regulasi tersebut menjadi pedoman penguatan ekosistem kewirausahaan nasional melalui kolaborasi antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, serta berbagai pemangku kepentingan.

“Kebijakan besar ini diarahkan untuk mempercepat peningkatan rasio kewirausahaan nasional menjadi 3,6 persen pada tahun 2029 dan mencapai target optimistis 8 persen pada tahun 2045,” ujarnya.

Sebagai bagian dari keberlanjutan program, seluruh rangkaian PRO-KESRA Produktif diintegrasikan dengan SAPA UMKM, platform layanan terpadu milik Kementerian UMKM yang memberikan akses berbagai layanan pengembangan usaha bagi wirausaha. Riza berharap sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi melalui program ini dapat menjadi inspirasi bagi kampus-kampus lain di Indonesia untuk melahirkan lebih banyak wirausaha muda yang tangguh, inovatif, dan berdaya saing.

“Keberhasilan wirausaha masa depan dibangun melalui keberanian mengambil langkah pertama, kedisiplinan menguji pasar, serta kemauan untuk terus belajar dan bertumbuh melalui dukungan ekosistem yang disiapkan pemerintah,” ujar Riza.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Awas! Menutup Pelat Nomor Kendaraan Bisa Berujung Denda hingga Rp500 Ribu

Penulis
Reta
-

Masih ada pengendara yang sengaja menutupi atau memodifikasi pelat nomor kendaraan agar sulit dikenali. Padahal, tindakan tersebut melanggar aturan lalu lintas dan dapat menghambat proses identifikasi kendaraan, baik oleh petugas kepolisian maupun melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Dikutip dari website resmi Korlantas Polri https://korlantas.polri.go.id/, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) merupakan identitas resmi yang wajib terpasang pada setiap kendaraan dan harus dapat terlihat dengan jelas saat digunakan di jalan raya. Keberadaan TNKB menjadi bagian penting dalam mendukung pengawasan lalu lintas, penegakan hukum, serta identifikasi kendaraan apabila terjadi pelanggaran maupun kecelakaan.

Karena itu, setiap pemilik kendaraan dilarang melakukan tindakan yang dapat menyamarkan identitas kendaraan, seperti memasang penutup plat nomor, mengubah bentuk huruf atau angka, melipat plat, mengecat ulang sehingga sulit dibaca, hingga memasang aksesori yang menghalangi TNKB terlihat jelas.

Penggunaan penutup pelat nomor, mengubah bentuk tulisan, mengaburkan angka maupun huruf, atau melakukan upaya lain agar identitas kendaraan tidak terlihat dapat berpotensi mengganggu sistem pengawasan lalu lintas. Hal tersebut juga dapat menyulitkan aparat dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di jalan.

Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) disebutkan, pelat nomor kendaraan dilarang dimodifikasi dengan mengubah warna, bentuk, tulisan, ataupun atau tempelan lain seperti stiker.

Pengendara yang menggunakan pelat nomor tidak sesuai ketentuan dapat dikenakan sanksi tilang. Pelanggaran pelat nomor bisa dijerat Pasal 280 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berikut bunyi pasal itu:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.”

Karena itu, Korlantas Polri mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan kendaraan sesuai aturan dan tidak melakukan modifikasi yang dapat menghilangkan atau menyamarkan identitas kendaraan.

Kepatuhan memasang TNKB secara benar merupakan bagian dari budaya tertib berlalu lintas sekaligus bentuk tanggung jawab sebagai pengguna jalan. Dengan identitas kendaraan yang terlihat jelas, proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Masyarakat juga diharapkan selalu mematuhi seluruh aturan lalu lintas, bukan semata-mata untuk menghindari sanksi, tetapi demi menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas bagi seluruh pengguna jalan. Budaya tertib berlalu lintas dimulai dari kepatuhan terhadap hal-hal mendasar, termasuk memastikan TNKB kendaraan selalu terpasang dan dapat terbaca dengan jelas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bea Cukai dan Pemda Bersinergi Berantas Rokok Ilegal, Fokus pada Edukasi dan Pengawasan

Penulis
Reta
-

Bea Cukai melalui tiap-tiap unit vertikalnya menggencarkan sosialisasi aturan cukai sebagai bagian dari upaya menekan peredaran rokok ilegal. Kali ini, kegiatan sosialisasi diselenggarakan di empat wilayah, yaitu Kabupaten Barru, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, dan Kota Makassar.

Bea Cukai Parepare menjalin sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Barru untuk melaksanakan sosialisasi seputar pengenalan jenis dan modus peredaran rokok ilegal. Kegiatan dilaksanakan pada Rabu (15/07) di aula Kantor Camat Mallusetasi, Kabupaten Barru. Selain diseminasi peraturan di bidang cukai, kegiatan ini juga menjadi implementasi pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT).

Sementara itu, Bea Cukai Jagoi Babang melaksanakan kegiatan pemantauan harga transaksi pasar dan sosialisasi Gempur Rokok Ilegal kepada pemilik toko dan masyarakat di wilayah pengawasan Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Landak pada 27 s.d. 30 Juni 2026.

Kegiatan serupa juga dilaksanakan oleh Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan dalam kegiatan live talkshow Dialog Interaktif – Makassar Menyapa dengan tema “Rokok Ilegal, Kerugian Cukai dan Ancaman Kesehatan” bersama RRI Pro 1 Makassar di saluran 94,4 FM pada Kamis (16/07).

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, mengungkapkan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut merupakan bagian dari upaya Bea Cukai untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya peredaran rokok ilegal, baik dari sisi penerimaan negara maupun dampaknya bagi kelangsungan industri dalam negeri.

Budi menjelaskan bahwa rokok ilegal merupakan hasil tembakau yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai, seperti rokok tanpa dilekati pita cukai, rokok yang dilekati pita cukai palsu, rokok yang dilekati pita cukai bekas, atau rokok yang dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya.

“Peredaran rokok ilegal tidak hanya menyebabkan kerugian penerimaan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi industri hasil tembakau yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya,” ujar Budi.

Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., Pengamat Hukum Universitas Bosowa, menjelaskan bahwa rokok ilegal merupakan pelanggaran hukum yang tidak dapat dipandang sebagai persoalan administrasi semata, melainkan telah merugikan kepentingan negara dan masyarakat secara luas. Negara kehilangan potensi penerimaan dari sektor cukai yang seharusnya digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Di sisi lain, pelaku usaha yang mematuhi ketentuan menjadi dirugikan karena harus bersaing dengan produk ilegal yang dipasarkan dengan harga lebih murah.

Budi menegaskan bahwa Bea Cukai akan terus memperkuat pengawasan dan meningkatkan kegiatan edukasi kepada masyarakat guna mendukung pemberantasan rokok ilegal. “Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan lingkungan perdagangan yang tertib, mendukung penerimaan negara, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif peredaran barang kena cukai ilegal,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ratusan Seniman Meriahkan Pasar Raya Jawa Tengah 2026 di Taman Budaya Surakarta

Penulis
Reta
-

Ratusan karya seni multidisiplin ditampilkan dalam Gelaran Pasar Rakyat dan Budaya (Pasar Raya) Jawa Tengah 2026, yang resmi dibuka di Taman Budaya Jawa Tengah (TBJT), Kota Surakarta, Senin (20/7/2026). Di antaranya pentas seni pertunjukan dengan 61 penyaji seni lintas daerah, 24 group band, 100 karya seni lukis, 15 instalasi, dan tiga patung.

Gelaran itu juga menampilkan seni rakyat dan tradisional, terdiri dari sepuluh kelompok seni lesung, lima kelompok reog, dan lima kelompok barongsai, serta bazar UMKM sebanyak 50 stan produk lokal kreatif. Ada pula wahana permainan rakyat, yang menjadi daya tarik masyarakat untuk datang bersama keluarga mereka.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno menyatakan, acara itu sekaligus menjadi rangkaian peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah ke-81. Gelaran tersebut juga memberi kesempatan kepada para seniman untuk menampilkan karyanya.

“Harapannya bisa dilihat dan dinikmati masyarakat, sehingga muncul rasa cinta terhadap budaya. Karena kunci dari pelestarian adalah rasa cinta terhadap budaya itu sendiri,” ujar Sumarno, saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, pada pembukaan Pasar Raya Jawa Tengah 2026, pada Senin (20/7/2026) malam.

Dia mengatakan, sengaja memilih TBJT mengingat tempat itu dinilai sebagai rumah yang inklusif bagi seluruh seniman dan budayawan Jawa Tengah, untuk berlatih dan berekspresi. Diharapkan, keterlibatan masyarakat dapat memicu semangat bersama dalam menjaga seni tradisional, agar tidak punah ditelan zaman.

“Kami berharap masyarakat bisa hadir di sini, menikmati kekayaan budaya dan seni yang dimiliki Jawa Tengah. Mari kita lestarikan bersama-sama,” pungkasnya.

Sumarno menegaskan, karya para seniman di momentum Pasar Raya, ditampilkan secara lebih optimal dan terbuka bagi publik.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah, Hanung Triyono menambahkan, TBJT merupakan ruang hidup bagi kebudayaan dan ruang berekspresi bagi para seniman.

“Pasar Raya ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat kolaborasi lintas pihak. Apabila ekosistem budaya tumbuh, dampaknya akan jauh lebih luas bagi ekonomi dan kearifan lokal,” ujar Hanung.

Kepala Subbagian Umum Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah Jawa Tengah, Marlia Yulianti Rosyidah, menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Jateng dalam komitmennya memajukan kebudayaan melalui penyelenggaraan Pasar Raya 2026.

Marlia menambahkan, Kementerian Kebudayaan terus berkomitmen memperkuat ekosistem kebudayaan di Jateng melalui revitalisasi ruang budaya, dana Indonesia Raya, dan Fasilitas Pemajuan Kebudayaan (FKP).

Pada kesempatan yang sama, Marlia juga menyampaikan kabar gembira terkait penetapan 38 Warisan Budaya Takbenda (WBTB) asal Jawa Tengah, yang berhasil lolos pada tahapan penilaian tingkat nasional. Capaian tersebut diharapkan tidak berhenti pada penetapan status saja, melainkan terus dihidupkan, dipraktikkan, dan diwariskan kepada generasi penerus demi kesejahteraan masyarakat.

Apresiasi senada disampaikan warga Kota Surakarta, Rebecca Dian, yang mendatangi Pasar Raya 2026 bersama keluarga. Dia memberikan apresiasi atas penyelenggaraan gelaran tersebut, karana wahananya sangat nyaman untuk pengunjung.

“Permainan anak-anaknya keren dan tempatnya bersih. Yang penting itu areanya bersih. Kalau buat anak-anak jadi nyaman,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Groundbreaking Peternakan Terpadu 30 Ribu Ekor di Brebes, Jateng Bidik Swasembada Susu

Penulis
Reta
-

Satu unit peternakan sapi perah terpadu berskala besar dengan kapasitas mencapai 30 ribu ekor, mulai dibangun di Desa Karangbale, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Pembangunan yang dilakukan PT Global Dairi Bersama itu ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking), Senin (20/7/2026).

Peletakan batu pertama dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, dan CEO Saviora Group Ihsan Mulia Putri.

Peternakan terpadu di lahan 710 hektare tersebut akan diisi sekitar 30.000 ekor sapi perah, lengkap dengan pengolahan susu, pengolahan limbah kotoran menjadi biogas dan pupuk, serta sentra pakan ternak. Diperkirakan nilai investasi peternakan sapi perah terpadu tersebut mencapai Rp1,2 triliun.

“Ini merupakan peternakan dan pabrik susu terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara. Jadi Jawa Tengah akan lebih swasembada pangan terkait dengan produksi susu. Apalagi didukung juga oleh Menteri Pertanian,” kata Gubernur Ahmad Luthfi, seusai acara.

Melalui investasi itu, lanjut dia, akan mendukung Jawa Tengah sebagai pusat industri persusuan nasional. Saat ini populasi sapi perah di Jawa Tengah sekitar 77.566 ekor, dengan produksi susu sekitar 78.465 ton per tahun. Sementara kebutuhan susu di Jawa Tengah mencapai sekitar 94.730 ton per tahun.

Luthfi yakin, produksi susu dari peternakan tersebut akan menutup kebutuhan susu di Jawa Tengah dan nasional.

“Kebutuhan di Jawa Tengah jelas akan sangat tercukupi dengan adanya investasi ini. Jadi selama ini kita masih membutuhkan susu hampir sekitar 22 ribu ton per tahun, itu masih kita ambil dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri, sudah berlebih-lebih kita untuk kebutuhan susunya,” jelasnya.

Lebih dari itu, keberadaan PT Global Dairi Bersama tersebut juga dapat mengembangkan investasi wilayah Jawa Tengah. Apalagi, selama ini Jateng menjadi daerah yang banyak dilirik investor, mengingat  kondusivitas wilayah, perizinan mudah, dan tenaga kerja kompetitif.

“Jadi, Jawa Tengah sekarang sedang menjadi pusatnya investasi. Baik itu industri padat karya maupun padat modal. Nah, (peternakan) ini termasuk padat modal, satu sisi mengembangkan investasi yang besar sekali, sisi lainnya memberdayakan masyarakat sekitar,” beber gubernur.

Sementara, CEO Saviora Group, Ihsan Mulia Putri mengatakan, groundbreaking dan pendirian PT Global Dairi Bersama, merupakan komitmen untuk mendukung upaya pemerintah terkait swasembada susu nasional.

Dia optimistis peternakan sapi perah terpadu tersebut, akan melahirkan ekosistem industri susu yang mandiri dan kompetitif. Selain itu juga menciptakan pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif di wilayah pedesaan Jawa Tengah.

“Kami memilih Brebes di Jawa Tengah, karena melihat potensi agraris yang luar biasa, dan etos kerja masyarakatnya yang tinggi, serta dukungan dari Gubernur dan Bupati yang positif,” ujar Ihsan.

Menurut dia, dari 30.000 ekor sapi perah yang ada di peternakan tersebut akan menghasilkan sekitar 180.000 ton susu segar per tahun. Jumlah tersebut akan mengangkat peringkat Jawa Tengah menjadi daerah produsen susu terbesar kedua nasional.

“(Sebanyak) 30.000 ekor sapi itu berarti menambah 32% populasi sapi perah di Jawa Tengah, kemudian kenaikan produksi susu segar sekitar 18-20%,” katanya.

Dalam praktiknya, PT Global Dairi Bersama nanti akan menjalin kemitraan dengan petani atau peternak di sekitarnya. Ada tiga bentuk kemitraan, yaitu kemitraan sapi pejantan yang akan dijadikan sapi pedaging, kemitraan sapi perah yang menghasilkan di bawah 15 liter susu per hari untuk dikelola masyarakat dan dijual ke peternakan, kemudian kemitraan untuk produksi pakan.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, kebutuhan susu nasional terus melonjak seiring dengan meningkatnya kebutuhan pemenuhan gizi masyarakat.

Pihaknya juga mendorong Jawa Tengah agar bisa swasembada pangan terutama susu, untuk memenuhi kebutuhan nasional. Melihat pola yang dilakukan oleh PT Global Dairi Bersama, dia yakin Jawa Tengah bahkan Indonesia akan segera memenuhi target swasembada susu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...127128129...4,862Halaman 128 dari 4,862