Beranda blog Halaman 1231

Catat! Pelunasan Biaya Haji Reguler Dibuka 14 Februari 2025

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag segera membuka tahap pelunasan biaya haji bagi jemaah reguler 1446 H/2025 H. Tahap ini dibuka menyusul terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 Hijriah/2025 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat sudah terbit. Keppres Nomor 6 tahun 2025 ini ditandatangani Presiden pada 12 Februari 2025.

“Pelunasan Bipih jemaah haji reguler 1446 H mulai 14 Februari – 14 Maret 2025,” ujar Dirjen PHU Hilman Latief di Jakarta, Kamis (13/2/2025).

“Jemaah haji sudah membayar setoran awal sebesar Rp25juta. Rata-rata dari mereka juga mendapat nilai manfaat yang masuk melalui virtual account sekitar Rp2 jutaan. Sehingga mereka dalam proses pelunasan nanti tinggal membayar selisihnya,” sambung Hilman.

Keppres Biaya Haji

Keppres Nomor 6 tahun 2025 ditandatangani Presiden pada 12 Februari 2025. Keppres ini mengatur Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) per embarkasi.

“Ketentuan biaya ini berlaku bagi jemaah haji, Petugas Haji Daerah (PHD), dan Pembimbing Kelompok Bimbingan lbadah Haji dan Umrah (KBIHU),” ujar Dirjen PHU Hilman Latief.

Berikut Besaran Bipih Jemaah Haji:
a. Embarkasi Aceh sebesar Rp46.922.333,00
b. Embarkasi Medan sebesar Rp47.976.531,00
c. Embarkasi Batam sebesar Rp54.331.751,00
d. Embarkasi Padang sebesar Rp51.781.751,00
e. Embarkasi Palembang sebesar Rp54.411.751,00

f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi) sebesar Rp58.875.751,00
g. Embarkasi Solo sebesar Rp55.478.501,00
h. Embarkasi Surabaya sebesar Rp60.955.751,00
i. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp57.235.421,00
j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp59.331.751,00

k. Embarkasi Makassar sebesar Rp57.670.921,00
l. Embarkasi Lombok sebesar Rp56.764.801,00
m. Embarkasi Kertajati sebesar Rp58.875.751,00

“Besaran Bipih jemaah haji ini dipergunakan untuk biaya: penerbangan haji, sebagian biaya akomodasi di Makkah, dan sebagian biaya akomodasi di Madinah, biaya hidup (living cost),” papar Hilman.

Berikut besaran Bipih PHD dan Pembimbing KBIHU:
a. Embarkasi Aceh sebesar Rp80.900.841,00
b. Embarkasi Medan sebesar Rp81.955.039,00
c. Embarkasi Batam sebesar Rp88.310.259,00
d. Embarkasi Padang sebesar Rp85.760.259,00
e. Embarkasi Palembang sebesar Rp88.390.259,00

f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi) sebesar Rp92.854.259,00
g. Embarkasi Solo sebesar Rp89.457.009,00
h. Embarkasi Surabaya sebesar Rp94.934.259,00
i. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp91.213.929,00
j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp93.310.259,00

k. Embarkasi Makassar sebesar Rp91.649.429,00
l. Embarkasi Lombok sebesar Rp90.743.309,00
m. Embarkasi Kertajati sebesar Rp92.854.259,00

Bipih PHD dan KBIHU ini dipergunakan untuk biaya penerbangan; akomodasi; konsumsi; transportasi; pelayanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina; pelindungan; pelayanan di embarkasi atau debarkasi; pelayanan keimigrasian; premi asuransi dan pelindungan lainnya; dokumen perjalanan; biaya hidup (living cost); pembinaan jemaah haji di tanah air dan Arab Saudi; pelayanan umum di dalam negeri dan Arab Saudi; dan pengelolaan BPIH

Keppres juga mengatur tentang Besaran BPIH Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi yang bersumber dari Nilai Manfaat yang digunakan untuk membayar selisih BPIH dengan besaran Bipih sebesar Rp6.831.820.756.658,34. Sementara Nilai Manfaat untuk Jemaah Haji Khusus sebesar Rp9.490.138.000,00.

Jemaah Berhak Lunas

Direktur Layanan Haji Dalam Negeri pada Ditjen PHU, Muhammad Zain menjelaskan, pihaknya telah merilis daftar nama jemaah haji reguler yang masuk alokasi kuota tahun 1446 H/2025 M. Daftar nama itu tertuang dalam Surat No B -04045/DJ/Dt.II.II.1/HJ.00/02/2025 tentang Daftar Nama Jemaah Haji Reguler Masuk Alokasi Kuota Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi.

“Surat ini kami tujukan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi seluruh Indonesia dan Pimpinan Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih untuk disosialisasikan,” sebut Muhammad Zain.

Daftar nama Jemaah Haji Reguler yang masuk dalam alokasi kuota haji tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi dengan kriteria sebagai berikut:

a. Jemaah haji masuk alokasi kuota keberangkatan pada musim haji tahun berjalan dengan ketentuan:
1) Berstatus aktif;
2) Berusia paling rendah 18 tahun;
3) Belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah pernah menunaikan ibadah haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir pada tahun 1436 Hijriah/2015 Masehi kecuali pembimbing KBIHU bersertifikat.

b. Prioritas Jemaah Haji Reguler lanjut usia yang ditentukan:
1) Secara sistem berdasarkan urutan usia tertua di masing-masing provinsi;
2) Terdaftar sebagai Jemaah haji paling sedikit 5 tahun atau telah terdaftar sebagai Jemaah haji sebelum tanggal 3 Mei 2020.

Daftar nama tersebut dapat diakses melalui link sebagai berikut: https://drive.google.com/drive/folders/1X9JtECyQJiME0VQ2DX4Nm-YhaTJiAWMo

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

BNN Ubah Daerah Rentan Narkoba di Batam Jadi Wisata Kampung Kopi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kepala BNN RI Marthinus Hukom, bersama seluruh perangkat pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) meresmikan “Dunia Kopi Kampung Madani Bersih Narkoba (Bersinar)” yang terletak di Kelurahan Muka Kuning, Batam, Kepri, Kamis, (13/2). Peresmian Dunia Kopi Kampung Madani Bersinar merupakan kelanjutan dari pencanangan Kelurahan Muka Kuning sebagai Kelurahan Bersinar pada Juli 2024 silam.

Kopi merupakan salah satu komoditi unggulan Indonesia yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Meningkatnya minat masyarakat terhadap konsumsi kopi lokal menjadikan sektor ini terus dikembangkan guna mendukung pertumbuhan dan daya saing masyarakat.

Melihat peluang tersebut, BNN RI melakukan intervensi program pemberdayaan alternatif bagi masyarakat kawasan rentan melalu industri kopi. Upaya ini dilakukan dengan menerapkan program kewirausahaan Gerobak Dunia Kopi oleh BNN Provinsi Kepulauan Riau.

Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, serta pihak swasta, yakni Biznet, Kawasan Industri Panbil, dan Kawasan Industri Batamindo, memperkuat upaya BNN menjadikan Kampung Madani sebagai kawasan yang produktif dan mandiri. Program ini membuka peluang bagi masyarakat rentan penyalahgunaan narkotika untuk meningkatkan produktivitas melalu wirausaha.

Pada launching Dunia Kopi Kampung Madani Bersinar, Kepala BNN RI secara simbolis menyerahkan Paket Wirausaha Gerobak Dunia Kopi kepada 7 orang warga dan Paket Ketahananan Keluarga kepada 1 orang warga. Pemanfaatan perkembangan industri kopi menjadi strategi awal dari intervensi berkelanjutan yang diharapkan mampu memulihkan citra salah satu lokasi di Kelurahan Muka Kuning yang kini menamai dirinya sebagai Kampung Madani.

Kawasan rawan narkotika yang bertransformasi menjadi kawasan wirausaha edukatif ini menjadi bukti nyata upaya pemerintah serta masyarakat dalam memperbaiki struktur sosial dan ekonomi. Wilayah yang sebelumnya dikenal sebagai Kampung Aceh menjadi saksi kekuatan tekad masyarakat Kampung Madani untuk lepas dari stigma negatif yang menyelimutinya.

Pemberian dukungan paket wirausaha Gerobak Dunia Kopi Kampung Madani Bersinar kepada masyarakat merupakan wujud kehadiran negara dalam menangani permasalahan sosial melalui kolaborasi lintas sektor. Melalui kegiatan ini, BNN mengajak seluruh masyarakat Kampung Madani untuk turut serta dalam menjaga lingkungan dari pengaruh negatif narkoba.

Dengan diresmikannya Dunia Kopi Kampung Madani Bersinar, diharapkan kampung ini dapat menjadi contoh bagi wilayah lain dalam upaya rehabilitasi sosial dan ekonomi. Semangat kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat diyakini mampu menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Gandeng Muslimat NU, Mendes Yandri: Wadah Utama Penggerak Pemberdayaan Masyarakat Desa

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto mengungkapkan bahwa Muslimat adalah organisasi badan otonom dari Jam’iyah Nahdlatul Ulama (NU) yang fokus terhadap isu-isu penting, salah satunya pemberdayan masyarakat desa.

Menurutnya, keberadaan Muslimat menjadi wadah penting dalam menggerakkan pemberdayaan masyarakat dalam kesetaraan gender, keadilan sosial, dan pembangunan berkualitas yang berkelanjutan.

“Muslimat Nahdhatul Ulama memiliki peran strategis dalam pembangunan desa dan pemberdayaan perempuan. Muslimat Nahdlatul Ulama telah menjadi perisai sekaligus nahkoda dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat desa,” jelas mantan Wakil Ketua MPR RI ini didampingi Istri, Ratu Rachmatu Zakiyah, saat hadir memberi arahan dalam agenda Kongres ke XVIII Muslimat NU, yang digelar di Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (13/2/25).

Lebih lanjut, Mendes Yandri juga menjelaskan bahwa sinergitas antara Kemendes dengan Muslimat penting dalam pemberdayaan perempuan, khususnya di sektor pembangunan sosial dan ekonomi. Kendati pemberdayaan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi perempuan itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan dan berkelanjutan.

Selain itu, lanjut Mendes Yandri, pemberdayaan perempuan juga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Sebab perempuan diklaim memiliki kemampuan yang baik terhadap kualitas pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian di dalam rumah tangga.

“Karenanya, sinergi antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama Muslimat NU adalah Jembatan yang Kokoh untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Mendes Yandri.

Mendes Yandri juga menegaskan bahwa partisipasi perempuan dalam pembangunan desa, kepeloporan perempuan untuk ketahanan pangan tetap harus berada di ruang budaya desa, dengan menghormati hasil cipta warga desa yang telah diwariskan turun temurun.

Ia juga berharap agar pemerintah desa harus mengakomodasi kepentingan masyarakat dan tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan gender serta marginalisasi di desa. Sebab peran perempuan sangat penting bagi pembangunan desa, dan bukan hanya sekedar pelengkap saja.

“Desa membutuhkan perhatian utama bagi kita semua dalam meningkatkan kualitas ekonomi desa, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, melalui MoU ini, kita berharap dapat Bersama-sama Membangun Desa yang lebih Maju, Mandiri, dan Sejahtera,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Mendes Yandri juga melakukan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman bersama Ketua Umum Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa. MoU tersebut demi menyelaraskan langkah strategis Kemendes PDT bersama Muslimat NU khususnya dalam pemberdayaan SDM di tingkat desa dan daerah tertinggal.

Dalam kesempatan yang sama itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi turut memberi sambutan dalam agenda tersebut. Sementara Mendes PDT didampingi Dirjen PEID Kemendes PDT Tabrani, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro, Kepala BPI Mulyadin Malik, Staff Khusus Menteri, M. Afif Zamroni.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Wali Kota Eri Minta Camat hingga Kepala PD Selesaikan Update Data Warga Miskin

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan pengarahan kepada seluruh perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Selasa, (11/2/2025). Kali ini, Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan pengarahan terkait update pendataan warga miskin hingga proposal visi-misi.

Wali Kota Eri meminta kepada seluruh jajarannya di lingkungan Pemkot Surabaya untuk segera melengkapi data warga miskin. Selain itu, ia juga berpesan, agar jajaran camat, lurah, hingga Kepala PD untuk melibatkan rakyat sejahtera dalam membantu warga miskin di Surabaya.

“Peran serta masyarakat itu besar, bagaimana masyarakat bisa ikut membangun bersama dengan pemerintah kota. Kalau pemerintah kota berjalan sendiri, tanpa ada dukungan dari masyarakat, itu akan menjadi sia-sia,” kata Wali Kota Eri saat pengarahan di Graha Sawunggaling.

Baca juga: Wali Kota Surabaya Tinjau Pengerjaan Tunnel TIJ-KBS: 10 Hari Lagi Selesai

Tidak hanya meminta untuk melakukan pendataan warga miskin, Wali Kota Eri juga ingin jajarannya juga mendata masyarakat sejahtera yang ada di Surabaya. Ia meminta kepada seluruh jajarannya untuk segera melengkapi data tersebut pada akhir Februari 2025.

“Karena nanti (data) itu lah yang akan bisa menentukan prioritas anggaran kita di tahun 2025. Tidak ada toleransi lagi, maka itu saya minta Februari ini harus selesai, karena saya sudah minta sejak tahun lalu,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Wali Kota Eri mengingatkan kembali kepada seluruh jajarannya camat, lurah, hingga kepala PD di lingkungan pemkot untuk segera mengumpulkan proposal yang berisi visi-misi pembangunan ke depan. Tak hanya itu, ia menegaskan kepada seluruh camat, lurah, hingga kepala PD untuk menyampaikan pesan ini kepada seluruh pejabat struktural di masing-masing kecamatan, kelurahan, maupun dinas.

Wali kota Surabaya yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu meminta agar seluruh pejabat pemkot memaparkan proposalnya. “Seluruh pejabat struktural yang ada di masing-masing PD, baik lurah, camat, kepala dinas dan kepala bagian, maupun staf ahli, asisten, sekda. Semuanya membuat proposal untuk dirinya masing-masing, dan jabatan sesuai dengan janjinya yang akan dilakukan dan diberikan kepada masyarakat dan pemerintah kota,” pesan Cak Eri.

Cak Eri menegaskan, proposal visi-misi tersebut akan menentukan jabatan masing-masing pejabat struktural di lingkungan Pemkot Surabaya. Jika ada yang tidak membuat proposal, maka jabatan tersebut bisa dialihkan ke pejabat yang mengajukan proposal, jika dinilai sesuai dengan visi-misi pembangunan lima tahun ke depan.

“Kalau ada struktural yang tidak membuat itu (proposal), ya silahkan. Tapi kalau ternyata ada yang mendaftar di sana, jangan salahkan saya panjenengan saya ganti dengan orang yang mengajukan proposal di tempat panjenengan tempati,” tegasnya.

Cak Eri menyampaikan, penyerahan proposal visi-misi tersebut maksimal terkumpul pada Sabtu akhir pekan ini. Setelah semuanya terkumpul, maka akan dilakukan penilaian yang disaksikan secara langsung oleh tim penilai dari perguruan tinggi.

Dirinya menambahkan, sejauh ini sudah ada beberapa proposal yang terkumpul. Namun, ternyata sejumlah proposal yang sudah terkumpul itu tidak dilengkapi dengan target output dan outcome yang jelas.

“Makanya saya kan bilang, semua PD itu harus tahu data dasar, misal target tidak ada parkir liar kemudian di tahun berikutnya itu diterapkan sesuai target tersebut. Jadi itu nanti akan bisa menjadi penilaian yang terukur,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mengenal Pasukan Berkuda yang Sukses Kawal Kunjungan Presiden Erdogan di Istana Bogor

Penulis
Syifa
-

Pasukan berkuda terlihat dalam pengamanan kunjungan kenegaraan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, ke Istana Kepresidenan Bogor pada Rabu (12/2/2025).

Beratribut dominan merah, mereka berjajar rapi untuk menjadi bagian dalam pengamanan protokoler Presiden Erdogan.

Ternyata, pasukan berkuda ini bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Tepatnya, Direktorat Polisi Satwa (Polsatwa) Korps Sabhara Baharkam.

Sebanyak 14 ekor kuda dikerahkan dalam tugas ini sebagai bagian dari pengamanan dan prosesi penyambutan resmi. Pasukan berkuda berbaris rapi mengawal jalannya acara, menambah unsur kehormatan dalam rangkaian kunjungan kenegaraan tersebut.

Pasukan berkuda Direktorat Polsatwa memiliki peran penting dalam pengamanan acara kenegaraan, terutama dalam pengawalan protokoler dan pengamanan di area terbuka. Dengan keterlibatan mereka, diharapkan jalannya acara berlangsung aman, tertib, dan sesuai dengan standar protokoler kenegaraan.

Kunjungan Presiden Erdogan ke Indonesia ini bertujuan untuk mempererat hubungan bilateral antara kedua negara, terutama dalam bidang ekonomi, pertahanan, dan kebudayaan. Prosesi penyambutan di Istana Bogor berlangsung khidmat dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran pemerintahan Indonesia.

Kunjungan ini juga diwarnai dengan upacara kenegaraan, sesi pertemuan bilateral, serta pernyataan pers bersama antara kedua kepala negara. Setelah rangkaian acara di Istana Bogor, Presiden Erdoğan dijadwalkan melanjutkan agendanya di Jakarta untuk membahas kerja sama strategis lebih lanjut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Polri Gerak Cepat Evakuasi Korban Banjir di Empat Kelurahan Kota Makassar

Penulis
Syifa
-

Polri bergerak cepat melakukan evakuasi korban banjir di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (12/2/2025). Curah hujan yang tinggi mengakibatkan empat kelurahan di Kecamatan Manggala terendam air setinggi dada orang dewasa.

Polri menerjukan dua tim Search and Rescue (SAR) Batalyon Pelopor Polda Sulsel melakukan evakuasi korban banjir di Kelurahan Manggala, Kelurahan Katimbang, Kelurahan Tamangapa dan Kelurahan Mangasa.

“Sabrimobda Polda Sulawesi Selatan bergerak membantu proses evakuasi korban bajir yang merendam sebanyak 200 rumah dan 1.070 jiwa dengan 290 KK yang terjebak banjir,” kata Kapolrestabes Makassar dalam keterangan tertulis, Rabu (12/2).

Kombespol Arya mengatakan, personel Polri bersama stakeholder terkait sejak Selasa malam hingga Rabu hari ini, terus melakukan evakuasi warga menggunakan perahu karet dan peralatan seadanya. Alhasil sebanyak 50 orang yang terdampak terdiri dari tujuh lansia, 29 orang dewasa dan 14 anak-anak berhasil dievakuasi ke tempat lokasi pengungsian.

Arya mengintruksikan agar proses evakuasi dan penanganan banjir di Kota Makassar semaksimal mungkin. Arya berterimakasih atas upaya dan sinergi stakeholder terkait, segenap personel Polri dalam menyelamatkan korban yang terjebak banjir ke lokasi pengungsian.

“Bantu korban banjir semaksimal mungkin, dirikan mobil dapur lapangan di lokasi pengungsian agar pasokan pangan ke korban bencana tercukupi. Tentunya saya mengapresiasi kepada seluruh personel yang membantu proses evakuasi,” ujarnya.

Kapolrestabes Makassar Kombes Arya Perdana Bersama pejabat Utama Polrestabes meninjau tempat lokasi banjir di Kecamatan Manggala. Dengan menggunakan perahu karet menyusuri wilayah banjir yang mencapai 2 meter.

Perwira melati tiga itu beserta rombongan menyapa warga korban banjir yang mengungsi di Masjid Al-Muttaqin. Sebagai bentuk kepedulian terhadap warganya, Kapolrestabes memberika beberapa paket sembako.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mentan Amran dan Mentan Turki Sepakat Tingkatkan Kerjasama Ekspor Komoditas Pertanian

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertanian. Penandatanganan ini dilakukan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Pertanian dan Kehutanan Republik Turki, İbrahim Yumaklı, sebagai langkah strategis mendorong ekspor berbagai komoditas pertanian unggulan kedua negara.

Melalui MoU ini, kedua negara sepakat memperkuat kerja sama di berbagai sektor pertanian, termasuk produksi tanaman, perlindungan tanaman, peternakan, kesehatan hewan, serta pengolahan pangan dan pakan. Komoditas yang menjadi fokus kerja sama ekspor meliputi kopi, kelapa sawit, karet, rempah-rempah (seperti lada, pala, dan kayu manis), teh, kakao, buah tropis (seperti mangga, nanas, dan pisang), serta produk peternakan seperti unggas dan daging olahan dari Indonesia. Sementara itu, gandum menjadi salah satu komoditas utama yang akan diekspor dari Turki ke Indonesia untuk mendukung kebutuhan pangan nasional.

“Kerja sama ini membuka peluang besar bagi peningkatan ekspor komoditas pertanian Indonesia ke Turki, seiring dengan meningkatnya permintaan pasar internasional terhadap produk-produk pertanian berkualitas dari Indonesia,” ujar Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, dalam keterangan resminya.

Selain mendorong ekspor, kerja sama ini juga mencakup pengembangan teknologi pertanian, pertukaran informasi, pelatihan teknis, penelitian bersama, serta penerapan pertanian cerdas berbasis digital (smart agriculture). Kedua negara juga sepakat membentuk Komite Pengarah untuk memantau pelaksanaan kerja sama secara efektif dan berkelanjutan.

“Turki merupakan mitra strategis Indonesia di kawasan Eropa dan Asia Barat. Melalui kemitraan ini, kita berharap dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian Indonesia di pasar global,” tambah Andi Amran Sulaiman.

Selain itu Mentan Amran menyampaikan bahwa kerja sama ini akan membuka peluang baru bagi kedua negara dalam memperkuat ketahanan pangan dan pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan.

MoU ini berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak. Langkah ini diharapkan menjadi pendorong utama dalam memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia dan Turki di kancah internasional.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan menyaksikan secara langsung Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Pertanian dan Kehutanan İbrahim Yumakli menandatangani Memorandum of Understanding kerja sama kedua negara di Istana Bogor, Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/2/2025). Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Turki menyepakati 13 poin kerja sama dengan penandatanganan dokumen kerja sama oleh masing-masing pejabat tinggi sebagai bukti kemitraan solid antara dua negara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri UMKM: Program MBG Berikan Multiplier Effect bagi Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Penulis
Syifa
-

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki multiplier effect yang luar biasa bagi perekonomian nasional, terutama dalam mendorong pertumbuhan UMKM di sektor pangan dan makanan.

“Program MBG bukan hanya berdampak bagi anak-anak, tetapi juga bagi ibu-ibu dan masyarakat luas. Dengan adanya program ini, di setiap desa akan terjadi perputaran ekonomi, yang akan menggerakkan roda ekonomi di seluruh Indonesia,” kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat memberikan sambutan dalam acara groundbreaking, pembangunan center of excellence program Makan Bergizi Gratis di kampus IPB Dramaga Bogor, Selasa (11/2).

Bagi Menteri Maman, sektor UMKM menjadi pihak yang paling diuntungkan dari program ini. Semua aspek baik dari hulu hingga hilir akan terbentuk eksosistem usaha pangan.

“Dengan adanya pergerakan ekonomi dan peluang usaha baru, kita sedang membangun ekosistem usaha baru di sektor pangan. Hampir semua aspek dalam rantai pasok program ini melibatkan UMKM, baik dari hulu hingga hilir,” ujarnya.

Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program MBG, Kementerian UMKM telah menyiapkan tiga skema utama.

Pertama, Menteri Maman akan memperkuat manajemen dan kualitas produksi bagi pengusaha UMKM yang terlibat MBG.

“Ini akan menjadi objek monitoring dan evaluasi dari kementerian UMKM, untuk menjaga dari sisi keorganisasian dan manajemen operasionalnya,” ujarnya.

Sedangkan yang kedua dari sisi pembiayaan, sejalan dengan mekanisme anggaran yang telah disiapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian UMKM juga mengantisipasi tantangan yang mungkin muncul dalam proses realisasi anggaran.

“Kami memahami bahwa ada tahapan-tahapan administratif yang harus dilalui, termasuk audit, yang dapat mempengaruhi kelancaran modal kerja UMKM. Oleh karena itu, kami telah berkoordinasi dengan bank Himbara untuk menyiapkan skema pembiayaan bridging bagi UMKM,” ungkapnya.

Terakhir, membangun ekosistem usaha berkelanjutan. Menteri Maman menekankan bahwa program ini tidak hanya menciptakan peluang ekonomi jangka pendek tetapi juga akan melahirkan salah satu ekosistem usaha terbesar di sektor UMKM.

“Selain subsektor industri, kerajinan tangan, dan fesyen, subsektor makanan kini menjadi salah satu unggulan yang berpotensi membangun ekosistem usaha yang luas dan berkelanjutan,” katanya.

Di sisi lain, Menteri Maman juga menyoroti potensi besar berdirinya center of excellence program Makan Bergizi Gratis di kampus IPB Dramaga Bogor.

Menurutnya kolaborasi dengan kampus untuk riset juga memiliki potensi besar dalam mendukung UMKM di sektor pangan dan pertanian.

“Kalau kita bicara dalam konteks komersialisasi, ini bisa menjadi peluang usaha bagi pihak kampus untuk terlibat dalam berbagai sektor bisnis. Kementerian UMKM sangat terbuka untuk berkolaborasi, termasuk dengan IPB dan perguruan tinggi lainnya, dalam memanfaatkan laboratorium riset untuk sektor pangan, pertanian, dan sebagainya,” ujarnya.

Menteri Maman menekankan, pendekatan ini harus tetap berada dalam ranah bisnis yang jelas (Business to Business) agar dapat memberikan dampak ekonomi yang nyata.

“Kami akan coba elaborasi lebih lanjut, bagaimana riset-riset ini bisa diterapkan secara nyata di dunia usaha,” ujar Menteri Maman.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Anggaran Kemenkop 2025 Dipangkas, Menkop Pastikan Program Tetap Berjalan

Penulis
Syifa
-

Pagu Anggaran 2025 Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengalami efisiensi dari semula Rp473,31 miliar menjadi Rp317,48. Meski begitu, Menkop Budi Arie Setiadi memandang efisiensi anggaran tersebut bukanlah sebagai penghambat pelaksanaan program-program ke depan.

“Program-program Kemenkop harus tepat sasaran,” kata Menkop, saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Rabu (12/2).

Bahkan, Menkop menilai langkah efisiensi ini untuk melakukan perencanaan-perencanaan sehingga tidak over budget. “Program tidak terganggu, termasuk dampak ke masyarakat. Tetapi, memang, pencapaiannya perlu kita evaluasi,” ucap Menkop Budi Arie.

Bagi Menkop Budi Arie, efisiensi itu cara, sedangkan untuk tujuan harus tetap efektif. “Jadi, antara efisiensi dan efektifitas itu dua hal yang berbeda. Kalau untuk rakyat harus efektif. Maka, usulannya adalah tepat sasaran,” kata Menkop Budi Arie.

Baca juga: Menkop Ajak Koperasi Sukseskan Program MBG

Menkop Budi Arie menambahkan, ada beberapa isu yang ada di koperasi yang harus dihadapi. Pertama, regulasi perkoperasian yang sudah kurang relevan dengan kondisi saat ini.

“UU 25/1992 tentang Perkoperasian sudah harus direvisi. Selain itu, banyak aspek regulasi yang juga harus kita bereskan,” kata Menkop Budi Arie.

Menkop mencatat ada sekitar 22 regulasi yang menghambat pengembangan koperasi di Indonesia. “Akan kita revisi dan advokasi,” imbuh Menkop Budi Arie.

Kedua, koperasi belum menjadi pilihan utama masyatakat Indonesia, di mana belum menjadi mainstream ekonomi.

Ketiga, kompetensi SDM koperasi yang masih perlu regenerasi dalam pengelola koperasi. Keempat, masih rendahnya kemampuan koperasi dalam adaptasi dan inovasi digital

Kelima, terbatasnya akses pendanaan dan nilai tambah produk. Dan keenam, rendahnya kumulatif aset koperasi dan kontribusi koperasi pada perekonomian nasional.

Meski begitu, Menkop Budi Arie melihat masih adanya peluang untuk pengembangan koperasi di Indonesia. Pertama, badan usaha berbentuk koperasi yang berorientasi pada kesejahteraan anggota. Kedua, peningkatan jumlah generasi muda yang berpotensi menjadi tenaga kerja terampil sebagai Bonus Demografi.

Peluang ketiga, pemanfaatan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi layanan. Keempat, potensi sumber daya alam Indonesia berlimpah, khususnya pada sektor agromaritim.

Kelima, kebijakan pemerintah yang afirmatif mendukung pengembangan koperasi, yakni PP 7 Tahun 2021, Perpres 6 Tahun 2025, dan lain-lain. “Berikutnya, pembinaan koperasi yang diampu oleh satu organisasi Kemenkop,” ucap Menkop Budi Arie.

Tak hanya itu, Menkop pun merujuk dua sasaran yang harus dituju, yaitu

Meningkatnya kinerja usaha koperasi Indonesia, dengan indikator proporsi volume usaha koperasi terhadap PDB nasional.

“Sasaran lainnya, meningkatnya partisipasi masyarakat Indonesia dalam perkoperasian, dengan indikator peningkatan jumlah anggota koperasi di Indonesia,” kata Menkop

Menurut Menkop, dalam perencanaannya, ada 3 besar isu yang akan diusung. Yaitu, digitalisasi dan penguatan kelembagaan koperasi, serta penyelesaian berbagai permasalahan perkoperasian.

“Ketiga, bagaimana meningkatkan volume usaha koperasi dalam PDB, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi. Saat ini, baru 29,8 juta masyarakat Indonesia yang berkoperasi

Kami mentargetkan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa dua kali lipat,” papar Menkop.

Dalam kesempatan itu, pimpinan sidang Nurdin Halid membacakan kesimpulan Raker yang menyebutkan bahwa Komisi VI DPR RI menyetujui hasil tindak lanjut Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Komisi VI DPR RI meminta Kemenkop untuk dapat menggunakan pagu anggaran tahun 2025 setelah dilakukan efisiensi secara optimal, tepat sasaran serta tidak menurunkan kualitas layanan publik.

“Untuk mendorong program efisiensi anggaran, Komisi VI DPR mendorong Kementerian Koperasi untuk mendukung percepatan pendirian koperasi-koperasi produktif,” ujar Nurdin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Semarang Gerak Cepat Lakukan Perbaikan Jalan Kota Terdampak Genangan

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) gerak cepat melakukan perbaikan jalan di wilayah kota Semarang yang berlubang akibat genangan beberapa hari terakhir. Kepala DPU Kota Semarang, Soewarto, menegaskan bahwa perbaikan jalan berlubang telah dilakukan dengan berbagai metode, seperti Asphalt Concrete – Wearing Course (AC-WC) serta metode manual lontang-lanting. Langkah ini dilakukan bertahap dan akan terus berlanjut dalam beberapa minggu ke depan untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Dalam menangani perbaikan jalan, DPU Kota Semarang menerapkan strategi berbasis kondisi cuaca dan jenis perkerasan jalan. Aspal menjadi pilihan utama karena fleksibilitasnya, namun memiliki kelemahan terhadap genangan air. Beton lebih kuat dan tahan lama, tetapi lebih mahal serta kurang nyaman bagi kendaraan di dalam kota. Oleh karena itu, kombinasi aspal dan beton digunakan secara tepat guna menyesuaikan kebutuhan setiap lokasi.

“Soal perbaikan jalan, tantangan utamanya adalah musim hujan. Aspal mudah rusak kalau sering tergenang air. Makanya, kami prioritaskan perbaikan di musim kemarau agar hasilnya lebih optimal,” ujar Soewarto saat diwawancarai di Balaikota, Rabu (12/2).

Lebih jauh, Soewarto menerangkan beberapa titik yang telah mendapatkan perbaikan antara lain,
sebagian Jalan Pandanaran, Jalan Pemuda, Jalan Prof. Hamka, Jalan Piere Tendean, Jalan KH Ahmad Dahlan, Gombel Lama, Simongan dan juga jalan-jalan kecil di berbagai titik seperti Grafika. Selain itu, DPU Kota Semarang juga akan menggelar rapat koordinasi untuk menentukan strategi peningkatan jalan di Gunungpati dan area lain yang sudah didata bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang.

Anggaran pemeliharaan jalan telah dialokasikan dalam APBD Pemerintah Kota Semarang tahun 2025. Khusus untuk perbaikan rutin, DPU Kota Semarang memastikan bahwa anggaran ini akan digunakan secara optimal untuk perawatan dan peningkatan infrastruktur jalan demi kelancaran mobilitas masyarakat.

Banyak masyarakat belum memahami bahwa tidak semua jalan di Kota Semarang menjadi tanggung jawab DPU. Soewarto pun menjelaskan mengenai pembagian kewenangan jalan di mana jalan lingkungan menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang.

“Sementara untuk jalan kota merupakan kewenangan DPU Kota Semarang. Adapun jalan Provinsi merupakan kewenangan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan jalan nasional menjadi kewenangan Balai Besar Jalan Nasional,” ungkap Soewarto.

Dengan adanya pembagian ini, masyarakat diharapkan dapat melaporkan kondisi jalan ke instansi yang sesuai agar perbaikan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

DPU Kota Semarang berkomitmen untuk terus memperbaiki infrastruktur jalan dengan pendekatan strategis. Perbaikan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritas, anggaran, dan kondisi lapangan.

“Dengan strategi yang tepat, kualitas jalan di Kota Semarang diharapkan terus meningkat, sehingga masyarakat dapat berkendara dengan lebih aman dan nyaman,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,2301,2311,232...4,939Halaman 1,231 dari 4,939