Beranda blog Halaman 1232

Pj. Gubernur Teguh Tekankan Persatuan dalam Keberagaman di Festival Cap Go Meh

Penulis
Syifa
-

Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, menghadiri perayaan Festival Cap Go Meh tahun baru Imlek 2576 Kongzili di Pancoran China Town, Jakarta Barat, Rabu (12/2). Kegiatan yang bertema, ‘Jatidiri Indonesia, Megapolitan Dunia’ secara khusus diadakan di Kawasan Glodok yang merupakan pusat perayaan Imlek di Jakarta. Selain perayaan hari ke-15, festival ini sekaligus menjadi penutup rangkaian tahun baru Imlek 2576 Kongzili.

Pj. Gubernur Teguh mengatakan, sebagai miniatur Indonesia, Jakarta dapat menjadi kota yang menghadirkan kenyamanan untuk seluruh warga, apapun agama, etnis, kepercayaan, dan budayanya.

“Dengan digelarnya Festival Cap Go Meh hari ini menjadi bukti bahwa kota Jakarta bisa menjadi rumah untuk kita semua. Kegiatan ini menjadi wujud nyata dari akulturasi budaya yang mampu menciptakan harmoni, persatuan, dan kebersamaan dalam keberagaman,” kata Pj. Gubernur Teguh.

Baca juga: Pj Gubernur Teguh Tinjau Layanan Kesehatan Gratis di Puskesmas Pulogadung

Ia melanjutkan, salah satu kuliner akulturasi budaya Indonesia yang melekat dalam perayaan ini adalah lontong cap go meh. Hidangan tersebut mencerminkan indahnya perpaduan budaya Tionghoa dengan kekayaan kuliner nusantara. Selain itu, perayaan Cap Go Meh juga dikenal dengan Festival Lampion yang melambangkan harapan, kebahagiaan, dan doa untuk kehidupan yang lebih baik. Pj. Gubernur Teguh menyebut, tradisi ini mengajarkan nilai-nilai luhur seperti kesetiaan, integritas, penghormatan, dan kasih sayang dalam kehidupan bermasyarakat.

“Seperti halnya lampion yang melambangkan harapan akan kehidupan yang lebih baik, semangkuk lontong cap go meh mampu menyimpan makna dan harapan atas keberuntungan, panjang umur, kesejahteraan, serta kekayaan. Jakarta pastinya bisa menjadi rumah bagi beragam etnis dan agama, serta budaya yang hidup berdampingan,” imbuh Pj. Gubernur Teguh.

Pada Festival Cap Go Meh tahun ini, menghadirkan stand UMKM Jakpreneuer dan berbagai penampilan seni budaya, seperti tarian Betawi, angklung, barongsai dan liong, tanjidor, ondel-ondel, gambang kromong, enggrang, dan line dance. Selain itu, ada penampilan spesial dari Hitadewi Abhassara seorang penyanyi Indonesia yang meraih juara kompetisi lagu mandarin.

Pj. Gubernur Teguh menilai, penyelenggaraan Cap Go Meh telah menjadi bagian dari tradisi yang memperkaya hasanah budaya nusantara, termasuk budaya Jakarta. Kami meyakini bahwa keberagaman budaya merupakan modal sosial yang sangat berharga dalam mendorong pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan sektor pariwisata, serta ekonomi kreatif di Jakarta.

Pada kesempatan itu, Pj. Gubernur Teguh mengapresiasi Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) dan juga para pemangku kepentingan lainnya yang telah bersinergi merayakan festival ini. Ia bersyukur, perayaan Tahun Baru Imlek 2025 juga dimeriahkan dengan acara, seperti Festival Bandeng Rawa Belong, Fetival Pecinan di Taman Mini Indonesia Indah, dan berbagai acara lainnya.

“Pemprov DKI Jakarta akan terus bersinergi dalam membangun dan mengembangkan potensi budaya dan pariwisata, khususnya dalam menyongsong 500 Tahun Jakarta. Saya yakin gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Terpilih dapat mewujudkan Kota Jakarta sebagai kota yang inklusif, maju, nyaman, layak huni, dan berkeadilan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua INTI DKI Jakarta yang juga Wakil Ketua Umum INTI Pusat bidang Hukum dan Perundangan I Wayan Suparmin mengapresiasi kehadiran Pj. Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Terpilih Pramono Anung-Rano Karno, serta para gubernur terdahulu Sutiyoso, Fauzi Bowo, dan Anies R. Baswedan. Ia menyebut, Kawasan Glodok dengan segala kekayaan budaya etnis Tionghoa-Betawi merupakan salah satu elemen penting dalam Menyongsong Lima Abad Kota Jakarta sebagai Jati Diri Indonesia, Megapolitan Dunia.

“Puncak perayaan Imlek dan Cap Go Meh di Jakarta memang seharusnya berada di kawasan Pancoran Glodok ini. Karena denyut nadi kehidupan etnis Tionghoa di Jakarta atau Batavia berawal dari tempat ini,” kata Wayan.

Turut hadir dalam perayaan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, Gubernur DKI Jakarta Terpilih Pramono Anung Wibowo, Wakil Gubernur DKI Jakarta Terpilih Rano Karno, Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012 Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Rasyid Baswedan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan, Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Ketua Umum Perhimpunan Pusat Indonesia Tionghoa (INTI) Teddy Sugianto, dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendikdasmen Berkomitmen Tingkatkan Kemahiran Guru Bahasa Inggris di Indonesia

Penulis
Syifa
-

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu`ti, menghadiri forum Cambridge English Asia-Pacific Leadership Summit 2025 di Jakarta, Rabu (12/2) yang mengusung tema “Growing Together: Thriving in a Changing World”. Forum internasional ini merupakan pertemuan para aktor pembuat kebijakan, ahli, dan pemimpin di sektor pendidikan guna mendiskusikan pengajaran bahasa Inggris dan peningkatan kompetensi guru bahasa Inggris di masa depan.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berdedikasi untuk mempersiapkan generasi masa depan yang berpengetahuan, menghormati nilai-nilai, sehat, terampil, dan mudah beradaptasi. “Kami sangat antusias dengan pendekatan “Pembelajaran Mendalam” di sekolah adalah sebuah cara pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.” ujar Menteri Mu’ti.

“Dengan metode ini, kami bertujuan untuk membantu siswa kami tumbuh dalam delapan dimensi Profil Siswa Indonesia: religius, memiliki empati, berfikir kritis, kreatif, kolaboratif, proaktif, sehat, dan menjadi komunikator yang efektif.” ucap Menteri Mu’ti di Jakarta, Rabu (12/2).

Baca juga: Mendikdasmen Dorong Inovasi Pembelajaran untuk Wujudkan Pendidikan Bermutu

Menteri Mu’ti menambahkan bahwa komunikasi yang baik, khususnya dalam bahasa Inggris, sangat penting dalam dunia global saat ini. Dengan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa, membuka peluang baru untuk belajar, mengakses informasi, dan memperluas pemahaman budaya. Hal ini merupakan langkah penting dalam mempersiapkan pemimpin masa depan dan pembangun bangsa Indonesia.

Berkaitan dengan peningkatan kemampuan Bahasa Inggris, Menteri Mu’ti menerangkan bahwa tahun lalu telah menyelesaikan putaran pertama dalam Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk guru bahasa Inggris. Pada temuan ini menunjukkan bahwa banyak guru yang masih berada pada tingkat dasar hingga menengah. Mengingat hal ini, Kemendikdasmen berkomitmen untuk meningkatkan kemahiran guru bahasa Inggris ke tingkat yang lebih tinggi (B2 dan C1) sehingga dapat terus meningkatkan proses belajar mengajar di seluruh sekolah, bahkan ketika kita menghadapi tantangan bersama.

“Saya yakin, bahwa forum hari ini akan memicu diskusi yang dinamis, menginspirasi ide-ide segar, dan memperkuat kolaborasi kita untuk meningkatkan pendidikan bahasa Inggris” ujarnya dalam sambutan yang disampaikan pada forum yang dihadiri oleh perwakilan dari kementerian dan lembaga pendidikan dari Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Australia.

Mengakhiri sambutannya, Menteri Mu’ti menyampaikan penghargaan yang tulus kepada Cambridge University Press yang telah berkontribusi dalam pengembangan bahasa Inggris di Indonesia serta juga berterima kasih telah mengajarkan guru bahasa Inggris sehingga mereka memiliki kompetensi yang lebih baik tidak hanya mendapatkan relasi tetapi juga dapat mengajar dengan cara yang sangat menyenangkan.

Dalam kesempatan yang sama Paul Colbert, Managing Director Cambridge University Press and Assessment, menyoroti bahwa Indonesia dan Kamboja menjadikan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib pada pendidikan dasar.

Indonesia juga mengambil kesempatan dalam forum ini untuk mengajak peserta agar menjadikan pertemuan ini sebagai batu loncatan dalam membangun hubungan yang baik dan berkolaborasi yang bermanfaat supaya menciptakan lebih banyak peluang untuk pembelajaran dan pertumbuhan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kasad Tekankan Integritas dan Profesionalisme Prajurit TNI

Penulis
Syifa
-

Menjadi prajurit TNI adalah sebuah pekerjaan yang mulia, membanggakan, dan menuntut pengabdian kepada bangsa dan negara, serta fokus pada tugas yang diberikan.

Demikian ditegaskan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., saat memberikan arahan kepada prajurit, PNS, dan anggota Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) jajaran Korem 162/Wira Bhakti, di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin (10/2/2025).

“Kita masuk tentara kan pengabdian. Jangan berpikir ke mana-mana, jangan tergiur untuk hidup bermewah-mewah. Fokus saja pada tugas di depan kita dan laksanakan dengan sebaik-baiknya,” pesan Kasad.

Didampingi Ketua Umum Persit KCK Ny. Uli Simanjuntak, Kasad juga menyampaikan salam dan pesan dari Presiden RI Prabowo Subianto, yang menaruh harapan besar pada TNI untuk dapat berkontribusi membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ke depan, kita berharap dapat semakin bersinergi dengan pemerintah dalam upaya menyejahterakan rakyat,” imbuhnya.

Kasad juga mengingatkan seluruh prajurit untuk menjaga integritas dan menjauhi segala bentuk pelanggaran hukum maupun tindakan ilegal. “Sudah jadi tentara, maka sudah lah. Bekerja saja yang baik, urus keluarga dengan baik, dan persiapkan anak-anak kita agar memiliki masa depan yang lebih baik,” tegasnya.

Terkait profesionalisme dan kemampuan prajurit, Kasad meminta para Komandan Satuan untuk terus berinovasi guna mengembangkan keterampilan bertempur, menembak, bela diri, serta meningkatkan kemampuan teritorial prajurit.

Selain itu, Kasad juga mendorong anggota Persit KCK untuk mengembangkan potensi diri melalui berbagai program organisasi Persit yang bermanfaat.

Mengakhiri kunjungannya, Kasad dan Ketua Umum Persit KCK berinteraksi langsung dengan prajurit serta anggota Persit melalui sesi tanya jawab, serta mendengarkan aspirasi mereka dan menjawabnya secara langsung.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dukung Efisiensi Anggaran, Bupati Banyuwangi: Kami Terapkan Sejak 2023!

Penulis
Syifa
-

Saat ini pemerintah pusat telah memberlakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mendukung kebijakan Presiden Prabowo tersebut. Bahkan menurut Ipuk kebijakan efisiensi anggaran telah diberlakukan Pemkab Banyuwangi sejak tahun 2023.

“Sebenarnya bertahap sudah kami terapkan sejak 2023. Kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung ke masyarakat kita skip, bahkan ATK (Alat Tulis Kantor) mulai kita kurangi secara signifikan sejak 2024, dan terus hingga saat ini,” kata Bupati Ipuk, melalui laman resminya, dilansir Selasa (11/2/2025).

Ipuk menyatakan langkah efisiensi yang telah diterapkan meliputi penghapusan beberapa kegiatan yang dinilai tidak berdampak langsung pada masyarakat, dan menurunkan standar satuan harga (SSH) bangunan fisik.

“Bahkan SSH bangunan fisik mulai bangunan, irigasi, hingga infrastruktur jalan juga kita turunkan namun dalam batas kewajaran dan tetap mengutamakan kualitas. Tujuannya agar infrastruktur fisik lebih banyak yang dibangun,” kata Ipuk.

Selain itu, kata Ipuk, para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Banyuwangi kini telah terbiasa menggunakan e-office, sehingga penggunaan ATK berkurang. “Contohnya kami ada aplikasi Sikawan untuk urusan administrasi internal karyawan pemkab. Dan seiring dengan kebijakan Presiden Prabowo, kami akan terus menjalankan efisien dan efektivitas anggaran. Bagi kami, ini momentum untuk lebih memperkuat digitalisasi administrasi perkantoran dan pelayanan publik lainnya,” ujarnya.

Ipuk menilai bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait pemotongan anggaran sudah tepat. Apa yang dilakukan oleh pusat, akan menjadi pedoman bagi Ipuk untuk lebih melakukan efisiensi anggaran.

“Untuk 2025 pun kami akan lakukan hal yang sama, bahkan mungkin lebih ketat untuk memilah kegiatan yang memang tidak perlu dilakukan di tengah kondisi saat ini. Namun, kami yakinkan, kegiatan-kegiatan yang berdampak besar bagi masyarakat akan tetap kami jalankan di tengah kebijakan efisiensi anggaran,” tambah Ipuk.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Terbukti Maladministrasi PPDB Jalur Prestasi, Ombudsman RI Terbitkan Rekomendasi

Penulis
Syifa
-

Ombudsman RI menemukan adanya maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan Penerimaan Pesertaa Didik Baru (PPDB) Jalur Prestasi Tingkat SMA Tahun Ajaran 2024/2025 oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Sekolah SMA Negeri Se-Kota Palembang selaku Terlapor, sehingga menimbulkan kerugian immateriil dan/atau materiil bagi calon peserta didik yang menjadi korban maladministrasi.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Ombudsman RI, Bobby Hamzar Rafinus di Gedung Ombudsman RI pada Rabu (12/2/2025).

“Penerbitan Rekomendasi Ombudsman meupakan pelaksanaan dari tujuan Ombudsman RI untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera serta meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang,” ucap Bobby.

Bobby menegaskan sebagaimana Pasal 38 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, Rekomendasi ini wajib dilaksanakan oleh Terlapor dan Atasan Terlapor dan menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan Rekomendasi disertai hasil pemeriksaannya paling lambat 60 hari terhitung diterbitkannya Rekomendasi.

Baca juga: Banyak Dikeluhkan Pengguna, Ombudsman Ingatkan Potensi Maladministrasi pada Coretax

Laporan ini berasal dari Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan yang melakukan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) di sejumlah SMA se-Kota Palembang. Hasilnya Ombudsman mendapati keluhan pada Calon Peserta Didik Baru (CPDB) di sejumlah sekolah tersebut yang memiliki skor tinggi tetapi tidak lulus dan berkasnya tidak terverifikasi ketika diumumkan melalui aplikasi namun skor nilainya lebih rendah justru dinyatakan lulus oleh aplikasi. Hasil telaah data sekolah yang dilaporkan oleh CPDB ditemukan adanya perbedaan data yang dimiliki sekolah dengan hasil pengumuman aplikasi PPDB.

Dalam pelaksanaan PPDB Jalur Prestasi Tingkat SMA Tahun Ajaran 2024/2025 se-Kota Palembang terdapat beberapa prosedur yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Mengingat Tindakan Korektif Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang merupakan ‘remedial action’ terhadap kekeliruan prosedur tersebut tidak dilaksanakan secara optimal oleh Terlapor dan/atau atasan Terlapor, maka diperlukan upaya pemulihan yang dapat dilakukan sesuai konteks dan kondisi saat ini, sehingga Ombudsman RI memberikan Rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Ombudsman RI meminta Gubernur Sumatera Selatan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan/atau sekolah terkait agar memberikan pendampingan konseling dan/atau bantuan pembiayaan/beasiswa pendidikan terhadap para Calon Peserta Didik Baru (CPDB) Jalur Prestasi (saat ini telah menjadi peserta didik SMA/sederajat) yang menjadi korban maladministrasi.

Kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah selaku pihak terkait untuk meninjau kembali kebijakan PPDB Jalur Prestasi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 dengan mengakomodir hasil evaluasi dan/atau temuan-temuan dalam pelaksanaan PPDB Jalur Prestasi di daerah, serta mengedepankan pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan.

Ombudsman RI juga memberikan Rekomendasi untuk meningkatkan kualitas PPDB di daerah melalui pengaturan pelibatan sekolah swasta dalam PPDB sebagai mandatory bertahap sebagai penegasan kepada pemerintah daerah untuk melibatkan sekolah swasta dalam PPDB khususnya pada jenjang SMA secara bertahap sesuai kemampuan pemerintah daerah.

Bobby Hamzar Rafinus menegaskan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, Rekomendasi ini bersifat mengikat dan wajib dijalankan oleh pihak Terlapor. Jika Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi ini, Ombudsman RI akan mempublikasikan ketidakpatuhan tersebut dan melaporkannya kepada DPR serta Presiden.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cara Sanggah Hasil Seleksi PPPK 2024 Tahap 2, Simak Jadwalnya!

Penulis
Syifa
-

Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 2 tahun 2024 menjadi bagian penting dalam rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN). Setelah pengumuman hasil seleksi, peserta yang merasa ada ketidaksesuaian atau kesalahan dalam penilaian dapat mengajukan sanggah sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Jadwal Pengumuman dan Masa Sanggah PPPK 2024 Tahap 2

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 55/B-KS.04.01/SD/K/2025, berikut jadwal pengumuman dan masa sanggah PPPK 2024 Tahap 2:

  • Pengumuman hasil seleksi administrasi: 4-18 Februari 2025
  • Masa sanggah: 19-21 Februari 2025
  • Jawaban sanggah oleh instansi: 20-27 Februari 2025
  • Pengumuman pasca-masa sanggah: 22-28 Februari 2025

Peserta yang merasa keberatan dengan hasil seleksi dapat mengajukan sanggah dalam periode yang telah ditentukan.

Cara Mengajukan Sanggah PPPK 2024 Tahap 2

Bagi peserta yang ingin mengajukan sanggah, berikut langkah-langkah yang harus dilakukan melalui portal SSCASN:

  1. Akses portal resmi SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id/
  2. Login menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan password yang telah didaftarkan
  3. Cek hasil seleksi di menu Resume Pendaftaran
  4. Klik “Ajukan Sanggah” pada bagian informasi hasil seleksi
  5. Isi alasan sanggah pada Form Sanggah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  6. Centang kotak persetujuan, lalu klik “Akhiri Proses Sanggah”
  7. Setelah itu, akan muncul konfirmasi, pilih “Iya” untuk menyelesaikan proses sanggah
  8. Notifikasi akan muncul dengan pesan “Pengajuan Sanggah Berhasil”
  9. Lakukan refresh halaman resume untuk memastikan status pengajuan telah diterima

Setelah mengajukan sanggah, peserta perlu menunggu jawaban dari instansi terkait sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Tahapan Lanjutan Seleksi PPPK 2024

Setelah masa sanggah, seleksi PPPK 2024 akan dilanjutkan dengan tahapan berikut:

  • Penarikan data final: 1-7 Maret 2025
  • Pemetaan titik lokasi seleksi kompetensi: 8-23 Maret 2025
  • Pelaksanaan seleksi kompetensi: 17 April-16 Mei 2025
  • Pengolahan nilai dan pengumuman hasil kelulusan: 22-31 Mei 2025
  • Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) NI PPPK: 1-30 Juni 2025
  • Usul penetapan NI PPPK: 1-31 Juli 2025

Kesimpulan

Bagi peserta yang tidak lolos seleksi administrasi PPPK 2024 tahap 2, masih ada kesempatan untuk mengajukan sanggah melalui portal SSCASN sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pastikan mengikuti prosedur dengan benar dan memantau informasi terbaru agar tidak melewatkan tahapan penting dalam seleksi PPPK 2024.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Panduan Lengkap Mengurus Sertifikat Tanah Elektronik dan Persyaratannya

Penulis
Syifa
-

Sertifikat Tanah Elektronik (STe) adalah bukti kepemilikan tanah dalam format digital yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, serta kemudahan dalam pengurusan sertifikat tanah, sekaligus meminimalkan risiko pemalsuan dokumen.

Bagi masyarakat yang ingin mengurus STe, berikut adalah syarat, prosedur, serta cara mengganti sertifikat tanah fisik menjadi elektronik.

Syarat Mengurus Sertifikat Tanah Elektronik

Dilansir dari aplikasi Sentuh Tanahku milik Kementerian ATR/BPN, berikut adalah dokumen yang diperlukan untuk mengajukan STe:

  • Formulir permohonan.
  • Gambar ukur tanah.
  • Peta bidang tanah atau peta ruang.
  • Surat ukur, gambar denah satuan rumah susun, atau surat ukur ruang.
  • Dokumen lain hasil pengumpulan dan pengolahan data fisik.
  • Surat kuasa (jika dikuasakan).
  • Bukti kepemilikan tanah atau alas hak.
  • Fotokopi identitas pemohon (KTP dan KK) yang telah diverifikasi oleh petugas loket.
  • Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan.
  • Bukti pembayaran SSP/PPh sesuai ketentuan.

Tahapan Pengurusan Sertifikat Tanah Elektronik

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023, pengurusan sertifikat tanah elektronik dilakukan melalui beberapa tahap berikut:

1. Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik

Proses ini menggunakan sistem digital untuk memetakan bidang tanah pada peta pendaftaran. Dengan pemanfaatan teknologi informasi, seluruh proses dilakukan secara elektronik untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi.

2. Penelitian Data Yuridis

Pada tahap ini, data yuridis akan diperiksa untuk memastikan kepemilikan tanah. Pemeriksaan dilakukan baik terhadap dokumen tertulis maupun keterangan saksi. Hasil penelitian ini nantinya akan dibuat dalam format dokumen elektronik yang disahkan dengan tanda tangan elektronik.

3. Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertifikat Elektronik

Setelah data diverifikasi, sertifikat tanah elektronik akan diterbitkan dalam bentuk dokumen digital dan disahkan oleh pejabat berwenang. Pemegang hak akan diberikan akses ke akun pertanahan untuk mengunduh sertifikatnya. Selain itu, masyarakat juga akan menerima salinan resmi sertifikat elektronik yang dicetak dengan kertas khusus.

Cara Mengganti Sertifikat Tanah Fisik ke Sertifikat Elektronik

Bagi pemilik sertifikat tanah fisik yang ingin beralih ke versi elektronik, berikut langkah-langkahnya:

  1. Datang ke kantor pertanahan terdekat dengan membawa dokumen berikut:

    • Sertifikat tanah lama (fisik).
    • Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani di atas meterai.
    • Surat kuasa (jika dikuasakan).
    • Fotokopi identitas (KTP dan KK) yang telah diverifikasi.
    • Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum (jika pemohon berbentuk badan hukum).

  2. Melakukan pembayaran PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk penggantian blanko.

  3. Setelah sertifikat elektronik terbit, dokumen akan disimpan dalam brankas elektronik yang bisa diakses melalui aplikasi Sentuh Tanahku.

Catatan: Pemegang hak tidak wajib memiliki akun Sentuh Tanahku, karena kantor pertanahan tetap memberikan salinan resmi sertifikat yang sudah dicetak. Namun, jika ingin mengakses brankas elektronik, pemilik dapat mendaftarkan akun dengan bantuan petugas.

Keuntungan Sertifikat Tanah Elektronik

  • Keamanan lebih tinggi: Mengurangi risiko pemalsuan dokumen.
  • Mudah diakses: Bisa diunduh melalui aplikasi Sentuh Tanahku.
  • Efisiensi administrasi: Proses lebih cepat dibanding sertifikat fisik.
  • Terlindungi secara hukum: Menggunakan tanda tangan elektronik dan sistem pertanahan digital.

Dengan adanya sistem sertifikat tanah elektronik, masyarakat kini dapat menikmati layanan pertanahan yang lebih modern dan transparan. Bagi yang ingin mengurus atau mengganti sertifikat tanah, segera kunjungi kantor BPN terdekat atau akses layanan digital melalui aplikasi resmi Kementerian ATR/BPN.

Kesimpulan

Sertifikat Tanah Elektronik (STe) adalah inovasi baru dalam sistem pertanahan Indonesia yang menawarkan keamanan, efisiensi, dan kemudahan akses. Dengan memahami syarat dan prosedur di atas, masyarakat dapat mengurus STe dengan lebih mudah dan cepat.

Bagi Anda yang ingin beralih ke sertifikat digital, segera lakukan proses verifikasi di kantor pertanahan terdekat agar kepemilikan tanah Anda lebih terjamin dan aman dalam sistem digital.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bansos 2025 Cair! Cek Daftar Penerima dan Jadwal Pencairannya

Penulis
Syifa
-

Kabar baik bagi masyarakat! Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) 2025 untuk membantu keluarga kurang mampu menghadapi tantangan ekonomi. Berbagai program bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), hingga bantuan beras, siap dicairkan sesuai jadwal.

Agar bantuan tepat sasaran dan transparan, masyarakat diimbau segera mengecek nama penerima bansos secara online melalui situs resmi yang disediakan pemerintah.

Daftar Bansos yang Cair di 2025

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah bantuan tunai yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan, dengan pencairan dalam empat tahap sepanjang tahun. Tahap pertama berlangsung dari Januari hingga Maret 2025.

Besaran bantuan PKH 2025 berdasarkan kategori penerima:
✅ Ibu Hamil/Nifas: Rp750.000 per tahap (Rp3.000.000 per tahun)
✅ Anak Usia Dini (0-6 Tahun): Rp750.000 per tahap (Rp3.000.000 per tahun)
✅ Siswa SD/Sederajat: Rp225.000 per tahap (Rp900.000 per tahun)
✅ Siswa SMP/Sederajat: Rp375.000 per tahap (Rp1.500.000 per tahun)
✅ Siswa SMA/Sederajat: Rp500.000 per tahap (Rp2.000.000 per tahun)

2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) / Kartu Sembako

BPNT diberikan dalam bentuk saldo Rp200.000 per bulan yang dapat digunakan untuk membeli bahan makanan di e-warong atau toko mitra pemerintah. Dana ini akan langsung masuk ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik penerima.

3. Program Indonesia Pintar (PIP)

PIP bertujuan membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu agar tetap bisa bersekolah. Bantuan ini cair mulai Februari hingga April 2025 dengan besaran sebagai berikut:
🎒 Siswa SD: Rp450.000 per tahun
🎒 Siswa SMP: Rp750.000 per tahun
🎒 Siswa SMA/Sederajat: Rp1.800.000 per tahun

4. Bantuan Beras

Mulai Januari hingga Juni 2025, pemerintah menyalurkan bantuan beras sebanyak 10 kg per bulan untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) guna membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

5. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK)

Masyarakat miskin tetap mendapatkan layanan kesehatan gratis dengan program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Pemerintah menanggung iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp42.000 per bulan per individu, sehingga penerima bisa mengakses layanan kesehatan tanpa biaya tambahan.

Cek Nama Penerima Bansos 2025 Secara Online

Pemerintah menyediakan platform resmi bagi masyarakat untuk mengecek status penerimaan bansos. Berikut langkah-langkahnya:

1️⃣ Kunjungi situs resmi cekbansos.kemensos.go.id
2️⃣ Masukkan data diri sesuai KTP
3️⃣ Pilih jenis bansos yang ingin dicek
4️⃣ Klik “Cari Data” untuk melihat hasilnya

Jika nama Anda terdaftar sebagai penerima bansos, pencairan bisa dilakukan melalui rekening yang telah ditentukan atau lembaga penyalur resmi.

Jangan lewatkan kesempatan ini! Segera cek nama Anda dan pastikan mendapatkan hak bantuan sosial dari pemerintah di tahun 2025.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Gubernur Sumsel Dampingi Menpora Tinjau Fasilitas di JSC

Penulis
Syifa
-

Pj. Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi mendampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Ariotedjo meninjau fasilitas olahraga Jakabaring Sport City (JSC).

Peninjauan yang dilaksanakan pada Rabu (12/2/2025) dalam rangka melihat secara langsung fasilitas – fasilitas olahraga yang dimiliki oleh Sumatera Selatan yang selanjutnya akan dimanfaatkan secara maksimal untuk dijadikan tempat penyelenggaraan event – event olahraga ditingkat nasional maupun internasional.

“Makanya saya datang kesini untuk melihat langsung mana yang bisa dipakai untuk pelatnas dan event internasional”, ungkap Dito didepan awak media.

Ia juga menambahkan nantinya JSC ini akan dimanfaatkan untuk agenda – agenda PSSI serta agenda lainnya pada cabor atletik, renang dan BMX.

“Selain Atletik, Renang dan BMX yang pasti akan kita bawa kesini. Mungkin agenda – agenda FIFA akan kita bawa juga kesini”, tuturnya.

Menurut penilaiannya pengelolaan kawasan olahraga JSC sudah dilakukan cukup baik yang perlu dilakukan kedepannya adalah memanfaatkan aset tersebut secara maksimal untuk berbagai macam event olahraga baik ditingkat nasional maupun internasional.

Adapun venue yang dikunjungi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Ariotedjo dalam kesempatan kali ini yaitu Stadion Utama Gelora Jakabaring, Lapangan Tenis dan Stadion Atletik.

Turut hadir Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, S.E., Direktur Pemasaran dan Operasional PT Jakabaring Sport City Geri Radityo Suparudin dan Para Kepala OPD Prov. Sumsel.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Jabar Targetkan Perbaikan Jalan Parung Panjang 2026

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di kawasan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, dalam Rapat Koordinasi terkait penyelesaian permasalahan lalu lintas di Parung Panjang dan sekitarnya.

Rapat yang digelar pada Rabu (12/2/2025) di The Alana Hotel & Conference Center – Sentul City, Kabupaten Bogor, ini dihadiri oleh perangkat daerah Provinsi Jabar dan Kabupaten/Kota terkait, serta unsur TNI/Polri dan para pemangku kepentingan lainnya.

Herman mengungkapkan bahwa Jalan Parung Panjang memiliki panjang sekitar 28,3 kilometer, dengan kondisi jalan baik sepanjang 13 kilometer, sementara sekitar 14 kilometer lainnya rusak. Pada tahun 2024, Pemda Provinsi Jawa Barat telah melakukan perbaikan sepanjang 1,1 kilometer.

Baca juga: Pj Gubernur Jabar Hadiri Rakornas Pengelolaan Sampah 2024

“Insya Allah, kurang lebih setengahnya diharapkan dapat diselesaikan di tahun 2026 bersama Gubernur terpilih,” ujar Herman.

Lebih lanjut, Herman menjelaskan jika Rancangan APBD Perubahan selesai pada April 2025, pihaknya optimistis dapat memperbaiki sekitar 14 kilometer lebih cepat. Namun, jika perubahan APBD ditetapkan pada Juli dan mulai berjalan pada Agustus, perbaikan yang dapat direalisasikan hanya sekitar 6 kilometer pada tahun 2025.

Alternatif Jalan Khusus Tambang

Herman juga mengungkapkan telah dilakukan penjajakan pembangunan jalan khusus tambang sebagai solusi alternatif di kawasan Parung Panjang. Namun, pembebasan lahan baru mencapai 80 persen dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) belum selesai.

“Jalan khusus tambang ini diharapkan terkoneksi dengan Jakarta Outer Ring Road (JORR). Namun, kita masih menunggu proses dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Herman menyoroti tingginya angka kecelakaan di kawasan tersebut, dengan korban jiwa mencapai lebih dari 100 orang per tahun akibat kondisi jalan yang rusak dan tidak layak. Hal ini diperparah dengan tingginya volume truk tambang yang melintasi kawasan Parung Panjang, sekitar 1.600 rit per hari dengan tonase melebihi batas maksimal 15 ton, bahkan mencapai 40 ton.

Herman Suryatman menegaskan keselamatan pengguna jalan adalah prioritas utama. Ia berharap tidak ada lagi korban jiwa akibat kondisi jalan yang rusak di Parung Panjang.

Prioritas Perbaikan dan Rekayasa Lalu Lintas

Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat, Bambang Tirtoyuliono, menyatakan pihaknya memprioritaskan perbaikan jalan dari Lebak Wangi ke arah utara sepanjang 13,4 kilometer, yang berbatasan dengan wilayah Tangerang.

“Pada tahun 2024, kami telah memperbaiki 1,1 kilometer. Namun, karena kondisi struktur jalan yang sudah sangat rusak, proses perbaikan membutuhkan waktu lebih lama,” jelas Bambang.

Bambang menambahkan bahwa selama masa konstruksi, jalan yang diperbaiki sebaiknya tidak dilalui kendaraan untuk mempercepat penyelesaian. “Kami optimistis pekerjaan dapat selesai lebih cepat jika jalur sementara dialihkan ke rute alternatif,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,2311,2321,233...4,939Halaman 1,232 dari 4,939