Beranda blog Halaman 1236

Pendaftaran Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2025 Dibuka hingga 6 Maret

Penulis
Syifa
-

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) resmi membuka pendaftaran seleksi penerimaan anggota melalui jalur Akademi Kepolisian (Akpol), Bintara, dan Tamtama untuk tahun 2025. Proses pendaftaran berlangsung mulai 5 Februari hingga 6 Maret 2025 dan dilakukan secara daring melalui situs resmi penerimaan Polri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, mengonfirmasi bahwa rekrutmen ini merupakan kesempatan bagi generasi muda Indonesia untuk bergabung dengan institusi kepolisian dan berkontribusi dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

“Polri membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi anggota kepolisian melalui jalur Akpol, Bintara, dan Tamtama. Pendaftaran sudah dibuka sejak 5 Februari dan akan berlangsung hingga 6 Maret 2025. Kami mengimbau kepada calon peserta agar mempersiapkan diri sebaik mungkin dan selalu mengikuti informasi resmi dari Polri,” ujar Brigjen Trunoyudo, Selasa (11/2).

Polri menyediakan tiga jalur utama dalam rekrutmen tahun ini:

1. Akademi Kepolisian (Akpol) – Diperuntukkan bagi lulusan SMA/SMK yang ingin menjadi perwira Polri. Pendidikan di Akpol berlangsung selama 4 tahun dan lulusannya akan menyandang pangkat Inspektur Polisi Dua (IPDA).

2. Bintara Polri – Jalur ini mencakup Bintara Polisi Tugas Umum (PTU), Bintara Brimob, Bintara Polair, serta Bintara dengan keahlian khusus yaitu Bakomsus Tenaga Pendidik (Khusus Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Baratdaya), Bakomsus Gizi, Bakomsus Tata Boga, BakomsusTenaga Kesehatan, Bakomsus Siber, Bakomsus Akuntansi dan Bakomsus Hukum.

3. Tamtama Polri – Membuka kesempatan untuk menjadi Bhayangkara Dua (Bharada) yang akan bertugas sebagai Tamtama Brimob dan Tamtama Polair.

Brigjen Trunoyudo menegaskan bahwa setiap jalur seleksi memiliki persyaratan umum dan persyaratan khusus, termasuk batas usia, tinggi badan, serta tes kesehatan dan psikologi.

“Proses seleksi ini dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kami menegaskan bahwa tidak ada pungutan biaya dalam setiap tahapan seleksi. Jika ada indikasi kecurangan atau pungutan liar, segera laporkan kepada kami,” tambahnya.

Para peserta akan melewati beberapa tahapan seleksi, di antaranya:

– Verifikasi dokumen dan administrasi

– Tes akademik dan psikotes

– Pemeriksaan kesehatan dan kesamaptaan jasmani

– Wawancara dan uji kompetensi

Polri mengimbau masyarakat untuk selalu mengikuti informasi terbaru terkait rekrutmen ini melalui situs penerimaan.polri.go.id serta kanal resmi media sosial Polri.

“Kami mengajak generasi muda yang berintegritas, disiplin, dan memiliki semangat pengabdian untuk bergabung bersama Polri. Seleksi ini merupakan kesempatan emas bagi mereka yang ingin mengabdi kepada bangsa dan negara,” pungkas Brigjen Trunoyudo.

Bagi calon peserta yang berminat, diharapkan segera melengkapi dokumen dan mempersiapkan diri menghadapi seleksi. Informasi lebih lanjut mengenai persyaratan, jadwal seleksi, serta tahapan ujian dapat diakses melalui situs resmi Polri atau langsung menghubungi panitia rekrutmen di Polda masing-masing wilayah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pembangunan Taman Safari di IKN Akan Dimulai Akhir Tahun Ini

Penulis
Syifa
-

Taman Safari Indonesia tegaskan komitmennya untuk mulai membangun Taman Safari di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai tempat rekreasi edukasi mengenai keragaman satwa nusantara. Pembangunan ini ditargetkan dimulai paling lambat akhir tahun 2025.

“Hari ini saya menerima Pak Garibaldi (Boy) Thohir untuk memastikan pembangunan Taman Safari bersama konsorsiumnya di IKN. Beliau menyampaikan tekadnya bahwa pembangunan dimulai paling lambat akhir tahun ini dan akan berlangsung selama 2-3 tahun ke depan,” ujar Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono, pada Jumat (07/02/2025) di Kantor Otorita IKN Jakarta.

Basuki mengungkapkan, Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 225 hektar yang akan dimanfaatkan sebagai lokasi Taman Safari. Lahan tersebut telah ditinjau bersama dengan Tim Taman Safari untuk memastikan kesiapan dan kesesuaiannya.

Anggaran Pembangunan IKN Tahap II Tetap Sesuai Rencana

Di sisi lain, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa anggaran pembangunan IKN Tahap II masih sesuai hasil Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto, pada Selasa, 21 Januari 2025 lalu.

Hal ini disampaikan Kepala Otorita IKN seusai mengikuti Ratas lanjutan pada Senin, (03/02/2025) di Kompleks Istana Kepresidenan. Dalam Ratas tersebut Presiden meminta Otorita IKN untuk bersurat ke Kementerian Keuangan untuk menyesuaikan kepastian anggaran pembangunan IKN.

Basuki mengungkapkan, “Kalau tentang anggaran tadi kami sampaikan kepada beliau (Presiden Prabowo), kebetulan ada Bapak Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara), dijawab agar itu segera disesuaikan, karena Instruksi Presiden Tahun 2025 Nomor 1 dibuat sebelum Ratas kemarin,” ujarnya pada Senin, (03/02/2025) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Ia menjelaskan bahwa Instruksi Presiden Tahun 2025 No. 1 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dibuat sebelum Ratas terkait Ibu Kota Nusantara diselenggarakan, sehingga memerlukan penyesuaian kembali.

Anggaran Otorita IKN sebesar Rp 6,3 triliun merupakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal. Maka untuk memulai pekerjaan pembangunan kawasan yudikatif, legislatif, serta berbagai ekosistem pendukung lainnya membutuhkan tambahan sebesar Rp 8,1 triliun.

“Kami diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan anggaran sesuai yang disetujui oleh Bapak Presiden, yaitu Rp 6,3 triliun ditambah Rp 8,1 triliun,” imbuh Basuki.

Sebelumnya, dalam Ratas yang membahas perkembangan Ibu Kota Nusantara yang diselenggarakan pada Selasa, 21 Januari 2025 lalu. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui alokasi anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun.

Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan saat ini infrastruktur, akan mendukung penuh terwujudnya target-target nasional lima tahun mendatang seperti swasembada pangan, energi dan air, termasuk juga peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Bukan berarti kemudian infrastruktur di nomor dua-kan. Justru kami harus melakukan prioritas ulang, paling tidak melakukan penyesuaian-penyesuaian agar yang menjadi prioritas utama dari pembangunan nasional 5 tahun ke depan, terutama juga di awal-awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini bisa kami dukung dengan baik,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cara Mudah Cek Data di DTKS untuk Daftar KIP Kuliah 2025

Penulis
Syifa
-

Buat kamu yang berencana kuliah dengan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2025, ada satu hal penting yang harus dicek dulu—apakah namamu sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)!

DTKS adalah database milik Kementerian Sosial yang mencatat masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial, termasuk KIP Kuliah. Nah, pendaftaran KIP Kuliah 2025 dibuka dari 3 Februari hingga 31 Oktober, jadi pastikan kamu memenuhi syarat sebelum mendaftar, ya!

Kenapa Harus Terdaftar di DTKS?

DTKS mencatat individu, keluarga, atau kelompok yang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga mereka berhak mendapatkan fasilitas pendidikan seperti KIP Kuliah. Jadi, kalau kamu masuk dalam kategori ini, kemungkinan besar kamu bisa mendapatkan bantuan biaya kuliah dan biaya hidup selama kuliah.

Cara Cek Data di DTKS untuk Daftar KIP Kuliah 2025

Mau tahu apakah namamu sudah terdaftar di DTKS? Gampang banget! Ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Buka website https://cekbansos.kemensos.go.id.
  2. Pilih provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan tempat tinggalmu.
  3. Masukkan nama penerima manfaat sesuai KTP.
  4. Ketik empat huruf kode yang muncul di kotak kode.
  5. Klik tombol “Cari Data”.

Sistem akan langsung mencari nama penerima manfaat berdasarkan wilayah yang kamu input. Kalau namamu muncul, berarti kamu sudah terdaftar di DTKS dan bisa lanjut daftar KIP Kuliah!

Bagaimana Jika Namamu Belum Terdaftar di DTKS?

Jangan panik! Kalau ternyata namamu belum ada di DTKS, kamu masih bisa mengajukan diri. Berikut caranya:

  1. Siapkan dokumen penting seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK).
  2. Datang ke kantor desa/kelurahan setempat.
  3. Temui petugas yang mengurus bantuan sosial dan serahkan dokumen.
  4. Petugas akan melakukan musyawarah untuk menentukan apakah kamu berhak masuk DTKS atau tidak.
  5. Jika disetujui, datamu akan dicek dan divalidasi oleh Dinas Sosial.
  6. Data yang lolos verifikasi akan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS).
  7. Setelahnya, data akan divalidasi oleh wali kota atau bupati, lalu diteruskan ke gubernur dan menteri untuk disahkan.

Prosesnya memang butuh waktu, jadi lebih baik ajukan dari jauh-jauh hari, ya!

Siapa Saja yang Berhak Menerima KIP Kuliah 2025?

Supaya nggak salah paham, berikut beberapa kriteria mahasiswa yang bisa menerima KIP Kuliah:

✅ Punya Kartu Indonesia Pintar (KIP) saat SMA/SMK/MA.
✅ Terdaftar dalam DTKS atau penerima bantuan sosial dari Kemensos.
✅ Masuk dalam kategori warga miskin/rentan sesuai dengan data P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem).
✅ Berasal dari panti sosial atau panti asuhan.
✅ Pendapatan orang tua/wali maksimal Rp 4 juta per bulan atau Rp 750 ribu per anggota keluarga. Jika tidak masuk kategori di atas, bisa menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa/kelurahan.

Bantuan yang Diterima Mahasiswa Penerima KIP Kuliah 2025

Kalau kamu lolos sebagai penerima KIP Kuliah, kamu akan mendapatkan dua jenis bantuan, yaitu:

  1. Biaya pendidikan → Sesuai dengan kampus masing-masing.
  2. Biaya hidup bulanan → Berdasarkan klaster wilayah tempat kuliahmu.

Berikut besaran biaya hidup yang akan diberikan:

  • Klaster 1: Rp 800.000/bulan
  • Klaster 2: Rp 950.000/bulan
  • Klaster 3: Rp 1.100.000/bulan
  • Klaster 4: Rp 1.250.000/bulan
  • Klaster 5: Rp 1.400.000/bulan

Dengan bantuan ini, mahasiswa dari keluarga kurang mampu bisa tetap melanjutkan pendidikan tinggi tanpa khawatir biaya.

Kesimpulan

Pendaftaran KIP Kuliah 2025 sudah dibuka! Jadi, pastikan kamu memenuhi syarat dan terdaftar di DTKS agar bisa mengajukan bantuan ini. Kalau belum terdaftar, segera ajukan diri ke kantor desa atau kelurahan, ya!

Semoga informasi ini membantu dan sukses buat pendaftaran KIP Kuliah 2025!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kepala BNN Terima Audinsi Redaksi Tempo, Bahas Isu Narkotika dan Jajaki Kerjasama P4GN

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kepala BNN RI Marthinus Hukom menerima audiensi Dewan Redaksi Tempo, di Ruang Soetomo, Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, pada Senin (10/2). Pertemuan dilakukan dalam rangka membahas isu narkotika terkini serta menjajaki peluang kerja sama dalam pencegahan narkotika.

Dalam pertemuan, Kepala BNN RI yang didampingi oleh Deputi Pencegahan BNN RI, Zainul Muttaqien, serta Kepala Biro Humas dan Protokol, Sulistyo Pudjo Hartono, menjelaskan terkait fokus penanganan permasalahan narkotika serta kendala yang dihadapi dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Indonesia.

Dijelaskan Kepala BNN RI bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkotika tahun 2023 mencapai 3,3 juta jiwa, yang 312.000 di antaranya merupakan usia anak dan remaja. Data prevalensi inilah yang menjadi acuan bagi BNN dalam menentukan strategi dan kebijakan dalam penanganan narkotika, utamanya melalui intervensi program pencegahan terhadap anak dan remaja.

“Ada dua fenemona besar mengapa mereka (red: anak dan remaja) ingin mencoba narkoba. Pertama rasa penasaran, lalu setelah tau, fenomena kedua adalah mereka mengajak teman sebayanya untuk ikut mencoba narkoba,” ujar Kepala BNN RI.

Sementara terkait kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan P4GN, Kepala BNN RI menyampaikan bahwa terdapat beberapa faktor. Selain wilayah perairan Indonesia yang luas dan terbuka, faktor lainnya adalah adanya patronase yang dilakukan oleh jaringan sindikat narkotika khususnya di kawasan yang dikenal sebagai sarang narkotika.

Sebab itu, di samping melakukan penguatan di bidang intelijen untuk mengurai permasalahan narkotika, BNN berkolaborasi dengan para stakeholder, tengah bekerja keras melakukan berbagai upaya lainnya guna menjaga ketahanan moral dengan membangkitkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.

Lebih lanjut Kepala BNN RI berharap, media massa dengan perannya sebagai penyedia informasi publik serta berkontribusi dalam membentuk tatanan nilai-nilai di tengah-tengah masyarakat, dapat memaksimalkan perannya tersebut dalam hal P4GN. Ia berharap media juga menjalankan peran investigator dalam isu-isu narkotika sehingga dapat membentuk opini publik dan memberi ruang bagi berbagai sudut pandang.

Dalam hal penjajakan kerja sama, BNN dan Tempo berharap dapat bersinergi dan berkolaborasi melalui program-program pencegahan serta pemberdayaan masyarakat bagi kawasan rawan narkotika untuk mengembangkan potensi anak dan remaja di kawasan yang dianggap sebagai sarang kejahatan narkotika tersebut.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Banyak Dikeluhkan Pengguna, Ombudsman Ingatkan Potensi Maladministrasi pada Coretax

Penulis
Syifa
-

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengingatkan potensi maladministrasi pada penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax), apabila tidak dikelola dengan baik. Keluhan para pengguna platform ini perlu segera ditindaklanjuti.

“Ombudsman akan terus memantau perkembangan pembangunan sistem Coretax dan menyampaikan adanya pengingat bahwa layanan Coretax dapat berpotensi maladministrasi apabila tidak dikelola dengan baik,” ujar Yeka di Kantor Ombudsman RI, Rabu (12/2/2025).

Potensi maladministrasi tersebut di antaranya tidak kompeten, artinya sistem ini tidak dapat mencapai tujuan sebagaimana amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.

Kedua, adanya potensi penyimpangan prosedur dimana terdapat “bug” pada sistem Coretax. Yeka mengatakan, keluhan adanya bug ini cukup banyak disampaikan. Bug dalam aplikasi adalah gangguan atau kesalahan yang menyebabkan aplikasi tidak dapat berjalan dengan normal.

Ketiga, adanya potensi tidak memberikan layanan dimana Coretax sebagai bentuk layanan tidak dapat diakses oleh pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tersebut sampai saat ini tidak dapat memberikan layanan yang dijanjikan.

Yeka berharap agar DJP selaku pengampu Pembangunan Sistem Coretax dapat segera melakukan perbaikan dan memberikan alternatif bagi pengguna layanan dalam melakukan administrasi pelaporan pajak. Kemudian, dalam hal masyarakat menggunakan layanan Coretax dan mengadukan adanya kendala, Ombudsman meminta DJP dapat mengelola pengaduan tersebut dan memberikan solusi terbaik.

Sebelumnya pada 11 Februari 2025, Ombudsman RI telah melakukan pertemuan dengan DJP untuk meminta informasi awal buntut adanya aduan masyarakat mengenai permasalahan implementasi perpajakan Coretax. Turut hadir dalam pertemuan, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi dan Direktur Transformasi Proses Bisnis DJP Hantriono Joko Susilo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menlu RI dan Menlu Uzbekistan Sepakat Perkuat Kerja Sama Saling Menguntungkan

Penulis
Syifa
-

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono dan Menteri Luar Negeri Uzbekistan, Bakhtiyor Saidov, memimpin bersama pertemuan the 2nd Joint Commission on Bilateral Consultation (JCBC) di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI (11/2). Pertemuan menyepakati penguatan kerja sama bilateral di berbagai sektor dan membahas isu-isu global dan regional yang menjadi kepentingan bersama serta menghasilkan Joint Statement yang dirilis bersama pada 12 Februari 2025.

Dalam pertemuan, kedua negara menegaskan komitmen untuk mendorong kerja sama dan investasi di berbagai sektor strategis, termasuk infrastruktur, pertambangan, dan pariwisata. Mereka juga mendorong proses pembentukan perjanjian perdagangan bilateral antar kedua negara. “Uzbekistan di Asia Tengah dan Indonesia di Asia Tenggara harus berperan sebagai ‘locomotive of growth’ dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tegas Menlu Sugiono.

Selain itu, kedua negara juga sepakat untuk memperkuat kerja sama di bidang pendidikan, budaya, olahraga, serta hubungan antar lembaga parlemen guna mempererat hubungan antar masyarakat (people-to-people contact).

Sebagai langkah konkret dalam memperkuat kerja sama bilateral, pertemuan ini menyepakati Rencana Aksi 2025-2026, yang akan menjadi panduan bagi implementasi kerja sama di berbagai bidang. Selain itu, Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Uzbekistan menandatangani Perjanjian Bebas Visa Paspor Diplomatik dan Dinas (PBVDD) guna mendorong peningkatan interaksi antara pejabat dan perwakilan kedua negara.

Hubungan diplomatik Indonesia dan Uzbekistan telah berlangsung selama 32 tahun. JCBC pertama diselenggarakan pada tahun 2009 di Jakarta. Pertemuan kedua ini menandai komitmen kedua negara dalam memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan di masa depan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj. Bupati Bogor Ajak PHRI Jadikan Pariwisata Sebagai Motor Utama Pembangunan

Penulis
Syifa
-

Pj. Bupati Bogor, Bachril Bakri mengajak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) bersama-sama menjadikan pariwisata sebagai motor utama pembangunan. Demikan disampaikannya pada acara Welcome Dinner Musyawarah Nasional (Munas) PHRI ke-18 tahun 2025, di Kecamatan Cisarua, Senin (10/2).

Hadir Ketua Umum BPP PHRI beserta jajaran, Ketua BPD PHRI Jawa Barat, Ketua BPC PHRI Kabupaten Bogor, perwakilan Forkopimda, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bogor, Direktur Taman Safari Indonesia, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor.

Pj. Bupati Bogor, Bachril Bakri menjelaskan, di Kabupaten Bogor jumlah kunjungan wisatawan meningkat dari 4,4 juta di tahun 2020 menjadi 16 juta wisatawan di tahun 2024. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata meningkat dari 63 milyar di tahun 2020 menjadi 624 miliar di tahun 2024.

Baca juga: Pj. Bupati Bogor Siap Dukung Pelaksanaan Masa Transisi Pemerintahan

“Hal ini mengindikasikan bahwa pariwisata menjadi andalan Kabupaten Bogor. Kemudian kami juga memiliki moto Sport and Tourism untuk memajukan sektor olahraga dan pariwisata,” jelas Bachril.

Bachril menerangkan, sebanyak 166 daya tarik wisata (alam, buatan dan budaya), 537 usaha akomodasi (bintang, non bintang dan akomodasi lainnya), 817 usaha restoran dan rumah makan, 170 usaha jasa wisata dan 70 desa wisata ada di Kabupaten Bogor.

“Saya mengajak, mari kita terus menjaga solidaritas, mendukung satu sama lain, serta memperkuat jaringan kerja sama antar pelaku usaha, dan seluruh stakeholder demi kemajuan sektor pariwisata,

Ia melanjutkan, teruslah berkomitmen dan berkontribusi dalam membangun pariwisata Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Keberhasilan industri pariwisata tidak hanya ditentukan oleh individu atau kelompok tertentu, tetapi oleh kebersamaan kita semua.

“Dengan tekad, daya, dan semangat kebersamaan, saya yakin PHRI dapat membawa industri pariwisata ke tingkat yang lebih tinggi dan memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Bachril.

Ketua Umum BPP PHRI, Hariyadi BS Sukamdani mengungkapkan, semangat kita adalah ingin memajukan pariwisata skala nasional, dan memajukan potensi yang ada di daerah. Di tengah tantangan yang terjadi saat ini, kita harus terus mencari jalan agar perusahaan tetap tumbuh dan kitab isa memberikan kontribusi positif untuk bangsa dan negara.

“Kita akan melaksanakan Munas, tentunya akan ada banyak masukan yang diharapkan setelah itu, PHRI bisa semakin maju dan semakin berkontribusi untuk bangsa dan negara,” ungkap Hariyadi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ini Jawaban Kemensos atas Kritik Bansos Sering Salah Sasaran

Penulis
Syifa
-

Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan program perlindungan sosial akan semakin efektif dengan penggunaan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang sudah mencapai tahap finalisasi. Dengan basis data ini, bantuan sosial akan tepat sasaran.

Penggunaan data tunggal ini, menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto untuk mengelimir potensi kesalahan dalam penyaluran bansos, sebagaimana disinyalir sejumlah pihak.

“Pak Prabowo sejak awal mengajak kita kerja dengan data yang akurat. Apa yang dikerjakan selama tiga bulan terakhir ini adalah dalam usaha untuk memperoleh data yang lebih akurat. Masukan-masukan yang baik akan terus kita jadikan bahan evaluasi penyaluran ke depan. Kita sepakat dengan BPS tiap 3 bulan kita lakukan pemutakhiran,” ujar Gus Ipul menjawab pertanyaan wartawan terkait kritik bansos sering salah sasaran di kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Baca juga: Kemensos Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Binjai

Dengan data baru yang lebih akurat maka potensi bansos salah sasaran bisa diminimalisir. Pemberian bansos diyakini akan lebih akurat.

Kementerian Sosial sendiri tiap tahun menyalurkan bansos sekitar Rp75 triliun. Angka inipun berupa chash transfer sehingga langsung ke penerima manfaat. Di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). “Cash transfer kita Rp75 triliun per tahun langsung ke bank Himbara dan PT Pos,” kata dia.

Ihwal penyaluran Bansos dianggap kurang efektif, Gus Ipul menegaskan hal itulah yang menjadi dasar Presiden Prabowo memberikan instruksi agar program Bansos serta subsidi berbasiskan pada data yang akurat dan valid, yaitu DTSEN. Sebab, selama ini banyak lembaga yang berkaitan dengan program perlindungan sosial memiliki data sendiri-sendiri.

“Mudah-mudahan dengan data yang baru ini, bansos salah sasaran bisa diminimalisir dan kelak tidak akan terjadi lagi,” tegas Gus Ipul.

DTSEN sendiri merupakan integrasi tiga pangkalan data utama, yaitu DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Konsolidasi data ini kemudian akan diuji silang oleh BPS dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data.

Data tunggal ini nantinya, akan diatur melalui instruksi presiden sehingga menjadi acauan yang digunakan oleh semua pihak. Namun data ini juga masih bersifat dinamis, sehingga Kemensos bersama BPS terus melakukan pemutakhiran setiap tiga bulan sekali untuk memastikan data tetap valid.

“Kita bersama pilar-pilar sosial, Pemda dan masyarakat melakukan pemutakhiran bersama baik lewat jalur Formal maupun Partisipasi lewat aplikasi Cek Bansos yang terus kita sempurnakan untuk Usul Sanggah,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov DKI Intensifkan Pengawasan Penyaluran Gas Elpiji 3 Kg

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) memastikan pasokan dan penyaluran gas elpiji 3 Kilogram (kg) tepat sasaran.

Untuk itu, upaya monitoring dan pengawasan penyaluran gas elpiji 3 kg tetap dilakukan dan dintensifkan agar pasokan dan harga gas tetap terjaga sampai ke tangan masyarakat.

Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo mengatakan, gas elpiji 3 kg merupakan komoditas bahan penting yang penyalurannya disubsidi oleh pemerintah.

Ia menyampaikan, Dinas PPKUKM DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga, selaku operator penyaluran gas elpiji 3 kg untuk memastikan pasokan di wilayah Jakarta mencukupi dengan 269 agen dan 5.476 pangkalan.

“Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM merelaksasi kebijakan pelarangan pengecer untuk menyalurkan gas elpiji 3 kg, dengan mengimbau bagi para pengecer untuk mendaftarkan diri sebagai sub-pangkalan,” ujar Ratu, Rabu (12/2).

Ia menjelaskan, hal ini dimaksudkan agar para pengecer (sub-pangkalan) tersebut dapat menjadi bagian dari mata rantai penyaluran gas elpiji 3 kg sehingga pengendalian HET dan pasokan juga tetap terjaga.

“Saat ini HET gas elpiji 3 kg di tingkat pangkalan di wilayah DKI Jakarta berada di harga Rp16.000. Upaya monitoring dan pengawasan penyaluran gas elpiji 3 kg tetap dilakukan dan dintensifkan agar pasokan dan harga gas tetap terjaga sampai ke tangan masyarakat,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Gubernur Aceh Safrizal Pimpin Rapat Perdana Penyusunan RPJMA 2025-2029

Penulis
Syifa
-

Penjabat Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si, memimpin rapat perdana penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2025-2029 di Kantor Bappeda Aceh, Selasa (11/2). Rapat ini menjadi langkah awal dalam menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun ke depan yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan strategis dan program prioritas.

Rapat ini dihadiri oleh para Pj Bupati dan Wali Kota se-Aceh, kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), kepala Bappeda kabupaten/kota se-Aceh, tim penyusun visi dan misi Gubernur Aceh terpilih, serta pihak terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Safrizal menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam penyusunan RPJMA. Ia mengingatkan bahwa dokumen ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan dan menjalankan program prioritas dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa RPJMA harus disusun dengan cermat dan berbasis pada data yang akurat serta kebutuhan nyata masyarakat Aceh.

Baca juga: Pj Gubernur Aceh Tinjau Verifikasi Pembangunan Rumah Layak Huni di Kuta Baro dan Montasik

Seiring dengan ditetapkannya pasangan Muzakir Manaf dan Fadhlullah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang dijadwalkan dilantik Rabu besok (12/2), penyusunan RPJMA menjadi salah satu tugas utama yang harus segera diselesaikan.

Visi yang diusung dalam RPJMA 2025-2029 mencerminkan harapan besar bagi masa depan Aceh, yakni “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan.” Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintahan yang baru menetapkan tujuh misi utama yang menjadi arah kebijakan pembangunan, mulai dari penerapan syariat Islam secara kaffah, penguatan kekhususan Aceh sesuai MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), hingga peningkatan daya saing sumber daya manusia serta pembangunan infrastruktur yang menjamin konektivitas antarwilayah.

Dalam mendukung implementasi visi dan misi tersebut, sembilan program kerja gerak cepat disiapkan sebagai langkah awal pemerintahan yang baru. Program-program ini mencakup berbagai aspek yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) unggul, dana abadi pendidikan dan beasiswa unggul, serta optimalisasi kekayaan bumi Aceh untuk kemakmuran rakyat.

Selain itu, perhatian juga diberikan pada peningkatan kualitas pendidikan melalui program guru dan sekolah unggul, pembangunan sistem satu data Aceh, serta penguatan sektor pertanian dengan mewujudkan Aceh sebagai lumbung pangan. Program makan bergizi gratis, pembangunan pusat rehabilitasi unggul, serta penguatan peran Baitul Mal di tingkat gampong juga menjadi bagian dari langkah cepat yang akan dijalankan.

Selain program gerak cepat tersebut, terdapat pula 21 program prioritas yang mencakup berbagai aspek pembangunan. Program-program ini disusun untuk menjawab tantangan utama yang dihadapi Aceh, mulai dari penguatan perdamaian, peningkatan pelayanan publik, pemberian beasiswa bagi putra-putri Aceh ke universitas terbaik dunia, hingga reformasi tata kelola birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel.

Program lain yang menjadi perhatian serius adalah upaya pemberantasan narkoba, penyediaan rumah layak bagi masyarakat, serta digitalisasi di berbagai sektor untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Tidak ketinggalan, pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat sektor ekonomi dengan mendukung UMKM, industri halal, serta pengembangan sektor pariwisata.

Safrizal mengingatkan bahwa penyusunan RPJM di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.

“Saya meminta seluruh SKPA dan pihak terkait agar bekerja aktif dalam memastikan kelancaran penyusunan ini,” kata Safrizal.

Sebagai langkah percepatan, Safrizal menekankan pentingnya koordinasi yang erat dengan tim penyusun RPJM kepala daerah terpilih, menyusun keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun, serta menyempurnakan rancangan teknokratik RPJMD sebagai bahan penyusunan rancangan awal.

Safrizal juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dan berkontribusi aktif dalam proses ini, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat Aceh di masa mendatang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,2351,2361,237...4,939Halaman 1,236 dari 4,939