Beranda blog Halaman 1235

Efisiensi Anggaran, Mentrans Iftitah Tetap Optimis Kembangkan Kawasan Transmigrasi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Transmigrasi atau Mentrans Iftitah Sulaiman Suryanagara optimis kementeriannya dapat memberikan kinerja yang terbaik demi menghadirkan kesejahteraan rakyat dalam pengembangan kawasan transmigrasi.

Optimisme tersebut disampaikan Mentrans Iftitah dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI yang membahas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 12 Februari 2025.

“Kami tetap optimis dapat melakukan yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan rakyat Indonesia secara keseluruhan,” kata Mentrans Iftitah dalam keterangannya pada Rabu, 12 Februari 2025.

“Bukan saja karena program transmigrasi menjadi bagian dari program prioritas nasional, yakni menyiapkan kantong-kantong pangan untuk mencapai swasembada pangan, meskipun anggaran terbatas, tidak akan membatasi upaya untuk menyukseskan program yang telah disusun,” tutur Mentrans Iftitah.

Secara keseluruhan, dia bilang, keterbatasan anggaran ini berdampak luas terhadap efektivitas program transmigrasi, baik dalam aspek, kelembagaan, infrastruktur, ekonomi, sosial, maupun legalisasi lahan.

Menurutnya, Kementrans telah mencoba yang terbaik untuk mereviu, memvalidasi, dan menata regulasi dan aset atau sumber daya menuju paradigma baru transmigrasi sejak dibentuk kembali pada Oktober 2024 lalu.

“Tidak lagi hanya soal perpindahan penduduk, tetapi bagaimana menyejahterakan masyarakat transmigrasi dan rakyat Indonesia. Menyukseskan swasembada pangan dan energi, membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ujar Mentrans Iftitah.

Terkait dengan persoalan lahan dan status lahan di kawasan transmigrasi, ia bilang, Kementrans telah beberapa kali melakukan rapat koordinasi dengan Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, dan Kepala BIG untuk mendapatkan solusi terbaik.

Mentrans Iftitah bilang, pihaknya membuat kesepakatan untuk mengatasi persoalan terkait lahan di kawasan transmigrasi dalam waktu satu hingga dua minggu ini.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengapresiasi program kerja Kementrans. Menurutnya, meskipun dengan anggaran sedikit, Kementrans tetap semangat menjalankan program pemerintah.

“Bangga dengan program-program kementerian transmigrasi yang saat ini memang sudah minim perhatian. Paradigma Baru Transmigrasi perlu diapresiasi dan kami DPR pasti mendukung program pemerintah dalam mengembangkan transmigrasi,” pungkas Lasarus.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Tinjau Bendungan Marangkayu, Akmal Malik Terima Aspirasi Warga

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik meninjau proyek pembangunan Bendungan Marangkayu di Desa Sebuntal, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke wilayah utara Kaltim.

Di sela peninjauan itu, Akmal Malik menemui sejumlah warga yang mengaku terdampak dari pembagunan Bendungan Marangkayu. Bendungan dengan kapasitas tampung 12,3 juta meter kubik ini memang masih menemui beberapa kendala. Seperti masalah pembebasan lahan dan klaim hak tradisional dengan warga setempat.

Menanggapi aspirasi warga, Akmal Malik berjanji akan membantu memfasilitasi persoalan ini. Ia menilai, harus ada solusi bagi tuntutan masyarakat lokal. Tanpa menghalangi proses penyelesaian pembangunan bendungan yang diproyeksikan menjadi penyedia pasokan air baku dan sumber Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) ini.

“Jangan sampai ada yang dirugikan,” kata Akmal Malik menjawab keluhan warga yang menemuinya di Bendungan Marangkayu, Selasa (11/2/25).

Usai menemui masyarakat, Akmal Malik menerima paparan dari Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), Yosiandi Radi.

Yosiandi menjelaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan penyempurnaan pembangunan Bendungan Marangkayu yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk menambah jumlah tampungan air dalam rangka mendukung program ketahanan pangan.

Selain sebagai penyedia air irigasi untuk sawah seluas 1.500 hektare, bendungan ini juga memiliki kapasitas suplai air baku sebesar 450 liter per detik serta potensi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) dengan kapasitas 135 kWh.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

BNN Ikuti Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Inpres Efisiensi Belanja APBN

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Sekretaris Utama BNN RI, Tantan Sulistyana, hadir dalam rapat pembahasan tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, di Ruang Rapat Sidang Kabinet, Gedung Utama, Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa (11/2).

Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Hasbi, Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, dan Suahasil Nazara.

Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025 diharapkan tidak memotong “mesin” penggerak pemerintahan. Disampaikan Kepala Komunikasi Kepresidenan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa efisiensi dilakukan untuk menghilangkan ‘lemak-lemak’ dalam belanja APBN, tapi tidak mengurangi ‘otot’. Sebab itu, tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan ‘lemak’ tersebut.

Dalam hal mendukung produktivitas, pemerintah memastikan bahwa gaji pegawai serta layanan dasar prioritas pegawai tidak akan terdampak efisiensi. Begitu pula hal-hal terkait layanan bagi masyarakat, program-program yang terkait bantuan sosial dan layanan publik, anggarannya juga tidak dilakukan penyesuaian.

Selain BNN, hadir pula mengikuti jalannya rapat pembahasan tindak lanjut pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dari kementerian maupun lembaga lain seperti TNI dan Polri.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Wawali Arya Wibawa Berikan Edukasi Antisipasi Kebakaran Bagi OPD

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wakil Walikota atau Wawali Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa membuka secara resmi sosialisasi dan edukasi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran tingkat OPD, Selasa (11/2) di Gedung Dharma Negara Alaya.

Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini menyasar perwakilan setiap OPD se-Kota Denpasar sebagai upaya dini pencegahan kebakaran.

Wawali Arya Wibawa menjelaskan, pengetahuan tentang pencegahan serta penanganan dini kebakaran sangat penting bagi masyarakat. Hal ini lantaran setiap OPD harus memiliki kader yang paham tentang pencegahan dini kebakaran, sehingga nantinya dapat meminimalisir terjadinya kebakaran.

“Kegiatan ini sangat penting bagi kami semua khususnya para kader di setiap OPD dalam menghadapi adanya potensi kebakaran. Mengingat kerugiannya tidak hanya materi namun juga dapat mengancam keselamatan hingga nyawa kita,” ujar Wawali Arya Wibawa.

Lebih lanjut dikatakan Wawali Arya Wibawa, awal mula kebakaran sebagian besar bersumber dari lingkup rumah tangga, perkantoran hingga lokasi padat penduduk. Hal ini mulai dari kebocoran tabung gas, korsleting listrik, asap dupa, dan pembakaran sampah sehingga upaya pencegahan dan penanganan dini sangatlah penting.

“Maka dari itu kami mengajak seluruh perwakilan OPD yang hadir dan mengikuti sosialisasi hari ini agar dapat digetoktularkan sampai ke masyarakat. Kami turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh perwakilan peserta telah mengikuti sosisalisasi ini dan mari kita lanjutkan upaya sehingga dapat menjadikan kota yang lebih tangguh terhadap bencana kebakaran,” ujar Wawali Arya Wibawa.

Sementara Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar I Made Tirana dalam laporannya mengatakan, pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun di Kota Denpasar.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi ini diikuti sebanyak 300 peserta dari perwakilan OPD se-Kota Denpasar. Adapun materi yang disampaikan seperti teori dan pengenalan dasar-dasar pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta praktek pemadaman api secara traditional dan modern.

“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesigapan khususnya para pegawai di lingkungan Pemkot Denpasar dalam memberikan perlindungan khususnya dalam mencegah bencana kebakaran,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Tingkatkan Kualitas Data, Diskominfo Kaltim Gelar Coaching Metadata Sektoral Tahun 2025

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Diskominfo Provinsi Kaltim melalui Bidang Statistik terus berupaya meningkatkan pemahaman tentang metadata statistik sektoral guna menghasilkan data yang berkualitas dan mudah didiseminasikan.

Sebagai langkah konkret, Diskominfo Kaltim menggelar Coaching Metadata Sektoral Tahun 2025 di Hotel Ibis, Jalan Mulawarman, Lantai 3, Rabu (12/2/25).

Kepala Diskominfo Kaltim, H. Muhammad Faisal, dalam sambutannya menegaskan bahwa metadata memiliki peran penting dalam menjelaskan dan mendeskripsikan data yang dihimpun. Dengan adanya metadata yang baik, pembaca data akan lebih memahami informasi yang disajikan.

“Secara teoritis, metadata memang bertujuan untuk menjelaskan data yang kita input dan himpun agar lebih mudah dipahami. Namun, ini bukan tugas yang mudah. Oleh karena itu, kita perlu menyegarkan kembali pemahaman setiap tahun, agar teman-teman di kabupaten/kota dan perangkat daerah dapat menghasilkan data yang berkualitas serta berguna bagi masyarakat maupun pemerintah,” jelas Kepala Diskominfo Kaltim.

Lebih lanjut, Kepala Diskominfo Kaltim juga menyoroti tantangan dalam pengelolaan metadata sektoral di tahun 2024 yang lalu. Diskominfo sebagai walidata bertugas mengumpulkan, memverifikasi, memvalidasi, serta mempublikasikan data sektoral dari setiap perangkat daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim.

“Namun, kualitas data itu sendiri tergantung pada perangkat daerah sebagai admin yang mengelolanya,” tambahnya.

Ia menekankan pentingnya pelatihan bagi para admin atau operator data di tingkat awal. Dengan pemahaman yang baik tentang metadata, data yang dikumpulkan dapat diverifikasi dan divalidasi tanpa mengalami perubahan, sehingga menghasilkan informasi yang akurat bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

“Kita memang harus melatih dari bawah, dari operator, admin, atau pengumpul data, sehingga ketika data tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan, hasilnya benar dan akurat,” ujarnya.

Acara Coaching Metadata Sektoral 2025 ini berlangsung selama dua hari, yakni 12–13 Februari 2025.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Bidang Statistik Diskominfo Kaltim, M. Adrie Dirga Sagita, serta narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim, yakni Pranata Komputer Ahli Madya Khairil Anwar dan Pranata Komputer Ahli Madya Muhammad Syahril. Kegiatan ini juga diikuti oleh perwakilan dari seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Polri Gagalkan Penyelundupan 135 Kg Sabu di Aceh Jaringan Fredy Pratama

Penulis
Syifa
-

Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 135 kilogram di Aceh. Barang haram tersebut diduga berasal dari Thailand dan masih berkaitan dengan jaringan gembong narkoba Fredy Pratama.

“Kami menerima informasi bahwa ada penyelundupan narkotika dari Thailand. Kemungkinan besar ini merupakan barang milik Fredy Pratama,” ujar Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Brigjen Mukti Juharsa kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Selasa (11/2/2025).

Mukti menegaskan bahwa Fredy Pratama masih aktif mengendalikan jaringan narkotika di Indonesia. Ia bahkan disebut telah mengubah pola komunikasi untuk menghindari pelacakan.

“Fredy masih mempertahankan jaringannya di Indonesia. Kami mendeteksi bahwa ia terus berupaya memperkuat sindikasi ini,” tambahnya.

Dalam penyelidikan lebih lanjut, kepolisian akan menerapkan strategi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) guna mengungkap aliran dana yang mengarah ke Fredy Pratama.

“Melalui TPPU, semua dapat terungkap. Kalau hanya menangkap pelaku di lapangan, mereka tidak akan mengaku. Namun, jika kita menelusuri rekening mereka, pasti ujungnya mengarah ke Fredy Pratama,” jelas Mukti.

Hingga saat ini, Fredy Pratama diyakini masih bersembunyi di Thailand dan mendapat perlindungan dari pihak tertentu. Polri pun terus berkoordinasi dengan otoritas Thailand untuk menangkapnya.

“Kami belum bisa menjangkau dia. Fredy adalah gembong besar yang sulit disentuh oleh pemerintah Thailand,” ungkap Mukti.

Fredy Pratama sendiri telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 2014. Polri telah membentuk Tim Khusus Escobar Indonesia untuk memburunya, bekerja sama dengan Kepolisian Thailand serta Drugs Enforcement Administration (DEA) Amerika Serikat.

Dalam operasi yang berlangsung pada 7 dan 8 Februari 2025, polisi menangkap empat warga Aceh yang diduga terlibat dalam penyelundupan ini. Mereka berinisial I, F, E, dan M, yang diamankan di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Lhoksukon.

“Para pelaku semuanya warga Indonesia, berasal dari Aceh. Saat ini, mereka telah diamankan,” terang Mukti.

Barang bukti yang berhasil disita dalam pengungkapan ini meliputi 135 bungkus sabu yang dikemas dalam teh China berlabel 999 dan 99, satu perahu mesin dua kepala, satu boat oskadon, satu unit ponsel satelit merek Thuraya, satu perangkat Garmin, lima unit ponsel Android, serta satu unit mobil Avanza hitam.

“Barang ini rencananya akan diedarkan ke kota-kota besar seperti Medan dan Jakarta,” tambahnya.

Saat ini, keempat tersangka telah ditahan di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Mereka dijerat dengan Pasal 114, Pasal 112, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukumannya adalah pidana mati atau minimal lima tahun penjara dengan denda Rp10 miliar.

Polri memastikan akan terus membongkar jaringan narkotika ini hingga ke akar-akarnya dan menangkap Fredy Pratama yang masih buron.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wagub Sani: FPK Provinsi Jambi Lonceng Komitmen Menjaga NKRI dan Pancasila

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wakil Gubernur atau Wagub Jambi Abdullah Sani mengukuhkan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Jambi Periode Tahun 2024-2026, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (12/02/25).

Dalam kesempatan tersebut Wagub Sani menyampaikan bahwa pengukuhan ini menjadi lonceng penanda dimulainya komitmen dan kinerja seluruh pengurus dari berbagai latar belakang untuk menjaga NKRI, menggaungkan dan membangun kembali kesadaran masyarakat terkait Pancasila sebagai kekuatan yang berperan penting dalam setiap pembangunan masyarakat.

”Oleh karena itu, kepada para Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan yang telah dikukuhkan ini dapat bekerja keras dan cerdas, tidak hanya dalam memajukan dan menguatkan eksistensi organisasi Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Jambi, tetapi juga sekaligus menyusun strategi dan program baru yang dapat menunjukkan kontribusi dan dampak FPK Provinsi Jambi bagi seluruh masyarakat Provinsi Jambi,” ujar Wagub Sani.

Wagub Sani menegaskan melalui kehadiran FPK di Provinsi Jambi, hendaknya dapat menyatukan pemikiran-pemikiran yang selaras dengan tujuan pembangunan bangsa ini. Perbedaan gagasan untuk kemajuan bangsa tidak dapat dihindari karena keanekaragaman masyarakat negeri ini.

”Oleh karena itu, pengurus FPK Provinsi Jambi harus mampu menyatukan dan merangkul keberagaman menjadi modal kekuatan untuk membangun masyarakat dan negeri yang lebih maju dan sejahtera,” tegasnya.

Dijelaskan Wagub Sani, Provinsi Jambi dibangun diatas berbagai perbedaan suku, agama, ras, dan adat istiadat yang harus dirajut lewat keharmonisan.

”Saya berharap FPK Provinsi Jambi dapat mengelola perbedaan negeri ini dengan baik dengan berbagai pendekatan yang sejalan dengan ideologi kebangsaan dan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat, untuk mewujudkan kerukunan dan persatuan masyarakat negeri ini, sebagai modal penting untuk menyukseskan berbagai program pembangunan,” kata Wagub Sani.

”Salah satu agenda kegiatan yang telah dilaksanakan oleh FPK Provinsi Jambi adalah perannya dalam mewujudkan Pemilu dan Pilkada Damai 2024 lalu. Melalui perannya yang sangat strategis dalam masyarakat, FKP Provinsi Jambi bersama dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait dapat menciptakan suasana damai dan tenang, meredam potensi-potensi konflik antar suku maupun umat beragama yang ada di Provinsi Jambi, tak hanya untuk menjaga agar Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Jambi berlangsung damai dan demokratis, namun tentu saja akan berdampak pada perjalananan roda pembangunan dan pemerintahan untuk mewujudkan masyarakat dan daerah yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengawasan Kebangsaan Kesbangpol Provinsi Jambi Amidy menyatakan bahwa pengurus FPK Provinsi Jambi harus mampu menyatukan dan merangkul keberagaman menjadi modal kekuatan untuk membangun masyarakat dan negeri yang lebih maju dan sejahtera.

Dikatakan Amidy, total paguyuban pada periode ini adalah 31 Paguyuban dan dapat bertambah seiring berjalannya waktu.

“Harapannya Anggota FPK turut berkontribusi terhadap pembangunan Provinsi Jambi dengan kemajemukan ras dan suku yang ada di Provinsi Jambi,“ pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menag Ajak Muslimat NU Kolaborasi Program Kementerian Agama

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar menjadikan ekoteologi sebagai salah satu program prioritas. Menag akan menggandeng Muslimat NU dalam proses implementasinya.

Pesan ini disampaikan Menag saat mengisi panel diskusi dalam rangkaian Kongres ke-XVIII Muslimat NU di Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/25).

Ekoteologi bisa dipahami sebagai konsep yang membahas tentang inter-relasi antara pandangan teologis-filosofis yang terkandung dalam ajaran agama dengan alam, khususnya lingkungan.

Menag mengapresiasi program Muslimat NU yang bertajuk Mustika Darling (Muslimat Cantik Sadar Lingkungan). Menurutnya, ini sejalan dengan program prioritas Kemenag, yaitu Ekoteologi, menggunakan bahasa agama untuk mengajak melestarikan lingkungan.

“Saya rasa, jika seorang Ibu sudah sadar pentingnya menjaga lingkungan, selesai sudah masalah kita. Maka itu, program Mustika Darling ini bagus sekali,” kata Menag.

“Ibu adalah sekolah pertama bagi anak. Jadi apapun yang diajarkan oleh seorang Ibu, terutama bagi anaknya yang masih belia, pasti akan membekas secara mendalam. Bayangkan jika mereka mengajarkan tentang lingkungan, pasti akan berdampak luar biasa,” lanjutnya.

Menag berharap, bisa menjalin kerjasama dengan Muslimat NU dalam berbagai program.

“Kami akan menjadikan muslimat NU itu sebagai partner utama di dalam mengimplementasikan program-program Kementerian Agama, Insya Allah,” tukasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Jelang Maratua Run 2025, Pemprov Kaltim Terus Lakukan Persiapan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemprov Kaltim terus mematangkan persiapan Maratua Run 2025, ajang lari internasional yang akan berlangsung di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, 15 Februari 2025 mendatang.

Berbagai pihak telah dilibatkan untuk memastikan kelancaran acara, termasuk EO Indonesia Muda Road Runner yang melaporkan bahwa persiapan telah mendekati tahap akhir dan telah siap untuk menggelar acara event tahunan ini.

Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, digelar di ruang rapat Sekda dan melalui Zoom Meeting, Selasa (11/1/2025) berjalan lancar sesuai rencana.

Sri Wahyuni menegaskan kesiapan transportasi, akomodasi, dan konsumsi bagi para peserta dan pentingnya persiapan yang matang guna menghindari kendala selama acara berlangsung.

“Kita harus memastikan mulai dari waktu masing-masing para peserta tiba di kota Berau, serta memastikan waktu mereka menggunakan speedboat untuk menyebrang agar menjadi lebih efesien serta kita sediakan welcome drink/snack box saat mereka tiba di pulau maratua”, ucapnya.

Salah satu fokus utama dalam persiapan ini adalah pendataan transportasi laut, terutama ketersediaan speedboat yang akan digunakan untuk mengantar peserta ke lokasi di Pulau Maratua.

“Pemprov Kaltim bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Berau untuk memastikan jumlah dan kesiapan armada yang memadai, saya ingin kelancaran transportasi laut yang akan di gunakan menjelang event Maratua Run 2025,” tambahnya.

Sri Wahyuni juga mengingatkan agar panitia hadir lebih awal di lokasi untuk memastikan kesiapan teknis sebelum peserta tiba.

“Jika peserta datang pada hari Kamis atau Jumat, usahakan panitia sudah berada di lokasi sejak Rabu. Ini penting untuk memastikan kesiapan akomodasi dan keamanan transportasi laut,” imbuhnya.

Maratua Run 2025 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya meningkatkan daya tarik wisata olahraga di Kaltim tetapi juga mendukung geliat ekonomi lokal di kawasan Pulau Maratua. Dengan persiapan yang semakin matang, event ini siap menjadi salah satu acara olahraga terbesar di Indonesia tahun depan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pj Gubernur Akmal Malik Tinjau Pembangunan Turap Sungai Bontang dan Serahkan Bantuan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menutup agenda kunjungan kerja (kunker) di wilayah utara, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik melakukan peninjauan pembangunan turap sungai di Kelurahan Telihan, Bontang.

Peninjauan ini Pj Gubernur Akmal Malik didampingi Wali Kota Bontang, Basri Rase yang turut memastikan perkembangan proyek infrastruktur yang dibiayai melalui APBD Kaltim berjalan sesuai rencana.

Dalam kunjungannya, Akmal Malik memantau secara langsung kondisi pembangunan turap yang diharapkan dapat mengantisipasi dampak banjir dan meningkatkan tata kelola lingkungan di sekitar Sungai Bontang. Pembangunan turap ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat infrastruktur di wilayah utara guna menunjang kesejahteraan masyarakat.

“Kalau hujan masih bahaya ini, karena baru satu sisi yang dibangun,” ujar Akmal Malik mengomentari pembangunan turap sungai di Kelurahan Telihan Kota Bontang, Selasa (11/2/25).

Usai melakukan peninjauan, Akmal Malik menyerahkan sejumlah bantuan kepada masyarakat Bontang. Bantuan yang disalurkan berupa 10 ribu blanko KTP Elektronik, bantuan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) senilai Rp 321 juta, peralatan penanggulangan bencana, peralatan mesin pemotongan hewan kurban, bantuan kutivator dan pompa air, toolkit, serta bantuan untuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Penyerahan bantuan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas layanan publik dan mendukung berbagai kegiatan masyarakat. Baik di bidang administrasi kependudukan, pertanian, maupun pariwisata.

Adapun kunjungan kerja ini merupakan wujud komitmen pemerintah Kaltim untuk terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap proyek infrastruktur strategis, sekaligus memastikan bantuan yang disalurkan tepat sasaran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah utara Kalimantan Timur.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...1,2341,2351,236...4,939Halaman 1,235 dari 4,939