Beranda blog Halaman 1240

Gus Ipul Bagikan Kado Ulang Tahun Cek Kesehatan Gratis ke Lansia

Penulis
Syifa
-

Kick off Kado Ulang tahun dari Presiden Prabowo bagi rakyat Indonesia berupa Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah dimulai, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) turut menyukseskan program CKG dengan membagikan kado bagi 55 lansia di Puskesmas Manganti Kabupaten Gresik.

“Ini istimewa sekali suatu program yang menyasar 280 juta penduduk Indonesia, yang mungkin terbesar sepanjang sejarah, mohon partisipasi dan dukungannya,” kata Gus Ipul, Senin (10/2/2025).

Ia mengatakan Program CKG melengkapi program BPJS Kesehatan. Bila program BPJS Kesehatan dengan pendekatan kuratif (pengobatan), maka CKG memperkuat preventif (pencegahan) dan deteksi dini. Jika Program CKG sukses maka biaya untuk pengobatan bisa berkurang karena sudah bisa dicegah sejak awal.

“Contohnya diabetes itu bisa dicegah, caranya bagaimana. Harus diperiksa dari awal, sehingga kita ketahui jika mengidap diabetes maka ada cara-cara untuk mengatasinya karena tahu penyebabnya. Kalau ini berhasil insyaallah usianya tambah panjang,” kata Gus Ipul.

Menurut Gus Ipul, Presiden Prabowo mengajak sekaligus membangun kesadaran masyarakat, betapa pentingnya kita lakukan pemeriksaan dini, dengan begitu penyakit bisa kita cegah.

Pemeriksaan kesehatan ini meliputi pengukuran tekanan darah, tes sliabet, penilaian Indeks Massa Tubuh (IMT) menggunakan timbangan, serta pemeriksaan mata, telinga, dan gigi.

Program CGK ini dapat dirasakan oleh semua golongan usia, tepat pada hari ulang tahun hingga 30 hari setelahnya. Dengan sasaran lansia, bayi, ibu hamil, balita, anak prasekolah remaja dan dewasa. Untuk bayi dan ibu hamil bisa kapanpun di Puskesman dan Posyandu.

Sementara itu, dalam acara kali ini, Gus Ipul juga memberikan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) berupa paket nutrisi, perlengkapan ibadah, serta kebersihan diri guna mendukung kesejahteraan para lansia, dengan total bantuan atensi sebesar Rp68,7 juta.

Sebanyak 55 orang yang mendapatkan kado Presiden dan diberikan langsung oleh Gus Ipul kali ini khusus untuk para lansia yang biasanya mendapatkan bantuan sosial dari Kemensos.

“Kita fokus mensukseskan CGK ini di bidang kita yakni untuk para pemerlu asistensi sosial di antaranya para lansia seperti yang kali ini kami beri kado di Gresik,” kata Gus Ipul.

Dalam acara ini, Gus Ipul juga menyampaikan jumlah Penerima Bansos PKH yang berulang tahun hari ini mencapai 125.484 orang. Selain itu juga ada 212.318 orang penerima sembako rutin yang juga berulang tahun.

Selain itu juga ada 103 pendamping PKH; lantas pendamping dayasos 25 orang; kemudian pendamping rehsos 4 orang dan sebanyak 7 pegawai Kemensos berulang tahun.

“Seluruh pendamping, dan para penerima bansos maupun pegawai Kemensos sudah kami sosialisasikan agar memanfaatkan Kado Ulang Tahun dari Presiden Prabowo ini,” kata Gus Ipul.

Solikatin (63) yang berulang tahun 10 Februari, merasa senang mengikuti CKG.
“Saya suka dan bahagia sekali. Baru kalo ini diberi (kado) ulang tahun oleh negara. Terima kasih saya sudah diberi ulang tahun oleh Presiden Prabowo tahun ini. Harapannya supaya ini berjalan terus,” katanya.

Menurut Gus Ipul Kementerian Sosial membantu melakukan sosialisasi melalui para pendamping untuk mendorong penerima manfaat dapat mengakses program CKG. Serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas.

Program CKG bertujuan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat rentan, sekaligus memastikan mereka mendapatkan perhatian medis yang optimal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cek Hasil Seleksi PPPK Tahap 2, Begini Caranya!

Penulis
Syifa
-

Buat kamu yang mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), ada kabar penting nih! Pengumuman hasil seleksi administrasi tahap 2 sudah dijadwalkan. Ini adalah momen krusial yang menentukan apakah kamu bisa melanjutkan ke tahap berikutnya atau tidak.

Nah, supaya nggak ketinggalan info, yuk simak cara cek hasil seleksi, jadwal lengkap, dan prosedur jika ingin mengajukan sanggahan.

Cara Cek Hasil Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2

Biar nggak bingung, berikut langkah-langkah untuk mengecek hasil seleksi administrasi kamu:

  1. Buka portal resmi SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id/
  2. Klik menu “Masuk” di pojok kanan atas
  3. Masukkan NIK dan password yang digunakan saat mendaftar
  4. Ketikkan kode CAPTCHA yang muncul di layar
  5. Klik “Masuk”
  6. Hasil seleksi akan langsung muncul di dashboard akun kamu

Kalau namamu ada di daftar peserta yang lolos, selamat ya! Kamu bisa lanjut ke tahap berikutnya. Tapi kalau belum beruntung, jangan khawatir—masih ada kesempatan untuk mengajukan sanggah.

Jadwal Penting Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2

Berdasarkan Surat Plt Kepala BKN Nomor 1291/B-KS.04.01/SD/K/2025, berikut jadwal lengkapnya:

🗓 Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 9 – 18 Februari 2025
🗓 Masa Sanggah: 19 – 21 Februari 2025
🗓 Jawab Sanggah oleh Panitia: 20 – 27 Februari 2025
🗓 Pengumuman Pasca Sanggah: 22 – 28 Februari 2025

Setelah administrasi selesai, peserta yang lolos akan lanjut ke tahapan Seleksi Kompetensi, yang dimulai pada 17 April – 16 Mei 2025.

Masa Sanggah: Apa yang Harus Dilakukan Jika Tidak Lolos?

Kalau kamu merasa ada kesalahan dalam proses seleksi administrasi dan ingin mengajukan sanggah, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Masuk ke portal SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id/
  2. Login dengan akun yang kamu gunakan saat mendaftar
  3. Di bawah hasil seleksi, klik “Ajukan Sanggahan”
  4. Akan muncul daftar dokumen yang dianggap tidak memenuhi syarat
  5. Tulis alasan kenapa kamu merasa seharusnya lolos di kolom yang tersedia
  6. Centang disclaimer untuk menyetujui syarat pengajuan sanggah
  7. Klik “Akhiri Proses Sanggah”
  8. Jika berhasil, akan muncul notifikasi bahwa sanggahan telah dikirim
  9. Tunggu hasil verifikasi dari panitia seleksi

Perlu diingat, sanggahan hanya bisa diajukan dalam waktu 19–21 Februari 2025. Jika alasan sanggahmu dianggap valid, maka status administrasi bisa diperbaiki.

Pantau Pengumuman di Portal Instansi

Selain di SSCASN, kamu juga bisa mengecek hasil seleksi melalui website instansi yang kamu lamar. Jadi, pastikan selalu update informasi di website resmi mereka ya!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mukhtarudin Dukung Kebijakan Bahlil Perbaiki Distribusi LPG 3 Kg

Penulis
Syifa
-

Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI Mukhtarudin mendukung kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang melakukan perbaikan dalam tata niaga penyaluran LPG 3kg.

Mukhtarudin mengatakan perbaikan tata kelola elpiji tersebut tujuannya agar penyaluran gas LPG 3kg terkontrol dengan baik sampai kepada konsumen dengan harga sesuai HET yang ditentukan oleh pemerintah.

“Perbaikan ini juga untuk mengatasi penyelewengan dalam penyaluran gas LPG 3 kg seperti, penimbunan, pengoplosan, pengurangan volume isi tabung LPG 3Kg,” tandas Mukhtarudin, Sabtu 8 Februari 2025.

Menurut Mukhtarudin, kebijakan yang diambil dengan mengubah status pengecer menjadi sub pangkalan bukan sekadar kebijakan, tapi strategi cerdas untuk memastikan LPG 3 kg tepat sasaran, mudan diawasi, dan tetap
terjangkau bagi masyarakat.

“Ya, tentu kita dukung kebijakan tata kelola distribusi LPG ini guna untuk memberantas penimbunan, pengoplosan, volume gas agar tidak ada pengurangan, harga murah, sesuai HET yang ditentukan pemerintah,” imbuh Mukhtarudin.

Anggota Komisi XII DPR RI ini bilang langkah itu merupakan upaya untuk mencegah harga LPG 3 kg yang lebih mahal daripada harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Adapun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memangkas rantai distribusi gas LPG 3 kg agar lebih terkontrol, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga dan mengatasi penyelewengan.

Mukhtarudin pun menyoroti adanya pihak-pihak tertentu yang selama ini memanfaatkan selisih harga subsidi untuk keuntungan pribadi.

Maka, kata Mukhtarudin, penertiban dan pengaturan soal tata kelola elpiji 3 kg penting agar lebih transparan, efektif dan efisien serta tepat sasaran.

“Fraksi Golkar Senayan menekankan pentingnya pengawasan rutin oleh aparat dan lembaga yang diberikan kewenangannya untuk mengawasi dan juga pemerintah daerah (pemda) setempat guna mencegah penimbunan penyelewengan distribusi yang bisa memperburuk kondisi di lapangan,” pungkas Mukhtarudin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mentan Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Akan Hambat Swasembada Pangan

Penulis
Syifa
-

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menghambat pencapaian swasembada pangan. Program ini tetap berjalan guna mendukung ketahanan pangan nasional dengan hasil optimal.

“Kami sudah terbiasa mengelola anggaran terbatas tapi hasil optimal. Tapi, doakan semoga (anggaran) tidak dikurangi,” kata Mentan dalam Rapat Kerja Komite II DPD RI di Gedung DPD RI Jakarta, Senin (10/2).

Pernyataan tersebut menanggapi rencana efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN serta APBD Tahun Anggaran 2025.

Baca juga: Kementan Perkuat Kemitraan dengan Industri Peternakan Dukung Makan Bergizi Gratis

Meskipun ada potensi pemangkasan anggaran, Mentan memastikan program swasembada pangan tidak akan terganggu. “Jangan karena anggaran semua terhambat. Apapun yang terjadi tidak masalah, yang penting swasembada tercapai,” ucapnya.

Menurutnya, efisiensi anggaran bukan hal baru bagi Kementerian Pertanian (Kementan). Pada 2024, Kementan telah melakukan refocusing anggaran sebesar Rp1,7 triliun untuk mendukung program prioritas seperti pengadaan pompa, benih, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta peningkatan produksi pangan.

“Kami sudah lakukan terlebih dahulu di 2024. Kami refocusing Rp1,7 triliun untuk pompa, benih, alsintan, program oplah, dan sebagainya. Kami pangkas perjalanan dinas, rehab gedung, gunting pita seremonial,” jelasnya.

Mentan menegaskan bahwa strategi efisiensi tidak akan mengurangi efektivitas program. Dengan optimalisasi sumber daya manusia (SDM) dan kolaborasi, Kementan tetap mampu meningkatkan produksi pangan meskipun menghadapi tantangan cuaca ekstrem seperti El Nino dan La Nina.

“Saat itu terjadi El Nino, La Nina. Sempat shortage di awal tahun 2024. Tapi alhamdulillah, anggaran terbatas tapi kita mampu menaikkan produksi secara signifikan dan menyelamatkan pangan,” ungkapnya.

Kementerian Pertanian menargetkan produksi padi nasional mencapai 32 juta ton pada tahun 2025, untuk mendukung ketahanan dan swasembada pangan yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai di 2027.

Mentan mengatakan bahwa target produksi padi pada tahun 2025 meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 30 juta ton.

“Dengan kolaborasi seperti ini, target produksi nasional dari 30 juta ton menjadi 32 juta ton pada 2025, saya yakin akan tercapai,” kata Mentan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menperin Ungkap Skandal SPK Fiktif, Tolak Bayar Dana ke Vendor!

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perindustrian menyatakan tidak akan membayar dana, baik yang sudah diberikan oleh vendor kepada oknum mantan Aparat Sipil Negara (ASN) berinisial LHS maupun dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang didasarkan pada SPK fiktif. LHS merupakan mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi Kementerian Perindustrian yang dicopot dari jabatannya karena diduga menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif memaparkan alasan dari keputusan tersebut. Pertama, dana yang sudah diberikan vendor kepada LHS atau digunakan untuk kegiatan didasarkan pada SPK fiktif. Kedua, kesalahan vendor yang tidak cermat dalam mempelajari SPK fiktif, sehingga mereka dirugikan.

“Apabila Kemenperin melakukan pembayaran dana yang keluar berdasarkan SPK fiktif dengan menggunakan anggaran tahun 2025, artinya anggaran tersebut tidak dipakai sesuai peruntukkannya, tapi malah untuk membayar vendor-vendor tersebut. Hal tersebut bisa dinilai sebagai perbuatan melawan hukum dan berindikasi pidana korupsi. Kami tidak mau melanggar hukum dan melakukan korupsi demi membayar vendor-vendor tersebut. Kami antikorupsi..!” kata Febri yang pernah berkecimpung sebagai aktivis antikorupsi selama belasan tahun, Senin (10/2).

Baca juga: Kemenperin: Sinergi Startup dan IKM Kunci Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Febri juga menginformasikan bahwa Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan tidak terpengaruh oleh gertakan dari pihak-pihak tertentu, termasuk melalui media massa, yang bertujuan meminta Kemenperin untuk melakukan pembayaran. Menperin yang memerintahkan pertama kali untuk membongkar praktik busuk ini melalui konferensi pers pada tanggal 6 Mei 2024. Tujuannya adalah untuk kepentingan publik, yakni agar dugaan penipuan dan penggelapan LHS melalui SPK Fiktif bisa diketahui publik, terutama pihak-pihak yang telah menerima SPK fiktif dari LHS.

“Menperin memandang, kejadian ini menjadi jalan bagi Kemenperin untuk melakukan bersih-bersih diinternal Kemenperin dalam pelaksanaan anggaran. Menperin memastikan para pelaksana anggaran, termasuk PPK, bekerja sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang berlaku,” kata Febri.

Menurut Febri, Kemenperin akan melaporkan kasus dugaan SPK fiktif ke aparat penegak hukum besok (11/2). Kemenperin juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan LHS, agar tidak berlarut-larut dan tidak memberikan kesempatan bagi LHS untuk melakukan tindakan yang lebih merugikan. “Hal ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait,” tegasnya.

Oknum mantan ASN LHS telah membuat SPK fiktif yang diduga melanggar Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018. Pada Pasal 52 ayat (2) Perpres tersebut disebutkan, PPK dilarang menandatangani kontrak/perikatan kerja sama dengan pihak lain dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan belanja yang dibiayai APBN/APBD.

Melihat kondisi di atas, disimpulkan bahwa tindakan oknum PPK atas nama LHS tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga, SPK yang diterbitkan tidak berlandaskan hukum atau fiktif. “Penerbitan SPK fiktif yang dilakukan oleh oknum PPK LHS seperti skema Ponzi, yaitu menerbitkan SPK fiktif baru untuk menutup atau membayar SPK fiktif yang diterbitkan sebelumnya,” jelas Febri.

Bahkan setelah diberhentikan sebagai PPK pada tanggal 15 Februari 2024, yang bersangkutan masih melakukan perikatan (SPK) sejenis, yang tentu saja tidak sah. Hal ini jelas mengindikasikan adanya dugaan perbuatan melawan hukum oleh yang bersangkutan. Setelah dicopot, pada rentang 18 Februari – 15 Maret 2024, LHS masih menerbitkan 21 SPK fiktif dengan nilai total lebih dari Rp4,325 Miliar.

Kemenperin memegang bukti penyerahan dana dari beberapa vendor kepada LHS. Dana tersebut diduga sebagai biaya operasional kegiatan yang ada dalam SPK Fiktif. Pemberian dana dari beberapa vendor ke PPK atau ASN dilarang dalam peraturan perundang-undangan dan patut diduga adalah upaya penyuapan terhadap PPK Kemenperin. “Kami memegang bukti kuat dokumen dugaan penyuapan beberapa vendor pada LHS tersebut,” ujar Febri.

Ia menjelaskan, Kemenperin berempati kepada para vendor dan berupaya mempertemukan dengan LHS beberapa waktu lalu namun tidak herhasil, hingga yang bersangkutan tidak dapat dihubungi.

Atas tindakannya, Kementerian Perindustrian memberhentikan LHS sebagai PPK pada tanggal 15 Februari 2024 serta menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) pada tanggal 7 Agustus 2024. Saat ini, LHS berstatus sebagai tersangka dan dinyatakan DPO oleh aparat penegak hukum dengan tuduhan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang.

LHS menggugat secara pribadi beberapa pejabat di lingkungan Kemenperin karena beberapa pejabat Kemenperin dianggap secara sepihak oleh LHS telah menyalahgunakan kewenangan dalam melakukan PDTH, yang mengakibatkan dia tidak menerima uang pensiun. Selain itu, pejabat Kemenperin juga dianggap mengarahkan vendor yang dirugikan menempuh jalur hukum hingga mengakibatkan adanya pelaporan pidana pada dirinya.

Sebagai informasi, istri dari oknum mantan ASN tersebut juga bekerja sebagai ASN di Kemenperin. Terhadap istri LHS juga sedang dipertimbangkan penambahan hukuman disiplin. Sebelumnya, istri dari LHS telah dikenai hukuman disiplin berupa penurunan pangkat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hidayat Nur Wahid: Indonesia Wajib Konsisten Dukung Kemerdekaan Palestina

Penulis
Syifa
-

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Hidayat Nur Wahid menjadi Keynote Speaker dalam Seminar Sehari “Peran Indonesia dalam Kemerdekaan Palestina” yang diadakan oleh Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah DPP PKS pada Ahad, (9/2/2025).

Kegiatan yang digelar dalam rangka Peringatan Isra Mi’raj 1446 H ini mengundang perwakilan-perwakilan dari organisasi agama dan kemasyarakatan sebagai peserta.

Pada pemaparannya, pria yang akrab disapa HNW ini menyebut bahwa hubungan resiprokal Indonesia dan Palestina sudah terjalin selama puluhan tahun, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Mufti Palestina saat itu, Sayyid Amin Al Husayni sejak September 1944 menjadi pihak pertama di Timur Tengah yang mendukung kemerdekaan Indonesia.

Rakyat di wilayah Indonesia pun sejak tahun 1931 sudah mulai menyuarakan dukungannya kepada rakyat Palestina yang dijajah Israel, salah satunya adalah KH Abdul Kahar Muzakkir yang memimpin aktivisme membela Palestina sejak berkuliah di Mesir. Pada 1938, Nahdlatul Ulama (NU) mengeluarkan fatwa anjuran untuk membantu rakyat Palestina dengan doa dan donasi. Hingga kemudian Indonesia merdeka, perjuangan mengentaskan penjajahan di atas dunia tertuang dengan jelas dalam Pembukaan UUD RI 1945.

“Resiprokal macam ini adalah sesuatu yang betul-betul teruji dalam konteks sejarah. Saya berkeyakinan Pembukaan UUD alinea pertama yang menegaskan tentang kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, saya berpendapat itu yang mengusulkan di antaranya adalah KH. Kahar Muzakkir karena beliau adalah anggota Panitia Sembilan,” ungkap HNW.

Pasca kemerdekaan pun, seluruh Presiden Indonesia konsisten dengan pemahaman yang tertuang di konstitusi negara Indonesia tersebut, bahwa yang dimaksud dengan kemerdekaan adalah kemerdekaan Palestina dan yang dimaksud dengan penjajahan adalah penjajahan Israel terhadap Palestina.

“Dan ini berkelanjutan, seluruh presiden di Indonesia sikapnya sama. Mereka semuanya sampai terakhir Presiden Prabowo, sebelumnya Presiden Jokowi, Bu Megawati, Gus Dur, Pak Habibie, Pak Harto, Bung Karno semuanya dalam satu konsistensi sikap memaknai bahwa sikap Indonesia sesuai dengan konstitusi adalah membela Palestina merdeka dan menolak penjajahan Israel,” jelas Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini.

Peristiwa 7 Oktober 2023 telah menyadarkan dan membuka mata dunia, mulai dari rakyat sipil yang berbondong-bondong melakukan aksi bela Palestina, negara-negara yang semakin banyak mengakui negara Palestina, sampai lembaga hukum internasional seperti Mahkamah Internasional (ICJ) yang memutuskan bahwa pendudukan Israel di tanah Palestina adalah ilegal dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang mengeluarkan perintah penangkapan kepada PM Israel Netanyahu dan Mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant sebagai penjahat perang.

“Kondisi yang terjadi di tingkat global sesungguhnya semakin membuat konsistensi Indonesia itu menjadi semakin mungkin untuk dilaksanakan. Karena baru kali ini kondisinya luar biasa kondusif untuk perjuangan Palestina. Bahkan bukan hanya di tingkat negara tetapi juga di tingkat rakyat mayoritas di seluruh dunia,” lanjutnya.

Menjelang peringatan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada tahun 2025 ini, HNW berharap Indonesia dapat membayar utang sejarah Indonesia dengan kemerdekaan Palestina sebagai satu-satunya negara peserta KAA yang sampai saat ini belum merdeka.

“Kita berharap konsistensi ini bertemu dengan momentumnya untuk membayar utang sejarah Indonesia. Dan nanti 2025 akan ada peringatan Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung, mudah-mudahan tahun ini Indonesia bisa mengatakan utang sudah kami balas, sudah kami bayar dengan Palestina merdeka,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendes Yandri Jajaki Peluang Kerja Sama Bangun 2 Juta Rumah di Desa dan Kawasan Pesisir

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto menerima audiensi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, di ruang kerjanya, Selasa (11/2/2024).

Dalam pertemuan tersebut kedua pihak membahas peluang kerja sama membangun perumahan dan kawasan permukiman di desa.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan membangun tiga juta rumah, yakni satu juta rumah di perkotaan, satu juta di Perdesaan, serta satu juta rumah di kawasan pesisir.

“Jadi angka 3 juta rumah ini kemarin kita definisikan 2 juta itu di desa, karena kebanyakan pesisir yang jumlahnya sekitar 12.000 kawasan pesisir di data di Indonesia itu mayoritas berada di desa,” ujar Fahri Hamzah.

Menurutnya, Desa nanti akan menjadi bagian penting karena efek mobilisasinya paling tinggi berada di desa dengan melibatkan UMKM, koperasi dan BUM Desa.

Sehingga nanti 185 sektor yang terkait dalam pembangunan perumahan itu terutama yang berada di desa ini akan sangat menggeliat.

Oleh karena itu, kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa penting dilakukan untuk menyukseskan program tiga juta rumah yang akan dilakukan oleh pemerintah.

“Jodohnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Desa. Perumahan ini adalah alat, intinya adalah pemberantasan kemiskinan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Mendes Yandri menyambut baik peluang kerja sama tersebut. Ia berkomitmen untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan program tiga juta rumah tersebut.

Menurut Mendes Yandri, banyak yang bisa disinergikan antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Desa, karena dua dari tiga juta rumah yang akan dibangun akan berada di desa.

Oleh karena itu, pihaknya akan membuat konsep dan model di beberapa desa yang akan dijadikan sebagai percontohan. Menurutnya, CSR atau perusahaan akan dilibatkan dalam program percontohan ini. Selain itu, 15% dana desa yang dialokasikan untuk kemiskinan ekstrem, bantuan luar negeri atau dana dari pemerintah pusat bisa digunakan untuk program percontohan ini.

“Nah kalau itu sudah berhasil tinggal kita replikasi saja, begini caranya, sesuai dengan kemampuan di desa itu masing-masing. Termasuk tadi yang Perumahan pesisir ya, kalau pesisir itu pasti di desa semua, hampir itu, maka kita ada MoU juga dengan Menteri kelautan,” ungkap Mendes Yandri.

Turut mendampingi Mendes Yandri yakni Wamendes PDT Ariza Patria, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Direktur Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan Nugroho Setijo Nagoro, Direktur Jendral Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Samsul Widodo, Dirjen PEID Tabrani serta pejabat tinggi lainnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mendikdasmen Dorong Inovasi Pembelajaran untuk Wujudkan Pendidikan Bermutu

Penulis
Syifa
-

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti hadir sebagai pembicara kunci dalam acara School Innovator Summit 2025, di Sekolah Alam Insan Madani (SAIM), Surabaya. School Innovator Summit 2025 merupakan program antar sekolah se-Indonesia dalam mewujudkan pendidikan yang lebih inovatif untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.

Pendaftaran yang dibuka sejak November 2024 lalu, diminati seratus sekolah inovatif di berbagai daerah di Indonesia dan lebih dari 300 peserta baik dari sekolah negeri maupun swasta.

Menteri Mu’ti menyampaikan apresiasinya kepada pihak SAIM yang telah berinisiatif menyelenggarakan acara tersebut. “Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran SAIM atas semua prakarsa yang luar biasa. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang menumbuhkan gagasan-gagasan baru,” ucap Menteri Mu’ti dalam sambutannya di Surabaya, Sabtu (8/2).

Baca juga: Resmikan Gedung Sekolah di Jatim, Mendikdasmen Dorong Pendidikan Karakter untuk Generasi Unggul

Lebih lanjut Mendikdasmen menjelaskan bahwa dalam berinovasi, pendidikan harus berorientasi pada masa depan dan relevan dengan kebutuhan zaman. Inovasi juga harus didasarkan pada fondasi teologis dan tidak hanya mengikuti pasar, melainkan pada pengembangan karakter dan nilai-nilai spiritual.

“Konstruksi dan fondasi teologis yang nantinya menjadi inovasi penting untuk memberikan makna bahwa layanan pendidikan tidaklah sekadar mengikuti kehendak pasar, tetapi bagian dari aktualisasi konsep-konsep Ketuhanan dalam pendidikan,” jelasnya.

Dalam membuat inovasi tidaklah mudah. Seorang inovator harus lebih baik, berani keluar dari ‘kotak’, berani ambil risiko, dan berani tidak populer. “Inovasi tidak harus selalu baru, meskipun ada perubahan sederhana yang bermakna juga termasuk inovasi. Kalau tetap berada di ‘kotak’, pasti tidak akan ada perubahan, ide dibangun dari ‘bawah’. Selain itu, inovator juga harus berani tidak popular, tapi kalau terus berusaha, saya yakin akan bisa,” terang Menteri Mu’ti.

Ia meyakini, inovasi pendidikan dapat terwujud apabila terbentuk kolaborasi ide/gagasan antara sekolah negeri dan swasta, maupun pemerintah dan sektor swasta. Menteri Mu’ti menyampaikan bahwa pemerintah juga dapat belajar dari sekolah swasta. “Contoh-contoh baik dari swasta, kami tidak menutup mata untuk dalam hal tertentu. Tentu bisa kita terapkan, tentu tidak harus semuanya sama dan seragam,” katanya.

Direktur Pendidikan SAIM, Aziz Badiansyah, menyampaikan harapannya agar para peserta dapat mengembangkan inovasi pembelajaran kelak di satuan pendidikan masing-masing. “Melalui program ini, para peserta juga dapat saling bertukar inovasi dan menginduksi inovasi-inovasi di setiap sekolah,” jelas Aziz. SAIM sendiri merupakan sekolah alam yang memberikan alernatif sistem pendidikan dan sejak tahun 2000.

Aziz Badiansyah mengatakan, inovasi menjadi hal penting dalam membangun pelayanan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat. Inovasi dalam pendidikan merupakan proses memperkenalkan metode, ide, atau produk baru untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan. “Ini melibatkan pengembangan kurikulum, teknologi, dan pendekatan pengajaran yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan siswa dan masyarakat,” ujarnya.

Selain membuka acara dan menjadi pembicara kunci dalam School Innovator Summit 2025, Menteri Mu’ti juga meresmikan SAIM East 2.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Kaltara Panen Padi Bersama untuk Kendalikan Inflasi Pangan

Penulis
Syifa
-

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., mengikuti kegiatan Panen Padi Bersama dalam rangka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Lahan Persawahan Gapokan Manunggal, Desa Panca Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Selasa (11/2).

Gubernur Zainal menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kaltara, para kelompok tani Desa Panca Agung dan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan yang berkontribusi dalam pengendalian inflasi di provinsi Kaltara.

“Pertanian dalam arti luas telah menjadi salah satu pilar utama dalam kehidupan manusia dan sektor ini bukan hanya menjadi penopang pangan tetapi juga berperan dalam mendukung perekonomian menjaga ketahanan sosial,” kata Gubernur Zainal.

Baca juga: Gubernur Kaltara Pastikan Tidak Ada Pungli Dalam Proses Perizinan

Orang nomor 1 di Kaltara ini merasa sangat berbahagia bahwa para petani di Kaltara bersemangat dalam mengembangkan pertanian menggunakan pupuk organik MA-11. Selain itu didukung dengan telah dibentuknya petani millenial sudah mulai berjalan.

“Dalam rangka pengendalian inflasi dilakukan beberapa upaya menjaga ketahanan pangan di antaranya melalui kerjasama antar daerah, program operasi pasar, serta kolaborasi pelaksanaan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten dan kota,” ujarnya.

Dia berharap kegiatan panen bersama selain menjadi simbol dalam produk pangan namun juga menjadi momentum untuk semakin memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam menjaga ketahanan pangan di Kaltara.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk terus mendukung dan mengembangkan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan, memperluas akses pasar bagi petani serta memastikan harga yang stabil bagi masyarakat.

“Mari kita terus bekerja sama, berinovasi dalam menjaga ketahanan pangan dan menekan inflasi di daerah. Dengan bekerja keras, sinergi dan komitmen yang kuat, saya yakin kita dapat menciptakan Kalimantan Utara yang lebih sejahtera, mandiri dalam sektor pangan,” tuntasnya.

Di momen tersebut Gubernur Zainal turut menyerahkan secara simbolis bantuan peralatan pertanian seperti mesin werder, mesin appo, dan cultivator kepada kelompok petani Desa Panca Agung yang dilanjutkan bersama – sama memanen padi di sawah.

Turut hadir mendampingi gubernur, Kepala Perwakilan BI Kaltara, Hasiando Ginsar Manik dan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara, Ir. Heri Rudiyono, M.Si.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jakarta Dinilai Punya Modal Dasar Bertransformasi Jadi Kota Global

Penulis
Syifa
-

Kota Jakarta diproyeksikan akan bertransformasi menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global sesuai UU No 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi mengatakan, pembangunan Jakarta saat menjalankan peran baru diarahkan sebagai simpul utama jaringan ekonomi dunia yang memiliki dampak nyata pada sosial ekonomi global, demi mewujudkan dan memperkuat posisinya sebagai pusat pertumbuhan Indonesia.

“Capaian dari berbagai pembangunan di Jakarta menunjukkan hal yang sangat baik. Dari laju pertumbuhan ekonomi, Jakarta berada di angka 4,9 persen serta telah memberikan pengaruh besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan inflasi di tingkat nasional,” ujar Teguh Setyabudi, saat menjadi pembicara utama dalam seminar Tantangan dan Peluang Daerah Khusus Jakarta Dalam Kerangka UU Nomor 2 Tahun 2024 di The Tavia Heritage Hotel, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (10/2).

Ia memaparkan, Jakarta dihadapkan dengan berbagai tantangan dan peluang untuk mewujudkan peringkat ke 20 sebagai kota global dunia dalam menyambut Indonesia Emas pada tahun 2045 mendatang.

Baca juga: Pj Gubernur Teguh Tinjau Layanan Kesehatan Gratis di Puskesmas Pulogadung

“Tantangan yang dihadapi Jakarta tidak sekadar skala lokal dan regional sehingga perlu menjadi perhatian bersama. Selama sekitar empat bulan menjabat Pj Gubernur DKI Jakarta, banyak sekali modal dasar yang dapat dikembangkan untuk mewujudkan kota global,” paparnya.

Ia mengungkapkan berbagai aspek yang harus diperhatikan di antaranya Jakarta mampu mengantisipasi berbagai hal seperti urbanisasi dan migrasi global.

“Perlu diketahui bersama, pertumbuhan penduduk perkotaan termasuk Jakarta mencapai 1,7 kali lipat. Kemudian pertambahan kawasan perkotaan bisa mencapai 95 persen sehingga membutuhkan kesiapan infrastruktur dan layanan publik yang optimal dengan tetap menjaga daya dukung dan daya tampung kotanya. Selanjutnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang adaptif dan berdaya saing,” ungkapnya.

Jakarta, lanjut Teguh, juga memiliki tantangan nasional yang cukup besar terkait pembangunan infrastruktur serta transisi energi terbarukan, penanganan banjir dan lain sebagainya.

Yang tak kalah penting, menurutnya, tantangan kawasan aglomerasi Jabodetabekjur. Sebab membangun kota Jakarta tidak mungkin tidak memperhatikan kondisi daerah penyangga di sekitarnya.

“Untuk itu, perlu ada tata kelola kawasan Aglomerasi yang optimal. Dengan adanya UU Nomor 2 Tahun 2024 tentu diharapkan akan tertata lebih baik lagi,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,2391,2401,241...4,939Halaman 1,240 dari 4,939