Beranda blog Halaman 1257

Diserahkan Walikota Jaya Negara Kelompok Nelayan Mina Sari Asih Terima Balai Bendega

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyerahkan secara langsung bangunan Balai Bendega kepada Kelompok Nelayan KUB Mina Sari Asih, Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan di Pantai Matahari Terbit Sanur, Senin (3/2).

Adapun unit bantuan Bangunan tersebut diserahkan kepada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar yang nantinya akan dikelola Kelompok Nelayan KUB Mina Sari Asih Desa Sanur Kaja. Hal ini merupakan wujud nyata komitmen Pemkot Denpasar dalam pelestarian bendega dan nelayan di Kota Denpasar.

Turut mendampingi Walikota Jaya Negara, Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa Atmaja, Kadis Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, IB Mayun Suryawangsa, Plt. Camat Denpasar Selatan, Ni Komang Pendawati, Perbekel Desa Sanur Kaja, I Made Sudana, OPD terkait serta bendega dan masyarakat setempat.

Walikota Jaya Negara menjelaskan bahwa Pemkot Denpasar terus berkomitmen untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan di dalam pelestarian bendega serta memfasilitasi hasil tangkapan bendega kedepannya.

“Pemerintah Denpasar memfasilitasi bangunannya, yang nantinya dikelola kelompok nelayan. Kita harapkan dengan adanya pembangunan ini semangat para nelayan semakin meningkat danhasil tangkapan semakin melimpah,” ujarnya.

Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa Atmaja mengatakan Pembangunan ini menggunakan anggaran APBD Kota Denpasar Tahun 2024.

” Pengerjaan ini dilaksanakan kurang lebih selama beberapa bulan. Dan kali ini langsung diserahkan kepada Kelompok Nelayan KUB Mina Sari Asih untuk di kelola kedepannya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketut Sukarja, perwakilan Kelompok Nelayan KUB Mina Sari Asih, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemkot Denpasar atas perhatian dan peningkatan fasilitas bagi nelayan di Kota Denpasar.

“Terima kasih Bapak Walikota Jaya Negara dan Wakil Walikota Arya Wibawa serta seluruh jajaran yang telah memfasilitasi tempat khusus untuk nelayan. Astungkara, kali ini sudah terealisasi,” ungkapnya.

Dengan adanya Balai Bendega, yang menaungi 68 anggota kelompok nelayan, diharapkan dapat semakin meningkatkan kesejahteraan nelayan serta memperkuat sektor perikanan di Kota Denpasar.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pj Bupati Sumedang Optimistis Investasi Akan Terus Berkembang

Penulis
Syifa
-

Pj Bupati Sumedang Yudia Ramli mengaku optimistis investasi di Indonesia, khususnya di Sumedang, akan terus berkembang sebagai bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi. “Saya melihat optimis dengan adanya MoU ini. Investasi tidak akan lancar kalau perizinannya terhambat.

Dengan MoU ini, mudah-mudahan semakin terbuka penghambat-penghambat investasi,” kata Yudia Ramli usai Mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Tentang Kerja Sama Dalam Pengawasan Penyeleggaraan Perizinan di Daerah secara live zoom di Command Center PPS, Selasa (4/2/2025).

Dalam Rakor yang digelar Kemendagri tersebut dilaksanakan penandatangan MoU (Nota Kesepahaman) tentang Kerja Sama dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah antara Kemendagri, Kejaksaan RI, Polri, KPK dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Yudia berharap MoU tersebut juga akan berimbas terhadap infrastuktur Kabupaten Sumedang beserta sistemnya.

“Kami harus merespon produktif kebijakan ini. Sistem kita harus merespon. Kita harus bersiap dengan pengaman, dengan cara memperbaiki infrastuktur kebijakan kita. Salah satu yang perlu menjadi perhatian ialah agaimana seluruh kecamatan di Kabupaten Sumedang sudah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR),” ucapnya.

Yudia menyebutkan, dari 26 Kecamatan di Kabupaten Sumedang, baru 5 kecamatan yang sudah memiliki RDTR. “RDTR itu betul- betul semakin mempermudah orang untuk berinvestasi. Tujuan kita untuk meningkatkan ekonomi dengan kemudahan investasi. Ini satu-satu teurai dengan kita mengawasi perizinan. Mudah-mudahan kita semua bisa lancar dengan kebijakan ini,” ujarnya.

Menurut Yudia, arahan dari KPK RI terkait perizinan, yang rentan dari korupsi dan gratifikasi adalah adanya pertemuan antara pemohon dan pemberi izin. “Pokoknya kalau sudah ketemu, ada celah untuk hal itu. Kalau tidak ketemu, harus pakai aplikasi dan sistem yang terintregrasi,” kata Yudia.

Dikatakannya, dirinya akan memberi rekomendasi kewenangan penuh Kepala DPMPTSP Kabupaten Sumedang dalam hal perizinan dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait. “Ketika Kepala DPMPTSP telah diberi kewenangan penuh untuk mengkoordinasikan perizinan dan pendelegasian dari dinas-dinas terkait, maka agar diberikan anggaran proposional. Anggarannya untuk kajian, survey, sehingga tidak ada lagi cawe-cawe antara pegawai dan pemohon ijin,” ucapnya.

Tampak hadir dalam Rakor tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Asep Uus Ruspandi, Kepala DPMPTSP Kemal Idris, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Agus Kori Hidayat, dan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang Tono Suhartono.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

HNW Dorong Koordinasi Lintas Komisi Soal Pembatasan Internet pada Anak

Penulis
Syifa
-

Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota DPR-RI Komisi VIII dari PKS, yang di antaranya membidangi urusan anak, Hidayat Nur Wahid, mendorong segera diselenggarakannya rapat koordinasi gabungan terkait adanya rencana pembatasan akses anak terhadap internet dan media sosial. Isu yang menjadi perhatian publik itu diusulkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

HNW sapaan akrabnya menyebut usulannya tersebut Alhamdulillah berhasil disepakati di Rapat Kerja Komisi VIII DPR-RI bersama Menteri PPPA dan Ketua KPAI.

“Isu perlindungan anak memiliki banyak dimensi, salah satunya di ruang digital. Koordinasi lintas Kementerian dari sisi Pemerintah, dan lintas Komisi dari sisi DPR, mutlak diperlukan agar solusi yang nanti tertuang dalam produk hukum bisa komprehensif dan solutif,” disampaikan Hidayat kepada Menteri PPPA, Senin (03/02).

Sebelumnya, Kementerian Komdigi berencana menerbitkan aturan mengenai pembatasan akses media sosial berdasarkan usia dalam rangka perlindungan anak di ruang digital.

Anggota DPR-RI Fraksi PKS ini secara prinsip mendukung, karena bahkan pemerintah dan parlemen Australia sudah menyepakati adanya aturan yang membatasi akses ke internet/ medsos dipersyaratkan bagi anak yang usianya di atas 16 tahun. Karena seriusnya masalah perlindungan anak, maka HNW mengusulkan perlu adanya kajian dan diskusi mendalam lintas komisi dan lembaga, sebelum aturan ini terbit dan diberlakukan, karena aturan itu nantinya akan terkait dan berdampak kepada sekitar 80an juta anak Indonesia dari rentang usia 0 hingga 18 tahun.

“Tentu saya bersama Fraksi PKS mendukung segala upaya untuk perlindungan anak, yang tidak hanya terpapar konten negatif di media sosial, tapi juga perjudian online, perundungan online, hingga pornografi anak. Apalagi Pemerintah mencanangkan panen bonus demografi menyongsong Indonesia Emas 2045. Sehingga diharapkan aturan yang nanti diterbitkan bisa menjadi rujukan untuk mengatasi seluruh kasus terkait akses ke internet oleh anak, agar kita bisa menyelamatkan masa depan anak Indonesia, generasi Z/Alpha/Beta menyongsong suksesnya generasi Indonesia Emas 2045,” lanjutnya.

Selain isu perlindungan anak di ruang digital, HNW juga meminta Pemerintah mempertimbangkan ulang efisiensi anggaran untuk program perlindungan perempuan dan anak di KemenPPPA dan KPAI.

Anggaran yang sudah tersedia di KemenPPPA pun belum mencukupi dalam menuntaskan beragam kasus kekerasan pada perempuan dan anak, yang setiap tahunnya mengalami kenaikan dari 29.883 kasus pada tahun 2023 naik menjadi 31.947 kasus pada tahun 2024. Apalagi jika 53% anggaran KemenPPPA harus dipangkas, sebesar Rp 160,6 Miliar dari total anggaran Rp 300,6 Miliar.

“Saya apresiasi upaya Pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran, namun sebaiknya sesuai rencana awal sebagaimana dinyatakan Presiden Prabowo, efisiensi difokuskan pada belanja non prioritas. Bukan pada program prioritas seperti perlindungan perempuan dan anak. Maka semestinya anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari KemenPPPA dan KPAI tidak dikurangi dengan alasan efisiensi, agar program Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan dengan terlindunginya secara maksimal Ibu dan Anak oleh negara,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kritisi Kelangkaan LPG, Nevi Zuairina: Pemerintah Perlu Bertindak Cepat

Penulis
Syifa
-

Anggota DPR RI Komisi XII, Hj. Nevi Zuairina, mengkritisi kelangkaan LPG 3 kg yang terjadi di berbagai wilayah Jakarta dalam beberapa minggu terakhir. Ia menegaskan bahwa fenomena ini bukan sekadar ketidakseimbangan pasokan, tetapi mencerminkan kelemahan dalam sistem distribusi dan kebijakan subsidi energi yang perlu segera diperbaiki.

Menurutnya, kelangkaan LPG 3 kg sangat berdampak pada masyarakat kecil, terutama rumah tangga berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro yang menggantungkan aktivitas sehari-hari pada gas bersubsidi.

“Kesulitan mendapatkan LPG membuat mereka harus mencari alternatif yang lebih mahal, sehingga beban ekonomi semakin berat”, tutur Nevi.

Pemerintah, lanjutnya, tidak bisa sekadar membantah adanya kelangkaan, tetapi harus segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini.

Politisi PkS ini mengutip dari beberapa data yang ada, bahwa salah satu penyebab utama kelangkaan adalah penetapan kuota LPG bersubsidi untuk tahun 2025 yang lebih rendah dibandingkan realisasi penyaluran pada tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024, lanjut Nevi, distribusi LPG 3 kg mencapai 414.134 metrik ton, sementara kuota tahun ini hanya sebesar 407.555 metrik ton. Pemerintah memang mengklaim adanya kenaikan kuota dalam APBN 2025 sebesar 8,17 juta metrik ton atau naik 2,1% dibanding tahun lalu, namun angka ini tetap lebih kecil dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

“Dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan energi yang terus meningkat, kebijakan ini berisiko memperburuk kelangkaan di banyak daerah”, tegas Legislator asal Sumbar II ini.

Selain kuota yang terbatas, sistem distribusi yang belum optimal juga menjadi faktor utama permasalahan ini. Hingga saat ini, jumlah pangkalan resmi Pertamina di seluruh Indonesia mencapai sekitar 259.226 unit, tetapi akses masyarakat terhadap pangkalan ini masih terbatas.

Nevi mendapat informasi dari berbagai pihak, bahwa banyak warga terpaksa membeli dari pengecer dengan harga lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET), yang semakin menambah beban ekonomi.

“Saya menekankan bahwa pemerintah harus segera turun tangan untuk mengatasi masalah ini sebelum dampaknya semakin meluas. Distribusi LPG 3 kg perlu segera diperbaiki agar tidak terjadi ketimpangan antara pasokan dan permintaan di masyarakat”, tegas Nevi.

Anggota DPR periode kedua ini minta Pemerintah dan Pertamina dapat memastikan pasokan LPG cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kecil dan usaha mikro, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan yang berkepanjangan.

Selain itu, lanjutnya, pengawasan terhadap distribusi juga harus diperketat agar tidak terjadi penyalahgunaan atau penimbunan yang menyebabkan lonjakan harga di pasaran.

“Kelangkaan LPG ini menjadi ujian bagi pemerintah dalam mengelola kebijakan subsidi energi secara adil dan tepat sasaran. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini bisa berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor ekonomi kecil yang sangat bergantung pada ketersediaan gas bersubsidi. Pemerintah tidak boleh membiarkan masalah ini berlarut-larut dan harus segera mengambil langkah tegas untuk menjamin kestabilan pasokan energi bagi rakyat kecil,” tutup Nevi Zuairina.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Wali Kota Pekanbaru Dukung Swasembada Pangan, Harus Mandiri dan Optimal

Penulis
Syifa
-

Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Roni Rakhmat menegaskan pentingnya swasembada pangan. Swasembada pangan ini sebagai upaya dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan pangan.

Hal ini disampaikan Roni saat menghadiri kegiatan Pemuda Tani Indonesia Provinsi Riau yang berlangsung di Lapangan Lokasi Tani Rumbai, Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Timur, Senin (3/2/2025).

“Kita harus benar-benar serius dalam menanam, karena ini bukan sekadar seremoni. Dengan swasembada pangan, kita tidak lagi bergantung pada impor. Ke depan, kita harus mampu mencukupi kebutuhan pangan daerah kita sendiri,” ujarnya.

Roni juga menyinggung peringatan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono tentang dampak dinamika pasar global yang dapat memengaruhi ketersediaan pangan. Karena, ketersediaan pangan terpengaruh sebagaimana yang pernah terjadi saat pandemi Covid-19.

“Saat ini mungkin belum terasa, tetapi kita harus bersiap sebelum terjadi krisis. Ketahanan pangan harus menjadi prioritas,” ucapnya.

Lebih lanjut, Roni mendorong masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan mandiri. Setiap rumah tangga harus mengoptimalkan lahan pekarangan untuk menanam kebutuhan harian.

“Para ketua RT dan RW juga harus aktif menggalakkan inisiatif ini. Agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri,” tegasnya.

Kegiatan ini diisi dengan berbagai agenda, di antaranya penanaman jagung secara simbolis bersama Polri. Acara dilanjutkan dengan pelantikan DPD Pemuda Tani Indonesia Provinsi Riau yang diketuai Muhammad Rahul.

Sesi terakhir, dialog antar Wamentan Sudaryono dengan pemuda, petani, pengusaha pertanian, dan mahasiswa. Dengan adanya gerakan ini, diharapkan generasi muda semakin berperan dalam membangun ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan di Kota Pekanbaru serta Provinsi Riau pada umumnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Gubernur Teguh Resmikan Penggunaan Kembali Masjid As Sahara

Penulis
Syifa
-

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi meresmikan penggunaan kembali Masjid As Sahara di Kompleks Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Jalan Kembangan Raya, No 2, Kembangan Selatan, Kembangan, Senin (3/2). Renovasi Masjid As Sahara dilakukan sejak awal tahun 2024, dengan anggaran sebesar Rp 17,3 miliar.

Turut hadir pada acara tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali; Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko dan Ketua Baznas Bazis DKI Jakarta, Akhmad H Abubakar.

Pj Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi menyampaikan, terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung rampungnya renovasi Masjid As Sahara di Kompleks Kantor Wali Kota Jakarta Barat.

“Ini wujud nyata Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Administrasi Jakarta Barat untuk menyediakan sarana ibadah yang memadai,” ujar Teguh, di kantor Wali Kota Jakarta Barat.

Teguh juga berharap sisi keimanan dan ketaqwaan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kantor Wali Kota Jakarta Barat semakin meningkat setelah rampungnya renovasi Masjid As Sahara.

“Masjid As Sahara juga diharapkan menjadi pusat kegiatan pendidikan, sosial, zakat, infaq dan sedekah serta berbagai kegiatan lainnya.

Ia mengapresiasi renovasi Masjid As Sahara yang menelan anggaran sekitar Rp 17,3 miliar bukan berasal dari APBD melainkan dari swadaya, ZIS dan CSR pelaku pengusaha.

“Ini sesuatu yang luar biasa sehingga patut dicontoh. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersama berpartisipasi merenovasi sehingga Masjid As sahara bisa seperti ini,” katanya.

Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto menambahkan, Masjid As Sahara bukan sekadar tempat untuk melaksanakan ibadah, tetapi juga merupakan pusat kegiataan keagamaan, sosial, pendidikan dan pengembangan Islam di lingkungan Pemkot Admnistrasi Jakarta Barat.

”Inisiasi penataan dan renovasi Masjid As Sahara dimulai padq awal tahun 2024. Alhamdulilah, hari ini tanggal 3 Februari 2025 atas izin Allah, diresmikan kembali penggunaannya oleh Pj Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi,” tuturnya.

Ia menjelaskan, dana renovasi Masjid As sahara sebesar Rp 17,3 miliar berasal dari dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) ASN Pemkot Jakarta Barat dan donatur lainnya yang dikoordinir oleh Baznas Bazis DKI Jakarta.

“Rincian pengumpulan dana renovasi yakni dari ZIS sebesar Rp 16,2 miliar dan CSR pelaku usaha Rp 1,175 miliar,” jelasnya.

Ia menambahkan, renovasi dan penambahan fasilitas bangunan di Masjid As Sahara meliputi enam titik payung bernuansa Masjid Nabawi, dua menara di sisi kanan kiri setinggi 42 meter, dua kubah besar dan kecil, penambahan ornamen, penataan taman di sekitar areal masjid dan fasilitas penunjang bagi penyandang disabilitas.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan renovasi Masjid As Sahara. Semoga segala upaya yang telah dilakukan menjadi amal jariyah bagi kita semua,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mentan dan Menhut Tanam Serentak Program Agroforestry, Bupati Nina Agustina Siapkan 4.400 Hektare Kawasan Hutan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kehutanan berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian serta Perum Perhutani melaksanakan Penanaman Serentak Agroforestry Pangan dengan mengintegrasikan tanaman Padi Lahan Kering dengan Tanaman Serbaguna (Multi-Purpose Tree Species/MPTS) dengan pola agroforestry, di Areal Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, Selasa (4/2/24).

Kegiatan penanaman ini merupakan bagian dari optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan secara berkelanjutan yang dilakukan dengan pendekatan pola agroforestry, yaitu dengan mengintegrasikan tanaman pertanian dengan tanaman kehutanan untuk mencapai manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial.

Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni mengatakan, tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan produktivitas lahan, memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Pengembangan dengan pola agroforestry juga dapat menjadi solusi adaptif dan mitigatif yang efektif untuk mendukung ketahanan pangan.

“Ketahanan pangan bukan hanya tentang ketersediaan bahan pangan, tetapi juga tentang pengelolaan sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan. Dengan integrasi antara pertanian dan kehutanan, kita dapat memaksimalkan produktivitas lahan, mendukung kesejahteraan masyarakat, dan melindungi ekosistem,” kata Raja Juli.

Raja Juli Antoni menambahkan, berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan, Kementerian Kehutanan melalui program kehutanan sosial bersama dengan Kementerian Pertanian menargetkan pengembangan agroforestry untuk tanaman pangan seluas ± 1,9 juta hektare. Dari luasan tersebut, terdapat areal yang sesuai untuk komoditas padi lahan kering seluas ± 389.406 hektare. Sehingga, jika ditambahkan potensi pada areal Perhutani, maka terdapat potensi areal untuk pengembangan padi lahan kering seluas ± 419.462,37 hektare.

Sementara Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman mengatakan, kegiatan penanaman agroforestry pangan serentak ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan ketahanan pangan yang kokoh dan mandiri, sekaligus sebagai wujud komitmen pemerintah untuk menjadikan hutan melalui pengembangan agroforestry sebagai cadangan pangan agroforestry.

“Dengan demikian, hutan tidak hanya memberikan manfaat ekologi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang berimbang demi pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Amran.

Sementara Bupati Indramayu Hj. Nina Agustina mengatakan, sekitar 4.400 hektare kawasan hutan yang masuk di Kabupaten Indramayu siap mendukung program tersebut. Luasan lahan yang bisa dijadikan agroforestry tersebar di beberapa kecamatan yang memiliki wilayah hutan seperti Gantar, Kroya, dan Terisi.

“Alhamdulillah ini bisa meningkatkan jumlah produksi padi di Indramayu karena memanfaatkan lahan hutan. Kita optimis swasembada pangan yang menjadi program Presiden RI bisa terwujud,” tegas Nina Agustina.

Secara keseluruhan penanaman serentak berlangsung di 26 titik lokasi di seluruh Indonesia.

Pada kesempatan tersebut Menteri Kehutanan dan Menteri Pertanian juga menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian Tentang Sinergitas Program Pembangunan Bidang Kehutanan Dengan Bidang Pertanian Untuk Mewujudkan Swasembada Pangan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Peringati Isra Mi’raj, Bupati Nina Agustina Serahkan Hibah Daerah Tahun Anggaran 2025

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Bupati Indramayu Nina Agustina menekankan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung kelangsungan lembaga kemasyarakatan dan keagamaan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Nina Agustina dalam acara Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW Tahun 1446 Hijriyah yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Indramayu, Senin (3/2/25).

Acara ini juga disertai dengan penyerahan hibah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 kepada 20 lembaga dan organisasi di Kabupaten Indramayu.

Dukungan tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi salah satu wujud nyata perhatian pemerintah daerah terhadap peran penting lembaga dan organisasi dalam menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

“Hibah ini bertujuan untuk membantu lembaga dalam menjalankan program-program yang berdampak positif bagi masyarakat,” tutur Bupati Nina Agustina.

Sebanyak 20 lembaga, diantaranya Kodim 0616, Polres Indramayu, BAZNAS, MUI, PCNU, Kwarcab, FKDT, PKK, KONI, serta berbagai organisasi keagamaan dan sosial lainnya menerima dana hibah untuk mendukung kegiatan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Nina Agustina juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu membangun Kabupaten Indramayu dengan semangat kebersamaan, kejujuran, dan tanggung jawab.

“Diharapkan hibah ini dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan berbagai organisasi dalam mewujudkan Indramayu yang lebih maju,” ujarnya.

Bupati Nina Agustina juga berharap, dana hibah yang disalurkan dapat digunakan secara bijak dan sesuai aturan untuk mencegah adanya masalah di masa depan.

Pemberian hibah ini merupakan bentuk nyata dukungan pemerintah dalam meningkatkan sinergi antara organisasi dan masyarakat, untuk membangun daerah yang lebih baik dan bermartabat.

Pada kesempatan itu disampaikan juga makna Isra Mi’raj oleh K.H. Syairoji Bilal tentang perintah melaksanakan sholat kepada umat Nabi Muhammad SAW.

Peringatan Isra Mi’raj dihadiri oleh para ASN dilingkungan Pemkab Indramayu dan perwakilan penerima hibah daerah.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kemenkes Raih Gold Award pada ASEAN Digital Awards 2025 atas Inovasi Digitalisasi Kesehatan

Penulis
Syifa
-

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) kembali meraih penghargaan internasional atas inovasi dalam transformasi digital kesehatan, kali ini melalui Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK) yang berhasil meraih Gold Award dalam kategori Public Sector pada ajang ASEAN Digital Awards 2025. Penghargaan tersebut diberikan pada 16 Januari 2025 di Bangkok, Thailand, sebagai bagian dari 5th ASEAN Digital Minister’s Meeting.

Penghargaan ini diraih berkat upaya Kemenkes dalam mengimplementasikan digitalisasi dan integrasi pencatatan data kesehatan masyarakat, terutama dalam memberikan kemudahan pencatatan data secara digital melalui ASIK. Keberhasilan ini juga merupakan hasil dari kerja keras tim Digital Transformation Office (DTO) Kemenkes, yang diwakili oleh Dewi Nur Aisyah dan Karina Kusumawardani, yang berhasil melalui proses penilaian yang ketat di hadapan juri-juri profesional dari ASEAN, Jepang, Australia, dan Polandia.

Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan sekaligus Chief of DTO Kemenkes, Setiaji, menyatakan bahwa penghargaan ini didedikasikan untuk para kader dan tenaga kesehatan di posyandu dan puskesmas yang telah mengimplementasikan ASIK dengan baik. “ASIK yang kami luncurkan pada 18 Mei 2022 ini telah berhasil meningkatkan kualitas data kesehatan dan mempermudah pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” kata Setiaji.

ASIK merupakan bagian dari ekosistem teknologi kesehatan nasional SATUSEHAT, yang mendukung layanan kesehatan terintegrasi. Saat ini, ASIK telah digunakan oleh 98,6 persen puskesmas di Indonesia dan terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional, mencatat lebih dari 247 juta vaksinasi, 134 juta skrining penyakit tidak menular, dan 42 juta hasil timbang berat anak hingga 5 tahun, di antaranya.

Selain pengakuan ASEAN Digital Awards, ASIK juga baru-baru ini mendapatkan apresiasi dari OECD dalam laporan Global Trends in Government Innovation 2024, yang mencatat ASIK sebagai aplikasi digital inovatif dalam sektor publik yang meletakkan dasar pelayanan publik yang efisien.

Kemenkes juga telah meraih lebih dari 13 penghargaan nasional dan internasional dalam tiga tahun terakhir untuk transformasi digital kesehatan, termasuk The GovTech Prize 2024, AAAH Award 2024, dan TOP Digital Awards 2024, di antara banyak penghargaan lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj. Gubernur Jatim Sampaikan Nota Penjelasan Perubahan Nomenklatur Dua BUMD

Penulis
Syifa
-

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menyampaikan dua nota penjelasan terkait perubahan nomenklatur dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jatim menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) pada sidang Paripurna bersama DPRD Jatim di Gedung DPRD Jatim Jl. Indrapura Surabaya, Senin (3/2/2025).

Kedua BUMD tersebut adalah Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama yang berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Petrogas Jatim Utama atau disingkat menjadi PT Petrogas Jatim Utama (Perseroda). Dan Perseroan Terbatas (PT) Panca Wira Usaha Jawa Timur yang berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Panca Wira Usaha Jawa Timur atau PT PWU Jawa Timur (Perseroda).

Pj. Gubernur Jatim, Adhy Karyono menyampaikan, perubahan ini sendiri berdasarkan amanat dari ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Yang mana kedua ayat tersebut secara rinci mengatur susunan penulisan Perseroda pada nama BUMD. “Ini hanya perubahan status sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 54 bahwa BUMD harus diubah nama, yang belakangnya harus menggunakan Perseroda,” tuturnya.

Pj Gubernur Jatim, melanjutkan, dengan perubahan nomenklatur tersebut, terdapat beberapa hal yang harus mengalami penyesuaian. Untuk PT Petrogas Jatim Utama (Perseroda) yang kegiatan usahanya melakukan pengelolaan sumber daya alam (SDA) minyak bumi dan gas bumi dari hulu ke hilir, diharapkan bisa meningkatkan peran serta Daerah melalui kepemilikan Participating Interest_10%.

“Ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10%. BUMD wajib memenuhi ketentuan tidak terdapat unsur swasta dalam kepemilikan sahamnya,” tuturnya.

Sedangkan untuk PT. PWU Jawa Timur (Perseroda), perubahan terjadi pada besaran modal awal dari Rp 250 M menjadi Rp 500 M. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Bahkan, disampaikan pula bahwa sejak Perseroan Terbatas (PT) Panca Wira Usaha Jawa Timur dibentuk hingga saat ini belum mengalami perubahan modal dasarnya.

Melalui perubahan nomenklatur kedua BUMD tersebut, Pj. Gubernur Adhy berharap agar bisa berjalan dengan baik, serta dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Bahkan bisa berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang efeknya bisa dirasakan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak terkait untuk kelancaran pembahasan kedua Raperda ini. Harapannya, kedua Raperda bisa menjadi Perda yang berkualiltas dan dapat diimplementasikan serta bermanfaat bagi kemajuan Jawa Timur,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,2561,2571,258...4,939Halaman 1,257 dari 4,939