Beranda blog Halaman 1262

Membanggakan! Dua Qari Kaltim Juara MTQ Internasional

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Dua peserta asal Kaltim berhasil mengharumkan nama Indonesia dengan meraih juara dalam ajang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Internasional ke-4 yang digelar di Hotel Grand Sahid, pada 29 Januari – 2 Februari 2025.

“Alhamdulillah, wakil Kaltim meraih juara pertama di MTQ Internasional ke-4,” ujar Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kaltim, Sri Wahyuni, Sabtu (1/2/25).

Dua peserta asal Kaltim yang meraih prestasi tersebut adalah Imranul Karim – Juara 1 kategori Tilawah Putra Yasin Albarr – Juara 1 kategori Tahfizh 30 Juz.

Selain itu, prestasi serupa juga diraih oleh peserta lain dari daerah berbeda, yaitu Putri Diana (DKI Jakarta) – Juara 1 kategori Tilawah Putri, Nafisatul Millah (Lampung Timur) – Juara 1 kategori Tahfizh 30 Juz

Keempatnya merupakan peserta terbaik hasil seleksi dari MTQ Nasional XXX tahun 2024 di Kaltim.

Keberhasilan Kaltim dalam ajang MTQ Internasional ini tidak terlepas dari pembinaan yang dilakukan oleh LPTQ Kaltim. Pembinaan tersebut telah berlangsung secara sistematis sejak dini, sehingga Kaltim mampu meraih Juara Umum MTQ Nasional XXX dengan total 55 medali, dari kategori juara 1 hingga harapan 3.

Salah satu bukti keberhasilan pembinaan ini adalah Yasin Albarr, yang masih duduk di kelas VIII MTsN Samarinda. Setelah meraih juara 1 MTQ Nasional, ia kini berhasil mengulang prestasinya di tingkat internasional.

Setiap peserta nantinya menunjukkan kemampuan tadabbur Al-Qur’an yang akan dinilai oleh 22 dewan hakim berstandar internasional, dengan 15 di antaranya berasal dari Indonesia.

MTQ Internasional mengusung tema “Al-Qur’an, Environment, and Humanity for Global Harmony.”Tahun ini, ajang tersebut diikuti oleh 60 peserta dari 38 negara, meliputi kawasan Asia, Afrika, Eropa, hingga Amerika.

Delegasi dari 187 negara telah melakukan seleksi secara online sehingga menghasilkan 60 peserta terpilih yang berhasil lulus dan berhak melanjutkan ke babak grand final.

Selain lomba membaca Al-Qur’an, acara ini juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan pendukung, sepertiSeminar Al-Qur’an, Pameran kaligrafi internasional, Workshop penulisan Al-Qur’an dengan narasumber mancanegara.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Walikota Jaya Negara Buka FKP Rencana Awal RKPD Kota Denpasar Tahun 2026

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2026 yang digelar secara daring dan luring dari Kantor Walikota Denpasar, Jumat (31/1).

Kegiatan yang melibatkan seluruh OPD, Perbekel/Lurah, Perguruan Tinggi hingga seluruh stakeholder di Kota Denpasar ini mengusung tema ‘Memantapkan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Serta Mengoptimalkan Potensi Daerah Untuk Denpasar Maju’.

Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, Pimpinan DPRD Kota Denpasar, Kepala Bappeda Kota Denpasar, Putu Wisnu Wijaya Kusuma, Rektor Perguruan Tinggi, Kelompok Ahli Pembangunan Kota Denpasar, serta undangan lainya.

Pelaksanaan FKP ini turut menghadirkan dua narasumber utama yakni Statistisi Ahli Madya BPS Kota Denpasar, Gede Iwan Santika serta Kepala Bappeda Kota Denpasar, Putu Wisnu Wijaya Kusuma.

Kepala Bappeda Kota Denpasar, Putu Wisnu Wijaya Kusuma dalam paparanya menjelaskan bahwa sebagaimana diketahui bersama, Forum Konsultasi Publik ini merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dimana, pelaksanaan FKP ini bertujuan untuk memperoleh masukan, pandangan, dan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Sehingga agar RKPD Kota Denpasar Tahun 2026 ini dapat benar-benar mewakili kebutuhan, harapan, dan tantangan yang ada di tengah masyarakat kita.

“RKPD Kota Denpasar Tahun 2026 yang kita rancang ini memiliki nilai strategis, karena selain menjadi dokumen tahunan terakhir dari RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026, RKPD ini juga akan menjadi pijakan awal dalam transisi menuju rpjmd periode berikutnya. Oleh karena itu, perencanaan yang kita lakukan harus mampu memberikan solusi jangka pendek terhadap kebutuhan masyarakat saat ini, sekaligus menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan jangka panjang,” ujarnya.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam sambutannya mengatakan bahwa Kota Denpasar sebagai pusat ekonomi, budaya, pendidikan, dan pemerintahan menghadapi dinamika pembangunan yang kompleks. Urbanisasi yang semakin masif, kebutuhan infrastruktur yang meningkat, dan tekanan ekonomi global menuntut untuk lebih adaptif dan inovatif dalam menghadapi tantangan.

“Ketahanan ekonomi menjadi salah satu tantangan utama bagi Kota Denpasar. Pandemi telah memberikan pelajaran berharga bahwa ekonomi kita harus lebih tangguh dengan tidak hanya bergantung pada sektor pariwisata, namun mulai mendorong diversifikasi ekonomi sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Kota Denpasar,” ujar Walikota Jaya Negara.

Dikatakan Walikota Jaya Negara, untuk menjawab tantangan tersebut, pembangunan Kota Denpasar di tahun 2026 akan difokuskan pada beberapa sektor utama. Yakni pertama peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Kedua, infrastruktur kota yang mendukung mobilitas, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi. Dan ketiga yakni optimalisasi potensi lokal, terutama dalam ekonomi kreatif, budaya, dan pariwisata berbasis kearifan lokal, untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Beberapa sektor diatas telah dirumuskan dalam tema pembangunan Kota Denpasar Tahun 2026, yaitu Memantapkan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Serta Mengoptimalkan Potensi Daerah Untuk Denpasar Maju’. Hal ini diwujudkan dengan melaksanakan optimalisasi pada lima prioritas pembangunan yaitu pendidikan dan kesehatan, ekonomi kreatif, pariwisata, dan kebudayaan, sosial dan ketenagakerjaan, infrastruktur dan stabilitas keamanan dan reformasi birokrasi.

“Keberhasilan pembangunan tidak mungkin tercapai tanpa sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Forum ini menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat komitmen bersama dan saya mengajak seluruh peserta untuk berdiskusi secara terbuka dan konstruktif, sehingga masukan yang dihasilkan dapat memperkaya RKPD Kota Denpasar Tahun 2026 yang bermuara pada kesejahteraan rakyat serta pembangunan yang berkelanjutan,” pungkas Walikota Jaya Negara.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Bupati Indramayu Nina Agustina Tetapkan Enam Cagar Budaya

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Bupati Indramayu Nina Agustina menetapkan enam bangunan cagar budaya (BCB) yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu. Penetapan oleh Bupati Indramayu mengacu pada hasil sidang Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang digelar akhir tahun lalu.

Bupati Indramayu Nina Agustina merasa bangga dengan telah ditetapkannya enam bangunan cagar budaya tingkat kabupaten. Dijelaskan, dengan penetapan ini secara langsung pemerintah Kabupaten Indramayu di bawah kepemimpinannya sangat memperhatikan nilai-nilai heritage pada sebuah karya monumental masa lalu.

Bupati Nina Agustina meminta kepada seluruh masyarakat Indramayu untuk tidak melakukan vandalisme terhadap bangunan tinggalan masa lalu tersebut. Ia mengajak agar masyarakat bersama-sama menjaga dan melestarikannya agar dapat bertahan di tengah-tengah masyarakat yang modern.

“Alhamdulillah, satu per satu bangunan cagar budaya yang ada di Indramayu sudah kita tetapkan sebagai bangunan yang dilindungi oleh Undang-Undang Cagar Budaya. Ini kebijakan bidang kebudayaan yang patut diacungi jempol,” jelas Bupati Nina Agustina, Sabtu (1/2/2025).

Bupati Nina Agustina juga meminta kepada jajaran di bidang kebudayaan untuk terus melakukan kajian terhadap tinggalan-tinggalan sejarah yang ada di Indramayu sehingga masyarakat Indramayu dapat mengetahui asal-usul kesejarahan daerahnya.

“Ini sangat penting untuk generasi muda agar dapat mengetahui sejarah kotanya. Terus gali potensi cagar budaya Indramayu,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu Caridin yang didampingi Kabid Kebudayaan Uum Umiyati sangat berterima kasih kepada Bupati Nina Agustina yang telah menetapkan enam bangunan cagar budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Indramayu.

Caridin mengatakan, penetapan bangunan cagar budaya ini merupakan pintu awal untuk menjaga dan melestarikan “tetenger” kota Indramayu. Informasi yang diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Indramayu menyebutkan bahwa tinggalan-tinggalan budaya di Indramayu ini sangat banyak dan perlu dilakukan kajian dari berbagai disiplin ilmu, terutama ilmu arkeologi, sejarah, antropologi, dan arsitektur.

Ketua Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Indramayu Dedy S. Musashi mengatakan, dari lebih dari 300 tinggalan sejarah dan budaya yang sudah didata oleh tim kebudayaan, baru enam bangunan cagar budaya yang sudah ditetapkan dalam pemeringkatan kabupaten.

Ke-enam bangunan cagar budaya itu, kata Dedy, di antaranya Gedung Pendopo, Masjid Bondan, Menara Air (Waterleiding) Perumdam Tirta Darma Ayu, Gedung Landraad, Gedong Duwur atau eks Asisten Residen, dan bangunan Gebeo (Gemeentelijke Electriciteitsbedrijf Bandoeng en Omstreken) atau Gedung PLN Indramayu.

“Memang masih sedikit bangunan cagar budaya di Indramayu ini yang sudah ditetapkan, tetapi semangat untuk menjaga dan melestarikan tinggalan masa lalu itu tercetus sejak masa kepemimpinan Bupati Nina Agustina,” kata Dedy Musashi, yang juga berprofesi sebagai arkeolog.

Ke depannya, Dedy sudah merencanakan untuk terus menjaga dan melestarikan tinggalan-tinggalan cagar budaya yang ada di Indramayu agar tetap berdiri dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Ia mencontohkan, bangunan eks Landraad dan bangunan eks Lapas Indramayu yang saat ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk beragam kegiatan tetapi tidak merubah bentuk dari bangunan tersebut.

Rencananya, pada tahun ini, tim ahli cagar budaya Kabupaten Indramayu akan melakukan kajian cagar budaya terhadap kawasan bangunan Pecinan di sepanjang Jalan Veteran.

“Kawasan ini sangat ikonik dan masih sangat terawat. Apalagi sebagian besar masih living monument. Di lokasi ini ada gereja tertua di Jawa Barat, ada bangunan pemukiman etnis China, rumah ibadah masyarakat Tionghoa, makam China, dan gedung-gedung perkantoran,” jelas Dedy.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menteri Nusron Sampaikan Progres Penertiban 537 Perusahaan Sawit di Hadapan Komisi II DPR RI

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menyampaikan progres dari salah satu program kerjanya. Salah satunya yaitu terkait penataan pendaftaran dan penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) diterapkan untuk 537 Badan Hukum, khususnya perusahaan sawit pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) tetapi belum memiliki HGU.

“Yang sudah dalam proses pengajuan izin ke kami hingga batas waktu 3 Desember ada 150 perusahaan dengan luas 1.144.427,46 hektare. Saat ini sedang dalam proses identifikasi untuk dicocokkan apakah lahan tersebut bertabrakan dengan kawasan hutan atau tidak,” terang Menteri Nusron dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (30/01/2025).

Terkait kebijakan tersebut, Menteri Nusron menjelaskan bahwa hal ini berawal dari adanya perubahan peraturan oleh Mahkamah Konstitusi yang mencabut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, di mana badan hukum yang melakukan aktivitas budidaya atau pengolahan hasil perkebunan wajib memiliki IUP dan/atau izin HGU.

“Pasal ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga Badan Hukum ini menjadi wajib memiliki IUP dan HGU. Akibat perubahan ini, ada 537 perusahaan pemegang IUP tetapi tidak memiliki HGU. Jika dihitung luasnya berdasarkan izin usaha perkebunan (IUP), totalnya mencapai 2,5 juta hektare,” jelas Menteri Nusron.

Sebelum masa jabatan Menteri Nusron, dari 2,5 juta hektare lahan tersebut, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan permohonan HGU sebanyak 193 perusahaan sawit dengan total luas 283.280,85 hektare.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda mengapresiasi kebijakan tersebut, utamanya dari identifikasi data Kementerian ATR/BPN terkait 2,5 juta hektare kebun sawit yang memiliki IUP namun belum memiliki HGU. Sehingga dalam implementasinya, ia meminta kepada Menteri Nusron untuk terus menyampaikan progres tersebut.

“Progres pendaftaran hak atas tanah terhadap 150 perusahaan yang setara dengan 1.144.427,46 hektare ini, yang sudah mengajukan ke Kementerian ATR/BPN ini kasih tahu ke kita prosesnya ya Pak Menteri, agar 150 perusahaan ini bisa diberi sertipikat,” ujarnya saat pertemuan berlangsung.

Hadir mendampingi Menteri Nusron secara luring dalam Rapat Kerja kali ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir secara daring, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN se-Indonesia beserta jajaran.

Cek Artikel da Berita yang lain di Google News

Tutup Bira Prix 2025, Bupati Andi Utta Ungkap Pembangunan Sirkuit Motocross

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf atau yang biasa disapa Andi Utta, menutup ajang perhelatan motor Bira Prix 2025 di Sirkuit Titik Nol, kawasan wisata Pantai Tanjung Bira, Bulukumba, Minggu (2/2/25).

Balap motor Bira Prix 2025 dimulai sejak Sabtu (1/2/25) dengan ikuti oleh 447 pembalap. Di hari pertama merupakan babak kualifikasi. Babak puncak atau final disaksikan ribuan penonton, diselenggarakan Minggu (2/2/25).

Bupati Andi Utta tiba di Sirkuit Titik Nol Bira sekira pukul 11.30 WITA Ia didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bulukumba, Andi Herfida Muchtar.

Seremoni penutupan Bira Prix 2025 juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba Umy Asyiatun Khadijah bersama sejumlah legislator lainnya, Kapolres Bulukumba AKBP Andi Erma Suryono, Dandim 1411/Blk diwakili Danramil 1411-05/Bontobahari Kapten Kav Andi Mapparanru, serta pimpinan Sinar Harapan Ariawan.

Tampak di kursi tamu undangan, juga hadir owner Harum Lestari, Abd Haris, sebagai sponsorship yang menyiapkan hadiah utama dua unit sepeda motor bagi juara umum, serta beberapa tokoh masyarakat Bulukumba.

Sebelum didaulat memberi sambutan, Bupati Andi Utta bersama puluhan rider dari komunitas motor Yamaha X-Max ikut mengaspal di Sirkuit Titik Nol Bira.

Dalam sambutannya, Andi Utta mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan Road Race Sinar Harapan Bira Cup Prix 2025.

Ia juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada panitia pelaksana terutama Ariawan, sponsorhip, serta seluruh pembalap yang telah hadir berpartisipasi, baik dari Sulsel maupun dari luar Sulsel.

“Sekiranya ini adalah momentum yang sangat baik, karena Sirkuit Titik Nol Tanjung Bira ini, baru saja selesai dibangun dan untuk pertama kalinya kita laksanakan road race di sirkuit yang baru ini, sebagai rangkaian menyambut peringatan Hari Jadi Kabupaten Bulukumba ke-65 pada tahun 2025,” ungkap Andi Utta.

Bupati Andi Utta, lebih dalam menaruh harapan agar event-event nasional lainnya dari bidang olahraga bisa terus dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba. Apalagi, Bulukumba dikenal dengan pariwisatanya.

“Kita harap olahraga dan pariwisata bisa tumbuh bersama,” jelas Bupati Andi Utta.

Ia juga mengungkap rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba untuk membangun Sirkuit Motocross di Desa Tamatto Kecamatan Ujung Loe.

“Insya Allah, tahun ini, kita upayakan bangun Sirkuit Motocross di Tamatto. Kalau tak bisa dapat APBD, kita upayakan untuk CSR perusahaan,” imbuhnya.

Seusai sambutan, Bupati Andi Utta ikut menyaksikan sengitnya pertarungan para rider dari lintas daerah.

Ia menonton cukup lama, kemudian pamit bergeser lebih dulu, karena ada agenda yang tak kalah penting.

Tak berselang lama setelah Andi Utta bergeser, Wakil Bupati Bulukumba Andi Edy Manaf tiba di Sirkuit Titik Nol Bira untuk menyaksikan balapan balapan berikutnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Wujudkan Asta Cita, Kepala BNN Minta Jajarannya Jangan Main-main

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atau BNN RI Marthinus Hukom, menutup secara resmi Musyawarah Perencanaan (Musren) BNN Tahun 2025 di Hotel Ciputra, Jakarta Barat, Jumat (31/1).

Dalam arahannya, Kepala BNN RI menekankan bahwa hasil rumusan dari Musren ini akan menjadi pijakan bagi seluruh peserta dalam melaksanakan kegiatan di wilayah masing-masing.

Menutup Musren, Marthinus Hukom dalam arahannya kembali mengingatkan kepada jajarannya, untuk tidak menjadikan Musren hanya menjadi ritual tahunan, melainkan harus dimaknai sebagai proses yang penuh pembelajaran, baik melalui diskusi maupun penyusunan rencana kerja.

“Musren adalah titik awal pekerjaan Kita, dengan perencanaan yang baik, Kita akan mampu mengimplementasikan program secara optimal,” ujar Kepala BNN RI.

Lebih lanjut, Marthinus Hukom menyampaikan 13 poin penting dalam arahannya kepada seluruh peserta Musren. Dari 13 poin tersebut di antaranya, yaitu pemahaman terhadap Asta Cita dan program prioritas Presiden Prabowo.

“Pahami hakekat Asta Cita, karena ini adalah kebijakan Presiden maka Saya minta jangan main-main,” tegas Kepala BNN RI.

Masih dalam arahannya, Marthinus Hukom meminta kepada seluruh Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota untuk menjadi pemimpin yang dapat membimbing dan mengarahkan, bukan menjadi pemimpin yang hanya memerintah.

“Kita harus jadi pemimpin bukan komandan, harus membimbing dan mengarahkan, hilangkan kesan pemimpin yang paling tau segalanya,” lanjut Marthinus Hukom.

Terlebih Ia menyampaikan untuk tidak menyakiti hati rakyat dan anak buah. Kepala BNN RI mengingatkan jika masa dinas hanyalah sementara dan apapun yang diperbuat memiliki konsekuensi hukum, sosial, bahkan konsekuensi batin.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

DPR RI Awasi Perubahan Sistem Penerimaan Murid Baru

Penulis
Syifa
-

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan atas perubahan sistem penerimaan murid baru dari jalur zonasi menjadi jalur domisili.

“Kami di DPR akan melakukan pengawasan yang ekstra. Saya juga meminta kepada seluruh anggota DPRD dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi untuk mengawasi pelaksanaan penerimaan murid nantinya,” ungkapnya melalui rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

“Kita juga mengimbau kepada DPR kabupaten, provinsi untuk melakukan hal yang sama. Karena kan nanti pelaksanaannya adalah pemerintah daerah. Dalam hal ini dinas pendidikan, ya tentu DPR di provinsi juga harus ikut aktif,” tambahnya.

Menurut Lalu, keputusan zonasi yang hanya berubah nama ini sudah melalui kajian. Ia menyebut, ada beberapa daerah yang tak bermasalah dengan domisili.

“Contoh di Jakarta malah kalau zonasi dihapus, itu mereka keberatan. Di kota-kota besar, di Surabaya misalnya, itu juga zonasi berjalan baik. Pengambilan keputusan itu berdasarkan hasil kajian yang komprehensif. Jadi tidak serta-merta mengganti nama kemudian isinya tetap, nggak, ada lah hal-hal yang berubah di situ,” jelas Politisi Fraksi PKB ini.

Lalu menerangkan, perubahan nama dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) meniadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) akan difinalisasi oleh Komisi X dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 5 Februari 2025 mendatang.

“Tanggal 5 (februari) akan rapat dengan Menteri Dikdasmen. Nah tentu untuk finalisasi ini, finalisasi tentang PPDB yang berubah nama menjadi SPMB,” ujarnya.

Ia menyebut, dalam rapat nanti akan menyampaikan keluhan dan masukan dari masyarakat terkait penerimaan murid baru setiap tahunnya.

“Nah nanti masukan-masukan ini kan sudah kami terima nih. Nanti kami akan pertegas solusi dan jalan keluarnya agar kekhawatiran yang disampaikan masyarakat tidak terjadi di tahun ini. Dan pelaksanaannya tahun ini,” katanya.

SPMB, menurut Lalu, akan langsung dilaksanakan pada tahun ini seusai Peraturan Menteri (Permen) dikeluarkan oleh Mu’ti.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

SIM Keliling Jakarta Hari Ini (3/2), Cek Lokasi dan Syaratnya!

Penulis
Syifa
-

Buat kamu yang berdomisili di Jakarta dan butuh memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM), ada kabar baik! Polda Metro Jaya menyediakan layanan SIM Keliling yang beroperasi hari ini, Senin, 3 Februari 2025, mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Lokasi SIM Keliling di Jakarta

Biar nggak salah tujuan, berikut lima lokasi SIM Keliling yang bisa kamu datangi:

  • Jakarta Timur: Mall Grand Cakung
  • Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata
  • Jakarta Barat: Halaman Parkir Gedung Kompas Gramedia Palmerah
  • Jakarta Barat: Mall Citraland
  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Jenis Layanan yang Tersedia

Perlu diingat, layanan SIM Keliling ini hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C. Kalau SIM kamu sudah kedaluwarsa, sayangnya kamu harus melakukan penerbitan ulang seperti membuat SIM baru. Jadi, pastikan kamu perpanjang sebelum masa berlakunya habis!

Biaya Perpanjangan SIM

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, berikut biaya perpanjangan SIM:

  • SIM A: Rp 80.000,-
  • SIM C: Rp 75.000,-

Syarat Perpanjangan SIM

Biar proses perpanjangan SIM kamu lancar, jangan lupa siapkan dokumen-dokumen berikut:

✅ Fotokopi KTP yang masih berlaku
✅ Fotokopi SIM lama & SIM asli
✅ Bukti cek kesehatan
✅ Bukti tes psikologi

Jadi, buat kamu yang SIM-nya sudah mendekati masa kedaluwarsa, segera manfaatkan layanan SIM Keliling ini. Jangan sampai telat, ya, biar nggak ribet harus bikin SIM baru lagi!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prediksi Cuaca Jakarta Hari Ini: Dari Berawan hingga Hujan Ringan

Penulis
Syifa
-

Halo, warga Jakarta! Sudah siap menghadapi cuaca hari ini? Berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), cuaca di ibu kota sepanjang hari ini akan didominasi oleh kondisi berawan hingga hujan ringan. Jadi, jangan lupa bawa payung ya, siapa tahu tiba-tiba turun hujan!

Pagi Hari: Hujan Ringan di Beberapa Wilayah

Pagi ini, beberapa daerah di Jakarta bakal diguyur hujan ringan. Wilayah yang diprediksi kebagian hujan adalah Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Sementara itu, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur bisa sedikit lebih santai karena cuacanya cenderung berawan.

Siang Hari: Cerah Berawan, Waktunya Beraktivitas!

Menjelang siang, langit Jakarta diprediksi cerah berawan. Cuaca ini cukup bersahabat buat kamu yang ingin beraktivitas di luar ruangan. Hampir seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur, akan menikmati langit yang lebih terang.

Sore Hari: Masih Cerah Berawan, Cocok Buat Pulang Kerja

Di sore hari, cuaca diprediksi masih cerah berawan di seluruh wilayah Jakarta. Jadi, buat kamu yang pulang kerja atau mau jalan-jalan sore, sepertinya nggak perlu khawatir kehujanan.

Malam Hari: Awas Hujan Ringan di Beberapa Wilayah

Nah, buat yang punya rencana keluar malam ini, perhatikan prediksi cuacanya ya! Jakarta Barat dan Jakarta Selatan diperkirakan akan turun hujan ringan. Sementara itu, wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur bakal tetap berawan.

Suhu dan Kelembapan Hari Ini

Suhu udara di Jakarta hari ini berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan yang cukup tinggi, yakni 69 hingga 96 persen. Jadi, jangan lupa tetap terhidrasi dan pakai pakaian yang nyaman supaya tetap segar sepanjang hari!

Itulah prediksi cuaca untuk Jakarta hari ini. Semoga harimu menyenangkan dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca, ya!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ombudsman Soroti Maladministrasi Pending Klaim BPJS Kesehatan

Penulis
Syifa
-

Sengketa klaim pembiayaan antara ratusan rumah sakit di Jawa Timur dengan BPJS Kesehatan merupakan masalah krusial pelayanan publik. Terkait hal tersebut, Pimpinan Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng memberi pernyataan pubik sebagai bagian dari tugas pengawasan. Pending claim pembayaran layanan kesehatan patut dilihat dari segi potensi maladministrasi yang ditimbulkan.

“Rumah sakit dan BPJS Kesehatan merupakan pranata layanan publik yang amat vital dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional. Pending claim bisa menghambat penyediaan alat kesehatan dan kefarmasian, logistik penunjang dan jasa layanan medis terstandarisasi. Muaranya terjadi penundaan berlarut atau bahkan tidak diberikannya layanan kesehatan oleh pihak rumah sakit kepada pasien yang dapat mengancam keselamatan jiwa,” ucapnya di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan pada Sabtu (1/2/2025).

Untuk itu, Robert manyampaikan beberapa hal yang harus diperbaiki. Pertama, Pemerintah wajib mengantisipasi sengketa klaim agar tidak menimbulkan maladministrasi layanan kepada pasien. “Pemerintah harus memastikan semua pihak sungguh menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak, merujuk Permenkes No 3 Tahun 2023. Rumah sakit mengajukan klaim sesuai ketentuan, lalu berdasarkan administrasi yang benar dan lengkap maka pihak BPJS melakukan verifikasi dan membayarkan klaim layanan kesehatan tepat waktu, terangnya.

Kedua, BPJS Kesehatan mesti lebih transparan ke pihak pemda dan membangun komunikasi dengan organisasi perhimpunan rumah sakit apabila ada potensi hambatan klaim rumah sakit. Harus diakui, pihak BPJS saat ini cenderung pasif, kurang persuasif dan membiarkan masalah sengketa klaim ini terus menumpuk, padahal berlarutnya pembayaran klaim jelas berdampak terhadap merosotnya kualitas pelayanan kesehatan.

Ketiga, rumah sakit mesti lebih akuntabel dan terus diawasi agar tidak melakukan fraud dalam klaim tarif INA-CBGs. “Pembayaran klaim itu hak setiap fasyankes yang telah melaksanakan kewajiban pelayanannya. Namun, rumah sakit juga wajib memastikan laporan administrasi layanan sudah sesuai standar dan bebas dari tindak kecurangan seperti klaim fiktif, manipulasi diagnosis dan praktik fraud lainnya,” tegas Robert.

Keempat, pemda diminta untuk lebih proaktif dalam merespons pending claim ini “Pemerintah tidak semata hanya berperan sebagai mediator saat sengketa sudah terjadi. Peran sebagai pemadam kebakaran tersebut harus dilapisi dengan upaya-upaya preventif. Untuk itu, pada ranah kebijakan, kami minta Pemda memitigasi potensi sengketa dengan membuat Perkada ihwal sanksi terhadap pihak yang tidak memenuhi kewajibannya. Selanjutnya pada ranah pengawasan pihak pemda perlu melakukan pemantauan terhadap proses klaim secara rutin”.

Kelima, klaim pembayaran pelayanan kesehatan harus bebas maladministrasi dan terlaksana sesuai dengan standar tata kelola yang akuntabel. Kasus di Jatim ditengarai juga terjadi di daerah-daerah lain. Ombudsman meminta Kementerian Kesehatan lakukan evaluasi tuntas atas klaim fasyankes ke BPJS sejak laporan pelaksanaan layanan hingga penetapan status klaim. Selanjutnya dapat lebih tegas melakukan penegakan hukum dan pemberian sanksi bagi para pihak yang melakukan maladministrasi.

Akhirnya, Ombudsman RI mengimbau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan/laporan jika mengalami atau menyaksikan tindakan maladministrasi pada klaim pembayaran layanan kesehatan melalui berbagai kanal resmi Ombudsman yang tersedia di pusat dan kantor-kantor perwakilan di 34 propinsi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,2611,2621,263...4,939Halaman 1,262 dari 4,939