Beranda blog Halaman 1279

Menag dan Menhub Diskusikan Wacana Work from Anywhere Saat Libur Nyepi dan Idulfitri

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar dan Menteri Perhubungan Dudy Puwagandhy membahas wacana Work From Anywhere (WFA) menjelang libur Nyepi dan Idulfitri 2025. Usulan ini bertujuan mengantisipasi lonjakan arus mudik.

“Kami mengusulkan WFA dimulai sejak 24 Maret 2025 hingga 27 Maret 2025. Harapannya, ini dapat mengurai kepadatan arus mudik agar tidak terfokus hanya pada tiga hari libur menjelang Idulfitri,” ungkap Menhub Dudy Puwagandhy.

Hari Raya Nyepi tahun ini jatuh pada Sabtu 29 Maret, didahului cuti bersama Hari Raya Nyepi hari Jumat 28 Maret. Apabila sesuai prediksi, Hari Raya Idulfitri bertepatan 31 Maret. Dengan waktu libur yang berdekatan, Menhub menilai kebijakan WFA dapat membantu mengurai lonjakan arus mudik.

Menag Nasaruddin Umar mendukung usulan ini. “Prinsipnya kami setuju saja karena ini untuk kemaslahatan umat beragama. Biarlah mereka bersenang-senang di kampungnya, silaturahmi, dan mendapatkan semangat baru,” ujarnya.

Menurut Menhub, WFA akan memanfaatkan pola kerja fleksibel yang sudah diterapkan oleh beberapa instansi. “Kalau tidak salah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sudah menerapkan WFA hingga 60 persen. Dengan teknologi yang lebih canggih sekarang, ini memungkinkan diterapkan di sektor birokrasi dan pendidikan, meskipun ada beberapa industri yang memang tidak bisa,” jelasnya.

Menag juga menjelaskan konsep mudik secara teologis. “Mudik itu bukan sekadar tradisi Idulfitri. Kita bisa berjumpa dengan orang tua atau ziarah makam kapan saja. Namun, silaturahmi ke kampung halaman tetap penting untuk menyegarkan semangat dan menjaga hubungan keluarga,” kata Menag.

Sebagai langkah lanjutan, Menhub menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan survei untuk memilah industri mana saja yang memungkinkan menerapkan WFA. “Kami akan koordinasi dengan lembaga terkait agar kebijakan ini berjalan optimal dan mendukung kelancaran mudik,” pungkasnya.

Dengan kebijakan ini, diharapkan masyarakat dapat menikmati libur panjang dengan lebih nyaman, sekaligus mengurangi beban transportasi selama puncak mudik.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menag Nasaruddin Dinilai Jadi Menteri Berkinerja Terbaik di Kabinet Merah Putih

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar dinilai berkinerja terbaik di antara jajaran Kabinet Merah Putih (KMP) Pemerintahan Prabowo – Gibran. Hal ini didasarkan pada Hasil Evaluasi Kinerja yang dilakukan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Jakarta.

CELIOS adalah lembaga penelitian independen yang fokus pada kajian makro-ekonomi, keadilan fiskal, transisi energi, dan kebijakan publik. Ada lima indikator yang dinilai, yaitu: Pencapaian Program, Kesesuaian Rencana Kebijakan dengan Kebutuhan Publik, Kualitas Kepemimpinan dan Koordinasi, Tata Kelola Anggaran, dan Komunikasi Kebijakan.

Menag Nasaruddin Umar berterima kasih atas evaluasi yang diberikan. Baginya, evaluai itu adalah motivasi untuk terus fokus memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

“Kita fokus layani umat. Bagaimana umat merasakan kehadiran Kementerian Agama karena kemudahan akses atas layanan yang semakin baik dan bermutu. Ini fokus yang akan kita terus upayakan ke depan,” terang Menag di Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Agama pada 21 Oktober 2024, Nasaruddin Umar melakukan sejumlah terobosan. Bersama DPR, Kemenag telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan rata-rata turun sekitar Rp4 juta dibanding tahun sebelumnya. Menag juga berkomitmen menyelesaikan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi 625.481 guru madrasah dan guru agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Rekruitmen 20.722 formasi CPNS dan 89.781 formasi CPPPK Kementerian Agama juga berjalan lancar, transparan, dan akuntabel.

“Tahun ini ada banyak hajat besar Kementerian Agama. Indonesia jadi tuan rumah MTQ Internasional yang diikuti utusan dari 38 negara. Lalu persiapan PPG bagi Guru Dalam Jabatan. Disusul Ramadan, lalu penyelenggaraan haji. Semua ini berkaitan langsung dengan orang banyak, ratusan ribu,” ujarnya.

“Mohon doa semoga Kemenag bisa terus menginisiasi beragam program yang berdampak pada pemberdayaan publik, termasuk pemberdayaan ekonominya,” tandas Menag.

CELIOS dalam Evaluasi Kinerja Menteri Kabinet Merah-Putih mengajukan dua Pertanyaan kepada responden. Pertama, siapa menurut Anda Menteri Berkinerja Terbaik dalam Kabinet Prabowo-Gibran selama 100 hari pertama?; Kedua, siapa menurut Anda Menteri Berkinerja Buruk dalam Kabinet Prabowo-Gibran selama 100 hari pertama?

Hasilnya, skor tertinggi (Kinerja Terbaik) diraih Menteri Agama Nasaruddin Umar. Bahkan, nilainya mendekati 100, mencerminkan tingginya skor yang diterima terkait kebijakan di sektor agama.
Pada evaluasi Kinerja Menteri/Kepala Badan di Bidang Sosial & Politik, Menag juga menempati posisi pertama.

Citra Positif

Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Setjen Kemenag Akhmad Fauzin menilai, hasil evaluasi CELIOS bahwa Menag Nasaruddin Umar mendapat nilai tertinggi dalam kinerja 100 hari, terafirmasi oleh survei Harian Kompas pada Januari 2025. Kompas menempatkan Menag sebagai menteri dengan citra positif tertinggi.

“Alhamdulillah, hari ini saya membaca hasil survei Kompas dan Menag Nasaruddin dinilai menteri dengan citra positif tertinggi, angkanya mencapai 95,6%,” sebut Akhmad Fauzin.

“Ini sebuah apresiasi sekaligus cambuk yang memotivasi kami untuk terus bekerja lebih baik, menyukseskan program Menag dan Wamenag dalam memberikan layanan terbaik kepada umat,” sambungnya.

Kompas merilis 10 nama anggota Kabinet Merah Putih dengan nilai tertinggi pada survei tajuk “Popularitas dan Citra Positif Kabinet Merah Putih”. Sesuai namanya, ada dua indikator yang disurvei, yaitu: popularitas dan citra positif. Survei pada Januari 2025 ini melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak, dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 2,65%.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menag Minta Ekoteologi dan Pelestarian Alam Masuk Kurikulum Pendidikan Agama

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar, meminta ekoteologi dan pelestarian alam masuk dalam kurikulum pendidikan agama dan keagamaan.

Pesan ini disampaikan Menag saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pendidikan Islam 2025 di Jakarta, Selasa (21/1/2025) . Rakernas mengusung tema “Execution Matters! Beres Ya.”

Menag mengungkapkan tiga fokus pengembangan pendidikan agama dan keagamaan di masa depan, yakni isu lingkungan, toleransi, dan nasionalisme. Menag menekankan relevansi pendidikan dalam menjawab tantangan zaman, terutama krisis lingkungan. Ia menyebutkan pentingnya pendekatan ekoteologi untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam pelestarian alam.

Ekoteologi bisa dipahami sebagai konsep yang membahas tentang inter-relasi antara pandangan teologis-filosofis yang terkandung dalam ajaran agama dengan alam, khususnya lingkungan.

“Konsep ‘khalifah’ dalam Islam menjadi landasan moral untuk mengajarkan siswa menjaga lingkungan hidup. Al-Quran dan hadis memberi pesan tegas untuk tidak merusak bumi,” ujar Menag. Dalam tafsir Al-Quran yang diterbitkan Kementerian Agama, kata khalifah (QS Al Baqarah: 30) diterjemahkan sebagai pengelola alam semesta.

Menag berharap nilai-nilai ini dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan agama, menjadikan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab manusia.

Visi kedua yang diangkat adalah penguatan toleransi melalui moderasi beragama. Menag menyebut “Kurikulum Cinta” sebagai pendekatan inovatif untuk mengintegrasikan nilai moderasi ke dalam pembelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan.

“Pendidikan adalah jalan utama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman,” tegasnya.

Moderasi beragama dianggap strategis dalam membangun masyarakat yang inklusif serta menanamkan nilai Islam rahmatan lil ‘alamin di berbagai tingkatan pendidikan.

Nasionalisme menjadi pilar ketiga. Menag menekankan pentingnya pendidikan sejarah, penguatan budaya lokal, dan penghayatan nilai-nilai Pancasila sebagai upaya menanamkan cinta tanah air.

“Nasionalisme bukan sekadar slogan, melainkan ruh dari setiap kebijakan pendidikan kita,” ungkap Menag.

Pendidikan agama diharapkan menjadi benteng untuk menjaga identitas bangsa di tengah derasnya pengaruh budaya asing. Sehingga, generasi muda memiliki wawasan global tanpa kehilangan akar budaya dan cinta tanah air.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Abu Rokhmad, menambahkan pentingnya eksekusi program yang tepat untuk mendukung kemajuan pendidikan Islam.

“Perencanaan yang baik tidak berarti apa-apa tanpa eksekusi yang bersih, responsif, dan melayani. Oleh karena itu, tema Rakernas kali ini menjadi pijakan bagi kita semua untuk memastikan segala rencana dapat terealisasi dengan hasil nyata,” ujar Abu.

Ia memperkenalkan visi besar Pendidikan Islam, yakni “MAJU dan HEBAT.” MAJU merupakan akronim dari Melayani, Amanah, Juara, dan Unggul, sementara HEBAT adalah Helpful, Excellent, Brave, Active/Authentic, dan Think.

Rakernas ini dihadiri berbagai stakeholder Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dari seluruh Indonesia. Rakernas menjadi ajang refleksi, evaluasi, dan sinergi. Agenda Rakernas meliputi talkshow inspiratif bersama Dr. Ary Ginanjar untuk membangun Pendis Culture dan sidang komisi yang membahas empat topik utama: Guru dan Tenaga Kependidikan Islam, Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, KSKK Madrasah, serta Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam.

“Rakernas ini adalah momentum untuk memperkuat komitmen kita bersama. Kita harus memastikan bahwa semua keputusan di sini membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan bangsa,” tutup Dirjen Pendis.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Airlangga: DHE SDA Wajib Disimpan di Indonesia Selama Setahun

Penulis
Syifa
-

Pemerintah memperbarui aturan terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) yang dilakukan untuk menjaga ketahanan dan stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan geopolitik global. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta peningkatan dan ketahanan ekonomi nasional, serta meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah juga terus berupaya untuk mengedepankan kepentingan nasional.

“DHE sudah selesai. PP-nya sedang disiapkan, dilakukan harmonisasi, terus kemudian akan ada koordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Perbankan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (21/01).

Menko Airlangga menyatakan bahwa aturan baru DHE SDA yang juga merupakan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tersebut akan mewajibkan eksportir menempatkan sebesar 100 persen DHE SDA di Indonesia minimal selama satu tahun. Kebijakan DHE SDA sebelumnya mewajibkan para eksportir menempatkan minimal 30% dari DHE SDA dengan jangka waktu minimal 3 bulan.

Menko Airlangga mengatakan bahwa Pemerintah juga mengomunikasikan kebijakan tersebut kepada seluruh stakeholder. Pemerintah mempersiapkan kebijakan tersebut secara seksama dengan agar kebijakan DHE SDA tidak memberatkan eksportir dan tidak akan mempengaruhi kinerja ekspor nasional. Menko Airlangga juga mengungkapkan bahwa dengan diberlakukannya kebijakan DHE SDA terbaru, maka penambahan cadangan devisa akan bertambah dan memperkuat perekonomian Indonesia.

Kebijakan Pemerintah terkait DHE sebagaimana yang telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023, tetap mempertimbangkan kondisi usaha kecil, khususnya eksportir dengan nilai ekspor yang lebih kecil. Dalam peraturan terbaru, Pemerintah memberikan pengecualian bagi eksportir dengan nilai ekspor tertentu agar tidak memberatkan. Ekspor dengan nilai di bawah USD 250 ribu per transaksi tidak diwajibkan untuk mengikuti ketentuan pengelolaan DHE. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan kelonggaran kepada eksportir kecil yang memiliki modal dan transaksi terbatas serta untuk melindungi usaha kecil agar tetap kompetitif di pasar internasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KKP dan TNI AL Sepakat Bongkar Pagar Laut Tangerang

Penulis
Syifa
-

TNI Angkatan Laut (AL) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melaksanakan pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, pada Rabu (22/1). Langkah ini merupakan hasil koordinasi berbagai instansi untuk mengatasi permasalahan yang menghambat aktivitas nelayan di wilayah tersebut.

Kapuspen TNI, Mayjen Hariyanto, mengonfirmasi rencana pembongkaran ini. “TNI khusus TNI AL bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah sepakat untuk melaksanakan pembongkaran tersebut, rencananya akan dilaksanakan pada Rabu, 22 Januari 2025,” katanya saat dihubungi.

Hariyanto mengatakan TNI mendukung penuh langkah pembongkaran dan memastikan koordinasi dengan semua pihak terkait. Adapun, pembongkaran pagar laut ini dilakukan demi memastikan akses nelayan tetap terbuka dan mudah.

“Sesuai arahan Bapak Panglima TNI. Fokusnya adalah agar proses pembongkaran berjalan cepat, tepat, dan tetap dalam koridor hukum serta memperhatikan dan membantu masyarakat nelayan untuk memiliki akses perahu nelayan dengan mudah dan cepat keluar masuk juga tentunya berorientasi pada kelestarian dan keindahan lingkungan pesisir,” ujarnya

Keberadaan pagar laut misterius ini pertama kali diungkap oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten, Eli Susiyanti, setelah menerima laporan dari warga pada 14 Agustus 2024. Pagar tersebut diketahui mencaplok wilayah pesisir dari 16 desa di enam kecamatan, mempengaruhi kehidupan 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nusron Wahid mengakui pagar laut misterius di Tangerang sudah mengantongi sertifikat Hak Guna Bangunan.

Nusron mengatakan jumlah sertifikat hak guna bangunan itu mencapai 263 bidang. Sertifikat atas nama beberapa perusahaan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK Selidiki Dugaan Korupsi Flyover Simpang SKA Riau, Lima Orang Jadi Tersangka

Penulis
Syifa
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jembatan layang (flyover) di Simpang Jalan Tuanku Tambusai-Soekarno Hatta (Simpang SKA), Riau, yang berlangsung pada tahun 2018. Hingga kini, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengumumkan identitas para tersangka dalam konferensi pers yang digelar di kantor KPK, Jakarta, pada Selasa (21/1) malam. “Tersangkanya tadi sudah disebutkan YN, GR, TC, ES, dan NR,” ujarnya.

Berikut adalah profil kelima tersangka:

  • YN, Kepala Bidang Pembangunan dan Jembatan Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Riau, yang juga berperan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
  • GR, pihak swasta yang bertanggung jawab atas review detail engineering design (DED).
  • TC, Direktur PT SHJ, sebuah perusahaan swasta.
  • ES, Direktur PT SC, perusahaan swasta lainnya.
  • NR, Kepala PT YK cabang Pekanbaru, perusahaan konsultan manajemen konstruksi proyek tersebut.

Proyek flyover ini memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp159 miliar. Namun, menurut Asep, perhitungan HPS tidak dilakukan secara detail. “Pada 26 Januari 2018 diumumkan LPSE lelang proyek pembangunan flyover simpang Tuanku Tambusai Jalan Soekarno-Hatta dengan nilai HPS Rp159.384.251.000,” imbuhnya.

Berdasarkan analisis awal dari ahli konstruksi, dugaan kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp60,8 miliar. Untuk memastikan angka tersebut, KPK akan bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kalau ahli konstruksi itu melihat yang digunakan, material yang digunakan dan lain-lain, ketebalan jalan dan lain-lain, ketebalan beton dan lain-lain. Nah, ini nanti yang menghitungnya tetap dari BPK atau BPKP untuk kerugian keuangan negaranya,” tutur Asep.

Beberapa waktu lalu, tim penyidik KPK sudah menggeledah Kantor Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Riau.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Apkasi bersama Traction Energy Asia & KEM Luncurkan E-Learning Perencanaan Pembangunan Daerah

Penulis
Syifa
-

Dalam rangka memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM di daerah, Apkasi bekerjasama dengan Traction Energy Asia dan Koalisi Ekonomi Membumi (KEM) meluncurkan E-Learning Perencanaan Pembangunan Daerah. Kegiatan berlangsung di Jakarta, Selasa (21/01/2025).

Dalam kesempatan memberikan sambutan, Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang menekankan bahwa Rencana Pembangunan Daerah tidak bisa lepas dari Rencana Pembangunan Nasional yang terekam dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan ini menjadi acuan dalam daerah merencanakan pembangunannya, di mana Visi Indonesia Emas 2045 mengandung cita-cita pembangunan nasional untuk mewujudkan “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”.

“Artinya dengan adanya diksi berkelanjutan, maka penyusunan, perumusan, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan pembangunan daerah berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan. Namun demikian, pemerintah daerah menghadapi tantangan besar dalam menyusun dan menyempurnakan berbagai dokumen perencanaan yang menjadi dasar pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tuturnya.

Sarman menambahkan, tantangan yang dihadapi tersebut di antaranya keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan isu pembangunan berkelanjutan serta minimnya program peningkatan kapasitas. Hal ini, lanjutnya, disadari oleh Apkasi sebagai wadah pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia, dan bersama dengan Traction Energy Asia dan Koalisi Ekonomi Membumi tergerak untuk memberikan solusi atas tantangan pemerintah daerah, terutama pemerintah kabupaten selaku anggota Apkasi.

Konkritnya, Apkasi bersama Traction dan KEM meluncurkan sebuah platform pembelajaran daring atau E-Learning mengenai Perencanaan Pembangunan Daerah Berkelanjutan yang bertujuan untuk menciptakan kesempatan dan akses terhadap peningkatan kapasitas ASN di pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan serta pengayaan isu pembangunan berkelanjutan di daerah. “Peluncuran ini akan diikuti kegiatan serial bimbingan teknis rancangan awal RPJMD dan Strategi Pengembangan Komoditas Lestari Daerah,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, papar Sarman, mayoritas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 akan berakhir pada 2025. Momen ini merupakan peluang untuk memasukkan isu berkelanjutan yang tanggap bencana ke dalam RPJPD 2025-2045 mengingat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 telah memasukkan unsur pembangunan berkelanjutan melalui Visi Indonesia Emas 2045.

Direktur PEIPD, Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Bob Sagala yang tampil sebagai keynote speaker menekankan bahwa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembangunan daerah adalah bagian dari pembangunan nasional, dan pembangunan daerah juga merupakan bagian dari pemerintahan daerah. “Pemerintah daerah memang bertanggungjawab menyejahterakan warganya melalui pembangunan di daerahnya masing-masing. Ini menunjukkan betapa pentingnya pembangunan daerah di Indonesia ini, dan kami dari Ditjen Bangda Kemendagri punya kewajiban untuk memfasilitasi pemerintah daerah se-Indonesia agar pembangunan daerah bisa berjalan efektif dan efisien,” paparnya.

Bob menambahkan, secara organisasi untuk mewujudkan pembangunan daerah yang efektif dan efisien diperlukan perencanaan yang baik. Secara regulasi ada amanah dari UU 23/2014 yang menyatakan tegas bahwa Kemendagri sebagai pembina umum daerah otonom, di mana ada 10 bidang pembinaan dan salah satunya terkait pembangunan daerah. “Dalam hal pembinaan ini, tentu saja Kemendagri tidak bisa sendirian, oleh karenanya kami membuka diri dan mengajak semua pihak, kementerian/lembaga melakukan pembinaan kepada daerah. Termasuk hari ini ada Apkasi, Traction Energy Asia dan Koalisi Ekonomi Membumi berkontribusi untuk bagaimana memastikan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak hanya dilihat dari sudut pandang yang sempit, hanya memikirkan sisi ekonomi semata, namun juga bagaimana memikirkan sisi keberlanjutannya,” terangnya.

Tak lupa Bob memberikan apresiasi kepada Apkasi, Traction Energy Asia dan Koalisi Ekonomi Membumi yang secara kongkrit memberikan kontribusi di dalam ikut mendampingi jalannya pembangunan daerah menjadi lebih baik serta lebih efektif dan efisien melalui penyediaan portal e-learning. “Kami mengajak kepada seluruh pemerintah daerah, khusus pemerintah kabupaten untuk bisa memanfaatkan platform pembelajaran yang mudah diakses dari mana saja dengan beragam device,” tambahnya.

Bob juga menambahkan dalam perspektif input yang dibutuhkan di dalam organisasi, ada dua hal penting yang tidak boleh diabaikan, yakni SDM dan teknologi yang digunakan. “Hari ini dengan diluncurkannya E-Learning Perencanaan Pembangunan Daerah, kami yakin akan membantu dari sisi teknologi yang akan digunakan dan juga akan bermanfaat bagi peningkatan kualitas SDM di kabupaten. Kami berharap Apkasi akan selalu menjembatani kita dengan networkingnya untuk bisa membantu jalannya pembangunan di daerah, dan kami membuka diri ke berbagai pihak untuk ikut bersama-sama melakukan pembinaan kepada daerah supaya pembangunan daerah bisa betul-betul punya pandangan yang lebih proporsional baik dari sisi ekonominya maupun dari sisi keberlanjutannya,” tukasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cuaca Jakarta Hari Ini: BMKG Prediksi Hujan dan Suhu Stabil

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memproyeksikan cuaca di Jakarta sepanjang hari ini, Rabu (22/1), akan bervariasi mulai dari berawan hingga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Warga diimbau untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan cuaca tersebut.

Menurut informasi dari laman resmi BMKG, hujan ringan diperkirakan akan mengguyur wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan pada pagi hari. Sementara itu, hujan berintensitas sedang diprediksi akan melanda Jakarta Utara dan Jakarta Timur.

Pada siang hari, hujan ringan diperkirakan terjadi di seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Cuaca berawan akan mendominasi pada sore hari di sebagian besar wilayah, kecuali Jakarta Selatan yang masih akan mengalami hujan ringan.

Malam hari, BMKG memperkirakan hujan ringan kembali melanda hampir seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Suhu udara di Jakarta hari ini diperkirakan berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara mencapai 71 hingga 97 persen. Kondisi ini diperkirakan akan membuat udara terasa cukup lembap sepanjang hari.

Dengan cuaca yang bervariasi ini, BMKG mengimbau masyarakat Jakarta untuk selalu membawa payung atau jas hujan dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca mendadak.

Tetap pantau informasi cuaca terbaru untuk memastikan aktivitas Anda tetap lancar sepanjang hari!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perpanjangan SIM Kini Mudah, Ini Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali menggelar layanan SIM Keliling di lima lokasi Jakarta pada Rabu, untuk memfasilitasi warga dalam memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM). Informasi ini diumumkan melalui akun X resmi @tmcpoldametro.

Layanan ini akan beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB di lima titik berikut:

  • Jakarta Timur: Mall Grand Cakung
  • Jakarta Utara: LTC Glodok
  • Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata
  • Jakarta Barat: Mal Citraland
  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan ini, perlu mempersiapkan sejumlah dokumen dan biaya administrasi. Persyaratan yang harus dibawa meliputi:

  1. Fotokopi KTP yang masih berlaku
  2. SIM lama yang asli dan masih berlaku
  3. Bukti pemeriksaan kesehatan
  4. Bukti tes psikologi yang dapat dilakukan melalui aplikasi Simpel Pol

Layanan SIM Keliling ini hanya melayani perpanjangan untuk SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Untuk SIM yang masa berlakunya sudah habis, meskipun hanya sehari, pemilik SIM harus mengajukan permohonan SIM baru di tempat yang telah ditentukan oleh kepolisian.

Biaya perpanjangan SIM mengikuti ketentuan PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku untuk Polri, yaitu Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A dan Rp75.000 untuk SIM C. Selain itu, pemohon juga perlu membayar biaya tambahan untuk tes psikologi dan tes kesehatan melalui aplikasi Simpel Pol.

Dengan adanya layanan ini, diharapkan warga Jakarta dapat dengan mudah memperpanjang masa berlaku SIM mereka tanpa harus antre di kantor polisi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Bupati Batang Tinjau Kerusakan Jembatan dan Jalan

Penulis
Syifa
-

Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki, meninjau bencana banjir bandang pada 4 titik lokasi yang berbeda yakni Jembatan Tersono, Jembatan Gantung Kranggan, Jembatan Kupang, dan wilayah Kelurahan Karangasem Kecamatan Batang yang terdampak banjir.

Peninjauan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi di lapangan dan mencari solusi cepat untuk mengatasi dampak bencana.

Bencana yang melanda pada Senin (20/1/2025) malam, menyebabkan beberapa kejadian di antaranya tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan jalan putus.

“Bahwa hari ini langsung melihat jembatan yang terputus dampak banjir bandang yang terjadi kemarin. Jembatan ini merupakan satu-satunya akses masyarakat untuk ke sekolah, pasar, kantor, dan aktivitas lainnya,” kata Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki saat menijau di Jembatan Kupang, Desa Kedungmalang, Kabupaten Batang, Selasa (21/1/2025).

Dengan putusnya jembatan ini, akses tersebut pun terputus. Masyarakat tidak bisa melakukan aktivitasnya, kalau pun terpaksa harus memutar lewat jalur lain terlebih dahulu.

“Jembatan kupang termasuk yang rusak berat, karena pondasi jembatan bagian kanan berlubang dan membentuk lingkaran yang berdiameter lebih dari 2 meter. Untuk solusi sementara, Pemkab Batang berencana membuat jembatan darurat atau menggunakan jembatan belly dari provinsi,” jelasnya.

Lani sudah koordinasi dengan Kepala DPUPR Provinsi untuk pinjam jembatannya. DPUPR Batang akan mengambil besi itu besok, untuk membuat jembatan sementara. Sehingga masyarakat bisa melewati meskipun hanya sepeda motor, mobil belum bisa, tapi minimal tidak terputus sama sekali.

Selain itu, Jembatan Gantung Merah Putih yang menghubungkan Desa Kranggan dan Desa Kebumen juga mengalami kerusakan di pondasinya.

“Pondasi jembatan ini sebagian sudah tergerus. Kami segera atasi dengan membangun bronjong kawat untuk menahan agar tanah tidak tergerus. Setelah bronjong terpasang, arus kali bisa dialihkan dan kita akan membangun pondasi yang tergerus,” terangnya.

Lani meyebutkan ada beberapa kejadian lain seperti tanah longsor, banjir bandang, pohon tumbang, dan jalan putus. Kami akan inventarisir dan segera diadakan penanganan sementara agar jalan, jembatan, dan sarana umum lainnya bisa segera dipakai.

“Sekarang kita berfokus pada penanganan sementara agar sarana jembatan atau yang lainnya bisa dilewati lagi oleh masyarakat. Nah, nanti akan kita hitung. Sampai hari ini, semoga tidak ada korban jiwa,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa, hingga saat ini belum ada penghitungan kerugian secara materi karena masih fokus pada penanganan sementara.

“Untuk saat ini kami menyiapkan tempat pengungsian seperti masjid, musala, sekolah, dan balai desa untuk digunakan jika ada yang perlu diungsikan,” katanya.

Dapur umum kita dirikan di lokasi tertentu untuk membantu makanan masyarakat yang sempat mengungsi karena rumahnya kebanjiran seperti di Kelurahan Karangasem Utara dan sekitarnya.

“Dengan segala upaya yang dilakukan, diharapkan situasi segera pulih dan masyarakat dapat kembali menjalani aktivitasnya seperti biasa,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,2781,2791,280...4,939Halaman 1,279 dari 4,939