Beranda blog Halaman 1283

Menko PMK Resmikan Gudang Logistik Distrik Agandugume, Papua Tengah

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, meresmikan Gudang Logistik Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.

Peresmian ini dilakukan dalam Rapat Koordinasi Siaga Bencana Hidrometeorologi Provinsi Papua Tengah dan Peresmian Gudang Logistik Distrik Agandugume Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah yang berlangsung di Swiss-Belinn Hotel Timika, Mimika, Papua Tengah, pada Rabu (16/1/2025).

Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti secara simbolis oleh Menko PMK sebagai simbol komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan logistik di wilayah Papua Tengah. Pada saat yang sama dilakukan penandatanganan serah terima gudang logistik oleh TNI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Papua Tengah.

“Pemerintah pusat membangun gudang logistik agar ada lumbung pangan di kawasan Agandugume dan sekitarnya untuk mengantisipasi jangan sampai nanti kalau ada paceklik, krisis pangan, atau cuaca ekstrem, masyarakat kesulitan mengakses pangan,” ujar Menko PMK.

Gudang Logistik Distrik Agandugume merupakan fasilitas kedua yang dibangun di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, setelah sebelumnya pemerintah mendirikan gudang logistik di Distrik Sinak. Gudang logistik yang dibangun dengan Dana Siap Pakai (DSP) ini merupakan respons pemerintah terhadap krisis yang melanda Papua Tengah akibat cuaca ekstrem pada Juni 2023.

Pada saat itu, wilayah Distrik Agandugume, Distrik Lambewi, dan Distrik Oneri dilanda kekeringan parah serta fenomena embun beku yang merusak hasil panen. Akibatnya, lebih dari 11.000 penduduk terdampak, dengan korban jiwa mencapai enam orang (5 dewasa dan 1 bayi).

“Jangan sampai terjadi kekurangan pangan atau kelaparan di masyarakat Indonesia, di manapun berada. Jangan sampai ada lagi kelaparan di Papua Tengah. Kita punya gudang logistik yang diisi, dijaga, dan didistribusikan dengan baik untuk kepentingan masyarakat,” jelas Menko PMK Pratikno.

Lebih lanjut, Menko Pratikno menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan menjadi penanggung jawab keberlangsungan gudang logistik, termasuk pengamanan, pengisian logistik, dan pendistribusian ke masyarakat. Pemerintah pusat, BNPB, dan TNI juga akan memberikan dukungan.

“Gudang logistik ini selanjutnya dijaga keamanannya, diisi, dan dikelola dengan baik sehingga kalau ada cuaca ekstrem yang membawa risiko bagi masyarakat lokal, fasilitas ini dapat digunakan untuk menjamin ketersediaan pangan,” tuturnya.

Menko PMK juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan fasilitas tersebut. Ia meminta masyarakat untuk turut mengelola gudang logistik di masa mendatang, terutama saat stok pangan melimpah, agar dapat menjadi cadangan pangan bagi kebutuhan bersama.

“Kalau suatu saat gudang logistik ini diurus sendiri oleh masyarakat, maka ketika stok pangan melimpah, bisa diisi oleh masyarakat untuk masyarakat sendiri. Jadi pada akhirnya, ini bisa dikelola masyarakat sendiri,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Menko PMK juga menyapa masyarakat Agandugume dan prajurit TNI yang berjaga melalui video conference. Menko PMK memberikan apresiasi kepada prajurit TNI dan masyarakat yang telah bekerja keras membangun Gudang Logistik Distrik Agandugume. Menurutnya, gudang logistik yang dibangun di Kabupaten Puncak dapat menjadi contoh baik bagi daerah lain dalam mengantisipasi cuaca ekstrem.

“Terima kasih atas dedikasi dan kerja kerasnya. Kami harapkan masyarakat Kabupaten Puncak dan sekitarnya dapat menjaga keberadaan gudang logistik ini, sehingga menjadi contoh baik untuk daerah lain,” ujar Pratikno.

Dalam kegiatan Rapat Koordinasi Siaga Bencana Hidrometeorologi Provinsi Papua Tengah dan Peresmian Gudang Logistik Distrik Agandugume, hadir Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto beserta jajaran, Pj Sekda Provinsi Papua Tengah Freds James Boray, Pj Bupati Mimika Yonathan Demme Tangdilintin, Pj Bupati Puncak Nenu Tebuni, Kasdam XVII/Cendrawasih Brigjen TNI Thevi Zebua beserta jajaran, dan perwakilan masyarakat Agandugume.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Gubernur Jateng Dorong Pembinaan Atlet Lewat Specta Jateng

Untuk meningkatkan prestasi atlet dari berbagai cabang olahraga (cabor), Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mendorong pembinaan atlet melalui perhelatan berbagai event kejuaraan olahraga secara berkelanjutan.

Menurut dia, salah satu event yang perlu diselenggarakan secara berkelanjutan adalah Sport Tourism Event (Specta) Jateng. Event itu terdiri atas kompetisi beberapa cabang olahraga, baik tingkat nasional maupun internasional.

“Kami sudah sampaikan kepada gubernur terpilih (untuk melanjutkan), saya rasa ini merupakan harapan masyarakat,” kata Nana, di sela menyaksikan pertandingan Kejuaraan Tenis Meja Gubernur Jateng Cup 2025, di Wisma Perdamaian, Minggu (19/1/2025).

Ditambahkan, pada 2024, Specta Jateng sukses menggelar kejuaraan untuk 14 cabor. Rencananya, pada 2025 juga akan dipertahankan untuk cabor-cabor yang banyak diminati masyarakat. Di samping itu, juga ada event-event olahraga yang bekerja sama dengan stakeholder dan instansi lainnya.

“Kita sudah ada wadah Specta Jateng. Kita harus memasyarakatkan olahraga, mengolahragakan masyarakat, dan olahraga harus berprestasi. Dengan seperti ini, kita akan mendapatkan bibit atlet yang nanti bisa membawa nama Jawa Tengah,” bebernya.

Terkait kejuaraan Tenis Meja Gubernur Jateng Cup 2025, menurut Nana, sejauh ini berjalan dengan lancar. Kegiatan yang dilaksanakan pada 17-19 Januari 2025 itu diikuti oleh 362 atlet tenis meja. Mereka terbagi menjadi tiga kategori, meliputi usia 15, beregu, dan single umum.

“Kita ketahui bahwa turnamen atau kejuaraan di berbagai bidang olahraga, khususnya tenis meja, memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Jawa Tengah, khususnya para atlet,” ungkap Nana.

Dikatakan, event tersebut bagian dari ajang pembinaan dan kompetisi bagi para atlet. Dia berharap, atlet tenis meja Jawa Tengah semakin banyak yang berkiprah di tingkat nasional dan internasional.

“Saya rasa banyak atlet kita yang potensial, tinggal sekarang bagaimana pembinaannya. Event-event seperti ini memang sangat ditunggu oleh mereka,” ucap Nana.

Ketua Panitia Kejuaraan Tenis Meja Gubernur Jateng Cup 2025, Lukas Arry Dwiko Utomo mengatakan, melalui kegiatan tersebut diharapkan muncul bibit-bibit atlet, yang bisa mewakili Provinsi Jawa Tengah bermain di tingkat nasional dan internasional.

Lukas menambahkan, potensi olahraga tenis meja di Jawa Tengah luar biasa. Di setiap kabupaten/ kota, banyak bermunculan klub-klub tenis. Namun selama ini kecenderungan tingkat bermainnya masih banyak pada tingkat kelurahan dan kecamatan.

“Komunitas tenis meja dan pecinta cabor tenis meja, sangat mendambakan adanya kejuaraan seperti ini. Tentu kita ingin nanti gantian (tempatnya). Sekarang di Wisma Perdamaian Tugu Muda Semarang, mungkin nanti di kabupaten/ kota lainnya,” kata dia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Aplikasi Cakra Presisi Kirim Tilang via WA, SMS, Email

Polda Metro Jaya melalui Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) mulai menerapkan pelaksanaan tilang elektronik dengan sistem mengirim notifikasi ke WhatsApp (WA) pelaku pelanggaran lalu lintas pada Senin 20 Januari 2025.

“Ya, sudah mulai diterapkan,” ungkap Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Penegakkan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani, Senin (20/1/25).

Aplikasi WhatsApp yang digunakan untuk mengirim surat tilang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) kepada pelanggar dinamakan Cakra Presisi.

Penerapan aplikasi ini merupakan inovasi dalam upaya digitalisasi yang akan mengefektifkan dan mengifisiensi sistem penindakan pengguna jalan. Dalam penetapannya diperlukan data nomor handphone dari para pemilik kendaraan.

Sejauh ini, Ditlantas Polda Metro Jaya sudah memberlakukan kebijakan di mana nomor handphone pemilik kendaraan harus dicantumkan saat proses pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Nantinya, surat konfirmasi tilang yang dikirim lewat WhatsApp, SMS, maupun email pelanggar.

“Sistem Cakra Presisi adalah sistem terbaru yang digunakan oleh Ditlantas untuk mengirimkan notifikasi tilang melalui SMS, Whatsapp, dan email kepada pelanggar,” jelasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bey Machmudin Lantik Pj Wali Kota Cimahi dan Pj Bupati Subang

Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin melantik Benny Bachtiar sebagai Penjabat Wali Kota Cimahi dan Ade Afriandi sebagai Penjabat Bupati Subang, di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Minggu (19/1/2025) malam.

Pelantikan Benny Bachtiar sebagai Penjabat Wali Kota Cimahi didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-98 tanggal 17 Januari 2025. Sementara itu, pelantikan Ade Afriandi sebagai Penjabat Bupati Subang merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-106 tanggal 18 Januari 2025.

Pada kesempatan yang sama, Bey Machmudin juga menyerahkan Surat Keputusan perpanjangan masa jabatan Penjabat Bupati Garut, Barnas Adjidin.

Dalam sambutannya, Bey Machmudin menekankan pentingnya kehadiran pemimpin di tengah masyarakat selama masa transisi kepemimpinan. Ia mengingatkan bahwa masyarakat membutuhkan kebijakan yang konkret dan berdampak langsung untuk menyelesaikan berbagai permasalahan.

“Saya ingatkan kepada Penjabat Bupati dan Wali Kota bahwa masyarakat tidak butuh penghargaan. Mereka lebih membutuhkan kehadiran pemerintah, solusi atas permasalahan, dan tindakan nyata di tengah-tengah masyarakat,” ujar Bey.

Bey Machmudin memberikan arahan khusus kepada Pj. Walikota Cimahi terkait pengelolaan sampah di kawasan Bandung Raya. Ia meminta untuk memastikan sungai-sungai di Kota Cimahi tetap bersih dan bebas dari sampah.

“Untuk Penjabat Wali Kota Cimahi, mohon diteruskan solusi pengelolaan sampah di Bandung Raya. Saya mendengar bahwa ritase sampah yang dikirimkan ke TPA Sarimukti sudah berkurang drastis, tetapi kita masih menghadapi sungai-sungai yang penuh dengan sampah. Tolong cek sungai-sungai di Cimahi dan lakukan pemilahan sampah dari rumah,” kata Bey.

Kepada Pj. Bupati Subang, Bey memberikan penekanan pada ketersediaan pupuk bagi petani. Sebagai salah satu daerah lumbung pangan di Jawa Barat, Subang memiliki peran strategis dalam ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, ia meminta untuk memastikan kelancaran distribusi pupuk dan irigasi, terutama menjelang musim tanam.

“Pak Ade, pastikan irigasi dan ketersediaan pupuk untuk para petani. Kita tidak boleh membiarkan mereka menghadapi kesulitan di musim tanam ini,” ungkapnya.

Selain itu, Bey juga menginstruksikan untuk menertibkan aktivitas penambangan liar yang merugikan lingkungan dan masyarakat setempat.

“Penambangan liar harus segera ditertibkan,” tegasnya.

Selain melantik Penjabat Wali Kota Cimahi dan Penjabat Bupati Subang, Bey Machmudin juga melantik sejumlah pejabat fungsional, yaitu:

– Dr. Ir. H. Dicky Saromi, M.Sc sebagai Analis Kebijakan Ahli Utama.
– Ir. Nenny Fasyaini, M.M sebagai Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya.
– Aryanda Radianputra, S.E sebagai Pranata Humas Ahli Pertama.

Dengan pelantikan ini, Bey berharap seluruh penjabat yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj. Bupati Garut Lantik Dewas BPR Garut 2025-2029

Pj. Bupati Garut, Barnas Adjidin, melantik Dewan Pengawas (Dewas) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Garut untuk masa jabatan 2025-2029. Pelantikan berlangsung di Ruang Pamengkang, Pendopo Garut, Selasa (14/1/2025).

Dalam sambutannya, Barnas menyampaikan bahwa proses seleksi Dewas BPR Garut telah melalui tahapan yang panjang dan sesuai aturan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa para Dewas yang dilantik merupakan figur terbaik yang diharapkan mampu melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.

“Segala tugas harus dilaksanakan dengan baik, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Barnas.

Barnas juga menyoroti peran strategis BPR Garut sebagai badan usaha milik daerah yang bergerak di sektor bisnis.

Ia berharap Dewas dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dan strategi BPR, sekaligus memberikan masukan untuk memperkuat roda organisasi.

“Direksi dan pengawas adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan seperti dua belah mata uang. Artinya bahwa uang tersebut harus mencapai tujuan. Apa tujuannya? Yaitu bagaimana menjalankan BPR ini menjadi lebih baik,” tambahnya.

Barnas pun pentingnya sinergi dalam program kerja agar BPR Garut dapat menghadapi berbagai tantangan organisasi dengan baik. “Apakah organisasi ini akan berjalan atau tidak, orang-orang yang mengisi organisasi itu apakah mempunyai kapabilitas yang diharapkan oleh BPR,” tandasnya.

Berikut Daftar Dewas BPR Garut yang telah dilantik :
1. Saepul Hidayat, S.STP., M.Si., M.Ak., CGAA sebagai Ketua Dewan Pengawas Perumda BPR Garut
2. Saepul Holik, SE, MM sebagai Dewan Pengawas Independen Perumda BPR Garut
3. Dra. Netti Susanti, MM sebagai Dewan Pengawas Independen Perumda BPR Garut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Ponorogo Dorong Penghijauan untuk Pencegahan Banjir

Seluruh perangkat daerah di lingkup Pemkab Ponorogo wajib mengambil peran dalam upaya penanggulangan krisis iklim yang belakangan semakin parah dan segera membentuk Gugus Penghijauan untuk merumuskan upaya penghijauan sejak di tingkat sekolah.

Demikian disampaikan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko saat memimpim apel pagi di halaman Pendopo Kabupaten Ponorogo itu, Senin (20/1/2025).

Kang Bupati, sapaan Bupati Sugiri Sancoko ingin Gugus Penghijauan bentukannya nanti mampu mendorong kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan serta pencegahan bencana.

Pihaknya bakal menjalin kerja sama dengan Perhutani atau pihak lain yang memiliki kepedulian yang sama. “Cari lahan yang daerah tangkapan airnya luas supaya kita dapat tanam pohon dengan akar menghujam,” ujarnya.

Bupati meminta seluruh perangkat daerah menjalankan program dengan tulus dan ikhlas. “Kerja keras, taruh gengsi, buang ego,” ucapnya.

Kang Bupati juga meminta para aparatur sipil negara (ASN) ikut mengawasi aktivitas pembangunan di atas sungai atau drainase. Perlu rumusan aturan tentang penertiban bangunan. Jangan sampai bangunan sudah berdiri menyebabkan saluran dan jalan menjadi sempit yang mengakibatkan banjir di kemudian hari.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Wali Kota Pekanbaru Dorong Peningkatan Kinerja Seluruh OPD

Para kepala OPD juga melakukan penandatangan pakta integritas Senin (20/1/2025). Prosesi penyerahan berlangsung di aula lantai 6 Gedung Utama Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru, Tenayan Raya.

Penjabat (Pj) Wali Kota (Wako) Pekanbaru Roni Rakhmat, menyaksikan penandatangan itu. Adanya penandatangan ini sebagai bentuk komitmen menjalankan program selama tahun 2025.

Mereka juga melakukan penandatangan perjanjian kinerja kepala OPD tahun 2025. Hal ini sebagai upaya mendorong peningkatan kinerja para kepala tahun 2025.

“Penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk tanggung jawab pejabat struktural agar bisa menjalankan tugas tahun ini,” terang Roni.

Menurutnya, ada sejumlah poin dalam pakta integritas itu. Ia mengingatkan agar para kepala OPD bisa bekerja sesuai regulasi yang ada.

“Mereka harus menjaga soliditas di OPD, jangan sampai tidak kompak. Kepala OPD harus melakukan pembenahan di dalam OPD,” ujarnya

Pada kesempatan itu, Roni menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2025 kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Ia mengingatkan agar anggaran yang ada mendahulukan pelunasan tunda bayar.

Ada 48 OPD yang menerima DPA. Ia berpesan agar bisa menggunakan Uang Persediaan (UP) sebaik-baiknya.

“Anggaran yang ada, diprioritaskan untuk pelunasan tunda bayar,” ungkapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendes Yandri: Tidak Boleh Kurang, 20 Persen Dana Desa Digunakan untuk Ketahanan Pangan

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto kembali menyosialisasikan Peraturan Menteri Desa (Permendesa) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

Setelah sebelumnya dilakukan secara virtual bersama para Kepala Desa di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Jambi, kali ini dilakukan bersama Kepala Desa Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau,

Dalam sosialisasi tersebut, Mendes Yandri mengatakan bahwa Permendesa ini akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah hingga Desa untuk wujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat desa. Menurutnya, Dana Desa menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pada 2025, Sebanyak Rp71 triliun Dana Desa digelontorkan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Desa. Sejak tahun 2015 sampai saat ini total Dana Desa yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Pusat dari APBN ke Pemerintah Desa mencapai Rp610 Triliun.

“Oleh karena itu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama jajaran instansi pemerintah terkait, terus mengawal dan memastikan proses percepatan dan pengendalian pemanfaatan Dana Desa dapat bermanfaat secara maksimal,” ujar Yandri.

Mendes Yandri kemudian menjabarkan fokus penggunaan Dana Desa tahun 2025 sesuai dengan Permendesa Nomor 2 Tahun 2024 yakni, Pertama, Fokus Penanganan Kemiskinan Ekstrem sebesar 15 persen untuk Bantuan Langsung Tunai.

Kedua, Penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan Perubahan Iklim. Ketiga, peningkatan promosi dan layanan dasar kesehatan termasuk pencegahan stunting.

Fokus Keempat yaitu Dukungan Terhadap Program Ketahanan Pangan atau Swasembada Pangan. Mendes Yandri berkomitmen untuk fokus untuk menyukseskan program ini. Menurutnya hal ini penting karena sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Jumat kemarin saya sebagai Menteri desa dan PDT diundang oleh bapak presiden Prabowo untuk rapat kabinet terbatas yaitu tentang makan siang bergizi,” kata Mendes Yandri.

Lebih lanjut Ia mengatakan, Kemendes dan PDT diberi tanggung jawab oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan bahan baku makan siang bergizi.

“Dari mana dananya? Itu dari dana desa yang 20% ini, ya 71 triliun. Kalau kita ambil 20% berarti hampir sekurang-kurangnya Rp 16 triliun dana desa untuk ketahanan pangan,” ungkap Mendes Yandri.

“Sekurang-kurangnya ya, tidak boleh kurang dari Rp16 triliun. Sekurang-kurangnya dana desa itu digunakan untuk ketahanan pangan sebesar 20%. Nah, bagaimana kalau 30%? Ya boleh. Bagaimana kalau 25%? Boleh, sekurang-kurangnya Rp16 triliun, berarti bisa juga sampai ke angka 20 triliun sebagaimana yang saya sampaikan di istana negara kemarin,” sambungnya.

Fokus Kelima, Pengembangan Potensi Keunggulan Desa. Keenam, Dana Desa digunakan untuk pemanfaatan Teknologi dan Sistem Informasi untuk percepatan implementasi Desa Digital. Ketujuh, Pembangunan Berbasis Padat Karya Tunai dan Penggunaan Bahan Baku Lokal serta program sektor prioritas lainnya di desa.

Untuk mengawal dana yang sedemikian besar itu, Mendes Yandri menggandeng Jaksa Agung Muda Intelejen untuk melakukan pengawasan dan pendampingan. Sehingga ke depan tidak ada lagi persoalan hukum yang berkaitan dengankepala desa beserta perangkat desa.

Turut hadir dalam sosialisasi ini yakni Wamendes PDT Ariza Patria, Sekjen Kemendes Taufik Madjid, Jaksa Agung Muda Intelejen Reda Manthovani serta Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemendes PDT. Hadir secara virtual, Kepala Dinas PMD, Para Camat, Kepala Desa, BPD serta Tenaga Pendamping Desa.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pemkot Samarinda Luncurkan Logo Resmi HUT ke-357, Begini Maknanya

Pemkot Samarinda secara resmi meluncurkan logo peringatan HUT ke-357 Kota Samarinda dan HUT ke-65 Pemkot Samarinda. Logo tersebut tidak hanya menampilkan keindahan visual, tetapi juga memiliki filosofi mendalam yang diwakili oleh tujuh warna utama.

Diketahui Hari Ulang Tahun (HUT) ke-357 Kota Samarinda dan HUT ke-65 Pemkot Samarinda jatuh pada 21 Januari 2025 mendatang.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Kota Samarinda, Dinvi Kurniadi, menjelaskan bahwa setiap warna yang digunakan memiliki makna tersendiri.

“Betul, semua ada filosofinya,” ujarnya dilansir dari media mitra.

Adapun Logo tersebut didominasi oleh warna biru dan oranye, dipadukan dengan merah serta biru toska.

Menurut Dinvi, warna biru sering dikaitkan dengan introspeksi, ketenangan dan stabilitas.

“Biru memberikan rasa kedamaian, kesejukan, serta mencerminkan kedalaman emosi dan pemikiran,” jelasnya.

Sementara itu, warna oranye melambangkan energi, kreativitas dan optimisme. Oranye menggugah semangat dan menghadirkan rasa antusiasme yang tinggi.

“Kombinasi biru dan oranye mengajarkan kita pentingnya keseimbangan antara berpikir jernih dan bertindak dengan berani, serta harmoni antara refleksi diri dan ekspresi diri,” tambahnya.

Secara keseluruhan, logo ini juga melambangkan Kota Samarinda sebagai pusat budaya dan keberagaman di Kalimantan.

Dinvi juga mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk turut memeriahkan perayaan dengan memasang umbul-umbul dan mengikuti rangkaian acara.

Dengan mengusung tema “Harmoni dalam Perubahan, Maju Bersama Budaya”, Pemkot Samarinda berharap perayaan ini menjadi momen kebersamaan untuk mendukung pembangunan kota.

“Kami ingin masyarakat menjaga fasilitas umum yang telah disediakan dan menyemarakkan HUT dengan semangat kebersamaan,” pungkasnya seraya mengajak.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Jembatan Busui Ambruk, Pemkab Paser Siapkan Jalur Alternatif Trans Kaltim-Kalsel Lewat Hauling

Jembatan Busui di Desa Busui, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, ambruk setelah ditabrak truk bermuatan, Kamis (16/1/2025) sekitar pukul 02.14 WITA yang lalu. Pemkab Paser merespons cepat insiden ini dengan menyiapkan jalur alternatif untuk menjaga kelancaran akses transportasi di jalur lintas Kalimantan Timur-Kalimantan Selatan.

Camat Batu Sopang, Misran, menjelaskan bahwa tim gabungan langsung bergerak mengevakuasi korban dan menangani situasi di lokasi kejadian. Namun, kerusakan pada jembatan membuatnya tidak bisa dilalui. Sebagai jalur alternatif sementara, kendaraan diarahkan melalui jalan hauling yang melewati gerbang pertigaan PT TMJ Desa Busui dan tembus ke daerah Gunung Raja.

“Jarak jalur alternatif ini sekitar lima kilometer dengan rute memutar melewati jalan hauling,” ujar Misran.Dilansir laman resmi Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Kabupaten Paser.

Kecelakaan ini menyebabkan dua korban, yakni sopir truk dan pendampingnya. Salah satu korban mengalami luka ringan, sementara yang lainnya mengalami luka berat dan telah mendapat penanganan medis.

Kepala Dinas Perhubungan Paser, Inayatullah, menyampaikan bahwa dua titik simpangan di jalur alternatif telah dijaga oleh petugas untuk mengarahkan kendaraan. Mengingat jalur ini merupakan lintasan utama trans Kalimantan Timur-Kalimantan Selatan, kendaraan logistik dan kendaraan bermuatan kecil masyarakat diprioritaskan melintas di jalur alternatif tersebut.

Namun, untuk kendaraan besar seperti trailer, truk bermuatan berat dan bus umum rute Samarinda-Banjarmasin, akan dialihkan melalui jalur Batu Licin.

“Kami juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan terkait pengalihan arus kendaraan besar ini,” jelas Inayatullah.

Pemkab Paser terus memantau situasi dan berupaya memastikan kelancaran akses transportasi serta keselamatan pengguna jalan di jalur alternatif.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News