Beranda blog Halaman 1293

Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Harapkan PP Terus Bersinergi dengan Pemerintah

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni berharap Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) Pemuda Pancasila (PP) dapat menghasilkan program-program yang terbaik, untuk kemajuan organisasi. Juga dapat terus bersinergi dengan pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri pembukaan MPP PP se-Indonesia yang berlangsung di Ballroom JW Marriot Hotel, Jalan Putri Hijau Medan, Senin (13/1/2025). “Selamat dan sukses pada PP atas terselenggaranya acara ini. Dengan kegiatan saya berharap, musyawarah ini dapat menghasilkan program yang terbaik untuk kemajuan organisasi juga untuk masyarakat,” ucap Fatoni.

Ia juga mengucapkan terima kasih pada PP yang telah memilih Sumut dan Kota Medan sebagai tuan rumah. Pemilihan Kota Medan sebagai tuan rumah, menurut Fatoni, sudahlah sangat tepat, dimana Medan merupakan kota terbesar ke empat di Indonesia. Selain itu, Sumut memiliki potensi wisata, kuliner dan lainnya yang cukup banyak untuk dinikmati.

Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) PP Japto Soerjosoemarno juga meminta musyawarah ini nantinya dapat melahirkan program-program yang dapat membantu pemerintah, di antaranya adalah program ketahanan pangan yang menjadi prioritas pemerintah pusat.

“Sebagai mitra pemerintah kita harapkan dengan musyawarah ini kita merumuskan program yang dapat membantu pemerintah,” katanya.

Pada kegiatan MPP ini, Japto juga mengingatkan akan adanya evaluasi dari seluruh program yang telah terlaksana. Selain itu, ia juga meminta pengurus PP untuk dapat mempersiapkan pelaksanaan Mubes dalam pemilihan Ketua Umum MPN PP ke depan.

“Semua kader MPW dapat menunjuk dan memilih siapa yang pantas dicalonkan sebagai Ketua Umum kedepan,” katanya.

Sementara itu, Ketua MPW Sumut Musa Rajekshah kesempatan itu menyampaikan terima kasih pada Ketua Umum MPN yang telah menunjuk Sumut sebagai tuan rumah penyelenggaraan MPP tersebut, yang berlangsung dua hari di Kota Medan.

“Kami mengucapkan terima kasih pada Ketua MPN yang telah menunjuk Sumut sebagai tuan rumah dalam kegiatan MPP tahun ini. Selamat datang di Medan dan selamat mengikuti acara ini nantinya,” katanya.

Hadir pada kegiatan ini Pangdam I/BB Mayjen TNI Rio Firdianto, Walikota Medan Bobby Afif Nasution, serta Fungsionaris, MPN, MPW PP se-Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menperin Lantik 13 Pejabat Eselon I dan 5 Staf Khusus

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita melantik sebanyak 13 pejabat eselon I atau pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2025.

Ke-13 pejabat tersebut, yaitu Eko SA Cahyanto sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika sebagai Direktur Jenderal Industri Agro, Taufiek Bawazier sebagai Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT), serta Setia Darta sebagai Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE).

Selanjutnya, Reni Yanita sebagai Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA), Tri Supondy sebagai Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII), serta M. Rum sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian.

Berikutnya, Andi Rizaldi sebagai Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Masrokhan sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI), serta Arus Gunawan sebagai Staf Ahli Menteri bidang Pendalaman, Penyebaran, dan Pemerataan Industri.

Selain itu, Doddy Rahadi sebagai Staf Ahli Menteri bidang Iklim Usaha dan Investasi, Adie Rochmanto Pandiangan sebagai Staf Ahli Menteri bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri, serta Emmy Suryandari sebagai Staf Ahli Menteri bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0.

“Semua jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Perindustrian sudah terisi saat ini. Semoga semuanya dapat menjalankan amanah dan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, terutama dalam memajukan sektor industri manufaktur nasional,” kata Menperin Agus seusai pelantikan di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (13/1).

Pada kesempatan yang sama, Menperin juga melantik lima Staf Khusus Menteri Perindustrian (SKM), yaitu Achmad Sigit Dwiwahjono sebagai SKM bidang Pengembangan dan Kerja sama Industri, serta Emmanuel Lestarto Wanandi sebagai SKM bidang Konektivitas dan Pengembangan Sistem Logistik.

Selanjutnya, Febri Hendri Antoni Arif sebagai SKM bidang Hukum dan Pengawasan, Gatot Sudariyono sebagai SKM bidang Komunikasi dan Perencanaan Strategis, serta Neil Iskandar sebagai SKM bidang Hubungan Antar Lembaga. Kelima SKM yang dilantik ini berdasarkan Surat Keputusan Menperin Nomor 3305 Tahun 2024.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bea Cukai Cegah 7,4 Ton Narkoba Masuk Indonesia

Bea Cukai memiliki peran strategis dalam melindungi masyarakat dari ancaman peredaran barang-barang berbahaya, termasuk narkoba. Sebagai community protector, instansi ini menjalankan tugasnya untuk memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan narkoba.

“Pengawasan penyelundupan narkoba khususnya kami tujukan untuk menangkal pemasukan ilegal narkoba dari luar wilayah Indonesia. Hal ini selaras dengan Asta Cita Presiden RI, yaitu memperkuat pencegahan dan pemberantasan narkotika,” ujar Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo.

Disebutkan Budi, urgensi pengawasan penyelundupan narkoba oleh Bea Cukai berangkat dari fakta di lapangan bahwa peredaran narkoba membawa kerugian yang sangat besar bagi bangsa dan negara. Selain berpotensi menjadi proxy war dalam melemahkan negara melalui pelemahan sumber daya manusianya, kejahatan narkoba juga diyakini menjadi underground economy. “Perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkoba merupakan underground economy yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara terkait pembiayaan akibat terganggunya sektor sosial, ekonomi, ketertiban, dan keamanan,” katanya.

Untuk itulah, Bea Cukai bersama instansi lainnya yang terlibat dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) P4GN terus berupaya mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, meningkatkan kerja sama nasional dan internasional dalam pencegahan dan penanganan kejahatan transnasional, serta meningkatkan kapasitas pengawasan dan efektivitas penegakan hukum berbasis lima pilar, yaitu follow the goods, follow the money, follow the transporter, follow the documents, dan follow the people.

Sebagai perwujudan upaya tersebut, di sepanjang tahun 2024, Bea Cukai telah melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis di bidang pengawasan NPP. Dua di antaranya ialah Joint Task Force on Narcotics 2024 bersama Royal Malaysian Customs Department (RMCD/instansi kepabeanan Malaysia) dan Patroli Bersama Berantas Sindikat Narkoba (Patma Bersinar) 2024 bersama Polri, BNN, dan Badan POM.

Dalam Joint Task Force on Narcotics 2024 yang berlangsung pada bulan Juli-Agustus 2024, Bea Cukai melaksanakan 12 kali penindakan narkoba di perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan. Dari seluruh penindakan tersebut diamankan 102.636 gram sabu-sabu, 60.000 butir pil ekstasi, 1.143 gram ganja, dan 130 mililiter 4-Fluoro-MDMB-Butinaca.

Sementara itu, dalam Patma Bersinar 2024, yang berlangsung pada bulan 30 September-30 Oktober 2024, Bea Cukai melaksanakan 103 penindakan yang terdiri dari 84 kasus penindakan narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP) dan 19 kasus penindakan obat-obatan tertentu. Dari seluruh penindakan tersebut diamankan 693.921 gram ganja, 99.747 gram sabu-sabu, 6.220 MDMA, 2.366 gram kokain, 1.023 gram ganja sintetis, 19.356 gram psikotropika, 205 gram N-ethylpentylone, dan 2.280 gram happy water.

“Secara keseluruhan, upaya pencegahan dan pemberantasan penyelundupan narkoba yang dilaksanakan Bea Cukai, baik melalui pembentukan joint task force, pelaksanaan narcotics cyber crawling, pelaksanaan Operasi Bersinar, maupun pengembangan dan penguatan unit anjing pelacak (K-9 Bea Cukai) telah menghasilkan capaian yang luar biasa. Tren jumlah penindakan meningkat dalam tiga tahun terakhir dan diperkirakan telah dapat menyelamatkan 10,18 juta jiwa anak bangsa dari peredaran narkoba,” ungkap Budi.

Data penindakan NPP Bea Cukai sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 menunjukkan bahwa instansi ini berhasil menggagalkan upaya penyelundupan NPP sebanyak 1.448 kasus. Jumlah ini meningkat dari penindakan di tahun 2023 yaitu sebanyak 953 kasus dan tahun 2022 dengan 941 kasus. Dari seluruh penindakan di tahun 2024 tersebut, total tegahan NPP yang berhasil diamankan ialah seberat 7,4 ton, meningkat dari tahun 2023 seberat 6,0 ton dan 2022 seberat 6,1 ton.

Capaian penindakan narkoba Bea Cukai di tahun 2024 ini menunjukkan pentingnya pengamanan wilayah rawan dan wilayah perbatasan Indonesia untuk menangkal segala gangguan yang berasal dari luar wilayah Indonesia. Terutama, yang bersifat transnational organized crime, termasuk di dalamnya penyelundupan narkoba. Pengawasan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

“Pemberantasan peredaran narkotika terus menjadi prioritas nasional, mengingat dampaknya yang merusak terhadap generasi muda, stabilitas sosial, dan keamanan negara. Bea Cukai, sebagai garda depan dalam pengawasan keluar masuk barang lintas negara, memiliki harapan besar terhadap efektivitas penindakan narkotika sepanjang tahun 2024, terutama melalui penguatan kolaborasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Diharapkan, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dapat mewujudkan Indonesia bebas dari narkotika,” tutup Budi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Sukoharjo Alokasikan Rp16,6 Miliar untuk Swasembada Pangan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo mengalokasikan anggaran sebesar Rp 16,6 miliar melalui APBD 2025 untuk mendukung program swasembada pangan. Hal ini disampaikan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani S.E M.M dalam Rapat Koordinasi Stakeholder Program Swasembada Pangan di Auditorium Wijaya Utama, Selasa (14/1/2025).

“Program Swasembada Pangan merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam memastikan ketahanan pangan di tingkat nasional maupun daerah,” ungkap Bupati.

Dalam paparan anggaran yang disampaikan, porsi terbesar dialokasikan untuk prasarana pertanian sebesar Rp 12,5 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan usaha tani senilai Rp 2,1 miliar, pembangunan embung Rp 1,1 miliar, pengembangan jaringan irigasi tingkat usaha tani Rp 7,7 miliar, serta pengadaan prasarana lainnya termasuk traktor roda dua, pompa air, dan bantuan DBHCHT sebesar Rp 1 miliar.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo juga mengalokasikan dana untuk sarana pertanian sebesar Rp 919 juta, penguatan kelembagaan petani Rp 958 juta, pengamanan produksi Rp 414 juta, program kesehatan hewan Rp 1 miliar, serta program pencegahan stunting melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan sebesar Rp 888,5 juta.

Materi dari Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian yang disampaikan dalam kegiatan tersebut menunjukkan target produksi nasional tahun 2025 sebesar 32 juta ton beras dan 17 juta ton jagung pipilan kering. Strategi pencapaian target tersebut akan memadukan pendekatan ekstensifikasi dan intensifikasi lahan pertanian.

Berdasarkan data Standing Crop Sukoharjo per Januari 2025, tercatat potensi tanam sebesar 10.692,1 hektare dari total lahan baku sawah 20.451 hektare. Saat ini, kondisi standing crop telah mencapai 48,1 persen atau setara dengan 9.829,3 hektare.

Untuk mendukung program ini, Kementerian Pertanian telah memberikan bantuan berupa benih padi unggul untuk area 9.990 hektare senilai Rp 3,39 miliar. Bantuan lain meliputi 6 unit traktor roda dua, 3 unit traktor roda 4, 4 unit combine harvester, dan 64 unit pompa air. Ditambah lagi dengan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 15.095,4 ton Urea dan 13.379,7 ton NPK, serta 45 unit irigasi perpompaan.

Bupati Sukoharjo menyampaikan berbagai tantangan dalam mencapai swasembada pangan, mulai dari perubahan iklim hingga keterbatasan lahan. Namun, beliau menekankan pentingnya kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan tersebut.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai stakeholder strategis, termasuk Kodim 0726 Sukoharjo, Polres Sukoharjo, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, PLN, Bulog, serta perwakilan Gapoktan dan petani milenial dari 12 kecamatan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menko PMK Tinjau Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di Sekolah Luar Biasa

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Luar Biasa (SLB) B&C Cahaya Jaya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Senin (13/1/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Menko PMK didampingi oleh Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi, pejabat dari Kemendikdasmen, Badan Pangan Nasional, Kepala Sekolah SLB B&C Cahaya Jaya, Ketua Yayasan Cahaya Jaya, dan sejumlah pejabat terkait.

Menko PMK Pratikno mengecek langsung pelaksanaan makan gratis di kelas-kelas SLB. Para murid menyambut kedatangan Menko PMK dengan bersemangat dan penuh kegembiraan.

Baca juga: Penuh Dengan Sejarah Indonesia, Menko PMK Kunjungi Museum La Galigo

Pratikno menyaksikan anak-anak dengan senang menikmati makanan bergizi yang terdiri dari nasi, ayam kandar, tahu, tumis kacang panjang, dan buah pisang. Ia juga sempat berinteraksi dengan para murid dan menanyakan rasa makanan yang disajikan.

“Bagaimana rasanya, enak tidak?” tanya Menko PMK kepada para murid. Dengan antusias, para murid serempak menjawab,
“Enak, lezat!”

“Delicious, very delicious,” timpal murid lainnya.

Para murid juga menyampaikan aspirasinya dengan antusias kepada Menko PMK Pratikno. Bahkan, ada yang menyampaikan secara langsung ungkapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang telah membuat program makan bergizi gratis.

“Terima kasih Pak Prabowo telah membuat makan bergizi gratis ini,” ucap salah satu murid.

Menko PMK mengapresiasi antusiasme para murid serta kualitas makanan yang disajikan. Dalam pemantauannya pun, ia melihat hampir semua murid menyantap makanan dengan lahap hingga tandas.

“Jadi kita melihat antusiasme anak-anak kita di sekolah luar biasa ini, hampir semuanya makan dengan lahap, bahkan ketika kita datang sudah habis. Jadi ada nasi, sayur, ayam, tahu dan ada buah. Jadi asupan karbohidrat, buah, protein hewani maupun nabati terpenuhi semua, sehingga kualitasnya bagus,” tutur Pratikno.

Program MBG merupakan salah satu program unggulan Presiden yang telah mulai dilaksanakan sejak 6 Januari 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia, terutama bagi kelompok yang membutuhkan perhatian khusus, seperti anak-anak berkebutuhan khusus di SLB.

Pratikno menyampaikan, Kemenko PMK siap mengawal dan mendukung penuh program makan bergizi gratis sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi dan menyiapkan SDM Indonesia Emas 2045. Menurutnya, program ini akan membantu masyarakat dan menciptakan tradisi makan sehat.

“Makan bergizi gratis ini sangat membantu masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas dan tradisi makan dari anak-anak kita jadi tradisi makan yang sehat,” ungkapnya.

PJ Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi yang turut mendampingi kunjungan itu menyatakan akan terus mendukung pelaksanaan program ini di Jakarta dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara luas. Teguh memaparkan, sudah ada 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta untuk melayani makan bergizi gratis untuk melayani kurang lebih 118 sekolah dengan total murid yang dilayani ada 37.667.

Kepala Sekolah SLB B&C Cahaya Jaya Miarsih menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian pemerintah yang telah melaksanakan program makan bergizi. Ia berharap program ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif terhadap kesehatan dan semangat belajar siswa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Gubernur Teguh Dukung Penuh Transisi Kepemimpinan Baru di Jakarta

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi menghadiri Rapat Paripurna DPRD Perihal Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tahun 2024, Selasa (14/1).

“Kami menyampaikan selamat dan siap bersama tim transisi untuk membahas lebih lanjut agar nanti setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta terpilih langsung berjalan sebaik-baiknya,” ujar Teguh Setyabudi, di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Dikatakan Teguh, Pemprov DKI masih menunggu informasi dari pemerintah pusat terkait waktu pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pilkada serentak tahun 2024.

Baca juga: Pj. Gubernur Teguh Maksimalkan Hunian dan Fasilitas Warga Jakarta

“Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih akan dilantik oleh Presiden, tapi saya belum tahu lokasi digelarnya pelantikan,” ungkap Teguh.

Ia menuturkan, pihaknya juga telah bertemu dan menjalin komunikasi dengan Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta terpilih serta menyatakan kesiapannya dalam mengawal masa transisi kepemimpinan baru di DKI Jakarta.

“Pastinya, kami siap men-support melalui tim transisi untuk hal-hal yang diperlukan agar nanti setelah Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilantik berjalan lebih optimal,” tuturnya.

Ia menambahkan, pertemuan bersama tim transisi dengan perwakilan Pemprov DKI Jakarta telah berlangsung pada hari Senin (14/1) yang bersifat umum. Pertemuan akan dilanjutkan pada Kamis (16/1) mendatang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj. Wali Kota Kupang Terima LHP BPK Perwakilan NTT

Pj. Wali Kota Kupang, Linus Lusi, S.Pd., M.Pd., menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTT. Penyerahan tersebut berlangsung di Kantor BPK NTT Lt. III, pada Senin (13/01).

Laporan tersebut mencakup hasil pemeriksaan atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 hingga Semester I Tahun 2024 di Pemerintah Kota Kupang, serta pemeriksaan kepatuhan pengelolaan keuangan di BLUD RSUD S.K. Lerik Kota Kupang untuk Triwulan III Tahun 2024.

Acara dimulai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT, Slamet Riyadi, yang kemudian diikuti oleh Pj. Wali Kota Kupang, Linus Lusi, dan Ketua DPRD Kota Kupang, Richard Elvis Odja. Penandatanganan ini diikuti dengan serah terima laporan hasil pemeriksaan, yang diharapkan dapat menjadi pedoman untuk meningkatkan kinerja serta kepatuhan tata kelola keuangan daerah.

Pada kesempatan yang sama, penyerahan LHP BPK juga dilakukan kepada sejumlah pemerintah daerah lainnya, termasuk Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Kupang, Pemerintah Kabupaten TTS, Pemerintah Kabupaten Ende, dan Pemerintah Kabupaten Manggarai.

Dalam sambutannya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT, Slamet Riyadi, memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas kerjasama yang baik dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Ia berharap laporan ini dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatkan kinerja inspektorat dalam mengawal pengelolaan keuangan pemerintah.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat, antara lain Pj. Gubernur NTT, Dr. Andriko Noto Susanto, SP., M.P., beserta jajarannya; Ketua DPRD Provinsi NTT, Ir. Emelia J. Nomleni; Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT beserta jajarannya; Kepala BPKP Provinsi NTT yang diwakili oleh Korwas APD Akuntabilitas Daerah, Donny Ermawan; Penjabat Bupati Kabupaten Kupang, Penjabat Bupati TTS, Bupati Manggarai, serta Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Ketua DPRD Kabupaten Kupang, dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ende beserta jajarannya.

Hadir mendampingi Pj. Wali Kota Kupang, Linus Lusi, adalah para Asisten Sekda Kota Kupang, Inspektur pada Inspektorat Kota Kupang, Frengki Amalo, S.Sos., M.M., Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Jackson Jimmy A. Tunliu, S.E., M.M., serta Direktur BLUD RSUD S.K. Lerik, drg. Dian Sukmawati Arkiang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Gubernur Akmal Malik Panen Melon di SMAN 3 Tenggarong

Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Tenggarong menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Dalam kunjungan ke sekolah unggulan itu, Akmal Malik memimpin panen raya melon perdana bersama pihak sekolah. Kepala SMAN 3 Tenggarong, Winarno mengatakan pihaknya sengaja menunda proses panen demi menunggu kedatangan Pj Gubernur Kaltim.

“Panen seharusnya sudah bisa dilakukan 22 hari lalu. Tapi kami pertahankan sampai tanggal 13 (Januari). Alhamdulillah buahnya masih bagus cuma kurang cakep daunnya tidak hijau karena kelambatan,” terang Winarno dalam sambutannya saat menyambut kedatangan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dan rombongan Pemprov Kaltim di SMAN 3 Tenggarong, Senin (13/1/2024).

Dalam kesempatan itu, ia juga menjelaskan SMAN 3 Tenggarong merupakan sekolah berasrama (boarding school) yang memiliki 373 siswa.

“Kami memiliki empat pendamping asrama putra dan putri. Setiap siswa menerima makan tiga kali sehari. Jadi kami sudah menjalankan makan bergizi gratis sesuai program pemerintah,” tambah Winarno.

Sekolah unggulan di bawah binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Diskdikbud) Kaltim ini memiliki visi, Membentuk Peserta Didik yang Berkarakter Positif, berprestasi, dan Berteknologi. Beragam prestasi membanggakan telah diraih sekolah ini.

“Tahun 2024 kemarin, kami mengikuti 38 perlombaan. 10 Lomba meraih Juara 1, sisanya Juara 2 dan 3,” bangganya.

Kegiatan di SMAN 3 Tenggarong dirangkai dengan penyerahan bantuan blanko KTP Elektronik kepada Disdukcapil Kukar, bantuan bibit pisang dan sarana produksi pertanian kepada kelompok tani, bantuan jaringan listrik, bantuan biogas skala rumah tangga, bantuan alat musik dan sound system untuk komunitas musik, dan simbolis penyerahan bantuan pengembangan desa korporasi ternak kepada petani/peternak.

Dalam kunjungan ini, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik didampingi oleh Sekda Kaltim Sri Wahyuni, Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad, Plt Kepala Disdikbud Irhamsyah, Kepala DPTPH Siti Farisyah Yana, Kepala ESDM Bambang Arwanto, Kepala DPUPR Pera Aji Fitra Firnanda, Kepala DPMPD Puguh Harjanto, Kepala Dinas Kesehatan dr. Jaya Mualimin, Kepala Dinas Pariwisata Ririn Sari Dewi serta sejumlah kepala dinas terkait di lingkungan Pemprov Kaltim.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Sinergi BNN, Imipas dan Bea Cukai Ungkap 11 Kasus Narkotika

Sinergi dan kolaborasi dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama BNN Provinsi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan kembali membuahkan hasil.

Pada periode awal Januari 2025, kolaborasi yang dilakukan melalui operasi bersama tersebut berhasil mengungkap 11 kasus tindak pidana narkotika (dengan 15 laporan kasus narkotika) yang dilakukan oleh 44 orang tersangka, diantaranya dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Petugas Rutan.

Selain itu, dalam operasi bersama, Tim Gabungan juga mengamankan dua warga negara Thailand yang berupaya menyelundupkan narkotika jenis sabu melalui dubur dan dua warga negara Yaman yang menyelundupkan narkotika jenis cathinone dari Singapura ke Jakarta, Indonesia.

Dari ke-11 kasus tindak pidana narkotika yang melibatkan 44 orang tersangka, Tim Gabungan mengamankan barang bukti berupa: 5.259,34 gram sabu; 50.992,13 gram ganja; 45,45 gram ganja sintetis (tembakau gorilla); 63 butir ekstasi; 2.680 butir PCC; dan 3.896 gram cathinone. Dengan jumlah barang bukti narkotika yang berhasil disita, sebanyak 39.092 jiwa masyarakat Indonesia berhasil diselamatkan dari potensi penyalahgunaan narkotika.

Adapun kronologis dari beberapa kasus tindak pidana narkotika yang diungkap, hasil kolaborasi BNN Pusat, BNN Provinsi, Kementerian Imipas, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai berikut:

1.DIREKTORAT INTERDIKSI DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN BNN

a)LKN 0001
Berawal dari informasi petugas Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, pada Rabu (1/1), sekira pukul 06.30 WIB, bahwa telah mengamankan 2 (dua) orang wanita warga negara Thailand berinisial BP dan CN di Terminal 2F Kedatangan Internasional. Kedua WN Thailand tersebut diamankan berdasarkan hasil profiling data penerbangan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan mendalam ditemukan barang diduga narkotika jenis sabu di dubur atas nama BP, selanjutnya Tim Bea dan Cukai menghubungi Tim BNN.

Kemudian dibentuk tim gabungan BNN bersama Bea dan Cukai serta Ditjen Pemasyarakatan dengan melakukan controlled delivery terhadap penerima barang narkotika jenis sabu di daerah Jalan Jelupang, Tangerang Selatan, Banten.

Pada hari Kamis (2/1), sekira pukul 12.40 WIB, Tim berhasil menangkap penerima di Indonesia atas nama R di Escotel Amazana Residance, Jalan Jelupang, Tangerang Selatan, Banten. Tim melakukan interogasi singkat terhadap R, dan didapatkan hasil bahwa yang memerintahkan R untuk mengambil narkotika jenis sabu adalah WBP berinisial J yang berada di Lapas Jakarta.

Setelah itu Tim berhasil mengamankan J dan melakukan interogasi singkat, didapati hasil bahwa yang memerintahkan J adalah WBP berinisial F.

b)LKN 0002
Pada Rabu (1/1), Tim Direktorat Interdiksi BNN mendapatkan informasi dari Petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta tentang adanya sebuah paket dari Singapura, di DHL Halim, Jakarta Timur, yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis cathinone. Atas informasi tersebut, Tim Gabungan yang terdiri dari BNN, Ditjen Bea dan Cukai, serta Ditjen Imigrasi, melakukan penyelidikan dan investigasi terkait kepemilikan paket.

Selanjutnya pada Kamis (2/1), Tim Gabungan berhasil mengamankan seorang laki-laki warga negara Yaman berinisial A, yang telah menerima paket tersebut. Berdasarkan pengakuan A, paket berisi 3.896 gram cathinone akan diberikan ke seseorang WN Yaman lainnya berinisial M di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi tersebut, pada Jumat (3/1), sekira pukul 12.00 WIB, Tim Gabungan mengamankan M di sebuah hotel yang berada di Jakarta Pusat.

2.BNN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Pada Minggu (5/1), BNN Provinsi Kalimantan Tengah mengamankan seorang laki-laki berinisial JN dengan barang bukti nakotika berupa sabu sebanyak 1.219,55 gram, di rumah kost yang berada di kawasan Sapan, Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Berawal dari penangkapan JN, Tim BNN Provinsi Kalimantan Tengah berhasil mengamankan tersangka lainnya, yaitu FI dan YK yang memerintahkan JN untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan membawanya ke Kapuas, Kalimantan Tengah untuk diedarkan. FI dan YK diamankan di komplek perumahan yang berada di kawasan Sabangau, Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Kemudian Tim melakukan pengembangan dan mengetahui adanya dugaan keterlibatan WBP berinisial S serta WBP Lapas Perempuan berinisial R. Keduanya diamankan Tim BNN Provinsi Kalimantan Tengah pada Senin (6/1).

Selanjutnya atas keterangan S diperoleh informasi bahwa narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dibawa masuk ke Rutan dilakukan oleh oknum Sipir berinisial MA dan DM, sebanyak empat bungkus kemasan teh Cina dengan berat sekitar empat kilogram dan sisa satu bungkus dengan berat satu kilogram yang dititipkan ke istri salah satu WBP berinisial MAM alias I. Tim BNN Provinsi Kalimantan Tengah kemudian melakukan penggeledahan di rumah kost tempat tinggal istri I dan mengamankan narkotika jenis sabu sebanyak 1 Kg serta 2.680 butir PCC.

Dengan demikian, jumlah barang bukti narkotika yang disita dari kasus ini adalah 2.348,52 gram sabu dan 2.680 butir PCC.

3.BNN PROVINSI JAWA TENGAH

a)LKN 0001
Pada Kamis (2/1), sekira pukul 23.30 WIB, Tim Gabungan BNN Provinsi Jawa Tengah dan BNN Kota Tegal mengamankan seorang laki-laki berinisial MS ketika hendak melintas keluar dari halaman sebuah hotel yang berada di Kota Tegal, Jawa Tengah, menggunakan mobilnya. Dari penggeledahan yang dilakukan, ditemukan sabu sebanyak 0,43 gram yang disimpan dengan tissue di dalam bungkus rokok dan disembunyikan di dalam kotak kaca mata di dalam mobil yang dikendarainya. Atas temuan tersebut, Tim Gabungan melakukan pengembangan dengan mendatangi salah satu kamar di hotel tersebut dan mengamankan seorang laki-laki berinisial BA alias I dan seorang perempuan berinisial BNA. Dari keduanya disita barang bukti berupa 21,04 gram sabu, 62 butir ekstasi, timbangan digital, dan uang tunai Rp 4 juta. Selanjutnya, Tim Gabungan melakukan penggeledahan di tempat tinggal BNA yang berada di kawasan Tegal Timur dan menemukan 1 plastik klip berisi sabu sisa pakai seberat 0,1 gram, sementara di rumah BA alias I, Tim Gabungan menyita uang tunai Rp 10 juta dan 1 unit motor yang merupakan hasil penjualan narkotika.

b)LKN 0002
Pada Rabu (8/1), sekira pukul 12.50 WIB, Tim BNN Provinsi Jawa Tengah mengamankan dua orang laki-laki berinisial MHR alias I dan SAN, di Dsn. Segono, Boja, Kendal, Jawa Tengah, dengan barang bukti berupa sembilan paket narkotika jenis sabu sebanyak 15,85 gram; satu paket tembakau gorilla sebanyak 1,3 gram; dan dua bungkus plastik klip berisi 238 butir pil warna putih berlogo “Y”. Selanjutnya dilakukan pengembangan di rumah MHR alias I dan ditemukan barang bukti narkotika berupa 30 paket tembakau sintetis sebanyak 42,41 gram.

Berdasarkan keterangan MHR alias I, Ia mengaku diperintahkan oleh seorang WBP Kelas I A Kedungpane, Semarang, untuk menjual paket narkotika tersebut. Tim BNN Provinsi Jawa Tengah selanjutnya berkoordinasi dengan pihak Lapas dan mengamankan WBP berinisial AFSM. Dari pemeriksaan yang dilakukan, Ia mengaku memerintahkan MHR alias I untuk memecah narkotika dan meletakannya di beberapa tempat untuk diambil oleh pembeli.

4.BNN PROVINSI BALI
Berdasarkan informasi dan analisa intelijen, pada Kamis (8/1), Tim BNN Provinsi Bali mengamankan empat orang residivis kasus narkotika, masing-masing berinisial WR, SP, PHS, dan PMW. Keempatnya terkait dengan peredaran gelap narkotika jenis sabu di wilayah Denpasar. WR diamankan dengan barang bukti 45,51 gram narkotika jenis sabu di kawasan Ubung, Denpasar, Bali, yang diketahui mendapatkan sabu tersebut dari SP yang berperan sebagai pengendali dan diamankan Tim BNN Provinsi Bali bersama temannya berinisial PHS yang juga berperan sebagai pengedar narkotika. Keduanya diamankan di kawasan Sesetan dengan barang bukti berupa 10,52 gram sabu. Sementara itu, di tempat lain pada Kamis (9/1), Tim BNN Provinsi Bali mengamankan PMW di daerah Mengwi, Kab. Badung, dengan barang bukti narkotika sabu seberat 55,57 gram. PMW diketahui pernah menerima narkotika juga dari SP. Tim BNN Provinsi Bali selanjutnya melakukan pengembangan untuk membongkar jaringan residivis tersebut dengan menggeledah kediaman SP yang berada di Monang Maning Denpasar. Dari penggeledahan yang dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan Unit Satwa K9, ditemukan barang bukti narkotika seberat 1.447,57 gram yang dibungkus dalam kemasan Chinese Tea dan terkubur di dalam tanah halaman rumah SP.

Diketahui, SP merupakan residivis 2 kali kasus narkotika yang sebelumnya diungkap BNN Provinsi Bali pada tahun 2017 dan bebas pada tahun 2022. Sedangkan PMW merupakan residivis yang sedang menjalani pembebasan bersyarat. Tersangka lainnya juga merupakan residivis kasus narkotika, PHS bebas pada tahun 2021, sementara WR bebas tahun 2023.

5.BNN PROVINSI SUMATERA BARAT
Pada Kamis (9/1), sekira pukul 05.30 WIB, Tim BNN Provinsi Sumatera Barat berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis ganja sebanyak 50.967,58 gram yang dilakukan oleh dua orang laki-laki berinisial MI alias AT dan IM alias AA. Keduanya diamankan ketika tengah melintas Jalan Raya Bukittinggi-Medan KM 7 Padang Hijau Jorong PGRM Nagari Gadut, Kec. Tilatang Kamang Kab. Agam, Sumatera Barat, dengan membawa 53 paket besar ganja dan satu paket kecil ganja. Diketahui paket ganja tersebut dijemput oleh keduanya dari Penyabungan, Mandailing Natal, untuk dibawa ke Padang, Sumatera Barat.

Tim BNN Provinsi Sumatera Barat selanjutnya melakukan controlled delivery dan berhasil mengamankan penerima paket ganja tersebut, yaitu seorang laki-laki berinisial DZP, di kawasan Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat. Berdasarkan pengakuan MI alias AT dan DZP, keduanya diperintahkan oleh seorang laki-laki berinisial DP alias KO yang merupakan WBP. Ganja tersebut rencananya akan dikirim ke daerah Palembang dan Lampung.

Atas pengakuan tersebut, Tim BNN Provinsi Sumatera Barat bersinergi dengan pihak Lapas guna melakukan penangkapan terhadap DP alias KO

6.BNN PROVINSI SUMATERA UTARA
Pada Jumat (10/1), Tim BNN Provinsi Sumatera Utara mengamankan lima orang tersangka, masing-masing berinisial H, G, SS, IH, dan MAN, di kawasan Gang Baru Kramat Asam Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara, dengan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 376 gram. Dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap para tersangka, Tim BNN Provinsi Sumatera Utara selanjutnya mengamankan satu orang tersangka lainnya, yaitu A, di Tanjung Beringin, Kec. Serdang Bedagai, Sumatera Utara, yang diduga merupakan pemegang keuangan tersangka IH.

Ancaman Hukuman:
Para tersangka dijerat dengan beberapa pasal, yaitu:
-Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) sub Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
-Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat enam tahun dan paling lama 20 tahun.

Pengungkapan kasus narkotika yang dilakukan secara kolaboratif ini menegaskan komitmen BNN bersama institusi penegak hukum dalam pemberantasan narkotika di Indonesia. Apresiasi setinggi-tingginya diberikan kepada Ditjen Bea dan Cukai serta jajaran Ditjen Pemasyarakatan atas kerja sama yang sangat harmonis dalam pengungkapan kasus narkotika ini. BNN berharap sinergi dan kolaborasi dapat terus terjalin sehingga upaya pemberantasan narkotika dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
BNN mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) guna mewujudkan Indonesia Bersinar (bersih tanpa narkoba) untuk mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045.

Jika Anda memiliki informasi terkait peredaran narkotika, segera hubungi call center BNN 184 atau kunjungi website BNN dan media sosial BNN: Info BNN RI. Mari bersinergi untuk Indonesia yang aman dan bebas dari ancaman narkoba!

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Bupati Nina Agustina Sinergikan Program Pertanian Dikembangkan di Indramayu

Pemerintah Kabupaten Indramayu di bawah kepemimpinan Bupati Nina Agustina terus mensinergikan berbagai program pertanian dengan berbagai pihak.

Salah satu yang terus dikembangkan saat ini adalah perluasan tanaman padi dengan menggunakan sistem Irigasi Padi Hemat Air (IPHA) di berbagai wilayah. Dengan penerapan IPHA maka wilayah pertanian yang berada di daerah hilir akan tercukupi air.

Untuk memperluas IPHA di wilayah Kabupaten Indramayu, Jumat pagi (10/1/2025) di Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana dilakukan penanaman demplot IPHA oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Indramayu, Camat Tukdana, BBWS Cimanuk Cisanggarung, juga pihak Rentang Irrigation Modernization Project (RIMS) bersama puluhan petani di desa tersebut.

Bupati Indramayu Nina Agustina melalui Plt. Kepala DKPP Sugeng Heriyanto menjelaskan, saat ini pihaknya terus mengenalkan metode IPHA ke petani di Kabupaten Indramayu. Dengan menerapkan IPHA para petani akan menghemat air dan adanya peningkatan produksi.

Sugeng menambahkan, wilayah Tukdana merupakan daerah pertanian dengan kategori I dalam sistem irigasi. Kategori I merupakan daerah paling ujung (hulu) dengan suplai air paling terjamin karena paling depan. Namun demikian, meskipun air berlimpah para petani tidak boleh menggunakan air secara jor-joran (berlebihan) karena harus memperhatikan daerah hilir.

“Dengan penerapan IPHA diharapkan petani lebih efektif dalam menggunakan air. Padi itu bukan tumbuhan air, tetapi padi butuh air. Dengan IPHA, air di sawah tidak harus banyak namun cukup basah atau cemek-cemek,” tegas Sugeng.

Menurut Sugeng, ini menjadi komitmen Bupati Indramayu Nina Agustina bersama dengan pihak lainnya untuk meningkatkan kualitas pertanian di Kabupaten Indramayu sebagai lumbung pangan nasional.

“Perhatian Bupati Indramayu Nina Agustina terhadap pertanian sangat besar. Kita semua ingin petani sejahtera dan persoalan yang masih ditemukan, kita coba minimalisir,” kata Sugeng.

Sementara itu Kepala BBWS Cimanuk Cisanggarung (Cimancis) melalui PPK Perencanaan Maria Christina Kurniawati mengatakan, dalam wilayah kerja BBWS Cimancis pengembangan IPHA telah dilakukan di 2 kabupaten yakni Indramayu dan Cirebon.

Untuk di 2 kabupaten tersebut, saat ini sudah berdiri 13 demplot percontohan untuk terus dikembangkan dan diperluas. Namun terbanyak saat ini berada di Kabupaten Indramayu.

“BBWS melalui program RIMS ingin meningkatkan kualitas pertanian di Indramayu. Salah satunya dengan menerapkan IPHA sebagai upaya menghemat air namun produksinya meningkat,” kata Maria.

Di tempat yang sama Camat Tukdana Mohammad Hidayat mengatakan, dalam menghadapi sistem IPHA para petani di wilayah Kecamatan Tukdana harus dilatih pembuatan bibit dan juga penggunaan transplanter. Pasalnya, bibit yang digunakan untuk tanam berusia antara 12-15 hari.

“Kalau di wilayah Kecamatan Tukdana, metode IPHA ini dikenal dengan ‘Gursat’ atau guyur asat. Setelah sawah diguyur air selanjutnya dikurangi airnya dan dibiarkan cemek-cemek,” kata Hidayat.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News