Beranda blog Halaman 1294

Diskominfo Kaltim Gelar Pertemuan Evaluasi dan Arahan Kinerja 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur atau Diskominfo Kaltim menggelar rapat evaluasi dan pertemuan dengan Tenaga Alih Daya (TAD) di Ruang WIEK Kantor Diskominfo Kaltim, Selasa, (14/01/2025).

Pertemuan ini dipimpin Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal didampingi Sekretaris Diskominfo Kaltim, Edi Hermawanto Noor, serta dihadiri Tenaga Ahli Dinas (TAD) dengan agenda utama mengevaluasi kinerja tahun 2024 dan memberikan arahan strategis untuk tahun 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kominfo Kaltim, Muhammad Faisal menyampaikan pentingnya setiap individu memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing guna meningkatkan efektivitas kerja.

“Memahami tugas dengan baik adalah kunci untuk mencapai hasil yang optimal. Mari kita jadikan tahun 2025 sebagai momentum untuk terus meningkatkan kinerja,” ujar Faisal.

Selain itu, Faisal memberikan apresiasi kepada para TAD yang telah lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia juga mengucapkan terima kasih atas pencapaian bersama di tahun 2024, di mana berbagai tantangan berhasil dilalui dengan baik.

Ia pun menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai kebersamaan di lingkungan kerja. “Kita harus terus menjaga keakraban, kekeluargaan, dan silaturahmi agar suasana kerja tetap kondusif dan penuh semangat,” imbuhnya.

Pertemuan ini diakhiri dengan semangat optimisme dan komitmen bersama untuk menghadapi target baru di tahun 2025, menjadikan Diskominfo Kaltim semakin solid dan berprestasi.

Cek Artikel dan Berita yang di Google News

Indeks SPBE Pemprov Kaltim 2024 Raih Kategori Sangat Baik

Pemprov Kaltim mencatatkan pencapaian gemilang dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE tahun 2024 dengan meraih indeks 3,79 yang masuk kategori “Sangat Baik”.

Pencapaian ini diumumkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI melalui Laporan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024. Angka ini meningkat dibanding Indeks SPBE Kaltim Tahun 2023 senilai 2,91 dari skala 5.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal mengungkapkan kebanggaannya atas hasil evaluasi ini.

“Indeks SPBE tahun ini merupakan capaian tertinggi Pemprov Kaltim. Ini adalah hasil kerja bersama, bukan hanya dari Diskominfo saja. Bahkan Ibu Sekda sangat senang dan bangga. Semoga ke depan kita bisa mempertahankan dan meningkatkannya, meskipun penilaian tahun ini akan lebih ketat karena dilakukan secara langsung,” ujarnya, Senin (13/1/25).

Faisal menekankan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari sinergi dan kerja sama seluruh Perangkat Daerah (PD) di Pemprov Kaltim dalam memenuhi indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam evaluasi SPBE.

Dalam laporannya, Kemenpan RB RI menyebutkan bahwa evaluasi SPBE dilaksanakan berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur kemajuan penerapan SPBE serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di instansi pusat maupun pemerintah daerah.

Meski mencatat hasil positif, Pemprov Kaltim tetap diingatkan untuk terus meningkatkan kualitas penerapan SPBE, bukan hanya dari sisi angka indeks, tetapi juga dalam dampak nyata pada pelayanan kepada masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kerja keras semua pihak. Semoga pencapaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan publik berbasis elektronik di Kalimantan Timur,” tutup Faisal.

Dengan capaian ini, Kalimantan Timur semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu provinsi dengan implementasi SPBE terbaik di Indonesia, memberikan harapan besar bagi peningkatan pelayanan publik yang lebih modern, transparan, dan efisien.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mendes Yandri Imbau Kepala Daerah Optimalkan SDM Desa

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto mengimbau seluruh kepala daerah, baik Gubernur maupun Bupati, agar dapat mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal di desa dalam menuntaskan masalah pembangunan.

Menurutnya, SDM lokal merupakan aset yang tak tergantikan, sebab mereka lah yang memahami betul terkait kebutuhan, potensi, dan tantangan yang ada di wilayahnya.

Optimalisasi SDM desa ini dilakukan, untuk mencegah terjadinya urbanisasi, sebagaimana yang terjadi di negara Jepang dan Korea Selatan.

Jika hal itu terjadi, maka akan menimbulkan masalah lain yang lebih berat, salah satunya demografi penduduk yang tak seimbang.

“Desa di Jepang itu kosong, jangan sampai terjadi di Indonesia, Pak. Ada 93% penduduknya ke kota, termasuk di Korea Selatan, 83% penduduknya bergerak ke kota. Kita ingin menyetop atau menghambat laju urbanisasi itu dengan memajukan desa-desa di Indonesia,” ujar Mendes Yandri saat mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, pada Rapat Koordinasi Swasembada Pangan dengan Kepala Daerah se-Sumatera Selatan, di Kantor Gubernur Gubernur Sumatera Selatan, Kota Palembang, Senin (13/1/2024).

“Inti pokoknya, kita ingin pembangunan itu ada di desa, Pak. Kita ingin desa kita ini diperhatikan. Kalau pembangunan banyak di desa, pemuda pelopor desa dilibatkan, maka saya haqqul yakin desa akan maju dengan pesat,” imbuh Mendes Yandri .

Di momen yang sama ini, Menko Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa pemerintah sedang fokus pada pemberdayaan potensi lokal. Pemanfaatan potensi lokal ini untuk mengurangi impor bahan pokok dapat dilakukan dengan mengandalkan sumber daya pangan lokal.

Menko Zulhas berharap, pangan lokal ini mampu diproduksi, dikembangkan, dan dikonsumsi oleh suatu daerah atau kelompok masyarakat lokal secara berkelanjutan.

Sebab menurut Menko Zulhas, makanan lokal bisa memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh produk waralaba, seperti memiliki cita rasa yang unik serta bahan baku lokal dan pengelolaan yang lebih baik.

“Jadi 2025, tidak impor beras untuk konsumsi, tidak impor gula untuk konsumsi, tidak impor jagung untuk pakan ternak, dan tidak impor garam untuk konsumsi, Itu kira-kira tahun 2025,” jelas Menko Zulhas.

Menko Zulhas juga menjelaskan, keputusan pemerintah untuk menyesuaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah untuk Perum Bulog dari Rp 6.000 per kilogram (kg) menjadi Rp 6.500 per kg akan diberlakukan mulai 15 Januari 2025 mendatang.

Pemberlakuan penyesuaian HPP gabah untuk memberikan keleluasaan kepada Bulog dalam mengoptimalkan serapan hasil produksi petani pada masa panen raya di tahun ini.

“Sudah diputuskan waktu pemberlakuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah, beras efektif 15 Januari, nanti pabrik-pabrik padi itu, beras yang dibeli oleh Bulog seharga Rp. 12.000, efektif mulai tanggal 15 Januari,” kata Zulhas.

“Kedua, Jagung diberlakukan harga Rp. 5.500 per 1 Pebruari tujuannya jangan sampai petani yang panen nanti tidak terserap,” tambahnya.

Turut hadir dalam agenda itu, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Sementara Mendes PDT hadir didampingi Staf Ahli Menteri, Bidang Hubungan Antar-Lembaga Samsul Widodo, Staf Khusus Menteri Khoirul Huda, Direktur Advokasi Dwi Rudi Hartoyo.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menteri Nusron Rakor dengan Organisasi Lintas Agama Percepat Sertipikasi Rumah Ibadah

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan sejumlah perwakilan dari organisasi lintas agama untuk percepatan pendaftaran tanah rumah ibadah di Indonesia pada Senin (13/01/2025).

Hal ini menunjukkan bahwa selain pendaftaran tanah wakaf, Menteri Nusron juga menaruh perhatian khusus terhadap penyelesaian pendaftaran tanah rumah ibadah di tahun 2025.

“Penting untuk setiap rumah ibadah memiliki sertipikat, agar ada kepastian hukumnya. Banyak yang merasa sudah sah, tapi kalau tidak ada sertipikatnya, tentu belum sah,” tegas Menteri Nusron dalam Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat 401, Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah secara adil merupakan langkah penting untuk memastikan kepastian hukum, perlindungan aset keagamaan, serta keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Menurut Menteri Nusron, untuk mewujudkan program percepatan pendaftaran tanah rumah ibadah tersebut, diperlukan kesepakatan berbagai pihak. Terutama dari perwakilan organisasi keagamaan yang hadir.

“Pada prinsipnya kita semua sepakat, bahwa masalah ini penting, dan harapannya bisa tuntas,” tegas Menteri Nusron.

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi memaparkan, bahwa berdasarkan data dari Sumber Informasi Wakaf (Siwak) Kementerian Agama bahwa total objek rumah ibadah kurang lebih ada 93.329 bidang. Jumlah tersebut terbagi ke dalam lima rumah ibadah yang meliputi, Gereja Kristen sejumlah 65.182 bidang; Gereja Katolik sejumlah 13.599 bidang; Pura sejumlah 8.610 bidang; Vihara sejumlah 5.530 bidang; dan Klenteng sejumlah 407 bidang.

Untuk menuntaskan pendaftaran rumah ibadah tersebut, Asnaedi mengatakan diperlukan kerja sama dari masing-masing organisasi keagamaan, mulai dari pengumpulan data, validasi data, dan sinkronisasi data. “Semakin banyak data yang bisa kita verifikasi, semakin cepat kita bisa selesaikan capaian sertipikasi rumah ibadah ini,” pungkas Asnaedi.

Menyambut hal tersebut, perwakilan dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Yohanes Sarju juga berharap pertemuan ini menjadi langkah awal untuk membangun komitmen bersama. “Ini akan sangat kompleks, tapi kami juga sangat optimis. Semoga pertemuan ini menjadi dasar untuk komitmen kita dalam menyelesaikan pendaftaran tanah rumah ibadah ini,” harapnya.

Hadir mendampingi Menteri Nusron, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. Rapat tersebut juga dihadiri oleh sejumlah Direktur Jenderal dari Kementerian Agama beserta jajaran; Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu beserta jajaran; dan perwakilan organisasi keagamaan dari Agama Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan Konghucu.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Wamen Ossy Tinjau PELATARAN di Kantah Kabupaten Sidoarjo

Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan meninjau pelaksanaan Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) yang berlangsung di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Sidoarjo pada Minggu (12/01/25).

Wamen Ossy mengatakan, Kementerian ATR/BPN senantiasa meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, salah satunya dengan adanya PELATARAN ini.

“Mohon maaf ya Bapak dan Ibu jika dalam pengurusan pelayanan kami ada kurangnya, kami akan terus berupaya meningkatkan pelayanan kami,” ujar Wamen Ossy di hadapan para pemohon.

Dalam kesempatan ini, Wamen Ossy menyapa sekaligus menyerahkan produk layanan pertanahan kepada sejumlah masyarakat yang sedang mengakses layanan PELATARAN ini. Produk yang diserahkan di antaranya sertipikat dari layanan Roya dan peningkatan hak dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik.

“Alhamdulillah lega ya Bu ini sudah selesai sertipikatnya (sertipikat roya, red). Ini sudah selesai Royanya, kalaupun nanti (sertipikat tanah) mau dipakai lagi, mohon dipakai untuk hal-hal yang sifatnya produktif ya,” imbau Wamen Ossy kepada Ratna Linawati (62) yang merupakan salah seorang penerima layanan Roya.

Ditemui usai menerima Sertipikat Royanya, Ratna Linawati mengaku senang dengan proses pelayanan Roya yang begitu cepat di Kantah Kabupaten Sidoarjo.

“Sebelumnya itu proses penghapusan (Hak Tanggungan, red) dari Bank sudah saya lakukan. Lalu saya urus Roya ini. Baru tadi pagi saya daftar, langsung diproses dan langsung keluar sertipikat royanya,” jelasnya.

Ia pun mengapresiasi adanya PELATARAN. Menurutnya, layanan ini sangat membantu masyarakat yang hendak mengurus tanah namun tak punya waktu di hari kerja.

“Saya sudah diberitahu kalau ini juga buka di Sabtu dan Minggu, itu saya senang sekali. Pelayanannya ini baik, cepat dan mempermudah. Sebagai seorang pekerja, ya rasanya enak ada layanan ini. Tidak mengambil jam kerja, tidak bingung memikirkan pekerjaan,” ungkap Ratna.

Sebagai informasi, Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo merupakan satu di antara 107 Kantor Pertanahan di 33 provinsi yang membuka layanan akhir pekan ini. PELATARAN dibuka pada kantor yang memiliki rata-rata jumlah pelayanan di atas 2.000 berkas per bulan, sementara di Kabupaten Sidoarjo, jumlah rata-rata layanan yang diakses masyarakat mencapai 11.000 berkas setiap bulannya.

Dengan animo yang sangat tinggi terhadap layanan pertanahan, maka PELATARAN dinilai sangat mengakomodir kebutuhan masyarakat, khususnya di Kabupaten Sidoarjo yang permintaan pelayanannya sangat tinggi. Untuk mengetahui lokasi detailnya, masyarakat dapat melihat daftar Kantor Pertanahan mana saja yang buka pada akhir pekan dengan mengecek link https://bit.ly/InfoPELATARAN. Dengan PELATARAN, masyarakat dapat mengurus terkait sertipikat dan administrasi pertanahan lainnya pada hari Sabtu-Minggu mulai pukul 08.00 sampai dengan 12.00 waktu setempat.

Usai meninjau PELATARAN, Wamen Ossy juga berkeliling dan menyapa pegawai ke setiap ruang kerja yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Turut mendampingi Wamen Ossy, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin; Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Lampri; dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Muh. Rizal.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Perekonomian Nasional Diproyeksikan Tetap Terjaga di 2025

Berbagai dinamika global akan terus menjadi faktor yang turut memengaruhi perkembangan perekonomian nasional ke depan, dengan risiko berupa volatilitas harga komoditas yang masih tinggi, meningkatnya suku bunga, kendala rantai pasok global, hingga kerentanan ketahanan pangan dan energi akibat perubahan iklim. Kondisi tersebut mendorong prospek ekonomi global diproyeksikan hanya tumbuh pada kisaran 3,2% pada 2024 dan 2025.

Meski demikian, perekonomian nasional masih mencerminkan ketahanan dan daya saing dengan tetap tumbuh pada tingkat yang solid sebesar 4,95% (yoy) pada triwulan III-2024, dimana lebih tinggi dibandingkan beberapa negara lain, seperti Thailand dan Korea Selatan. Sejumlah indikator sektor riil, diantaranya PMI Manufaktur juga tetap ekspansif di level 51,2, dengan permintaan domestik yang kuat, serta optimisme konsumen yang stabil tercermin dari IKK yang terus optimis dan Indeks Penjualan Riil yang tumbuh positif.

”Ekonomi Indonesia pada tahun 2025, mudah-mudahan kita juga bisa mempertahankan sekitar 5,2%. Dan tahun lalu ini kita membuat beberapa program menjelang Natal seperti Nasional Hari Belanja Online atau Harbolnas, Belanja di Indonesia Aja (BINA), program diskon, dan program stabilisasi harga pangan,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Business Competitiveness Outlook 2025, Senin (13/01).

Berbagai program akhir tahun yang digalakkan Pemerintah tersebut mampu mencapai target yang impresif mulai dari transaksi Harbolnas mencapai Rp31,2 triliun atau meningkat sebesar 21,4% dari tahun 2023, transaksi BINA mencapai Rp25,4 triliun atau meningkat 15,5% dari tahun 2023, serta tansaksi EPIC Sale mencapai Rp14,9 triliun atau meningkat 14,9% dari tahun 2023.

Selanjutnya, untuk menjaga momentum pertumbuhan agar tetap berlanjut, maka Pemerintah telah mengeluarkan juga berbagai Paket Stimulus Ekonomi yang telah dirilis di akhir tahun 2024 yang lalu. Stimulus tersebut diberikan kepada berbagai kelas masyarakat untuk menjaga momentum daya beli masyarakat dan meningkatkan daya saing usaha, berupa bantuan pangan/beras 10kg/bulan untuk 16 juta KPM, diskon listrik 50% selama 2 bulan, hingga PPN DTP properti, otomotif, dan insentif PPh 21 untuk sektor padat karya

Ke depan, Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan pertumbuhan ekonomi agar mampu mencapai angka 8% dengan mengoptimalkan berbagai sektor potensial. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah mencanangkan 17 Program Prioritas mulai dari swasembada pangan, energi, pengentasan kemiskinan, hingga perbaikan sistem pendapatan negara. Selain itu, dalam kurun waktu Pemerintahan yang baru berjalan saat ini, sejumlah capaian juga telah terwujud seperti bergabungnya Indonesia dalam BRICS hingga pelaksanaan Program Makanan Bergizi.

Lebih lanjut, Pemerintah juga mengoptimalkan upaya hilirisasi agar dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut. Hilirisasi telah terbukti berbuah manis bagi perekonomian nasional, seperti produk nikel pada tahun 2023 yang diekspor hingga USD33,52 miliar, atau meningkat 745% dibandingkan tahun 2017 yang hanya USD4 miliar. Upaya hilirisasi tersebut tidak hanya menciptakan nilai tambah tetapi juga memperkuat daya saing di pasar global.

Selain itu, potensi besar dalam mendorong hilirisasi juga dapat dilakukan pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti Gresik, Kendal, dan Galang Batang yang telah menunjukkan dampak nyata peningkatan nilai tambah ekonomi. Selama tahun 2024, KEK telah berhasil menghimpun investasi hingga Rp82,6 triliun dan juga mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 42.930 orang.

”Perjalanan kita meraih pertumbuhan 8% dalam 5 tahun ke depan dan visi Indonesia Emas 2045 memerlukan komitmen bersama. Dengan kolaborasi yang erat antara Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, kita dapat mengubah berbagai tantangan menjadi peluang,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain yakni Perwakilan Duta Besar Negara Sahabat, CEO Internasional Business Council (IBC) Sofyan A. Djalil, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, Profesor dan Ekonom di Universitas Indonesia Telisa Falianty, serta Wakil Presiden Direktur PT TBS Energi Utama Tbk Pandu Sjahrir.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia dan Arab Saudi Sepakati Kuota 221 Ribu Jemaah Haji 2025

Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi resmi menandatangani kesepakatan operasional haji untuk musim 1446 H/2025 M. MoU tersebut ditandatangani oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah di Jeddah pada hari Minggu (12/1).

Dalam kesepakatan ini, kuota jemaah haji Indonesia ditetapkan sebanyak 221 ribu orang. Keberangkatan dan kepulangan jemaah akan dibagi melalui dua bandara, yaitu Bandara Amir Mohammad Bin Abdul Aziz di Madinah dan Bandara King Abdul Aziz di Jeddah.

Indonesia juga mendapatkan kuota petugas haji sebesar 1% dari jumlah jemaah, yakni 2.210 petugas. Menteri Agama terus melobi pemerintah Arab Saudi untuk mendapatkan tambahan kuota petugas guna meningkatkan pelayanan.

MoU ini juga mengatur berbagai aturan keamanan, termasuk larangan propaganda politik, penggunaan perangkat fotografi yang mengganggu, hingga aturan pergerakan saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Menteri Agama memastikan pemerintah Indonesia siap bekerja sama dengan Arab Saudi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan jemaah.

Selain penandatanganan MoU, kunjungan Menteri Agama ke Jeddah juga dalam rangka menghadiri Mu’tamar dan Pameran Haji serta memastikan kesiapan layanan bagi jemaah Indonesia. Pemerintah berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah dengan persiapan matang sejak awal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Harga Emas Antam Turun Jadi Rp1.560.000 per Hari Ini

Siapa nih yang suka pantau harga emas? Kalau kamu salah satunya, ada kabar menarik dari Antam! Harga emas batangan Antam, yang biasa kita cek di laman Logam Mulia, Selasa ini (14/1) tercatat mengalami penurunan. Dari yang sebelumnya Rp1.568.000 per gram, sekarang turun Rp8.000 jadi Rp1.560.000 per gram. Wah, lumayan ya turunnya!

Gimana dengan harga buyback atau jual kembali? Ternyata, nggak ketinggalan turun juga lho. Harga buyback emas batangan sekarang ada di angka Rp1.406.000 per gram. Jadi kalau kamu punya rencana jual emas, bisa cek dulu harga terbarunya biar nggak kaget.

Soal Pajak, Jangan Lupa Ya!

Nah, buat yang berencana jual emas ke PT Antam Tbk, ada aturan pajak yang perlu diingat. Kalau jual emas dengan nominal lebih dari Rp10 juta, bakal kena Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Buat kamu yang punya NPWP, pajaknya sebesar 1,5 persen, sedangkan untuk yang belum punya NPWP, kena 3 persen. PPh 22 ini langsung dipotong dari total nilai buyback, jadi nggak perlu ribet ngurus sendiri.

Harga Emas Pecahan? Cek di Sini!

Buat yang penasaran sama harga emas pecahan, ini dia daftar harga terbaru dari Antam per Selasa (14/1):

  • 0,5 gram: Rp830.000
  • 1 gram: Rp1.560.000
  • 2 gram: Rp3.060.000
  • 3 gram: Rp4.565.000
  • 5 gram: Rp7.575.000
  • 10 gram: Rp15.095.000
  • 25 gram: Rp37.612.000
  • 50 gram: Rp75.145.000
  • 100 gram: Rp150.212.000
  • 250 gram: Rp375.265.000
  • 500 gram: Rp750.320.000
  • 1.000 gram: Rp1.500.600.000

Pajak Beli Emas? Ada Juga!

Kalau kamu mau beli emas batangan, jangan lupa ya, ada juga potongan pajaknya. Sesuai PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk yang belum punya NPWP. Jadi, setiap pembelian emas bakal disertai bukti potong PPh 22. Lumayan kan, jadi lebih transparan!

Jadi, gimana? Sudah siap beli atau jual emas hari ini? Yuk, manfaatkan momen harga turun ini dengan bijak!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cuaca Jakarta Hari Ini: Jangan Lupa Siapkan Payungmu!

Halo warga Jakarta! Siapkan payungmu, ya! Berdasarkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hari ini beberapa wilayah di DKI Jakarta akan diguyur hujan ringan. Jadi, buat kamu yang berencana keluar rumah, jangan lupa cek cuaca dulu biar nggak kebasahan.

Dilansir dari situs resmi BMKG pada Selasa (14/1), hujan ringan diperkirakan akan turun di beberapa area seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Suhu di wilayah-wilayah ini diprediksi berkisar antara 23-29 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan mencapai 75-94 persen. Wah, cukup lembap ya!

Sementara itu, buat kamu yang tinggal atau bekerja di Jakarta Utara, kabar baik nih! Cuacanya diprediksi akan berawan. Suhu udara di sana akan berkisar antara 24-28 derajat Celsius dengan kelembapan 75-92 persen. Jadi, kamu bisa beraktivitas dengan nyaman meski langit tampak mendung.

Nah, biar aktivitas harianmu tetap lancar, yuk selalu perhatikan info cuaca dari BMKG. Siap-siap aja bawa payung atau jas hujan biar tetap aman dan nyaman. Selamat beraktivitas!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lokasi Layanan SIM Keliling di Jakarta Hari Ini: Praktis dan Mudah!

Halo warga Jakarta! Kabar baik nih buat kamu yang perlu memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) tanpa harus jauh-jauh ke kantor polisi. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menyediakan layanan SIM Keliling yang buka pada Selasa di lima lokasi strategis di Jakarta. Yuk, simak detailnya biar nggak bingung!

Lokasi dan Waktu Layanan

Melalui akun resmi @tmcppoldametro di media sosial, diinformasikan bahwa layanan SIM Keliling ini beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Nah, berikut ini lima lokasi yang bisa kamu datangi:

  1. Jakarta Timur: Mal Grand Cakung.
  2. Jakarta Utara: LTC Glodok.
  3. Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata.
  4. Jakarta Barat: Kantor Pusat BPK RI, Jalan Gatot Subroto.
  5. Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng.

Syarat dan Ketentuan

Buat kamu yang mau mengakses layanan ini, pastikan membawa beberapa dokumen penting ya! Cukup siapkan SIM yang mau diperpanjang dan KTP asli, beserta fotokopinya. Di lokasi, kamu akan diminta mengisi formulir, serta mengikuti tes kesehatan dan tes psikologi. Tapi ingat, layanan ini hanya untuk perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih aktif.

Kalau SIM kamu sudah kedaluwarsa, jangan khawatir! Kamu bisa mengajukan SIM baru di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

Biaya Perpanjangan

Untuk urusan biaya, sesuai dengan PP Nomor 76 Tahun 2020, kamu perlu siapkan dana sebesar Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A dan Rp75.000 untuk SIM C. Selain itu, ada biaya tambahan Rp37.500 untuk tes psikologi dan Rp50.000 untuk asuransi. Jadi, total biaya yang perlu kamu siapkan tidak terlalu mahal, kan?

Khusus SIM B

Nah, buat kamu yang punya SIM B, perpanjangan nggak bisa dilakukan di SIM Keliling ya. Kamu harus langsung ke kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) karena ada perbedaan peruntukan dokumen. FYI, SIM B ini khusus untuk kendaraan dengan berat lebih dari 3,5 ton.

Jadi, jangan lupa cek masa berlaku SIM kamu, ya! Kalau sudah dekat-dekat masa habis, langsung aja ke layanan SIM Keliling biar nggak repot di kemudian hari. Praktis, mudah, dan tentunya lebih dekat dengan domisili kamu! Selamat memperpanjang SIM!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News