Beranda blog Halaman 1305

Soroti Pengaduan Masyarakat di Kalsel, Menteri Nusron: Tangani dengan Hati

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menekankan kepada seluruh jajarannya agar melayani pengaduan masyarakat dengan sepenuh hati. Hal ini disampaikan saat memberikan pengarahan ke jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajaran secara daring, Senin (06/01/25).

“Seperti halnya masalah pengaduan. Semua pengaduan mohon ditangani dengan hati. Semua pengaduan juga harus dilayani dengan baik dan dijawab dengan cara yang memuaskan. Jangan semua pengaduan dijawab dengan cara yang asal-asalan dengan standar birokrasi. Pengaduan harus dijawab kalau perlu didatangi rumahnya,” imbau Menteri Nusron.

Lebih lanjut Menteri Nusron menjelaskan, berdasarkan daftar laporan pengaduan di layanan Lapor Mas Wapres oleh Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, Menteri Nusron menyebut bahwa terdapat sekitar 300 aduan soal pertanahan. “Di dalam pengaduan Lapor Mas Wapres, setiap hari yang mengadu ada 1.000, antara 300-370 itu tentang tanah. Dan biasanya sudah diadukan di Kantor Pertahanan tapi diadukan lagi. Apa maknanya? Apakah tidak puas dengan jawaban orang-orang pertanahan bagian pelayanan pengaduan?,” tanya Menteri Nusron.

Untuk itu, ia menegaskan kepada jajarannya agar dapat lebih mengoptimalkan pengelolaan pengaduan di masing-masing satuan kerja. Seluruh jajaran wajib memantau laporan atau aduan yang masuk pada seluruh kanal pengelolaan pengaduan dan segera menindaklanjuti laporan atau surat aduan yang masuk, bahkan pengelolaan pengaduan menjadi salah satu Key Performance Indicator (KPI) dari kinerja satuan kerja.

Dalam kesempatan ini, Menteri Nusron juga memberikan imbauan untuk bidang-bidang lainnya, seperti halnya soal sertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah umat beragama. “Di Kalimantan Selatan, jangan sampai ada masjid, musala, pesantren dan lain-lain yang sudah ikrar wakaf tapi tanahnya belum disertipikasi wakaf,” terangnya.

Masih terkait perihal tanah wakaf, Menteri Nusron menjelaskan bahwa masih terdapat fenomena setelah ikrar wakaf, maka dianggap sudah tercatat wakaf, padahal secara alas hak, ini belum terdaftar sebagai wakaf. “Banyak sekali takmir masjid, itu menganggap bahwa sudah wakaf, ya sudah. Kenapa? Karena sudah ikrar wakaf Tapi belum disertipikasi. Padahal ikrar wakaf itu di mata pertanahan, itu baru semata-mata kayak semacam SPH atau surat pengalihan hak,” terangnya.

Oleh sebab itu, Menteri ATR/Kepala BPN mengimbau jajarannya untuk pro aktif dalam menjalankan sertipikasi tanah wakaf serta rumah ibadah lainnya demi keamanan dan kenyamanan umat beragama dalam beribadah.

Hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN. Bertindak selaku moderator dalam kegiatan ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis. Kegiatan ini juga diikuti oleh Kepala Kanwil BPN Kalimantan Selatan, Abdul Azis beserta seluruh jajaran Kanwil BPN Kalimantan Selatan dan seluruh Kepala Kantor Kota/Kabupaten beserta jajaran.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Cara Mendaftar Hak Tanggungan Elektronik hingga Roya Elektronik

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Hak Tanggungan merupakan jaminan atas tanah atau objek lain untuk melunasi hutang debitur kepada kreditur. Menurut data rekapitulasi layanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang dikeluarkan pada akhir tahun 2024, Layanan Hak Tanggungan menjadi salah satu layanan yang paling banyak diakses masyarakat. Untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) menjelaskan alur layanan tersebut.

“Terkait alur pengajuan Hak Tanggungan baik elektronik maupun analog ini dapat melalui Kantor PPAT setempat. PPAT selaku mitra Kementerian ATR/BPN nantinya akan melakukan input data pemohon/kuasa beserta Bank tujuan. Nanti dari pihak Bank akan melakukan pencatatan yang mana akan terinput ke Kantor Pertanahan setempat,” jelas Harison Mocodompis dalam keterangannya, Senin (06/01/2025).

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis menjelaskan, syarat pengajuan hak tanggungan elektronik memerlukan beberapa dokumen pendukung, yaitu formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai; Surat kuasa apabila dikuasakan; Fotokopi identitas pemohon/kuasa (jika dikuasakan) seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK); Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya (berlaku bagi badan hukum); Sertipikat tanah asli; Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), salinan APHT yang sudah diparaf oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bersangkutan untuk disahkan sebagai salinan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk pembuatan sertipikat Hak Tanggungan; Fotokopi KTP pemberi HT (Debitur) atau Akta Pendirian Badan Hukum, penerima HT (kreditur) dan/atau kuasanya yang telah dicocokkan dengan aslinya; Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) apabila Pemberian Hak Tanggungan melalui kuasa.

Layanan Hak Tanggungan ini dapat dibebankan pada beberapa hak atas tanah, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara yang wajib didaftar dan dapat dipindahtangankan. Mari kenali alur pengajuan layanan Hak Tanggungan hingga layanan Roya.

Jika Hak Tanggungannya sudah selesai dan lunas dalam kurun periode tertentu, maka perlu dikeluarkannya Roya. Seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Sesidtjen PHPT), Shamy Ardian bahwa Roya adalah proses penghapusan Hak Tanggungan yang dilakukan melalui perantara bank. “Roya adalah dokumen resmi yang menunjukkan bahwa Anda telah bebas dari tanggungan hutang kredit rumah. Dokumen ini dikeluarkan sebagai bukti bahwa Hak Tanggungan atas sebidang tanah telah dihapuskan,” ujarnya.

Setelah pinjaman lunas, Bank akan memberikan surat Roya. Kreditur perlu datang ke Kantor Pertanahan setempat untuk mengajukan penghapusan Hak Tanggungan di Sertipikat Tanahnya. Jika verifikasi dokumen sudah lengkap dan sesuai maka sertipikat Roya akan diterbitkan.

Lebih lanjut Shamy Ardian menjelaskan, layanan Roya tersedia dalam Roya elektronik dan Roya manual, seperti halnya Hak Tanggungan yang tersedia dalam layanan elektronik maupun manual. “Jika pengajuan Hak Tanggungan secara elektronik, maka Royanya akan keluar secara elektronik pula. Jika saat mengajukan Hak Tanggungan bentuknya analog, maka Royanya analog. Namun kami sejak 2019 sudah menjalankan HT-el jadi Royanya otomatis akan elektronik pula,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

BPIH 2025 Turun Jadi Rp.89 juta, Kepala BP Haji Haji Apresiasi DPR RI

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI sepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446H/2025 M sebesar Rp.89.410.258,79, – ., BPIH 2025 turun dari tahun 2024 yang berkisar Rp.93.410.286,-.

Artinya besaran BPIH untuk setiap jemaah haji reguler rata-rata sebesar Rp89. 410.258,79 dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp.16.00 dan 1 SAR sebesar Rp. 4.266,67.

Pengambilan keputusan BPIH ini disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kemenag, Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dirut Garuda Indonesia, Dirut Lion Air, Dirut Saudi Airlines, Ketua Dewas dan Kepala BPKH.

Rapat dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang dan dihadiri anggota Komisi VIII.

Dalam kesepakatan pemerintah dengan Komisi VIII DPR RI Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1446H/2025M menjadi Rp 89.410.258,79 dengan komposisi Bipih (biaya perjalanan ibadah haji) sebesar Rp 55.431.750,78 (62%) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp. 33.978.508,01 (38%),

Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan apresiasi kepada Ketua Komisi VIII DPR dan anggota serta tim panitia kerja yang telah menghasilkan keputusan dan kesepakatan dalam penetapan BPIH tahun 2025.

“Kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI bersama Tim Panitia Kerja yang telah bekerja dan membahas  BPIH 1446H/2025M meski di tengah masa reses,” kata Kepala BP Haji Mochamad  Irfan Yusuf di komplek parlemen, JakartaSenin (6/1/25).

Kepala BP Haji mengatakan selama melihat dan terlibat dalam proses pembahasan BPIH ini, BP Haji melihat semangat yang sama dalam penyelenggaraan haji yang lebih baik dan biaya lebih efisien, aman dan nyaman sesuai arahan Presiden Prabowo. .

“Sebagai institusi baru di dalam Kabinet Merah Putih BP Haji untuk penyelenggaraan haji tahun 2025 bertugas memberikan dukungan penyelenggaraan ibadah haji,” kata Irfan Yusuf.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Komisi VIII DPR RI dan Kemenag yang telah melibatkan BP Haji dalam pengajuan dan pembahasan BPIH 2025,. Keikutsertaan kami ini akan menjadi bahan bagi kami dalam proses kedepannya yang tentu akan bermanfaat ketika kami menjadi penyelenggara ibadah haji sepenuhnya, ” ” ujar Irfan Yusuf.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Diskominfo Kaltim Siap Meriahkan Pekan Raya Kaltim 2025

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Diskominfo Kaltim dipastikan akan kembali hadir memeriahkan Pekan Raya Kaltim (PRK) 2025.

Ajang tahunan yang menjadi bagian dari peringatan HUT ke-68 Kalimantan Timur dan juga promosi potensi daerah sekaligus memeriahkan peringatan HUT ke-68 Kaltim ini akan digelar lebih semarak, dengan partisipasi dari berbagai instansi pemerintah, swasta dan UMKM, hingga berbagai kegiatan menarik lainnya.

Diskominfo Kaltim, seperti tahun-tahun sebelumnya, berkomitmen menampilkan berbagai informasi terkini seputar program-program unggulan pemerintah provinsi.

Kehadiran stand pameran Diskominfo Kaltim bersama dengan mitra terkait di Bumi Etam menjadi daya tarik untuk menyajikan dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

“Telah dilakukan koordinasi terkait lokasi stand pameran yang diundi untuk seluruh OPD di Kaltim.
Diskominfo siap mengambil peran dalam event ini,” ujar Awang Fauzan Rahman selaku Pranata Humas Diskominfo Kaltim.

Melalui partisipasi ini, Diskominfo Kaltim diharapkan dapat semakin mendekatkan pelayanan informasi kepada masyarakat dan mendukung promosi potensi daerah di ajang Pekan Raya Kaltim 2025.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kaltim Siap Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemprov Kaltim siap mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis bagi anak sekolah yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Program ini guna mengurangi kesenjangan gizi, meningkatkan kualitas hidup anak- anak Indonesia dan membentuk sumber daya manusia (SDM) unggul secara resmi dimulai serentak per Senin, 6 Januari 2025 di seluruh Indonesia.

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, menyatakan Pemprov berkomitmen penuh untuk mendukung keberhasilan program tersebut.

“Untuk makan bergizi gratis kita sudah mulai melakukan uji coba kemarin di tiga kabupaten, yaitu Samarinda, Penajam Paser Utara (PPU), dan Balikpapan. Untuk kelanjutannya kita tunggu arahan pemerintah pusat, karena ini program pemerintah pusat,” ungkap Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (6/1/2025)

Akmal menjelaskan program makan bergizi gratis ini merupakan program strategis yang dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Kita masih menunggu petunjuk teknis, bagaimana kontribusi pemerintah daerah dalam menjalankan program makan bergizi gratis ini,” ujar Akmal.

Akmal menyoroti tantangan pelaksanaan MBG di wilayah terpencil. Ia menekankan pentingnya kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, serta organisasi masyarakat.

“Untuk daerah kota, pelaksanaannya tidak terlalu rumit. Namun, daerah remote menjadi tantangan terbesar yang memerlukan kolaborasi semua pihak,” ucap Akmal Malik.

Dengan program percontohan yang telah dilakukan di Kaltim, pemerintah provinsi berharap implementasi lebih luas dapat segera dilakukan setelah juknis dari pemerintah pusat diterbitkan.

Menurutnya, Ini adalah langkah besar untuk memastikan generasi penerus Indonesia tumbuh sehat dan cerdas. Kalimantan Timur siap menjadi bagian dari kesuksesan program ini.

Melalui kolaborasi dan dukungan semua pihak, program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas hidup anak- anak Indonesia.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Indonesia Resmi Jadi Anggota Penuh BRICS

Penulis
Syifa
-

Indonesia kini resmi menjadi anggota penuh BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan). BRICS merupakan organisasi antar-pemerintah sebagai forum kerja sama di antara negara berkembang.

Pengumuman ini disampaikan langsung oleh pemerintah Brasil pada Senin (6/1), menandai langkah besar dalam upaya perluasan blok ekonomi tersebut.

Brasil mengungkapkan, keanggotaan Indonesia telah mendapat persetujuan konsensus dari semua negara anggota BRICS dalam KTT 2023 di Johannesburg. Namun, proses resminya ditunda hingga setelah pemilihan presiden Indonesia pada 2024. Presiden Prabowo Subianto yang menggantikan Joko Widodo mulai menjabat pada Oktober 2024, membuka jalan bagi pengesahan keanggotaan ini.

Menurut pernyataan resmi Brasil, Indonesia dipandang sebagai mitra strategis dalam upaya reformasi tata kelola global dan memperkuat kerja sama di wilayah Global South.

“Indonesia berbagi dengan anggota kelompok lainnya mendukung untuk reformasi lembaga tata kelola global, dan berkontribusi positif terhadap pendalaman kerja sama di Global South,” kata pemerintah Brasil seperti diberitakan Reuters.

Sejak didirikan pada 2009 oleh Brasil, Rusia, India, dan China, BRICS terus berkembang dengan masuknya Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Tahun ini, Brasil yang memegang jabatan presiden BRICS berfokus pada penguatan hubungan antar negara-negara “Dunia Selatan” dan mendorong reformasi lembaga multilateral.

Salah satu tujuannya, menurut pemerintahan yang dipimpin Presiden sayap kiri Luiz Inacio Lula da Silva, adalah ‘pengembangan alat pembayaran’ untuk memfasilitasi perdagangan antarnegara anggota.

Selama pertemuan puncak BRICS terakhir di Kazan, Rusia pada November 2024, negara-negara anggota membahas peningkatan transaksi nondolar dan penguatan mata uang lokal.

Hal ini memicu kemarahan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam anggota BRICS dengan ‘tarif 100 persen’ jika mereka melemahkan dolar AS.

Pertemuan puncak BRICS tahun ini akan berlangsung di Rio de Janeiro pada Juli.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Umumkan Biaya Haji 2025 Turun Jadi Rp55 Juta

Penulis
Syifa
-
Pemerintah bersama DPR RI telah menyepakati penurunan biaya haji atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 2025. Meskipun terjadi penurunan biaya, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang berharap Pemerintah tetap memperhatikan kualitas pelayanan ibadah haji untuk tetap dijaga dengan baik.
“Tentu kami mengharap bahwa pemerintah kalaupun turun pembiayaan Haji dibanding usulan maupun pembiayaan di tahun lalu, tetapi layanan tetap menjadi yang terbaik dan masyarakat atau jemaah kita menikmati perjalanan ibadah dengan pelayanan yang memadai,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama, Kepala BPH dan Kepala BPKH serta jajaranya di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (06/01/2024).
Diketahui, DPR bersama Pemerintah telah menyepakati jumlah biaya haji yang ditanggung oleh jemaah pada tahun 2025 adalah sebesar Rp55.431.750,78. Angka tersebut mengalami penurunan sekitar Rp600.000 lebih dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai Rp56.046.172.
Baca juga: Komisi VIII DPR RI Komitmen Turunkan Biaya Haji 2025
Adapun perubahan dalam komposisi pembiayaan haji, jika tahun lalu komposisi pembiayaan BPIH menggunakan skema 60:40 pada 2025, skema pembiayaan ini berubah menjadi 62:38 pada 2024. Nilai manfaat Tahun 2025 ini sebesar Rp34.073.267 dengan presentase Bipih 62% dan nilai manfaat 38%.
“Jika kita memakai skema 60-40 tentu beban jemaah jauh di bawah Rp55 juta, tapi kami DPR berkomitmen juga mendengarkan para pihak di luar pembahasan kita ini termasuk Majelis Ulama dan Ahli Ekonomi bahwa pemakaian nilai manfaat kita semakin turunkan yang dibebankan kepada nilai manfaat, tapi ditambah menjadi nilai-nilai tanggung jawab jemaah,” tuturnya.
Namun Politisi Fraksi PKB itu juga menekankan bahwa meski nilai manfaat yang dibebankan kepada jemaah sedikit lebih rendah, namun para jemaah akan tetap mendapatkan nilai manfaat yang lebih besar, tergantung pada lamanya waktu tunggu untuk berangkat haji.

“Maka nanti jemaah akan melunasi setelah dikurangi daftar awal yang 25 juta dan ditambah dengan jumlah nilai yang mereka dapatkan bagian dari BPKH yang kita sebutkan dengan virtual account yang mereka nikmati, tentu hasilnya kita belum bisa menyebutkan. Tapi pembahasan kita bersama BPKH antara 2,1 juta sampai 2,2 juta per jemaah, tergantung lamanya dia menunggu untuk berangkat haji,” jelasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPR RI Desak PSSI Ungkap Alasan Pemecatan Shin Tae-yong

Penulis
Syifa
-

Komisi X DPR RI mendesak PSSI untuk memberikan penjelasan yang transparan kepada publik terkait pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Desakan ini disampaikan oleh Ketua Komisi X, Hetifah Sjaifudian, yang menilai keputusan tersebut harus didasarkan pada evaluasi kinerja yang objektif dan dipublikasikan secara terbuka.

“Komisi X DPR RI menghormati PSSI sebagai badan yang berwenang dalam pengelolaan sepak bola Indonesia. Namun, langkah besar seperti pemecatan pelatih timnas harus dijelaskan dengan baik kepada masyarakat. Kami meminta PSSI untuk mempublikasikan hasil evaluasi kinerja Shin Tae-yong agar tidak menimbulkan polemik yang merugikan,” ujar Hetifah kepada awak media, Senin (6/1/2025).

Menurutnya, meskipun hasil yang dicapai di level tertentu belum optimal, Shin Tae-yong telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan performa timnas kelompok umur. Hal ini perlu menjadi bahan pertimbangan PSSI dalam mengambil keputusan besar, apalagi mengingat besarnya dukungan masyarakat terhadap pelatih asal Korea Selatan tersebut.

Baca juga: Shin Tae Yong Resmi Diberhentikan, Ini Alasan Mengejutkan Erick Thohir!

Selain itu, Komisi X juga mengingatkan PSSI untuk mempertimbangkan aspirasi publik terkait keputusan tersebut. “Sebagai representasi rakyat, Komisi X menilai bahwa setiap keputusan besar di dunia olahraga, terutama yang melibatkan kepentingan publik seperti ini, harus mengedepankan transparansi dan keterbukaan,” tambah Hetifah.

Menanggapi hal tersebut, Komisi X DPR berencana memanggil PSSI dalam waktu dekat untuk meminta klarifikasi lebih lanjut. Pemanggilan ini akan dilakukan setelah masa reses DPR berakhir pada 20 Januari 2025.

Selain membahas soal naturalisasi pemain, Komisi X juga akan mempertanyakan alasan di balik pemecatan Shin Tae-yong dan apakah pelatih baru yang dipilih PSSI akan mampu membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi.

“Apakah pelatih baru akan lebih baik dari Shin Tae-yong? Kami ingin mendalami hal ini, mengingat banyaknya masyarakat yang kecewa dengan keputusan tersebut,” ujar Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Ifani.

Menurut Lalu, Komisi X akan meminta PSSI untuk menjelaskan lebih rinci terkait langkah strategis yang akan diambil setelah pergantian pelatih, terutama menyangkut target lolosnya Timnas Indonesia ke Piala Dunia. “Masyarakat sebagai supporter perlu mendapatkan pemahaman yang jelas tentang rencana strategis PSSI ke depan,” tegasnya.

Framing berita ini menyoroti pentingnya transparansi PSSI dalam keputusan-keputusan besar yang berdampak pada Timnas Indonesia, serta peran Komisi X dalam memastikan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada evaluasi yang objektif dan mempertimbangkan aspirasi publik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Transmigrasi di Maluku Utara, Wamen Viva Yoga: Menjadikan Pulau-Pulau Kecil Sebagai Kawasan Produktif

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi saat menerima kunjungan akademisi dan tokoh masyarakat Maluku Utara mendengar di provinsi kepulauan tersebut banyak pulau kecil yang dihuni hanya oleh penduduk satu desa. Hal demikian membuat adanya persoalan terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya.

“Dalam pertemuan tersebut Kita bahas bagaimana membuat pulau-pulau kecil menjadi kawasan yang produktif,” ujar Wamen Viva Yoga, Jakarta, 6/1/25.

Diungkap oleh Wamen Viva Yoga, di Provinsi Maluku Utara terdapat 8 kawasan transmigrasi yang terbagi menjadi 4 kawasan prioritas nasional dan 4 kawasan prioritas bidang. Delapan kawasan transmigrasi tersebut berada di Kabupaten Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Kota Tidore, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, dan Halmahera Utara.

“Lokasinya tersebar di Pulau Mangoli, Pulau Morotai, Payahe, Pulau Bacan, Maba, Nusliku, dan beberapa tempat lainnya”, tutur Wamen Viva Yoga.

Sebagai kawasan pembangunan nasional, Kementerian Transmigrasi berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kementerian teknis untuk melakukan pembangunan secara terintegrasi di kawasan transmigrasi.

“Terkait infrastruktur jalan kita komunikasikan dengan Kementerian PU, terkait layanaan kesehatan dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan, sektor pertanian kita jalin kerja sama dengan Kementerian Pertanian, demikian pula masalah lainnya kita komunikasikan dengan kementerian terkait”, kata Wamen Viva Yoga.

“Pembangunan seperti ini selain harmonis juga efektif”, tambahnya.

Menurut Wamen Viva Yoga, koordinasi pembangunan terintegrasi dilakukan secara rutin.

“Dalam waktu dekat Kita akan melakukan rapat koordinasi dengan kementerian teknis”, ungkap mantan anggota Komisi IV DPR itu.

Efektifnya pembangunan seperti ini membuat transmigrasi tidak hanya sekadar memindahkan penduduk namun di sana juga ada upaya untuk meningkatkan taraf hidup, mengentaskan kemiskinan, menciptakan kawasan pertumbuhan baru, menjaga NKRI.

“dan menjadi bagian support system untuk mewujudkan swasembada pangan”, ujar Wamen Viva Yoga.

Hadirnya transmigrasi di provinsi yang berbatasan dengan Filiphina itu menurut Viva Yoga juga akan menjawab keinginan akademisi dan tokoh masyarakat di sana terkait belum maksimalnya Kota Sofifi sebagai ibu kota provinsi.

Dirinya mendengar bahwa Sofifi belum menjadi kota metropolitan seperti kota-kota lainnya.

“Sebagai pusat pertumbuhan baru maka hadirnya kawasan transmigrasi di Maluku Utara akan mendongkrak Sofifi sebagai pusat pemerintahan, perkantoran, pertumbuhan ekonomi, pemukiman, dan perdagangan di wilayah timur”, ujar Wamen Viva Yoga.

“Keinginan menjadikan Sofifi seperti kota metropolitan akhirnya bisa terwujud”, tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara, Dr Marwan Paluseri; Akademisi Universitas Khairun Ternate, Dr. Mohtar Adam; Ketua Komisi III DPRD Maluku Utara, Yulin Mus; dan Wirausahawan Rudi Timin.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Cuaca Jakarta Hari Ini: Berawan dan Hujan Ringan, Siapkan Payungmu!

Penulis
Syifa
-

Halo, warga Jakarta! Siap-siap ya, hari ini cuaca bakal mendung dan sedikit basah. Menurut prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sepanjang hari ini Jakarta akan diselimuti awan dengan sedikit guyuran hujan ringan di beberapa wilayah.

Pagi yang Berawan

Di awal hari, suasana Jakarta akan cukup teduh. Cuaca berawan diperkirakan menyapa Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Tapi, buat kamu yang ada di Kepulauan Seribu, siapkan jas hujan ya, karena akan ada hujan ringan di sana.

Siang Mendung, Hujan Datang

Memasuki siang, Jakarta masih akan didominasi oleh awan. Jakarta Pusat, Barat, Selatan, dan Timur akan tetap berawan. Namun, di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, hujan ringan akan turun, jadi jangan lupa payung atau jas hujanmu!

Sore yang Basah

Sore hari, hampir seluruh wilayah Jakarta akan mengalami hujan ringan. Baik kamu yang tinggal di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, maupun Timur, semuanya akan kebagian hujan ringan. Jadi, kalau ada rencana keluar, lebih baik siapkan perlengkapan hujan.

Malam yang Tenang

Menjelang malam, cuaca mulai sedikit tenang. Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, dan Timur akan kembali berawan. Sementara itu, Jakarta Utara, Barat, dan Selatan masih akan diguyur hujan ringan.

Suhu dan Kelembapan

Suhu udara di Jakarta hari ini cukup nyaman, berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celsius. Kelembapan udara diprediksi berada di antara 66 hingga 94 persen. Jadi, meskipun hujan, udara akan tetap terasa hangat dan lembap.

Itulah sekilas info cuaca Jakarta hari ini. Jangan lupa bawa payung atau jas hujan, dan tetap jaga kesehatan ya! Semoga harimu menyenangkan!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,3041,3051,306...4,941Halaman 1,305 dari 4,941