Beranda blog Halaman 1308

Kantah Tangsel Serahkan 351 Sertipikat PTSL Kepada Warga

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Penyerahan Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2024 berlangsung dengan penuh keberhasilan, Kantah BPN Tangsel distribusikan 351 sertipikat tanah di tujuh Kecamatan dan 31 Kelurahan di Kota Tangsel, Jumat (3/1/25).

Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantah BPN Tangsel, Koswara, memberikan pernyataannya dalam acara Penyerahan Sertipikat PTSL Tahun 2024 yang diselenggarakan di Aula Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tangsel.

“Dengan rasa syukur yang mendalam, kerjasama yang erat antara Kantah BPN Tangsel dan Pemerintah Daerah telah memastikan distribusi sertipikat tanah kepada masyarakat berjalan lancar,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya Sabtu, (4/1/2025).

Pada kesempatan berbahagia ini, pihaknya juga senang dapat mengalihkan sertipikat tanah kepada masyarakat dalam 2 sesi, yakni pada pagi dan siang hari.

“Adapun tujuh kecamatan yang terlibat adalah Pondok Aren, Serpong, Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Serpong Utara, dan Setu,” jelasnya.

Koswara juga memberikan pesan kepada para penerima sertipikat tanah agar menggunakan hak kepemilikan tersebut dengan sebaik-baiknya.

“Jagalah dan manfaatkan sertipikat tanah ini secara positif sebab dokumen elektronik yang dimiliki sudah menjadi bukti sah atas kepemilikan tanah,” tandasnya.

Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, sebelumnya memulai Penyerahan Sertipikat PTSL 2024 dengan menyerahkan 65 sertipikat tanah secara daring di Kecamatan Pondok Aren.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Hery Antasari Harap BSI Membuka Peluang Ekonomi Baru

Penulis
Alfan Godit
-

BOGOR – Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari, menghadiri Ground Breaking pembangunan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Jalan Raya Pajajaran Nomor 23, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Jumat (3/1/2025) siang.

Dalam sambutannya, Hery berharap BSI bisa membuka peluang ekonomi baru, terutama dalam ekosistem keuangan syariah. Sebab, Kota Bogor memiliki kekhasan yang menjadi daya tarik bagi masyarakat.

“Kota Bogor juga kota kolaborasi yang membedakannya dari kota lainnya. Masyarakatnya membaur tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Kehadiran Gedung BSI dapat menjadi daya tarik kota sekaligus mempercantik Kota Bogor,” ucap Hery.

Kebijakan gedung yang ramah lingkungan juga sejalan dengan kebijakan Kota Bogor yang sedang mengusung konsep ‘Go Green’. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor saat ini mulai menyosialisasikan mobil listrik serta berupaya menjaga warisan sejarah.

“Dengan berdirinya gedung ini, saya yakin akan ada lebih banyak peluang kolaborasi yang terbuka, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun sosial,” ujar Hery.

Di lokasi yang sama, Direktur Sales & Distribution BSI, Anton Sukarna, mengatakan bahwa Gedung BSI Bogor akan berdiri di atas tanah seluas 1.026 m² dengan total luas bangunan sebesar 3.234,8 m². Gedung ini akan terdiri dari lima lantai serta satu basement.

Desain Gedung BSI Bogor mengadopsi unsur heritage pada bagian eksterior (fasad), sebagai upaya mendukung citra Kota Bogor sebagai kota yang kaya akan sejarah.

Selain itu, gedung ini juga akan dilengkapi dengan panel surya untuk mendukung efisiensi energi serta mewujudkan kota yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Berbagai macam fasilitas juga hadir, seperti Safe Deposit Box (SDB), Sentra Kas (cash pooling), Function Hall, Classroom, dan Musala.

“Kami berharap Gedung BSI Bogor dapat memberikan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian Kota Bogor. Sinergi ini diharapkan semakin menguatkan dan mendorong perkembangan ekonomi syariah di Indonesia,” kata Anton.

Anton menambahkan, dari aspek jumlah jaringan, cabang BSI sejajar dengan bank-bank top di Indonesia, dengan lebih dari 1.000 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk 22 jaringan kantor di Kota Bogor.

Untuk menjangkau nasabah dan masyarakat Kota Bogor secara lebih luas, BSI telah menempatkan 144 mesin ATM, 209 EDC Merchant, dan 9.927 QRIS untuk mendukung transaksi keuangan masyarakat Kota Bogor. Jumlah tersebut tentunya akan terus bertambah.

“Sebagai upaya untuk mengoptimalkan layanan kepada masyarakat, khususnya di Kota Bogor, hari ini insyaallah kami akan memulai pembangunan Gedung BSI Bogor, yang diperkirakan akan memakan waktu 10 bulan,” ucapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Nina Agustina Temui Mensos Dorong Percepatan Pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera Bermartabat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemkab Indramayu di bawah kepemimpinan Bupati Indramayu Nina Agustina bergerak cepat mencari solusi, melakukan pembangunan rumah bersubsidi bagi para korban yang diproyeksikan sebagai Kampung Nelayan Sejahtera Bermartabat.

Hal itu dalam rangka merespon bencana banjir dan gelombang air laut yang terjadi di wilayah Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur pada Desember 2022 hingga Januari 2023 lalu telah menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur dan perekonomian masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan.

Pemkab Indramayu bersinergi dengan Pemerintah Pusat (Kemensos RI) dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana alam.

Untuk mendorong percepatan pembangunan perumahan tersebut, Bupati Indramayu Hj. Nina Agustina bertemu dengan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, Senin (6/1/2025) di Kementerian Sosial RI.

Bupati Indramayu, Hj Nina Agustina menyampaikan, sejak dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan rumah bersubsidi pada 19 September 2024 lalu, proses pembangunan terus dilakukan sehingga pengerjaan diharapkan dapat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan timeline pelaksanaan, bulan Januari 2025 ini jalannya pembangunan ditargetkan telah mencapai 60% termasuk fasilitas pendukung pembangunan seperti utilitas listrik dan air bersih. Beberapa langkah yang dilakukan Pemkab Indramayu dalam pengadaan listrik diantaranya adalah melakukan koordinasi dengan PT. Haleyora Powerindo (anak perusahaan PLN) terkait permohonan bantuan pemasangan listrik di Kampung Nelayan Sejahtera Bermartabat Eretan Kulon.

Kemudian, Pihak PT. HP Bandung pun sudah berkoordinasi dengan PLN UP 3 Indramayu untuk pemasangan jaringan untuk instalasi dikerjakan oleh PT. HP tersebut.

Bahkan, untuk mempercepat pelaksanaan pemasangan Listrik tersebut, manajer keuangan PT. HP mengadakan rapat khusus hari Senin bersama manajer operasional PT. HP.

Sementara itu, dalam pengadaan air bersih Pemkab Indramayu melakukan beberapa langkah diantaranya adalah menyediakan CSR dari Perumdam Indramayu untuk instalasi air bersih serta terus berkoordinasi dengan BNPB, terkait permohonan bantuan sumur air bersih.

“Semoga proses pembangunan dapat berjalan lancar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sehingga tempat tinggal layak bagi masyarakat yang terdampak banjir dapat segera digunakan,” ujarnya.

Diketahui, Kampung Nelayan Sejahtera Bermartabat tersebut dibangun pada lahan seluas ± 1,6 Hektare di mana pengadaan tanah disediakan Pemkab Indramayu dengan alokasi anggaran mencapai 4,6 Miliar.

Selain pembangunan 93 unit rumah relokasi, pada kampung nelayan tersebut juga dibangun beberapa fasilitas umum lainnya serta area kegiatan ekonomi seperti area berjualan UMKM dan area pengolahan hasil laut sebagai upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat.

Diharapkan, penyediaan berbagai fasilitas pendukung tersebut dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dalam memulihkan perekonomian masyarakat pasca-bencana yang merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk pemulihan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat terdampak.

Sementara itu Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi kepada Bupati Indramayu bersama tim yang telah bergerak cepat dalam melaksanakan pembangunan dan melakukan sharing anggaran untuk pembangunannya.

Bersama dengan Bupati Indramayu turut mendampingi Kepala Bappeda-Litbang, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kepala Dinas Sosial, dan Inspektur.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pj Bupati Bekasi Instruksikan Puskesmas Sediakan Layanan Tes Kesehatan untuk Calon PPPK

Penulis
Alfan Godit
-

SuaraPemerintah.ID – Menindaklanjuti masukan DPRD Kabupaten Bekasi, serta sejumlah elemen masyarakat perihal tes kesehatan baik jasmani, rohani maupun bebas narkoba untuk Tenaga Non ASN yang lulus tes calon PPPK (pengawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja), Pj Bupati Bekasi, Dedy Supriadi menginstruksikan kepada seluruh puskesmas di Kabupaten Bekasi untuk membuka layanan kesehatan bagi calon PPPK yang lulus tes.

“Untuk mempermudah serta tidak membebani bagi calon PPPK yang lulus kita perintahkan puskesmas membuka layanan kesehatan jasmani, ” ujarnya, pada Jumat (3/1/2025).

Dirinya menyampaikan yang bersangkutan atau calon PPPK dapat diberikan kebebasan untuk memilih lokasi tes di unit pelayanan kesehatan pemerintah baik di dalam maupun di luar Kabupaten Bekasi.

“Terkait info simpang siur soal tes kesehatan jasamani dan rohani serta bebas narkoba, kita mempersilahkan kepada calon P3K yang lulus tes untuk mengikuti tes kesehatan dimana saja yang penting masih unit pelayanan kesehatan pemerintah baik di dalam maupun di luar Kabupaten Bekasi, jadi tidak ada paksaan disatu tempat, ” tambahnya.

Untuk fasilitas kesehatan atau layanan kesehatan di wilayah Kabupaten Bekasi, dia menyarankan untuk melakukan tes kesehatan di RSUD Cibitung, RSUD Cabangbungin, serta puskesmas yang tersebar di 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi. Adapun biaya yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan tes kesehatan berkisar di 200- 372 ribu per orang.

“Untuk yang berdomisili di Kabupaten Bekasi kita mempersilahkan memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan yang kita miliki baik RSUD maupun puskesmas. Untuk yang domisili di luar Kabupaten Bekasi dipersilahkan untuk tes kesehatan dilayanan kesehatan pemerintah setempat,” tambahnya.

Namun untuk tes bebas narkoba dia menyampaikan bisa dilakukan tes di RSUD Cibitung, RSUD Cabangbungin serta Labkesda) Kabupaten Bekasi yag berada di Jalan Raya Industri, Desa Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara.

“Saya berharap calon PPPK yang lulus tes bisa mendatangi tempat-tempat tersebut atau menyesuaikan dengan lokasi domisili sehingga tidak terkonsentrasi di satu tempat. Ini juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” terangnya. (*)

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian ATR/BPN Catat Hasilkan Rp882,7 Triliun Melalui Hak Tanggungan di Tahun 2024

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian ATR/BPN mencapai prestasi signifikan pada tahun 2024. Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, melaporkan bahwa Hak Tanggungan (HT) Elektronik menghasilkan Rp882,7 triliun dari sertipikasi tanah. Ini menunjukkan kemajuan yang pesat dalam pengelolaan pertanahan dan penerimaan negara.

“Layanan pengajuan Hak Tanggungan mencapai 1.787.501 dengan nilai total Rp882,7 triliun. Dalam konteks ekonomi, kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 40% dari total pertumbuhan,” ungkap Menteri Nusron di hadapan 84 awak media yang hadir dalam pertemuan bertajuk Catatan Akhir Tahun Kementerian ATR/BPN, di Aula Prona, Jakarta, Selasa (31/12/24).

Sejak tahun 2019, Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan layanan HT secara elektronik. HT merupakan jaminan atas tanah atau objek lain untuk melunasi utang debitur kepada kreditur. “Hak Tanggungan itu adalah sertipikat tanah yang (diagunkan, red) kemudian menjadikan tanggungan kepada beberapa keluarga dari tanah dan bangunan,” jelas Menteri Nusron.

Selain berhasil meningkatkan ekonomi, layanan HT Elektronik juga berkontribusi dalam memberikan layanan pertanahan kepada masyarakat. Terbukti, bahwa sepanjang tahun 2024, Kementerian ATR/BPN berhasil menghimpun berkas layanan sebanyak 8.058.650 berkas layanan.

Sebesar 84% jumlah berkas layanan pertanahan tersebut didominasi oleh layanan informasi pertanahan, HT, dan Peralihan Hak. “Mungkin ini pelayanan tertinggi selama 10 tahun terakhir karena dari tahun 2015 sampai setidaknya tahun 2023, layanan maksimal hanya 6,6 juta. Tahun 2024, dari 8 juta itu paling banyak 3.740.908 layanan terkait informasi pertanahan,” pungkas Menteri Nusron.

Diketahui, HT dapat dibebankan pada beberapa hak atas tanah, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara yang wajib didaftar dan dapat dipindahtangankan. Pengajuan HT Elektronik dapat dilakukan oleh mitra yang telah terdaftar di database Kementerian ATR/BPN, dengan mengakses aplikasi layanan hak tanggungan elektronik di https://htel.atrbpn.go.id.

Hadir pada kegiatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Sesi tanya jawab pada pertemuan ini dimoderatori oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Gubernur Elen Setiadi Tandatangani Kesepakatan Bersama Yayasan Resiliensi Lingkungan Indonesia

Penulis
Alfan Godit
-

PALEMBANG – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi, S.H., M.S.E melakukan Penandatanganan Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumsel dan Ketua Yayasan Resiliensi Lingkungan Indonesia, Yudistira Soeherman bertempat di Ruang Rapat Gubernur Sumsel, Senin (6/1/2025).

Elen sangat menyambut baik kerjasama ini dimana sebagai tindak lanjut pelaksanaan yang sudah dialokasikan ke Sumsel sebesar Rp. 10 miliar.

“Bukan nilainya yang kita lihat, tapi ini awal program yang baik semoga kita melaksanakan pelayanan yang baik,” katanya.

Elen berharap kerjasama ini memberikan dampak yang baik bagi Provinsi Sumsel.

“Saya yakin kerjasama ini bisa melakukan tujuan-tujuan yang baik kedepannya,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Ibu Regina Ariyanti berdasarkan Keputusan Menteri KLHK nomor SK.673/MenLHK/PPI/PPI.3/6/2023 tentang Rencana Investasi Result Based Payment (RBP) Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) for Result Period 2014-2016 Green Climate Fund (GCF) output 2 terdiri dari lima kategori pemanfaatan dimana kategori 2 merupakan RBP.

Regina menyebut lembaga perantara yang ditunjuk untuk pelaksana program kegiatan merupakan lembaga yang telah bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

“Adapun besaran alokasi dana yang diterima Provinsi Sumsel sekitar Rp. 10.808.491.917 dengan proporsi alokasi 85% untuk pendanaan kegaiatn dan 15% untuk biaya operasional,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Shin Tae Yong Resmi Diberhentikan, Ini Alasan Mengejutkan Erick Thohir!

Penulis
Syifa
-

Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia! Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) secara resmi memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dengan Shin Tae Yong, pelatih Timnas Indonesia. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (6/1).

Dalam konferensi pers tersebut, Erick Thohir menyampaikan rasa terima kasih kepada Shin Tae Yong atas dedikasi dan kerja kerasnya selama menjabat sebagai pelatih Timnas.

“Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja coach STY selama ini, hubungan saya sangat baik, dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki,” ujar Erick.

Namun, Erick juga menjelaskan bahwa dinamika dalam tim nasional membutuhkan perhatian khusus dan evaluasi mendalam. Menurutnya, Timnas Indonesia memerlukan seorang pemimpin yang mampu menerapkan strategi yang disepakati oleh para pemain, dengan komunikasi dan implementasi yang lebih baik.

“Tetapi tentu dinamika dari Timnas ini, perlu menjadi perhatian khusus, oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, komunikasi yang baik dan implementasi yang lebih baik,” ujar Erick.

Shin Tae Yong telah menerima kabar ini langsung dari Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji. Erick mengungkapkan bahwa Pak Sumardji telah bertemu dengan Shin Tae Yong pada pagi hari yang sama dan menyampaikan surat pemutusan kerja sama tersebut.

“Pak Sumardji sudah bertemu coach STY tadi pagi, sudah terima surat menyuratnya, nanti tentunya ada proses berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir dan saya ucapkan terima kasih,” ucap Erick.

Shin Tae Yong sebenarnya masih memiliki kontrak dengan PSSI hingga 2027.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Masyarakat Dapat Medical Check Up Gratis di Hari Ulang Tahun Mulai Februari 2025

Penulis
Syifa
-

Kabar baik untuk masyarakat Indonesia! Mulai Februari 2025, masyarakat yang berulang tahun akan mendapat layanan medical check up gratis sebagai hadiah ulang tahun dari pemerintah. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pencegahan penyakit dan deteksi dini.

Anggaran Besar untuk Program Kesehatan

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp4,7 triliun untuk program ini melalui APBN 2025. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya deteksi dini untuk mengurangi risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular dan penyakit tidak menular lainnya.

“Melalui program ini, kita menargetkan 60 juta penerima di tahap awal dan hingga 200 juta warga negara dalam lima tahun ke depan,” jelas Dedek dalam keterangan resminya, Senin (6/1).

Cara Mendapatkan Layanan Medical Check Up Gratis

Untuk mendapatkan layanan ini, masyarakat cukup datang ke Puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat pada hari ulang tahunnya. Mereka hanya perlu menunjukkan KTP untuk verifikasi data. Setelah data tervalidasi, mereka bisa langsung menikmati layanan pemeriksaan kesehatan gratis.

Kategori Pemeriksaan Berdasarkan Usia

Pemeriksaan ini dirancang untuk mendeteksi berbagai penyakit berdasarkan kategori usia, sehingga lebih efektif dalam mendeteksi dini potensi penyakit:

  1. Balita: Fokus pada deteksi penyakit bawaan lahir seperti hipotiroid kongenital.
  2. Remaja (di bawah 18 tahun): Skrining obesitas, diabetes, dan kesehatan gigi.
  3. Dewasa: Deteksi dini kanker seperti kanker payudara, serviks, dan prostat.
  4. Lansia: Pemeriksaan untuk Alzheimer, osteoporosis, dan kesehatan umum terkait penuaan.

Tujuan Program

Program ini bertujuan meningkatkan efektivitas deteksi dini, mengurangi risiko kematian, serta mencegah kecacatan melalui pemeriksaan yang tepat waktu. Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif.

Pastikan Anda memanfaatkan layanan ini di hari ulang tahun Anda mulai Februari 2025!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Makan Bergizi Gratis Resmi Dimulai Hari Ini

Penulis
Syifa
-

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), inisiatif unggulan dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, resmi diluncurkan pada hari ini, Senin (6/1). Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.

Dalam pernyataannya pada Minggu (5/1), Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa peluncuran program MBG menjadi momen bersejarah bagi Indonesia.

“Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui,” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi dalam keterangannya, Minggu (5/1).

Program ini akan dijalankan melalui 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai provinsi, termasuk Aceh, Bali, Sumatera Barat, dan DKI Jakarta, hingga Papua Selatan.

Berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional (BGN), MBG ditargetkan akan menyentuh 3 juta penerima manfaat antara Januari hingga Maret 2025, dengan total penerima manfaat diproyeksikan mencapai 15 juta orang pada akhir 2025.

“Selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui,” jelas Hasan.

“Angka ini terus bertambah secara bertahap, hingga tahun 2029 target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Hasan mengklaim 140 UMKM telah dilibatkan dalam rantai pasok program MBG dan jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah.

“Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftar dan tengah melalui proses evaluasi,” ujar dia.

Program MBG merupakan program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Prabowo-Gibran. Program ini didukung alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Serius Kendalikan Inflasi, Pj Gubernur Luncurkan Gerakan Tanam Cabai dan Bawang Merah Serentak Se- Sumsel Se-Sumsel  

Penulis
Alfan Godit
-

PALEMBANG – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi, S.H., M.S.E  meluncurkan gerakan Gerakan Tanam Cabai dan Bawang Merah  serentak di Sumsel sebagai upaya pengendalian inflasi yang ditandai dengan penanaman perdana benih cabai yang dipusatkan di lahan kebun UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih (BPSB) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH)
Provinsi Sumsel, Minggu (5/1/2025).

“Saya mengajak 17 Kabupaten/Kota Se- Sumsel, stakeholder, dan seluruh unsur masyarakat, untuk bersama-sama mengendalikan inflasi. Salah satunya dengan memulai menanam  di pekarangan rumah, sekolah, maupun kantor,” ucap  Elen.

Dia berharap melalui Gerakan tanam cabai dan bawang merah yang bekerjasama dengan berbagai pihak,  dapat menstimulasi petani dalam meningkatkan usahatani cabai dan bawang merah yang telah dilakukan, sehingga  produksi lebih meningkat dan dapat menurunkan laju inflasi di Provinsi Sumsel.

“Mulai  hari ini kita sudah melakukan gerakan penanaman serentak, yang nantinya diikuti di kantor-kantor pemerintahan, kemudian juga diikuti di kantor-kantor swasta,” imbuhnya

Lebih jauh  Elen Setiadi mengungkap dalam waktu dekat pihaknya  bersama dengan kabupaten/kota mengembangkan lahan cabai terutama bawang merah.

“Kabupaten/kota menyiapkan lahan, kalau dibutuhkan bantuan keuangan nanti, akan diberikan bantuan keuangan, selain bibit dan pupuk untuk pengolahannya, mudah-mudahan nanti harapan kita 60-70 hari kedepan produksi cukup, walaupun masih akan ada ketergantungan tetapi tidak sebesar yang terjadi pada saat ini,” katanya.

Menurut Elen potensi yang  ada harus dikembangkan dengan melakukan beberapa upaya peningkatan produksi, seperti  dengan perluasan areal pertanaman, pemanfaatan teknologi pengembangan produksi yang tepat guna, peningkatan jaringan pemasaran dan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian sebagai tenaga penggerak dan pemberi edukasi kepada petani cabai.

“Harapan kita harga cabai tetap terjaga, inflasinya juga tetap bisa kendalikan.  Masyarakat yang ingin menanam cabai butuh bibit silahkan datang kesini. Kita minta semuanya terlibat dalam mengendalikan inflasi melalui gerakan menanam cabai dan bawang merah di pekarangan masing-masing,” tegasnya.

Sementara Kepala Dinas (TPH)  Provinsi Sumsel Dr. Ir. H. R. Bambang Pramono, M.Si menegaskan berbagai upaya  mengendalikan laju inflasi telah dilakukan pihaknya dimulai  pada tahun 2024 laku,  UPTD BPSBTPH telah mendistribusikan bantuan bibit cabai sebanyak 5.141 polybag dan bawang merah sebanyak 2.371 polybag yang diserahkan kepada masyarakat umum, sekolah, instansi daerah dan pusat/vertikal, TNI, Polri, organisasi masyarakat dan kelompok tani.

“Selain itu, telah disalurkan juga bantuan bibit sayuran terong dan tomat. Cabai dan bawang merah merupakan komoditas strategis yang mempengaruhi laju inflasi di Provinsi Sumatera Selatan, oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya dalam meningkatkan produksi cabai dan bawang merah tersebut,” tuturnya.

Bambang merinci, daerah penyumbang terbesar cabai tahun 2024 adalah Kabupaten Muara Enim sebesar 3.469 ton, Kabupaten Musi Rawas sebanyak 2.283 ton dan Kabupaten Banyuasin sebanyak 1.620 ton.

“Penyumbang produksi terbesar bawang merah tahun 2024 adalah Kota Pagar Alam sebesar 530 Ton, Kabupaten Muara Enim sebesar 162 Ton dan Kabupaten Musi Rawas sebesar 58 ton,” terangnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,3071,3081,309...4,941Halaman 1,308 dari 4,941