Beranda blog Halaman 1325

Momentum Natal, Pj Gubernur Jateng Berbagi Kasih dengan Puluhan Lansia

Pada momentum perayaan Natal 2024, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, berbagi kasih, dengan puluhan lansia yang tinggal di Panti Wreda Rindang Asih II dan Panti Wreda Omega, Kota Semarang, Rabu (25/12/2024).

Dia menemui dan berbincang bersama para lansia, yang merayakan Natal di griya lansia tersebut.

Saat berkunjung di Panti Wreda Rindang Asih II di Semarang Barat, Nana Sudjana disambut langsung oleh kapala panti. Kemudian langsung mempertemukannya dengan para lansia. Total ada 29 lansia yang menghuni di panti tersebut.

Nana menyapa satu per satu para penghuni. Selain itu juga menanyakan kabar serta kondisi mereka.

Salah seorang lansia Panti Wreda Rindang Asih II, Aldri, mengaku senang dengan kedatangan Pj Gubernur Jateng. Bahkan dia sempat berbincang-bincang dengan orang nomor satu di lingkungan Pemprov Jateng tersebut.

“Tadi Bapak tanya saya sakit apa, ini stroke. (Kondisinya) agak mendingan, suasana Natal ramai, tapi saudara sendiri belum ada yang datang. (Bertemu Pak Pj) bahagia sekali, terima kasih. Semoga sukses selalu dan bahagia,” ujar Aldri.

Di panti asuhan tersebut, Nana juga memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp10 juta, bantuan diapers, obat, dan sembako senilai Rp5 juta.

Adapun di Panti Wreda Omega Ngaliyan Semarang, Nana juga menyapa satu persatu lansia yang berjumlah 19 orang. Dia berbincang dengan sejumlah lansia yang menghuni panti wreda tersebut.

Di lokasi tersebut, dia juga menyerahkan bantuan uang sebesar Rp10 juta, 2 kursi roda, dan bantuan diapers, obat, serta sembako senilai Rp3 juta.

Dalam kesempatan itu, Nana menyampaikan terima kasihnya kepada pihak panti, karena sudah merawat para lansia dengan baik. Para perawat juga memberikan perhatian, yang seringkali dibutuhkan para lansia.

“Kita mensyukuri, di panti mereka dirawat dengan baik. Tempatnya bersih, perawatnya juga perhatian dengan para lansia,” ucap Pj gubernur.

Nana membeberkan, pelaksanaan peringatan Natal di Jawa Tengah berjalan dengan baik.

“Hikmah dari Natal adalah menambah suatu kebahagiaan, keberkahan bagi kita semua,” ucapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Bandung Maksimalkan Potensi Lahan Dukung Swasembada Pangan

Dalam rangka mendukung target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pusat, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) terus memaksimalkan potensi lahan pertanian dan mendorong program inovasi Buruan Sae.

Langkah ini sejalan dengan Arah Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pangan bersama 12 kementerian/lembaga terkait, yang menekankan pentingnya pengelolaan irigasi, distribusi pupuk, penyuluhan pertanian, budidaya ikan, serta pelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum (24/12/2024).

Kepala DKPP Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar menjelaskan, Kota Bandung meski memiliki keterbatasan lahan, telah menunjukkan produktivitas tinggi di sektor pertanian.

Baca juga: Pj Wali Kota Pekanbaru Prioritaskan Pembayaran Kegiatan Masyarakat

“Luas lahan sawah yang tersisa hanya sekitar 702 hektar atau 4% dari total wilayah. Namun, produktivitas padi kami mencapai 8,2 ton per hektar, tertinggi di Jawa Barat. Kami berkomitmen mempertahankan dan memanfaatkan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) agar terus mendukung ketahanan pangan,” ungkapnya.

Gin Gin juga menyampaikan, program Buruan Sae menjadi solusi inovatif untuk mengatasi keterbatasan lahan di wilayah perkotaan.

“Melalui urban farming, masyarakat diajak memanfaatkan lahan sempit di sekitar rumah untuk menanam sayur, buah, hingga budidaya ikan. Ini menjadi bagian dari strategi kami untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga,” tambahnya.

Meski luas lahan terbatas, kata Gin Gin, Kota Bandung memiliki keunggulan dari segi produktivitas. Oleh karena itu, Pemkot Bandung akan terus mengembangkan potensi ini dengan meningkatkan sarana prasarana, seperti pupuk, bibit, hingga penerapan teknologi pertanian yang lebih modern.

“Tingkat produktivitas di Bandung mencapai 8,2 ton per hektar, yang merupakan yang tertinggi di Jawa Barat. Bahkan kami mendapat peringkat pertama untuk produktivitas ini,” katanya.

“Oleh karena itu, kami akan terus memperluas potensi ini dengan meningkatkan sarana prasarana, seperti pupuk, bibit, hingga penerapan teknologi pertanian yang lebih modern,” imbuhnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Penerimaan Pajak Daerah Pekanbaru Tembus Rp816 Miliar

Tahun ini menjadi sejarah bagi kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru. Hingga 24 Desember 2024, realisasi penerimaan pajak daerah mencapai 95,83 persen dari target total yang ditetapkan sebesar Rp850 miliar.

“Realisasi pajak daerah hingga kemarin itu mencapai Rp816 miliar atau setara 96 persen dari target yang telah ditetapkan,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pekanbaru Alek Kurniawan, Kamis (16/12/2024).

Secara year-on-year, pada tanggal yang sama, kinerja pajak daerah tumbuh positif sebesar 5,22 persen. Angka ini diprediksi akan terus meningkat.

“Hal ini mengingat masih ada beberapa hari kerja tersisa sebelum akhir tahun. Peningkatan ini setara dengan tambahan Rp40 miliar dari realisasi tahun 2023 yang mencapai Rp776 miliar,” ucap Alek.

Data dari BPS menunjukkan bahwa perekonomian Provinsi Riau pada triwulan III tahun 2024 tumbuh sebesar 3,46 persen year-on-year. Artinya, Bapenda mampu meningkatkan kinerja pajak daerah di atas pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Riau.

Mayoritas jenis pajak daerah yang dikelola Bapenda telah melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024. Dari sebelas jenis pajak yang dikelola, delapan di antaranya telah melampaui target yang ditetapkan.

Sejak 2022, kinerja pajak daerah terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021, realisasi pajak daerah baru mencapai Rp587 miliar akibat dampak pandemi.

Pada tahun 2019, realisasinya hanya mencapai Rp620 miliar. Namun, sejak tahun 2022 hingga sekarang, angka realisasi pajak daerah meningkat secara berurutan, Rp719 miliar pada tahun 2022, Rp784 miliar pada tahun 2023, dan hingga 24 Desember 2024 sudah mencapai Rp816 miliar.

Peningkatan ini setara dengan kenaikan 39 persen dibandingkan tahun 2021 dan 31 persen dibandingkan tahun 2019, sebelum pandemi melanda. Prestasi ini merupakan hasil dari kebijakan Pemko Pekanbaru melalui Bapenda dengan strategi yang disebut IED yakni Intensifikasi, Ekstensifikasi, dan Digitalisasi.

Intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi penerimaan pajak daerah terhadap objek dan subjek pajak yang telah tercatat. Ekstensifikasi adalah perluasan objek dan subjek pajak di luar yang terdaftar dalam administrasi perpajakan.

Sedangkan digitalisasi adalah optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan daerah. Implementasi strategi IED meliputi pendataan ulang dan pembaruan database perpajakan daerah, penguatan kualitas aparatur pengelola pajak daerah, pengembangan teknologi informasi untuk manajemen perpajakan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta penyediaan layanan pajak daerah yang mudah dan terjangkau.

Dalam implementasinya, langkah-langkah praktis yang dilakukan meliputi pembaruan database perpajakan, peningkatan kualitas aparatur melalui pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi seperti aplikasi Smart Tax Pekanbaru dan penyediaan layanan digital untuk pembayaran pajak.

“Kami optimis capaian positif ini akan terus meningkat hingga akhir tahun,” ucap Alek.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Zainal Beri Bantuan ke Korban Bencana Longsor dan Kebakaran

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum., menyampaikan duka mendalam kepada korban meninggal dunia akibat bencana longsor di Kelurahan Karang Anyar, Kota Tarakan, Kamis (26/12/2024).

Hal tersebut disampaikan Gubernur Zainal saat meninjau lokasi bencana sekaligus memberikan bantuan uang tunai kepada keluarga korban bencana longsor yang pada Rabu (25/12) dini hari yang menelan sebanyak 3 korban jiwa.

“Warga Kaltara yang mendapatkan musibah kita turun tangan, kita bantu berupa dana dan Insya Allah kita bantu nanti untuk memperbaiki rumah jika beliau masih ingin tinggal disitu,” ujar Gubernur.

Baca juga: Gubernur Zainal Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Presiden Prabowo

Dalam pantauannya dilokasi kejadian, Gubernur Zainal mendapati dua titik lokasi longsor diantaranya RT 15 dan RT 70 dimana rumah yang terdampak mengalami rusak berat.

Selain itu, Gubernur Zainal menyempatkan berdialog dengan keluarga korban dan masyarakat sekitar lokasi kejadian guna memberikan dukungan moral.

“Saya melihat saudara-saudara saya yang terkena musibah tanah longsor di RT 15 ada dua rumah, satu rumah itu ibu dan anaknya meninggal. Satu rumahnya selamat karena dibangunkan,” tuntasnya.

Usai meninjau lokasi bencana longsor, orang nomor satu di Bumi Benuanta tersebut melanjutkan menyambangi sekaligus menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran yang berlokasi di Kelurahan Kampung Satu, Kota Tarakan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Daftar Bansos yang Cair di Awal Tahun 2025

Menjelang awal tahun 2025, masyarakat perlu tahu jenis-jenis bantuan sosial (bansos) yang akan cair, karena ini merupakan langkah penting pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Bantuan ini sangat membantu, terutama bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan.

Tahun depan, pemerintah akan menyalurkan berbagai jenis bansos yang beragam, mulai dari bantuan langsung tunai hingga program pangan. Tujuan utama dari semua program ini adalah memastikan bantuan bisa sampai ke tangan yang tepat dan memberikan dampak positif untuk kehidupan sehari-hari.

Daftar Bansos yang Bakal Cair di Awal Tahun 2025

Penasaran bansos apa saja yang akan cair di awal tahun 2025? Yuk, simak daftar lengkapnya di bawah ini!

  1. Makan Bergizi Gratis (MBG)
    Program MBG bakal diluncurkan pada Januari 2025 dengan sasaran 19,47 juta orang. Anggarannya mencapai Rp71 triliun! Program ini bertujuan untuk memastikan anak-anak di sekolah mendapat asupan gizi yang baik dari bahan pangan lokal berkualitas. Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa nutrisi yang baik adalah kunci untuk membangun generasi muda yang sehat dan unggul. Pemerintah menyadari betul bahwa ini adalah tanggung jawab besar dalam menciptakan masa depan bangsa.
  2. Program Keluarga Harapan (PKH)
    Bansos PKH untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) bakal dicairkan lebih cepat, mulai awal tahun 2025. Sebelumnya, pencairan bantuan ini direncanakan pada akhir triwulan pertama, tapi pemerintah mempercepatnya. Besaran bantuan PKH bervariasi sesuai dengan kategori penerima, seperti ibu hamil dan anak usia dini yang menerima Rp3.000.000 per tahun, siswa SD Rp900.000, SMP Rp1.500.000, SMA Rp2.000.000, serta lansia di atas 70 tahun dan penyandang disabilitas berat yang menerima Rp2.400.000 per tahun.
  3. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
    Selain PKH, pemerintah juga akan mendistribusikan BPNT kepada 18,8 juta KPM setiap bulan. BPNT ini akan cair pada awal tahun 2025 dan diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp200.000 per bulan yang bisa ditukar dengan bahan pangan di e-warung terdekat. Bantuan ini ditujukan bagi KPM yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
  4. Bantuan Beras 10 Kilogram
    Pemerintah juga akan melanjutkan pemberian bantuan beras sebanyak 10 kilogram pada awal tahun 2025. Namun, penerima bantuan ini mengalami penurunan jumlah, dari 22 juta KPM pada 2024 menjadi 16 juta KPM di tahun 2025. Walaupun jumlahnya berkurang, bantuan ini tetap menjadi salah satu program yang sangat diandalkan oleh keluarga kurang mampu.

Itulah beberapa jenis bantuan sosial yang akan disalurkan pemerintah di awal tahun 2025. Dengan berbagai program bansos ini, diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, serta membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Jadi, pastikan kamu memeriksa apakah kamu termasuk penerima bantuan ini, ya!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Begini Cara Cek Apakah NIK Anda Disalahgunakan untuk Pinjol

Dalam era digital saat ini, penyalahgunaan data pribadi, termasuk KTP (Kartu Tanda Penduduk), semakin marak. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang sering terjadi adalah penggunaan data untuk mengajukan pinjaman online (pinjol) tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Hal ini bisa menyebabkan berbagai masalah, mulai dari utang yang tidak diinginkan hingga masalah hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara mengecek apakah KTP Anda disalahgunakan untuk pinjol.

Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan salah satu syarat untuk registrasi banyak hal. Termasuk saat kamu ingin mengajukan pinjaman online (pinjol). Tapi bagaimana bila NIK kamu dipakai pinjol oleh orang lain?

Tentu saja kamu akan rugi. Kamu tidak menikmati uang pinjamannya, tapi kamu berkewajiban untuk membayar hutangnya. Jika tidak, kamu yang akan dikejar-kejar debt collector dan kamu bisa masuk daftar hitam OJK.

Untuk itu, kamu perlu lebih waspada agar NIK kamu tidak disalahgunakan. Kamu bisa melakukan pengecekan rutin agar jika sampai NIK kamu disalahgunakan, kamu bisa mengambil langkah untuk pembelaan.

Namun sebelum mengetahui caranya, mungkin kamu perlu melihat apa saja yang bisa dilakukan oleh penjahat dengan modal data diri kamu. Berikut beberapa jenis risiko kejahatan yang bisa terjadi:

  • Pencurian identitas
  • Penipuan kredit
  • Pembukaan rekening palsu
  • Pemalsuan Dokumen
  • Kasus yang baru-baru ini marak adalah penggunakan data pribadi untuk pengajuan pinjaman online dan registrasi SIM card.. Nah, bagaimana cara untuk mengecek apakah data kamu disalahgunakan atau tidak?

Salah satu cara mengetahui KTP disalahgunakan orang lain untuk registrasi pada aplikasi pinjaman online adalah dengan mengunjungi website Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berikut langkah-langkahnya:

  • Buka laman permohonan SILK https://konsumen.ojk.go.id/minisitedplk/registrasi.
  • Isi formulir dan nomor antrean
  • Upload foto scan dokumen yang dibutuhkan, yakni KTP untuk WNI dan paspor untuk WNA. Untuk badan usaha wajib melampirkan identitas pengurus, NPWP, dan akta pendirian perusahaan.
  • Jika seluruhnya sudah selesaikan, klik tombol ‘Kirim’ setelah sebelumnya mengisi kolom captcha
  • Tunggu email konfirmasi dari OJK berisi bukti registrasi antrean SLIK online. OJK akan melakukan verifikasi data, dan pemohon akan menerima pemberitahuan dari OJK berupa hasil verifikasi antrean SILK online paling lambat H-2 dari tanggal antrean
  • Apabila data yang disampaikan valid, maka nasabah bisa mencetak atau print formulir pada email dan memberikan tanda tangan sebanyak 3 kali
  • Foto atau scan formulir yang telah ditandatangani harus dikirim ke nomor WhatsApp yang tertera pada email beserta foto selfie dengan menunjukan KTP
  • OJK akan melakukan verifikasi lanjutan via WhatsApp dan melakukan videocall apabila diperlukan
  • Jika lolos verifikasi, OJK akan mengirimkan hasil iDeb SILK melalui email
    Format: STATUS, kirim ke 4444

Selain cara tersebut, kamu juga bisa melakukan pengecekan melalui kantor Penduduk dan Catatan Sipil (Dukcapil). Kamu juga bisa mengecek apakah NIK kamu sudah terdaftar dan berstatus valid atau tidak.

Berikut beberapa cara mengecek kecocokan data diri di KTP dan Dukcapil.

  • WhatsApp dan SMS: Pengecekan NIK dengan SMS, dapat dicoba dengan mengirimkan format SMS: Cek#KTP#NIK dan kirim ke nomor milik Disdukcapil Kemendagri 0815-3636-9999. Sedangkan untuk cek NIK melalui WhatsApp, masyarakat dapat mengirimkan pesan dengan format: nama lengkap sesuai dengan KTP, NIK, kelurahan/kecamatan/kabupaten/kota dan kirim ke nomor WhatsApp 0813-2691-2479.
  • Facebook dan Twitter: Akun facebook resmi Disdukcapil ‘Halo Dukcapil’, sedangkan untuk akun Twitter resmi Disdukcapil ‘@ccdukcapil’. Pengguna kedua media sosial tersebut dapat menghubungi melalui personal chat, dengan format #NIK#Nama_Lengkap#Nomor_Kartu_Keluarga#Nomor_Telp#Keluhan.
  • Call Center Dukcapil: Menghubungi Call Center Halo Dukcapil dengan melakukan panggilan ke hotline di nomor 1500-537 Dirjen Dukcapil Kemendagri. Juga menyiapkan data seperti nomor NIK dan KK.
  • Email: Kirim permohonan melalui email yang dikirim ke callcenter.dukcapil@gmail.com. Jangan lupa isi badan email, sesuai dengan format yang ditentukan Pemerintah, yakni ketik: #NIK#Nama_Lengkap#Nomor_Kartu_Keluarga#Nomor_Telp#Keluhan dan kirim ke alamat email tadi. Namun, cara yang satu ini juga tak instan, karena biasanya baru akan diproses dalam 1 x 24 jam.
  • Situs Pemerintah: Bisa juga mengaksesnya melalui alamat situs di https://www.dukcapil.kemendagri.go.id/. Buka situs seperti biasa di browser pengguna, lalu cari menu e-KTP dan isikan NIK pengguna. Setelah itu, jika data KTP memang benar valid dan terkoneksi, pengguna akan diarahkan menuju tampilan yang berisi data lengkap, seperti di dalam KTP.

Lalu, bagaimana jika KTP kamu terbukti disalahgunakan untuk mengajukan pinjol. Kamu bisa mengajukan laporan ke OJK dengan menghubungi nomor 157 atau mengirimkan email ke emailkonsumen@ojk.go.id.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Sekda Sumsel Resmikan Groundbreaking Mandiri Financial Center Palembang 

PALEMBANG – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi, S.H., M.S.E, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel Drs H Edward Candra MH, meresmikan  Groundbreaking Gedung Mandiri Financial Center Palembang, di Lapangan Parkir Bank Mandiri KCP Palembang, A. Rivai, Jumat (27/12/2024) pagi.

Dalam sambutannya Sekda Sumsel Edward Candra menjelaskan bahwa
pembangunan Gedung Mandiri Financial Center Palembang merupakan bagian dari strategi jangka panjang Bank Mandiri dalam menghadirkan solusi keuangan termodern yang adaptif terhadap kebutuhan pasar yang dinamis. Hal ini menunjukkan bukti nyata komitmen Bank Mandiri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Gedung Mandiri Financial Center Palembang ini diharapkan dapat menghadirkan pengalaman one stop service yang memudahkan nasabah Bank Mandiri dan anak perusahaannya dalam mengakses layanan keuangan secara terintegrasi, sekaligus mendukung konektivitas global, memperluas peluang ekspansi bisnis, serta membuka akses terhadap investasi yang lebih luas dengan keunggulan produk dan jasa keuangan yang ditawarkan.

Lebih jauh Edward mengatakan  Gedung Mandiri Financial Center Palembang merupakan salah satu bangunan gedung tempat dimana manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas dan jati diri manusia. Karena itu, Pembangunan Gedung Mandiri Financial Center Palembang diharapkan terwujud menjadi bangunan gedung perkantoran yang handal, berjati diri, serta seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Menurut Edward, dalam rangka mewujudkan bangunan gedung yang handal, bangunan tersebut haruslah memenuhi standar teknis sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Selain itu pada saat pelaksanaan konstruksi pembangunan gedung Mandiri Financial Center Palembang ini diharapkan dapat berjalan dengan tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya dan tertib administrasi.

“Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan terima kasih serta menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, atas komitmen yang kuat dari Bank Mandiri untuk menghadirkan Gedung Mandiri Financial Center ini, dan Semoga Dengan keberadaan Mandiri Financial Centre, Bank Mandiri dapat lebih optimis menjadi katalisator bagi perkembangan ekonomi regional dan nasional, sekaligus menjadi contoh nyata penerapan inovasi dalam industri perbankan Indonesia dimasa yang akan datang khususnya di Sumatera Selatan,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan bahwa pembangunan  Mandiri Financial Center akan menjadi landmark di Palembang. Ini juga menjadi komitmen Bank Mandiri untuk menciptakan inovasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“2025  Insya Allah proyek ini akan berjalan optimal dan terus menciptakan perputaran ekonomi yang akan terus meningkatkan dan memberi kontribusi PDRB bagi Sumsel,” jelasnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Naudi Nurdika, S.I.P,  M.Si, M.Tr (Han), Mewakili Kapolda Sumsel, Karo Rena Polda Sumsel, Kombes Pol Toto Wibowo, SH. MH, Mewakili Kejaksaan Tinggi Sumsel, Kepala Sub Bagian Keuangan Kejaksaan Sumsel, Andra Kurniawan SH.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Indonesia Desak Singapura Klarifikasi Insiden Intimidasi Nelayan di Batam

Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kepulauan Riau (BP2D Kepri) meminta penjelasan dari pihak Singapura terkait insiden yang melibatkan nelayan Belakang Padang, Batam, yang dilaporkan mengalami gangguan dan intimidasi oleh Polisi Laut Singapura saat sedang melaut di perairan Pulau Nipa, Rabu (25/12).

Kepala BP2D Kepri, Doli Boniara, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menghubungi Konsulat Jenderal (Konjen) Singapura di Batam untuk menuntut klarifikasi mengenai insiden yang terjadi. Doli menyebutkan bahwa meski negara tersebut sedang dalam libur Natal, komunikasi telah dilakukan untuk menyampaikan masalah ini.

“Tapi pagi begitu dapat info saya langsung berkoordinasi sama Konjen Singapura yang ada di Batam dan mereka pun sudah meneruskan kepala otoritas yang ada di Singapura,” kata Doli kepada Antara, Kamis (26/12).

Menurut laporan, sejumlah perahu nelayan Indonesia yang sedang beroperasi di sekitar Pulau Nipa sering kali diganggu oleh Polisi Laut Singapura. Insiden terbaru yang terjadi pada Rabu (25/12) melibatkan sebuah speedboat patroli polisi yang diduga mengintimidasi nelayan dengan membuat gelombang besar yang menyebabkan kapal nelayan terbalik dan seorang nelayan terjatuh ke laut. Sebuah video yang merekam insiden ini viral di media sosial.

Doli menambahkan bahwa meskipun ada klaim bahwa tindakan Polisi Laut Singapura tersebut berkaitan dengan kedekatan perairan Pulau Nipa dengan area vital negara tersebut, tindakan intimidasi seperti itu sangat membahayakan keselamatan nelayan Indonesia yang biasanya menggunakan kapal tradisional.

“Ya seperti itu, kalau kami liat nelayan tadi nelayan tradisional yang sedang memancing, mereka (polisi laut Singapura) memakai speedboat, tapi kami masih menelusuri dari DKP apakah mereka nelayan tradisional atau tidak,” kata dia.

Doli mengatakan BP2D Kepri meminta klarifikasi otoritas Singapura terkait apa yang membuat Polisi Maritim Singapura melakukan manuver berbahaya hingga membuat nelayan Batam terkena gelombang kapal dan satu nelayan dilaporkan terjatuh ke laut akibat tindakan tersebut.

“Intinya kami merespon cepat berita ini dengan berkoordinasi ke pihak Singapura dan kami menunggu klarifikasi dari mereka,” kata Doli.

BP2D Kepri juga berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) untuk memastikan kondisi nelayan tersebut dan memastikan apakah betul nelayan tradisional atau bukan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan DKP, mereka juga sudah bertanya ke HSNI Kepri. Intinya kalau dari kami pemerintah bagaimana nelayan kita selamat, jangan sampai nanti kecelakaan atau gimana-gimana,” katanya.

Pulau Nipa atau Pulau Nipah merupakan salah satu pulau di Kepulauan Riau sekaligus pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan perairan Singapura. Doli menyebut perairan Pulau Nipah memang berdekatan dengan kawasan strategis Singapura, yang menjadi lokasi tanki dan bunker minyak negara tersebut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj. Gubernur Teguh Maksimalkan Hunian dan Fasilitas Warga Jakarta

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen dalam mengupayakan hunian layak untuk semua warga. Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi saat menghadiri Bakti Sosial Natal 2024 bersama jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Kamis (26/12).

Pj. Gubernur Teguh bersama Menteri PKP RI Maruarar Sirait dan Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo turut menyapa warga Rusunawa Rawa Buaya. Mereka disambut nyanyian keagamaan yang dibawakan warga di tengah perayaan Natal 2024.

Pj. Gubernur Teguh menegaskan, Pemprov DKI Jakarta akan terus mendukung pelaksanaan program-program strategis pemerintah pusat yang digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Satgas Perumahan.

“Sungguh kami sangat mendukung program-program strategis pemerintahan pusat yang digagas oleh Bapak Satgas, Bapak Hashim, dan Kementerian PKP Bapak Maruarar. Dan kami Pemprov DKI Jakarta komitmen untuk melaksanakan program strategis yang terkait dengan perumahan,” ungkapnya.

Ia menuturkan, pelaksanaan program strategis pemerintah terus diupayakan untuk memberikan dampak positif bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Jakarta. Pj. Gubernur Teguh juga memastikan, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan pelatihan keterampilan bagi seluruh penghuni rumah susun, termasuk warga yang baru saja direlokasi dari kolong tol dan jembatan.

“Nanti bukan hanya ibu yang pindahan dari jembatan saja, tapi untuk semua warga di sini nanti bisa kita berikan keterampilan sesuai dengan minat bakatnya,” kata Teguh.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan mengusahakan bangunan yang digunakan sebagai tempat untuk belajar atau bersekolah di kawasan rusun. Sehingga memudahkan anak-anak penghuni rusun mendapatkan pendidikan. Hal tersebut sejalan dengan permintaan warga rusun yang sebelumnya diutarakan kepada Menteri PKP Maruarar Sirait.

“Setelah mendengar keluh kesah warga ini, kita beruntung punya Pj. Gubernur yang luar biasa dan murah hati,” ungkap Maruarar.

Dalam kesempatan itu, sebanyak 2.810 paket sembako dibagikan kepada seluruh keluarga dan pengurus rusun. Paket sembako terdiri dari beras, minyak goreng, gula, susu kental manis, biskuit, kopi, mi instan, dan teh. Acara tersebut turut dihadiri seluruh penghuni Rumah Susun Tegal Alur dan Rumah Susun Daan Mogot, serta pengurus rusun dengan total 3.400 orang.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Siap-siap, Tarif Air di Jakarta Naik Mulai 1 Januari 2025

Ilustrasi

Mulai 1 Januari 2025, Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya akan menaikkan tarif air di wilayah Jakarta. Kebijakan ini diambil dengan berbagai pertimbangan strategis, termasuk percepatan penyambungan jaringan pipa baru dan upaya pelestarian lingkungan.

Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin, menyatakan bahwa kenaikan tarif bertujuan mempercepat pengembangan layanan air perpipaan, khususnya di wilayah barat dan utara Jakarta. “Secara UU (undang-undang) dan berbagai aspek, saat ini aspek lingkungan, kesehatan, bahkan ekonomi, akan berdampak ketika nanti kami bisa mempercepat penyambungan jaringan baru,” katanya, Senin (23/12) seperti dikutip dari Antara.

“Karena di barat dan utara Jakarta itu warga sangat membutuhkan air perpipaan. Inshaa Allah kalau pipanya semua baru, airnya siap minum,” tambah Arief.

Selain meningkatkan cakupan layanan hingga 100 persen pada 2030, PAM Jaya juga berfokus mengatasi penurunan muka air tanah di Jakarta.

“Bahkan kalau bisa nanti dalam waktu tertentu, mengembalikan membran air tanah itu untuk bisa menguatkan tanah di Jakarta. Itu yang menjadi salah satu penting kenapa ini harus kami lakukan,” ujar Arief.

Selain itu, Arief juga mengatakan penyesuaian tarif dilakukan tidak semata-mata naik tetapi justru ada yang turun. Untuk kelas masyarakat yang memang perlu mendapatkan bantuan, akan tetap menggunakan tarif yang terjangkau.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, turut mendukung kebijakan ini. Ia menilai kenaikan tarif sudah melalui pertimbangan mendalam selama dua tahun terakhir.

“Terkait masalah penyesuaian tarif PAM Jaya, terkait dengan masalah penyesuaian tarif, permasalahannya sudah cukup panjang,” kata Teguh dalam acara “Jakarta Update” yang digelar di Balai Kota Jakarta, Senin (23/12) malam.

Banyak sekali pertimbangan dan tarifnya tidak semata-mata naik.

“Tarif PAM Jaya sejak 2007-2024, artinya 17 tahun tak pernah naik,” katanya.

Teguh menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mendukung pengembangan layanan air perpipaan hingga cakupan 100 persen pada 2030. Penyesuaian ini juga dilakukan berdasarkan kajian mendalam selama dua tahun.

Meskipun akan menaikkan tarif, Teguh memastikan bahwa tarif air minum PAM JAYA masih menjadi yang termurah di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

“Kemudian juga dibandingkan inflasi yang sekarang, nanti kenaikannya dibandingkan inflasinya jauh lebih ringan. Kalau menyumbang tingkat inflasi, mungkin hanya 0,015 persen,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News