Beranda blog Halaman 133

Indonesia dan Cili Perkuat Kerja Sama Ekonomi, IC-CEPA Dioptimalkan untuk Dongkrak Perdagangan

Penulis
Reta
-

Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu dengan Menteri Luar Negeri Cili José Francisco Pérez Mackenna di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, pada Senin, (20/7). Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama ekonomi kedua negara, terutama dengan mengoptimalkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Cili (Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement/IC-CEPA).

“Indonesia mengapresiasi penguatan hubungan perdagangan dengan Cili yang terus menunjukkan kemajuan positif dan menjanjikan. Indonesia dan Cili sudah memiliki perjanjian dagang IC-CEPA. Hal yang perlu kedua negara lakukan selanjutnya adalah mengoptimalkan perjanjian ini untuk meningkatkan nilai perdagangan sekaligus memperluas akses pasar kedua negara,” ujar Mendag Busan pascapertemuan.

Mendag Busan juga menekankan komitmen Indonesia dalam perjanjian IC-CEPA yang terus dirundingkan dan diimplementasikan bertahap. Indonesia telah mengimplementasikan perjanjian di sektor perdagangan barang pada 2019 dan sektor perdagangan jasa pada 2025. Indonesia dan Cili pun telah menandatangani pernyataan bersama tentang peluncuran perundingan sektor investasi pada 2024.

“Perundingan dan implementasi IC-CEPA kami lakukan bertahap berdasarkan prioritas. Kami harap, perundingan sektor investasi bisa diselesaikan secara intensif melalui serangkaian pertemuan virtual tahun ini. Kami harapkan hasil perundingan yang cepat, seimbang, dan berorientasi jangka panjang,” ujar Mendag Busan.

Mendag Busan menilai, perdagangan Indonesia dan Cili masih memiliki ruang untuk lebih diperluas. Untuk semakin mengoptimalkan perdagangan kedua negara, komunikasi yang erat antara pelaku usaha Indonesia dan Cili pun perlu semakin didukung. Mendag Busan pun mengusulkan pembentukan forum pelaku usaha yang mempertemukan investor, eksportir, dan importir dari kedua negara.

“Perlu ada pendekatan antara pelaku usaha (business-to-business/B2B) Indonesia dan Cili, misalnya melalui konsil bisnis (business council). Interaksi pelaku usaha Indonesia dan Cili akan semakin mempercepat peningkatan perdagangan kedua negara,” ujar Mendag Busan.

Di sisi lain, Menteri José menyampaikan optimismenya terhadap nilai perdagangan Indonesia dan Cili yang dapat terus ditingkatkan. Misalnya, di sektor pendidikan teknik dan farmasi. Selain itu, juga ada kesempatan untuk bersama-sama mengembangkan teknologi hijau.

Menteri José juga menyampaikan dukungan Cili terhadap aksesi Indonesia ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) dan ke Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Sementara itu, Cili mengharapkan dukungan Indonesia terhadap aksesi Cili ke Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Sekilas Perdagangan Indonesia-Cili

Cili menempati posisi ke-46 sebagai negara tujuan ekspor Indonesia dan posisi ke-65 sebagai negara asal impor Indonesia. Sepanjang Januari–Mei 2026, total perdagangan Indonesia dengan Cili tercatat sebesar USD 226,2 juta. Ekspor Indonesia ke Cili tercatat sebesar USD 179,1 juta, kemudian impor Indonesia dari Cili sebesar USD 47,1 juta. Indonesia surplus USD 132,1 juta terhadap Cili.

Sementara itu, pada 2025, total perdagangan Indonesia dengan Cili tercatat sebesar USD 535,5 juta, dengan ekspor Indonesia ke Cili sebesar USD 441,5 juta dan impor Indonesia dari Cili sebesar USD 94,0 juta. Indonesia surplus terhadap Cili sebesar USD 347,5 juta.

Sejumlah produk ekspor utama Indonesia ke Cili, yakni mobil dan kendaraan bermotor lainnya, pupuk mineral atau kimia, serta beragam jenis alas kaki. Kemudian, untuk produk yang diimpor Indonesia dari Cili, yakni ikan beku, bubur kayu kimia, pupuk mineral dan kimia, pati, dan anggur.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

HUT ke-344 Bandar Lampung Jadi Momentum Penguatan Ekonomi dan UMKM

Penulis
Reta
-

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-344 Kota Bandar Lampung sebagai momentum untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini salah satunya dapat dilakukan melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Ajakan tersebut disampaikan Tomsi saat membuka Bandar Lampung Expo 2026 di Gedung Graha Mandala Alam, Kota Bandar Lampung, Lampung, Jumat (17/7/2026).

Tomsi mengatakan, Bandar Lampung menunjukkan perkembangan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,72 persen atau berada di atas rata-rata nasional. Selain itu, Kota Bandar Lampung juga meraih berbagai penghargaan, termasuk di bidang pengembangan UMKM.

“Melalui momentum hari ulang tahun ke-344 ini marilah kita memperkuat komitmen bersama menjadikan Bandar Lampung sebagai kota yang pertumbuhan ekonominya kuat,” ujarnya.

Menurut Tomsi, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya tercermin dari capaian indikator statistik, tetapi juga harus dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, penyelenggaraan Bandar Lampung Expo menjadi sarana untuk memperlihatkan hasil pembinaan terhadap pelaku UMKM sekaligus mendorong peningkatan daya saing produk lokal.

“Kalau dari angka-angka mungkin itu hanya sekadar angka-angka, tapi dari hasilnya bisa kita lihat bersama dalam beberapa hari kita lihat bagaimana kemajuan-kemajuan UMKM kita,” katanya.

Ia menambahkan, sejumlah indikator juga menunjukkan tren yang positif, seperti meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor dan menurunnya tingkat pengangguran. Menurutnya, capaian tersebut menjadi gambaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi daerah.

“Dengan kekompakan kita, dengan kebersamaan kita, maka kemajuan ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, Tomsi juga menyampaikan harapannya agar Kota Bandar Lampung terus berkembang menjadi kota yang maju, mandiri, inovatif, tangguh, berbudaya, dan sejahtera. Ia juga berharap Bandar Lampung Expo 2026 berlangsung aman, tertib, lancar, serta memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Turut hadir Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, Wakil Wali Kota Bandar Lampung Deddy Amarullah, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung, serta pejabat terkait lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenhaj Gelar Entry Program ASN 2026, 261 Pegawai Resmi Siap Bergabung

Penulis
Reta
-

Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menyelenggarakan Entry Program ASN Hasil Seleksi Mutasi ASN Karier Tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat, Senin (20/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Pimpinan Tinggi Madya, Staf Ahli Menteri, Staf Khusus Kemenhaj, Tenaga Ahli Kemenhaj, Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kemenhaj, serta jajaran Direktorat Pembinaan Mental TNI Angkatan Darat.

Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah RI Teguh Dwi Nugroho mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia Kemenhaj.

“Entry Program dilaksanakan sebagai rangkaian proses seleksi mutasi pegawai dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah ke Kementerian Haji dan Umrah guna memenuhi kebutuhan SDM yang profesional, berintegritas, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan,” ujar Teguh.

Menurutnya, proses Seleksi Mutasi ASN Karier Tahun 2026 telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Seleksi tersebut diikuti 1.772 PNS dan menghasilkan 261 pegawai yang dinyatakan lolos.

“Berdasarkan informasi dari BKN, seleksi ASN Karier Kemenhaj merupakan seleksi mutasi PNS terbesar yang pernah diselenggarakan oleh BKN,” katanya.

Setelah dilakukan konfirmasi ulang melalui aplikasi MyASN BKN, sebanyak 261 pegawai menyatakan komitmen bergabung dengan Kemenhaj, sedangkan delapan pegawai membatalkan proses perpindahan dengan alasan yang mayoritas berkaitan dengan keluarga.

“Konfirmasi ulang dilakukan sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Pindah Instansi oleh BKN untuk memastikan komitmen para pegawai bergabung dengan Kementerian Haji dan Umrah,” jelas Teguh.

Dari 261 pegawai tersebut, sebanyak 220 orang berasal dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Sebanyak 41 orang lainnya berasal dari sejumlah kementerian dan lembaga. Dua pegawai berhalangan mengikuti kegiatan dan akan diikutsertakan dalam Entry Program berikutnya.

Teguh menjelaskan, kegiatan ini diarahkan untuk mempercepat proses adaptasi pegawai sekaligus memperkuat pemahaman terhadap organisasi.

“Entry Program diperlukan untuk mempercepat adaptasi, memperkuat pemahaman terhadap visi, misi, tugas dan fungsi organisasi, serta menanamkan komitmen integritas sebagai ASN Kementerian Haji dan Umrah,” ujarnya.

Para peserta memperoleh materi kedisiplinan dan penguatan integritas dari jajaran TNI Angkatan Darat, pembekalan tugas dan fungsi Kemenhaj, serta materi psikologi dan motivasi spiritual.

“Melalui pembekalan ini, kami berharap para peserta dapat segera menyesuaikan diri, memahami tanggung jawabnya, dan memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah,” tandas Teguh.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

WIBAWA Grow Day 2026: Kementerian UMKM Ajak Mahasiswa Berani Mulai dan Siap Bertumbuh

Penulis
Reta
-

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperkuat kapasitas wirausaha muda agar menjadi pelaku usaha yang produktif, inovatif, dan mampu menciptakan lapangan kerja sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan program kolaboratif PRO-KESRA Produktif dalam kegiatan Wirausaha Muda Mahasiswa (WIBAWA) Grow Day 2026 bertajuk Berani Mulai, Siap Bertumbuh.

“Perguruan tinggi tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang siap bekerja. Kampus juga harus menjadi tempat lahirnya inovator, pengusaha, dan pencipta lapangan kerja. Tidak semua lulusan harus menjadi pengusaha, namun setiap lulusan wajib memiliki pola pikir kewirausahaan, yakni peka melihat masalah, berani mengambil risiko secara terukur, mampu menghadirkan solusi, serta menciptakan nilai bagi masyarakat,” ujar Riza di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Sabtu (18/7).

Riza menegaskan Kementerian UMKM hadir untuk memastikan setiap gagasan kewirausahaan tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi mampu diuji di pasar, menghasilkan produk yang menjawab kebutuhan konsumen, menerapkan tata kelola keuangan yang disiplin, serta membangun kepercayaan pasar secara berkelanjutan.

“Ide yang baik belum tentu menjadi bisnis yang baik. Ide harus diuji, produk harus menjawab kebutuhan, pasar harus dipahami, keuangan harus dicatat, dan usaha harus terus diperbaiki,” katanya.

Menurut Riza, penyelenggaraan WIBAWA Grow Day 2026 merupakan langkah konkret Kementerian UMKM dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Regulasi tersebut menjadi pedoman penguatan ekosistem kewirausahaan nasional melalui kolaborasi antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, serta berbagai pemangku kepentingan.

“Kebijakan besar ini diarahkan untuk mempercepat peningkatan rasio kewirausahaan nasional menjadi 3,6 persen pada tahun 2029 dan mencapai target optimistis 8 persen pada tahun 2045,” ujarnya.

Sebagai bagian dari keberlanjutan program, seluruh rangkaian PRO-KESRA Produktif diintegrasikan dengan SAPA UMKM, platform layanan terpadu milik Kementerian UMKM yang memberikan akses berbagai layanan pengembangan usaha bagi wirausaha. Riza berharap sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi melalui program ini dapat menjadi inspirasi bagi kampus-kampus lain di Indonesia untuk melahirkan lebih banyak wirausaha muda yang tangguh, inovatif, dan berdaya saing.

“Keberhasilan wirausaha masa depan dibangun melalui keberanian mengambil langkah pertama, kedisiplinan menguji pasar, serta kemauan untuk terus belajar dan bertumbuh melalui dukungan ekosistem yang disiapkan pemerintah,” ujar Riza.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Awas! Menutup Pelat Nomor Kendaraan Bisa Berujung Denda hingga Rp500 Ribu

Penulis
Reta
-

Masih ada pengendara yang sengaja menutupi atau memodifikasi pelat nomor kendaraan agar sulit dikenali. Padahal, tindakan tersebut melanggar aturan lalu lintas dan dapat menghambat proses identifikasi kendaraan, baik oleh petugas kepolisian maupun melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Dikutip dari website resmi Korlantas Polri https://korlantas.polri.go.id/, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) merupakan identitas resmi yang wajib terpasang pada setiap kendaraan dan harus dapat terlihat dengan jelas saat digunakan di jalan raya. Keberadaan TNKB menjadi bagian penting dalam mendukung pengawasan lalu lintas, penegakan hukum, serta identifikasi kendaraan apabila terjadi pelanggaran maupun kecelakaan.

Karena itu, setiap pemilik kendaraan dilarang melakukan tindakan yang dapat menyamarkan identitas kendaraan, seperti memasang penutup plat nomor, mengubah bentuk huruf atau angka, melipat plat, mengecat ulang sehingga sulit dibaca, hingga memasang aksesori yang menghalangi TNKB terlihat jelas.

Penggunaan penutup pelat nomor, mengubah bentuk tulisan, mengaburkan angka maupun huruf, atau melakukan upaya lain agar identitas kendaraan tidak terlihat dapat berpotensi mengganggu sistem pengawasan lalu lintas. Hal tersebut juga dapat menyulitkan aparat dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di jalan.

Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) disebutkan, pelat nomor kendaraan dilarang dimodifikasi dengan mengubah warna, bentuk, tulisan, ataupun atau tempelan lain seperti stiker.

Pengendara yang menggunakan pelat nomor tidak sesuai ketentuan dapat dikenakan sanksi tilang. Pelanggaran pelat nomor bisa dijerat Pasal 280 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berikut bunyi pasal itu:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.”

Karena itu, Korlantas Polri mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan kendaraan sesuai aturan dan tidak melakukan modifikasi yang dapat menghilangkan atau menyamarkan identitas kendaraan.

Kepatuhan memasang TNKB secara benar merupakan bagian dari budaya tertib berlalu lintas sekaligus bentuk tanggung jawab sebagai pengguna jalan. Dengan identitas kendaraan yang terlihat jelas, proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Masyarakat juga diharapkan selalu mematuhi seluruh aturan lalu lintas, bukan semata-mata untuk menghindari sanksi, tetapi demi menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas bagi seluruh pengguna jalan. Budaya tertib berlalu lintas dimulai dari kepatuhan terhadap hal-hal mendasar, termasuk memastikan TNKB kendaraan selalu terpasang dan dapat terbaca dengan jelas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bea Cukai dan Pemda Bersinergi Berantas Rokok Ilegal, Fokus pada Edukasi dan Pengawasan

Penulis
Reta
-

Bea Cukai melalui tiap-tiap unit vertikalnya menggencarkan sosialisasi aturan cukai sebagai bagian dari upaya menekan peredaran rokok ilegal. Kali ini, kegiatan sosialisasi diselenggarakan di empat wilayah, yaitu Kabupaten Barru, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, dan Kota Makassar.

Bea Cukai Parepare menjalin sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Barru untuk melaksanakan sosialisasi seputar pengenalan jenis dan modus peredaran rokok ilegal. Kegiatan dilaksanakan pada Rabu (15/07) di aula Kantor Camat Mallusetasi, Kabupaten Barru. Selain diseminasi peraturan di bidang cukai, kegiatan ini juga menjadi implementasi pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT).

Sementara itu, Bea Cukai Jagoi Babang melaksanakan kegiatan pemantauan harga transaksi pasar dan sosialisasi Gempur Rokok Ilegal kepada pemilik toko dan masyarakat di wilayah pengawasan Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Landak pada 27 s.d. 30 Juni 2026.

Kegiatan serupa juga dilaksanakan oleh Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan dalam kegiatan live talkshow Dialog Interaktif – Makassar Menyapa dengan tema “Rokok Ilegal, Kerugian Cukai dan Ancaman Kesehatan” bersama RRI Pro 1 Makassar di saluran 94,4 FM pada Kamis (16/07).

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, mengungkapkan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut merupakan bagian dari upaya Bea Cukai untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya peredaran rokok ilegal, baik dari sisi penerimaan negara maupun dampaknya bagi kelangsungan industri dalam negeri.

Budi menjelaskan bahwa rokok ilegal merupakan hasil tembakau yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai, seperti rokok tanpa dilekati pita cukai, rokok yang dilekati pita cukai palsu, rokok yang dilekati pita cukai bekas, atau rokok yang dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya.

“Peredaran rokok ilegal tidak hanya menyebabkan kerugian penerimaan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi industri hasil tembakau yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya,” ujar Budi.

Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., Pengamat Hukum Universitas Bosowa, menjelaskan bahwa rokok ilegal merupakan pelanggaran hukum yang tidak dapat dipandang sebagai persoalan administrasi semata, melainkan telah merugikan kepentingan negara dan masyarakat secara luas. Negara kehilangan potensi penerimaan dari sektor cukai yang seharusnya digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Di sisi lain, pelaku usaha yang mematuhi ketentuan menjadi dirugikan karena harus bersaing dengan produk ilegal yang dipasarkan dengan harga lebih murah.

Budi menegaskan bahwa Bea Cukai akan terus memperkuat pengawasan dan meningkatkan kegiatan edukasi kepada masyarakat guna mendukung pemberantasan rokok ilegal. “Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan lingkungan perdagangan yang tertib, mendukung penerimaan negara, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif peredaran barang kena cukai ilegal,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ratusan Seniman Meriahkan Pasar Raya Jawa Tengah 2026 di Taman Budaya Surakarta

Penulis
Reta
-

Ratusan karya seni multidisiplin ditampilkan dalam Gelaran Pasar Rakyat dan Budaya (Pasar Raya) Jawa Tengah 2026, yang resmi dibuka di Taman Budaya Jawa Tengah (TBJT), Kota Surakarta, Senin (20/7/2026). Di antaranya pentas seni pertunjukan dengan 61 penyaji seni lintas daerah, 24 group band, 100 karya seni lukis, 15 instalasi, dan tiga patung.

Gelaran itu juga menampilkan seni rakyat dan tradisional, terdiri dari sepuluh kelompok seni lesung, lima kelompok reog, dan lima kelompok barongsai, serta bazar UMKM sebanyak 50 stan produk lokal kreatif. Ada pula wahana permainan rakyat, yang menjadi daya tarik masyarakat untuk datang bersama keluarga mereka.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno menyatakan, acara itu sekaligus menjadi rangkaian peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah ke-81. Gelaran tersebut juga memberi kesempatan kepada para seniman untuk menampilkan karyanya.

“Harapannya bisa dilihat dan dinikmati masyarakat, sehingga muncul rasa cinta terhadap budaya. Karena kunci dari pelestarian adalah rasa cinta terhadap budaya itu sendiri,” ujar Sumarno, saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, pada pembukaan Pasar Raya Jawa Tengah 2026, pada Senin (20/7/2026) malam.

Dia mengatakan, sengaja memilih TBJT mengingat tempat itu dinilai sebagai rumah yang inklusif bagi seluruh seniman dan budayawan Jawa Tengah, untuk berlatih dan berekspresi. Diharapkan, keterlibatan masyarakat dapat memicu semangat bersama dalam menjaga seni tradisional, agar tidak punah ditelan zaman.

“Kami berharap masyarakat bisa hadir di sini, menikmati kekayaan budaya dan seni yang dimiliki Jawa Tengah. Mari kita lestarikan bersama-sama,” pungkasnya.

Sumarno menegaskan, karya para seniman di momentum Pasar Raya, ditampilkan secara lebih optimal dan terbuka bagi publik.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah, Hanung Triyono menambahkan, TBJT merupakan ruang hidup bagi kebudayaan dan ruang berekspresi bagi para seniman.

“Pasar Raya ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat kolaborasi lintas pihak. Apabila ekosistem budaya tumbuh, dampaknya akan jauh lebih luas bagi ekonomi dan kearifan lokal,” ujar Hanung.

Kepala Subbagian Umum Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah Jawa Tengah, Marlia Yulianti Rosyidah, menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Jateng dalam komitmennya memajukan kebudayaan melalui penyelenggaraan Pasar Raya 2026.

Marlia menambahkan, Kementerian Kebudayaan terus berkomitmen memperkuat ekosistem kebudayaan di Jateng melalui revitalisasi ruang budaya, dana Indonesia Raya, dan Fasilitas Pemajuan Kebudayaan (FKP).

Pada kesempatan yang sama, Marlia juga menyampaikan kabar gembira terkait penetapan 38 Warisan Budaya Takbenda (WBTB) asal Jawa Tengah, yang berhasil lolos pada tahapan penilaian tingkat nasional. Capaian tersebut diharapkan tidak berhenti pada penetapan status saja, melainkan terus dihidupkan, dipraktikkan, dan diwariskan kepada generasi penerus demi kesejahteraan masyarakat.

Apresiasi senada disampaikan warga Kota Surakarta, Rebecca Dian, yang mendatangi Pasar Raya 2026 bersama keluarga. Dia memberikan apresiasi atas penyelenggaraan gelaran tersebut, karana wahananya sangat nyaman untuk pengunjung.

“Permainan anak-anaknya keren dan tempatnya bersih. Yang penting itu areanya bersih. Kalau buat anak-anak jadi nyaman,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Groundbreaking Peternakan Terpadu 30 Ribu Ekor di Brebes, Jateng Bidik Swasembada Susu

Penulis
Reta
-

Satu unit peternakan sapi perah terpadu berskala besar dengan kapasitas mencapai 30 ribu ekor, mulai dibangun di Desa Karangbale, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Pembangunan yang dilakukan PT Global Dairi Bersama itu ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking), Senin (20/7/2026).

Peletakan batu pertama dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, dan CEO Saviora Group Ihsan Mulia Putri.

Peternakan terpadu di lahan 710 hektare tersebut akan diisi sekitar 30.000 ekor sapi perah, lengkap dengan pengolahan susu, pengolahan limbah kotoran menjadi biogas dan pupuk, serta sentra pakan ternak. Diperkirakan nilai investasi peternakan sapi perah terpadu tersebut mencapai Rp1,2 triliun.

“Ini merupakan peternakan dan pabrik susu terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara. Jadi Jawa Tengah akan lebih swasembada pangan terkait dengan produksi susu. Apalagi didukung juga oleh Menteri Pertanian,” kata Gubernur Ahmad Luthfi, seusai acara.

Melalui investasi itu, lanjut dia, akan mendukung Jawa Tengah sebagai pusat industri persusuan nasional. Saat ini populasi sapi perah di Jawa Tengah sekitar 77.566 ekor, dengan produksi susu sekitar 78.465 ton per tahun. Sementara kebutuhan susu di Jawa Tengah mencapai sekitar 94.730 ton per tahun.

Luthfi yakin, produksi susu dari peternakan tersebut akan menutup kebutuhan susu di Jawa Tengah dan nasional.

“Kebutuhan di Jawa Tengah jelas akan sangat tercukupi dengan adanya investasi ini. Jadi selama ini kita masih membutuhkan susu hampir sekitar 22 ribu ton per tahun, itu masih kita ambil dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri, sudah berlebih-lebih kita untuk kebutuhan susunya,” jelasnya.

Lebih dari itu, keberadaan PT Global Dairi Bersama tersebut juga dapat mengembangkan investasi wilayah Jawa Tengah. Apalagi, selama ini Jateng menjadi daerah yang banyak dilirik investor, mengingat  kondusivitas wilayah, perizinan mudah, dan tenaga kerja kompetitif.

“Jadi, Jawa Tengah sekarang sedang menjadi pusatnya investasi. Baik itu industri padat karya maupun padat modal. Nah, (peternakan) ini termasuk padat modal, satu sisi mengembangkan investasi yang besar sekali, sisi lainnya memberdayakan masyarakat sekitar,” beber gubernur.

Sementara, CEO Saviora Group, Ihsan Mulia Putri mengatakan, groundbreaking dan pendirian PT Global Dairi Bersama, merupakan komitmen untuk mendukung upaya pemerintah terkait swasembada susu nasional.

Dia optimistis peternakan sapi perah terpadu tersebut, akan melahirkan ekosistem industri susu yang mandiri dan kompetitif. Selain itu juga menciptakan pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif di wilayah pedesaan Jawa Tengah.

“Kami memilih Brebes di Jawa Tengah, karena melihat potensi agraris yang luar biasa, dan etos kerja masyarakatnya yang tinggi, serta dukungan dari Gubernur dan Bupati yang positif,” ujar Ihsan.

Menurut dia, dari 30.000 ekor sapi perah yang ada di peternakan tersebut akan menghasilkan sekitar 180.000 ton susu segar per tahun. Jumlah tersebut akan mengangkat peringkat Jawa Tengah menjadi daerah produsen susu terbesar kedua nasional.

“(Sebanyak) 30.000 ekor sapi itu berarti menambah 32% populasi sapi perah di Jawa Tengah, kemudian kenaikan produksi susu segar sekitar 18-20%,” katanya.

Dalam praktiknya, PT Global Dairi Bersama nanti akan menjalin kemitraan dengan petani atau peternak di sekitarnya. Ada tiga bentuk kemitraan, yaitu kemitraan sapi pejantan yang akan dijadikan sapi pedaging, kemitraan sapi perah yang menghasilkan di bawah 15 liter susu per hari untuk dikelola masyarakat dan dijual ke peternakan, kemudian kemitraan untuk produksi pakan.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, kebutuhan susu nasional terus melonjak seiring dengan meningkatnya kebutuhan pemenuhan gizi masyarakat.

Pihaknya juga mendorong Jawa Tengah agar bisa swasembada pangan terutama susu, untuk memenuhi kebutuhan nasional. Melihat pola yang dilakukan oleh PT Global Dairi Bersama, dia yakin Jawa Tengah bahkan Indonesia akan segera memenuhi target swasembada susu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Jatim Gelar Pasar Murah ke-84 di Pamekasan, Ribuan Bahan Pokok Terjual Habis

Penulis
Reta
-

Gelaran Pasar Murah ke-84 Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Halaman Kantor Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Minggu (19/7/2026), mencatat transaksi hingga Rp74,1 juta. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Jatim menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi melalui penyediaan kebutuhan pokok dengan harga terjangka

Dari total transaksi tersebut, penjualan komoditas bahan pokok mencapai Rp67.942.000, sedangkan transaksi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar Rp6.241.000.

Mayoritas komoditas yang diminati masyarakat, yaitu Beras SPHP sebanyak 800 sak habis terjual dengan nilai transaksi Rp44 juta. Beras premium sebanyak 100 sak juga habis terjual senilai Rp7 juta.

Selain itu, gula 200 kilogram, minyak goreng 408 liter, telur ayam ras 200 kilogram, bawang merah 20 kilogram, bawang putih 20 kilogram, tepung 60 kilogram, cabai rawit merah 15 kilogram, dan cabai merah besar 15 kilogram seluruhnya terjual habis.

Sementara daging ayam ras yang dijual dengan harga Rp32.000 per kilogram dari stok 120 kilogram terjual sebanyak 79 kilogram dengan nilai transaksi Rp2.528.000.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan, pasar murah merupakan salah satu instrumen upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar.

“Pasar murah ini pada dasarnya untuk memperluas jangkauan masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Harapannya daya beli masyarakat semakin kuat dan stabilisasi harga dapat terus kita lakukan,” ujar Khofifah.

Menurutnya, pelaksanaan pasar murah juga menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi yang dilakukan secara berkelanjutan dan selaras dengan rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Menteri Dalam Negeri.

Dukungan UMKM dan Ketahanan Pangan

Selain menyediakan bahan pokok murah, pasar murah juga melibatkan pelaku UMKM sebagai upaya memperluas akses pemasaran produk lokal.

Produk-produk UMKM yang ditampilkan sebelumnya melalui proses kurasi dan pendampingan agar memiliki daya saing lebih tinggi serta berpeluang mengikuti misi dagang yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Gubernur Khofifah menambahkan, Jawa Timur memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Provinsi Jatim, menjadi produsen beras terbesar di Indonesia selama tujuh tahun berturut-turut, produsen jagung terbesar nasional, menyumbang hampir 51 persen produksi gula konsumsi nasional, menjadi penghasil telur terbesar, serta memiliki populasi sapi sekitar 3,6 juta ekor, tertinggi di Indonesia.

Melalui pelaksanaan pasar murah secara berkelanjutan, Pemprov Jatim berharap stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga, inflasi terkendali, dan daya beli masyarakat semakin meningkat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Maruarar Sirait Dorong Transformasi Digital Industri Properti, ASPRUMNAS Targetkan 50 Ribu Rumah Subsidi

Penulis
Reta
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri Perayaan Hari Ulang Tahun ke-13 Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (ASPRUMNAS) sekaligus Rapat Kerja Nasional ASPRUMNAS Tahun 2026 yang mengusung tema Transformasi Digital Industri Properti dan Kedaulatan Hunian Rakyat, di Auditorium Binakarna, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi perkembangan ASPRUMNAS yang dinilai semakin berperan dalam mendukung penyediaan rumah bagi masyarakat. Ia mengajak seluruh anggota ASPRUMNAS untuk terus meningkatkan kinerja, menjaga integritas, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“ASPRUMNAS terus berkembang. Mari kita terus melakukan pencapaian yang lebih baik. Laksanakan kewenangan dengan baik, ikuti semua aturan yang berlaku, dan jangan sampai merugikan konsumen maupun mengecewakan kepercayaan masyarakat,” ujar Maruarar.

Menurut Menteri PKP, pemerintah akan terus bersikap adil terhadap seluruh pengembang yang berkomitmen membangun rumah berkualitas sesuai ketentuan. Namun, pemerintah juga tidak akan ragu memberikan pembinaan maupun sanksi kepada pengembang yang melanggar aturan dan merugikan masyarakat.

“Saya sebagai Menteri akan bersikap adil kepada para pengembang. Saya berharap tidak perlu lagi ada pengembang yang saya tegur maupun saya beri sanksi. Kalau memiliki inovasi yang baik, tentu pemerintah akan mendukung,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri PKP juga menyampaikan perkembangan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Kontribusi ASPRUMNAS dalam mendukung Program 3 Juta Rumah juga tercermin melalui realisasi pembangunan 9.207 unit rumah dengan skema FLPP pada tahun 2025. Pencapaian tersebut diharapkan terus meningkat seiring semakin eratnya kolaborasi antara pemerintah dan para pengembang.

Kehadiran Menteri PKP dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan para pengembang dalam mendukung Program 3 Juta Rumah serta memperluas akses masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Pemerintah terus mendorong berbagai kebijakan yang berpihak kepada masyarakat sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat bagi para pelaku industri perumahan. Berbagai kemudahan telah diberikan, mulai dari pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR, pemberian sertifikat rumah secara gratis, hingga penyederhanaan persyaratan pembiayaan agar masyarakat semakin mudah memiliki rumah.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum ASPRUMNAS M. Syawali menyampaikan apresiasi atas berbagai kebijakan pemerintah di sektor perumahan yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pengembang.

“Banyak sekali kebijakan dari Presiden Prabowo melalui Menteri PKP yang menguntungkan, mulai dari penghapusan SLIK OJK untuk tunggakan di bawah Rp1 juta, pemberian sertifikat gratis bagi MBR, hingga pembebasan BPHTB dan PBG bagi MBR. Kami optimistis ke depan masih akan ada berbagai gebrakan yang semakin mendukung masyarakat dan pengembang,” ujar Syawali.

Ia juga menyampaikan komitmen ASPRUMNAS untuk terus berkontribusi dalam penyediaan rumah bagi masyarakat dengan menargetkan pembangunan 50.000 unit rumah subsidi melalui skema FLPP pada tahun 2027.

Melalui kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah dan asosiasi pengembang, diharapkan penyediaan rumah layak bagi masyarakat dapat terus dipercepat. Di sisi lain, transformasi digital, kepatuhan terhadap regulasi, serta inovasi di sektor properti diharapkan mampu memperkuat ekosistem perumahan nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan Program 3 Juta Rumah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...132133134...4,866Halaman 133 dari 4,866