Beranda blog Halaman 1334

Hujan Ringan Diprediksi Guyur Jakarta Hari Ini Minggu 22 Desember 2024

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di Jakarta hari ini, Senin (23/12), akan dihiasi hujan dengan intensitas ringan, terutama pada pagi dan malam hari.

Menurut informasi yang dirilis BMKG pada Minggu (22/12), hujan ringan diprediksi turun di wilayah Jakarta Utara, Timur, dan Selatan pada pagi hari. Sementara itu, Jakarta Barat, Pusat, dan Kepulauan Seribu akan menikmati cuaca cerah berawan.

Pada siang hari, hampir seluruh wilayah Jakarta diperkirakan akan cerah berawan, memberikan kesempatan bagi warga untuk beraktivitas di luar ruangan. Namun, memasuki malam hari, hujan ringan akan kembali turun di hampir seluruh wilayah Jakarta, kecuali Jakarta Timur yang diperkirakan akan diguyur hujan dengan intensitas sedang.

BMKG juga mencatat suhu udara hari ini berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celsius, dengan kelembapan udara yang cukup tinggi, yaitu antara 85 hingga 91 persen. Meskipun cuaca cenderung lembap, suhu udara yang relatif sejuk akan membuat aktivitas di luar ruangan tetap nyaman.

Bagi Anda yang berencana beraktivitas di luar, jangan lupa untuk membawa payung atau jas hujan, terutama saat malam hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang cepat, dan pastikan Anda selalu memantau informasi terkini dari BMKG.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Serahkan 1.334 Sertipikat se-Banten, Menteri Nusron Komitmen Tingkatkan Sertipikasi Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyerahkan 1.334 sertipikat tanah untuk masyarakat se-Provinsi Banten pada Jumat (20/12/24).

Di momen ini, Menteri Nusron menyerahkan 12 sertipikat secara langsung kepada perwakilan penerima. Ia pun menyatakan komitmennya untuk meningkatkan sertipikasi tanah wakaf, baik itu masjid, musala, pondok pesantren, serta rumah ibadah lainnya.

“Yang paling penting ini supaya sertipikat wakaf mohon segera ditingkatkan karena wakaf ini aset umat, harus diselamatkan. Karena itu, saya sudah perintahkan Pak Kepala Kanwil dan Pak Kepala Kantah, salah satu bagian dari kinerja kantor adalah mempercepat dan memperbanyak sertipikasi tanah wakaf, gratis!” kata Menteri Nusron usai menyerahkan sertipikat di Masjid Raya Al-Bantani yang berada di Kawasan Pusat Perkantoran Pemerintah Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Provinsi Banten.

Sebagai upaya mempercepat sertipikasi tanah wakaf, Menteri Nusron bekerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga organisasi keagamaan yang tersebar di Indonesia.

Dalam hal ini, Menteri Nusron mengimbau Gubernur Banten terpilih agar ke depan dapat membentuk tim pendamping wakaf sehingga proses sertipikasi tanah wakaf bisa berjalan lebih optimal.

“Supaya yang tidak terbiasa urus wakaf datang ke Kantah didampingi dan bisa cepat sehingga nanti di masa depan, umat tenang kalau masjidnya aman tidak dicolong orang. Jangan sampai ada masjid, musala, madrasah, pondok pesantren dicolong tanahnya oleh jalan tol, oleh pengembang, oleh perumahan, karena itu jariah umat maka harus dijaga,” terang Menteri Nusron.

Ia juga mengimbau kepada pengurus organisasi keagamaan yang hadir untuk dapat membantu menyosialisasikan program percepatan sertipikasi tanah wakaf.

“Kami atas nama Kementerian ATR/BPN minta doa restu sekaligus bantuan kepada Bapak-bapak sekalian, tolong sosialisasikan ini untuk bersama-sama membantu percepatan proses sertipikasi wakaf di lembaga masing-masing untuk kepentingan keamanan masa depan,” ucap Menteri Nusron.

Adapun penyerahan sertipikat berlangsung secara daring dan luring, di mana 1.009 sertipikat dibagikan secara langsung di Masjid Raya Al-Bantani yang berada di KP3B, Kota Serang, Provinsi Banten. Sementara 325 sertipikat lainnya, diserahkan secara terpisah di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Sertipikat yang diserahkan kali ini merupakan hasil dari beberaapa program Kementerian ATR/BPN. Program tersebut antara lain program Redistribusi Tanah, Sertipikasi Rumah Ibadah atau Wakaf, Sertipikasi Aset Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), program Lintas Sektor, dan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten beserta jajaran. Turut hadir, Gubernur Banten terpilih; Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten; serta jajaran Forkopimda Banten.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mendes Yandri Ajak Kader Muhammadiyah Bersinergi Majukan Setiap Desa di Indonesia

Mendes PDT Yandri Susanto mengajak kader persyarikatan Muhammadiyah turun ke setiap pelosok desa di Indonesia, demi mewujudkan desa maju secara pendidikan dan berdaya saing secara ekonomi.

Kader Muhammadiyah diharapkan mampu berkolaborasi bersama pemerintah, dalam mengembangkan kebijakan publik yang adaptif dengan tetap berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa depan.

“Izinkan saya untuk menyampaikan bidang saya hari ini, yang ujungnya nanti apa yang bisa kita kolaborasikan antara Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan persyaratikatan Muhammadiyah,” ungkap Mendes Yandri saat menjadi keynote speaker dalam agenda Musyawarah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, di Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu (21/12/2024).

Lebih luas, Mendes Yandri menerangkan, terdapat beberapa peran yang dapat dilaksanakan kader Muhammadiyah, seperti menjembatani lahirnya komunikasi kebijakan publik.

Tentu melalui survei dan riset yang langsung bersentuhan dengan masyarakat serta memberi solusi untuk masalah sosial di desa secara logis dan realistis.

Selain itu kata Mendes Yandri, turunnya kader militan Muhammiyah ke desa ini pula, diharapkan transfer pengetahuan kebijakan publik dapat berkembang hingga menemukan formula yang tepat untuk diterapkan di tengah masyarakat sesuai karakter masing-masing desa.

“Di Jawa Tengah, ada tujuh ribu delapan ratus sembilan desa. Bayangkan saja pak, kalau kader Muhammadiyah masuk ke setiap desa di jawa tengah ini pak, berarti hampir delapan ribu muhammiyah bergerak di akar rumput pemerintahan paling bawah di jawa tengah,” ungkap mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Mendes Yandri mencontohkan, salah satu Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Ngoran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur yang sukses melakukan ekspor Kendang Jembe dari kulit sapi ke China.

Mendes Yandri menilai kader Muhammadiyah punya kapasitas untuk memanfaatkan potensi besar itu sebagai bahan replikasi, dan menjadikan pola pendampingan yang sukses di desa tersebut sebagai role model untuk diterapkan ke desa-desa lainnya di Indonesia.

“Saya keliling di hampir empat puluh dua titik pak. Saya juga banyak menemukan desa-desa yang sangat maju, itu bisa kita contoh, bisa kita replikasi. Seperti desa ngoran di Blitar, yang dulunya miskin, sekarang punya BUM Des yang berpenghasilan bersih senilai delapan belas miliar pertahun,” jelas mantan Anggota DPR RI itu.

“Kader Muhammdiyah ini kan top-top. Bagus SDM dan di bidang pendidikannya. Jadi kalau bisa maksud saya nanti, saya akan membumikan atau memasifkan BUM Des ini di seluruh desa di Indonesia,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Mendes Yandri, Penasihat DWP Kemendes PDT, Ratu Rachmatu Zakiyah, Staf Khusus Menteri Khoirul Huda dan Zainudin Maliki.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kenali, Gaya Hidup Bupati Konawe Utara Ruksamin

Sosok Bupati Konawe Utara, Ruksamin, yang juga kandidat Gubernur Sulawesi Tenggara pada Pilkada 2024 namun gagal menang, menjadi sorotan karena gaya hidupnya yang dianggap jauh dari kesederhanaan, bahkan mewah.

Salah satu hal yang paling mencuri perhatian adalah kebiasaannya menggunakan helikopter dalam berbagai aktivitasnya, baik sebagai bupati maupun kandidat politik.

Namun, dari mana sebenarnya sumber dana untuk fasilitas mewah tersebut? Sebuah pertanyaan yang menggelitik, mengingat laporan resmi harta kekayaan Ruksamin menunjukkan kondisi yang seharusnya tidak memungkinkan untuk hidup bergelimang kemewahan.

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), per Desember 2023, kekayaan Ruksamin tercatat sebesar Rp3,2 miliar. Dari jumlah tersebut, kas dan setara kas yang dimiliki hanya Rp143,8 juta. Dengan angka ini, ia hanya memiliki uang tunai cukup untuk sewa helikopter selama sekitar dua jam, mengingat tarif rata-rata helikopter mencapai Rp50 juta per jam.

Pertanyaan besar pun muncul: dari mana Ruksamin mendapatkan akses untuk menggunakan helikopter secara rutin, baik untuk kunjungan kerja maupun aktivitas politiknya?

Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai bahwa gaya hidup Ruksamin layak menjadi perhatian serius aparat penegak hukum, terutama KPK. Dalam wawancara dengan media pada Sabtu (21/12), Uchok menyatakan bahwa KPK perlu memanggil Ruksamin untuk menelusuri sumber dana yang mendukung gaya hidup tersebut.

“Bupati seperti ini sebaiknya dipanggil KPK. Tinggal telusuri kekayaannya yang dilaporkan, lalu tanyakan dari mana sumber uangnya. Kalau sampai bupati hidup mewah, bahkan memamerkan naik helikopter, ini jelas-jelas mengundang tanda tanya besar,” ungkap Uchok.

Uchok menegaskan, investigasi oleh KPK menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara, termasuk dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber lain yang tidak sesuai aturan.

Ruksamin memang kerap terlihat menggunakan helikopter dalam berbagai momen penting. Salah satunya adalah ketika ia menyalurkan hak pilihnya di TPS 1 Desa Besulutu, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, beberapa waktu lalu. Helikopter yang digunakan kala itu mencuri perhatian warga sekitar, memperkuat citra glamor seorang bupati di wilayah yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar.

Tidak hanya itu, dalam rangkaian kampanyenya untuk pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara 2024, helikopter tampak menjadi moda transportasi andalannya. Bersama pasangannya, LM Sjafei Kahar, Ruksamin gencar melakukan sosialisasi dan kampanye di berbagai wilayah. Fakta bahwa pasangan ini menjadi kandidat dengan pengeluaran dana kampanye terbesar menambah bumbu kontroversi.

Berdasarkan laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara, pasangan Ruksamin dan LM Sjafei Kahar tercatat menghabiskan dana kampanye sebesar Rp11,7 miliar dari total penerimaan Rp12,4 miliar. Angka ini membuat mereka menjadi pasangan dengan pengeluaran kampanye tertinggi dibandingkan kandidat lainnya. Kompetitornya, Andi Sumangerukka dan Hugua, hanya menghabiskan Rp9,7 miliar, sementara pasangan Lukman Abunawas dan Laode Ida mengeluarkan Rp4,2 miliar.

Tingginya pengeluaran kampanye Ruksamin semakin mempertegas spekulasi tentang sumber dana di balik semua aktivitasnya, terutama penggunaan helikopter yang menjadi sorotan publik.

Isu penggunaan helikopter oleh Ruksamin tak hanya berkutat pada gaya hidup, tetapi juga potensi pelanggaran hukum. Sebagai pejabat daerah, Ruksamin tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara, termasuk helikopter yang dibiayai oleh APBD, untuk kepentingan pribadi atau kampanye, meskipun ia sedang cuti dari jabatannya sebagai bupati.

Ironisnya, laporan LHKPN menunjukkan bahwa Ruksamin tidak memiliki aset berupa helikopter atau sumber daya yang cukup untuk menyewanya secara rutin. Jika memang ia menyewa helikopter dari sumber dana pribadi, apakah hal itu cukup masuk akal mengingat keterbatasan kas yang dilaporkan?

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pemkab Indramayu Raih Penghargaan BKN atas Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN

Pemerintah Kabupaten Indramayu kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional dengan menerima penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto Kepada Bupati Indramayu Hj. Nina Agustina yang diwakili Sekretaris Daerah Aep Surahman dalam sebuah acara penghargaan yang berlangsung di Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Sesuai menerima penghargaan Bupati Indramayu Hj. Nina Agustina melalui Sekretaris Daerah Aep Surahman menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas penghargaan ini. Aep menyebutkan bahwa penerapan sistem merit merupakan langkah strategis untuk menciptakan birokrasi yang berdaya saing tinggi.

“Penghargaan ini adalah hasil dari kerja keras seluruh perangkat daerah dalam memastikan pengelolaan ASN yang berintegritas dan berbasis kinerja. Sistem merit adalah kunci bagi reformasi birokrasi yang berkelanjutan,” ujar Aep.

Aep menambahkan, sistem merit merupakan pendekatan manajemen ASN yang menitikberatkan pada kompetensi, kualifikasi, potensi dan kinerja individu dalam pengangkatan, promosi, hingga mutasi jabatan. Pemkab Indramayu dinilai berhasil menerapkan prinsip ini secara konsisten, yang terlihat dari berbagai kebijakan berbasis data, transparansi dalam proses seleksi jabatan, serta peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi.

Sementara itu Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Indramayu, Tanti Widyasari menjelaskan, penerapan sistem merit merupakan komitmen Bupati Indramayu Hj. Nina Agustina dalam tata kelola pemerintahan khususnya manajemen ASN. Hasil evaluasi sistem merit ini menjadi tolok ukur untuk penyempurnaan sistem kedepan dalam menata dan mengoptimalkan tata kelola manajemen ASN yang lebih baik.

“Kami terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi untuk memastikan semua proses berjalan transparan dan akuntabel, sehingga kepercayaan publik terhadap birokrasi makin meningkat. Setiap tahun sistem merit ini kita jadikan bahan evaluasi berikutnya,” kata Tanti.

Tanti menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperkuat profesionalisme ASN sebagai motor penggerak utama pembangunan daerah, demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mewujudkan visi Indramayu Bermartabat.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Presiden Prabowo Ucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2025

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan Hari Raya Natal kepada seluruh umat Kristiani yang merayakan di Tanah Air. Pernyataan tersebut ditayangkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, pada Rabu, 25 Desember 2024.

“Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi mengucapkan Selamat Hari Raya Natal untuk semua saudara-saudara sebangsa dan se-Tanah Air yang beragama Kristiani,” ucapnya.

Presiden juga menyampaikan harapannya agar perayaan Natal pada tahun ini dapat dirayakan dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan. Dalam pernyataannya, Kepala Negara juga berharap seluruh umat Kristiani mendapatkan keberkahan dari Tuhan.

“Semoga Hari Raya Natal dinikmati oleh seluruh umat Kristiani dalam keadaan damai dan menerima berkah dan kebaikan dari Yang Maha Kuasa,” tambahnya.

Selain ucapan Natal, Presiden Prabowo juga memberikan pesan dalam menyambut Tahun Baru 2025. Presiden menyampaikan doa dan harapannya agar tahun baru ini dapat membawa kedamaian dan kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Saya juga mengucapkan Selamat Tahun Baru 2025. Semoga tahun baru membawa perdamaian, kebaikan, dan berkah bagi kita semua,” kata Presiden menutup pernyataannya.

Dengan pesan ini, Presiden menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk menjaga kerukunan beragama, serta mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyongsong tahun baru dengan semangat optimisme.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KKP Setop Proyek Jetty Ilegal di Morowali

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan dua operasional proyek Penanaman Modal Asing (PMA) pembangunan jetty yang tidak dilengkapi dengan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di Morowali, Sulawesi Tengah.

Penyegelan pembangunan jetty seluas 3,49 hektare milik PT MBN dan 2,25 hektare milik PT ADP dilakukan pada Rabu, 18 Desember 2024 setelah Tim KKP menemukan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang laut.

Temuan itu, berdasarkan investigasi berbasis intelijen kelautan (marine intelligence) yang dilakukan oleh Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) Pangkalan PSDKP Bitung.

“Kami stop aktivitas reklamasi tersebut untuk menghentikan pelanggaran dan memaksa perusahaan tersebut untuk memenuhi kewajibannya dengan mengurus PKKPRL,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., MM, (Ipunk) dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/12).

Kepentingan Ekologi

Penyegelan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa izin merupakan salah satu upaya penegakan hukum terkait program prioritas blue economy Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjadikan ekologi sebagai panglima.

Tindakan ini juga berdasarkan pada UU Cipta Kerja, PP 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan PP No.5/2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, selanjutnya terkait pelaksanaan sanksi administratif yaitu Permen KP 31/2021 dan PP 85/2021.

Lebih lanjut, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan Ditjen PSDKP, Sumono Darwinto mendorong PT MBN dan PT ADP untuk segera memenuhi persyaratan dasar PKKPRL yang dapat diajukan melalui sistem terpadu satu pintu (online single submission/OSS) dengan berkoordinasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dan BPSPL Makassar.

Sumono menyampaikan bahwa Pemerintah telah menetapkan tingkat risiko usaha sesuai dengan bidang usaha dalam Peraturan Pemerintah 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

“Dalam aturan tersebut, reklamasi termasuk dalam kategori kegiatan usaha dengan resiko tinggi,” ujarnya.

Kepala Pangkalan PSDKP Bitung, Kurniawan menambahkan bahwa sebelumnya Pangkalan PSDKP Bitung telah memperoleh laporan indikasi pelanggaran terkait adanya kegiatan reklamasi PT MBN dan PT ADP.

Pihak kemudian mengerahkan Polsus PWP3K untuk melakukan pengumpulan bahan keterangan di lapangan pada akhir November 2024.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengimbau pelaku usaha maupun masyarakat yang memanfaatkan ruang laut secara menetap untuk mengurus PKKPRL sebagai izin dasar. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum serta kegiatan yang dilakukan tidak tumpang tindih dengan kegiatan lainnya. Lebih dari itu, izin dasar pemanfaatan ruang laut demibersinggungan dengan kegiatan lainnya menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

PPN Naik 12%, Properti dan UMKM di IKN Tetap Tumbuh Berkat Insentif

Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur semakin memantapkan posisinya sebagai kawasan investasi unggulan. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, mengungkapkan bahwa rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 justru menjadi peluang besar bagi IKN, sebab terdapat berbagai insentif berupa bebas pajak.

“Kami di IKN punya insentif-insentif tax holiday (bebas pajak), ya,” ujar Agung ketika ditemui di Kantor OIKN, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat.

Menurutnya, meskipun kebijakan kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen akan diberlakukan Januari 2025, hal ini tidak berdampak pada pembangunan di IKN. Sebaliknya, insentif seperti pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menjadi daya tarik tersendiri. Masyarakat yang berdomisili dan bekerja di IKN mendapatkan insentif berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh) 21.

“Kalau nanti sudah menjadi ibu kota, saya berdomisili di sini, berpenghasilan di sini, maka kena pembebasan PPh 21, nggak bayar pajak,” kata Agung.

Agung optimistis bahwa kombinasi insentif dan fasilitas yang ditawarkan akan menjadikan IKN lebih menarik dibandingkan wilayah lain di Indonesia.

“IKN, dengan berbagai insentif itu, menjadi tempat yang lebih atraktif dibanding area lain di Indonesia. Saya melihat opportunity-(peluangnya) di situ, ya,” kata Agung.

Rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen resmi dilanjutkan oleh Pemerintah. Tarif ini bakal berlaku mulai 1 Januari 2025.

Bersamaan dengan itu, Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang menyasar enam aspek, yakni rumah tangga, pekerja, UMKM, industri padat karya, mobil listrik dan hibrida, serta properti.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut paket stimulus itu dirancang sekomprehensif mungkin untuk bisa memberikan keseimbangan antara data perekonomian dengan masukan dari berbagai pihak.

Namun, reaksi publik menyangsikan keputusan pemerintah yang dianggap makin menekan kemampuan ekonomi rakyat. Publik masih belum berhenti meminta Pemerintah untuk membatalkan kebijakan PPN 12 persen.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Polda Metro Jaya Buka Layanan SIM Keliling di 5 Lokasi Jakarta, Sabtu Ini!

Polda Metro Jaya kembali memberikan kemudahan bagi masyarakat Jakarta yang ingin memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) mereka. Melalui Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas), layanan SIM Keliling dibuka di lima lokasi berbeda pada Sabtu, mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB.

Pengumuman ini disampaikan melalui akun X resmi mereka, @tmcpoldametro. Berikut daftar lokasi layanan SIM Keliling yang dapat Anda kunjungi:

  • Jakarta Timur: Mall Grand Cakung
  • Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata
  • Jakarta Utara: LTC Glodok
  • Jakarta Barat: Mall Citraland
  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Dokumen yang Harus Dibawa

Bagi Anda yang ingin memperpanjang SIM A atau SIM C, jangan lupa untuk membawa dokumen berikut:

  • KTP asli dan fotokopi
  • SIM asli dan fotokopi
  • Formulir permohonan yang dapat diisi di lokasi
  • Menjalani tes kesehatan di gerai layanan

Catatan penting: Layanan ini hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Jika masa berlaku SIM Anda telah habis, Anda harus mengajukan permohonan pembuatan SIM baru di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

Biaya Perpanjangan

Biaya perpanjangan SIM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 adalah:

  • Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A
  • Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C

Selain itu, Anda juga perlu membayar biaya tambahan berupa:

  • Tes psikologi: Rp37.500
  • Asuransi: Rp50.000

Pentingnya Memiliki SIM Aktif

Bagi pengendara yang tidak memiliki SIM yang masih berlaku, ancaman sanksi menanti. Berdasarkan Pasal 288 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengendara dapat dikenakan pidana kurungan hingga satu bulan atau denda maksimal Rp250.000.

Jadi, jangan tunda lagi! Segera manfaatkan layanan SIM Keliling ini untuk memastikan perjalanan Anda tetap aman dan legal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menko Airlangga Dukung Sritex Tetap Produksi Meski Pailit

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan komitmennya untuk mendukung PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) tetap beroperasi meskipun Mahkamah Agung (MA) telah menolak kasasi perusahaan terkait status pailit.

Dalam pertemuan dengan manajemen Sritex pada Kamis sore (19/10), Airlangga memastikan bahwa pemerintah siap memberikan dukungan untuk menjaga keberlangsungan operasional dan lapangan kerja. Selain itu, dirinya menyampaikan sudah menjalin komunikasi intensif bersama kreditor, termasuk pihak PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).

“Pemerintah mendorong ini going concern, jadi untuk tetap berproduksi. Tadi sore saya juga berbicara dengan manajemen Sritex supaya going concern, tetap terjaga dan juga para kreditor termasuk salah satunya yang terbesar kan yang BNI untuk memimpin para kreditor ini agar satu tujuan dengan pemerintah,” kata Airlangga di Jakarta, Kamis malam.

Sebagai upaya konkret, pemerintah memberikan sejumlah insentif menarik. Salah satunya adalah subsidi bunga sebesar 5 persen untuk sektor padat karya yang mengambil kredit investasi di perbankan. Airlangga menjelaskan, insentif ini bertujuan mendukung modernisasi pabrik, terutama penggantian mesin, guna meningkatkan daya saing industri.

“Jadi, kalau perbankan kasih kredit Rp500 juta sampai dengan Rp10 miliar, biasanya itu bunganya antara 9-11 persen. Tetapi, industrinya nanti diberi diskon oleh pemerintah atau pemerintah tanggung 5 persen. Jadi, mereka hanya bayar 6 persen. Nah, ini upaya untuk mendorong supaya mereka ganti mesin,” ujarnya.

Selain itu, Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah juga memberikan insentif lain berupa PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja di Sektor Padat Karya dengan gaji sampai dengan Rp10 juta per bulan, optimalisasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS Ketenagakerjaan hingga serta diskon sebesar 50 persen atas pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada sektor industri padat karya.

“Bahkan untuk BPJS nakernya pun disupport oleh Pemerintah untuk padat karya. Gaji yang sampai Rp10 juta, Rp4,8 juta sampai Rp10 juta itu PPh-nya Pemerintah yang bayar. Sehingga tentu ini kita mendorong agar pengusaha dan kelas menengah ini bantalannya besar,” jelas Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga menuturkan bahwa data kuartal III-2024 menunjukkan peningkatan ekspor produk tekstil dan gaya hidup. Hal ini mencerminkan produk gaya hidup Indonesia masih sangat diminati oleh pasar.

Salah satu jenama olahraga internasional bahkan telah memesan produksi dari tujuh pabrik di Indonesia dengan omzet mencapai 10 miliar dolar AS.

Adapun teranyar, manajemen Sritex telah mengajukan peninjauan kembali (PK) usai permohonan kasasi soal putusan pailit yang dijatuhkan Pengadilan Niaga Semarang ditolak oleh MA.

Menanggapi putusan MA, Direktur Utama Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, menyatakan bahwa perusahaan telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) untuk menjaga keberlangsungan usaha.

Ia menyatakan, upaya hukum tersebut dilakukan pihaknya agar dapat menjaga keberlangsungan usaha, dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi 50 ribu karyawan.

“Langkah hukum ini kami tempuh, tidak semata untuk kepentingan perusahaan tetapi membawa serta aspirasi seluruh keluarga besar Sritex,” katanya.

Iwan mengatakan, selama proses pengajuan kasasi ke MA, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan usahanya, dan tidak melakukan PHK, sesuai yang disampaikan pemerintah.

“Kami berupaya semaksimal mungkin menjaga situasi perusahaan agar tetap kondusif, di tengah berbagai keterbatasan gerak akibat status pailit kami,” kata dia.

Lebih lanjut, pihaknya berharap pemerintah memberikan keadilan hukum yang mempertimbangkan kemanusiaan, dengan mendukung Sritex untuk tetap dapat melanjutkan kegiatan usaha, dan berkontribusi pada kemajuan industri tekstil nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News