Beranda blog Halaman 1335

Cuaca Jakarta Hari Ini: Berawan Tebal hingga Hujan Ringan, Ini Prakiraan BMKG

Penulis
Syifa
-

Jakarta bakal diselimuti cuaca berawan tebal sepanjang hari ini, dengan kemungkinan hujan ringan di beberapa wilayah. Prediksi ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui laman resminya, Sabtu (21/12).

Pagi Hari: Berawan Tebal di Seluruh Wilayah
Sejak pagi, Jakarta diprakirakan berawan tebal di seluruh wilayah, mulai dari Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, hingga Jakarta Selatan.

Siang Hari: Langit Masih Didominasi Awan Tebal
Menjelang siang, kondisi berawan tebal masih bertahan di semua wilayah Jakarta. Cuaca ini meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur.

Sore Hari: Hujan Ringan Mulai Turun
Pada sore hari, hujan dengan intensitas ringan diprediksi akan mengguyur Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Sementara itu, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu tetap diselimuti awan tebal.

Malam Hari: Hujan di Sebagian Wilayah
Malam harinya, BMKG memperkirakan hujan akan melanda Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Sedangkan wilayah Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Kepulauan Seribu masih akan berawan tebal.

Suhu dan Kelembapan
Suhu udara di Jakarta hari ini diperkirakan berada di kisaran 23 hingga 29 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan mencapai 69 hingga 95 persen.

Bagi warga Jakarta, jangan lupa siapkan payung atau jas hujan, ya! Tetap waspada terhadap perubahan cuaca, terutama bagi yang memiliki aktivitas di luar ruangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Festival Komunitas Isi Piringku Peringati Hari Ibu ke-96

Penulis
Alfan Godit
-

BOGOR – Penjabat (Pj) Ketua TP PKK Kota Bogor, Windhy Wuryaning Tyas, bersama para pengurus dan jajaran TP PKK dari enam kecamatan di Kota Bogor menghadiri acara Festival Komunitas Isi Piringku di Grand Ballroom Puri Begawan, Jalan Pajajaran, Jumat (20/12/2024) pagi.

Festival ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-96 tahun 2024 dengan tema ‘Perempuan Berdaya dengan Nutrisi dan Pola Asuh Optimal untuk Indonesia Maju’.

Dewan Penasehat DWP Kementerian Sosial RI, Ummu Fatma Saifullah Yusuf, mengatakan bahwa peran perempuan dalam keluarga, khususnya ibu, sangat penting dan memiliki pengaruh besar bagi generasi mendatang.

“Dengan peran dan fungsinya, seorang ibu tidak hanya harus menjaga kesehatan dirinya sendiri tetapi juga kesehatan keluarganya, terutama anak-anaknya, dengan cara memberikan makanan bergizi seimbang dan nutrisi yang baik,” kata Ummu Fatma.

Pemberian gizi seimbang dan nutrisi yang baik, dijelaskan Ummu Fatma, akan mendukung tumbuh kembang fisik dan mental anak secara optimal, mencakup berbagai aspek seperti pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan sistem kekebalan tubuh.

Peran lain yang tidak kalah penting adalah pola pengasuhan anak dalam keluarga melalui pendidikan yang penuh kasih sayang, membekali anak dengan keterampilan, serta mengajarkan kedisiplinan dan budi pekerti agar anak kelak mampu mandiri dan percaya diri.

“Ibu memiliki peran sangat sentral dalam mendidik dan membentuk karakter serta moral anak untuk mewujudkan generasi emas 2045 dan mempersiapkan generasi muda Indonesia yang berkualitas, berkompeten, dan mampu bersaing secara global,” tegas Ummu Fatma.

Selain itu, Pj Ketua TP PKK Kota Bogor, Windhy Wuryaning Tyas, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Festival Komunitas Isi Piringku sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan angka stunting di Indonesia.

“Kami menyambut positif Festival Komunitas Isi Piringku yang bertujuan memperkuat jaringan dan kerja sama. Semoga dapat menginspirasi lebih banyak komunitas kader kesehatan dan masyarakat untuk terlibat dalam edukasi kesehatan, gizi, dan pola asuh,” ujar Windhy.

Windhy juga menambahkan bahwa festival ini termasuk upaya membangun dan memperkuat kolaborasi para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pengembangan dan implementasi program pemerintah.

Ia berharap para kader kesehatan, kader PKK, dan instansi lainnya dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesehatan, gizi, dan pola asuh yang baik selama periode perkembangan anak.

Sebagaimana diketahui, stunting disebabkan oleh asupan makanan yang kurang bergizi sejak dalam kandungan dan biasanya terlihat setelah anak berusia dua tahun. Asupan yang tidak sesuai gizi dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan otak dan fisik anak.

Pemkot Bogor tegas menangani stunting melalui beberapa program dan inovasi andalan.

Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia tahun 2024, prevalensi stunting di Kota Bogor mengalami penurunan dari 18,7 persen menjadi 18,2 persen.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sekda Sumsel Gelar Senam Kebugaran Jasmani bersama OPD

Penulis
Alfan Godit
-

PALEMBANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Drs H Edward Candra MH melaksanakan senam kebugaran jasmani  bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumsel di halaman Kantor Gubernur Sumsel, Jumat (20/12/2024).

Dalam kegiatan olahraga yang digelar setiap pekan tersebut juga   diikuti para pejabat eselon bersama staf di lingkungan Pemprov Sumsel.

Dalam arahannya Sekda Edward Candra mengatakan, kegiatan senam bersama ini merupakan salah satu agenda rutin dari Badan Pembina Olahraga Korps Pegawai Republik Indonesia (BAPOR KORPRI) Provinsi Sumsel, sekaligus dalam rangka menyemarakkan Sumsel menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (Pornas) XVII Korpri 2025.

“Kegiatan ini merupakan salah satu agenda  Bapor Korpri Provinsi Sumsel, tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, tetapi juga sebagai bentuk kebersamaan  menyambut Pornas Korpri tahun 2025 yang akan datang,” katanya.

Dikatakan Sekda, ini juga tidak hanya sebagai ajang silaturahmi namun juga untuk menjaring potensi bakat dan minat ASN, yang nantinya akan diajak berkontribusi dalam ajang Pornas Korpri 2025.

“Provinsi Sumsel 2025 akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional Korpri, namun sebelumnya juga akan berlangsung Porprov guna persiapan menyambut Pornas Korpri. Bagi teman-teman yang  punya keahlian atau talenta di bidang olahraga, terutama nanti yang ada kaitan dengan yang dilombakan pada Pornas kita akan melakukan penjaringan,” tambahnya

Terkait dengan hal tersebut , Edward menghimbau masing-masing OPD untuk mempersiapkan diri.

“Misalnya ada yang hobi tenis meja atau yang hobi bulutangkis nanti, kita akan disatukan dalam sebuah club  ASN sesuai dengan cabor-cabor yang sama-sama punya hobi, kita bisa kembangkan dan bisa menjadi olahraga prestasi,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Gubernur Sumsel Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Musi 2024

Penulis
Alfan Godit
-

PALEMBANG – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi, S.H., M.S.E memimpin Apel Gelar Pasukan Dalam Rangka Kesiapan Pelaksanaan Operasi Lilin Musi 2024 bertempat di Halaman Rumah Dinas Gubernur Griya Agung Palembang, Jumat (20/12/2024).

Dalam apel yang melibatkan jajaran TNI/Polri, Pol PP, Dishub tersebut, Pj Gubernur Elen Setiadi membacakan amanat tertulis Kapolri RI Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo yang menyebut Apel Gelar Pasukan ini merupakan bentuk komitmen tugas untuk mengecek kesiapan personel dalam rangka pengamanan perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, sehingga seluruhnya dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.

Dia menyebut, sebagaimana yang ditekankan Presiden Prabowo Subianto dalam Apel Kasatwil Polri bahwa, Nataru di depan mata. Saudara akan sibuk, Saudara akan capek, jadi laksanakan tugas pengamanan dengan baik.

“Untuk itu, kita harus mempersiapkan seluruh rangkaian pengamanan dengan sebaik-baiknya. Terlebih lagi pengamanan Nataru kali ini bersamaan dengan pengamanan sisa tahapan Pilkada Serentak, sehingga perlu diantisipasi adanya potensi gangguan lainnya yang dapat terjadi,” ucap Elen Setiadi.

Dikatakannya, perayaan Natal dan Tahun Baru merupakan salah satu agenda nasional yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Nataru juga menjadi momen penting bagi masyarakat untuk beribadah, bersuka cita, berlibur dan berkumpul bersama keluarga, sehingga akan berdampak pada meningkatnya mobilitas serta aktivitas masyarakat secara masif di berbagai daerah.

“Hal tersebut sejalan dengan survei yang dikeluarkan Kemenhub RI, dimana potensi pergerakan masyarakat diperkirakan mencapai 110,67 juta orang, meningkat sebesar 2,83% atau 3,04 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya,” tambahnya.

Operasi ini tegas ini,  melibatkan 141.605 personel gabungan yang terdiri dari 75.447 personel Polri, 13.826 personel TNI dan 52.332 personel dari stakeholder terkait lainnya. Selain itu, terdapat tambahan 67.030 personel TNI untuk perbantuan, sehingga total terdapat 80.856 personel TNI yang disiagakan dalam operasi ini.

Selanjutnya, Polri telah membangun 2.794 posko yang terdiri dari 1.852 Pos Pam, 735 Pos Yan, dan 207 Pos Terpadu yang tersebar di seluruh wilayah guna menjamin keamanan pada 61.452 objek pengamanan, seperti Gereja, Pusat Perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, tempat wisata maupun lokasi perayaan tahun baru.

“Tentunya, pos yang tergelar ini diharapkan mampu memberikan pelayanan prima dan pengamanan optimal bagi masyarakat,” paparnya.

Kapolri memprediksi puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada 21 dan 28 Desember 2024. Sedangkan puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada 29 Desember 2024 dan 1 Januari 2025.

“Saya berharap rekan- rekan dapat mewaspadai berbagai potensi kerawanan baik pada jalur penyeberangan, jalur tol dan arteri, serta kepadatan penumpang pada transportasi umum hingga kepadatan pengunjung di lokasi wisata,” tambahnya.

Selanjutnya, keamanan penyelenggaraan ibadah juga menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam rangkaian pengamanan Nataru. Oleh karena itu, pastikan setiap tempat ibadah telah disterilisasi, lakukan deteksi dan preventive strike untuk mencegah terjadinya aksi teror.

Selain itu, libatkan ormas keagamaan untuk ikut serta dalam kegiatan pengamanan sehingga dapat meningkatkan tenggang rasa dan toleransi beragama. Kita harus mampu menjamin seluruh rangkaian ibadah maupun perayaan tahun baru berjalan dengan aman dan kondusif tanpa adanya gangguan sekecil apapun.

“Berkaitan dengan kejahatan konvensional, lakukan pemetaan dan patroli rutin dengan melibatkan Pam Swakarsa, utamanya pada jam dan lokasi rawan. Selain itu, fasilitas penitipan kendaraan masyarakat pada kantor-kantor kepolisian guna memberikan rasa aman bagi masyarakat yang bepergian dalam waktu lama,” ujarnya.

Kemudian terkait bencana alam, lakukan langkah antisipasi terhadap potensi kerawanan cuaca ekstrem melalui kerja sama dengan TNI, Pemda, BMKG, dan stakeholder terkait. Pastikan kesiapan tim tanggap bencana, tim rehabilitasi dan bantuan darurat pada seluruh wilayah rawan bencana, guna menjamin terlaksananya quick response dalam memitigasi dampak bencana.

Disamping itu, terus lakukan monitoring terhadap ketahanan dan ketersediaan pangan serta BBM. Pastikan distribusi dan ketersediaannya terjaga secara stabil di masing-masing wilayah.

“Saya ingin tekankan kembali, bahwa keberhasilan pengamanan Nataru merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, terus tingkatkan soliditas dan sinergitas dalam pelaksanaan tugas, karena hal tersebut merupakan kunci utama kesuksesan penyelenggaraan sebuah operasi,” pungkasnya.

Pada apel gelar pasukan kali ini Pj Gubernur  memeriksa pasukan serta secara simbolik pemasangan pita pada masing-masing perwakilan TNI/Polri/Dishub dan Pol PP.

Turut hadir diantaranya  Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Naudi Nurdika, Kapolda Sumsel Irjen. Pol. Andi Rian Ryacudu Djajadi, S.I.K., M.H.  Wakapolda Sumsel Brigjen Pol M. Zulkarnain, Danrem O44/Gapo, Brigjen TNI M. Thohir,  dan yang Mewakili Forkopimda Sumsel lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bersama Program TEKAD, Masyarakat Desa Jarakore Rintis Budidaya Ikan Nila

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Masyarakat Desa Jarakore, yang terletak di Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, berhasil mengembangkan budidaya ikan Nila untuk meningkatkan perekenomian desa. Sebagai salah satu lokus sasaran Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu atau TEKAD itu memiliki tanah gambut yang membentang di sepanjang kampung menjadikan desa Jarakore ideal untuk budidaya ikan nila.

“Kami melihat lahan gambut ini punya potensi besar untuk budidaya ikan nila. Dengan dukungan program TEKAD, kami bisa mengelola ini sebagai sumber penghasilan baru bagi masyarakat,” ujar Abdul Rafik M. Rum Kepala Desa Jarakore. Jumat (20/12/2024)

“Sebelumnya, mayoritas masyarakat Jarakore bergantung pada kegiatan nelayan tangkap yang hasilnya sering tidak menentu karena bergantung pada musim dan cuaca ekstrem,” ujarnya.

Melihat ketidakpastian penghasilan dari aktivitas nelayan tangkap, masyarakat Desa Jarakore mulai melirik potensi lain yang lebih stabil.

Akhirnya pada tahun 2021, lanjut Rafik melalui Program TEKAD, pemerintah desa dan fasilitator program membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB). Dengan dukungan dana DEMPLOT pada tahun 2022, KPB mulai mengembangkan budidaya ikan nila sebagai solusi ekonomi inklusif.

Rafik menjelaskan, proses budidaya ikan nila dimulai dari pengadaan bibit unggul berusia minimal satu bulan yang dibesarkan di kolam pembenihan. Setelah mencapai ukuran 7-9 cm, benih-benih ini dipindahkan ke sepuluh kolam DEMPLOT berukuran 6×12 meter persegi.

Dalam waktu 3-4 bulan, ikan nila yang dibudidayakan mencapai bobot 300-500 gram per ekor. Dari satu kolam, petani dapat memanen hingga 600 kg ikan dengan harga jual Rp50.000 per kilogram. Dengan 10 kolam, total pendapatan bisa mencapai Rp30 juta per siklus panen dan dalam setahun bisa mencapai Rp60 juta. Hal ini merupakan peningkatan signifikan yang dibandingkan pendapatan sebagai nelayan tangkap.

Selain itu, keunggulan ikan nila terletak pada kemudahan budidayanya, biaya yang relatif rendah, pertumbuhan cepat, serta ketahanan terhadap penyakit. Hasil panen ikan nila juga memiliki pangsa pasar yang luas.

“Banyak restoran dan pasar lokal yang tertarik dengan ikan nila kami. Bahkan pelanggan sering datang langsung ke lokasi budidaya untuk membeli,” pungkas Rafik.

Untuk diketahui, Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) adalah program kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa (PEID) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Program TEKAD bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi rumah tangga perdesaan melalui pengembangan mata pencaharian atau usaha ekonomi produktif yang berkelanjutan di 25 (dua puluh lima) Kabupaten yang ada di 9 (sembilan) Provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Apresiasi Kinerja Kanwil BPN Provinsi Jatim, Cawabup Terpilih Jember Bakal Dukung Program TORA

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kanwil BPN Provinsi Jatim merampungkan target pelepasan kawasan hutan untuk masyarakat melalui program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) sepanjang 2024.

Kepala Bidang Penataan Pemberdayaan Kanwil BPN Provinsi Jatim Muhammad Arifin Siregar memaparkan, seluruh target sebanyak 14.129 bidang tanah telah diselesaikan sepenuhnya.

“Dari target itu, dibawah kepemimpinan Kakanwil BPN Jatim Bapak Lampri, A.Ptnh., S.H., M.H. berhasil menyelesaikan 100 persen. Jadi, untuk tahun 2025, saya kira semoga tidak akan ada kendala,” paparnya, Kamis (19/12).

Lebih lanjut, Ia menjelaskan tanah-tanah tersebut berasal dari pelepasan kawasan hutan, bekas perkebunan, dan penyelesaian konflik agraria.

Sementara itu, Calon Wakil Bupati Jember terpilih Djoko Susanto yang juga mantan Kepala ATR/BPN Kabupaten Jember, turut mengapresiasi capaian Kanwil BPN Provinsi Jatim.

Saat berkunjung ke kantor Kanwil BPN Provinsi Jatim, dia menyatakan kekagumannya atas pelaksanaan program TORA tahun 2024.

“Kinerja Kanwil BPN Provinsi Jatim dalam melaksanakan program TORA sangat luar biasa. Ini menjadi contoh positif untuk wilayah lain,” ujar Djoko.

Dalam kunjungan itu, Djoko juga memanfaatkan kesempatan untuk berkoordinasi terkait rencana pelaksanaan program TORA di Jember.

“Saya ingin memastikan ketika nanti menjabat sebagai wakil bupati, program TORA di Jember dapat berjalan dengan baik dan cepat,” jelasnya.

Djoko memaparkan hasil koordinasinya dengan Kanwil BPN Provinsi Jatim dan Kementerian Perhutanan. Dia menyebut di Jember terdapat 336 hektar lahan dengan 6.701 bidang tanah yang tersebar di sebelas kecamatan, yang telah ditetapkan melalui SK Biru (pelepasan tanah kehutanan untuk masyarakat).

SK Biru TORA merupakan landasan legalisasi dan redistribusi tanah kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

“Saya berharap tanah tersebut bisa segera diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat memanfaatkannya dengan optimal,” katanya.

Djoko menambahkan percepatan program TORA tidak hanya berorientasi pada pembangunan daerah, tetapi bertujuan untuk membantu masyarakat agar lebih sejahtera.

“Jika kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kebaikan bersama, kenapa tidak” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Trenggono Berhasil Tingkatkan Produksi Perikanan Budi Daya 13,6% di 2024

Penulis
Syifa
-

Kinerja sektor perikanan budi daya menorehkan catatan positif di tahun 2024. Program-program ekonomi biru Menteri Sakti Wahyu Trenggono berhasil meningkatkan produksi perikanan budidaya sebesar 13,64% dari tahun sebelumnya, khususnya untuk lima komoditas unggulan ekspor diantarnya udang, rumput laut, dan nila salin.

Tahun 2024, total produksi ikan hasil budi daya mencapai 6,37 juta ton, meningkat 13,64% dari tahun sebelumnya. Sedangkan produksi rumput laut mencapai 10,80 juta ton, meningkat sebesar 10,82% dari tahun sebelumnya.

Kenaikan produksi tersebut diikuti tren positif peningkatan nilai rata-rata pendapatan pembudidaya ikan. Nilai rata-rata pendapatan pembudidaya mencapai Rp 5.136.547 atau meningkat sebesar 4,55% dari tahun sebelumnya. Nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di beberapa daerah.

“Ini artinya ada pertumbuhan perekonomian. Kondisi demikian memperlihatkan upaya KKP telah melampaui dari tahun sebelumnya dalam mengimplementasikan salah satu pilar kebijakan ekonomi biru, yaitu mengembangkan budidaya air laut, tawar, payau yang berkelanjutan,” papar Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Tb Haeru Rahayu saat konferensi pers capaian kinerja KKP akhir tahun 2024.

Produksi Komoditas Unggulan Ekspor Tahun 2024 Meningkat

KKP juga berhasil mendongkrak peningkatan produksi 5 komoditas unggulan ekspor yakni udang, kepiting, rumput laut, lobster dan tilapia. Untuk udang, produksinya di tahun ini meningkat menjadi 1,13 juta ton, dibanding tahun lalu  sebesar 941 ribu ton. Untuk komoditas ikan nila juga mampu mencapai 1,38 juta ton, meningkat produksi tahun sebelumnya 1,36 juta ton.

Produksi lobster juga mengalami peningkatan pada 2024 mencapai 481 ton, dibanding tahun sebelumnya 437 ton. Pun demikian dengan kepiting meningkat dari 5.860 ton di 2023 menjadi 6.446 ton di tahun ini.

“Program ekonomi biru yang diinisiasi Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Trenggono untuk menempatkan kepentingan ekologi sebagai panglima yaitu program modeling pada 5 komoditas unggulan ekspor sudah mulai nampak terlihat manfaatnya,” ungkap Tebe.

Program Modeling 5 Komoditas Unggulan Ekspor

Tebe turut memperlihatkan satu per satu manfaat dari modeling yang sudah dibangun. Modeling Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Kebumen, Jawa Tengah seluas 75 Ha mampu menghasilkan nilai produksi sementara mencapai Rp 18,4 miliar dan menciptakan lapangan kerja untuk 3.161 orang.

Kemudian modeling budi daya ikan nila salin (BINS) di Karawang, Jawa Barat, seluas 84 Ha dengan nilai produksi sementara mencapai Rp 6,76 miliar, serta menciptakan lapangan pekerjaan untuk 785 orang. Selanjutnya modeling Budi Daya Rumput Laut di Wakatobi seluas 50 Ha dengan nilai produksi sementara mencapai Rp 1,09 miliar.

Sedangkan dua modeling untuk komoditas lobster di Batam, Kepulauan Riau baru diresmikan, dan modeling budi daya kepiting di Pasuruan baru selesai pembangunannya.

“Peningkatan produksi perikanan budidaya juga sebagai bentuk nyata KKP dalam mengimplementasikan program kampung perikanan budidaya (KPB) yang dilakukan melalui bisnis model pembangunan terintegrasi dari hulu on farm hingga hilir,” terang Tebe.

Pengembangan Budi Daya Tuna

Dirjen Tebe memaparkan, selain lima komoditas tadi, KKP akan mendukung pengembangan budidaya tuna oleh investor di perairan Biak, Papua. Pengembangan budidaya dapat meningkatkan produksi tuna Indonesia yang saat ini sudah menyumbang 18 % dari produksi tuna global yang mencapai 8,27 juta ton.

“Dengan adanya tuna farming yang akan dilakukan olah pelaku usaha di Biak maka akan mengurangi tekanan penangkapan tuna yang pada akhirnya akan menjaga kelestarian sumber daya tuna di masa mendatang. Dengan budidaya nantinya akan menghasilkan ikan tuna yang punya kualitas yang lebih baik sehingga bisa menambah nilai ekspor tuna Indonesia,” tegasnya. 

KKP akan terus melakukan pengawasan secara intensif untuk memastikan budidaya tuna tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Kampung Perikanan Budi Daya Modern

Program kampung perikanan budi daya (KPB) terus berjalan di tahun 2024. Terdapat 210 kampung perikanan budidaya untuk 5 komoditas strategis seperti nila, udang, rumput laut, lobster, kepiting, serta komoditas unggulan lainnya seperti lele, bandeng, bawal bintang, patin, mas, gurami, kerapu, ikan hias, kakap, teripang/mutiara, dan ikan lokal.

Tebe mengatakan KKP akan mengembangkan KPB menjadi KPB modern, yang berarti kawasan budidaya komoditas unggulan yang mandiri, menerapkan teknologi tepat guna, dan mengintegrasikan bisnis hulu-hilir dengan manajemen profesional.

Rencana ada lima lokasi yang akan menjadi sasaran program KPB modern yaitu Kabupaten OKU Timur dengan komoditas patin, Kabupaten Pati dengan komoditas nila, Kabupaten Boyolali dengan komoditas lele, Kabupaten Pangkep dengan komoditas bandeng, dan Kabupaten Nunukan dengan komoditas rumput laut.

“Dalam mendukung proses bisnis perikanan budidaya, KKP juga telah melakukan pendampingan quality assurance seperti CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB dan CDOIB,” jelas Tebe.

PNBP Perikanan Budi Daya

Tebe menambahkan berdasarkan data dari Kementerian Keuangan sampai dengan 31 November 2024, perolehan PNBP sektor perikanan budi daya juga melebihi dari target yang sudah ditetapkan yakni mencapai Rp 80,38 miliar. Perolehan PNBP ini merupakan akumulasi dari PNBP Satuan Kerja Badan Layanan Umum  (BLU) sebesar Rp59,16 miliar dan Satuan Kerja Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp21,22 miliar.

Sepanjang tahun 2024, pihaknya juga menyalurkan bantuan pemerintah untuk membantu para kelompok pembudidaya ikan di berbagai daerah. Diantaranya bantuan benih ikan dan bibit rumput laut berkualitas dan calon induk ikan yang unggul, kebun bibit rumput laut, pembangunan unit pembenihan rakyat/ hatchery skala rumah tangga, bantuan bioflok, excavator, rehabilitasi saluran irigasi tambak (PITAP), bantuan pupuk untuk budidaya ikan, bantuan sarpas ikan hias dan revitalisasi klaster udang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Nusron Pastikan Ketersediaan Tanah Telantar Cukup untuk Program 3 Juta Rumah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Membangun 3 Juta Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) merupakan salah satu program prioritas yang sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menegaskan ketersediaan tanah terindikasi telantar seluas 79.925 hektare dapat mencukupi program tersebut.

“Kalau Bapak/Ibu ini mau punya program 3 Juta Rumah untuk MBR, dengan asumsi 60 meter persegi per rumah, berarti dibutuhkan sekitar 25.200 hektare untuk mencapai 3 juta rumah. Saya punya stok 79 ribu hektare,” ujar Menteri Nusron dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HIMPERRA di JW Marriot Hotel Jakarta, Kamis (19/12/24).

Ia menyampaikan, tanah terindikasi telantar tersebut harus dimanfaatkan sebagaimana bunyi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. “Tanah ini harus difungsikan dan dipergunakan sesuai dengan Pasal 33 UUD. Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk dipergunakan, tidak boleh dianggurkan, untuk kemakmuran masyarakat seluas-luasnya,” tutur Menteri Nusron.

Oleh sebab itu, ia menegaskan ketersediaan tanah sudah dapat dipastikan adanya. “Saat ini isunya adalah apakah tanah yang ada di sini lokasi dan peta topografi cocok atau tidak, infrastruktur jalan menuju ke sana (lokasi perumahan, red) cocok atau tidak. Soal tanah no issue,” papar Menteri ATR/Kepala BPN.

Selain pemanfaatan tanah telantar, terdapat dukungan kebijakan lainnya untuk menyukseskan program tersebut. Dukungan itu disebutkan oleh Menteri Nusron antara lain Zona Nilai Tanah (ZNT), pendaftaran, pengukuran, sertipikasi, dan pemecahan sertipikat; Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD); Rencana Tata Ruang (RTR); Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); serta Hak Tanggungan (HT), balik nama, dan roya.

Pada kesempatan ini, Menteri Nusron juga ikut membuka Rakernas Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Ketua Umum HIMPERRA, Ari Tri Priyono. Turut hadir, Dirjen Perbendaharaan mewakili Menteri Keuangan; Direktur Utama Bank BTN, Nixon LP Napitupulu; serta sejumlah asosiasi dan pemangku kepentingan terkait.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

TEKAD Sukses Tingkatkan Ekonomi Para Perempuan di Desa Kilfura Lewat Usaha Sagu Lempeng

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Berkat pendampingan Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu atau TEKAD, para perempuan di Desa Kilfura berhasil menjadi motor penggerak ekonomi lokal melalui usaha produksi sagu lempeng.

Tak hanya membantu para ibu rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dan pendidikan anak-anak, TEKAD juga mendorong segenap perempuan di Desa Kilfura untuk produktif membangun kemandirian ekonomi berbasis potensi desa.

Program TEKAD hadir sebagai katalisator pengembangan usaha lokal sekaligus membuka ruang bagi perempuan untuk berkontribusi lebih besar dalam ekonomi desa.

“TEKAD mendukung perempuan agar dapat memaksimalkan potensi mereka dan memberikan dampak nyata bagi keluarga,” tutur Samsudin Rumasukun, Koordinator Program TEKAD Kabupaten Seram Bagian Timur, Jumat (20/12/2024).

Perubahan besar tersebut dimulai dari Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi Kampung (P3EK). Dalam forum tersebut, perempuan bernama Syarifat Kelian, seorang pelaku usaha sagu lempeng, mengusulkan pembentukan kelompok usaha untuk mengatasi kendala seperti kurangnya modal dan alat produksi.

“Semua ibu-ibu di Kilfura rajin bakar sagu, tetapi tantangan terbesar kami adalah alat dan modal. Dengan adanya TEKAD, kami sepakat membentuk kelompok agar lebih terorganisasi dan mendapat dukungan,” harap Syarifat dengan aksen timurnya.

Dari usulan ini, lahirlah Kelompok Demplot Suat Namuran pada tahun 2022 yang diketuai langsung oleh Syarifat Kelian. Bantuan dana dari Program TEKAD yang diterima pada Agustus 2023 menjadi titik awal transformasi.

Dengan bantuan tersebut, Kelompok Suat Namuran lalu membeli 350 tumang sagu, memulai produksi massal yang menghasilkan 670.000 lempeng sagu dalam tahap awal. Produk-produk mereka berhasil menembus pasar di Fakfak, Sorong, Tual, hingga Ternate.

Pada awal tahun 2024, pendapatan kelompok ini mencapai Rp80 juta hanya dalam tiga bulan pertama, sebuah pencapaian yang menjadi bukti nyata keberhasilan program.

Kepala Desa Kilfura menyatakan, “Dukungan TEKAD telah menginisiasi peran perempuan untuk lebih berdaya dalam pembangunan desa. Program ini tidak hanya meningkatkan ekonomi, tetapi juga memperkuat kelembagaan lokal yang dikelola secara mandiri.”

Keberlanjutan usaha sagu lempeng menjadi prioritas utama bagi Kelompok Demplot Suat Namuran. Selain menopang kebutuhan rumah tangga, hasil penjualan sagu juga membantu para ibu membiayai pendidikan anak-anak mereka yang harus menyeberang pulau untuk sekolah.

Untuk diketahui, Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) adalah program kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa (PEID) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Program TEKAD bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi rumah tangga perdesaan melalui pengembangan mata pencaharian atau usaha ekonomi produktif yang berkelanjutan di 25 (dua puluh lima) Kabupaten yang ada di 9 (sembilan) Provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Plt. Bupati Sidoarjo Hadiri Rapat Paripurna Raperda Disabilitas

Penulis
Alfan Godit
-

SuaraPemerintah.ID – Plt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi SH, M.Kn., turut serta dalam rapat Paripurna DPRD Sidoarjo yang berlangsung pada Rabu, 18 Desember, di ruang Sidang Paripurna DPRD Sidoarjo. Rapat tersebut membahas agenda Paripurna ke-VI mengenai Pengambilan Keputusan DPRD Kabupaten Sidoarjo terkait Raperda tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Setelah penandatanganan berita acara, Plt. Bupati Subandi memberikan sambutannya, Ia menyampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya Pasal 28, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang setara dalam melakukan tindakan hukum.

“Untuk itu, sangat penting adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah yang dapat menjadi dasar hukum dalam implementasi kebijakan tersebut di Kabupaten Sidoarjo,” ujarnya.

Pemerintah daerah juga menyadari bahwa masih banyak penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo yang hidup dalam kondisi rentan, tertinggal, atau miskin. Hal ini terjadi karena adanya berbagai hambatan dan pembatasan yang menghalangi akses mereka terhadap pelayanan, fasilitas, dan kesempatan yang seharusnya menjadi hak mereka. Penyandang disabilitas sering kali terabaikan dalam perencanaan pembangunan dan pemenuhan hak-haknya.

Melihat kondisi ini, Subandi mengungkapkan perlunya intervensi serta tindakan afirmatif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat luas. Peningkatan kesadaran dan aksi sosial sangat diperlukan, dengan semua pihak berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas.

“Peraturan daerah ini adalah bukti komitmen pemerintah daerah dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kami berharap peraturan ini dapat berkontribusi positif pada pembangunan secara menyeluruh, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, Plt. Bupati berharap agar peraturan daerah yang disetujui ini dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo secara adil dan merata.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,3341,3351,336...4,943Halaman 1,335 dari 4,943