Beranda blog Halaman 1339

Kukuhkan Crew 8 Sebagai Satgas Ketahanan Pangan, Wamen Viva Yoga Ajak Generasi Muda Tekuni Dunia Pertanian

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Dalam Seminar Nasional bertema ‘Ekosistem Keuangan Inklusif Dalam Rangka Mendukung Swesembada Pangan Berbasis Badan Usaha Milik Petani (BUMP)’, Jakarta (18/12/24), Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi tak hanya memberikan pemaparan terkait tema namun dirinya juga mengukuhkan Satgas Ketahanan Pangan Nasional Crew 8 Indonesia.

Organisasi yang diketuai oleh Kolonel (Purn.) Catur Puji Santoso, S.E., M.M., itu memiliki visi menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Sedang misinya adalah terjun langsung ke masyarakat untuk memberikan pendampingan kepada petani, nelayan, dan pelaku usaha pertanian lainnya. “Saya yakin dan percaya saudara-saudara sekalian mampu mengemban tugas dan tanggungjawab ini dengan penuh amanah”, ujar Viva Yoga dalam pengukuhan satgas itu.

Dikatakan menjadi petani bukan hanya sekadar mencari nafkah namun juga bagaian dari ‘way of life’, gaya hidup masyarakat. Gaya hidup menjadi petani, saat ini banyak tantangannya, “banyak anak dan cucu petani yang tidak mau melanjutkan pekerjaan mulia dari orangtua atau kakeknya”, ujar Viva Yoga. Sekarang anak dan cucu petani atau generasi muda enggan memilih petani menjadi pekerjaannya.

Menurut mantan anggota Komisi IV DPR itu, generasi muda lebih memilih melakukan urbanisasi ke kota-kota besar dan menjadi buruh pabrik dengan upah yang belum mengangkat derajad hidupnya.

Dengan adanya Crew 8 Indonesia ditambah kepedulian dari berbagai pihak, Viva Yoga ingin mengubah prespektif petani. “Petani adalah pahlawan pangan. Menjadi petani juga bisa kaya”, ujarnya. Untuk mengubah prespektif demikian perlu adanya transformasi sosial budaya.

Ditegaskan oleh pria asal Lamongan, Jawa Timur, itu Indonesia adalah negara yang luas. Dua per tiga wilayahnya adalah lautan. Tanah yang terhampar dari Sabang sampai Merauke, dari Talaud hingga Pulau Rote, subur. Semua tanaman bisa tumbuh. Potensi yang demikian merupakan modal besar bagi bangsa Indonesia untuk swasembada pangan. “Sebagai negara yang berada di bawah jalur khatulistiwa, negeri ini kaya dengan sinar matahari”, ujarnya. Melimpahnya sinar matahari inilah yang membuat tanaman cepat tumbuh besar. “Masa kita kalah dengan negara yang memiliki empat musim”, tuturnya.

Luas lahan yang ada, ditambah potensi alam yang mendukung, inilah yang menjadi modal besar bangsa Indonesia lebih bergiat di sektor pertanian. Untuk itu Wakil Ketua Umum PAN itu mengajak generasi muda menjadi petani.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pemprov DKI Pantau Ketersediaan Pangan Jelang Nataru

Penulis
Alfan Godit
-

JAKARTA – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru ( Nataru ), Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, melakukan inspeksi terhadap ketersediaan pasokan pangan di Pasar Induk Kramat Jati dan Rice Plant Cipinang (RPC) milik PT Food Station Tjipinang Jaya di Jakarta Timur, pada Kamis (19/12).

Bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), ia langsung memantau ketersediaan pangan di pasar dan berbicara dengan para pedagang.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama TPID secara rutin melakukan pengawasan dan pengendalian inflasi. Kami mengimplementasikan strategi 4K, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif,” ujarnya.

Teguh menjelaskan bahwa beberapa komoditas utama mengalami inflasi di Jakarta. Pada November 2024, lima komoditas yang menyumbang inflasi bulanan (mtm) di Jakarta adalah bawang merah, tomat, emas perhiasan, daging ayam ras, dan minyak goreng. Sedangkan secara tahunan (yoy), komoditas yang turut menyumbang inflasi Jakarta meliputi emas perhiasan, beras, kue kering berminyak, sewa rumah, dan upah asisten rumah tangga.

Menjelang akhir 2024, diperkirakan inflasi di DKI Jakarta akan mengalami kenaikan seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Namun, inflasi diperkirakan masih bisa terkendali dan berada dalam target nasional, yakni 2,5% ± 1%. Beberapa komoditas pangan diperkirakan akan mengalami kenaikan harga akibat permintaan yang tinggi pada Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, serta dampak dari perubahan harga komoditas global.

“Tadi, di Pasar Induk Kramat Jati, kami memantau harga sayuran dan cabai. Beberapa komoditas memang mengalami kenaikan harga, salah satunya cabai rawit, yang cukup signifikan, akibat cuaca ekstrem di daerah penghasilnya,” tambahnya.

Meski demikian, Teguh menegaskan bahwa stok cabai merah, bawang merah, dan bahan pangan lainnya berada dalam kondisi aman. Stok beras juga dikatakan masih cukup aman meskipun ada kenaikan harga, yang masih dapat terkendali.

“Sementara itu, kami juga memantau pasokan minyak goreng, telur, dan daging ayam serta sapi dari Dharma Jaya. Semua pasokan pangan, Insya Allah, dalam keadaan aman,” jelasnya.

Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda), Karyawan Gunarso, menambahkan bahwa stok beras di gudang sangat mencukupi. “Beras yang ada di gudang kami sangat banyak, dan pasokan yang dikoordinasikan melalui Food Station serta di Pasar Induk Beras Cipinang mencapai 70.500 ton. Jumlah ini cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 2-3 bulan ke depan,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa untuk menjaga stok beras tetap aman hingga bulan puasa dan Lebaran, pihaknya bekerja sama dengan petani, kelompok tani, dan penggilingan beras. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan akan terus menjalin kerjasama antardaerah untuk memastikan pasokan pangan strategis tetap terjaga.

Pemprov DKI Jakarta akan terus memantau ketersediaan dan harga pangan secara berkala. Selain itu, Pemprov juga akan mengadakan kegiatan pangan murah keliling yang melibatkan BUMN dan BUMD Pangan DKI Jakarta, yang akan dilaksanakan di kantor instansi Pemprov, rusun, dan RPTRA. Kegiatan ini akan dilakukan selama 22 hari pada Desember 2024 di 111 lokasi di seluruh Jakarta.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov DKI Jakarta Susun Grand Design Kerja Sama 2025-2045 Menuju Kota Global

Penulis
Alfan Godit
-

JAKARTA – Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi membuka acara penyampaian Grand Design dan Kaleidoskop Kerja Sama Daerah, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (19/12). Pj. Gubernur Teguh mengapresiasi acara ini yang sejalan dengan tema menyambut 500 tahun Jakarta, yaitu ‘Menyongsong Lima Abad Jakarta: Jati Diri Nusantara, Meretas Megapolis Global’.

Pj. Gubernur Teguh menjelaskan, kerja sama merupakan suatu hal yang perlu dijalin oleh sebuah negara dan bangsa. Apalagi, saat ini Jakarta sedang bertransformasi menjadi kota global.

“Dalam transformasi ini, kerja sama tentu menjadi suatu keharusan. Sehingga, Pemprov DKI Jakarta akan terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak,” ujar Pj. Gubernur Teguh.

Ia juga mengapresiasi kerja sama yang sudah dilakukan jajaran Pemprov DKI Jakarta di berbagai sektor sepanjang 2024. Pemprov DKI Jakarta telah menginisiasi kerja sama dengan 23 negara untuk sister city dan 102 kerja sama dalam negeri selama setahun ini.

Ia berharap, Grand Design Kerja Sama 2025-2045 dapat dijadikan peta jalan untuk menyusun rencana kerja pembangunan ke depan. Selain itu, grand design ini juga akan disinkronkan dengan rencana pembangunan Pemprov DKI Jakarta dalam jangka pendek dan panjang.

Sementara itu, Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta Marulina Dewi memaparkan, pihaknya akan melanjutkan kerja sama dengan sister city di 23 negara. Salah satu manfaat kerja sama sister city, yakni meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta untuk mempelajari pengelolaan kota dari berbagai negara. Sehingga, ketika kembali ke Jakarta, para ASN tersebut dapat memberikan inovasi baru dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan, agar Jakarta bertumbuh semakin baik dan sejajar dengan kota-kota maju dunia.

“Pemprov DKI telah mengirimkan ASN magang ke New York untuk belajar pengelolaan kota. Kemudian, Pemprov DKI Jakarta juga mengirimkan ASN ke Belanda untuk mempelajari penanggulangan banjir dan restorasi sungai. Kerja sama luar negeri ini diharapkan terus mendorong ranking Jakarta sebagai kota global,” paparnya.

Tak hanya dengan sister city, lanjut Dewi, Pemprov DKI Jakarta juga membangun kerja sama di dalam negeri. Sepanjang 2024, terdapat total 102 naskah kerja sama diteken untuk pembangunan kota. “Ini semua untuk mendorong layanan publik di Pemprov DKI dan mempercepat pembangunan Kota Jakarta,” tambahnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KKP Setop Proyek Jetty Ilegal di Morowali

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menghentikan dua operasional proyek Penanaman Modal Asing (PMA) pembangunan jetty yang tidak dilengkapi dengan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di Morowali, Sulawesi Tengah.

Penyegelan pembangunan jetty seluas 3,49 hektare milik PT MBN dan 2,25 hektare milik PT ADP dilakukan pada Rabu, 18 Desember 2024 setelah Tim KKP menemukan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang laut.

Temuan itu, berdasarkan investigasi berbasis intelijen kelautan (marine intelligence) yang dilakukan oleh Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) Pangkalan PSDKP Bitung.

“Kami stop aktivitas reklamasi tersebut untuk menghentikan pelanggaran dan memaksa perusahaan tersebut untuk memenuhi kewajibannya dengan mengurus PKKPRL,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., MM, (Ipunk) dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/12).

Kepentingan Ekologi

Penyegelan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa izin merupakan salah satu upaya penegakan hukum terkait program prioritas blue economy KKP untuk menjadikan ekologi sebagai panglima.

Tindakan ini juga berdasarkan pada UU Cipta Kerja, PP 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan PP No.5/2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, selanjutnya terkait pelaksanaan sanksi administratif yaitu Permen KP 31/2021 dan PP 85/2021.

Lebih lanjut, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan Ditjen PSDKP, Sumono Darwinto mendorong PT MBN dan PT ADP untuk segera memenuhi persyaratan dasar PKKPRL yang dapat diajukan melalui sistem terpadu satu pintu (online single submission/OSS) dengan berkoordinasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dan BPSPL Makassar.

Sumono menyampaikan bahwa Pemerintah telah menetapkan tingkat risiko usaha sesuai dengan bidang usaha dalam Peraturan Pemerintah 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

“Dalam aturan tersebut, reklamasi termasuk dalam kategori kegiatan usaha dengan resiko tinggi,” ujarnya.

Kepala Pangkalan PSDKP Bitung, Kurniawan menambahkan bahwa sebelumnya Pangkalan PSDKP Bitung telah memperoleh laporan indikasi pelanggaran terkait adanya kegiatan reklamasi PT MBN dan PT ADP.

Pihak kemudian mengerahkan Polsus PWP3K untuk melakukan pengumpulan bahan keterangan di lapangan pada akhir November 2024.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengimbau pelaku usaha maupun masyarakat yang memanfaatkan ruang laut secara menetap untuk mengurus PKKPRL sebagai izin dasar. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum serta kegiatan yang dilakukan tidak tumpang tindih dengan kegiatan lainnya. Lebih dari itu, izin dasar pemanfaatan ruang laut demibersinggungan dengan kegiatan lainnya menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

KKP Raih Juara 2 Penghargaan Indeks Reformasi Hukum 2024

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Program kerja reformasi hukum yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mendapat pengakuan dari Kementerian Hukum. Hal ini dibuktikan dengan raihan peringkat kedua Penghargaan Indeks Reformasi Hukum 2024 pada tingkat kementerian.

Sekretaris Jenderal Rudy Heriyanto mewakili Kementerian Kelautan dan Perikanan menerima penghargaan Indeks Reformasi Hukum 2024 di Jakarta, Senin kemarin.

“Ini capaian istimewa di akhir tahun. Penghargaan ini tak lepas dari arahan Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono untuk selalu melihat aspek hukum dalam program-program yang KKP jalankan, khususnya yang berkaitan dengan program ekonomi biru,” ungkap Sekjen Rudy dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Kamis (19/12).

Penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum KKP setiap tahunnya melibatkan seluruh eselon I terutama pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Indeks Reformasi Hukum bertujuan menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Selain itu, untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada kementerian/lembaga.

Sekjen Rudy menambahkan, sepanjang tahun 2024, KKP telah menghasilkan 117 produk hukum, dengan rincian 31 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan 86 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Variabel Penilaian

Sementara itu, penilaian Indeks Reformasi Hukum terbagi atas empat variabel, yaitu Variabel I meliputi tingkat koordinasi oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Variabel II mencakup kompetensi aparatur sipil sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas.

Selanjutnya Variabel III terdiri dari kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu. Serta Variabel IV yang meliputi penataan database peraturan perundang-undangan.

Penilaian Indeks Reformasi Hukum lingkup KKP telah dilaksanakan selama tiga kali penilaian, yaitu tahun 2022 dengan nilai 77, 6 dengan kategori BB (baik). Setahun kemudian KKP mendapat nilai 96,44 dengan kategori AA (istimewa), pada 2024, KKP mendapat nilai 100 dengan kategori AA (istimewa).

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta jajarannya untuk bersinergi dalam membuat regulasi, sehingga kebijakan yang dihadirkan komprehensif mencakup banyak aspek untuk percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasiona.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Malam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Kaltim 2024: Momentum Refleksi dan Apresiasi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Acara Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kaltim 2024 digelar sebagai puncak dari serangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) kepatuhan badan publik ini menjadi momen penghormatan atas integritas dan komitmen berbagai pihak dalam mewujudkan transparansi informasi di Bumi Etam.

Ketua Komisi Informasi (KI) Kaltim, Imran Duse, membuka malam penghargaan dengan refleksi mendalam tentang perjalanan panjang keterbukaan informasi publik di Kalimantan Timur. Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi hak asasi warga negara yang mendorong terciptanya masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera.

“Malam ini adalah malam penghormatan bagi seluruh kerja keras kita semua. Upaya kita menjadikan Kalimantan Timur sebagai rumah keterbukaan informasi yang hidup dan sehat telah membawa perubahan positif, menciptakan ruang demokrasi yang lebih inklusif,” ungkap Imran Duse di Ballroom Hotel Aston Samarinda Rabu (18/12/2024) malam.

Prestasi Kalimantan Timur dalam keterbukaan informasi publik diakui secara nasional. Berdasarkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP), Kaltim konsisten mencatat nilai di atas rata-rata nasional sejak pertama kali diluncurkan pada 2021. Bahkan pada 2024, Kaltim berhasil meraih posisi ketiga nasional dengan nilai IKIP sebesar 82,25.

“IKIP memotret bagaimana implementasi keterbukaan informasi di suatu provinsi. Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat, media, dunia usaha, dunia kampus, serta seluruh stakeholder di Kaltim telah bekerja sama dengan baik,” jelas Imran.

Selain itu, hasil monev yang dilakukan oleh KI pusat juga mengukuhkan Kaltim sebagai provinsi dengan kualifikasi tertinggi, yaitu informatif. Partisipasi badan publik dalam monev pun meningkat signifikan dari 297 badan publik pada 2023 menjadi 362 pada 2024, dengan tingkat partisipasi mencapai 89 persen.

“Dari 25 badan publik berkategori informatif tahun lalu, jumlah ini melonjak hingga 54 badan publik pada tahun ini, meningkat lebih dari 100 persen,” tambahnya.

Kaltim juga unggul dalam kategori keterbukaan informasi di tingkat desa. Dalam tiga tahun terakhir, desa-desa di Kaltim selalu masuk dalam nominasi 10 besar nasional, termasuk Desa Tanjung Baru (PPU), Desa Bhuana Jaya, dan Desa Batuah (Kukar).

Di sisi lain, jumlah sengketa informasi yang ditangani KI Kaltim menunjukkan tren penurunan signifikan. Pada 2020 terdapat 68 sengketa informasi, sementara pada 2024 jumlahnya hanya enam kasus.

“Penurunan ini mencerminkan peningkatan pemahaman badan publik dan masyarakat terhadap pentingnya keterbukaan informasi,” ujar Imran.

Di tengah pencapaian ini, Imran menekankan bahwa perjuangan belum selesai. Kaltim harus terus mempertahankan prestasi dan menjadi rujukan nasional dalam membangun ekosistem keterbukaan informasi yang inklusif.

“Keterbukaan informasi tidak berdiri sendiri. Ia saling memengaruhi dan dipengaruhi oleh indeks demokrasi, kebebasan pers, dan indeks pembangunan manusia,” kata Imran.

Sebagai catatan penutup, Imran menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung Komisi Informasi Kaltim selama periode 2020-2024. Masa jabatan komisioner saat ini akan segera berakhir, dengan proses seleksi komisioner baru yang tengah berlangsung.

“Mari kita terus menjaga komunikasi dan kerja sama. Pengelolaan keterbukaan informasi publik membutuhkan kolaborasi semua pihak. Dengan dukungan ini, saya yakin Kaltim akan terus menjadi teladan nasional,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pemkab Indramayu Gelar Peringatan Hari Bela Negara ke-76

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Semangat bela negara terus digelorakan sebagai upaya memupuk semangat perjuangan bangsa pada setiap warga negara untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan. Upaya ini dilakukan Pemkab Indramayu dengan menggelar upacara peringatan Hari Bela Negara (HBN) ke-76 di Halaman Pendopo Kabupaten Indramayu, Kamis, 19 Desember 2024.

Prosesi upacara berlangsung khidmat dipimpin Bupati Indramayu, Nina Agustina, melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Kabupaten Indramayu, Suwenda. Acara diikuti pegawai ASN dari beberapa instansi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Indramayu.

Dalam amanatnya, Suwenda menekankan pentingnya semangat bela negara menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa. Hal ini sejalan dengan tema peringatan HBN ke-76, “Gelorakan Bela Negara untuk Indonesia Maju”.¹ Tema ini memiliki makna bahwa seluruh warga negara Indonesia harus menggelorakan bela negara dengan berkontribusi nyata dalam berbagai aspek kehidupan untuk mewujudkan Indonesia maju.

Kontribusi nyata warga negara harus tercermin pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, teknologi, pertahanan dan keamanan.

“Hari Bela Negara merupakan peringatan penting untuk mengingatkan kita akan pentingnya pengorbanan dan perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setiap individu memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tugas bela negara bukan hanya milik Kementerian Pertahanan, TNI dan Polri semata, namun merupakan tugas dan kewajiban kita semua sebagai seluruh komponen bangsa,” ujar Suwenda.

Suwenda juga mengajak meneladani lima nilai dasar bela negara:

– Cinta tanah air

– Kesadaran berbangsa dan bernegara

– Yakin pada Pancasila

– Rela berkorban

– Kemampuan awal bela negara

Nilai-nilai tersebut harus direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga semangat patriotisme dan kebanggaan nasional dalam mempertahankan keutuhan dan kemajuan bangsa.

“Kita harus terus menjaga semangat patriotisme dan kebanggaan nasional untuk mempertahankan keutuhan dan kemajuan bangsa,” pungkas Suwenda.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menkop Targetkan Dongkrak Kontribusi Koperasi Dalam Perekonomian Nasional

Penulis
Syifa
-

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menargetkan koperasi bisa tumbuh besar di tahun mendatang, dan terus berkontribusi bagi perekonomian nasional. Apalagi tahun 2025, PBB telah menetapkan sebagai tahun koperasi internasional. Sehingga harus dimaknai tahun 2025 sebagai tahun kebangkitan koperasi Indonesia.

“Saya mengharapkan koperasi di sepanjang tahun 2025 terus membuat gebrakan dalam mewarnai tahun Koperasi Internasional,” ucap Menkop Budi Arie Setiadi dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Produsen Induk KUD Indonesia Ke-XLIV (44) Tahun Buku 2023 bertajuk ’Solid, Bersatu, Kolaborasi Menuju Indonesia Emas 2045,’ di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Untuk mencapai itu, Kementerian Koperasi (Kemenkop) siap membuat landscape dan melakukan simulasi. Termasuk melihat struktur sosial, politik, ekonomi dalam negeri agar lebih berkeadilan bagi koperasi.

“Salah satunya melalui koperasi, karena di beberapa negara yang besar kontribusinya dari koperasi, mereka banyak kuat dari sektor pertanian rata-rata hingga 30 persen,” tuturnya.

Tak hanya itu, Menkop Budi Arie juga memperbesar koperasi yang ada saat ini menuju super induk koperasi melalui penguatan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Karena koperasi ini harus menjadi gairah baru bagi masyarakat, dan menjadi pilihan bagi negara dan bangsa ini, untuk meletakkan koperasi sebagai aktor utama dalam perekonomian nasional selain swasta dan BUMN,” tegasnya.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini, memiliki visi besar untuk menciptakan kemandirian ekonomi rakyat, dan mewujudkan kedaulatan pangan membutuhkan sinergi dari berbagai elemen.

Termasuk peran strategis induk Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai penggerak utama ekonomi berbasis desa, Induk KUD memiliki potensi besar dalam membantu Pemerintah mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut.

“Swasembada pangan yang ditopang dari sektor pertanian menjadi fokus utama. Di mana koperasi juga harus diberi ruang, mengambil peran dalam arus utama tersebut,” tuturnya.

Termasuk keikutsertaan koperasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Koperasi sebagai supply chain penyediaan kebutuhan MBG yang mayoritas didukung dari bahan pangan di sektor pertanian.

“Kami sudah punya daftar ratusan koperasi yang siap dalam program MBG ini. Mulai dari koperasi susu, koperasi petani sayur, koperasi peternak telur dan lainnya. Saat ini terus dihitung dan disimulasi, diharapkan menemukan titik temu dan siap berkolaborasi,” ungkap Menkop.

RAT Inkud Indonesia

Di kesempatan yang sama, Menkop Budi Arie juga membuka RAT Koperasi Produsen Induk KUD Indonesia Ke-XLIV (44) Tahun Buku 2023. Ia menekankan, bagaimana koperasi kembali menjadi soko guru perekonomian nasional.

“Negara memberikan ruang partisipasi yang cukup besar bagi koperasi-koperasi, khususnya koperasi unit desa. Tidak ada pilihan lain, koperasi harus bisa menjadi penopang ekonomi nasional,” ujarnya.

Budi Arie menegaskan, Kemenkop berkomitmen untuk melakukan perbaikan yang lebih signifikan. Baik dalam aspek pengelolaan koperasi, penguatan peran koperasi dalam perekonomian, serta peningkatan daya saing koperasi di pasar global.

Kemenkop bertekad untuk mewujudkan koperasi yang semakin produktif, inovatif, dan mampu menciptakan nilai lebih bagi anggotanya, serta meningkatkan kontribusi koperasi terhadap pembangunan ekonomi nasional.

“Kami mohon dukungan dari semua pihak, kita semua harus berusaha agar koperasi tidak hanya menjadi alternatif ekonomi, tetapi benar-benar menjadi kekuatan ekonomi rakyat,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Inkud Koperasi Portasius Nggedi menyampaikan, sejak era reformasi 1998 ekonomi Indonesia mengalami dinamika politik, sosial dan ekonomi yang turut memberikan dampak bagi koperasi, sehingga mengalami keterpurukan.

“Kami bersyukur, terpilihnya Presiden Prabowo menjadi angin segar dan menjadi titik penting koperasi dan Inkud khususnya. Delapan Asta Cita menjadi misi luhur yang mendukung koperasi berdaulat, adil dan makmur,” katanya.

Salah satunya dengan program MBG, Portasius mendukung penyediaa makan bergizi secara berkelanjutan. Koperasi memastikan subsidi pupuk sampai ke petani tepat waktu.

“Pengadaan pangan distribusi hasil pertanian, koperasi ikut serta dalam stabilitas harga dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Inkud dibangun sebagai kekuatan, ikut berperan serta dalam pembangunan Indonesia,” ucapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menag Ajak MUI Bahas Hukum Sembelih Dam Haji di Indonesia

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar mengajak Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendiskusikan hukum pelaksanaan penyembelihan Dam haji tidak di Arab Saudi, melainkan di Indonesia. Hal ini ia sampaikan dalam Mukernas IV MUI di Hotel Grand Sahid Jakarta.

“Soal Dam, kalau dijumlahkan bisa mencapai 250 ribu ekor kambing yang harus disembelih orang Indonesia di sana. Nah, bisa didiskusikan bagaimana jika 250 ribu ekor kambing itu tidak usah disembelih di Saudi, tapi cukup disembelih di Indonesia. Kambingnya, kambing Indonesia,” ujar Menag, Rabu (18/12/24).

Menag menjelaskan bahwa jika 250 ribu ekor kambing disembelih di Indonesia, maka peternak kambing di Tanah Air akan lebih sejahtera. Selain itu, dagingnya juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia.

“Kalau 250 ribu ekor kambing tidak perlu disembelih di Saudi, tapi cukup di Indonesia, peternak kambing di Tanah Air akan makmur. Dagingnya juga dapat dimanfaatkan untuk gizi anak-anak Indonesia” paparnya.

Menag turut menceritakan pengalamannya berdiskusi dengan Menteri Haji Arab Saudi, Tawfiq F Al Rabiah. Menhaj Saudi mengatakan bahwa gagasan penyembelihan Dam di negara asal jemaah sudah diterapkan oleh banyak negara.

“Saya pun bertanya kepada Menteri Haji Arab Saudi, menurut pandangan ulama Saudi seperti apa? Dia menunjuk bahwa buktinya sudah banyak negara yang melaksanakan hal tersebut, termasuk Turki,” ungkapnya.

Meski demikian, Menag menekankan pentingnya mendiskusikan pandangan ini lebih lanjut bersama MUI. Menag mengatakan, sebelumnya ia pernah berdiskusi dengan Asrorun Ni’am Sholeh dari MUI terkait penyembelihan Dam di Tanah Air.

“Saya bertanya pada Pak Niam secara informal, apakah ada kitab yang membenarkan penyembelihan Dam di tanah air? Jawaban beliau, ‘Kami belum menemukan kitab yang membenarkan hal tersebut.’” sebut Menag.

Menag menyampaikan bahwa pendapat ulama harus dihargai dan kehendak tidak boleh dipaksakan, karena persoalan ini tidak hanya bersifat rasional, tetapi juga berkaitan dengan keyakinan dan ushul fikih.

“Kita harus menghargai pendapat ulama dan tidak memaksakan kehendak, karena persoalan ini bukan hanya rasional, tetapi juga menyangkut keyakinan dan ushul fikih.” tutur Menag.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kapolri Soroti Praktik Menikahkan Korban Pemerkosaan

Penulis
Syifa
-

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyoroti praktik penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk pemerkosaan, yang diselesaikan dengan menikahkan korban dengan pelaku. Kasus seperti ini ditemukan di sejumlah daerah dan dinilai perlu kajian lebih mendalam agar dapat memberikan keadilan kepada korban.

Hal tersebut disampaikan Kapolri dalam acara launching Direktorat Perlindungan Perempuan, Anak, dan Pidana Perdagangan Orang (DitPPA-PPO) Polri di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2024). Listyo meminta agar solusi tradisional seperti ini dikaji kembali.

“Apakah karena itu kemudian diselesaikan dengan tradisi yang ada di wilayah masing-masing, karena memang kadang kala ini juga yang sering didapatkan protes. Masalah-masalah tersebut kemudian diselesaikan dengan cara dinikahkan. Tapi pertanyaannya, apakah dengan dinikahkan tersebut masalah bisa selesai? Tentu ini perlu ada penelitian mendalam,” ujar Kapolri.

Lebih lanjut, Kapolri menyampaikan data dari survei Komnas Perempuan dan Anak yang mencatat adanya 401.975 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 15.120 kasus kekerasan terhadap anak. Namun, data yang berhasil ditangani oleh kepolisian hanya mencapai 105.475 kasus. Listyo tidak merinci tahun survei tersebut.

“Di mana tertinggi adalah KDRT, kemudian pencabulan, kekerasan fisik dan psikis, serta persetubuhan dan pemerkosaan. Artinya di sini ada gap yang cukup besar terkait perbandingan data di Komnas dengan yang ditangani oleh Direktorat PPO dan PPA,” ujar Sigit dalam sambutannya.

Kapolri menilai adanya perbedaan data tersebut bisa jadi disebabkan oleh penyelesaian kasus yang masih mengutamakan upaya-upaya tradisional. Menurutnya, solusi seperti menikahkan korban dengan pelaku perlu dikaji ulang agar tidak menimbulkan masalah baru bagi korban.

“Sehingga kalau ternyata cara-cara seperti itu tidak cocok, tentunya perlu disiapkan cara yang paling pas. Di satu sisi, kekerasan terhadap perempuan dan anak betul-betul bisa kita tekan, di sisi lain penyelesaiannya pun juga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perempuan dan anak,” jelas Kapolri.

Kapolri pun meminta jajarannya untuk melakukan kajian tersendiri terkait fenomena ini. Dengan kajian tersebut, tindakan tegas dapat diberikan kepada para pelaku kekerasan, khususnya pemerkosaan.

“Sehingga pada saat kita melaksanakan tugas terkait kekerasan perempuan dan anak, solusinya pun betul-betul bisa sesuai dengan yang diharapkan para korban. Salah satunya adalah tetap melakukan tindakan tegas yang tidak menimbulkan masalah baru bagi korban,” tegas Kapolri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,3381,3391,340...4,943Halaman 1,339 dari 4,943