Beranda blog Halaman 1340

Gubernur Mahyeldi Apresiasi Prestasi Sumatera Barat dalam Jamkrida Award 2024

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, menerima penghargaan peringkat I kategori pemerintah daerah dengan ekuitas antara Rp100-Rp175 miliar, pada ajang Penganugerahan Penghargaan Jamkrida Award 2024, di Jakarta, Rabu (18/12/2024) siang.

Penghargaan ini diserahkan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurahman dan diterima langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi, didampingi Kepala Badan Penghubung Sumbar Aschari Cahyaditama dan Kabiro Perekonomian

Penghargaan ini menurut Menteri Maman diberikan kepada daerah yang dinilai telah berkontribusi pada penguatan Jamkrida di daerahnya masing-masing sehingga berdampak pada pertumbuhan UMKM sebab salah satu tantangan terbesar yang dihadapi UMKM adalah sulitnya akses pembiayaan akibat keterbatasan agunan.

Baca juga: Pemprov Sumbar Gandeng Komdigi untuk Transformasi Digital Nagari

Menteri Maman berharap penyelenggaraan Jamkrida Award 2024 menjadi inspirasi bagi provinsi lain yang belum memiliki Jamkrida untuk segera mendirikan lembaga penjaminan serupa.

“Saat ini, baru 18 provinsi yang memiliki Jamkrida, sementara potensi bisnis penjaminan masih sangat besar dengan jumlah pelaku UMKM yang mencapai 64 juta,” ungkap Menteri UMKM.

“Selamat kepada para penerima penghargaan Jamkrida Award 2024. Semoga prestasi yang diraih hari ini menjadi awal dari keberhasilan yang lebih besar di masa depan,” tutupnya.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengapresiasi penghargaan yang diberikan. menurutnya penghargaan ini merupakan pemacu semangat untuk Sumbar terus berupaya berkomitmen memberikan yang terbaik bagi pengembangan UMKM.

Sebagai informasi Jamkrida Award 2024 merupakan kali pertama pemerintah melalui Kementerian UMKM memberikan penghargaan untuk terus memotivasi dan berinovasi menciptakan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Adapun, penerima penghargaan dam ajang Jamkrida Award 2024 sebagai berikut:

Kategori Jamkrida

1. Ekuitas di atas Rp175 miliar

* Peringkat I : Jamkrida Bali Mandara

* Peringkat II : Jamkrida Jawa Tengah

* Peringkat III : Jamkrida Jawa Timur

2. Ekuitas antara Rp100–175 miliar

* Peringkat I : Jamkrida Sumatera Barat

* Peringkat II : Jamkrida Kalimantan Selatan

* Peringkat III : Jamkrida Sumatera Selatan

3. Ekuitas di bawah Rp100 miliar

* Peringkat I : Jamkrida Kalimantan Barat

* Peringkat II : Jamkrida Kalimantan Tengah

* Peringkat III : Jamkrida Riau

Kategori Pemerintah Daerah

1. Ekuitas di atas Rp175 miliar

* Peringkat I : Provinsi Jawa Barat

* Peringkat II : Provinsi DKI Jakarta

* Peringkat III : Provinsi Bali

2. Ekuitas antara Rp100–175 miliar

* Peringkat I : Provinsi Sumatera Barat

* Peringkat II : Provinsi Sumatera Selatan

* Peringkat III : Provinsi Kalimantan Selatan

3. Ekuitas di bawah Rp100 miliar

* Peringkat I : Provinsi Kalimantan Barat

* Peringkat II : Provinsi Nusa Tenggara Barat

* Peringkat III : Provinsi Kalimantan Tengah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menag: Salah Satu Nilai Jual Indonesia adalah Kerukunan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar mengatakan bahwa nilai jual Indonesia bukan hanya mineral yang dieskpor ke berbagai negara. Ada juga salah satu selling point atau nilai jual Indonesia, yaitu kerukunan.

“Tidak ada negara seplural Indonesia yang mampu menciptakan kerukunan sedemikian indah, di kolong langit ini kecuali Indonesia,” ujar Menag di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

“Coba kita lihat di Timur Tengah, etniknya tidak lebih dari empat. Afganistan ada tujuh etnik. Kita 1.500 lebih,” sambungnya.

Menag menyoroti kondisi di negara-negara kawasan teluk yang hingga saat ini tidak kunjung lepas dari konflik. Padahal, bahasa mereka sama, peradabannya sama, tapi tidak bisa kompak.

“Kita yang sedemikian luas, kepulauan, warna kulit berapa, bahasa berapa, tapi bisa kompak dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ini lukisan Tuhan yang harus kita syukuri,” pesannya.

Ditegaskan Menag bahwa perbedaan adalah karunia Tuhan. Untuk itu, menjadi tugas warga Indonesia untuk merawat karunia Tuhan dalam bentuk Indonesia.

“Indonesia itu lukisan hidup, lukisan Tuhan. Jangan ada yang mengacak-acak. Merusak itu perbuatan dosa. Indonesia sedemikan utuh, jangan ada yang mengacak-acak,” paparnya.

“Perbedaan harus dirayakan!,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Bupati Sumenep Ajak ASN dan Masyarakat Tingkatkan Kesadaran Berzakat

Penulis
Syifa
-

Media Center, Kamis ( 19/12 ) Baznas dengan UPZ se-Kabupaten Sumenep bisa meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat, sehingga menambah penghimpunan dana Zakat, Infak dan Shodaqoh (ZIS) di lembaga itu.

“Kami mengharapkan Baznas dan UPZ berkomitmen untuk meningkatkan penghimpunan dana ZIS baik melalui aparatur pemerintah maupun elemen masyarakat,” kata Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo di sela-sela Rakor Baznas dengan UPZ, di Aula Potre Koneng Bappeda Kabupaten Sumenep, Kamis (19/12/2024).

Karena itulah, melalui Rapat Koordinasi (Rakor) ini mampu meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Baznas dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi UPZ untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

“Baznas dan UPZ se-Kabupaten Sumenep bersama-sama meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya zakat, baik kepada kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat,” terangnya.

Bupati menyatakan, Baznas harus mengelola dan mendistribusikan hasil penghimpunan dana Zakat, Infak dan Shodaqoh (ZIS) dengan baik demi membantu masyarakat, karena zakat itu bisa mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi di daerah.

“Baznas hendaknya meningkatkan pengelolaan ZIS dan pendistribusian dananya, dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumenep,” jelasnya.

Bupati mengharapkan, ASN dan masyarakat untuk mendukung program Baznas terutama dalam menyalurkan zakat, sebagai bentuk nyata kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Selain itu, Baznas memanfaatkan teknologi digital guna mempermudah pembayaran zakat, sehingga mendorong ASN dan masyarakat untuk menyalurkan zakat secara konsisten dan tepat waktu,” tandasnya.

Sementara, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sumenep Syukri mengatakan, pihaknya terus berupaya menyosialisasikan peningkatan kesadaran menyalurkan zakat melalui Baznas.

“Semua pihak yang menyalurkan zakat melalui Baznas tentu saja sangat mendukung programnya, karena dana hasil pengumpulannya memiliki peran signifikan dalam membantu dan memberdayakan masyarakat di Kabupaten Sumenep,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Bupati Purwakarta Umumkan Direktur Baru Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu

Penulis
Syifa
-

Seluruh tahapan seleksi calon Direktur Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu Purwakarta telah selesai. Penjabat Bupati Purwakarta Benni Irwan selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) telah menunjuk satu orang peserta seleksi sebagai Direktur Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu, yakni Riana Afriadi masa jabatan 2024-2029.

Pengangkatan Riana Afriadi sebagai Direktur Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu dibenarkan oleh Pj Bupati Purwakarta Benni Irwan selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM).

“Iya benar, saya selaku KPM telah menunjuk kang Riana Afriadi sebagai Direktur Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu masa jabatan 2024-2029. Surat keputusan pengangkatannya sudah saya tandatangani,” kata Pj Bupati Purwakarta Benni Irwan, Rabu 18 Desember 2024.

Benni menegaskan, pengangkatan Riana Afriadi tidak serta-merta namun melalui proses seleksi dan berpedoman dengan aturan yang ada.

Ada lima peserta yang mengikuti seleksi akhir, yakni tahapan wawancara. Kelima peserta tersebut yakni, Vita Agustianti, S.Si, Riana Afriadi, S.S, Reza Zainuddin Achmad, ST, Castono, dan Dr. Dean Subhan Saleh, S.E.,MM.

Benni menambahkan, jabatan Direktur Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu dijabat oleh Pelaksana tugas (Plt) sejak Oktober 2023. Untuk memastikan kepemimpinan di Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu memiliki kewenangan penuh, maka Panitia Seleksi (Pansel) sejak Oktober 2024 mulai melakukan seleksi Direktur Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu masa jabatan 2024-2029.

“Kita bersyukur proses seleksi telah selesai dan saat ini Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu sudah memiliki direktur definitif untuk masa jabatan 2024-2029,” kata Benni Irwan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sekda Sumsel Pimpin Upacara Peringatan Hari Bela Negara ke-76

Penulis
Alfan Godit
-

PALEMBANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Drs H Edward Candra MH, bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) dalam peringatan Hari Bela Negara ke-76 Tahun 2024 yang diselenggarakan di halaman Kantor Gubernur Sumsel pada Kamis, 19 Desember 2024.

Dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekda Edward, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menekankan bahwa bela negara bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri, tetapi merupakan kewajiban seluruh komponen bangsa Indonesia.

“Marilah kita bersama-sama memberikan dedikasi terbaik bagi negara sesuai dengan peran dan profesi masing-masing,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa pertahanan negara adalah tujuan nasional yang harus dilindungi, termasuk menjaga keselamatan, kekayaan, dan masa depan bangsa. Hal tersebut hanya bisa dicapai dengan pertahanan yang kuat.

“Kontribusi nyata harus terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, teknologi, serta pertahanan dan keamanan,” tambahnya.

Presiden juga menjelaskan bahwa tema Peringatan Hari Bela Negara ke-76 Tahun 2024, yaitu “Gelorakan Bela Negara Untuk Indonesia Maju”, mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus semangat dalam bela negara, berkontribusi aktif dalam berbagai bidang demi tercapainya Indonesia yang lebih maju.

“Setiap individu memiliki peran penting dalam membangun bangsa dan negara,” katanya.

Dalam konteks bela negara, Presiden menekankan lima nilai dasar bela negara, yakni cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan terhadap Pancasila, rela berkorban, serta kemampuan awal bela negara, yang menjadi fondasi dalam membentuk mental dan fisik yang tangguh.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Gubernur Nana Sudjana Umumkan UMK Jateng 2025 Naik 6,5 Persen

Penulis
Syifa
-

Penjabat Gubernur (Pj) Jawa Tengah (Jateng), Nana Sudjana resmi mengumumkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) Jawa Tengah Tahun 2025, Rabu (18/12/2024).

Besaran UMK dan UMSK tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024, dan berlaku mulai 1 Januari 2025.

Dalam surat keputusan tersebut, ditetapkan, UMK 2025 tertinggi di Kota Semarang sebesar Rp3.454.827, dan terendah Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp2.170.475. Rata-rata kenaikan UMK Tahun 2025 sebesar Rp148.742. Kenaikan UMK tahun 2025 pada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, masing-masing sebesar 6,5 % dari UMK 2024.

Baca juga : Pj Gubernur Jateng: Bersatu untuk Indonesia Bebas Korupsi

Sedangkan untuk UMSK 2025, terdapat dua daerah yang ditetapkan, yakni Kabupaten Jepara dan Kota Semarang. Nilai UMSK ini lebih tinggi dari UMK 2025.

Nana Sudjana mengatakan, UMSK ditetapkan untuk sektor tertentu, yang tercantum dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

“Sektor tersebut memiliki karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya. Selain itu juga ada tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan,” kata Nana, di rumah dinas Puri Gedeh, Rabu (18/12/2024).

Dalam kesempatan itu, Nana juga mengumumkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) Jawa Tengah tahun 2025. Upah tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/44 Tahun 2024 tentang upah minimum sektoral Provinsi Jawa Tengah tahun 2025.

Nilai UMSP Jateng tahun 2025 didasarkan atas kesepakatan Dewan Pengupahan Provinsi. Nilainya sebesar sebesar Rp2.277.816. Besaran tersebut untuk pekerjaan pada sektor Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil dan Penyewaan alat konstruksi dengan operator.

Nana mengatakan, penetapan UMK, UMSK, dan UMSP ini berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, sebagai dasar penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Selain itu juga berdasarkan rapat Rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah, Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025 dari Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah, dan rekomendasi upah minimum sektoral dari Pj Bupati Jepara dan Wali Kota Semarang.

Nana menegaskan, UMK itu hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pemerintah menetapkan UMK, untuk melindungi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, agar tidak dibayar di bawah upah yang telah ditetapkan. Perusahaan yang melanggar hal tersebut, bisa dikenai sanksi.

“Bagi pekerja atau buruh yang sudah bekerja lebih dari satu tahun, upahnya berpedoman pada struktur skala upah,” tandasnya.

Kebijakan ini, lanjut Nana, berlaku mulai 1 Januari 2025. Dengan ditetapkan UMK, UMSK, dan UMSP Jawa Tengah 2025 ini, diharapkan agar perusahaan-perusahaan yang di Jawa Tengah bisa menyesuaikan ketentuan yang berlaku.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Kalsel Soroti Penggunaan Anggaran untuk Ketahanan Ekonomi

Penulis
Syifa
-

Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Muhidin, didampingi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi (DJPb) Kalsel Syafriadi, dan Ketua DPRD Provinsi Kalsel Supian HK, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2025.

Acara yang berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin ini, sekaligus sebagai simbol dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025.

Dalam mengawali arahannya, Gubernur menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk merespon berbagai tantangan ekonomi global, antara lain melalui instrumen APBN Tahun 2025 yang dirancang untuk menjaga ”Ketahanan Ekonomi dan Keberlanjutan Pembangunan”, serta mendukung program ”ASTA CITA” Presiden RI.

“Oleh karena itu, APBN harus dijaga tetap sehat melalui ”upaya peningkatan penerimaan negara dan belanja negara yang berkualitas”. Belanja negara harus dilakukan secara cermat, sesuai prioritas, tepat sasaran, dan memberi dampak secara langsung kepada masyarakat,” kata Muhidin, Banjarmasin, Rabu (18/12/2024).

Terkait strategi tersebut, secara khusus Gubernur Kalimantan Selatan telah menyampaikan secara rinci. Beberapa diantaranya adalah menguatkan bidang-bidang pembangunan utama yaitu pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan perumahan.

“Belanja modal diutamakan untuk mendukung kegiatan masyarakat dan dunia usaha, agar lebih bermanfaat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Subsidi dan perlindungan sosial lainnya agar diperbaiki supaya lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” ucap Muhidin.

DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD merupakan dokumen APBN yang sangat penting sebagai amanah, mandat serta untuk menjadi acuan bagi semua baik bagi Para Kepala Daerah, Pimpinan Satuan Kerja Vertikal dan Daerah dalam melaksanakan berbagai Program Pembangunan Secara Kolaboratif di Tahun 2025.

Gubernur berpesan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPK, dan para pengelola keuangan pada satuan kerja, supaya menggunakan anggaran dengan disiplin, teliti, sesuai prioritas, sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, serta “tidak boleh ada korupsi”.

“Segera Lakukan percepatan pelaksanaan anggaran di awal tahun 2025, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. Mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dan memperkuat kerjasama antara Pusat dan Daerah, serta kerjasama antar daerah,” pesannya.

Gubernur juga meminta para Bupati dan Walikota agar memastikan pengelolaan TKD dan APBD tahun 2025 sesuai tujuan, bermanfaat, dan optimal dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Penggunaan anggaran tersebut harus mampu mengembangkan dan membangun pusat-pusat ekonomi baru untuk memperkuat perekonomian daerah serta meningkatkan kualitas belanja daerah.

Selain itu juga harus fokus dalam mendukung program pemerintah berupa program makan bergizi gratis, ketahanan pangan, penanganan stunting, peningkatan investasi, dan menjaga tingkat inflasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Demak Ajak Warga Perkuat Bela Negara di Peringatan Hari Bela Negara

Penulis
Syifa
-

Bupati Demak Eisti’anah memimpin upacara peringatan Hari Bela Negara ke-76 yang digelar di halaman Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, Kamis (19/12/2024).

Dalam amanatnya, Bupati menyampaikan pesan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya mengenang perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kedaulatan bangsa, terutama melalui pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) oleh Syafruddin Prawiranegara saat Agresi Militer Belanda II, 19 Desember 1948.

Tema peringatan tahun ini, “Gelorakan Bela Negara untuk Indonesia Maju”, menjadi pengingat bagi seluruh warga untuk terus memperkuat komitmen dalam menjaga persatuan dan berkontribusi nyata di berbagai aspek kehidupan.

Baca juga: Pemkab Demak Gelar Rakor untuk Optimalkan Penyusunan LPPD Tahun 2024

Bupati menyoroti lima nilai dasar bela negara, yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa, yakin pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara.

Dalam amanat tersebut, Bupati juga mengingatkan bahwa perkembangan geopolitik global menuntut kesiapan bangsa dalam menghadapi tantangan seperti konflik regional, perang siber, dan perubahan iklim.

“Perlu disadari, bahwa perkembangan lingkungan strategis dan geopolitik terkini menunjukkan dinamika yang semakin kompleks dan berpotensi membawa dampak signifikan terhadap keamanan global. Ketegangan antar negara, pergeseran aliansi, dan meningkatnya persaingan untuk menguasai sumber daya strategis telah menciptakan ketidakpastian. Selain itu, isu-isu seperti konflik regional, perang siber dan perubahan iklim mempengaruhi keamanan internasional”, kata Eisti

Untuk itu, diperlukan strategi berbasis Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) serta penguatan karakter melalui program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN).

“Sishankamrata merupakan strategi pertahanan negara terbaik karena Indonesia memiliki keunggulan jumlah penduduk dan wilayah nusantara yang luas. Dalam konteks tersebut, Kementerian Pertahanan telah melaksanakan program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN)”, jelas Eisti.

Kegiatan PKBN ini merupakan salah satu upaya dari revolusi mental melalui pembangunan karakter bangsa di lingkup pendidikan, masyarakat dan pekerjaan. Hal tersebut sejalan dengan 8 (delapan) Asta Cita Kabinet Merah Putih yaitu memperkokoh ideologi Pancasila dan memperkuat pembangunan SDM menuju Indonesia Emas 2045.

“Mari kita bersama-sama mempersembahkan dedikasi yang terbaik bagi bangsa sesuai dengan peran dan profesi kita masing-masing. Pertahanan negara adalah suatu tujuan nasional bangsa kita. Dan tujuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, seluruh keselamatan bangsa, seluruh kekayaan bangsa, dan seluruh masa depan bangsa. Dan itu hanya bisa dijamin oleh pertahanan yang kuat”, tutupnya.

Hadir pada upacara tersebut Kepala OPD Kabupaten Demak, TNI/POLRI, Linmas, Anggota Korpri, PGRI, BPBD, Satpol PP serta perwakilan dari masing-masing OPD di Kabupaten Demak.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KKP Selesaikan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Jauh Melebihi Target

Penulis
Syifa
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di atas target yang ditetapkan. Kualitas kepatuhan di lingkup KKP juga meningkat.

“Capaian sementara tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebesar 87,65%. Artinya diatas target yang ditetapkan BPK RI sebesar 75%,” ungkap Irjen KKP, Tornanda Syaifullah dalam Konferensi Pers Akhir Tahun di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (17/12).

Peningkatan kinerja ini sejalan dengan keberhasilan KKP menekan nilai temuan LHP LK oleh BPK di angka 0,09 % dari target yang ditetapkan sebesar 0,5%, yang menandakan nilai temuan di lingkup KKP sangat kecil.

Menurut Tornanda, capaian tindak lanjut masih dapat ditingkatkan dengan berbagai langkah percepatan seperti melakukan inventarisir dan pembahasan dengan tim BPK RI mengenai rekomendasi yang sudah tidak relevan dengan keadaan saat ini. Misalnya rekomendasi yang berkaitan dengan program yang sudah tidak berjalan, pihak ketiga yang sudah tidak mampu untuk menyelesaikan atau tidak ditemukan keberadaannya.

Peningkatan yang signifikan juga terlihat pada meningkatnya jumlah Unit Kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan total 110 unit kerja sampai pada tahun 2024. Hal ini membuktikan penguatan integritas dan pelayanan birokrasi di seluruh lini.

Tak hanya itu, KKP juga mendapat pengakuan nasional sebagai Pengelola Pengaduan Terbaik Peringkat Pertama tahun 2023 dari Kementerian PANRB. Sebuah pencapaian yang mencerminkan respons cepat dan solusi efektif dalam pelayanan publik.

“Capaian ini menjadi bukti nyata peran Itjen KKP dalam menjaga akuntabilitas, mendorong transparansi, dan memastikan setiap program berjalan sesuai amanah. Bersama kita wujudkan tata kelola yang bersih dan berdampak nyata,” pungkasnya.

Itjen KKP juga menyampaikan pentingnya penyusunan Management Risiko untuk setiap aktivitas maupun program yang akan dilaksanakan.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa Itjen harus menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi melaksanakan pengawasan intern, yang mampu memberikan pengawasan yang efektif dan memberikan nilai tambah untuk implementasi ekonomi biru.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menekraf Sampaikan Sejumlah Program dan Kebijakan Terkait Pemberdayaan Masyarakat

Penulis
Syifa
-

Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya menyampaikan sejumlah program dan kebijakan yang dikembangkan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) yang diharapkan dapat mendorong pemberdayaan masyarakat.

“Kami akan menavigasi strategi penguatan ekosistem ekonomi kreatif ini dengan merujuk pada arah dan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif yang telah disusun oleh BAPPENAS,” kata Menekraf Riefky dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tentang Program Pemberdayaan Masyarakat di Kantor KemenkoPMK, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Ia mengatakan, melalui program dan kebijakan yang disusun tersebut diharapkan dapat memenuhi target PDB Ekraf pada 2029 sebesar 8,37 persen sesuai yang tertuang dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional). Dengan indikator pertumbuhan ekspor ekraf sebesar 5,96 persen, penyerapan tenaga kerja ekraf sebanyak 27.66 juta orang, dan pertumbuhan investasi ekraf sebesar 8,08 persen.

Adapun kebijakan dan program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat telah disusun di masing-masing kedeputian. Pada Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif misalnya terdapat program fasilitasi perlindungan dan komersialisasi kekayaan intelektual (KI), pengembangan literasi ekonomi kreatif, hingga penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung produktivitas masyarakat.

“Usulan revisi regulasi daerah diajukan untuk memperkuat posisi ekonomi kreatif sebagai pilar pembangunan berkelanjutan,” ujar Menekraf Riekfy.

Selanjutnya pada Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain, salah satu inisiatif utama adalah melalui program Inkubasi Wastra serta program Pengembangan Desa Kreatif yang fokus pada penguatan klaster ekonomi kreatif di luar Jawa untuk menciptakan rantai pasok yang inklusif dan berkelanjutan.

Kemudian, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi melalui program Digital Finger Print untuk memberikan sertifikasi hak cipta konten digital kepada 1001 kreator digital, sehingga melindungi karya mereka dan meningkatkan kepercayaan pasar global.

“Selain itu, terdapat program Super Emak Digital untuk menumbuhkan startup kreatif dan digital yang berdaya saing, dengan memberikan pelatihan dan dukungan bagi kelompok perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam ekosistem ekonomi kreatif berbasis teknologi,” kata Riefky.

Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media dapat mendorong pemberdayaan masyarakat melalui program Santri Kreatif atau program inisiatif seperti Media Meets Campus, Wonder Voice of Indonesia (WVI), Radio Announcer Hunt, dan Masterclass Pengembangan Skenario OTT (SCENE).

Kehadiran program-program tersebut dirancang untuk mengembangkan talenta, infrastruktur, dan pembiayaan yang terintegrasi berbasis kekayaan budaya dan intelektual, sehingga diharapkan mampu meningkatkan daya saing konten kreatif lokal.

“Kami meyakini bahwa kekayaan budaya dan talenta Indonesia menjadi modal utama pengembangan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan berdasarkan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045,” kata Riefky.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,3391,3401,341...4,943Halaman 1,340 dari 4,943