Beranda blog Halaman 1345

Bey Machmudin Pastikan Pengamanan Nataru Maksimal

Penulis
Syifa
-

Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin memastikan operasi pengamanan selama Natal dan Tahun Baru dilakukan maksimal demi menghadirkan rasa aman, nyaman, dan damai bagi masyarakat.

Hal itu diungkapkan Bey Machmudin saat Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Lilin Lodaya 2024 dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Pengamanan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, di Kantor Polda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Selasa (17/12/2024).

Menurut Bey, koordinasi berbagai stakeholders Polri, TNI, Satpol PP, organda, sampai linmas sangat penting dalam memastikan masyarakat merasa aman, baik saat ibadah Natal, maupun liburan Natal dan Tahun Baru.

Baca juga: Bey Machmudin Harap Satgas Pangan Jabar Hadirkan Solusi Keselarasan Data

“Kegiatan ini adalah momentum penting dalam memastikan bahwa masyarakat dapat merayakan dua perayaan besar dengan rasa aman, nyaman, dan damai. Pengamanan yang optimal akan menjadi wujud nyata kolaborasi kita dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” katanya.

Karena itu, Bey menilai sinergi lintas sektoral sangat diperlukan untuk mengantisipasi berbagai potensi permasalahan, mulai dari kriminalitas, bencana alam, hingga kecelakaan dan kemacetan lalu lintas.

“Perayaan Natal dan Tahun Baru selalu menjadi titik kritis karena tingginya intensitas aktivitas masyarakat, baik di tempat ibadah, pusat perbelanjaan, objek wisata, hingga arus lalu lintas,” ungkapnya.

Selama Operasi Lilin Lodaya 2024, Bey berharap semua pihak bahu membahu. Operasi Lilin Lodaya adalah tanggung jawab bersama, maka diimbau seluruh instansi terkait untuk memaksimalkan peran dan fungsinya, berkomunikasi dengan baik, dan terus berkolaborasi.

“Saya percaya dengan kerja sama yang solid, kita dapat menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat,” pungkas Bey.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Gubernur Hassanudin Ajak Masyarakat NTB Bersama Wujudkan Provinsi Lebih Baik

Penulis
Syifa
-

Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hassanudin mengatakan, selama masa transisi kepemimpinannya, secara bersama telah mencapai berbagai prestasi yang membanggakan sebagai amanah menjaga nyala harapan para pemimpin pendahulu.

“Kita berharap amanah ini dapat dijalankan oleh Gubernur, Wakil Gubernur dan Bupati, Walikota terpilih dan wakilnya dengan penuh tanggungjawab, dedikasi dan komitmen untuk membawa NTB ke arah yang lebih baik. Dirgahayu Provinsi Nusa Tenggara Barat, bersama kita wujudkan NTB Hebat, menuju Indonesia Emas 2045”, ucapnya saat upacara peringatan HUT NTB di lapangan Bumi Gora kantor Gubernur, Selasa (17/12).

Hasanuddin menyebutkan, 66 tahun perjalanan NTB adalah kisah tentang kerja keras, ketekunan, dan semangat gotong royong.

Baca juga: Pj Gubernur NTB Beri Arahan ke TPID Jelang Nataru 2024/2025

Dikatakannya, saat ini NTB bukan hanya dikenal sebagai provinsi dengan keindahan alam yang menakjubkan, tetapi juga sebagai pusat kegiatan nasional internasional dengan berbagai perhelatan yang menjadi ikon kebangkitan NTB seraya memaparkan berbagai keberhasilan ekonomi, pelayanan publik, industri, kesehatan, indeks pembangunan manusia serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

Secara nasional, kepemimpinan baru Presiden Prabowo dan Wakilnya telah mencanangkan Asta Cita dengan delapan misi menuju Indonesia Emas 2045 saat Indonesia mencapai usia 100 tahun. Dalam konteks NTB, salah satu programnya yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak anak dan kelompok rentan mendapatkan dukungan optimal Pemprov NTB sekaligus sebagai upaya pemberdayaan petani lokal dalam penyediaan bahan pangan berkualitas, kampanye edukasi gizi seimbang serta mengembangkan industri lokal dan UMKM terkait.

Hasanuddin berpesan agar seluruh masyarakat NTB tetap menjalin tali persaudaraan dan persatuan serta menjaga daerah dalam suasana aman damai.

“Dalam filosofi Sasak diungkapkan dengan kalimat yang indah ‘tunjung tilah aik meneng empak bau’ yang artinya tatanan kehidupan sosial budaya terpelihara lestari, suasana tenang terkendali tanpa kegaduhan”,ucapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Gubernur Sugito Imbau Satker Gunakan Anggaran dengan Disiplin, Teliti, Efisien, dan Efektif

Penulis
Syifa
-

Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) Sugito, mengimbau Kepala Satuan Kerja di wilayah Kep. Babel, sesuai dengan Instruksi Presiden RI untuk menggunakan anggaran dengan disiplin, teliti, efisien, dan efektif.

Hal ini diungkapkan dalam sambutannya pada acara Penyerahan Secara Digital DIPA dan Daftar Alokasi TKD Tahun 2025 Provinsi Kep. Babel, di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Kep. Babel, Senin (16/12/2024).

Instruksi Presiden tersebut menurutnya dilakukan antara lain untuk mengantisipasi ketidakpastian, belanja harus sesuai prioritas dengan fokus pada hasil; tingkatkan transparansi, akuntabilitas, integritas dan tata kelola yang baik (Good governance) sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, serta tidak boleh ada korupsi.

Kemudian, belanja terus diefisienkan, khususnya pada belanja perjalanan dinas dan kegiatan seremonial; mengoptimalkan penggunaan komponen atau produk dalam negeri; lakukan percepatan pelaksanaan anggaran di awal tahun 2025 sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat; perkuat sinergi dan kerja sama lintas instansi vertikal dan pemda.

“Kepada para Bupati dan Wali Kota di Kepulauan Bangka Belitung agar memastikan pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) dan APBD tahun 2025 harus efisien, dan optimal dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah,” ujar Pj Gubernur Sugito.

Selain itu, ia mengatakan, seperti yang telah disampaikan oleh Kanwil DJPb Babel kebijakan TKD tahun 2025 diarahkan untuk peningkatan sinergi dan harmonisasi fiskal pemerintah pusat, dan daerah pengembangan dan pembangunan sentra ekonomi baru di daerah (mendorong pemerataan, dan kesejahteraan); perbaikan kualitas belanja APBD; penguatan lokal taxing power; serta pengembangan pembiayaan kreatif dan inovatif.

“Presiden menginginkan pemerintahan yang bersih. Titik bersih dari penyelewengan ketidakesienan, manipulasi, dan KKN dengan pihak-pihak lain tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, serta kebijakan yang tegas namun tetap memperhatikan asas keadilan,” tutur Sugito.

Untuk itu, dikatakannya pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antar kementerian lembaga harus saling bersinergi dan menguatkan.

“Kita memiliki satu visi dan misi yang sama untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Titik pemerintah siap bekerja keras menuju Indonesia emas, menjadi bangsa yang kuat merdeka berdaulat adil, dan makmur,” terangnya.

Sementara itu, Kepala DJPb Babel Edih Mulyadi dalam sambutannya mengatakan bahwa seperti tahun 2024 lalu, DIPA diserahkan secara digital setelah melalui proses penandatanganan secara elektronik dengan menyederhanakan proses bisnis pengesahan DIPA menggunakan aplikasi SAKTI. Penyederhanaan tersebut mengubah proses pengesahan dari semula 12 tahap hanya menjadi 4 tahap saja.

“Di samping penyerahan DIPA, kami juga menghaturkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap stakeholder atas kerjasama selama ini titik bentuk apresiasi kami coba kapitalisasi dalam bentuk penghargaan atas berbagai kategori yang telah disusun. Semoga pemberian penghargaan ini satu dari berbagai upaya yang dapat memotivasi dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan negara,” harapnya.

Edih Mulyadi juga mengingatkan untuk selalu menjaga integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini dikatakannya, sesuai dengan amanat Menteri Keuangan, bahwa setiap rupiah yang dikelola dari APBN berasal dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat dan sudah sepatutnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pada agenda ini juga dilakukan penyerahan Treasury Award 2024 (penghargaan kepada Pemda, satker vertikal, serta dinas tingkat provinsi dan kabupaten kota yang mempunyai kinerja pengelolaan keuangan terbaik).

Untuk klaster perwakilan Satuan Kerja:
1. Kategori capaian nilai kinerja pelaksanaan anggaran satker terbaik diraih oleh Kemenkumham Prov. Kep. Babel;
2. Implementasi kontrak pra-DIPA terbesar diraih oleh Kemenkumham Prov. Kep. Babel;
3. Kategori capaian nilai kinerja pelaksanaan anggaran satker kecil terbaik diraih oleh Balai POM Prov Kep. Babel;
4. Satker dengan capaian transaksi terbaik melalui platform digipay diraih oleh KPPBC Pangkalpinang.

Kluster Pemda
1. Kategori kinerja penyaluran dak fisik terbaik diraih oleh Kota Pangkalpinang;
2. Kategori kinerja penyaluran dana desa terbaik diraih oleh Kabupaten Belitung;
3. Kategori kuantitas data calon debitur kur potensial tertinggi diraih oleh Kabupaten Bangka Selatan;
4. Kategori kualitas data calon debitur potensial terbaik diraih oleh Kabupaten Belitung Timur.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Mojokerto Soroti Perbedaan Harga Cabai, Minta Data Inflasi Diperbaiki

Penulis
Syifa
-

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, memimpin pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Mojokerto jelang Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Acara ini digelar di Ruang Satya Bina Karya (SBK), Senin (16/12) siang.

Dalam arahannya, Bupati Ikfina menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi tim TPID untuk memberikan kontribusi positif dan efektif terhadap pengendalian inflasi di Kabupaten Mojokerto. Ia pun mengambil contoh perbedaan mencolok harga cabai merah di Pasar Bangsal yang mencapai Rp10.000 per kilogram, sementara di Pasar Pacet mencapai Rp38.000 per kilogram.

“Apakah ini pengambilan data apa perlu diperbaiki atau faktanya di lapangan seperti itu. Jika benar, ini menjadi pekerjaan rumah kita ke depan untuk mengambil analisa dari perbedaan harga satu komoditi dari 20 pasar yang ada di Kabupaten Mojokerto yang sedang kita pantau,” ujarnya.

Baca juga: Pj Wali Kota Mojokerto Turun Ke Pasar, Pastikan Ketersediaan Bahan Pangan

Dalam mengendalikan harga dilapangan, Bupati juga menyoroti pentingnya memanfaatkan aplikasi energi smart untuk memantau perubahan harga secara real-time. “Instrumen energi smart ini sangat luar biasa buat kita semuanya, sehingga ketika ada satu perubahan harga yang signifikan maka intervensi kita akan bisa langsung sesuai operasi pasar yang akan dilaksanakan di pasar tersebut,” jelasnya.

Tak hanya itu, dalam mengendalikan inflasi Bupati Ikfina juga mengungkapkan perlunya pemerataan program Warung Pengendalian Inflasi dan Penggunaan Produk dalam Negeri (Wulandari) di seluruh pasar.

“Idealnya kita ada 20 pasar yang ada di Kabupaten Mojokerto kita seharusnya juga punya 20 Wulandari, sehingga intervensi seperti operasi pasar tidak perlu kita lakukan cukup mengendalikan di Wulandari,” jelasnya.

Selain itu, Ikfina mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan penimbunan bahan makanan guna menjaga kestabilan harga selama periode libur Nataru.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, yang juga Ketua TPID, menyampaikan apresiasi atas kinerja tim selama tahun 2024. Menurutnya, inflasi di Kabupaten Mojokerto berhasil dikendalikan dengan baik, bahkan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat berupa Dana Insentif Fiskal.

“Dari target pemerintah pusat 2,5% ini bisa kita capai kita masuk di angka itu di angka target pemerintah, kita tidak masuk di angka 1,5% dan kita tidak di atas angka 3,1% tapi kita di atas angka 1,82% dan Alhamdulillah kita sudah bagus dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” jelasnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa harga-harga cenderung fluktuatif menjelang Nataru. Oleh karena itu, program seperti pasar murah dan intervensi distribusi pangan harus dimaksimalkan. Teguh juga menekankan pentingnya sinergi antara instansi terkait untuk menjamin distribusi pangan tidak terganggu, terutama di wilayah terdampak bencana.

“Peran dari TPID sangat butuh dukungan dari Bulog selaku stabil harga di kabupaten Mojokerto, saya minta ini juga menjadi titik perhatian jangan sampai nanti dinamika ini terpengaruh terkait beberapa di Pemerintah Kabupaten Mojokerto,” pungkasnya.

Dengan berbagai langkah strategis yang telah direncanakan TPID, Kabupaten Mojokerto optimistis dapat menjaga kestabilan harga dan memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru 2025. Sinergi lintas sektor menjadi kunci utama untuk mengatasi potensi inflasi dan menjaga kesejahteraan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Pastikan Tidak Ada Tambahan Cuti Bersama Libur Nataru

Penulis
Syifa
-

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK Warsito memastikan tidak ada tambahan cuti bersama pada Libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

Hal ini disampaikan oleh Warsito mewakili Menko PMK Pratikno dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Menghadapi Libur Natal dan Tahun Baru di Auditorium STIK Lemdiklat Polri, Jakarta, pada Senin (16/12/2024).

Deputi Warsito menekankan bahwa tidak ada penambahan cuti bersama tahun ini, meskipun terdapat banyak masukan dari berbagai pihak, salah satunya usulan cuti bersama di hari Jumat 27 Desember yang merupakan “hari kejepit”.

Dia mengingatkan bahwa hak cuti tahunan karyawan swasta dalam satu tahun sebanyak 12 hari, sementara cuti bersama dalam SKB 2024 sebanyak 10 hari, sehingga hanya tersisa 2 hari hak cuti tahunan.

“Sudah diambil cuti bersama secara nasional sebanyak 10 hari, jadi tinggal dua hari yang bisa diajukan secara bebas waktunya, sehingga tidak memungkinkan penambahan cuti bersama,” ujar Warsito.

Seperti diketahui, Pemerintah telah menetapkan tanggal 26 Desember 2024 sebagai cuti bersama, satu hari setelah Hari Raya Natal yang jatuh pada 25 Desember. Hal ini bertujuan memberikan waktu tambahan bagi umat Kristiani di Indonesia untuk merayakan Natal dengan lebih tenang bersama keluarga, serta memberikan kelonggaran waktu dalam perjalanan arus mudik atau arus balik.

Warsito menyampaikan bahwa menjelang libur Natal dan tahun baru, fokus utama pemerintah adalah memastikan keamanan rumah ibadah serta kelancaran transportasi baik di jalur darat, laut, maupun udara. Para Kapolda dan Kepala Daerah setempat diharapkan berkoordinasi dalam kelancaran arus lalu lintas untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pemudik di wilayahnya.

“Lalu lintas atau jalur nasional juga menjadi penting untuk mendapatkan pengamanan vital, termasuk dukungan fasilitas kesehatan dan penambahan air bersih ketika rest area membutuhkan,” tambah Warsito.

Warsito berharap melalui tagline “Libur Seru Nataru”, pelayanan Pemerintah pada libur Nataru tahun ini dapat berjalan lancar dan sukses. Dia juga mengharapkan samangat dan produktivitas kerja masyarakat akan meningkat pasca merayakan Natal dan liburan bersama keluarga.

“Mudah-mudahan semua pelayanan yang kita berikan bisa membawa kebaikan bagi masyarakat, dan pulang liburan produktivitas kerja meningkat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga mengingatkan bahwa puncak arus mudik diperkirakan terjadi 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 21 Desember dan 28 Desember 2024. Oleh karena itu, Kapolri mengingatkan seluruh jajaran kepolisian untuk siap melakukan pengamanan secara maksimal agar arus mudik dan liburan akhir tahun dapat berjalan dengan aman dan tertib.

“Prediksi arus mudik pertama akan mencapai puncaknya pada 21 Desember, saat anak sekolah mulai libur. Kemudian, puncak arus mudik kedua diperkirakan akan terjadi pada 28 Desember,” ungkap Kapolri.

Turut hadir memberikan paparan pada rapat tersebut, Menteri Agama, Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pariwisata, Panglima TNI, Kepala BNPB, Kepala BMKG, Kepala Badan Pangan Nasional, Irjen Kementerian Perdagangan, Deputi Badan SAR Nasional, Dirut Pertamina, Dirut Jasa Raharja, Direktur Operasional Jasa Marga.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Kaltara Dorong Langkah Strategis Tingkatkan Kompetensi ASN

Penulis
Syifa
-

Mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Hubungan Antar Lembaga Sekretariat Daerah (Setda) Kaltara, Ir. Wahyuni Nuzband, M.AP., membuka kegiatan Rapat Koordinasi BPSDM di Ballroom Hotel Luminor pada Senin (16/12).

Dalam sambutannya, Wahyuni mengapresiasi atas penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagai upaya strategis dalam mewujudkan SDM aparatur yang mendukung program prioritas nasional dan visi Presiden-Wakil Presiden tahun 2024-2025.

“Kegiatan ini bagian dari upaya BPSDM untuk meningkatkan kompetensi aparatur daerah, selaras dengan 17 prioritas dan 8 Asta Cita yang menjadi fokus pemerintah saat ini,” kata Wahyuni.

Wahyuni menuturkan dalam mendukung pelayanan publik, inovasi, dan kemajuan daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut memiliki kompetensi yang relevan dengan tantangan zaman. Karena pengembangan kompetensi ASN menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

Ada (4) empat aspek penting dalam merumuskan langkah strategis pengembangan kompetensi ASN, pertama Relevansi Program merupakan pengembangan kompetensi harus sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tuntutan pekerjaan ASN

Lalu kedua Metode Pelatihan penggunaan metode inovatif seperti e-Learning studi banding, dan coaching perlu ditingkatkan, ketiga Evaluasi dilakukan berkala terhadap efektivitas program, serta keempat Sinergi atau kerja sama semua pihak dalam melaksanakan program pengembangan kompetensi.

Melalui rakor ini, diharapkan para pengelola pelatihan dapat menyamakan persepsi, meningkatkan koordinasi, dan mengimplementasikan sistem pembelajaran yang terintegrasi, kolaboratif, dinamis, serta terbuka.

Di akhir sambutan, Wahyuni Nuzband menyampaikan keyakinannya bahwa dengan komitmen dan sinergi yang kuat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dapat mewujudkan ASN yang profesional, kompeten, dan berintegritas.

“ASN yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mendorong Kalimantan Utara menjadi provinsi yang lebih maju dan sejahtera.,” pungkasnya.

Menghadirkan narasumber secara langsung Widya Iswara Ahli Madya PPSDM Kemendagri Regional Bandung, Dyah Miranti Maharani, hadir secara daring (virtual) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, Dr. Sugeng Hariyono, M.Pd., dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendagri Regional Bandung, Indra Maulana S.A, S.Kom., M.Si., serta para peserta rakor.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Wali Kota Pekanbaru Prioritaskan Pembayaran Kegiatan Masyarakat

Penulis
Syifa
-

Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Roni Rakhmat memberikan keterangan terkait kepastian pembayaran kontraktor yang memperbaiki jalan rusak sejak awal tahun. Pembayaran untuk kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat akan diprioritaskan dan dibayar seluruhnya.

“Kami belum memastikan kapan pembayaran kontraktor akan dilakukan. Namun, pembayaran untuk kegiatan yang langsung berdampak pada masyarakat akan kami bayar sepenuhnya,” kata Pj Wali Kota Roni Rakhmat di Mal Pelayanan Publik (MPP), Kamis (12/12/2024).

Pemko Pekanbaru masih menunggu kepastian anggaran. Jika ada kelebihan anggaran, prioritas pertama adalah pembayaran Surat Perintah Membayar (SPM) yang sudah masuk dari bulan Juni hingga September.

Baca juga: Pekan Ini Pemko Pekanbaru Uji Coba Makan Bergizi di Sejumlah Sekolah

“Kegiatan tersebut sudah pasti akan dibayar. Jadi, pasti ada yang dibayar dan ada yang belum, tergantung ketersediaan anggaran,” jelasnya.

Jika masih ada sisa anggaran, maka SPM yang masuk dari Oktober hingga Desember akan diprioritaskan berikutnya. Proses pencairan dana untuk kegiatan ini diharapkan dapat dilakukan pekan ini.

Dengan penjelasan ini, masyarakat Pekanbaru diharapkan dapat memahami situasi dan kebijakan terkait pembayaran kontraktor serta penggunaan anggaran pemko.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Polisi Harus Usut Pengacara yang Tipu Korban Penganiayaan Karyawan Toko Roti

Penulis
Syifa
-

Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez meminta kepolisian untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan karyawan toko roti di Jakarta Timur, tanpa adanya intervensi. Ketegasan polisi, sebutnya, menjadi komitmen penegakan keadilan hukum.

“Kami meminta aparat kepolisian untuk bekerja secara profesional dan memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi. Tidak boleh ada diskriminasi atau upaya menutupi kasus ini hanya karena pelaku memiliki latar belakang tertentu,” kata Gilang Dhielafararez, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR dengan Kapolda Kalteng dan Kapolres Jaktim, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2024). Selasa (17/12/2024).

Hari ini, Komisi III DPR melakukan audiensi dengan karyawati toko roti bernama Dwi Ayu Dharmawati yang menjadi korban penganiayaan anak bos toko roti di Jakarta Timur bernama George Sugama Halim. Di hadapan anggota Komisi III DPR, Dwi menjelaskan kronologi saat dirinya dilempar kursi dan barang-barang lain oleh anak bos roti tersebut.

Dwi menuturkan insiden itu terjadi pada tanggal 17 Oktober pukul 21.00 WIB di mana pelaku datang ke toko dan memesan makan malam secara online lalu meminta korban untuk mengantarkan pesanan George ke kamarnya.

Namun, Dwi menolak karena merasa hal tersebut bukan bagian dari tugasnya bekerja di toko roti milik orang tua George. Karena kejadian tersebut, George melempari Dwi dengan barang-barang yang ada di toko roti.

Kasus penganiayaan ini menjadi viral di media sosial lantaran korban telah melaporkan dugaan penganiayaan tersebut ke Polres Jakarta Timur pada 18 Oktober 2024 namun polisi baru menangkap pelaku pada Minggu (15/12) malam atau hampir 2 bulan sejak laporan dibuat. Gilang mengatakan, polisi harusnya bisa cepat mengusut kasus itu sehingga masalah tidak berlarut-larut.

“Kasus ini diharapkan menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan bahwa hukum berlaku untuk semua tanpa terkecuali. Jangan hanya karena pelaku anak dari pemilik toko, penegakan hukum jadi melemah,” papar Legislator dari dapil Jawa Tengah tersebut.

“Kasus ini harus menjadi contoh bahwa negara hadir untuk melindungi seluruh warganya, termasuk pekerja dari tindakan kesewenang-wenangan,” imbuh Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Dalam audiensi dengan Komisi III DPR, Dwi menyatakan sampai harus menjual motor miliknya saat mengawal kasus yang menimpa dirinya. Dwi menjual motor untuk menyewa pengacara, yang belakangan diketahui korban justru ditipu karena tak ada pendampingan hukum setelahnya.

Gilang menyatakan, Polisi juga harus mengusut kasus penipuan ini apalagi sang pengacara mengaku datang kepada korban atas utusan dari Polda.

“Nama baik institusi Polri turut dipertaruhkan. Setelah dianggap lama mengusut kasus ini, sekarang juga ada pengacara yang mengaku utusan polisi menipu korban. Korban ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula,” sebutnya.

Gilang mengatakan hal ini penting mengingat beberapa waktu terakhir citra polisi sedang menurun akibat serangan oknum kepada masyarakat. Penembakan yang terjadi belakangan menjadi momok dan membuat citra polisi terjun bebas.

“Kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum sangat bergantung pada keadilan yang ditegakkan dalam kasus-kasus seperti ini. Polisi harus bisa melindungi rakyat sesuai tugas konstitusinya,” tegas Gilang.

Di sisi lain, anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan penegakan hukum itu menyoroti pentingnya perlindungan bagi pekerja dalam lingkungan kerja. Gilang menyebut tindakan penganiayaan seperti itu tidak hanya melukai fisik korban tetapi juga berdampak pada psikologis dan sosial para pekerja.

“Kita lihat belakangan banyak terjadi relasi kuasa antara si kuat dan si lemah. Selain kasus penganiayaan karyawan toko roti, ada juga kasus di mana koas dianiaya pihak keluarga rekannya yang punya kekuasaan. Ini menjadi preseden buruk,” ungkapnya.

Gilang menegaskan DPR akan mengawal kasus-kasus yang merugikan masyarakat ini hingga tuntas. Gilang juga meminta pengusutan kasus hukum dilakukan secara transparan dan berkeadilan.

“Kita berharap semua kasus dapat diusut tanpa menunggu viral terlebih dahulu. Sudah menjadi tugas penegak hukum menciptakan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, baik viral ataupun tidak,” pungkas Gilang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menaker Dorong Kolaborasi Industri untuk Bangun SDM Berkualitas

Penulis
Syifa
-

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, mengajak dunia industri untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Dialog Interaktif dengan Mitra Industri yang berlangsung di BPVP Batam, Selasa (17/12/2024).

Dalam dialog tersebut, Yassierli menekankan bahwa perkembangan teknologi dan persaingan global menuntut tenaga kerja Indonesia memiliki keterampilan yang relevan. “Kita tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah membutuhkan kolaborasi dari industri untuk mencetak SDM yang siap menghadapi tantangan zaman,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menaker juga menyoroti pentingnya peran industri dalam pengembangan program pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pasar kerja. “Industri adalah pihak yang paling tahu kebutuhan keterampilan di lapangan. Kolaborasi ini akan menciptakan link and match antara pelatihan dan kebutuhan dunia kerja,” tambahnya.

Baca juga: Menaker Dorong Kolaborasi Industri untuk Bangun SDM Berkualitas

Acara ini dihadiri Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, Pejabat Tinggi Madya dilingkungan Kemnaker, serta berbagai pemangku kepentingan, utamanya perwakilan perusahaan dan lembaga pendidikan vokasi.

Dalam dialog ini dlakukan diskusi yang difokuskan pada langkah konkret untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan vokasi, sertifikasi, dan inovasi kurikulum yang selaras dengan kebutuhan industri.

Yassierli berharap melalui dialog ini, sinergi antara pemerintah, industri, dan dunia pendidikan semakin kuat. “Dengan kolaborasi yang baik, kita bisa mencetak tenaga kerja unggul yang menjadi tulang punggung pembangunan Indonesia menuju 2045,” tutupnya.

“Acara ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam mendorong keterlibatan dunia industri sebagai mitra strategis dalam pembangunan SDM nasional yang berkualitas dan berdaya saing global,” pungkasnya.

Selain diskusi, dalam acara ini juga dilangsungkan Pengukuhan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Kerja dan Industri (FKLPI) Daerah Kota Batam; serta Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Dirjen Binalattas dengan mitra industri sebanyak 10 (sepuluh) dokumen yaitu PT. Vortex Technology Batam, PT. Tirta Utama Riani Indah, PT. Taman Resor Internet, PT. Kinema Systrans, PT. Ecogreen Oleochemical, PT. Kabil Indonusa Estate, PT. Austin Engineering, PT. Aston Group Batam, PT. SMOE Indonesia dan Batam Shipyard Offshore Association.

Selain itu juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala BBPVP Medan dengan mitra industri sebanyak 5 (lima) dokumen.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bersama Mendag, Bobby Nasution Pantau Gerakan Pangan Murah di Medan Marelan

Penulis
Syifa
-

Bersama Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Wali Kota Medan memantau kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Taman Sakasanwira, Jalan Kapten Rahmad Buddin, Kecamatan Medan Marelan, Selasa (17/12/2024).

Dalam Gerakan Pangan Murah di Medan Marelan yang turut dihadiri Pj. Gubsu A. Fatoni ini, harga minyak goreng Minyakkita Rp15.500/liter, gula pasir Rose Brand Rp17.500/kg, dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Rp59.000/karung 5 kg.

Dalam kegiatan ini juga dijual beberapa komoditas pertanian, antara lain bawang merah seharga Rp30.000/kg, bawang putih Rp40.000/kg, serta tomat Rp12.000/kg, dan kentang Rp12.000/kg.

Mendag menyampaikan, Gerakan Pangan Murah salah satu upaya pemerintah untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat.

“Program ini diharapkan akan memperkuat program penyediaan pangan berkualitas yang terjangkau bagi masyarakat.

Melalui program ini, lanjutnya, diharapkan harga pangan dapat terjaga pada tingkat yang wajar. Hal tersebut diharapkan akan turut menjaga tingkat inflasi pangan pada level yang ditargetkan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,3441,3451,346...4,943Halaman 1,345 dari 4,943