Beranda blog Halaman 1346

Program TEKAD Perkuat Peran BUMDes di Indonesia Timur untuk Ketahanan Pangan dan Program Makan Bergizi Gratis

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu atau TEKAD akan terus mendukung penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia Timur untuk ketahanan pangan nasional program dan makan bergizi gratis yang menjadi gagasan besar Presiden Prabowo.

Dengan begitu, BUMDes tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal tetapi juga berkontribusi dalam penyediaan bahan pangan yang berkualitas untuk masyarakat Indonesia Timur.

“Saya jelaskan sedikit ke depan target kita program TEKAD ini juga bisa mendukung visi misi bapak presiden Prabowo, terutama dalam mendukung program makan bergizi gratis,” jelas M. Fachri, Project Manager (PM) sekaligus Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Selasa (17/12/2024).

Sehingga lanjut Fachri, salah satu fokus utama Program TEKAD adalah pengembangan sektor pemasaran, pertanian dan perikanan, di mana BUMDes di desa-desa sasaran dilatih untuk melakukan pengolahan hasil panen secara lebih modern dan efisien.

Melalui jaringan pemasaran yang telah dibangun dengan dukungan Program TEKAD, produk-produk dari desa dapat didistribusikan secara lebih luas, baik ke sekolah-sekolah dan desa-desa guna mendukung Program Makan bergizi gratis.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto mengintruksikan agar Program TEKAD ke depan dapat diarahkan untuk mendukung program makan bergizi gratis dengan memastikan produksi pangan lokal di desa berjalan optimal dan berkelanjutan.

“Karena saya Haqqul Yakiin, dengan program Bapak Presiden Prabowo melalui makan siang bergizi, ekonomi di desa akan semakin menggeliat,” ujarnya saat pembukaan Workshop Nasional Evaluasi Akhir Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu, di Makasar (18/11/2024)

“Nah, sekarang coba program IFAD diarahkan ke sana untuk mendukung makan siang bergizi. Jadi klo di desa belum ada tomatnya, coba tomat. Pasti laku. Klo cabe, coba cabe. Kan ini ekonomi terpadu,” tambahnya.

Untuk diketahui, Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) adalah program kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa (PEID) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Program TEKAD bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi rumah tangga perdesaan melalui pengembangan mata pencaharian atau usaha ekonomi produktif yang berkelanjutan di 25 (dua puluh lima) Kabupaten yang ada di 9 (sembilan) Provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Buka Munas V PATRI, Mentrans Iftitah Ajak Sinergi & Kolaborasi Tokoh-tokoh Anak Transmigran

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Transmigrasi RI atau Mentras Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara meminta organisasi Persatuan Anak Transmigrasi Republik Indonesia (PATRI) untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan tokoh-tokoh nasional maupun daerah yang berasal dari keluarga besar transmigran di seluruh Indonesia.

Arahan ini disampaikan saat secara resmi membuka Musyawarah Nasional (Muns) ke – V Perhimpunan Anak Transmigrasi Republik Indonesia (PATRI) di Gedung Kementrans RI, Kalibata Jakarta Selatan, Rabu, 18 Desember 2024.

“Dengan adanya tokoh-tokoh tersebut, nanti menjadi sebuah kekuatan untuk kita bersinergi dan berkolaborasi membangun negeri ini,” ucap Mentrans dalam Munas bertema “Transmigrasi Pelopor Patriot Bangsa” ini.

“Saya berharap proses Munas berlangsung lancar. Dan Munas ini semoga membawa semangat baru program-program Transmigrasi yang insya allah nanti kita jalankan secara optimal,” kata Iftitah dalam pidatonya.

Mentrans menyampaikan empat arahan untuk Munas ke-V PATRI yang akan memilih ketua umum baru serta menetapkan anggaran dasar da anggaran rumah tangga (AD/ART)

Pertama, Iftitah meminta kepada seluruh pengurus PATRI untuk menginventarisir, melakukan pendataan secara maksimal, siapa-siapa saja tokoh-tokoh yang menjadi anak Transmigran.

“Saya juga dengar ada beberapa anggota kabinet yang berasal dari anak transmigran. Betul apa tidak? Nah itu perlu dicek,” kata Mentrans.

Kedua, Mentrans Iftitah meminta pengurus baru PATRI nanti melakukan road show, mendatangi tokoh-tokoh yang merupakan anak seorang transmigran tersebut.

“Jadi nanti setelah Munas selesai, terbentuk Ketua Umum baru, inventarisir siapa-siapa anak-anak transmigran, datangi tokoh-tokoh itu,” ucapnya.

Ketiga, Mentrans Iftitah meminta pengurus baru nanti mengajak tokoh-tokoh yang ditemui tersebut bergabung bersama PATRI.

“Keempat, tujuan dari tiga langkah di atas, adalah untuk memberikan penghormatan kepada para pendahulu kita, para senior kita, dan para sesepuh kita yang telah berjuang membangun bangsa dan negara membangun negeri melalui program Transmigrasi. Sekali lagi Tujuannya itu memberikan penghormatan kepada patriot-patriot bangsa,” kata Iftitah.

Mentrans menerangkan, tujuan lainnya pendataan tokoh-tokoh tersebut, untuk menginspirasi generasi penerus. Sehingga ada kebanggaan dari mereka sebagai seorang anak transmigran. Langkah itu juga akan membuat PATRI bisa memiliki banyak aset, yang bisa kolaborasi sebagai sebuah sumber daya.

Lebih lanjut, Iftitah menegaskan, nanti PATRI akan menjadi garda terdepan kekuatan sosial dari Kementerian Transmigrasi untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan para transmigran.

“Kalau misalkan siapa gitu tokoh yang merupakan anggota PATRI, misalkan ada di Kabinet dan sebagainya, Kementerian Transmigrasi minta bantuan sulit bertemu yang dimaksud, nah nanti PATRI bisa masuk. Bisa juga nanti kolaborasi untuk mensejahterakan PATRI sendiri, dengan bantuan beasiswa kah, atau program haji gratis, pelayanan kesehatan, asuransi dan sebagainya. Itu betul-betul menajadi sebuah sumber daya yang sangat solid ke depan,” tukasnya.

Dalam arahannya juga kembali Mentrans menyampaikan bahwa orientasi transmigrasi ke depan fokus pada peningkatan kesejahteraan bukan pembagian lahan dan perpindahan penduduk.

Pada Musyawarah Nasional Patri Ke-V Perhimpunan Anak Transmigran RI dihadiri 16 DPD dari berbagai provinsi di tanah air dengan agenda Munas yaitu Pemilihan Ketua Umum baru dan Penyempurnaan AD/ART.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pemprov Jambi Terima Anugerah APBD Award 2024 dari Kemendagri

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi berhasil meraih Anugerah APBD Award 2024 kategori Realisasi Belanja Daerah Tertinggi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Jambi, Al Haris, dalam ajang Penganugerahan APBD Award dan Rakornas Keuangan Daerah 2024 yang digelar di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (18/12/24).

Acara penghargaan yang juga bertepatan dengan dilaksanakannya Rakornas Keuangan Daerah 2024 ini menjadi momen berharga bagi Provinsi Jambi yang dinobatkan sebagai daerah dengan realisasi belanja daerah tertinggi.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al Haris mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya atas pencapaian ini.

“Ini sebuah apresiasi bagaimana kita dalam mengelola APBD, penerimaan daerah, belanja daerah, kami masuk sebagai daerah dengan realisasi belanja daerah tertinggi, artinya kita memiliki APBD yang dibelanjakan dengan tepat sasaran dan tepat waktu dan serapannya tinggi yang artinya bagus,” ujar Gubernur Al Haris kepada awak media.

Lebih lanjut, Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasi khusus kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas belanja daerah.

Menurutnya, kolaborasi dan koordinasi yang baik menjadi kunci keberhasilan ini.

Gubernur Al Haris berharap penghargaan ini dapat memacu kinerja pemerintah daerah dalam merencanakan dan merealisasikan APBD secara optimal ke depannya.

“Harapan saya ke depan semakin baik, terutama penerimaan daerah sangat penting, PAD daerah sebisa mungkin semakin naik ke depannya,”pungkasnya.

Dengan diraihnya penghargaan ini, Provinsi Jambi diharapkan mampu menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan. Ke depan, Pemprov Jambi bertekad untuk menjaga prestasi ini sekaligus terus melakukan inovasi demi mencapai pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Ajang *APBD Award 2024* sendiri merupakan bagian dari upaya Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil dalam mengelola anggaran belanja secara efektif. Dengan adanya penghargaan ini, diharapkan seluruh daerah di Indonesia semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

LPS Siapkan Pembayaran Klaim Nasabah BPR Arfak Indonesia

Penulis
Alfan Godit
-

MANOKWARI – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan dan pelaksanaan likuidasi PT BPR Arfak Indonesia yang berlokasi di Manokwari, Provinsi Papua Barat, Sorong, Aimas (Provinsi Papua Barat Daya), dan Fak Fak (Provinsi Papua Barat). Proses ini dilaksanakan setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha BPR Arfak Indonesia pada tanggal 17 Desember 2024.

Dalam rangka pelaksanaan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah, LPS akan memastikan bahwa simpanan nasabah dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. LPS juga akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan dan informasi lainnya untuk menentukan jumlah simpanan yang akan dibayar. Proses ini diperkirakan akan diselesaikan dalam waktu maksimal 90 hari kerja. Pembayaran klaim penjaminan ini akan menggunakan dana yang bersumber dari LPS.

Nasabah dapat memeriksa status simpanannya melalui kantor BPR Arfak Indonesia atau melalui website LPS (www.lps.go.id) setelah LPS mengumumkan pembukaan pembayaran klaim penjaminan simpanan. Bagi debitur, pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman tetap dapat dilakukan di kantor BPR Arfak Indonesia dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS.

Sekretaris LPS, Jimmy Ardianto, mengimbau agar nasabah BPR Arfak Indonesia tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang dapat mengganggu proses pembayaran klaim dan likuidasi, serta tidak mempercayai oknum yang mengaku dapat membantu proses tersebut dengan meminta imbalan atau biaya tertentu kepada nasabah.

Lebih lanjut, Jimmy Ardianto juga mengingatkan nasabah bahwa masih banyak BPR/BPRS serta bank umum lainnya yang beroperasi dengan baik. Oleh karena itu, setelah simpanan nasabah dibayarkan oleh LPS, nasabah dapat memindahkan simpanannya ke bank terdekat. Nasabah juga tidak perlu khawatir untuk kembali menyimpan uangnya di perbankan karena simpanan di semua bank yang beroperasi di Indonesia dijamin oleh LPS.

“Agar simpanan nasabah tetap dijamin LPS, nasabah harus memenuhi syarat 3T LPS, yaitu: Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi bunga penjaminan LPS, dan Tidak terlibat dalam tindakan pidana yang merugikan bank,” tutup Jimmy.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan penjaminan simpanan dan likuidasi BPR Arfak Indonesia, nasabah dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi (Puslinfo) LPS di nomor 154.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Bogor Gelar Penghargaan Gebyar Pajak 2024

Penulis
Alfan Godit
-

BOGOR – Pemerintah Kota Bogor melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengadakan acara Penghargaan Gebyar Pajak di Hotel Braja Mustika, Jalan Dr. Semeru, pada Selasa (17/12/2024).

Acara ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada instansi-instansi yang telah membantu Bapenda dalam menjalankan tugasnya, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Kejaksaan Negeri (Kejari), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Bank BJB, serta wajib pajak yang taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penjabat Wali Kota Bogor, Hery Antsari, menyatakan, “Gebyar Pajak kali ini adalah momentum penting dalam memperkuat kolaborasi demi mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Bogor, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Hery menambahkan, pajak memiliki peran vital sebagai sumber utama pendapatan daerah yang digunakan untuk berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan penyediaan rumah layak huni bagi warga.

“Kami terus berinovasi dalam memberikan kemudahan dalam pelayanan pajak. Alhasil, Kota Bogor meraih prestasi Top 45 Inovasi Pelayanan Publik pada 2022 dan Peringkat Pertama dalam Percepatan serta Perluasan Digitalisasi Daerah Wilayah Jawa-Bali 2023,” ujar Hery.

Pj Wali Kota Bogor Ajak Warga Manfaatkan Fasilitas Kesehatan

Menurutnya, pencapaian ini mencerminkan komitmen Pemkot dalam meningkatkan pelayanan pajak yang lebih modern dan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Saat ini, Pemkot Bogor mengelola sembilan jenis pajak daerah melalui dua sistem, yaitu Self-Assessment dan Official Assessment.

Pada sistem Self-Assessment, pemkot memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Pajak yang dibayar sejatinya merupakan titipan dari konsumen kepada restoran, hotel, atau layanan lainnya untuk kemudian disetorkan ke kas daerah.

Namun, Hery juga mengakui adanya tantangan dalam pengelolaan pajak, salah satunya adalah piutang pajak yang harus diselesaikan. Hingga 13 Desember 2024, terdapat piutang pajak sebesar Rp 22 miliar yang berasal dari 931 wajib pajak, meliputi hotel, restoran, reklame, hiburan, air tanah, dan parkir.

Hery juga mengungkapkan piutang PBB P2 masa pajak 1 Januari 2024 hingga 30 November 2024 yang mencapai Rp 368 miliar, dengan jumlah SPPT sebanyak 653.797. Ia pun mengimbau agar seluruh wajib pajak yang masih memiliki utang pajak segera menyelesaikannya demi mendukung kesuksesan pembangunan kota.

“Pajak yang dibayarkan adalah kontribusi nyata dalam pembangunan Kota Bogor. Kami mengapresiasi semua pihak yang telah mendukung pengelolaan pajak daerah, termasuk DPRD Kota Bogor, Kejaksaan Negeri, BPN, PLN, Bank BJB, serta mitra pembayaran lainnya. Kolaborasi lintas sektor ini sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan bersama,” pungkas Hery.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Bogor, Deni Hendana, menjelaskan bahwa acara Gebyar Pajak ini bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada semua pihak yang berperan dalam penerimaan pajak daerah. Berkat kerja keras bersama, Pemkot Bogor dapat menyukseskan dan mengamankan pendapatan asli daerah, khususnya pajak.

“Sampai saat ini, pendapatan pajak Kota Bogor telah mencapai 96,7 persen dari target Rp 984 miliar. Kami hanya membutuhkan sekitar Rp 30 hingga 40 miliar lagi dalam dua minggu terakhir tahun ini, melalui operasi sisir untuk PBB P2 dan menggali potensi BPHTB,” ujar Deni.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Siapkan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi

Penulis
Syifa
-

Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan Undang-Undang (UU) khusus tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Menurutnya, regulasi ini penting untuk menjawab tantangan hukum di masa depan sekaligus mendukung agenda strategis pemerintah.

Hal ini disampaikan Supratman dalam acara refleksi akhir tahun 2024 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) pada Selasa (17/12). Ia menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk menerapkan kebijakan amnesti secara selektif setiap tahun, terutama bagi kasus-kasus tertentu yang dinilai layak.

“Momentumnya (memiliki UU tentang grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi) pas untuk kita lakukan. Presiden memberikan saran agar mungkin setiap tahun dengan selektif akan memberikan amnesti untuk kasus-kasus tertentu,” ujar Supratman dalam kegiatan refleksi akhir tahun 2024 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP), Selasa (17/12).

Ia menjelaskan dalam tahun-tahun mendatang Indonesia akan memiliki sejumlah agenda strategis di bidang peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, ia meminta jajaran DJPP untuk mengantisipasi isu-isu aktual, termasuk mengenai grasi, amnesti, abolisi serta rehabilitasi.

Supratman juga meminta DJPP untuk mempersiapkan sejumlah UU strategis, termasuk yang terkait Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada). Ia menjelaskan bahwa pemerintah dan DPR telah sepakat mengenai inisiasi pembentukan regulasi tersebut.

“Sudah sepakat bersama DPR bahwa UU tentang Pemilu dan Pemilukada akan diinisiasi oleh DPR. Sedangkan UU tentang Partai Politik diinisiasi oleh pemerintah. Perlu dipersiapkan dari sekarang,” ucap dia.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya penguatan fungsi harmonisasi peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah seperti tumpang tindih regulasi, konflik norma hukum, dan kewenangan antarlembaga. Ia menyampaikan agar pembentukan peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Asta Cita Presiden Prabowo.

“Perlu penguatan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan sehingga kita bisa mengatasi over regulasi di berbagai sektor. Kemudian mengurangi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, konflik norma hukum, atau konflik kewenangan pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,” ucap Supratman.

Ia juga berharap kegiatan refleksi akhir tahun 2024 DJPP dapat memberikan banyak pelajaran dan manfaat guna mendukung kinerja Kementerian Hukum RI di bidang pembentukan regulasi menuju Indonesia Emas 2045.

“Melalui refleksi kita bisa mengevaluasi bersama terhadap apa yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam mendukung perbaikan legislasi dan regulasi Indonesia ke depan,” tutur Supratman.

Sebelumnya, Presiden Prabowo akan memberikan amnesti kepada sekitar 44 ribu narapidana dengan mempertimbangkan hak asasi manusia (HAM) dan rekonsiliasi.

Amnesti akan diberikan kepada narapidana yang ditahan terkait politik, persoalan UU ITE, warga binaan pengidap penyakit berkepanjangan dan mengalami gangguan jiwa, serta mengidap HIV/AIDS yang perlu perawatan khusus, dan pengguna narkotika yang seharusnya dilakukan rehabilitasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Wali Kota Bogor Ajak Warga Manfaatkan Fasilitas Kesehatan

Penulis
Alfan Godit
-

SuaraPemerintah.ID – Pembangunan Tahap 2 Gedung Negara Bertingkat Sederhana Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Kayu Manis di Jalan Raya Munjul, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, telah selesai dikerjakan. Gedung ini diresmikan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari, melalui prosesi penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita yang berlangsung pada Selasa, 17 Desember 2024, yang juga dihadiri oleh perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor.

Dalam sambutannya, Hery Antasari mengajak masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan tersebut, serta meminta aparat setempat untuk mempermudah akses warga yang membutuhkan layanan kesehatan. “Dengan adanya fasilitas baru ini, kami berharap bisa meningkatkan pelayanan serta memperluas jangkauan kepada masyarakat, sehingga kualitas dan kuantitas pelayanan bisa ditingkatkan secara maksimal,” kata Hery.

Hery juga menyampaikan bahwa keberadaan puskesmas ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang mencakup layanan skrining gratis untuk masyarakat dan penanggulangan Tuberkulosis (TB). Dia juga menekankan bahwa pembangunan puskesmas ini merupakan proyek strategis di bidang kesehatan di Kota Bogor yang dilaksanakan dengan kerja sama antara perangkat daerah terkait dan Kejaksaan Negeri Bogor.

Lebih lanjut, Hery mengharapkan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor untuk memenuhi anggaran sektor kesehatan, termasuk untuk sarana dan prasarana pendukungnya. “Kami berharap ke depan alat-alat kesehatan di puskesmas ini semakin lengkap agar pelayanan kesehatan bisa berjalan dengan optimal,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menjelaskan bahwa puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat dan individu tingkat pertama, dengan fokus pada upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Saat ini, Kota Bogor memiliki 25 puskesmas, dan Dinas Kesehatan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana puskesmas, salah satunya melalui pembangunan Puskesmas Kayu Manis ini.

“Peresmian puskesmas ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Bogor dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan, baik untuk puskesmas induk maupun puskesmas pembantu,” ujar Sri Nowo Retno.

Pembangunan Puskesmas Kayu Manis ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah tersebut, yang meliputi Kelurahan Kayu Manis, Kelurahan Kencana, dan Kelurahan Cibadak. Proyek ini dilaksanakan dalam dua tahap, dimulai pada 2023 di masa kepemimpinan Bima Arya dan Dedie Rachim, dan dilanjutkan pada tahap kedua di masa kepemimpinan Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari, pada 2024.

Tahap kedua pembangunan puskesmas ini mencakup luas lahan sekitar 465 m² dan terdiri dari beberapa bagian. Ruang Utama meliputi Ruang Tunggu, Ruang Bermain Anak, Poli ISPA, Poli TB, Poli Umum, Laboratorium, Ruang Laktasi, Pojok Dahak, Apotek, Gudang Obat dan Vaksin, Ruang Konseling, Dapur, Laundry, serta Toilet untuk pasien, karyawan, dan difabel. Ruang Penunjang termasuk Ruang Genset, Limbah, dan Limbah Infeksius, sedangkan Ruang Pelengkap mencakup lahan parkir dan fasilitas Biotech.

Gedung baru ini, hasil pembangunan tahap kedua, sudah mulai beroperasi dan siap memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Harga Emas Antam Hari Ini Stabil, Cek Rinciannya!

Penulis
Syifa
-

Harga emas Antam hari ini, Rabu (18/12), masih stabil di angka Rp1.520.000 per gram. Informasi ini diperoleh dari laman resmi Logam Mulia PT Antam Tbk.

Selain itu, harga buyback (jual kembali) emas batangan juga tidak mengalami perubahan, tetap berada di nominal Rp1.372.000 per gram. Perlu diingat, transaksi harga jual emas dikenakan potongan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK No. 34/PMK.10/2017.

Bagi Anda yang ingin menjual kembali emas batangan ke PT Antam dengan nominal lebih dari Rp10 juta, akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Tarif pajak ini sebesar 1,5 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP. PPh 22 tersebut akan langsung dipotong dari total nilai buyback.

Daftar Harga Emas Antam Hari Ini

Berikut adalah rincian harga emas batangan berdasarkan ukuran pecahan:

  • 0,5 gram: Rp810.000
  • 1 gram: Rp1.520.000
  • 2 gram: Rp2.980.000
  • 3 gram: Rp4.445.000
  • 5 gram: Rp7.375.000
  • 10 gram: Rp14.695.000
  • 25 gram: Rp36.612.000
  • 50 gram: Rp73.145.000
  • 100 gram: Rp146.212.000
  • 250 gram: Rp365.265.000
  • 500 gram: Rp730.320.000
  • 1.000 gram: Rp1.460.600.000

Ketentuan Pajak Pembelian Emas

Sementara itu, untuk pembelian emas batangan, sesuai PMK No. 34/PMK.10/2017, pembeli akan dikenakan PPh 22 sebesar:

  • 0,45 persen untuk pemegang NPWP.
  • 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap transaksi pembelian emas batangan akan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Pantau terus harga emas untuk mendapatkan penawaran terbaik, baik untuk investasi jangka panjang maupun kebutuhan lainnya!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jakarta Berpotensi Diguyur Hujan Ringan Sore dan Malam Hari Ini

Penulis
Syifa
-

Jakarta diprediksi akan diselimuti mendung hingga hujan ringan sepanjang hari ini, Rabu (18/12). Menurut prakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), cuaca di Ibu Kota akan didominasi awan tebal sejak pagi hingga malam.

Berdasarkan informasi dari laman resmi BMKG, pagi hari dimulai dengan kondisi berawan tebal yang merata di seluruh wilayah Jakarta, termasuk Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.

Siang harinya, awan tebal diprediksi tetap bertahan. Namun, menjelang sore, hujan ringan mulai turun di sebagian besar wilayah, seperti Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Kepulauan Seribu.

Malam hari, hujan ringan diperkirakan kembali mengguyur seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu. Meski intensitasnya ringan, warga diimbau tetap mempersiapkan payung atau jas hujan jika harus beraktivitas di luar rumah.

Suhu udara di Jakarta hari ini diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan cukup tinggi, yakni antara 70 hingga 91 persen.

Tips Aman Beraktivitas
Dengan kondisi cuaca seperti ini, penting bagi masyarakat untuk tetap waspada. Hindari genangan air yang mungkin terjadi di beberapa titik, terutama saat hujan mengguyur di jam-jam sibuk. Jangan lupa cek ramalan cuaca terbaru sebelum keluar rumah!

Tetap ikuti informasi terbaru dari BMKG agar aktivitas Anda berjalan lancar meski langit Jakarta sedang murung. 🌧️

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Harga Pangan Hari Ini: Bawang Merah dan Daging Ayam Naik

Penulis
Syifa
-

Kabar baik bagi konsumen! Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaporkan bahwa harga sejumlah komoditas pangan mengalami penurunan per Rabu (18/12). Salah satu yang paling menonjol adalah daging sapi murni, yang turun hingga Rp4.090 menjadi Rp130.880 per kilogram (kg).

Menurut data Panel Harga Bapanas yang diakses pada pukul 08.00 WIB, tren penurunan harga juga terlihat pada beras. Beras premium turun tipis 0,13 persen atau Rp20 menjadi Rp15.390 per kg. Sementara itu, beras medium turun lebih signifikan 0,89 persen atau Rp120 menjadi Rp13.370 per kg. Beras SPHP Bulog juga ikut terkoreksi 0,40 persen atau Rp50, kini berada di angka Rp12.460 per kg.

Namun, tidak semua komoditas mencatatkan penurunan. Harga bawang merah naik 1,09 persen atau Rp440 menjadi Rp40.640 per kg, diikuti bawang putih bonggol yang naik 0,17 persen atau Rp70 menjadi Rp42.360 per kg.

Pergerakan Harga Cabai hingga Daging Ayam
Komoditas cabai menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Cabai merah keriting turun 3,91 persen atau Rp1.390 menjadi Rp34.120 per kg, sedangkan cabai rawit merah merosot 6,12 persen atau Rp2.610 menjadi Rp40.020 per kg.

Sementara itu, daging ayam ras justru mengalami kenaikan 2,42 persen atau Rp890 menjadi Rp37.730 per kg. Sebaliknya, telur ayam ras turun 1,06 persen atau Rp320 menjadi Rp29.800 per kg.

Komoditas Lain: Minyak Goreng dan Ikan Dominasi Penurunan
Di sektor minyak goreng, harga kemasan sederhana turun 1,23 persen atau Rp230 menjadi Rp18.420 per kg, diikuti minyak goreng curah yang turun lebih besar 2,23 persen atau Rp390 menjadi Rp17.080 per kg.

Untuk produk laut, ikan kembung tercatat turun 4,19 persen atau Rp1.580 menjadi Rp36.150 per kg. Penurunan juga dialami ikan tongkol (turun 1,42 persen atau Rp150 menjadi Rp31.260 per kg) dan ikan bandeng (turun 4,75 persen atau Rp1.600 menjadi Rp32.060 per kg).

Harga Jagung dan Tepung Terigu Fluktuatif
Jagung di tingkat peternak naik 4,30 persen atau Rp260 menjadi Rp6.310 per kg. Di sisi lain, tepung terigu curah turun 1,87 persen atau Rp200 menjadi Rp9.940 per kg, sementara tepung non-curah terkoreksi 2,75 persen atau Rp360 menjadi Rp12.730 per kg.

Kesimpulan
Pergerakan harga pangan nasional menunjukkan tren dinamis. Penurunan harga daging sapi dan cabai tentu menjadi angin segar bagi masyarakat. Namun, kenaikan pada bawang merah dan jagung patut diantisipasi, terutama bagi pelaku usaha yang bergantung pada komoditas ini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,3451,3461,347...4,943Halaman 1,346 dari 4,943