Beranda blog Halaman 1350

Menhub Dudy Uji Coba Direct Train Rute Jakarta-Yogyakarta

Penulis
Syifa
-

Setelah sebelumnya melakukan uji coba direct train relasi Stasiun Gambir Jakarta – Stasiun Semarang Tawang, pada Senin (9/12), Kementerian Perhubungan dan PT KAI kembali melakukan uji coba direct train (kereta tanpa transit) dengan rute yang berbeda, yakni Stasiun Gambir Jakarta – Stasiun Tugu Yogyakarta.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menjajal langsung uji coba layanan kereta ini bersama Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Rombongan berangkat dari Stasiun Gambir, Jakarta pada pada Senin (16/12) pukul 23.25 WIB.

Menhub Dudy mengatakan, direct train Jakarta-Yogyakarta merupakan terobosan penting untuk melayani masyarakat dengan lebih cepat dan nyaman. Ia berharap, layanan kereta tanpa henti ini bisa menjadi pilihan bagi pengguna kereta api, baik yang melakukan perjalanan untuk bekerja, berwisata, maupun yang akan pulang ke rumah.

“Dengan adanya kereta api tanpa transit relasi Stasiun Gambir – Stasiun Yogyakarta ini bisa memberikan pengalaman baru kepada masyarakat menikmati perjalanan kereta,” kata Menhub Dudy di Jakarta, Senin (16/12).

Menhub Dudy pun mengimbau PT KAI untuk tetap memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, khususnya dalam aspek keselamatan, kenyamanan, dan ketepatan waktu.

Peluncuran direct train ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, PT Kereta Api Indonesia, serta berbagai pihak terkait. Hal ini membuktikan, dengan sinergi yang kuat, transportasi modern dan berkelanjutan dapat terwujud.

“Kita ingin, direct train ini bisa meningkatkan konektivitas antar-kota yang lebih intens. Sektor pariwisata, UMKM, dan bisnis bisa semakin terangkat,” kata Menhub.

Menhub Dudy berjanji apabila uji coba berjalan lancar dan animo masyarakat ternyata besar, maka layanan ini tidak menutup kemungkinan akan terus dilanjutkan di kemudian hari. Ia juga mengapresiasi para pihak yang telah berkontribusi dalam proyek direct train ini.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proyek direct train Jakarta-Yogyakarta ini. Mari kita bersama-sama terus bekerja keras untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih baik bagi Indonesia,” pungkas Menhub.

Sebagai informasi, layanan direct train Jakarta-Yogyakarta baru tersedia secara eksklusif dan berupa uji coba pada tanggal 16 Desember 2024. PT KAI rencananya akan mengoperasikan direct train ini selama kegiatan Nataru 2024/2025, mulai tanggal 18 Desember 2024. Pemilihan rute Jakarta-Yogyakarta dan sebaliknya merupakan penyesuaian regulasi dari pembatasan jam kerja masinis.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perubahan Tarif PPN 12%, Wujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat

Penulis
Syifa
-

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Pemerintah terus berupaya menjaga daya beli masyarakat dan menstimulasi perekonomian melalui berbagai paket kebijakan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan, salah satunya dari sisi perpajakan.

Menkeu menjelaskan, pajak merupakan instrumen penting bagi pembangunan. Dalam pemungutannya selalu mengutamakan prinsip keadilan dan gotong-royong. Prinsip ini juga mendasari penerapan kebijakan PPN 12% yang bersifat selektif untuk rakyat dan perekonomian.

“Keadilan adalah dimana kelompok masyarakat yang mampu akan membayarkan pajaknya sesuai dengan kewajiban berdasarkan undang-undang, sementara kelompok masyarakat yang tidak mampu akan dilindungi bahkan diberikan bantuan. Di sinilah prinsip negara hadir,” ungkap Menkeu dalam Konferensi Pers bertajuk “Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan” yang dilaksanakan di Jakarta, Senin (16/12).

Selain adil, stimulus ini juga mengedepankan keberpihakan terhadap masyarakat. Keberpihakan itu dapat dilihat dari penetapan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat banyak seperti kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum tetap dibebaskan dari PPN (PPN 0%). Namun barang yang seharusnya membayar PPN 12% antara lain tepung terigu, gula untuk industri, dan Minyak Kita (dulu minyak curah) beban kenaikan PPN sebesar 1% akan dibayar oleh Pemerintah (DTP).

Sedangkan penyesuaian tarif PPN akan dikenakan bagi barang dan jasa yang dikategorikan mewah, seperti kelompok makanan berharga premium, layanan rumah sakit kelas VIP, dan pendidikan berstandar internasional yang berbiaya mahal.

Selain itu, Pemerintah juga memberikan stimulus dalam bentuk berbagai bantuan perlindungan sosial untuk kelompok masyarakat menengah ke bawah (bantuan pangan, diskon listrik 50%, dll), serta insentif perpajakan seperti, perpanjangan masa berlaku PPh Final 0,5% untuk UMKM; Insentif PPh 21 DTP untuk industri pada karya; serta berbagai insentif PPN dengan total alokasi mencapai Rp265,6 T untuk tahun 2025.

“Insentif perpajakan 2025, mayoritas adalah dinikmati oleh rumah tangga, serta mendorong dunia usaha dan UMKM dalam bentuk insentif perpajakan. Meskipun ada undang-undang perpajakan dan tarif pajak, namun pemerintah tetap peka untuk mendorong barang, jasa dan pelaku ekonomi,”tutur Menkeu

Pemerintah juga akan terus mendengar berbagai masukan dalam memperbaiki sistem dan kebijakan perpajakan yang berkeadilan. Menkeu berharap, dengan berbagai upaya ini, momentum pertumbuhan ekonomi dapat terus dijaga, sekaligus melindungi masyarakat, serta menjaga kesehatan dan keberlanjutan APBN.

“Ini adalah sebuah paket lengkap komprehensif. Dengan terus melihat data, mendengar semua masukan, memberikan keseimbangan dan menjalankan tugas kita untuk menggunakan APBN dan perpajakan sebagai instrumen menjaga ekonomi, mewujudkan keadilan dan gotong royong,”tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cuaca Jakarta Hari Ini: Mendung dan Hujan, BMKG Beri Prakiraan Lengkap

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca Jakarta hari ini, Selasa (17/12), akan didominasi oleh mendung dan hujan di beberapa wilayah. Warga Jakarta diimbau untuk mempersiapkan payung dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca.

Berdasarkan informasi dari laman resmi BMKG, cuaca berawan tebal akan menyelimuti Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu pada pagi hari.

Saat memasuki siang hari, hujan diprediksi turun di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. Sementara itu, wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur masih akan diselimuti awan tebal.

Pada sore hari, langit berawan tebal masih terlihat di sebagian besar Jakarta, seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Namun, Jakarta Selatan diperkirakan akan diguyur hujan ringan.

Malam harinya, cuaca berawan tebal kembali merata di seluruh wilayah Jakarta, mulai dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, hingga Kepulauan Seribu.

BMKG juga mencatat bahwa suhu udara di Jakarta hari ini berada di kisaran 24 hingga 28 derajat Celsius, dengan kelembapan udara antara 77 hingga 94 persen.

Dengan kondisi cuaca seperti ini, warga diimbau untuk membawa perlengkapan hujan dan berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah. Tetap pantau informasi terkini dari BMKG agar tidak ketinggalan update cuaca terbaru!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Al Haris Apresiasi Peran BAZNAS Atasi Kemiskinan Di Provinsi Jambi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi Al Haris mengapresiasi peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam upaya mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ditengah masyarakat Provinsi Jambi.

Apresiasi tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Daerah BAZNAS Se-Provinsi Jambi, bertempat di Hotel Aston Jambi, Senin (16/12/2024) malam.

Adapun Tema Rakorda BAZNAS ini adalah “Sinergi Pengelolaan Zakat lnklusif Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dan Kesejahteraan Dalam Rangka Sukses Astacita”.

Dalam sambutan dan arahannya Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa zakat merupakan kewajiban tanpa pengecualian bagi setiap umat Islam yang mampu. Zakat mengandung hikmah ketaatan seorang muslim pada penciptanya, sekaligus wujud kepedulian dan kepekaan sosial terhadap sesama manusia.

“Banyak sekali manfaat zakat bagi pemberi dan penerima. Selain sangat bermanfaat bagi yang mengeluarkan zakat, zakat juga sangat bermanfaat bagi penerima. Melalui zakat, bagi pemberi, diajarkan untuk berempati dan peduli terhadap manusia lain, saling berbagi dan saling membantu, yang mampu menolong yang lemah agar lebih berdaya sehingga akan mempersempit kesenjangan sosial,” ucap Gubernur Al Haris.

“Peran BAZNAS semakin hari semakin kuat dalam membantu pemerintah menggerakkan ekonomi masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi sangat terbantu dengan kehadiran BAZNAS,” lanjut Gubernur Al Haris.

Dikatakan Gubernur Al Haris, zakat sangat bermanfaat dalam pembangunan, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, zakat merupakan konsep Islami yang sejalan dengan pembangunan.

“Muara pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka, semangat berzakat sesungguhnya selaras dengan semangat pembangunan, zakat sangat mendukung Pembangunan,” kata Gubernur Al Haris.

“Selama ini telah terjalin sinergitas yang baik antara Pemprov Jambi dengan BAZNAS di daerah dalam upaya bersama mengentas kemiskinan yang ada di daerah-daerah di Provinsi Jambi. Banyak program yang telah dilakukan bersama,” sambungnya.

Pada kesempatan tersebut Gubernur Al Haris juga mengungkapkan, sejumlah bentuk bantuan yang telah disalurkan ada yang berbentuk kredit permodalan, perbaikan rumah tak layak huni, hingga beasiswa belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk menunut ilmu di perguruan tinggi ternama ditanah air bahkan ada yang sampai keluar negeri.

“Kita mengharapkan sinergi yang terjalin dengan baik ini bisa terus berlanjut antara Pemprov Jambi dan BAZNAS, sehingga juga bisa mencapai target-target pengentasan kemiskinan di kota/ kabupaten di Provinsi Jambi. Dengan strategi dan formula yang tepat, maka akan semakin banyak lubang-lubang kemiskinan yang bisa ditutup,” ungkap Gubernur Al Haris.

“Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, untuk itu dukungan dari BAZNAS Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi sangat perlu dan dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Zakat yang disalurkan BAZNAS merupakan bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan dan peningkatan perekonomian Masyarakat,” tambahnya.

Pada sesi wawancara dengan para awak media Gubernur Al Haris Kembali menyampaikan bahwa dirinya sangat mengapresiasi kinerja BAZNAS Provinsi Jambi yang setiap hari kinerjanya menunjukkan lebih baik dan terima kasih atas bimbingan dan arahan Ketua BAZNAS pusat selama ini sehingga tingkat kesadaran masyarakat akan mengeluarkan zakatnya semakin baik, menyisihkan rezekinya melalui BAZNAS semakin baik setiap harinya baik itu ASN juga.

“Kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS sudah baik dan juga penyalurannya sudah terukur dan tepat sasaran dalam membantu masyarakat yang membutuhkannya, selain itu terima kasih kepada BAZNAS pusat juga banyak membantu Pemerintah Provinsi Jambi, contohnya saja malam ini BAZNAS membantu Pemerintah Provinsi Jambi mobil tanggap bencana, selain itu akan mendirikan rumah sehat di Provinsi Jambi seperti klinik kesehatan seperti rumah sakit, dengan tujuannya yaitu menolong masyarakat yang kurang mampu,” pungkas Gubernur Al Haris.

Sementara itu, Ketua BAZNAS RI, Prof. KH. Noor Achmad dalam sambutannya mengatakan, BAZNAS akan terus berupaya melakukan pembinaan dan perbaikan tata kelola dan manajemen zakat ini.

Dikatakannya, manajemen BAZNAS di Provinsi Jambi cukup bagus dan baik, bisa menjadi salah satu percontohan ditanah air. Apa yang dilakukan oleh Gubernur Jambi untuk BAZNAS bisa diikuti oleh daerah-daerah lain yang ada di Provinsi Jambi, selain itu program-program BAZNAS sudah dikaitkan dengan program pemerintah daerah yaitu, bantuan bedah rumah, bea siswa dan modal bagi UMKM serta bantuan kemanusiaan lainnya, sehingga banyak sekali program pemerintah bisa di backup oleh BAZNAS.

“Semangat tinggi yang dimiliki para amil (pengelola zakat) yang ada di Provinsi Jambi terlihat dalam gelar Rakorda BAZNAS se-Provinsi Jambi kali ini. Ini menjadi nilai lebih yang perlu dipertahankan setiap amil dalam menjalankan tugasnya,” katanya.

Sebelumnya, Ketua BAZNAS Provinsi Jambi Hasan Basri menyampaikan, Rakorda yang diselenggarakan dapat menghasilkan atau rumusan meningkatkan koordinasi dan integrasi antar BAZNAS provinsi dengan kabupaten/kota.

“Rakor yang diselenggarakan selama 3 hari mulai tanggal 16 sampai 18 Desember 2024 dengan peserta lebih kurang 100 orang dapat menghasilkan atau rumusan meningkatkan koordinasi dan integrasi antar BAZNAS provinsi dengan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan, dalam memadukan dan mensinergikan program dengan program Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan dalam rangka mensejahterakan Masyarakat,” ujarnya.

“Semoga upaya bersama ini dapat mendorong mewujudkan kemajuan daerah dan masyarakat Provinsi Jambi dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Jambi,” tambahnya.

Pada kesempatan ini Ketua BAZNAS pusat Noor Achmad juga melakukan penyerahan secara simbolis mobil tanggap bencana kepada Gubernur Jambi Al Haris dan bantuan Toa masjid kepada tiga orang perwakilan masjid yang menerima.

Turut hadir dalam pembukaan Rakorda BAZNAS ini anggota DPR RI Drs. H. Hasan Basri Agus, MM (HBA), para Sekda Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi dan Ketua BAZNAS Kabupaten/Kota se-Provisi Jambi serta para undangan lainnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Harga Emas Antam Naik Rp3.000, Begini Update Terbarunya per Selasa

Penulis
Syifa
-

Harga emas batangan Antam kembali merangkak naik. Berdasarkan data dari laman Logam Mulia Antam pada Selasa (tanggal), harga emas naik Rp3.000 per gram, dari sebelumnya Rp1.517.000 menjadi Rp1.520.000 per gram.

Tidak hanya harga emas, nilai jual kembali (buyback) juga ikut terkerek naik. Harga buyback emas naik dari Rp1.368.000 per gram menjadi Rp1.372.000 per gram.

Pajak dan Ketentuan Buyback

Bagi Anda yang berencana menjual emas kembali ke PT Antam Tbk, ada ketentuan pajak yang perlu diperhatikan.

  • Transaksi buyback di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.
    • 1,5 persen bagi pemilik NPWP.
    • 3 persen untuk yang tidak memiliki NPWP.
      Pajak tersebut dipotong langsung dari total nilai transaksi buyback.

Update Harga Emas Batangan Antam Hari Ini

Berikut rincian harga emas Antam berbagai ukuran yang berlaku pada Selasa:

  • 0,5 gram: Rp810.000
  • 1 gram: Rp1.520.000
  • 2 gram: Rp2.980.000
  • 3 gram: Rp4.445.000
  • 5 gram: Rp7.375.000
  • 10 gram: Rp14.695.000
  • 25 gram: Rp36.612.000
  • 50 gram: Rp73.145.000
  • 100 gram: Rp146.212.000
  • 250 gram: Rp365.265.000
  • 500 gram: Rp730.320.000
  • 1.000 gram: Rp1.460.600.000

Pajak Pembelian Emas

Sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan juga dikenakan potongan pajak:

  • 0,45 persen bagi pemilik NPWP.
  • 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap transaksi pembelian emas batangan akan disertai dengan bukti potong PPh Pasal 22.

Investasi Emas Semakin Menarik

Dengan kenaikan harga yang konsisten, emas batangan Antam tetap menjadi pilihan menarik bagi para investor sebagai aset lindung nilai. Pastikan selalu memantau harga emas harian dan memperhitungkan pajak untuk memaksimalkan keuntungan Anda!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kerajinan Topeng Cirebon Tembus Pasar Ekspor

Penulis
Alfan Godit
-

SuaraPemerintah.ID – Kerajinan tradisional topeng khas Cirebon kini telah menembus pasar internasional dan menghasilkan keuntungan hingga puluhan juta rupiah setiap bulannya. Sebagai salah satu upaya untuk melestarikan kebudayaan daerah, seorang pengrajin asal Kelurahan Perbutulan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, memproduksi berbagai kerajinan tangan berupa gantungan kunci dan souvenir topeng Cirebon dengan motif yang unik dan menarik.

Eddy Vega, salah satu pengrajin tersebut, mengungkapkan bahwa sebagai putra asli Cirebon, dia berfokus pada pelestarian budaya melalui produksi miniatur topeng wayang Cirebon yang dijadikan gantungan kunci. “Sejak 2015, saya mulai menekuni dunia kerajinan ini, hingga kini mampu memproduksi ribuan gantungan kunci berbentuk miniatur topeng tradisional Cirebon,” kata Eddy Vega Senin di Perumahan greand village kelurahan perbutulan, kecamatan sumber, kabupaten Cirebon (16/12/2024).

Menurut Eddy, meskipun berbagai karya seni kerajinan tangannya beragam, namun gantungan kunci berbentuk topeng menjadi yang paling diminati. “Produk saya sangat bervariasi, sesuai dengan pesanan dan minat pasar, seperti miniatur topeng untuk hiasan dinding, plakat, bahkan pensil dan pulpen yang dilengkapi hiasan miniatur topeng,” ujarnya.

Kerajinan topeng tradisional ini dibuat dengan menggunakan bahan dasar tanah liat dan resin kimia, yang diproduksi melalui proses yang sederhana namun memerlukan ketelitian dan ketelatenan. Eddy menjelaskan, “Proses awalnya adalah mencampurkan bubuk fiber dengan cairan resin dan cairan pengeras, lalu adonan ini dimasukkan ke dalam cetakan silikon karet yang sudah didesain sesuai karakter topeng.”

Berkat kreativitas dan kerja kerasnya, hasil kerajinan Eddy berhasil menembus pasar ekspor ke berbagai negara, seperti China, Korea, Jepang, dan Amerika Serikat. “Pesanan datang tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga luar negeri. Bahkan terkadang saya kesulitan memenuhi permintaan yang datang dari Indonesia sendiri,” tambahnya.

Keberhasilan bisnis kerajinan ini telah memberikan dampak positif bagi kehidupan keluarga Eddy. “Keuntungan dari produksi gantungan kunci dan plakat topeng tari tradisional ini cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Alhamdulillah, rata-rata dalam sebulan saya bisa meraih puluhan juta rupiah,” ungkapnya dengan penuh rasa syukur.

Meskipun demikian, Eddy berharap agar pemerintah Kabupaten Cirebon dapat memberikan perhatian lebih kepada para pengrajin yang berperan dalam melestarikan kebudayaan daerah. “Saya berharap pemerintah dapat memberikan fasilitas, ruang lingkup, serta pendampingan agar para pengrajin seni budaya di Cirebon semakin berkembang,” pungkasnya.(Abdul Rohman)

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Penyerahan DIPA dan TKD 2025, Gubernur Al Haris: Gunakan Anggaran APBD dengan Bijaksana

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi Al Haris melaksanakan dan menghadiri Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 Lingkup Provinsi Jambi secara digital, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (16/12/24) pagi.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al Haris memberikan apresiasi kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) Provinsi Jambi, Burhani AS beserta jajaran serta seluruh pihak terkait atas pelaksanaan Penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD 2025.

“Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD ini merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk mempersiapkan pelaksanaan anggaran 2025 dengan sebaik-baiknya, tentunya memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan daerah,” ucap Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris juga mengungkapkan, Presiden RI Bapak Prabowo Subianto berpesan kepada Kepala Daerah untuk memastikan pengelolaan TKD dan APBD 2025 harus efisien dan optimal.

“Bapak Presiden memberikan pesan untuk seluruh Kepala Daerah harus memaksimalkan anggaran dengan membuat belanja yang urgensinya terhadap tugas Pemerintah Daerah, dan hindari yang sifatnya tidak prinsip,” ungkapnya.

“Pemerintah menargetkan untuk pengadaan, itu diutamakan dalam daerah sendiri. Misalnya seperti beras, cabai, sayur-sayuran, telur, daging, dan alokasi anggaran tersebut diusahakan untuk berputar baik dalam Provinsi maupun Kabupaten/Kota lainnya,” sambung Gubernur Jambi tersebut.

Menindaklanjuti arahan dari Bapak Presiden RI Prabowo Subianto, Gubernur Al Haris mengajak Pemerintah Daerah untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam mengelola anggaran dengan baik.

“Saya mengharapkan pengelolaan anggaran harus disiplin, teliti, efisien serta efektif. Ini juga merupakan instrumen kebijakan guna melindungi masyarakat, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Harga Pangan Hari Ini: Beras Turun, Telur dan Daging Ayam Melonjak

Penulis
Syifa
-

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat pergerakan harga sejumlah komoditas pangan pada Selasa (17/12). Beberapa harga bahan pokok mengalami penurunan, seperti beras premium, bawang merah, dan bawang putih. Sementara itu, harga telur ayam ras tercatat melonjak menjadi Rp31.690 per kilogram.

Menurut data Panel Harga Bapanas pukul 07.30 WIB, harga beras premium turun tipis 0,07 persen atau Rp10 menjadi Rp15.360 per kilogram di tingkat pedagang eceran nasional. Beras medium pun mengalami penurunan signifikan hingga 1,93 persen atau Rp260, menjadi Rp13.210 per kilogram. Bahkan, beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog ikut turun 0,40 persen atau Rp50 menjadi Rp12.440 per kilogram.

Harga Komoditas Utama Lainnya

Penurunan harga tidak hanya terjadi pada beras. Komoditas bawang merah ikut merosot 4,61 persen atau Rp1.850 menjadi Rp38.280 per kilogram. Begitu pula dengan bawang putih bonggol, yang turun 1,80 persen atau Rp760 menjadi Rp41.450 per kilogram.

Sementara itu, harga cabai merah keriting turun 3 persen atau Rp1.050 menjadi Rp33.940 per kilogram. Namun, cabai rawit merah justru naik cukup signifikan, yakni 4,28 persen atau Rp1.780, mencapai Rp43.410 per kilogram.

Kenaikan Harga Telur Ayam dan Daging

Berbanding terbalik, beberapa komoditas justru mengalami kenaikan harga. Telur ayam ras melonjak 5,92 persen atau Rp1.770, mencapai Rp31.690 per kilogram. Selain itu, daging ayam ras naik tipis 0,43 persen atau Rp160 menjadi Rp36.990 per kilogram. Harga daging sapi murni juga ikut merangkak naik 1,17 persen atau Rp1.570, menjadi Rp136.010 per kilogram.

Tak hanya itu, kedelai biji kering impor naik 1,54 persen atau Rp160 menjadi Rp10.560 per kilogram. Gula konsumsi juga mengalami kenaikan 1,84 persen atau Rp330, menjadi Rp18.290 per kilogram.

Perubahan Harga Minyak Goreng dan Tepung

Kenaikan harga juga terjadi pada minyak goreng kemasan sederhana, yang naik 1,67 persen atau Rp310 menjadi Rp18.920 per kilogram. Sebaliknya, minyak goreng curah justru turun 4,02 persen atau Rp700 menjadi Rp16.720 per kilogram.

Di sisi lain, tepung terigu curah turun 2,37 persen atau Rp240 menjadi Rp9.880 per kilogram, sementara tepung terigu non-curah turun 2,75 persen atau Rp360 menjadi Rp12.710 per kilogram.

Harga Jagung dan Ikan Naik

Komoditas jagung di tingkat peternak mengalami lonjakan drastis hingga 21,70 persen atau Rp1.300, mencapai Rp7.290 per kilogram. Untuk hasil laut, harga ikan kembung naik 3,09 persen atau Rp1.160 menjadi Rp38.730 per kilogram, sedangkan ikan tongkol melonjak 3,22 persen atau Rp1.020 menjadi Rp32.680 per kilogram.

Namun, ikan bandeng justru mengalami penurunan 1,79 persen atau Rp600, menjadi Rp32.990 per kilogram. Sementara itu, garam halus beryodium turun 2,52 persen atau Rp290 menjadi Rp11.240 per kilogram.

Kesimpulan

Secara umum, harga pangan mengalami fluktuasi di pasar nasional. Penurunan harga beras dan beberapa komoditas seperti bawang memberikan sedikit angin segar bagi masyarakat. Namun, kenaikan harga telur, daging ayam, dan beberapa produk lainnya tetap menjadi perhatian menjelang akhir tahun.

Tetap pantau perkembangan harga pangan untuk memastikan kebutuhan tetap terpenuhi dengan budget yang pas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Nusron Bersama Mendagri Bahas Percepatan Penyusunan RDTR

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Memasuki penghujung tahun 2024, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid mengungkapkan capaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh wilayah Indonesia. Ia juga menyampaikan pentingnya RDTR untuk mewujudkan iklim investasi serta mempermudah penerbitan izin berusaha.

“Setiap investasi mau masuk, setiap usaha mau masuk, sebelum melalui perizinan berusaha itu ada persetujuan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang). Basis dari KKPR adalah RDTR. Kalau ada RDTR, maksimal 14 hari saat dokumen dinyatakan lengkap sudah bisa selesai. Nah ini untuk memudahkan iklim investasi di Indonesia,” ujar Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penyusunan RTRW dan RDTR di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (16/12/24).

Menteri ATR/Kepala BPN menuturkan, hingga Desember 2024 ini terdapat 34 RTRW Provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia. “34 provinsi tersebut sudah saatnya melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) terhadap RTRW Provinsi karena maksimal lima tahun sekali. Dari 415 kabupaten, sudah ada sekitar 412 RTRW Kabupaten, dan dari 93 kota sudah ada 91 RTRW Kota,” ungkapnya.

Terkait dengan RDTR, ia menyebutkan bahwa target untuk pemerintah daerah ada sebanyak 2.000 RDTR. Untuk itu, dibutuhkan peran pemerintah daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota untuk mendorong percepatan penyusunan RDTR tersebut. “Kalau Indonesia ingin stabil dan normal, minimal harus 2.000 RDTR. Dari 571 RDTR, yang terintegrasi OSS (Online Single Submission) baru 309 RDTR. Kami meminta tolong Bapak/Ibu dari Kemendagri membantu kami,” tutur Menteri Nusron.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam kesempatan yang sama merespons imbauan percepatan penyusunan RTRW dan RDTR tersebut. Ia menginstruksikan setiap sekretaris daerah (Sekda) selaku Ketua Forum Penataan Ruang untuk segera menyelesaikan permasalahan di lapangan.

“RDTR menentukan di mana hutan lindung, jalur hijau, kawasan pangan, daerah komersial, daerah hunian, fasilitas publik, setiap daerah provinsi, kabupaten, kota harus memiliki RDTR seperti itu. Ini menjadi atensi, yakni gerak cepat dari kepala daerah terutama Sekda, pelaksana utamanya adalah Sekda,” papar Tito Karnavian.

Hadir mendampingi Menteri Nusron dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Tata Ruang, Dwi Hariyawan serta Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi. Turut hadir, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti dan Kepala Badan Karantina Indonesia, Sahat M. Panggabean; serta 1.000 peserta dari pemerintah daerah melalui daring.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menteri Nusron Ingatkan Jajaran Kanwil BPN Provinsi Kaltim Perkuat Sinergi dengan APH

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pembangunan yang terus dilakukan di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) menyebabkan kebutuhan tanah yang meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terdapat proses pengadaan tanah yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN, khususnya jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid mengatakan, proses pengadaan tanah ini umumnya beririsan dengan hukum. Oleh sebab itu, ia mengingatkan jajarannya untuk memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum (APH).

“Kita semua jangan sampai kena kasus hukum karena itu harus hati-hati. Selain hati-hati, sebelum pengadaan tanah kudu koordinasi dan komunikasi dengan APH,” kata Menteri Nusron saat memberikan pengarahan di Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Sabtu (14/12/24).

Fungsi sinergi dengan APH dalam proses pengadaan tanah menurut Menteri Nusron penting. Sebab, dibutuhkan kesamaan persepsi serta pemahaman antara pelaksana pengadaan tanah dengan para pemangku kepentingan terkait. “Bapak/Ibu selaku panitia kan harus komunikasi dengan user-nya, agar ditemukan kesamaan pemahaman,” ucapnya.

Dengan dibangunnya komunikasi, seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan tanah akan saling mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing. “Sampaikan apa saja, silahkan diikuti dari awal, kami hanya membantu proses administrasi pengadaan, masalah penetapan harga itu di appraisal, masalah pembayaran pihak elemen lain yang membayar,” imbuh Menteri Nusron.

Sinergi yang kuat antara Kementerian ATR/BPN dengan para pemangku kepentingan terkait, termasuk APH ini juga menjadi early warning system dalam proses pengadaan tanah. Sehingga, harapannya tidak ada lagi pelaksana pengadaan tanah yang terjerat kasus hukum.

Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis. Hadir memberikan laporan kepada Menteri Nusron, Kepala Kanwil BPN Provinsi Kaltim, Deni Ahmad Hidayat. Pengarahan ini diikuti oleh seluruh Pejabat Administrator di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Kaltim.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...1,3491,3501,351...4,944Halaman 1,350 dari 4,944