Beranda blog Halaman 1356

Wakil Ketua Umum Kadin Pertanian Optimis Indonesia Swasembada Beras

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pertanian, Devi Erna Rachmawati, menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia akan mampu mencapai swasembada beras sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, komitmen kuat pemerintah dalam menutup kran impor beras adalah langkah tepat untuk menjaga stabilitas produksi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Dalam pernyataannya, Wakil Ketua Umum Kadin Pertanian menekankan bahwa kebijakan meniadakan impor beras bukan hanya simbol kemandirian pangan, tetapi juga solusi konkret yang dapat memperbaiki sistem pertanian secara menyeluruh.

“Kebijakan untuk tidak impor adalah jalan keluar sekaligus solusi pasti dalam menjaga produksi dan kesejahteraan petani,” ujar Devi dalam keterangan tertulisnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Kadin Pertanian menjelaskan bahwa untuk mencapai target produksi sebanyak 32 juta ton beras pada tahun 2025, diperlukan langkah-langkah strategis yang sistematis dan berkelanjutan. Salah satu strategi kunci yang harus diterapkan adalah intensifikasi lahan pertanian, yaitu dengan memaksimalkan produktivitas lahan yang sudah ada melalui penerapan teknologi modern, perbaikan infrastruktur irigasi, dan penyediaan pupuk yang berkualitas.

Tidak hanya itu, Wakil Ketua Umum Kadin Pertanian juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan petani untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan pertanian akan menjadi kunci keberhasilan kita mencapai swasembada beras. Sinergi antara teknologi, kebijakan yang pro-petani, serta dukungan finansial bagi petani adalah fondasi penting dalam mewujudkan cita-cita besar ini,” tambahnya.

Wakil Ketua Umum Kadin Pertanian optimis bahwa dengan langkah konkret dan komitmen semua pihak, Indonesia akan mampu berdiri sebagai negara mandiri dalam penyediaan beras. Keberhasilan swasembada beras tidak hanya akan memperkuat kemandirian pangan nasional, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap ekonomi pedesaan, meningkatkan pendapatan petani, dan meminimalisir ketergantungan pada pasar global.

Dengan upaya intensifikasi lahan, modernisasi alat pertanian, dan implementasi kebijakan yang berpihak pada petani, Indonesia diyakini mampu menjadi contoh bagi negara lain dalam mencapai kedaulatan pangan yang berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Stop Impor, Wakil Ketua Umum Kadin Pertanian: Harga Jual Stabil, Petani Sejahtera

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pertanian, Devi Erna Rachmawati mengatakan, di bawah kepemimpinan Anindya Bakrie, Kadin Indonesia menyambut baik rencana pemerintah untuk tidak akan melakukan impor beberapa komoditas pangan seperti beras, jagung pakan, gula konsumsi dan garam konsumsi pada tahun 2025.

Menurutnya kebijakan ini sebagai langkah yang tepat untuk menjaga produksi dan kesejahteraan petani di Indonesia.

Rencana tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan dalam Rapat Koordinasi Pangan di Kantor Kementerian Kehutanan, Kamis (12/12/24).

“Kebijakan untuk tidak impor adalah jalan keluar sekaligus solusi pasti dalam menjaga produksi dan kesejahteraan petani,” kata Devi dalam keterangan tertulis.

Wanita yang juga sebagai CEO Nexbio Tech Internasional mengatakan, kebijakan ini akan mendongkrak harga jual petani kepada Perum Bulog dan para pengusaha pakan yang tergabung dalam Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT).

“Produksi jagung petani harus diserap oleh Perum Bulog dan para pengusaha pakan yang tergabung dalam Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) sehingga harganya tak anjlok,” tuturnya.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pertanian itu juga memaparkan dampak negatif ketika kebijakan impor beras diberlakukan di mana para petani sulit untuk bersaing sehingga membuat harga jual mereka rendah.

“Selama ini Impor beras memiliki dampak negatif, di antaranya petani padi lokal kesulitan bersaing di pasar karena harga beras impor lebih murah,” katanya.

Dengan ditutupnya kran impor, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia optimis Indonesia bisa swasembada beras seperti apa yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Peringati Hari Ibu, Keluarga Besar Wirawati Catur Panca Bersama Kemen PPPA Kunjungi 6 Tokoh Pejuang Perempuan

Dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-96, Keluarga Besar Wirawati Catur Panca (KB WCP) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan kegiatan Anjangsana ke 6 Tokoh Pejuang Perempuan.

Ketua Umum Keluarga Besar Wirawati Catur Panca, Pia Feriasti Megananda mengungkapkan, kegiatan ini bertujuan untuk mengenang jasa dan perjuangan para perempuan Indonesia yang telah memberikan kontribusi besar dalam membangun bangsa.

“Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat semangat generasi muda dalam melanjutkan perjuangan mereka demi mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan,” kata dia di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Organisasi KB Wirawati Catur Panca (KB WCP), yang merupakan organisasi yang lahir dari kelaskaran wanita pada masa perjuangan memfokuskan kegiatan Anjangsana ini dengan kunjungan ke enam tokoh perempuan pejuang yang berdomisili di wilayah Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi, seperti: Dr (HC) R.A. Soemartini Tjokrodimoelyo, Hj. Soepiyah Subedo, Soekarti Hartono, Tuti Artica, Murtinah, dan Ragil Karsinah.

Dia berharap kegiatan Anjangsana ini dapat mempererat hubungan antargenerasi dan menanamkan nilai-nilai perjuangan perempuan dalam kehidupan masyarakat. Dengan mengenang jasa para tokoh pejuang perempuan, Kemen PPPA berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya masyarakat yang inklusif dan setara.

“Ini momentum untuk mengapresiasi peran perempuan dalam sejarah perjuangan bangsa sekaligus mengajak semua pihak untuk bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi perempuan Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, dalam sambutannya Menteri PPPA, Arifah Choiri Fauzi, mengungkapkan, tokoh-tokoh ini merupakan simbol perjuangan perempuan Indonesia yang telah berjasa besar dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan.

“Mereka adalah inspirasi bagi generasi penerus untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang lebih adil dan setara,” jelasnya.

Oleh karena itu, menurut dia, kegiatan ini bukan hanya untuk menghormati perjuangan mereka, tetapi juga sebagai pengingat bagi kita semua bahwa perjuangan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan harus terus dilanjutkan.

“Generasi muda adalah ujung tombak perubahan, dan semangat para tokoh ini harus menjadi inspirasi,” pungkasnya.

Selain dihadiri Ketua Umum Ketua Umum Wirawati Catur Panca (KB WCP), Pia Feriasti Megananda dan Menteri PPPA, kegiatan Anjangsana ke 6 Tokoh Pejuang Perempuan juga dihadiri pejabat tinggi madya Kementerian PPPA, serta Penasihat Wirawati Catur Panca (KB WCP) sekaligus Ketua Umum KOWANI, Nannie Hadi Tjahjanto.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Tuban Komit Jaga Iklim Inovasi Lewat Inofest 2024 dan Peluncuran Siseva

SuaraPemerintah.ID – Pemkab Tuban melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Tuban berkomitmen menjaga iklim inovasi di Kabupaten Tuban. Melalui berbagai program yang telah dijalankan, instansi yang dulu bernama Bappeda Litbang (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan) ini sukses melahirkan inovator di kalangan perangkat daerah hingga masyarakat.

Salah satunya melalui kegiatan pameran inovasi Tuban Inofest 2024 di Tuban Abirama, Kamis (12/12/2024). Pada kesempatan ini, juga dilakukan launching Siseva (Sistem Informasi Riset dan Inovasi), aplikasi berbasis web yang diciptakan untuk mewadahi, melindungi dan menyebarluaskan hasil-hasil inovasi.

Sekda Kabupaten Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si., menyampaikan apresiasi atas berbagai upaya inovator dalam melahirkan berbagai inovasi dan ide gagasan terbaru. Pemkab Tuban terus berkomitmen memberikan wadah seluas-luasnya bagi OPD dan masyarakat untuk mengembangkan ide kreatif dan inovatif. ‘’Berbagai terobosan yang dimunculkan untuk mendongkrak program pembangunan seperti pesan Bupati Tuban Mas Lindra yang terus mendorong OPD dan masyarakat agar terus berinovasi, mengeluarkan gagasan solutif terhadap suatu permasalahan,’’ ungkapnya.

Sekda Tuban menjelaskan pelayanan publik di Kabupaten Tuban terus diarahkan mengadopsi teknologi digital sebagai upaya berinovasi. Upaya tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan masyarakat lebih cepat dan tepat. ‘’Tubernova menjadi ajang untuk beradu ide inovatif. Pemkab Tuban Bapperida mendorong OPD dan masyarakat untuk menggagas ide terbaru dan berdampak positif,’’ kata dia.

Mantan Kepala Bapppeda Tuban ini berpesan pengembangan inovasi diharapkan difokuskan pada penyelesaian persoalan masyarakat. Alhasil, inovasi yang digagas membawa hasil signifikan menyentuh aspek kehidupan.

Hadir pada kesempatan ini, Kepala Brida (Badan Riset dan Inovasi Daerah) Provinsi Jawa Timur, Dr. Andriyanto, SH., M.Kes., menegaskan inovasi menjadi kunci untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Menurutnya, terdapat dua hal terpenting dalam inovasi adalah memiliki value (nilai) dan novelty (kebaruan). “Baru bisa disebut inovasi, jika yang diciptakan itu ada hal yang baru dan ada manfaat yang dirasakan,” jelasnya. Tidak hanya itu, inovasi berperan penting untuk meningkatkan nilai tambah (value) suatu produk.

Andriyanto menekankan agar ASN (aparatur sipil negara) harus adaptif dengan beragam inovasi agar tidak tertinggal di era digital. “Tujuan inovasi ini untuk mempermudah dan mempercepat kinerja. Sehingga pelayanan semakin cepat, tepat, dan berdampak positif bagi masyarakat,” tutur dia.

Mantan Pj Bupati Pasuruan ini  mengapresiasi upaya Pemkab Tuban dalam menjaga iklim inovasi secara berkelanjutan. Menurut dia, dua program tersebut mampu melahirkan inovator dan merawat inovasi. Sebab, hal penting lain yang harus dijaga dalam berinovasi adalah keberlanjutan. ‘’Inovasi jangan hanya berhenti di kompetisi, tapi juga harus ada kelanjutannya untuk manfaat di masyarakat,’’ ungkap dia.

Sementara itu, Plt. Kepala Bapperida Tuban, Nurul Fuadiyah, SE., M.A.P., mengatakan menindaklanjuti arahan Bupati Tuban, Bapperida terus mendorong pengembangan inovasi di kabupaten Tuban. Iklim inovasi terus dijaga melalui penyelenggaraan kompetisi Tubernova dan Inofest. Program tersebut sudah menciptakan banyak inovator hebat itu terus dikembangkan. “Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan inovasi pada berbagai aspek dan bermanfaat,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Bogor Serahkan Bantuan Sosial bagi Korban Bencana

SuaraPemerintah.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyerahkan bantuan sosial berupa santunan kepada para korban yang terkena musibah bencana sosial non alam kebakaran yang melanda beberapa wilayah di Kota Bogor.

Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari, secara langsung menyerahkan santunan tersebut kepada ahli waris korban jiwa dan korban luka-luka di Peseban Suradipati, Balai Kota Bogor, Kamis (12/12/2024).

Santunan dari Kementerian Sosial (Kemensos) dengan total Rp 305 juta diserahkan kepada 3 ahli waris korban bencana yang meninggal masing-masing menerima Rp 15 juta. 12 korban luka-luka masing-masing menerima Rp 5 juta,

Rincian bantuan di atas total sebesar Rp 105 juta. Penerima bantuan berasal dari Kelurahan Gunung Batu, Paledang, Babakan, Bantar Jati, dan Pasir Jaya.

Selanjutnya, ada santunan kearifan lokal untuk Kelurahan Cimahpar dan Kelurahan Pasir Jaya bagi 4 kelompok usaha masing-masing menerima Rp 50 juta. Total 200 juta.

“Bantuan yang diberikan merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI dan diwakili oleh kami, Pemkot Bogor. Besar kecilnya bantuan adalah relatif, namun patut disyukuri. Saya yakini bantuan ini tidak bisa menggantikan kehilangan atau penderitaan yang dialami, tetapi diharapkan dapat meringankan beban yang dialami dan dimanfaatkan secara baik,” kata Hery.

Hery juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mencurahkan pikiran, tenaga, solidaritas, dukungan, dan kontribusinya dalam membantu meringankan penderitaan para korban serta bekerja keras dalam proses penanganan bencana.

Lebih lanjut, Hery mengatakan bahwa santunan bantuan yang diserahkan berasal dari anggaran APBN 2024, yaitu Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kemensos RI. Bantuan tersebut diajukan melalui Dinas Sosial Kota Bogor.

“Kami berkomitmen untuk memberikan perhatian, pendampingan, dan bantuan kepada seluruh korban bencana sosial. Kami juga memastikan bahwa mereka mendapatkan hak dan perlindungan yang sepatutnya,” kata Hery.

Dirinya juga menekankan pentingnya kerja sama yang solid dalam proses pemulihan bencana. Menurutnya, tanpa kerja sama yang solid, proses pemulihan tidak akan berjalan dengan baik.

“Bencana mengingatkan kita akan pentingnya kesiapsiagaan dan gotong royong. Mari kita terus bekerja sama menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tangguh, baik untuk menghadapi bencana alam maupun bencana sosial non-alam,” ujarnya.

Manajer Bank Mandiri Kantor Cabang ( KC) Kota Bogor, Siti Kuraesin Fitria, selaku perwakilan Bank Mandiri pusat yang ditunjuk Kemensos sebagai penyalur program bantuan santunan ahli waris, turut menyampaikan apresiasi atas kesempatan untuk membantu meringankan beban para korban bencana kebakaran.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kota Bogor, Dani Rahadian, menyampaikan bahwa santunan bagi korban bencana kebakaran diserahkan secara langsung. Untuk bantuan kearifan lokal sebesar Rp 200 juta bagi 4 kelompok usaha, Kemensos juga menyerahkannya secara langsung.

Dani menambahkan bahwa kebakaran termasuk dalam kategori bencana sosial non-alam, yang berbeda dengan bencana alam. Oleh karena itu, pengajuan bantuan bagi korban bencana alam di Kota Bogor masih dalam proses di Kemensos.

“Mudah-mudahan terealisasi secepatnya. Perlu diketahui, bencana sosial dan kebakaran memiliki direktorat yang berbeda,” ucap Dani.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Airlangga Tata Ulang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kemenko Perekonomian

Sejalan dengan dinamika penyesuaian struktur pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini, sejumlah Kementerian/Lembaga melakukan berbagai penyelarasan untuk menunjang pelaksanaan penugasan.

Demikian juga dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang juga telah melakukan penataan kembali struktur organisasi dan tata kelola untuk semakin memperkuat koordinasi dan sinergi guna mendukung pencapaian kinerja pemerintahan yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 143 tahun 2024, diatur peralihan beberapa tugas dan fungsi serta perubahan struktur organisasi Kemenko Perekonomian dengan memiliki 5 Kedeputian yang mengoordinasikan urusan Badan Usahan Milik Negara (BUMN), Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Perdagangan dan Ekonomi Digital, Energi dan Sumber Daya Mineral, (ESDM) serta Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata.

“Hari ini kami melantik 40 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II dengan rincian 35 orang di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan 5 orang di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kemenko Perekonomian dan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, Kamis (12/12).

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan selamat atas pengangkatan para pejabat serta berpesan agar pelaksanaan penugasan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dan diiringi inovasi dan terobosan agar mencapai target yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto sendiri telah berkomitmen untuk melanjutkan dan memperkuat fondasi Pemerintahan melalui visi dan misi Asta Cita, dan khusus di bidang perekonomian, telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

Menko Airlangga juga menyampaikan sejumlah hal yang perlu didorong pada setiap Kedeputian diantaranya berupa mewujudkan pemerataan ekonomi, mengawal kerja sama internasional, menjaga neraca perdagangan, mendorong renewable energy, memperhatikan industri padat karya, mendorong produktivitas tenaga kerja, serta mendorong devisa pariwisata melalui peningkatan jumlah turis dengan memperhatikan kemudahan konektivitas destinasi wisata.

“Kepada seluruh jajaran Kemenko Perekonomian, penugasan kali ini tentu Bapak Presiden berharap bahwa ekonomi Indonesia bisa terus tumbuh di tengah situasi dunia yang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu inovasi menjadi penting, dengan peran anggaran Pemerintah sekitar 17%, sehingga peran lainnya adalah di masyarakat dari konsumsi dan dari investasi. Tahun depan diharapkan investasi bisa mencapai Rp2.200 triliun, sehingga ini menjadi PR yang hanya bisa dicapai dengan inovasi, dengan menjaga iklim investasi yang sehat,” pungkas Menko Airlangga.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Bupati Dedi Supandi Minta Penyuluh Pertanian Awasi Petani Bawang

Pemkab Majalengka telah menjalin kesepakatan dengan petani bawang, khususnya partai besar, untuk menjual minimal 20% hasil panennya di Kabupaten Majalengka.

Kebijakan itu merupakan upaya untuk menjaga stabilitas harga dan inflasi di Kabupaten Majalengka, karena bawang merupakan salah satu komoditas penyumbang inflasi.

Untuk itu, Pj Bupati Majalengka, Dedi Supandi, kini meminta para penyuluh pertanian untuk mengawasi petani bawang.

Dikutip dari tribunjabar.id, Langkah semacam itu diambil, karena Kabupaten Majalengka yang merupakan daerah penghasil bawang hingga kini belum memiliki pasar induk.

Selama ini hasil panen langsung dijual ke pasar induk di daerah sekitar kemudian dijual kembali di Kabupaten Majalengka yang menyebabkan harganya lebih mahal.

Maka dari itu, 20% dari hasil panen harus dijual langsung di Majalengka agar harga bawang di pasaran lebih terjangkau, sebab tidak perlu ke pasar induk terlebih dulu.

Pj Bupati menyampaikan, para penyuluh pertanian diharapkan mampu mendorong para petani yang menggarap lahan di ketinggian lebih dari 800 meter di atas permukaan laut (mdpl) untuk menanam bawang putih.

Pasalnya, hingga kini Indonesia harus mengimpor bawang putih untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan di Majalengka terdapat wilayah potensial untuk menanam bawang putih.

Bahkan, pemerintah pusat telah menyiapkan bantuan subsidi pertanian sebesar Rp 70 juta per hektare bagi para petani yang menanam bawang putih untuk meningkatkan produksi dalam negeri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Gubernur NTB Beri Arahan ke TPID Jelang Nataru 2024/2025

Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hassanudin memberikan arahan kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menjelang Natal dan Tahun Baru 2024 di Pendopo Gubernur, Kamis (12/12).

Dinas Ketahanan Pangan NTB memaparkan, laporan bulanan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) hingga Nopember 2024 dari stok awal 289.634 kilogram tersedia cadangan sebesar 281.155 kilogram.

Sementara ketersediaan 12 jenis pangan pokok strategis, cadangannya masih tercukupi dengan asumsi kebutuhan per pekan seperti beras, minyak goreng, daging sapi dan cabai merah dengan penetapan harga pemerintah yang sesuai dengan kondisi pasar serta berkoordinasi dengan Bulog dan Dinas Pertanian dan Perkebunan serta mitra terkait untuk pengelolaan dan ketersediaan stok berkelanjutan.

Sementara itu Biro Perekonomian NTB dalam pemaparna terkait inflasi mengungkapkan perkembangan inflasi NTB periode Januari sampai Nopember untuk inflasi gabungan (kota Mataram, Bima, Sunbawa) sebesar 1,46 persen (year on year) lebih rendah dari angka nasional (1, 55 persen), month to month sebesar 0,56 persen dan year to day sebesar 0,81 persen dari komoditas antara lain tomat, bawang merah, emas perhiasan, daging ayam dan tongkol.

Dalam Indeks Perkembangan Harga (IPH), NTB menempati peringkat ketiga terendah nasional dengan perubahan sebesar -0, 42 persen.

Dinas Pertanian dan Perkebunan memaparkan proyeksi produksi dan kebutuhan pangan NTB sampai dengan akhir tahun seperti beras, perkiraan kebutuhan sebesar 557.261.07 ton dengan perkiraan produksi sebesar 827.810 ton harus memenuhi sisa produksi sebesar 270.548.03 ton dari panen begitupula dengan bahan pokok lain, Distanbun menjelaskan target produksi dan harga pangan hingga Desember 2024.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menperin Raih Penghargaan atas Komitmennya terhadap Kebijakan TKDN

Kementerian Perindustrian bertekad untuk terus mengoptimalkan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk membangkitkan gairah usaha dan produktivitas bagi pelaku industri di Indonesia.

Berbagai kebijakan dan kegiatan strategis telah dijalankan dalam rangka menggaungkan program P3DN, selain mengajak masyarakat untuk semakin mencintai dan menggunakan produk lokal, Kemenperin juga proaktif mendorong industri lebih memaksimalkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di setiap produk yang dihasilkannya.

“Melalui program P3DN, kami optimistis akan mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing industri di tanah air, yang berujung pada terpacunya pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Kamis (12/12).

Menperin menegaskan, pihaknya konsisten untuk memfasilitasi pelaku industri di dalam negeri agar bisa mendapatkan sertifikat TKDN. Tidak hanya menyasar bagi pelaku industri skala besar, tetapi juga telah memberikan kemudahan kepada sektor industri kecil untuk mendapatkan sertifikat TKDN dengan lebih mudah dan tanpa biaya atau gratis.

“Melalui sertifikasi TKDN IK (Industri Kecil) ini, produk IKM akan menjadi prioritas belanja pemerintah. Dengan begitu, produk unggulan dalam negeri buatan pelaku IKM akan terserap maksimal dan signifikan, yang dapat memperkuat struktur industri nasional,” tutur Agus yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Tim Nasional (Timnas) P3DN.

Atas komitmennya terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut, Menperin AGK meraih penghargaan dari media ekonomi dan terintegrasi, CNBC Indonesia pada gelaran CNBC Indonesia Awards 2024 dengan tema “Embracing Optimism in the New Era of Indonesia”. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Chairman and Founder CT Corp Chairul Tanjung (CT) di Jakarta, Rabu (11/12) malam.

Menperin AGK memperoleh penghargaan “Leading Policy Maker in Strengthening Local Components and Providing Support to Local Companies”. Apresiasi ini diberikan karena kebijakan yang telah dijalankan dinilai dalam jalur yang benar (on the right track).

“Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada CNBC atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami, untuk mendapat penghargaan yang dikaitkan dengan upaya kami selama ini untuk meningkatkan atau memperjuangkan TKDN, tingkat kandungan dalam negeri,” papar Menperin dalam sambutannya pada malam itu.

Menurut AGK, penghargaan yang diterimanya ini merupakan wujud apresiasi yang tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga prestasi ini lebih pantas diberikan kepada seluruh jajarannya di Kemenperin.

“Sebetulnya yang lebih pantas (menerimanya) adalah seluruh pegawai, seluruh pejabat di Kementerian Perindustrian, yang juga selalu bersama kami kekeuh dan selalu konsisten dalam menegakkan aturan khususnya aturan-aturan yang berkaitan dengan nilai TKDN,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Menperin menyampaikan, dalam tiga bulan terakhir ini isu mengenai Apple sedang menjadi perhatian masyarakat luas, terutama terkait Apple yang belum diizinkan untuk menjual iPhone 16 di Indonesia karena masih ada komitmen investasi yang belum direalisasikan.

“Apple belum bisa memberikan komitmen, sehingga kami tidak bisa berikan sertifikat (TKDN) 35 persen, dan konsekuensinya Apple tidak bisa kami berikan izin edar di Indonesia,” ujarnya.

Menperin menegaskan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk mewujudkan investasi Apple di Indonesia. “Kami sedang kerja sama dengan Pak Rosan, dan yang pasti kami ingin Apple untuk segera membawa investasinya di Indonesia dan investasinya harus berbentuk fasilitas produksi atau pabrik,” ungkapnya.

AGK menambahkan, penghargaan yang diberikan oleh CNBC, juga akan memperkuat semangat bersama dalam meningkatkan daya saing industri Indonesia. “Jadi, kita terus menerus berjuang untuk memajukan industri dalam negeri, dan untuk memajukan produk-produk nasional,” pungkasnya.

CNBC Indonesia Awards 2024 diberikan kepada perusahaan serta kepada para tokoh dan pemimpin perusahaan yang mampu membawa perubahan dan mengukir kisah sukses di tengah ketidakpastian ekonomi dan politik saat ini. Sejumlah nama yang menerima penghargaan, antara lain Presiden RI 2004-2014 Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Cianjur Apresiasi SKPD yang Capai Target PAD 2024

Bupati Cianjur H. Herman Suherman menghadiri kegiatan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Untuk Peningkatan Indeks Elektronivikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tahun 2024, Rabu (11/12/2024) di aula hotel Indo Alam Cipanas.

Dalam sambutannya Bupati mengucapkan terima kasih kepada SKPD yang mampu mencapai target PAD di tahun 2024, Ia berharap agar terus dapat berevaluasi dan mencari solusi bagi SKPD yang belum bisa mencapai target PAD di tahun 2024.

“Dari Pemerintah Pusat ada mandatori, wajib atau sifatnya harus dilaksanakan seperti pendidikan 20%, infrastruktur 40%, pengawasan 0,5 persen, dan lain sebagainya, juga ada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang harus dilaksanakan bersama dan tentunya perlu anggaran yang besar untuk pelaksanaannya” tuturnya.

Selanjutnya Bupati mengatakan bahwa di Kabupaten Cianjur khususnya Cianjur Selatan sedang dilanda bencana alam, Ia berharap agar dapat bersama-sama membantu warga Cianjur Selatan terutama untuk kebutuhan makan dan minum, kesehatan dan tempat tinggal sementara dan lain sebagainya.

“Pada Evaluasi penyerapan anggaran kali ini saya khusus meminta kepada para SKPD agar bisa menyisihkan sisa anggaran untuk membantu masyarakat sedang membutuhkan, khususnya yang sedang terkena bencana alam di Cianjur Selatan”. pungkasnya

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah, Cecep Alamsyah, Kepala Baperida Cianjur, Bapenda, para kepala SKPD serta para Camat se-Kabupaten Cianjur.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News