Beranda blog Halaman 1357

Pj Wali Kota Palangka Raya Dorong Persatuan Sinergitas Dalam Membangun Kota

Penulis
Syifa
-

Sambut tahun baru, Pj Wali Kota Palangka Raya, Akhmad Husain, menyampaikan pentingnya persatuan dan sinergitas dalam membangun Kota Palangka Raya.

Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan pada Perayaan Natal Bersama Pemerintah Kota Palangka Raya yang di Gereja Sakatik Palangka Raya, Kamis (12/12/2024).

“Beberapa hari lagi, kita akan memasuki tahun 2025. Kita harus mempersiapkan diri untuk melanjutkan pembangunan Kota Palangka Raya menjadi lebih baik. Pembangunan Kota Palangka Raya telah melalui proses panjang dan tidak pernah sepi dari tantangan. Dalam menghadapi ini, kita harus kuat dan tegar seraya terus bersatu dan bekerja keras,” ungkap Husain.

Ia juga menekankan pentingnya kontribusi umat Kristiani sebagai agen pembawa damai yang selalu berkarya bersama pemerintah untuk mewujudkan Kota Palangka Raya yang harmonis dan maju.

“Saya mengajak seluruh umat Kristiani untuk menjadi agen pembawa damai di manapun berada, serta selalu berkarya bersama pemerintah,” ucapnya.

Di penghujung sambutan, Akhmad Husain mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2024 dan Selamat Tahun Baru 1 Januari 2025. “Semoga hikmat Natal tahun ini membawa berkat, kebahagiaan, serta memperkuat keimanan seluruh umat Kristiani dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di tahun mendatang,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Meutya Hafid Dorong UMKM Naik Kelas dengan Memanfaatkan AI

Penulis
Syifa
-

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam mengembangkan usaha.

Menurut Meutya, AI memiliki potensi besar untuk membantu UMKM naik kelas dengan cara yang mudah dan praktis.

“Di sektor UMKM, kecerdasan artifisial ini sangat dibutuhkan untuk naik kelas. Namanya saja yang terdengar sulit, tapi sebenarnya mudah digunakan. Ini yang kami dorong,” ujar Meutya Hafid saat mengunjungi Kampoeng Cyber di Kota Yogyakarta, Rabu (11/12/2024).

Meutya Hafid menjelaskan bahwa teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan UMKM, seperti pembuatan logo, teks, dan gambar yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, AI juga bisa mendukung promosi produk lokal hingga menjangkau komunitas global.

“Tadi saya lihat UMKM di sini berbasis budaya, mulai dari jamu hingga kaos dengan desain tokoh-tokoh pewayangan. Ini bisa kita kembangkan lebih jauh dengan teknologi AI,” tuturnya.

Tidak hanya mendukung sektor ekonomi, Meutya Hafid juga menekankan peran AI dalam melestarikan budaya. Ia berharap AI dapat menjadi alat bagi guru untuk meningkatkan proses belajar mengajar dengan pendampingan yang tepat.

“Saya lihat semangat di Kampoeng Cyber ini berbasis budaya. Bukan hanya untuk ekonomi atau teknologi, tetapi untuk melestarikan nilai-nilai gotong-royong yang menjadi dasar terbentuknya ekosistem ini,” jelasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Menkomdigi menyoroti pentingnya kolaborasi antara teknologi modern dan budaya lokal. Kampoeng Cyber di Yogyakarta, yang mengintegrasikan elemen budaya dengan inovasi digital, dianggap sebagai contoh sukses dari gotong-royong berbasis teknologi.

“Kampoeng Cyber ini membuktikan bahwa budaya adalah pondasi utama dalam membangun komunitas digital yang solid,” tambahnya.

Menkomdigi juga menegaskan komitmennya untuk memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM agar mereka mampu memanfaatkan teknologi AI secara maksimal. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan memperluas pasar produk lokal.

Dalam kunjungan ini, Menkomdigi Meutya Hafid didampingi oleh Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Alexander Sabar, serta Staf Khusus Menkomdigi, Arnanto Nurprabowo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Gubernur Sultra Tetapkan UMP 2025, Segini Besarannya!

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto, telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2025, (10/12/2025)

Penetapan ini didasari arahan Menteri Tenaga Kerja pada hari Senin 09/12/2024 yang berdasarkan arahan Bapak Presiden Prabowo, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 serta hasil rapat Dewan Pengupahan.

Andap menjelaskan, “Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 100.3.3.1/470 Tahun 2024, adapun Besaran UMP Tahun 2025 Rp3.073.551,70. Mengalami

Kenaikan: 6,5% atau Rp187.587,66 dibandingkan UMP 2024 yang sebesar Rp2.885.964,04”.

Andap lebih lanjut mengatakan, UMSP Sektor Pertambangan dan Penggalian Rp3.120.000, dan Sektor Konstruksi: Rp3.212.000, ujarnya.

“Adapun ketentuan Penerapan UMP dan UMSP berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, sedangkan Pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih wajib mendapatkan upah berdasarkan struktur dan skala upah yang ditetapkan oleh perusahaan, dan UMP Sulawesi Tenggara Tahun 2025 mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2025,

Untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) hanya 3 wilayah yang memiliki UMK, yaitu Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe Utara yang akan berlaku dan diumumkan paling lambat 18 Desember 2024.

Dalam kesempatannya, Pj Gubernur juga mengimbau seluruh perusahaan untuk mematuhi aturan terkait pembayaran upah minimum yang berlaku.

“Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lagi! Gubernur Kaltara Zainal Sukses Raih Penghargaan AKPD 2024

Penulis
Syifa
-

Selang sehari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) meraih penghargaan dari Dewan Energi Nasional (DEN), kali ini Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., sukses meraih penghargaan Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah (AKPD) Tahun 2024 kategori Kinerja Total tingkat Provinsi Fiskal Rendah, terselenggara di Hotel JW Marriot, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (12/12).

Penghargaan membanggakan ini diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri RI), Tito Karnavian dan Direktur Tempo Media Group, Arif Zulkifli yang dihadiri oleh seluruh dewan juri AKPD, serta kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

AKPD tahun 2024 bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja baik dalam berbagai aspek, seperti tata kelola pemerintahan, inovasi daerah, pelayanan publik, serta pencapaian pembangunan.

Mendagri RI menyampaikan apresiasi khusus kepada Tempo dan BRIN atas kerja keras mereka dalam proses penilaian penghargaan ini, termasuk upaya membagi daerah berdasarkan kriteria fiskal, sehingga menghasilkan penilaian yang sangat adil.

“Bagi daerah yang belum mendapatkan apresiasi dalam acara ini maka akan termotivasi untuk lebih kompetitif lagi, berusaha lebih maju karena nantinya kita akan mengadakan acara seperti ini lagi,” jelas Tito Karnavian.

Pemenang apresiasi tersebut dinilai dari aspek pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah yang dikategorikan berdasarkan kondisi fiskal daerah yaitu fiskal rendah, sedang, dan fiskal tinggi.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Zainal menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dengan fokus pada pelayanan publik yang prima dan pengembangan inovasi di berbagai sektor.

“Kami percaya bahwa pemerintahan yang efektif dan responsif adalah kunci untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah. Karena itu kami memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pelaksanaannya,” pungkas Gubernur Zainal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Desak Majelis Umum PBB Wujudkan Gencatan Senjata di Gaza

Penulis
Syifa
-

Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap perjuangan rakyat Palestina dengan menyampaikan rancangan resolusi berjudul “Demand for Ceasefire in Gaza” dalam Sidang Darurat Majelis Umum PBB (11/12).

Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, dalam pernyataan saat menyampaikan rancangan, menegaskan, “Hanya melalui gencatan senjata kita dapat melindungi jutaan warga sipil di Gaza, mengurangi penderitaan mereka dan memulai langkah menuju keadilan serta perdamaian”.

Selama 14 bulan terakhir, serangan militer dan blokade Israel terus berlangsung tanpa henti. Saat ini, lebih dari 150.000 warga Palestina telah menjadi korban, dengan 70% diantaranya adalah perempuan dan anak-anak. Sebanyak 1,9 juta orang di Gaza terpaksa mengungsi dalam kondisi tidak layak, tanpa akses ke kebutuhan hidup dasar. “Gaza saat ini berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, bahkan digambarkan sebagai ‘sangat mengerikan dan seperti kiamat’,” ujar Wamenlu Arrmanatha Nasir.

Melihat situasi ini, Indonesia meminta agar dunia tidak berdiam diri. Wamenlu menekankan masyarakat internasional harus segera bertindak untuk mencegah hilangnya lebih banyak nyawa dan kehancuran lebih besar. Untuk itu, resolusi yang diajukan Indonesia menyerukan agar gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen, dapat dicapai.

Wamenlu mengingatkan anggota Majelis Umum PBB bahwa di akhir tahun 2023, Majelis Umum telah mengesahkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata dan perlindungan terhadap warga sipil di Gaza, dengan dukungan 153 negara. Namun, seruan masyarakat internasional tersebut tidak diimplementasikan. “Berapa banyak nyawa yang bisa diselamatkan jika seruan ini diikuti; jika Israel menghormati hukum internasional dan mendengarkan suara hati nurani masyarakat internasional. Dunia tidak boleh membiarkan tragedi ini terus berlangsung tanpa pertanggungjawaban,” tegas Wamenlu Arrmanatha Nasir.

Selain mendesak gencatan senjata, Sidang Darurat Majelis Umum PBB juga membahas resolusi yang diusung oleh Irlandia untuk mendukung keberlanjutan dan penguatan kerja UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) di wilayah Yordania, Lebanon, Suriah, Gaza, Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur. Langkah ini semakin penting setelah Parlemen Israel mengesahkan undang-undang yang membatasi operasional UNRWA. Jika diterapkan, maka jutaan pengungsi Palestina terancam kehilangan akses terhadap layanan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan dan bantuan kemanusiaan.

Sidang Darurat ini diselenggarakan sebagai akibat dari digunakannya hak veto oleh Amerika Serikat atas rancangan resolusi di Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata di Gaza pada 20 November 2024 lalu.

Sidang Darurat ini kemudian berhasil mengesahkan dua resolusi dengan dukungan yang luas. Resolusi terkait gencatan senjata di Gaza memperoleh 158 suara, sementara resolusi UNRWA memperoleh dukungan dari 159 negara. Dukungan penuh ini mencerminkan kesadaran dan komitmen masyarakat internasional untuk menghentikan penderitaan rakyat Palestina.

Presiden RI Prabowo Subianto telah menegaskan dalam berbagai kesempatan bahwa Indonesia siap mendukung upaya gencatan senjata di Gaza, termasuk mengambil peran yang lebih aktif jika diperlukan. Terkait UNRWA, selain menjadi salah satu penggagas utama resolusi, Indonesia juga terus menunjukkan komitmen nyata melalui kontribusi keuangan Indonesia kepada UNRWA yang telah meningkat hingga 600% sejak tahun 2023, sebuah bukti kuat dari dukungan kita yang terus berkembang.

Dukungan penuh Indonesia terhadap kedua resolusi ini mencerminkan komitmen nyata pemerintah untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. “Saatnya dunia bersatu untuk menghentikan kekerasan ini. Mari kita buktikan bahwa kita peduli pada keadilan, kemanusiaan, dan masa depan yang lebih baik bagi rakyat Palestina,” tutup Arrmanatha Nasir.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sri Mulyani Tegaskan Tiga Nilai Penting bagi Pegawai Kemenkeu

Penulis
Syifa
-

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan tiga nilai penting yang harus dipegang teguh oleh pegawai Kementerian Keuangan dalam bekerja, yaitu integritas, profesionalisme dan kompetensi, serta melayani. Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Kementerian Keuangan tahun 2024 yang mengusung tema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju” di Jakarta pada Kamis (12/12).

Menkeu menegaskan integritas adalah mata uang dari seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Untuk itu, Menkeu meminta integritas harus dijunjung tinggi dan selalu dijaga dalam menjaga keuangan negara.

“Saya selalu menyampaikan berulang-ulang tak henti-henti, integrity is our currency. Value dari mata uang akan dihormati, akan tinggi, apabila kita jaga integrity itu. Sedikit cowel saja, maka value itu rusak. Itu yang saya selalu sebutkan the currency yang menjadi tanggung jawab untuk kita jaga,” kata Menkeu.

Poin kedua yang diharapkan oleh seluruh bangsa Indonesia kepada Kementerian Keuangan adalah profesionalisme dan kompetensi dalam mengelola keuangan negara. Menkeu menyampaikan tidak ada negara dan bangsa yang bisa maju tanpa keuangan negara yang sehat dan diurus dengan baik.

“Bahkan negara yang sudah maju akan mudah sekali mengalami setback apabila keuangan negaranya mengalami krisis. Lihat di dunia banyak contohnya. Dan untuk itu, profesionalisme dan kompetensi menjadi hal yang penting. Nyata dan persyaratan utama,” ujar Menkeu.

Yang tak kalah pentingnya, Menkeu mengungkapkan bahwa seluruh bangsa Indonesia berharap Kementerian Keuangan harus mampu melayani dengan baik.

“Karena yang kita lakukan tidak boleh serving our own interest. Ini adalah keuangan negara. Policy, regulasi, semuanya ditujukan untuk kepentingan bangsa, rakyat, untuk mencapai sebuah cita-cita keadilan dan kemakmuran bersama,” kata Menkeu.

Menkeu menyampaikan tiga nilai tersebut hanya bisa muncul dari organisasi dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang memiliki komitmen untuk bekerja secara dedikatif dan ikhlas karena kecintaan pada Republik Indonesia.

“Tidak akan muncul ketiga hal itu apabila Anda punya satu helai pun reserve terhadap kecintaan Anda kepada negara dan bangsa ini,” ungkap Menkeu.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menyampaikan terima kasih kepada institusi Kementerian Keuangan yang terus berkomitmen untuk bersama-sama melawan korupsi dengan memperkuat integritas, pengawasan internal, reformasi birokrasi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

“Korupsi menjadi ancaman yang nyata dan serius. Bagi Kementerian Keuangan, ini adalah sebuah tantangan yang sangat nyata sehari-hari karena tugas kita sebagai pengelola keuangan negara identik dengan sebuah godaan sangat nyata mengenai korupsi. Di sinilah yang dianggap sebagai institusi yang seharusnya mengelola dan mengurus keuangan negara dengan integritas yang tidak boleh dikompromikan,” ujar Menkeu.

Peringatan Hakordia tahun 2024 menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan untuk mendorong lingkungan kerja yang bersih dan akuntabel, sekaligus berkolaborasi membangun ekosistem antikorupsi yang kokoh demi Indonesia bebas korupsi dan lebih maju.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menko PMK Tegaskan Komitmen Beri Solusi Pascabencana Kebakaran Kebon Kosong

Penulis
Syifa
-

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memberikan solusi terbaik dalam penanganan pascabencana kebakaran di kawasan padat penduduk Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Pernyataan tersebut disampaikan usai memimpin Rapat Tingkat Menteri Percepatan Penanganan Pascabencana Kebakaran Kemayoran bersama pimpinan kementerian dan lembaga terkait di Kantor Kemenko PMK, pada Kamis (12/12/2024).

“Pemerintah lintas kementerian/lembaga, bersama Pemprov DK Jakarta, Kementerian Sosial, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum, BUMN, dan sektor swasta, telah berupaya maksimal memberikan pelayanan terbaik untuk meringankan beban para keluarga terdampak di pengungsian,” ujar Pratikno.

Kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu menghanguskan 197 bangunan dan berdampak pada 594 kepala keluarga atau sekitar 1.520 jiwa. Menko PMK menjelaskan bahwa sebagian besar warga terdampak saat ini mengungsi di SD Negeri Kebon 09 dan tenda-tenda darurat yang didirikan di lahan kosong.

Pratikno menekankan pentingnya mempercepat pemindahan warga dari pengungsian ke rumah singgah untuk mengurangi risiko kesehatan dan keterbatasan fasilitas, sekaligus memberikan tempat tinggal yang lebih layak selama menunggu solusi jangka panjang.

“Keluarga terdampak tidak boleh berlama-lama di pengungsian. Kita tadi membahas bagaimana memberikan tempat tinggal sementara, yaitu rumah singgah, agar risiko kehidupan di pengungsian bisa diminimalkan,” tambahnya.

Selain itu, Menko PMK menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan solusi jangka panjang yang tidak hanya bermanfaat bagi warga terdampak, tetapi juga mendukung perbaikan tata kota Jakarta secara keseluruhan.

“Pada pertemuan berikutnya, kita akan merumuskan langkah strategis untuk solusi permanen yang lebih komprehensif. Komitmen kita adalah selain memberikan solusi jangka pendek dalam bentuk rumah singgah, kita juga memberikan solusi jangka panjang,” jelas Pratikno.

Rapat turut dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, Pj. Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, dan Dirut BLU PPK Kemayoran Medi Kristianto.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Gubernur Jabar Hadiri Rakornas Pengelolaan Sampah 2024

Penulis
Syifa
-

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah tahun 2024, yang digelar di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Kehadiran Bey Machmudin dalam Rakornas ini merupakan bentuk dukungan dalam pengelolaan sampah berkelanjutan.

Apalagi Jabar sudah berkomitmen menyelesaikan persoalan sampah di wilayahnya sehingga dapat berkontribusi secara nasional.

Mengusung tema “Aksi Kolaborasi Nasional Penuntasan Pengelolaan Sampah” Rakornas ini dipimpin langsung Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Anif Faisal Nurofiq.

Di hadapan para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia, Menteri Anif dalam arahannya menyampaikan, persoalan sampah kini menjadi tantangan besar dan memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

Anif menyebut, pengelolaan sampah sudah menjadi isu global dan lokal yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan.

“Pemerintah pusat dan daerah wajib terus mendorong budaya pilah, pilih, dan guna ulang sampah agar terus hidup dan berkembang di masyarakat,” ujar Anif Faisal.

Anif mengungkapkan, berdasarkan data dari Global Waste Management Outlook 2024, masih terdapat 38 persen sampah global yang tidak terkelola dengan baik dan berkontribusi pada Triple Planetary Crisis.

“Apabila hal ini tidak diantisipasi akan timbul permasalahan lingkungan yang diakibatkan dari sampah yang tidak terkelola,” ucap Anif.

Sejumlah persoalan yang timbul akibat sampah tak terkelola antara lain, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, permasalahan kesehatan, hingga menyebabkan permasalahan global.

Untuk itu melalui Rakornas Pengelolaan Sampah 2024 ini diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ada Rekayasa Lalu Lintas Jalan Pemuda dan Underpass Pramuka

Penulis
Syifa
-

Dinas Perhubungan DKI Jakarta memberlakukan rekayasa lalu lintas (Lalin) di Jalan Pemuda dan Underpass Pramuka sehubungan dengan adanya pekerjaan pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Velodrome – Manggarai Zona 1.

“Rekayasa lalu lintas dilakukan sesuai pentahapan pekerjaan untuk menunjang pekerjaan tersebut, mulai 11 Desember 2024 sampai 19 Januari 2025,” ujar Syafrin Liputo, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Jumat (13/12).

Berikut pentahapan pekerjaan beserta rekayasa lalu lintas di Underpass Pramuka dan Jalan Pemuda:

a. Pekerjaan P103B-101B (ramp underpass Pramuka sisi Timur);

• Pekerjaan borepile dan kolom, selama pekerjaan berlangsung terjadi pengurangan/peyempitan badan jalan;

• Akan dilakukan pembongkaran planter box underpass dan median jalur cepat lambat untuk menambah lebar jalan yang terokupansi pekerjaan;

• Pekerjaan akan dilaksanakan mulai tanggal 11 Desember 2024-19 Januari 2025;

b. Erection girder P35-P45 di Jalan Pemuda;

• Terdapat sebelas bentang kolom, di mana setiap antar kolom terdiri dari dua span;

• Pekerjaan akan dilaksanakan mulai tanggal 11-24 Desember 2024 pukul 22.00-04.00;

• Selama pekerjaan berlangsung akan dilakukan pengalihan lalu lintas di Jalan Pemuda sisi Selatan, lalu lintas dari arah Timur menuju Barat dialihkan melalui Jalan Sunan Giri – Jalan Rawamangun Muka – Jalan Jenderal Ahmad Yani – dan seterusnya, sedangkan angkutan Transjakarta melalui Jalan Balap Sepeda dan seterusnya

• Lalu lintas dari arah Barat menuju Timur masih dapat melintas Jalan Pemuda sisi Utara;

• Waktu pelaksanaan akan disesuaikan ketika terdapat rangkaian kegiatan Natal dan Tahun Baru 2025.

“Diimbau kepada para pengguna jalan agar menghindari ruas jalan tersebut dan dapat menyesuaikan pengaturan lalu lintas yang ditetapkan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, petunjuk petugas di lapangan serta mengutamakan keselamatan di jalan,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Bengkulu Umumkan Kenaikan UMK 2025 Sebesar 6,5 Persen Menjadi Rp2,93 Juta

Penulis
Alfan Godit
-

SuaraPemerintah.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mengumumkan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) untuk tahun 2025 sebesar 6,5 persen. Dengan demikian, UMK yang sebelumnya sebesar Rp2,7 juta, kini akan menjadi Rp2,93 juta per bulan. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Bengkulu, Firman Romzi, pada Jumat (13/12).

Firman Romzi menjelaskan bahwa penetapan UMK 2025 ini dilakukan setelah melalui rapat pleno bersama dewan pengupahan di Kota Bengkulu. Kenaikan ini dilakukan sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menginstruksikan agar Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 6,5 persen. Selain itu, penetapan tersebut juga mengikuti ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) nomor 16 tahun 2024.

Kenaikan UMK ini diharapkan dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi pekerja di Kota Bengkulu, mengingat inflasi dan biaya hidup yang terus berkembang. Firman juga mengimbau kepada seluruh perusahaan di Kota Bengkulu agar dapat segera menyesuaikan kebijakan upah tersebut dan mulai menerapkan UMK yang baru, yaitu sebesar Rp2,93 juta, terhitung mulai Januari 2025.

“Pemerintah Kota Bengkulu berharap agar perusahaan-perusahaan di daerah ini dapat menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengupah karyawan mereka berdasarkan UMK yang baru,” ujar Firman Romzi.

Dengan kenaikan tersebut, diharapkan kesejahteraan pekerja dapat lebih terjamin, serta memperbaiki daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi yang ada. Pemerintah Kota Bengkulu juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan ekonomi lokal melalui kebijakan yang pro terhadap tenaga kerja dan pekerja di berbagai sektor.(red)

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,3561,3571,358...4,944Halaman 1,357 dari 4,944