Beranda blog Halaman 1362

Indonesia Luncurkan RBC-4 dan Sosialisasikan Hasil COP29, Langkah Nyata Untuk Iklim Global

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menggelar acara Sosialisasi Hasil United Nations Climate Change Conference 2024 (COP29/CMP19/CMA6, SBSTA61 & SBI61). Acara tersebut dirangkai dengan Peluncuran Result-Based Contribution-4 (RBC-4) di Jakarta, Selasa, (10/12/2024).

Pada sosialisasi hasil COP29 UNFCCC, Baku, Azerbaijan, 11–24 November 2024. Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan beberapa capaian utama, yaitu: disepakatinya Baku Climate Unity Pact yang mencakup New Collective Quantified Goal (NCQG) atau komitmen negara maju untuk pendanaan aksi iklim negara berkembang—termasuk Indonesia—mencapai USD 300 miliar per tahun pada 2035. Meski jumlah tersebut masih kurang dari kebutuhan pendanaan iklim sebesar USD 1,3 triliun per tahun pada 2035, terdapat peningkatan dari komitmen sebelumnya sebesar USD 100 miliar per tahun.

Hasil berikutnya yaitu tercapainya kesepakatan Article 6 of the Paris Agreement mengenai Cooperative Mechanism (Mekanisme Kerjasama) untuk mendukung pemenuhan NDC. Sebagai tindak lanjut, Indonesia akan mengoptimalkan peluang perdagangan karbon, dengan tetap mengantisipasi potensi terjadinya junk credit melalui penguatan mekanisme kendali nasional dan mengikuti proses di UNFCCC.

Selanjutnya disepakatinya Agenda Loss and Damage (LnD) Fund yang mana beberapa negara maju mencanangkan pendanaan (pledge) sebesar USD 731 juta untuk membantu negara-negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Adapun agenda lain adalah Indonesia bersama Friends of Ocean menginisiasi pernyataan bersama (joint statement) yang mendorong pengarusutamaan hubungan laut (Ocean Climate Nexus) dan iklim, serta integrasi aksi berbasis laut pada NDC (Nationally Determined Contributions).

Dalam arahannya, Utusan Khusus Presiden RI Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, menyatakan bahwa sikap Pemerintah Indonesia adalah “no complaints and no demands,” yang berarti Indonesia tidak mengeluh maupun menuntut apa pun kepada komunitas internasional. Sebaliknya, Indonesia menawarkan ide-ide dan program untuk mengatasi perubahan iklim.

Ke depan, Indonesia berencana membangun pembangkit listrik dengan kapasitas 103 GW, di mana 75%-nya menggunakan energi baru terbarukan, antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, Pembangkit Listrik Tenaga Air, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (geotermal), dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa. Selain itu, Indonesia juga berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Alam sehingga tidak ada satu pun yang berasal dari batu bara. Sebagai tambahan, Indonesia ikut menawarkan program Carbon Capture and Storage (CCS) yang saat ini potensinya mencapai 500–700 Gigaton CO2.

“Program lain yang ditawarkan oleh Indonesia adalah kredit karbon sebesar 577 juta Ton CO2e, selain itu Indonesia menawarkan Kembali 600 juta ton kredit karbon yang saat ini masih dalam tahap verifikasi”, jelas Hashim.

Hashim ikut meluruskan soal sikap Indonesia terhadap pemberitaan yang berkembang mengenai phase-out Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara saat di COP29 di Baku, Azerbaijan. Ia menegaskan, jika Pemerintah Indonesia tidak akan melakukan phase-out Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara, melainkan hanya akan melakukan phase-down, atau menurunkan jumlah pembangkit listrik tenaga batu bara.

Terakhir, Hashim menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui untuk melakukan reforestasi secara masif dan menggiatkan perhutanan sosial.

Menjelaskan reforestasi tersebut, Menhut Raja Juli menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, program rehabilitasi lahan kritis seluas 12,7 juta hektare (ha) sedang disiapkan dengan peta jalan (roadmap) dan perencanaan strategis terkait reforestasi lahan kritis.

“Kebijakan dan program ini akan sangat signifikan dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca,serta peningkatan kapasitas penyerapan karbon di Indonesia,” tambah Menteri Raja Juli.

Dikesempatan yang sama, MenLH Hanif menyampaikan, bahwa selain Tim Negosiasi, terdapat Tim Paviliun Indonesia sebagai soft diplomasi. Paviliun Indonesia di COP29 telah menampilkan berbagai showcase keberhasilan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dari berbagai elemen masyarakat selain Pemerintah, yakni akademisi/pergurun tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan para rekan dunia usaha. Paviliun Indonesia telah menyelenggarakan total 44 (empat puluh empat) talkshow selama 2 minggu pelaksanaan, dengan total pembicara 215 (dua ratus lima belas) pembicara.

Selain itu pada COP29, Delegasi RI menghasilkan beberapa kerjasama bilateral. Hal ini sesuai yang disampaikan MenLH Hanif Faisol bahwa Delegasi RI harus aktif menjalin kerjasama bilateral antara negara ataupun lembaga untuk lebih banyak hasil yang didapatkan Indonesia dari keikutsertaan di COP29.

”Forum negosiasi multilateral tidaklah dengan mudah dan cepat dapat menghasilkan kesepakatan yang sesuai keinginan kita. Untuk itu, Delegasi Indonesia telah menyiapkan Plan B terutama untuk mendapatkan tangible result dari apa yang kita targetkan sebagai low hanging fruits,” terang Menteri Hanif.

Untuk itu, selama COP29 Indonesia menjalin kerja sama bilateral dengan sejumlah mitra strategis, antara lain: (1) Peluncuran Mutual Recognition Arrangement (MRA) untuk perdagangan karbon melalui proyek investasi Jepang dengan skema Joint Crediting Mechanism (JCM) yang tercatat dalam Sistem Registri Nasional (SRN) Indonesia, senilai lebih dari USD 10 miliar untuk lebih dari 50 proyek baru. Ke depan akan diupayakan adanya skema MRA yang sama bagi negara-negara lain yang berminat melakukan kerjasama bilateral dalam perdagangan karbon. (2) kerjasama dengan World Resources Institute untuk membahas kerja sama terkait forest monitoring system. (3) Kerjasama dengan Gold Standard dan LEAF COALITION untuk untuk membahas kerja sama pengakuan standar dan metodologi pasar karbon sukarela.

Kerja sama-kerja sama tersebut diharapkan menjadi landasan kuat bagi aksi iklim Indonesia yang lebih berdampak.

Di sela acara Sosialisasi Hasil COP29, dilakukan peluncuran tahap keempat Result-Based Contribution (RBC-4) yang merupakan hasil kerja sama strategis antara Republik Indonesia dan Kerajaan Norwegia sebagai wujud dukungan internasional terhadap pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) di Indonesia.

Peluncuran tersebut dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin.

Dalam RBC-4, Indonesia memperoleh pembayaran sebesar USD 60 juta atas capaian pengurangan emisi gas rumah kaca pada tahun 2019–2020.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah menerima tiga kali pembayaran. Pembayaran pertama sebesar USD 56 juta diberikan untuk pengurangan emisi tahun 2016–2017 sebesar 11,2 juta ton CO₂e. Sementara itu, pembayaran kedua dan ketiga sebesar USD 100 juta diberikan secara bersamaan untuk pengurangan emisi tahun 2017–2019 sebesar 20 juta ton CO₂e.

“Acara hari ini adalah untuk meluncurkan Kontribusi Pengurangan Emisi tahap 4 sebagai kelanjutan dari kemitraan yang baik antara Indonesia dan Norwegia dalam kerangka kerja sama FOLU Net Sink 2030,” jelas Menteri Hanif.

“Hal ini menandai komitmen yang kuat untuk kerja sama yang baik, kolaborasi, dan tindakan kolektif dalam menghadapi tantangan lingkungan global yang akan datang,” lanjutnya.

Menteri Kehutanan Raja Juli menyampaikan, saat ini, fokus Kementerian Kehutanan adalah menampilkan hasil yang nyata dari inisiatif iklim Indonesia, khususnya dalam mempertahankan target FOLU Net Sink 2030 Indonesia agar tetap pada jalurnya.

”Hal ini memastikan kami memegang kendali dan memberikan pengaruh yang menentukan dalam mencapai Net Zero Emissions pada tahun 2060, atau bahkan lebih cepat,” ujar Menteri Raja Juli di sela-sela peluncuran RBC4.

Acara Sosialisasi dan Peluncuran RBC4 ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari kementerian/lembaga, pemerhati dan pegiat lingkungan, serta mitra-mitra Paviliun Indonesia yang turut mendukung suksesnya kegiatan tersebut.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pj Wali Kota Bekasi Ajak ASN dan Masyarakat Bersatu Perangi Korupsi

Penulis
Syifa
-

Pada tanggal sembilan desember telah ditetapkan sebagai hari anti korupsi sedunia, oleh karenanya, Inspektorat Kota Bekasi bersama KPK RI gelar acara sosialisasi anti korupsi yang diselenggarakan di Ball Room Lantai 10 Hotel Santika, Rabu (0912/2024).

Acara tersebut melibatkan seluruh FORKOPIMDA, Pj. Wali Kota Bekasi, Dandim 0507/Bekasi, Perwakilan Kapolres Metro Bekasi Kota, Perwakilan Kejari, dan seluruh Perwakilan OPD Kota Bekasi, turut serta menghadiri Sosialisasi HAKORDIA 2024.

Bertajuk _Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi Untuk Indonesia Maju_ , Direktur Sosialisasi Kampanye Anti Korupsi KPK RI Amir Arif dengan penuh semangat mengkampanyekan materi tentang pentingnya penerapan anti korupsi dimulai dari level keluarga.

“Penerapan anti korupsi bukan hanya kita yang ada diruang lingkup Pemerintahan saja, melainkan betapa pentingnya edukasi tentang anti korupsi dimulai dari level keluarga, orang rumah harus kritis apabila ada barang baru dan wajib kritis dari mana sumbernya, dengan begitu edukasi tentang anti korupsi bisa terimplementasi dengan baik,” ujar Amir arif.

Selain itu Amir Arif juga menyampaikan dua point penting dalam mengimplementasikan perilaku anti korupsi, “Ada dua point penting yang harus dijalani secara komit, yang pertama menjaga integritas tidak bisa sendiri melainkan didukung bersama dan didukung oleh sistem yang dapat mencegah tindak korupsi, yang kedua tidak bisa dilakukan sekali, atau sekedar seremonial saja. harus sering di recall, di reminder berkali-kali,” Pungkas Amir Arif.

Sejalan dengan sosialisasi Direktur Kampanye Anti Korupsi KPK RI, Pj. Wali Kota Bekasi Gani Muhamad menyampaikan bahwa Prilaku Korupsi merupakan penyakit kangker sosial.

“Korupsi bukan hanya sekedar pelanggaran hukum, melainkan merupakan penyakit kangker sosial yang merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkap Pj. Wali Kota Bekasi.

Gani juga menghimbau kepada ASN dan Masyarakat untuk berperan serta dalam melakukan pengawasan jalannya roda Pemerintahan yang baik.

“Ada langkah-langkah strategis yang harus kita terapkan bersama dalam upaya membrantas Korupsi, yang pertama penguatan sistem Pemerintah yang bersih dan transparan, siapapun bisa turut mengawasi, yang kedua sinergisitas tiga pilar itko, bpk dan kpk melakukan pengawasan ketat dan yang terakhir edukasi pembentukan karakter anti korupsi secara intens diruang lingkup Pemerintah Kota Bekasi,” Pungkas Gani Muhamad.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Siapkan Langkah Antisipasi Banjir di Jabodetabek

Penulis
Syifa
-

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mengantisipasi potensi banjir di wilayah Jabodetabek, menyusul prediksi curah hujan tinggi oleh BMKG.

“Sebagaimana telah disampaikan kepada publik oleh BMKG bahwa curah hujan sangat tinggi di wilayah-wilayah mulai dari Sumatra, Jawa, sampai dengan NTT, dan kita antisipasi betul di semua daerah termasuk juga di wilayah Jabodetabek.,” ujar Pratikno usai memimpin Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Selasa (10/12/2024).

Pratikno menjelaskan bahwa langkah pertama yang diambil oleh pemerintah adalah melakukan modifikasi cuaca secara berkesinambungan untuk mengurangi intensitas curah hujan yang tinggi. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat mengurangi volume hujan yang turun secara signifikan, sehingga dampak terhadap infrastruktur pengelolaan air di wilayah Jabodetabek dapat diminimalkan.

Baca juga: Upaya Tanggap Darurat Kementerian PU Hadapi Banjir dan Longsor Sukabumi

“Modifikasi ini akan mengurangi curah hujan yang berlebihan, tidak bisa meniadakan, tidak mungkin, tetapi dapat mengurangi, dan itu mengurangi beban terhadap infrastruktur air yang ada di wilayah Jabodetabek,” ujar Pratikno.

Pemerintah juga akan melakukan optimalisasi infrastruktur yang ada melalui perbaikan, renovasi, dan pemeliharaan, serta memastikan kesiapsiagaan petugas teknis di lapangan. Selain itu, apel siaga akan terus dilaksanakan secara rutin oleh pihak-pihak terkait untuk memastikan respons yang cepat dan efektif dalam menghadapi potensi bencana.

Rapat tersebut turut memutuskan membentuk posko bersama di Kantor BNPB sebagai pusat koordinasi untuk memantau situasi secara real-time. Langkah ini diambil untuk memastikan respons yang cepat dan terkoordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan potensi bencana. Melalui posko bersama ini, setiap unit pemerintahan yang terkait dapat langsung berkoordinasi dan berbagi informasi tanpa perlu rapat terpisah.

“Akan dibentuk posko bersama di Kantor BNPB, jadi unit-unit pemerintahan yang terkait mengirimkan wakilnya di BNPB agar bisa dimonitor dari waktu ke waktu dan tidak perlu rapat koordinasi karena koordinasi dilakukan real time di posko tersebut,” jelas Pratikno.

Lebih lanjut, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah penanganan jika bencana banjir tidak dapat dihindari. Pratikno menyampaikan bahwa seluruh pihak terkait telah dipersiapkan, termasuk identifikasi titik-titik potensi banjir, untuk memastikan beban yang dialami masyarakat dapat diminimalkan selama penanggulangan bencana.

“Jika kemudian banjir tidak bisa terhindarkan, kita juga siap-siaga untuk melayani masyarakat. Semua sudah siap, titik-titiknya sudah diidentifikasi secara jelas, sehingga kita bisa meminimalisir beban masyarakat seandainya banjir terjadi,” pungkas Pratikno.

Turut hadir dalam agenda tersebut, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas Kusworo, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Pj. Gubernur DK Jakarta Teguh Setyabudi, Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, jajaran bupati dan wali kota se Jabodetabek, dan perwakilan dari kementerian/lembaga terkait.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Gubernur Aceh Safrizal Siap Jalankan Program Prioritas Presiden

Penulis
Syifa
-

Penjabat Gubernur Aceh Dr H Safrizal ZA, MSI menghadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 yang dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024.

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penyerahan DIPA dan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebagai simbol dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

“Setelah hampir dua bulan Kabinet Merah Putih menjabat, hari ini kita memasuki tahap penting dalam pemerintahan, yaitu penyerahan DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2025. Ini adalah langkah awal untuk mewujudkan program-program prioritas kita,” ujar Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo juga mengatakan dirinya selalu mengambil pendapat dan falsafah pendekatan sejarah, di mana pembangunan sebuah bangsa tidak dicapai lima tahun atau 10 tahun, melainkan puluhan tahun.

Oleh karena itu, Kepala Negara mengatakan kehebatan bangsa Indonesia saat ini berkat jasa semua pemimpin sebelumnya.

“Karena jasa semua pemimpin sebelum kita, yang semua lukisannya ada di dinding kita ini,” ucap Prabowo merujuk kepada para Presiden RI sebelumnya.

Lebih lanjut kata Presiden, bangsa Indonesia harus optimistis sekaligus waspada karena Indonesia merupakan negara yang kaya, sehingga akan selalu ada pihak-pihak yang tidak menghendaki kemajuan Indonesia.

Sementara itu Pj Gubernur Aceh Dr Safrizal ZA MSI juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung program pemerintah pusat melalui implementasi Asta Cita, yang mencakup program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, serta pengembangan lumbung pangan nasional.

Safrizal akan meneruskan kepada jajarannya apa yang disampaikan Presiden dan akan mengimplementasikannya di Aceh.

Begitu juga dengan program prioritas yang digagas Presiden.

“Kami juga akan menjalankan semua program prioritas bapak presiden, Insya Allah Aceh juga siap menjadi daerah yang mendukung dan mengimplementasikan secara penuh program-program prioritas bapak Presiden,” jelas Safrizal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Terima DIPA 2025, Pj Bupati Yudia Tegaskan Pentingnya Efisiensi Anggaran

Penulis
Syifa
-

Pj Bupati Sumedang Yudia Ramli menghadiri penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 Provinsi Jawa Barat di Gedung Pakuan, Rabu (11/12/2024).

Penyerahan dilakukan Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Keuangan Jawa Barat Teguh Dwi Nugroho serta dihadiri oleh jajaran Pemerintah Provinsi Jabar, jajaran Kanwil Kementerian Keuangan Jawa Barat, serta para perwakilan dari Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat dan instansi vertikal pemerintah di wilayah Jawa Barat.

DIPA sendiri disusun berdasarkan Keputusan Presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat. Sementara Transfer ke Daerah (TKD) sebagai salah satu instrumen APBN guna mendukung pencapaian sasaran dan target prioritas yang dimaksud. Kabupaten Sumedang menjadi salah satu penerima DIPA dan TKD tersebut

Dikatan Pj Bupati Yudia, sesuai arahan Pj Gubernur terkait dengan penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKD 2025, semuanya harus dilakukan secara efisien dan optimal. “Ada dua kata kunci yang disampaikan Pak Gubernur Bey Machmudin, yang pertama DIPA ini harus dilaksanakan secara ‘efisien’ dan secara ‘optimal’. Tujuannya untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat” ucap Pj Bupati Yudia.

Selain itu, Pj. Yudia mengingatkan agar tidak ada praktik korupsi dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran. “Saya diwanti-wanti juga oleh Pak Gubernur bahwa kita dalam pelaksanaan anggaran ini harus bersih dari praktik-praktik korupsi” ujarnya

Dengan begitu, ia mengintruksikan kepada seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Sumedang untuk melakukan pengkajian lebih dalam. “Ini harus segera ditindaklanjuti bersama-sama untuk dilakukan pendalaman, penajaman dari seluruh perangkat Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan DIPA ini,” ungkapnya.

Ia berharap, Kabupaten Sumedang mampu untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jaea Barat serta Pemerintah Pusat dalam menyejahterakan masyarakat. “Semoga ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan antara Pemerintah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Sumedang,” katanya.

Kegiatan yang rutin digelar di akhir tahun itu menjadi simbol dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berikutnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemendiktisaintek Targetkan Peningkatan Kuota KIP Kuliah untuk 2025

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Republik Indonesia tengah berusaha meningkatkan kuota Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) pada tahun 2025.

Upaya ini disampaikan oleh Plt Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Tjitjik Srie Tjahjandarie, dalam acara peluncuran Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025.

Tjitjik mengungkapkan bahwa meskipun Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim telah membatalkan rencana kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), hal tersebut tidak berarti biaya pendidikan menjadi lebih murah.

“Tahun 2024 ini kan sudah terbit kebijakan dari menteri bahwa tidak boleh ada kenaikan UKT. Nah, tidak boleh ada kenaikan UKT itu bukan berarti bahwa biaya penyelenggaraan pendidikan atau biaya kuliah tunggalnya itu turun karena sebenarnya kita ingin mempertahankan standar layanan untuk pendidikan,” ujar Tjitjik.

Terkait anggaran, Tjitjik menambahkan bahwa Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk 2025 diperkirakan tidak banyak berbeda dengan anggaran tahun 2024. Salah satu fokus utama Kemendiktisaintek adalah meningkatkan kuota KIP Kuliah, yang akan memungkinkan lebih banyak mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

“Oleh karena itu, salah satu strategi saat ini adalah kita sedang mengusahakan untuk peningkatan kuota atau jumlah KIP Kuliah untuk tahun 2025,” kata Tjitjik.

“Ini mohon saja doanya upayanya seperti apa, tapi kembali ini juga sangat bergantung pada Kementerian Keuangan,” imbuhnya.

Pendaftaran KIP Kuliah 2025 Hampir Sama dengan 2024

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, ST, MT, mengungkapkan bahwa proses pendaftaran KIP Kuliah untuk 2025 hampir tidak ada perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Hampir tidak ada perubahan sebenarnya dengan proses yang sebelumnya,” kata Prof Eduart.

Perlu dicatat, KIP Kuliah hanya berlaku untuk pemilihan prodi di PTN di bawah Kemendiktisaintek. Sedangkan untuk perguruan tinggi keislaman negeri atau PTKIN, ada kebijakan tersendiri.

“Itu nanti teman-teman yang di PTKIN pasti sudah memiliki pola dan mekanisme tersendiri untuk KIP-K nya. Kalau yang kami atur secara langsung terkait dengan KIP-K di Kemdiktisaintek,” imbuh Prof Eduart.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Yogyakarta Jadi Teladan Bagi Badan Publik Lainnya

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Yogyakarta mendapat 22 penghargaan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY tahun 2024 dari Komisi Informasi Daerah (KID) DIY. Jumlah penghargaan yang diraih meningkat dibandingkan tahun 2023. Penghargaan menjadi bukti komitmen Pemkot Yogyakarta untuk terus meningkatkan tanggung jawab keterbukaan informasi badan publik kepada masyarakat.

Sebanyak 22 penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY 2024 yang diraih Pemkot Yogyakarta terdiri dari penghargaan kepada 20 badan publik dengan kualifikasi informatif. Pemkot Yogyakarta juga meraih penghargaan kategori badan publik pengelola website/medsos terbaik dan kategori badan publik paling ramah difabel.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sugeng Purwanto mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas penghargaan keterbukaan informasi badan publik yang diraih organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Yogyakarta. Penghargaan itu merupakan hasil kinerja rekan-rekan OPD Pemkot Yogyakarta yang telah mengimplementasikan keterbukaan informasi badan publik dengan baik.

Baca juga: Pemkot Yogyakarta Gelar Gender Champion Award 2024

“Apa yang kemudian dilakukan (Pemerintah) Kota Yogyakarta dari OPD sampai kemantren itu betul-betul satu marwah yang luar biasa. Yang pasti ini dalam rangka kita membangun komunikasi, memberikan informasi seluas- seluasnya kepada masyarakat tentang apa, mengapa, bagaimana termasuk di dalamnya adalah tugas pokok fungsi dari pemerintah,” kata Sugeng ditemui usia menerima penghargaan keterbukaan informasi badan publik di Hotel Grand Rohan, Selasa (10/12/2024).

Adapun 20 badan publik predikat informatif yang diraih meliputi Pemkot Yogyakarta, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perdagangan, Bagian Administrasi Pembangunan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Pertanian dan Pangan.

Selain itu Satpol PP, RSUD, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Kemantren Mantrijeron, Kemantren Kotagede, Kemantren Ngampilan serta Kemantren Kraton.

“Tentunya kami akan tetap dan selalu berkomitmen. Kalau sekarang 22 (penghargaan), mungkin tahun depan kita akan borong habis. Artinya kita harus berjuang meningkatkan kinerja di luar dari OPD yang sekarang mendapatkan (penghargaan). Artinya kita (harus) punya kinerja yang luar biasa untuk layanan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat,” tuturnya.

Menurut Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, Ignatius Trihastono dengan apresiasi Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diraih itu menunjukan apa yang sudah dilakukan Pemkot Yogyakarta berada di jalur yang benar atau sebagaimana mestinya.

Di samping itu adanya peningkatan OPD yang mendapatkan penghargaan dan masuk dalam kategori informatif adalah proses menuju badan publik yang profesional dan menunaikan tanggung jawab keterbukaan informasi badan publik.

“Keterbukaan itu kewajiban badan publik yang harus diberikan kepada masyarakat. Tentunya ini menjadi satu tujuan kita bersama agar semua badan publik yang ada di Pemkot Yogyakarta ini harus menjadi badan publik kategori informatif. Kita juga menunjukkan progres positif bagaimana badan publik itu menjadi lebih profesional berkualitas dan bisa menaikan amanat keterbukaan,” terang Trihastono.

Sementara itu Ketua Komisi Informasi Daerah DIY Erniati menyebut total peserta monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan keterbukaan informasi badan publik di DIY tahun 2024 ada 419 badan publik.

Peserta monev terdiri dari pemda kabupaten/kota, OPD di lingkup Pemda DIY, OPD pemda kabupaten/kota,kapanewon/kemantren, BUMD, badan nonstruktural, instansi vertikal, lembaga yudikatif dan kalurahan. Monev dilakukan selama 6 bulan dari Juli-awal Desember 2014 dengan kriteria penilaian aspek administratif dan kualitas layanan informasi.

“Tujuan dari monev mengukur tingkat kepatuhan badan publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, mengidentifikasi menginventarisasi, memberikan umpan balik dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Menjadi bahan pengambilan kebijakan keterbukaan informasi publik,” jelas Erniati.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sebut Transmigran Sebagai Patriot, AHY Ajak Putra-Putri Bangsa Untuk Berperan Serta

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut para transmigran sebagai patriot. AHY mengajak putra-putri terbaik bangsa untuk ikut membangun kawasan-kawasan transmigrasi sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di seluruh Indonesia.

Ajakan ini disampaikan AHY saat menjadi Inspektur Upacara memperingati Hari Bakti Transmigrasi ke-74, di halaman kantor Kementerian Transmigrasi di Kalibata, Jakarta Selatan (12/12).

“Kita berharap putra putri terbaik (bangsa) yang sudah mengenyam pendidikan (dan) pelatihan di berbagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia maupun di luar negeri untuk menjadi motor penggerak transmigrasi dan ekonomi di daerah masing-masing,” ajak AHY di depan ratusan pegawai Kementerian Transmigrasi yang berjajar rapi.

Dengan demikian diharapkan ada peningkatan kualitas kehidupan transmigran dan program transmigrasi bisa menghadirkan pusat-pusat ekonomi baru nantinya

“Ini pendekatan baru atau paradigma yang harus kita kembangkan. Jadi, bukan pada kuantitas perpindahan masyarakat dari satu daerah ke daerah yang lain, tetapi bagaimana kualitas kehidupan itu bisa segera kita tingkatkan, baik yang datang dari suatu lokasi maupun yang sudah berada dalam lokasi tersebut. Di sinilah kita berharap ada penguatan aspek sumber daya manusianya,” ujar AHY.

Menko AHY juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menganggap para transmigran sebagai patriot, karena peran mereka dalam membangun ketahanan pangan, air dan energi.

Untuk memperkuat peran itu, program transmigrasi akan diintegrasikan dengan program Komponen Cadangan (Komcad), sebagai salah satu elemen bela negara yang disahkan undang-undang.

“Kita tahu menjaga kedaulatan negara sebesar Indonesia dengan karakteristik kepulauan dan demografi yang beragam dibutuhkan patriot-patriot yang juga mengalami pelatihan, pendidikan karakter yang unggul dan juga nasionalisme yang sangat baik,” ujar AHY.

Sebagai Menteri Koordinator, AHY menegaskan peran Kementerian Transmigrasi untuk mengorkestrasi pembangunan kewilayahan.

AHY mendorong Kementerian Transmigrasi bersinergi dan berkolaborasi dengan Kementerian- dan Lembaga-lembaga negara lain, terutama yang berada dibawah koordinasinya, maupun Kementerian, Lembaga Negara dan Pemerintah-pemerintah daerah maupun Badan-badan usaha.

Kerjasama lintas sektoral itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan Infrastruktur, perumahan dan konektivitas di kawasan-kawasan transmigrasi, tanpa perlu meminta tambahan anggaran khusus pada pemerintah.

Hadir dalam Upacara HBT ke-74, Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Sekjen Danton Ginting dan Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian Transmigrasi.

Selain itu juga dihadirkan para Senior Transmigrasi yaitu Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Indonesia periode 1993-1998 Siswono Yudho Husodo, Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Indonesia periode 1998-1999: Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia periode 2005-2009 Erman Suparno dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Transmigrasi Indonesia periode 2016-2019 Eko Putro Sandjojo.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

KPK Identifikasi Modus Korupsi di Sektor Publik, Jasa Raharja Perkuat Integritas

Penulis
Alfan Godit
-

SuaraPemerintah.ID – Praktik korupsi masih rentan terjadi dalam berbagai bentuk di lingkungan sektor pelayanan publik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, saat mengisi kegiatan HAKORDIA 2024 bersama Jasa Raharja, yang digelar di Ballroom Jasa Raharja, Jakarta, Rabu (11/12).

Tanak menjelaskan, tindak pidana korupsi dikategorikan ke dalam 7 kelompok besar yakni: Kerugian keuangan negara, Penggelapan dalam jabatan, Perbuatan curang, Pemerasan, Gratifikasi, Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan Suap-menyuap.

“Contohnya ketika penyelenggara negara menerima gratifikasi, suap atau melakukan pemerasan, termasuk badan usaha negara yang menyelenggarakan urusan negara. Ketika bapak-ibu menerima gratifikasi atau menerima suap pada saat menangani seseorang yang hendak menerima asuransi, itu hukumannya akan sangat berat,” tegas Tanak.

Ia menambahkan, terdapat beberapa modus korupsi pada sektor jasa asuransi, yakni; Penunjukkan rekanan atau reasuransi tertentu, Penyalahgunaan aset perusahaan, Klaim Asuransi Fiktif, Manipulasi Klaim kepada Nasabah, Penggelapan premi oleh agen atau broker asuransi, Manipulasi laporan keuangan untuk menghindari pajak, Komisi atau hadiah yang bersifat illegal, Fee atas Klaim asuransi.

Maka dari itu, lanjut Tanak, KPK melakukan pemberantasan korupsi melalui tiga cara yaitu pencegahan, pendidikan, dan penindakan. “Saya mengkualifikasikan pendidikan ini ke dalam 3 bagian, pertama jangan pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kemudian subyeknya itu para penyelenggara negara, para mahasiswa, sekolah lanjutan tingkat atas, sampai dengan TK dan PAUD,” terangnya.

Berdasarkan data penanganan perkara KPK sampai dengan Triwulan III 2024, terdapat 177 tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh BUMN/BUMD.

Sementara itu, Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono menyampaikan, Jasa Raharja bersinggungan dengan masyarakat terutama terkait dengan pelayanan pembayaran santunan. Hal tersebut tentunya bersinggungan dengan integritas. “Tentunya ini sangat berpotensi terjadinya kesalahan yang bisa melupakan integritas mereka, ini tidak bisa dihindari ketika teman-teman di sini menjalankan tugasnya,” kata Rivan.

Kendati demikian, tambah Rivan, Jasa Raharja terus berupaya bertransformasi untuk menutup celah yang bisa menimbulkan terjadinya potensi korupsi, saat para pegawai bertugas melayani masyarakat.

“Saya dan seluruh BOD juga menanamkan ini, jangankan miring satu mili, miring pun nggak boleh, karena kalau korupsi kan begitu, ketika melihat atasannya terbiasa melakukan korupsi, yang lain akan merasa bisa melakukan juga,” pungkasnya.

Anggota DPD RI 2024-2029, Alfiansyah Komeng, yang turut hadir sebagai narasumber, menekankan agar perbuatan korupsi tidak disebut sebagai budaya Indonesia, karena korupsi merupakan perbuatan yang tidak baik.

“Banyak yang bilang korupsi sudah menjadi budaya di Indonesia, padahal budaya terdiri dari dua kata yaitu budi dan daya yang artinya usaha yang baik, saya rasa kurang pantas kalau korupsi disebut budaya. Saya nggak mau budaya dibawa ke tempat yang buruk,” ungkap Komeng.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Gubernur Elen Setiadi Realisasikan Pemberikan Bonus Bagi Qori dan Qoriah Berprestasi Pada MTQ Nasional ke-XXX Tahun 2024

Penulis
Alfan Godit
-

SuaraPemerintah.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi, S.H., M.S.E memberikan  bonus bagi para kafilah Sumsel yang telah berhasil menorehkan prestasi menempatkan Sumsel di lima besar pada  Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Nasional MTQ ke-XXX tahun 2024  di Kalimantan Timur beberapa waktu lalu.

Pemberian bonus bagi para  kafilah MTQ Sumsel  tersebut dilakukan di sela sela Tabligh Akbar akhir Tahun 2024 bertempat di Griya Agung Palembang, Rabu (11/12/2024) malam.

Dalam arahannya Pj Gubernur Elen Setiadi menyampaikan ucapan syukur atas  prestasi kafillah Sumsel pada MTQ ke XXX yang masuk lima besar nasional. Prestasi ini lanjut dia berkat  doa dan dukungan para ulama, tokoh agama dan semua masyarakat Sumsel.

“Alhamdulilah MTQN, kita berada di lima besar. Tadi kita serahkan bonus, namun bukan jumlahnya tapi yang penting ini berkat upaya dan doa ,serta ikhtiar bersama,” ucap Elen.

Elen berharap bonus yang sudah diberikan menjadi  imotivasi dan pemacu semangat bagi para Qori dan Qoriah untuk  lebih baik lagi kedepannya. Selain itu dia juga berharap kalangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumsel dapat menjadi bapak asuh bagi pembinaan MTQ ke depan.

“Nanti kita harap MTQ kedepan akan lebih baik lagi dari tahun ini,” harapnya.

Terkait dengan  tabligh akbar akhir tahun 2024 yang digelar, Elen Setiadi mengungkapkan kegiatan ini sebagai  bentuk ungkapan syukur atas berjalannya sejumlah agenda nasional dan daerah di Sumsel.

“Alhamdulillah Pilkada berjalan dengan baik, Sumsel tetap aman dan zero konflik,” imbuhnya.

Sementara itu,  Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sumsel, Dr. Drs. H. Sunarto, M.Si melaporkan  MTQN Ke-XXX Tahun 2024 telah dilaksanakan di Kaltim dari tanggal 6-16 September 2024 laj.

“Dalam ajang tersebut Provinsi Sumsel membawa 54 orang peserta untuk mengikuti seluruh cabang lomba. Dari seluruh cabang yang masuk final, 7 cabang berhasil meraih juara sehingga menempatkan Sumsel sebagai lima besar,” tandasnya.

Adapun bonus yang diserahkan Pj Gubernur Elen Setiadi masing-masing diberikan kepada Juara 1 Qiro’at Murottal Dewasa uang pembinaan sebesar Rp. 150 juta, Juara 1 Khat Naskah Putra Rp. 150 juta, Juara 1 Fahmil Quran Putri Rp. 225 juta.

Kemudian Juara 2 Tartil Putri Rp. 100 juta, Juara 2 Tilawah Tunanetra Putri Rp. 100 juta, dan Juara 2 Fahmil Quran Putra Rp. 150 juta.

Selanjutnya Juara 3 Tahfidz 30 Juz Putri Rp. 50 juta, Harapan 1 Tartil Putra Rp. 30 Juta, Harapan 1 Qiraat Mujawwad Putri Rp. 30 Juta, Harapan 3 Tilawah Dewasa Putri Rp. 10 Juta, Harapan 3 Kaligrafi Hiasan Mushaf Putra Rp. 10 Juta, Harapan 3 KTIQ Putri Rp. 10 juta, dan Harapan 3 KTIQ Putra Rp. 10 juta.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,3611,3621,363...4,945Halaman 1,362 dari 4,945