Beranda blog Halaman 1361

Pj Bupati Lumajang hadiri RUPS Luar Biasa Bank Jatim

Penulis
Syifa
-

Penjabat (Pj) Bupati Lumajang, Indah Wahyuni, menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) yang digelar di Ruang Bromo, Lantai 5, Kantor Pusat Bank Jatim, Surabaya. Acara ini turut dihadiri oleh Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, beserta sejumlah kepala daerah dari seluruh Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, mengungkapkan bahwa beberapa Bank Pembangunan Daerah (BPD) seperti Bank Lampung, Bank NTB Syariah, dan Bank Banten tertarik bergabung dengan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bank Jatim. Langkah ini diharapkan segera diikuti oleh Bank NTT dan Bank Sultra.

“KUB ini dapat menciptakan kolaborasi saling menguntungkan. Baik sisi permodalan, layanan produk perbankan maupun pengembangan jaringan usaha yang lebih luas dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah,” tuturnya.

Pj. Gubernur Jawa Timur mengajak semua semua pihak untuk terus mendukung langkah strategis Bank Jatim. Sebab, dalam menjalankan perannya tidak bergantung kinerja internal saja, tetapi perlu dukungan semua pihak.

Sementara itu, Indah Wahyuni selaku Pj. Bupati Lumajang juga menyampaikan akan terus mendukung dan memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Bank Jatim guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Sinergi yang telah terbangun saat ini antara Pemerintah dengan Bank Jatim sudah berjalan dengan baik, semoga akan terus terjaga dan semakin baik lagi kedepannya untuk mencapai tujuan bersama,” imbuhnya.

Hadir dalam acara tersebut Pj. Gubernur Jawa Timur, Walikota/Bupati se-Jawa Timur dan segenap Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pertama di Kota Bogor, Disdukcapil dan Puskesmas Raih Predikat ZI WBK 2024

Penulis
Alfan Godit
-

SuaraPemerintah.ID – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor dan Puskesmas Bogor Selatan berhasil meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK) 2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Jakarta, pada Rabu (11/12/2024).

Keberhasilan Disdukcapil Kota Bogor dan Puskesmas Bogor Selatan meraih predikat ZI WBK 2024 menorehkan sejarah baru. Keduanya menjadi dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pertama di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang meraih predikat tersebut di sepuluh tahun gelaran Zona Integritas.

Kepala Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan, mengakui bahwa predikat ZI WBK ini tidak diraih dengan mudah. Disdukcapil Kota Bogor telah melakukan pencanangan ZI WBK sejak 2021.

Pada 2022 dan 2023, Pemkot Bogor mengajukan Disdukcapil untuk dinilai oleh KemenPAN-RB. Namun, pada kedua tahun tersebut, Disdukcapil hanya lolos hingga tahap wawancara.

“Penganugerahan predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi 2024 dari KemenPAN-RB merupakan sebuah penghargaan bagi instansi, unit kerja, satuan kerja, dan OPD yang telah melalui penilaian secara mendetail, komprehensif, dan menyeluruh dari awal hingga akhir,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bahwa pada 2024 Pemkot Bogor mengajukan tiga OPD untuk dinilai, yaitu Disdukcapil Kota Bogor, Puskesmas Tanah Sareal, dan Puskesmas Bogor Selatan.

Seleksi penilaian meliputi beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pengumpulan berkas administrasi dan bukti-bukti terkait semua inovasi yang telah dilakukan. Inovasi tersebut meliputi kemudahan layanan publik bagi masyarakat serta penanganan pengaduan secara cepat.

“Bukti-bukti dan berkas administrasi itu dikumpulkan dan dinilai oleh tim khusus dari Kemenpan RB. Pada tahap administrasi ini, ada yang lolos dan ada yang tidak lolos. Jika lolos seleksi administrasi, akan maju ke tahap berikutnya, yaitu seleksi wawancara,” jelas Ganjar.

Pada tahap administrasi, lanjut Ganjar, ketiga unit kerja tersebut lolos dan masuk ke tahap seleksi wawancara. Namun, pada tahap wawancara, Puskesmas Tanah Sareal tidak lolos. Hanya Disdukcapil dan Puskesmas Bogor Selatan yang melanjutkan ke tahap penilaian kunjungan lapangan (on the spot).

Di tahap kunjungan lapangan, tim penilai melakukan peninjauan langsung, wawancara, dan pengecekan kepada masyarakat yang menggunakan layanan. Hal ini dilakukan untuk memastikan penilaian tidak direkayasa.

“Beberapa hari yang lalu, kami mendapat kabar bahwa Disdukcapil dan Puskesmas Bogor Selatan berhasil mendapatkan nilai positif dan berhak meraih predikat ZI WBK,” ungkap Ganjar.

Ganjar menjelaskan, penilaian ini meliputi enam area perubahan pada ZI WBK. Pertama, Manajemen Perubahan yakni komitmen OPD dari mulai pimpinan sampai bawahan.

Kedua, Penataan Tatalaksana yakni OPD memiliki konsep pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Melalui teknologi informasi Disdukcapil melakukan pemecahan antrian dengan membuat aplikasi prima antri dan menerima layanan secara online yang diberi nama Pakuan Prima.

Ketiga, masih kata Ganjar, Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia dengan memberikan reward dan punishment. Keempat, Penataan Akuntabilitas Kinerja melalui penilaian SAKIP dari Inspektorat.

Kelima, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yakni dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan menghilangkan stigma ‘Jika bisa Dipersulit Kenapa Dipermudah’, menurut Ganjar stigma ini harus diberantas.

“Area Keenam Penguatan Pengawasan. Disdukcapil punya hotline WhatsApp yang diberi nama Santun Menjawab Persoalan Untuk Segerakan Urusan Kependudukan (Sampurasun). Warga Kota Bogor bisa hubungi nomor 0812-9000-3271 maka semua persoalan kependudukan akan di jawab admin kami,” kata Ganjar.

“Jadi, warga tidak harus datang ke kantor cukup WhatsApp saja di jam kerja bisa terjawab untuk mengurus seluruh layanan administrasi kependudukan termasuk kita juga setiap hari menyiapkan semacam petugas khusus, yang disebut Manager On Duty (MOD) yang siap menerima keluh kesah warga untuk berkonsultasi,” sambungnya.

Selain itu, Disdukcapil juga bekerja sama dengan layanan ojek online untuk pengiriman dokumen. Program jemput bola seperti Disdukcapil Goes to School, Jebol Kelurahan, dan Lapak Capil diadakan secara rutin. Program layanan lainnya meliputi Service On Saturday (SOS) setiap Sabtu dan Layanan Sore Malam (LSM) selama pemilu.

“Semua ini dinilai oleh tim penilai, termasuk Google Review, media sosial, respon masyarakat, dan survei kepuasan masyarakat. Alhamdulillah, kami diberi kepercayaan meraih predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi,” ungkap Ganjar.

Ganjar menambahkan bahwa keberhasilan ini menjadi penyemangat bagi seluruh staf Disdukcapil. Evaluasi terus dilakukan oleh KemenPAN-RB, dan jika predikat ini dipertahankan, Disdukcapil berpeluang naik menjadi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

“Mudah-mudahan ke depannya, Disdukcapil dapat meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Bogor sekaligus menjadi inspirasi bagi OPD lainnya untuk meraih predikat ZI WBK,” ucap Ganjar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sambut Hari Jadi, Pemkab Banyuwangi Hapus Denda Pajak Bumi dan Bangunan

Penulis
Syifa
-

Menyambut Hari Jadi Banyuwangi (Harjaba) ke-253, Pemkab Banyuwangi melakukan pemutihan denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Program ini telah dimulai 1 November berakhir hingga 31 Desember 2024.

Mengutip rilis Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Kamis (12/12/2024), pemutihan ini tertuang dalam SK Bupati Banyuwangi Nomor 185/560/KEP/429.011/2024 tentang Penghapusan Denda Sanksi Administrasi PBB-P2.

“Warga Banyuwangi silakan memanfaatkan program ini. Pembayaran bisa dilakukan dengan berbagai skema untuk mempermudah pembayaran,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Pembayaran PBB Banyuwangi bisa dilakukan secara manual melalui pihak desa dan minimarket, maupun secara online mulai m-banking dan e-wallet seperti Shoope Pay, Tokopedia, Gopay, dan lainnya.

Dengan memanfaatkan program pemutihan denda tersebut, wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB antara tahun 1994-2024 cukup membayar pokok pajaknya saja. Mereka dapat melunasi kewajibannya tanpa harus membayar denda keterlambatan pembayaran.

Ditambahkan Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuwangi, Firman Sanyoto, program pemutihan ini terbukti efektif mendongkrak realisasi PBB. Setelah hampir satu bulan program pemutihan berjalan, realisasi PBB telah mencapai 95,84 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 60,75 miliar di tahun ini.

Berdasarkan data Bapenda Banyuwangi, hingga 11 Desember telah masuk 51.538 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atau Bukti Pembayaran PBB. Dengan nominal pokok pajak senilai Rp. 3,6 miliar. Sementara potensi denda yang dihapuskan senilai Rp613 juta.

Firman menjelaskan dari total 830.692 surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) yang didistribusikan, sebanyak 675.577 telah dilunasi. “Ini capaian realisasi PBB selama program berlangsung. Kami optimis realisasi PBB akan terus bertambah karena program ini masih bergulir hingga akhir Desember,” urai Firman.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Gresik Berharap Inovasi Milenial Warnai Pameran Ginofest 2024

Penulis
Syifa
-

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik Ir. Achmad Washil Miftahul Rachman membuka pameran Gresik Inovasi Festival (Ginofest) 2024 di Atrium Iconmall, Kabupaten Gresik.

Mengutip laman Pemerintah Kabupaten Gresik, Kamis (12/12/2024), kegiatan ini diinisiasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gresik tersebut. Hal ini merupakan wujud program Nawa karsa Gresik Komik (Kolaborasi Milenial Kreatif) dengan mengusung tema “Dari Angan ke Aksi, Mengubah Ide Menjadi Implementasi”.

Bupati Gresik yang akrab disapa Gus Yani, mengatakan, Kabupaten Gresik sebagai salah satu daerah yang terus berkembang, memiliki potensi besar untuk menjadi pusat inovasi dan kreatifitas, dalam menghadapi dinamika global dan tantangan era digital. Inovasi menjadi kunci untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Baca juga: Bupati Gresik Resmikan Command Center untuk Layanan Kedaruratan

“Pentingnya peran inovasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk institusi pendidikan, komunitas dan pelaku usaha,” ucapnya.

Dikatakan, tema yang diangkat pada acara ini sebagai pengingat, bahwa inovasi tidak hanya berawal dari ide. Tetapi juga membutuhkan langkah kongkrit untuk merealisasikannya. Selain itu, lanjut Gus Yani, bertujuan untuk menjadi wadah kolaborasi dan inspirasi bagi masyarakat dalam mengembangkan ide-ide inovatif yang dapat diimplementasikan secara nyata.

“Pameran ini menjadi ajang bagi inovator dari berbagai latar belakang. Seperti perangkat daerah, sekolah, universitas, pelaku usaha dan komunitas, untuk menampilkan karya dan gagasan mereka kepada masyarakat luas,” terang Gus Yani.

Dirinya berharap, pameran Ginofest 2024 menjadi momentum untuk membangun ekosistem inovasi yang inklusif dan berdampak nyata. Serta memperkuat posisi Kabupaten Gresik sebagai daerah yang inovatif dan progresif.

“Acara ini bagian dari upaya mendorong pengembangan inovasi di Kabupaten Gresik. Juga diharapkan menjadi jembatan antara kreator inovasi dan masyarakat pengguna,” harapnya.

Bupati Yani menambahkan, perkembangan pendidikan online telah membuka peluang dalam dunia pembelajaran, dengan berbagai inovasi yang mengubah cara kita mengakses pengetahuan. Salah satu inovasi paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir adalah penerapan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam pendidikan online. “Mudah-mudahan inovasi yang sudah dibuat anak-anak muda di Gresik saat ini bisa terintegrasi dengan pemerintah daerah,” pungkasnya.

Kegiatan ini diikuti perwakilan SD/MI, SMP, SMA/SMK/MAN, Universitas, Perusahaan dan Perangkat Daerah di Kabupaten Gresik yang mengikuti pameran dengan total 27 stand. Diantaranya terdiri dari 4 SD, 2 MI, 6 SMP, 1 SMA, 4 SMK, 1 MAN, 4 Universitas, 2 Perusahaan dan 3 perangkat daerah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, mewakili Kepala Badan Riset Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Jawa Timur Firman, Kepala Bappeda Kabupaten Gresik Edi Hadisiswoyo, Kepala OPD lingkup Pemkab Gresik, Kepala Sekolah, perwakilan perusahaan, komunitas serta seluruh pesert Ginofest 2024.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Wali Kota Pekanbaru Cek Kesiapan Pasokan Bahan Pokok Jelang Akhir Tahun

Penulis
Syifa
-

Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Roni Rakhmat melakukan peninjauan ke Pasar Induk sementara untuk memantau persiapan menjelang Natal dan Tahun Baru. Roni didampingi beberapa pejabat terkait dalam hal pasokan bahan pokok dan harga pangan di Pasar Induk sementara, di belakang Terminal Bandar Raya Payung Sekaki (BPRS), Selasa (10/12/2024) malam.

Menurut Roni, semua berjalan dengan lancar seperti biasa. Harga bahan pokok masih stabil, tidak ada lonjakan harga yang signifikan.

“Keadaan ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masih stabil,” ujarnya.

Pasokan bahan pokok di Pasar Induk sementara ini tidak hanya untuk kebutuhan Pekanbaru, tetapi juga didistribusikan ke seluruh provinsi Riau. Roni juga menyempatkan diri untuk berbincang dengan para pedagang.

Keluhan utama yang disampaikan adalah terkait transportasi bahan pokok dari Sumatera Barat (Sumbar) menuju Pekanbaru. Hal ini disebabkan adanya jalan yang putus akibat longsor di Tanjung Alai, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar.

“Jalan yang putus tersebut sudah diperbaiki, namun masih diberlakukan sistem buka tutup. Sehingga, terjadi kemacetan panjang,” ungkapnya.

Sebagian kendaraan harus menempuh jalur alternatif melalui Kiliranjao. Distribusi sayur mayur sebagian besar berasal dari Sumbar. Sehingga, gangguan pada jalur transportasi ini cukup berdampak.

Dengan adanya upaya penanganan dan perbaikan jalan yang terus dilakukan, diharapkan distribusi bahan pokok tetap lancar. Sehingga, kebutuhan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru dapat terpenuhi dengan baik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Gubernur Sulsel Terima Penghargaan Transisi Energi di Anugerah DEN 2024

Penulis
Syifa
-

Provinsi Sulawesi Selatan dibawah kepemimpinan Penjabat Gubernur Prof Zudan Arif Fakrulloh, terus mencetak prestasi demi prestasi. Kali ini, datang dari Dewan Energi Nasional (DEN).

Pada malam Anugerah DEN 2024 yang dilaksanakan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2024, Provinsi Sulsel diganjar penghargaan karena dinilai berhasil mendorong transisi energi dan mengoptimalkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Penghargaan tersebut diterima secara langsung oleh Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh.

“Alhamdulillah, Provinsi Sulsel meraih Juara 3, dengan kategori daerah yang berhasil mendorong transisi energi dan mengoptimalkan energi baru dan terbarukan,” kata Kepala Dinas ESDM Sulsel, Andi Eka Prasetya, yang turut mendampingi Pj Gubernur Prof Zudan menerima penghargaan tersebut.

Untuk diketahui, Anugerah Dewan Energi Nasional (DEN) Tahun 2024 dengan tema Kebijakan Energi untuk Mendukung Ketahanan dan Kemandirian Energi, menjadi momen penting untuk mengapresiasi capaian dalam pengelolaan energi daerah yang mendukung target nasional.

Penghargaan ini sebagai apresiasi kepada pemerintah daerah dan perusahaan yang berkontribusi pada pengembangan energi terbarukan dan transisi energi.

Adapun daerah yang menerima penghargaan diantaranya, Provinsi Yogyakarta, Jawa Barat, DKI Jakarta, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan, yang telah mencapai target EBT lebih daripada yang ditetapkan di dalam Rencana Umum Energi Daerah.

Anugerah DEN 2024 diharapkan dapat menjadi wadah untuk memotivasi daerah yang belum mencapai target energi terbarukan agar dapat belajar dari daerah lain.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bima Arya dan Bobby Nasution Cek Inflasi Jelang Nataru di Pasar Akik

Penulis
Syifa
-

Bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya Sugiarto dan Pj Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni, Wali Kota Medan, Bobby Nasution meninjau Pasar Rakyat Tradisional Akik yang berlokasi di Jalan Akik, Kelurahan Sukaramai II, Kecamatan Medan Area, Rabu (11/12/2024) siang menjelang petang.

Peninjauan pasar yang baru beberapa waktu lalu diresmikan Bobby Nasution pasca revitalisasi, guna meninjau kondisi pasar sekaligus melihat langsung ke lapangan terkait inflasi. Di mana, berdasarkan data dari Kemendagri RI, tingkat inflasi di Kota Medan berada jauh di bawah rata-rata nasional.

“Dari data Kemendagri, Kota Medan dan juga Sumut, tingkat inflasinya di bawah rata-rata nasional, menurut catatan Kementerian Dalam Negeri. Tingkat inflasi di Kota Medan berada di angka 1,88%,” kata Bima Arya Sugiarto didampingi Agus Fatoni dan Bobby Nasution usai melakukan peninjauan.

Selanjutnya Bima Arya menjelaskan, kunjungan ke Pasar Akik ini sebagai bentuk observasi Kemendagri mengenai data inflasi di lapangan. Sebab, jelasnya, saat ini sudah mendekati persiapan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. “Jadi, kami ingin melihat langsung keadaan di lapangan,” jelasnya.

Dari hasil observasi yang dilakukan di Pasar Akik sekaligus interaksi dengan para pedagang, kata Bima Arya, ada beberapa komoditas yang harganya mengalami sedikit kenaikan dibandingkan harga biasanya, diantaranya cabai merah dan sayuran.

Bima Arya menduga, sedikit kenaikan itu terjadi akibat bencana banjir dan longsor yang terjadi beberapa waktu lalu. “Kita berharap sedikit kenaikan harga yang terjadi ini bersifat sementara dan harga kembali normal seperti biasa,” harapnya.

Usai peninjauan, Bobby Nasution mengucapkan terima kasih atas kunjungan yang dilakukan Wamendagri tersebut. “Alhamdulillah, apa yang kita upayakan bersama untuk Pasar Akik ini, mudah-mudahan menjadi dan membawa kebaikan, khususnya untuk masyarakat,” ungkap Bobby Nasution.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia-Norwegia Luncurkan RBC-4 untuk Aksi Iklim

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Peluncuran tahap keempat Result-Based Contribution ke-4 atau RBC-4 yang dilakukan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin saat sosialisasi hasil COP29 UNFCCC di Jakarta (10/12/2024).

RBC-4 merupakan hasil kerja sama strategis antara Republik Indonesia dan Kerajaan Norwegia sebagai wujud dukungan internasional terhadap pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). Dalam RBC-4, Indonesia memperoleh pembayaran sebesar USD 60 juta atas capaian pengurangan emisi gas rumah kaca pada tahun 2019–2020.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah menerima tiga kali pembayaran RBC 1-3. RBC-1 atau pembayaran pertama sebesar USD 56 juta diberikan untuk pengurangan emisi tahun 2016–2017 sebesar 11,2 juta ton CO₂e. Sementara itu, pembayaran RBC kedua dan ketiga sebesar USD 100 juta diberikan secara bersamaan untuk pengurangan emisi tahun 2017–2019 sebesar 20 juta ton CO₂e.

“Acara hari ini adalah untuk meluncurkan Kontribusi Pengurangan Emisi tahap 4 sebagai kelanjutan dari kemitraan yang baik antara Indonesia dan Norwegia dalam kerangka kerja sama FOLU Net Sink 2030,” jelas Menteri Hanif.

“Hal ini menandai komitmen yang kuat untuk kerja sama yang baik, kolaborasi, dan tindakan kolektif dalam menghadapi tantangan lingkungan global yang akan datang,” lanjutnya.

“Dana Result-Based Contribution sebesar USD 156 juta telah didistribusikan untuk mendukung kegiatan FOLU Net Sink 2030, yang mencakup pengelolaan hutan lestari, penyerapan karbon, konservasi keanekaragaman hayati, dan penegakan hukum,” terang Menteri Raja Juli.

Pembahasan RBC telah dilakukan sejak tahun 2022 saat Menteri LHK pada waktu itu, Siti Nurbaya berkomunikasi secara intensif dengan pihak pemerintah kerajaan Norwegia antara lain melalui Duta Besar Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Kruger Giverin dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen.

Pada tanggal 12 September 2022 yang lalu di Jakarta, Indonesia dan Norwegia menyepakati kemitraan baru yang diimplementasikan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) dalam mendukung upaya Indonesia mengurangi emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. MoU ini akan memperkuat upaya Indonesia dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Ruang lingkup kerja sama dalam MoU ini meliputi: (1) Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dengan melindungi dan mengelola hutan dengan partisipasi masyarakat, termasuk masyarakat adat; (2) Peningkatan kapasitas untuk memperkuat penyerapan karbon hutan alam melalui pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan dan perhutanan sosial; (3) Konservasi keanekaragaman hayati; (4) Pengurangan emisi gas rumah kaca dari kebakaran dan dekomposisi lahan gambut; dan (5) Penguatan penegakan hukum.

Saat pembahasan lebih lanjut RBC-4 pada awal tahun 2024, Siti Nurbaya menekankan bahwa kemitraan Indonesiap-Norwegia dibangun atas dasar kesetaraan dan didasarkan pada bukti berdasarkan fakta. Dengan begitu, kerja sama ini juga akan memungkinkan kedua belah pihak mengambil tindakan nyata bersama untuk mencapai tujuan iklim negara kita masing-masing.

Dubes Rut Kruger mengungkapkan Norwegia sangat bangga atas kemitraan dengan Indonesia. Ia juga menyatakan Indonesia memimpin dengan memberikan contoh, bagaimana negara ini mampu mengurangi emisi dari deforestasi. Hal ini adalah sesuatu yang harus diakui di tingkat global.

Dirinya menerangkan, alasan Norwegia melakukan hal ini adalah karena perubahan iklim merupakan tantangan global. Indonesia dinilai telah melakukan pekerjaan yang sangat mengesankan dan mempunyai arti penting bagi seluruh dunia. Jadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di tingkat global.

“Dan saya pikir Norwegia dan Indonesia kini menunjukkan contoh yang sangat baik tentang bagaimana negara-negara barat dan negara-negara dengan banyak hutan hujan dapat bekerja sama untuk mengatasi tantangan iklim. Maka dengan itu, saya rasa sekali lagi kami sangat senang bisa bekerja sama dengan Indonesia dan kami sangat menantikan untuk melanjutkan kerjasama kami,” katanya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

KKP Gagalkan Penyelundupan 52 Ribu BBL Senilai Rp7,8 Miliar

Penulis
Syifa
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mengagalkan pendistribusian sebanyak 52 ribu benih bening lobster (BBL) ilegal yang disinyalir akan diselundupkan ke luar negeri, di Provinsi Lampung.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi, MM (Ipunk) saat Konferensi Pers Penggagalan Penyelundupan BBL di Lampung, Rabu (11/12/2024) menjelaskan, pihaknya menindaklanjuti laporan masyarakat adanya aktivitas distribusi BBL ilegal di Lampung.

“Alhamdulillah pada Senin, 9 Desember 2024 Pukul 04.00 WIB di wilayah Krui Kab. Pesisir Barat, Prov. Lampung. Tim Buser Ditjen PSDKP berhasil menggagalkan penyelundupan BBL Perkiraan jumlah BBL sebanyak 52.200 ekor, dengan perkiraan nilai Rp7,8 miliar,” ujar Ipunk -sapaan Pung Nugroho.

Ipunk menjelaskan dari kasus tersebut berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 unit kendaraan dengan Nopol BE 1951 ZB yang memuat 10 box BBL yang berisikan 43 ribu jenis pasir, 7.000 jenis mutiara, 2.200 jarong jenis pasir beserta 2 orang kurir berinisial AP dan MAD.

“Modusnya, BBL berasal dari salah satu Gudang Pengepulan BBL di Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat. Terduga pelaku dengan menggunakan jalur darat dari Bengkunat – Krui – Jambi sebelum diselundupkan melalui jalur laut ke negara lain,” ujarnya.

Saat ini pelaku beserta barang bukti di bawa ke Satwas PSDKP Pesawaran, Lampung. Dan juga telah dilakukan penyegaran ulang terhadap 51.951 ekor BBL di Balai Budidaya Laut Provinsi Lampung untuk dilakukan pelepasliaran di Perairan Pantai Kelapa Kunjir.

Ipunk juga menjelaskan, penggagalan penyelundupan ini merupakan implementasi Asta Cita Presiden RI, melalui desk pencegahan dan pemberantasan penyelundupan yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, telah dilaksanakan peningkatan pengawasan penyelundupan melalui sinergi KKP bersama Bea Cukai, Polri, Kejaksaan, TNI, dan kementerian/lembaga terkait.

Berdasarkan data PMO sepanjang tahun 2024, Ditjen PSDKP bersama dengan aparat penegak hukum (APH) lainnya telah berhasil mengamankan penyelundupan BBL sejumlah Rp754 miliar atau 5.525.108 BBL.

Sebelumnya, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono meminta Dirjen PSDKP untuk memberantas penyelundup bening bening lobster (BBL). Persoalan penyelundupan BBL menjadi concern KKP seiring terbitnya Permen KP Nomor 7 Tahun 2024, yang menjadi landasan tata kelola lobster di Indonesia saat ini.

KKP kemudian membentuk Project Management Office (PMO 724) untuk memastikan implementasi regulasi anyar tersebut berjalan maksimal, baik dari sisi penangkapan BBL, budidaya lobster, hingga sistem pengawasan komoditas perikanan tersebut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sri Mulyani Ungkap Pendapatan Negara Tumbuh Positif Rp2.492,7 Triliun

Penulis
Syifa
-

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa hingga akhir November 2024, pendapatan negara telah mencapai Rp2.492,7 triliun atau 89 persen dari target. Kinerja pendapatan negara tersebut tumbuh positif karena naik 1,3 persen dari periode sama tahun lalu yang sebesar Rp2.461 triliun.

“Pendapatan negara kita mendapatkan tekanan yang luar biasa besar sampai dengan bulan Juli-Agustus. Kita lihat pendapatan negara, terutama dari pajak dan bahkan bea cukai, semenjak tahun lalu tekanannya luar biasa. Sehingga, untuk mendapatkan positive growth itu juga merupakan sesuatu yang turn around yang kita juga akan sangat harapkan akan terus terjaga momentumnya. Ini adalah suatu momen yang cukup positif,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta pada Rabu (11/12).

Di sisi lain, Menkeu mengatakan belanja negara hingga akhir November 2024 telah mencapai Rp2.894,5 triliun atau 87 persen dari pagu anggaran yang sebesar Rp3.325,1 triliun. Realisasi belanja negara mendukung program prioritas, seperti perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang mencerminkan komitmen pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kenaikannya cukup tajam dibandingkan belanja negara tahun lalu yaitu 15,3 persen,” ujar Menkeu.

Sementara itu, defisit APBN mencapai Rp401,8 triliun pada November 2024 atau 1,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit tersebut masih dalam batas aman karena lebih rendah dari target APBN 2024 yang sebesar Rp522,8 triliun. Terkendalinya defisit APBN karena kebijakan fiskal ekspansif yang terukur untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan melindungi masyarakat secara berkelanjutan.

“Jadi defisit Rp401,8 triliun masih di bawah Rp522,8 triliun. Makanya kita sebutkan 76,8 persen dari defisit yang ada di dalam Undang-Undang APBN 2024. Kalau dihitung dari size PDB Rp401,8 triliun itu 1,81 persen dari PDB kita,” kata Menkeu.

Meskipun postur total APBN mengalami defisit, Menkeu mengatakan keseimbangan primer mengalami surplus Rp47,1 triliun.

“Ini memang suatu yang tetap kita akan coba jaga meskipun cukup berat karena tekanan belanja cukup besar. Sementara pendapatan negara kita baru mau mulai pulih kembali,” ujar Menkeu.

Secara keseluruhan, Menkeu menilai kinerja APBN masih berada di dalam tren yang positif. APBN akan terus berperan sebagai instrumen fiskal yang mendukung agenda prioritas nasional untuk kesejahteraan masyarakat, berfungsi sebagai penyangga ekonomi, dan siap mengantisipasi risiko global. Dengan pengelolaan yang optimal, manfaat APBN dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,3601,3611,362...4,945Halaman 1,361 dari 4,945