Beranda blog Halaman 1379

IPM Kaltim 2024 Meningkat di Semua Dimensi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim tahun 2024 mengalami peningkatan di semua dimensi, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

IPM Kaltim tahun 2024 tercatat sebesar 78,79, naik 0,59 poin atau 0,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 78,20.

“Selama 2020–2024, IPM Kaltim rata-rata meningkat sebesar 0,93 persen per tahun,” ungkap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim, Yusniar Juliana, dalam keterangan resminya belum lama ini.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,94 tahun, meningkat 0,22 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF).

Yusniar menyebutkan harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 14,02 menjadi 14,03 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,03 tahun, dari 9,99 tahun menjadi 10,02 tahun pada tahun 2024.

Sumber data HLS dan RLS menggunakan hasil Susenas Maret. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat Rp591 ribu (4,48 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Sumber data pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret. lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 4,03 persen per tahun.

Pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Kaltim cukup bervariasi. Sejak tahun 2023, status pembangunan manusia di seluruh kabupaten telah berstatus “Tinggi” dan seluruh kota telah berstatus “Sangat Tinggi”.

Pembangunan manusia dengan status “Tinggi” (70 ≤ IPM < 80) dicapai oleh tujuh kabupaten, yaitu Kabupaten Berau (77,17), Kabupaten Kutai Kartanegara (76,57), Kabupaten Kutai Timur (75,90), Kabupaten Paser (75,13), Kabupaten Penajam Paser Utara (74,94), Kabupaten Kutai Barat (74,76) dan Kabupaten Mahakam Ulu (70,79).

Sementara itu, pembangunan manusia dengan status “Sangat Tinggi” (IPM ≥ 80) dicapai oleh tiga kota, yaitu Kota Samarinda dengan nilai IPM yang tertinggi sebesar 83,11, kemudian diikuti oleh Kota Balikpapan (82,62) dan Kota Bontang (82,49).

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Hakordia 2024, Menag Tegaskan Komitmen Bersih dari Praktik Korupsi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar menegaskan komitmennya untuk membersihkan Kementerian Agama dari praktik korupsi. Hal ini ia ungkap dalam puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di Gedung Juang Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kementerian Agama adalah yang pertama datang ke KPK untuk meminta pendampingan. Tujuannya, agar seluruh kegiatan Kementerian Agama yang sangat besar ini terus diawasi, terutama dalam pelaksanaan ibadah haji dan penyelenggaraan pendidikan, yang memang menyerap dana paling banyak,” ujar Menag, Senin (9/12/24).

Lebih lanjut, Menag menegaskan bahwa Kemenag tidak hanya memulai dengan komitmen antikorupsi, tetapi juga konsisten menjaganya hingga akhir. Ia menyebut, Kementerian Agama bahkan telah mengembalikan pemberian yang diduga memiliki keterkaitan dengan tindak gratifikasi

“KPK mengapresiasi langkah Kementerian Agama, yang menjadi kementerian pertama melakukan ini, serta konsistensi kami untuk menjaga integritas, tidak hanya di awal, tetapi hingga akhir,” tambahnya.

Menag juga menegaskan bahwa setiap pelanggaran, termasuk jika melibatkan dirinya, harus diproses sesuai hukum. “Kami tegaskan, siapa pun yang melanggar, harus diselesaikan melalui proses hukum, termasuk jika Menteri Agama sendiri yang melanggar,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK Nawawi Pomolango menyampaikan pentingnya momentum Hakordia 2024 dengan tema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju.” Menurutnya, tema ini dimaksudkan untuk menguatkan langkah bersama menuju Indonesia Emas 2045.

“KPK terus mendorong pencegahan korupsi melalui pemeriksaan LHKPN, perbaikan sistem di berbagai sektor, dan Survei Penilaian Integritas di instansi pusat maupun daerah,” ungkap Nawawi.

“Korupsi adalah musuh bersama yang harus kita lawan tanpa henti. Mari jadikan Indonesia negara yang sulit bagi para pelaku korupsi, menuju negeri yang bersih, adil, dan bermartabat,” tegasnya.

Ia menuturkan, Momentum Hakordia 2024 diharapkan menjadi tonggak perubahan yang mengukuhkan Indonesia sebagai negara dengan budaya antikorupsi yang kuat, demi terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mengapa SIM Tidak Berlaku Seumur Hidup? Ini Penjelasannya

Penulis
Syifa
-

Proses perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang wajib dilakukan setiap lima tahun mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Banyak yang menilai, prosedur ini memberatkan masyarakat karena waktu dan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Hal ini pun mendorong sejumlah anggota DPR RI untuk mengusulkan revisi aturan tersebut.

Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, menyarankan agar masa berlaku SIM diubah menjadi seumur hidup, mirip dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Usulan tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Irjen Polisi Aan Suhanan, di Jakarta pada Rabu (4/12).

“Saya minta dalam forum ini agar dikaji ulang perpanjangan SIM, STNK, dan TNKB cukup sekali,” kata Sudding saat rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Polisi Aan Suhanan di Jakarta, Rabu (4/12).

Hal senada disampaikan oleh Benny K. Harman, anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat. Ia menyebut proses perpanjangan SIM sangat memberatkan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Hal ini tak lain karena pengurusannya yang membutuhkan waktu dan banyak biaya.

Benny mencontohkan salah satu kasus yang ditemuinya, di mana warga salah satu kabupaten di NTT harus mengurus perpanjangan SIM jauh-jauh ke Kupang sebab mesin cetak SIM di daerahnya mengalami kerusakan.

“Di daerah saya di NTT, provinsi kepulauan, untuk memperpanjang SIM saja harus datang ke Kupang. Ada SIM tertentu yang di kabupaten lah. Di kabupaten saja susah, tiba-tiba mesin rusak, SIM tidak bisa diperpanjang,” ujarnya dikutip dari YouTube.

Namun, Korlantas Polri. Irjen Aan Suhanan menjelaskan, masa berlaku lima tahun dirancang agar keterampilan pengemudi dapat terus diuji secara berkala. Selain itu, perubahan identitas atau alamat pemegang SIM dalam kurun waktu lima tahun menjadi salah satu alasan mengapa SIM tidak dapat berlaku seumur hidup.

Aan juga memaparkan bahwa pihak kepolisian tengah menerapkan sistem poin untuk meningkatkan kepatuhan lalu lintas. Dalam sistem ini, setiap pemegang SIM diberi 12 poin yang akan berkurang. Jika pemegang SIM telah mencapai batas jumlah poin maksimal melakukan pelanggaran lalu lintas maka wajib melakukan uji SIM ulang atau dicabut hak kepemilikannya.

Ini termasuk jika seorang pemegang SIM mengalami kecelakaan berat yang berpengaruh pada poin pelanggaran dan wajib test ulang SIM.

“Satu orang pemegang SIM diberikan 12 poin kemudian dipotong ketika melakukan pelanggaran. Ketika melakukan pelanggaran sedang 3 poin. Kalau habis harus dicabut,” kata Aan, Kamis (5/12).

Untuk diketahui, usulan SIM berlaku seumur hidup telah ditolak Mahkamah Konstitusi (MK) 14 September 2023.

Sistem poin SIM
Pemegang sim akan diberikan 12 poin. Poin akan dipotong ketika melakukan pelanggaran.

Pelanggaran tertentu akan diberikan 5 poin, 3 poin, atau 1 poin tergantung tingkat pelanggarannya.

Sementara poin untuk kecelakaan lalu lintas meliputi 5 poin, 10 poin, atau 12 poin. Pemilik SIM yang mencapai 12 poin dikenai sanksi penahanan sementara SIM hingga pencabutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mau Jadi Petugas Haji 2025? Yuk Simak Syarat dan Cara Daftarnya!

Penulis
Syifa
-

Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi dipastikan menjadi momen penting bagi Indonesia, terutama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Menyongsong musim haji tahun depan, pemerintah mulai mempersiapkan berbagai langkah untuk memastikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu fokus utama adalah perekrutan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dengan sejumlah kriteria baru yang disesuaikan dengan tema besar haji 2025, yakni Haji Ramah Lansia dan Disabilitas.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa kualitas dan profesionalisme petugas haji sangat penting, terutama dalam memberikan bimbingan ibadah kepada jamaah.

“Jangan sampai nanti orang yang diharapkan membantu jamaah justru membutuhkan pembimbingan,” tegas Nasaruddin. Oleh karena itu, sejumlah kriteria baru diterapkan dalam rekrutmen PPIH tahun depan.

Kriteria Baru untuk PPIH 2025
Dalam proses seleksi PPIH 2025, ada beberapa persyaratan baru yang akan diberlakukan. Di antaranya, petugas yang akan melayani jamaah haji harus berusia maksimal 45 tahun dan memiliki kondisi fisik yang prima, dengan tes kesehatan menyeluruh (Medical Check-Up/MNC) sebagai salah satu syarat utama. Selain itu, untuk memberikan pelayanan kepada jamaah dengan kebutuhan khusus, seperti jamaah tunarungu, petugas haji juga diharuskan menguasai bahasa isyarat.

Komitmen Terhadap Integritas
Setiap calon petugas haji juga diwajibkan menandatangani pakta integritas yang menunjukkan komitmen mereka untuk melayani jamaah dengan jujur, bertanggung jawab, dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh petugas yang terpilih benar-benar siap dan berdedikasi dalam menjalankan tugasnya.

Proses Seleksi yang Transparan
Proses pendaftaran PPIH 2025 dimulai pada 4 November 2024 dan akan berlangsung hingga pertengahan Desember 2024. Setelah pendaftaran ditutup, seleksi akan dilakukan di berbagai tingkat, mulai dari kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat. Arsad Hidayat, Direktur Bina Haji Kemenag, menegaskan bahwa transparansi akan menjadi prioritas dalam proses rekrutmen ini. “Kita ingin memastikan semua calon petugas diseleksi dengan adil dan transparan agar mereka yang terpilih benar-benar bisa memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah,” ujarnya.

Syarat Umum dan Khusus PPIH 2025
Meskipun persyaratan lengkap PPIH 2025 belum diumumkan, calon pelamar dapat merujuk pada syarat PPIH 2024 sebagai acuan sementara. Secara umum, calon petugas haji harus WNI, beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki komitmen penuh dalam pelayanan. Selain itu, untuk posisi tertentu seperti ketua kloter, diutamakan bagi ASN Kemenag yang berpengalaman dalam fiqih manasik dan pernah melaksanakan ibadah haji.

Haji Ramah Lansia dan Disabilitas
Tema haji ramah lansia dan disabilitas tahun ini diharapkan memberikan pengalaman ibadah yang lebih inklusif bagi seluruh jamaah, terutama yang memiliki kebutuhan khusus. Dengan melibatkan petugas yang terlatih, Kemenag berharap para jamaah, khususnya lansia dan penyandang disabilitas, dapat menjalankan ibadah haji dengan nyaman, aman, dan tanpa hambatan.

Pelayanan Haji yang Lebih Baik
Persiapan yang matang ini mencerminkan komitmen Kemenag untuk terus meningkatkan pelayanan haji yang lebih baik, adil, dan profesional. Dengan PPIH yang kompeten dan berkomitmen, pelaksanaan ibadah haji 2025 diharapkan bisa lebih bermakna dan meninggalkan kesan yang mendalam bagi seluruh jamaah yang berangkat ke Tanah Suci.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tegas Tolak Jual Beli Jabatan, Mendes Yandri Minta Pejabat Kerja Sesuai Tupoksi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes Yandri Susanto secara tegas menolak adanya jual beli maupun serah terima mahar atau memanfaatkan koneksi kedekatan untuk mengisi jabatan tertentu. Jika ada pejabat atau pihak yang melakukan hal tersebut maka akan ditindak sesuai regulasi yang berlaku.

“Mau jadi eselon 1, eselon 2 eselon 3 pun tidak ada setoran ke pihak mana pun. Tidak ada yang kita toleransi seperti itu. Yang mau jadi pejabat atau mempertahankan jabatannya tidak boleh ada setoran atau jual beli jabatan. Kalau ketahuan langsung kita copot, kita nonjobkan, akan kita proses sesuai peraturan berlaku. Tidak ada istilah kongkalikong jabatan,” tegas Mendes Yandri saat memimpin Rapat Pimpinan Paripurna Penajaman 12 Rencana Aksi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di kantor Kalibata, Jakarta pada Senin (9/12/2024).

Hal ini sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto dalam banyak kesempatan untuk menghilangkan korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga fokus pada kerja mencapai Indonesia Emas 2045 dengan program-program terbaik. Oleh karena itu, Mendes Yandri pun meminta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama untuk fokus pada tugas dan fungsinya dibanding sibuk melakukan transaksi yang tidak semestinya.

Hal ini tidak hanya terbatas pada pejabat di lingkungan Kemendes PDT namun juga pada level pendamping desa. Posisi pendamping desa dipastikan diduduki orang-orang yang memiliki kapabilitas dan lolos secara administratif serta dilakukan evaluasi tanpa ada transaksi sehingga terbuka untuk siapa saja.

“Kepada seluruh masyarakat Indonesia bilamana ada proses rekrutmen pendamping desa tidak ada pungutan uang satu rupiah pun. Kalau ada yang melakukan itu laporkan kepada kami atau aparat penegak hukum bahwa itu melanggar peraturan yang ada. Karena kita ingin desa dikelola dengan baik, pendamping juga harus profesional,” tambah Mendes Yandri.

Dalam rapat yang dihadiri Wamendes Ahmad Riza Patria serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama tersebut, Mendes Yandri juga mengimbau seluruh jajarannya untuk kompak dan tidak secara asal mengeluarkan kebijakan. Ia ingin setiap unit kerja melakukan komunikasi dan kolaborasi yang baik sehingga tidak ada tumpang tindih dalam pengambilan keputusan.

Tidak hanya itu, 12 rencana aksi Kemendes PDT dalam mendukung program-program Presiden Prabowo Subianto juga dikupas secara rinci sehingga langkah kebijakan semakin terarah. Ia yakin setiap target akan terwujud dengan kekompakan dan kolaborasi yang dibangun dengan mengedepankan tugas dan fungsi Kemendes PDT, tidak kepentingan individu pihak tertentu.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Hadiri RUPSLB BSB, Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi Bersama Pj Gubernur Babel Sugito Bahas Penguatan Ekonomi Berkelanjutan

Penulis
Alfan Godit
-

Palembang – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi, S.H., M.S.E memimpin secara langsung Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Sumsel Babel (BSB) dengan agenda Perubahan Pengurus Bank Sumsel Babel, bertempat di Kantor Pusat Lantai 16 Bank Sumsel Babel Jakabaring Palembang, Jum’at (6/12/2024).

Usai menghadiri  RUPS LB yang dihadiri juga oleh Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung,Sugito, S.Sos, Direktur Utama (Dirut) BSB  Achmad Syamsudin dan para Bupati/Walikota di kedua Provinsi bertetangga tersebut, Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi menegaskan beberapa agenda yang dibahas pada pertemuan  tersebut. Pertama, Focus Group discussion (FGD) mengenai penguatan Bank Sumsel Babel dalam meningkatkan perekonomian yang ada di Provinsi Sumsel  dan juga Provinsi Babel.

Kemudian, membahas persetujuan terhadap tata kelola Bank Sumsel Babel sesuai dengan yang disyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJk).

Menurut Elen, diperlukan komunikasi yang intensif untuk mengembangkan perekonomian yang lebih baik lagi dan lebih maju lagi.

“Kita ingin menempatkan Bank Sumsel Babel sebagai salah satu tulang punggung untuk pembiayaan perekonomian kita di Provinsi Sumsel, dan ini sudah dilakukan tadi dan banyak masukan, dan masukan ini nanti akan menjadi pertimbangan dari Direksi dan manajemen untuk mengembangkan kegiatan di Provinsi Sumsel ini, dalam berbagai karakteristik yang ada di masing-masing kabupaten /kota yang ada,” terangnya.

Terkait dengan penjaringan direksi, Elen mengungkapkan, masih dalam pembahasan lebih lanjut dan akan diputuskan pada RUPS yang akan datang.

“Kita juga mengevaluasi  dan mendiskusikan untuk memperkuat jajaran direksi terutama ada beberapa jabatan yang masih kosong dideteksi, kita akan masih bahas dan nanti kita akan putuskan pada RUPS berikutnya,” imbuhnya.

Sementara Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sugito menyampaikan apresiasi atas terlaksananya RUPS Luar Biasa Bank Sumsel Babel tahun 2024, sebagai tindak lanjut dari RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan pada 14 November 2024 yang lalu.

Menurutnya hal ini  menunjukkan komitmen semua pihak, termasuk para pemegang saham untuk memastikan bahwa Bank Sumsel Babel ini untuk dapat tumbuh dan berkembang lebih hebat lagi, memperbaiki apa yang kurang baik, mempertahankan yang sudah baik serta menetapkan langkah-langkah progresif ke depan.

“Terima kasih atas komitmen duduk dan bekerja sama pemerintah daerah, mencetak laba sehingga ada peningkatan dividen atas penyertaan modal, memberikan pelayanan administrasi, penatausahaan keuangan, serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah untuk tetap menggeliat menuju ke tren yang meningkat sehingga ekonomi kita tidak terpuruk,” ucap Sugito.(red)

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Satu Lagi Rumah Warga Hancur Tertimpa Pohon Kelapa, BPBD Selayar Langsung Salurkan Bantuan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Bangunan rumah warga Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan kembali dilaporkan mengalami kerusakan pasca tertimpa batang pohon kelapa.

Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Selayar, Drs. Ahmad Aliefyanto, MM.Pub mengonfirmasi, “kerusakan menimpa bangunan rumah Raja Siang, warga Dusun Huluk, Desa Bontokoraang, Kecamatan Bontomanai”.

“Kerusakan rumah dipicu oleh tumbangnya salah satu pohon kelapa yang menimpa atap bagian sisi sebelah kanan rumah milik korban Raja Siang”

“Kejadiannya sendiri, berlangsung pada sekira pukul 18.08 Wita, bertepatan dengan datangnya angin kencang yang disertai guyuran hujan deras”.

Ahmad Aliefyanto menjelaskan, “tidak ada korban luka ataupun meninggal dunia dalam insident tumbangnya batang pohon kelapa yang menimpa rumah korban”.

“Akan tetapi, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah”, ungkapnya, Sabtu, (7/12) malam.

Kejadian ini kata dia, telah ditindaklanjuti jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan memberangkatkan belasan orang personil tim reaksi cepat (TRC) untuk membantu percepatan penanganan pohon tumbang yang menutupi atap bangunan korban.

“Usai melakukan eksekusi pembersihan batang pohon kelapa yang menimpa bangunan rumah korban, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan assesmant, proses kaji cepat, dan penyaluran bantuan logistik tanggap darurat bencana yang dipimpin Kepala bidang Kedaruratan dan Logistik, Muhammad Ikbal”.

“Bantuan logistik serupa turut diserahkan kepada warga Dusun Gantarang Lalang Bata, Desa Bontomarannu, Kecamatan Bontomanai yang sehari sebelumnya turut mengalami musibah kerusakan rumah akibat terjangan angin kencang, pada sekira pukul 14.00 Wita, hari, Jum’at, (6/12) siang kemarin”.

“Giat penyerahan bantuan tanggap darurat bencana di kedua lokasi tersebut turut dihadiri dan disaksikan pejabat fungsional bidang kedaruratan dan logistik, Hj. Maryam” pungkas Ahmad Aliefyanto.

Kepala bidang kedaruratan dan logistik, Muhammad Ikbal mengonfirmasi, “sampai hari ini, total kerusakan rumah warga yang diakibatkan oleh dampak cuaca ekstrem telah berjumlah lima unit”.

“Tiga diantaranya tersebar di wilayah Kecamatan Bontomanai, sementara sisanya menimpa bangunan rumah milik warga kota Benteng”, bebernya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Respon Laporan Kerusakan Rumah Babinsa Bonea Makmur Sekban BPBD Selayar, Pimpin Penyaluran Bantuan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Angin kencang yang disertai hujan deras pada hari Jum’at, (6/12) sore, kembali mengakibatkan rusaknya bangunan rumah warga di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan.

Kali ini, dampak angin kencang menimpa bangunan rumah Babinsa Desa Bonea Makmur, Kecamatan Bontomanai, Sertu Aripin Marsuki yang berlokasi di Dusun Tangkala, Desa Parak.

Jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menerima laporan kejadian pertelefon dari Babinsa Desa Bonea Makmur, langsung turun ke lapangan dan melakukan giat assesmant, proses kaji cepat serta penyerahan bantuan logistik tanggap darurat.

Giat assesmant dan penyerahan bantuan dipimpin Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Patta Bau, S. Sos yang didampingi pejabat fungsional bidang kedaruratan dan logistik, Hj. Maryam, serta Kepala bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Rusman, S. STP.

Dari hasil assesmant dan kaji cepat terungkap, kerusakan bermula dari jatuhnya satu tandan buah kelapa tua yang menimpa bagian atap hingga mengakibatkan ambruknya dinding tembok bagian belakang rumah.

Aripin Marsuki mengutarakan, kejadian berlangsung sekira pukul 15.30 Wita, saat dia sedang terlelap tidur dan tiba tiba dikagetkan oleh suara benturan benda keras dari arah belakang rumah.

Mendengar suara tersebut, Aripin bergegas bangun dan menuju ke arah sumber suara.

Setiba di belakang rumah, Arpin menjumpai atap dan dinding tembok belakang rumahnya, sudah hancur berantakan akibat tertimpa buah kelapa.

Menyaksikan musibah naas yang menimpa rumah tempat tinggalnya, Aripinpun segera menghubungi kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan melaporkan kejadian tersebut.

Terpisah, Sekretaris BPBD, Patta Bau mengungkapkan giat assesmant, proses kaji cepat dan penyerahan bantuan tanggap darurat bencana kepada korban merupakan bentuk respon cepat jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menindaklanjuti informasi serta pengaduan warga terkait dengan persoalan kebencanaan.

Artinya, pemerintah mencoba hadir melakukan pendampingan dan sekaligus meringankan beban kerugian material yang dialami oleh korban dampak bencana, pra dan pasca kejadian, terangnya di sela sela kegiatan distribusi bantuan logistik, Jum”at, (6/12) malam.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Sekda Edward Candra Dampingi Komisi VII DPR RI, Tinjau Desa Wisata Kampung Pangan Inovatif Kelurahan Plaju

Penulis
Alfan Godit
-

Palembang – Sekretaris Daerah (Sekda) Sumatera Selatan (Sumsel) Drs H Edward Candra MH  turut mendampingi Kunjungan Kerja (Kunker) dalam rangka Reses Komisi VII DPR Republik Indonesia (RI) peninjauan Desa Wisata Kampung Pangan Inovatif Kelurahan Plaju Kecamatan Plaju Kota Palembang, Minggu (8/12/2024).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim dalam kesempatan itu mengharapkan kunjungan Komisi VII DPR RI ke Sumsel kali ini dapat memberikan manfaat bagi sektor pariwisata di Provinsi Sumsel. Karena Komisi VII DPR RI memiliki mitra satunya Kementerian Perindustrian, Pariwisata, UMKM dan lainnya.

“Sektor pariwisata hari ini menjadi tema kita. Sektor pariwisata punya kontribusi sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu sektor pariwisata sangat penting kita dorong agar menjadi sektor pilihan untuk menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat,” katanya.

Dia mengatakan,  kurang lebih 123 desa di Sumsel yang tercatat di Kementerian Pariwisata. Salah satu Desa Wisata Kampung Pangan Inovatif Kelurahan Plaju Kecamatan Plaju Kota Palembang.

“Kampung kreatif bisa kita dorong agar menjadi maju dan mandiri. Ada yang kita suport seperti jalan dan aksesnya. Kita mengapresiasi kepada PT. Pertamina yang turun tangan dalam pembinaan di Desa Wisata Kampung Pangan Inovatif Kelurahan Plaju ini,” ucapnya.

Tak hanya itu Komisi VII DPR RI juga memberikan apresiasi kepada Pemprov dan DPRD Sumsel yang terus  mendukung dan mensupport dalam pengembangan Kampung kreatif ini.

“Kita apresiasi Plaju Ulu ini, bagaimana kedepan agar lebih menarik sehingga dapat menjadi tujuan wisata,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo menegaskan resesnya ke Sumsel dalam rangka pengawasan.

“Kami melakukan pengawasan sekaligus menyerap aspirasi yang jelas,” katanya.

Sekda Sumsel Edward Candra mengharapkan  kunjungan Komisi VII DPR RI ke Sumsel akan membawa kemajuan bagi ekonomi kreatif,  dunia  pariwisata dalam dan luar  luar Kota Palembang.

“Pemprov Sumsel sendiri terus melakukan pembinaan dalam rangka pemgembangan desa wisata,” ucap Sekda.(red)

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mudik Gratis Nataru 2024/2025: Solusi Perjalanan Aman dan Nyaman!

Penulis
Syifa
-

Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 yang berbarengan dengan liburan sekolah diprediksi akan meningkatkan mobilitas masyarakat, terutama yang berencana mudik. Untuk mengurangi kepadatan lalu lintas serta memastikan perjalanan yang lebih aman dan nyaman, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali mengadakan program mudik gratis selama periode Nataru. Program ini bertujuan mengurangi lonjakan kendaraan pribadi di jalan, terutama sepeda motor, dan meminimalisir risiko kecelakaan.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program ini agar mudik lebih aman dan bebas dari kecelakaan. “Program mudik gratis ini menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin mudik tanpa harus membawa kendaraan pribadi. Pengguna sepeda motor pun bisa membawa motornya dengan fasilitas ini,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada Rabu, 4 Desember 2024.

Rangkaian Moda Transportasi Mudik Gratis

Untuk memberikan kenyamanan, Kemenhub menyediakan program mudik gratis melalui tiga moda transportasi utama: bus, kapal laut, dan kereta api. Total kapasitas mudik gratis ini mencapai 38.772 penumpang dan 2.320 sepeda motor.

  1. Mudik Gratis dengan Bus Program mudik gratis bus diperuntukkan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Jabodetabek dengan tujuan sejumlah kota besar di Pulau Jawa. Sebanyak 88 unit bus disiapkan untuk mengangkut 3.500 penumpang ke destinasi seperti Solo, Wonosobo, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, hingga Madiun. Bagi pemudik yang ingin membawa sepeda motor, Kemenhub menyediakan truk pengangkut motor dengan rute Jakarta-Solo dan Jakarta-Yogyakarta. Pendaftaran mudik gratis bus akan dimulai pada 12 Desember melalui aplikasi MitraDarat.
  2. Mudik Gratis dengan Kapal Laut Bagi pemudik yang lebih memilih jalur laut, Kemenhub juga menyediakan program mudik gratis dengan kapal laut. Tersedia 100 trayek pelayaran yang melayani 29.972 penumpang, dengan rute yang mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.
  3. Mudik Gratis dengan Kereta Api Tak ketinggalan, Kemenhub juga menyediakan mudik gratis menggunakan kereta api dengan kapasitas total 5.300 tempat duduk dan 2.320 slot motor. Rute yang tersedia meliputi Jakarta Gudang – Lempuyangan, dengan pemberhentian di beberapa stasiun utama seperti Cirebon, Purwokerto, hingga Yogyakarta. Pendaftaran untuk program mudik gratis kereta api ini sudah dibuka secara online melalui website resmi Kemenhub.

Pendaftaran Mudik Gratis: Segera Daftar!

Jangan lewatkan kesempatan untuk mudik lebih aman dan nyaman dengan program mudik gratis dari Kemenhub. Pendaftaran untuk masing-masing moda transportasi sudah dibuka dan dapat diakses secara online, mulai 1 Desember hingga 28 Desember 2024. Jadi, pastikan Anda sudah mendaftar sebelum kuota penuh!

Mudik lebih lancar, aman, dan pastinya tanpa repot! Segera daftarkan perjalanan Anda dan nikmati liburan akhir tahun yang menyenangkan!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,3781,3791,380...4,951Halaman 1,379 dari 4,951