Beranda blog Halaman 1380

Plt Gubernur Bengkulu Ajak Seluruh Pihak Bersatu Berantas Korupsi

Penulis
Syifa
-

Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 menjadi momen penting bagi Indonesia, termasuk Provinsi Bengkulu, untuk memperkuat langkah nyata dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di berbagai sektor.

Plt Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, menyerukan kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk bersatu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Menurutnya, Hakordia harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk melakukan pembenahan menyeluruh demi perubahan ke arah yang lebih baik.

Baca juga : Plt Gubernur Bengkulu Ingatkan Pentingnya Konsumsi Ikan bagi Kesehatan

“Kita perlu melakukan pembenahan secara serius. Saya, sebagai Plt Gubernur Bengkulu, ingin menjadikan Hakordia ini sebagai momentum penting untuk memperkuat upaya menekan angka korupsi di Bengkulu,” ujar Rosjonsyah seusai mengikuti puncak peringatan Hakordia 2024 secara daring dari Ruang Kerja Wakil Gubernur Bengkulu, Senin (9/12).

Rosjonsyah juga menyoroti kondisi MCP (Monitoring Center for Prevention) Bengkulu yang masih berada di angka 72, jauh dari standar ideal KPK sebesar 90.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa posisi Bengkulu saat ini berada dalam zona merah terkait dugaan tindak pidana korupsi, sehingga diperlukan komitmen bersama untuk segera memperbaiki situasi ini.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Budi Gunawan, menyampaikan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menghambat pembangunan.

Ia menegaskan pentingnya upaya pemberantasan korupsi yang menyeluruh, sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Pemberantasan korupsi harus dilakukan mulai dari pemerintah pusat hingga ke tingkat desa atau kelurahan. Saya juga mengimbau seluruh aparat penegak hukum untuk tegas dalam menjalankan tugasnya. Jika korupsi berhasil diberantas, dampaknya akan sangat positif bagi perkembangan ekonomi bangsa,” ungkap Budi Gunawan saat membuka peringatan Hakordia 2024.

Melalui peringatan Hakordia ini, diharapkan seluruh wilayah, termasuk Bengkulu, dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, demi masa depan yang lebih baik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

UMP DKI Jakarta 2025 Bakal Ditetapkan 11 Desember 2024

Penulis
Syifa
-

Besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 sebesar 6,5 persen telah diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) RI Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 telah diterbitkan sebagai dasar hukum pelaksanaannya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan rapat dengan Dewan Pengupahan Daerah.

“Setelah Permenaker ini terbit, kami langsung berkoordinasi. Hari ini rapat Dewan Pengupahan Provinsi, besok tanggal 10 akan disampaikan ke Pj Gubernur. UMP ditetapkan paling lambat 11 Desember 2024 oleh Pj Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi,” ujar Hari, Senin (9/12).

Dikatakan Hari, akan ada pembahasan mengenai upah sektoral dan UMP dalam rapat dimaksud untuk memastikan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor tetap terjaga.

Hari menekankan pentingnya memastikan kenaikan UMP ini selaras dengan kebutuhan pekerja dan keberlangsungan usaha.

“Kami akan mendetailkan implementasi kenaikan 6,5 persen sesuai dengan petunjuk teknis yang telah diatur dalam Permenaker,” katanya.

Ia menambahkan, kenaikan UMP ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli pekerja sekaligus menjaga daya saing usaha di Jakarta.

“Dengan langkah ini, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendorong perekonomian daerah,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komisi VIII DPR RI Salurkan Bantuan Rp369 Miliar di Jawa Barat

Penulis
Syifa
-

Komisi VIII DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jawa Barat untuk memantau pelaksanaan program kesejahteraan sosial yang dilakukan di wilayah ini. Acara yang berlangsung di BBPPKS Lembang, Bandung, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, dan dihadiri oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan, Rachmat Koesnadi, serta Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung, Iyan Kusmadiana.

Dalam kunjungan ini, bantuan sosial senilai total Rp369.193.047.319 disalurkan untuk masyarakat di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Total bantuan untuk Kota Bandung mencapai Rp139.871.522.440, sedangkan Kabupaten Bandung Barat menerima Rp229.321.524.879.

Bantuan tersebut berupa program sembako, program keluarga harapan (PKH), bantuan untuk yatim, piatu, dan yatim piatu, program permakanan bagi lansia dan disabilitas, bantuan alat bantu aksesibilitas, bantuan ATENSI untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pemenuhan nutrisi, kewirausahaan, serta lumbung sosial, bantuan penanggulangan bencana di Kecamatan Cisarua dan Parongpong, dan bantuan kearifan lokal.

Baca juga: DPR Tegaskan Kenaikan PPN 12 Persen Hanya untuk Komoditas Selektif

Dalam sambutannya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menegaskan pentingnya percepatan pengentasan kemiskinan, sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. “Kami bersama Kementerian Sosial terus mendorong agar pendataan penerima manfaat semakin ditingkatkan, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran dan efektif,” ungkapnya.

Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan, Rachmat Koesnadi, menyampaikan harapannya agar bantuan ini dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. “Melalui penyaluran bantuan ini, besar harapan kami agar penerima manfaat dapat memperoleh hak-haknya secara optimal,” ujarnya.

Salah satu penerima manfaat, Lilis Julaeha, seorang penyandang disabilitas fisik yang menerima bantuan usaha warungan, turut menyampaikan rasa terima kasihnya. “Saya sangat berterima kasih kepada Kementerian Sosial atas bantuan ini. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi saya dan keluarga,” tuturnya.

Kunjungan ini menunjukkan komitmen pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus sebagai bentuk keberpihakan kepada kelompok rentan di Jawa Barat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bobby Nasution Ajak Masyarakat Bersatu Pasca Pilkada untuk Pembangunan Medan

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Medan Bobby Nasution mengajak masyarakat untuk kembali bersatu pasca pemilihan kepala daerah. Perbedaan pilihan dalam pertarungan politik wajar dan setelah pertarungan selesai, maka semua pihak harus kembali bersama-sama mendukung pembangunan daerah.

Hal ini disampaikan Bobby Nasution pada kegiatan “Silaturahmi Kebangsaan Pemuda Muhamadiyah Sumut”, Minggu (8/12) sore di Hotel Danau Toba Medan. Hadir dalam perhelatan itu antara lain Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Muhammadiyah Najih Prasetyo, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumut Prof. Dr. H. Hasyimsyah Nasution, Ketua Pemuda Muhammadiyah Sumut, Muhammad Syarief Lubis, dan tampak pula Wakil Wali Kota Binjai terpilih, Hasanul Jihadi.

Di hadapan anggota Pemuda Muhammadiyah Sumut itu, Bobby Nasution mengemukakan tiga hal yang dapat dilakukan untuk merajut kembali persatuan pasca pilkada. “Ini untuk internal Pemuda Muhammadiyah. Pertama adalah saling memaafkan,” ujarnya.

Baca juga: Pemko Medan Dukung Penggunaan Kendaraan Listrik untuk Kurangi Polusi Udara

Bobby Nasution yang merupakan kandidat yang memperoleh suara tertinggi dalam Pilkada Sumut baru-baru ini, mengatakan dalam kontestasi politik tentu akan terjadi gesekan-gesekan yang menimbulkan rasa tidak senang. Karena itu, tindakan meminta maupun memberi maaf diperlukan.

Hal kedua yang dapat dilakukan pasca pilkada, lanjut Bobby Nasution, adalah berterima kasih. “Apapun itu kita berterima kasih kepada seluruh gerakan, dukungan, dan doa. Terima kasih juga harus disampaikan kepada masyarakat, termasuk yang berbeda pilihan. Perbedaan pilihan itu wajar.”

Terakhir, hal yang bisa mempersatukan pasca pilkada adalah sama-sama meminta tolonng.. “Pemenang harus meminta tolong kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pemangku kepenting, kepada seluruh parpol, komunitas, organisasi-organisasi, termasuk belum satu barisan, semua harus sama-sama bekerja kembali untuk tujuan yang lebih besar.”

Sebelumnya Ketua Pemuda Muhammadiyah Sumut, Muhammad Syarief secara terbuka mengatakan, dalam Pilkada Sumut 2024 ini, Pemuda Muhammadiyah secara konsisten mendukung dan ikut berjuang untuk memenangkan pasangan Bobby-Surya.

Dia menekankan, pertimbangan utama Pemuda Muhammadiyah mendukung pasangan Bobby-Surya karena Bobby Nasution merupakan satu-satunya kandidat di Pilkada Sumut yang merupakan produk sekolah Muhammadiyah.

“Dukungan ini sebagai bentuk keberpihakan kita kepada produk usaha amaliyah Muhammadiyah,” ujarnya disambut tepukan tangan para anggota Pemuda Muhammadiyah yang menghadiri kegiatan itu.

Dia juga mengatakan, pilkada sudah selesai. Saatnya masyakat memberikan dukungan kepada pemenang untuk menjalankan visi, misi dan program pembangunan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Peringati Hari Ibu ke-69, BKOW Provinsi Jambi Gelar Aksi Sosial

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-69 Badan Koordinasi Organsasi Wanita (BKOW) Provinsi Jambi menggelar rangkaian kegiatan yang salah satunya adalah anjangsana ke sekolah-sekolah yang disertai gerakan bakti sosial dengan memberi bantuan kepada kepada anak-anak yang membutuhkan, diantaranya adalah siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Mukhlisin yang beralamat di Jalan Sersan Muslim RT. 07, Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi dan TK Trisula Perwari Jambi di Jalan Maria Walanda Maramis No.5, Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Senin (09/12/24).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pelaksana Hari Ibu yang juga sekaligus Ketua Dharma Wanita Provinsi Jambi, Hj.Iin Kurniasih Sudirman. Tampak hadir pula perwakilan organisasi Kejaksaan Tinggi Jambi, dan para pengurus BKOW dan Dharma Wanita. Selain itu anak-anak dan majelis guru tampak antusias dan penuh sukacita menerima bingkisan yang diberikan.

Dalam sambutan dan arahannya Hj. Iin Kurniasih Sudirman menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dukungan kepada pemerintah dalam memberikan makanan sehat dan bergizi bagi anak-anak.

“Hari ini kami datang dari BKOW Provinsi Jambi melakukan anjangsana dalam rangkaian Hari Ibu, sebelum itu kita juga melakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah bakti sosial ke makam pahlawan,” ujar Iin Kurniasih.

“Ada beberapa sekolah yang kita kunjungi, hari ini ada dua yaitu Madrasah Ibtidaiyah Al-Mukhlisin dan TK Trisula Perwari Jambi membantu memberikan bingkisan makanan sehat kepada anak-anak yang kami nilai sangat membutuhkan, dan ini merupakan sumbangan dari 62 organisasi wanita dan di MI ini kami serahkan 143 bingkisan dan di TK sekitar 40 bingkisan,” tambahnya.

“Harapan kami dari bantuan ini dapat bermanfaat bagi anak-anak, membantu para orang tua dan tentunya membantu pemerintah dalam program ketahanan pangan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

IPM Kaltim 2024 Meningkat di Semua Dimensi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim tahun 2024 mengalami peningkatan di semua dimensi, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

IPM Kaltim tahun 2024 tercatat sebesar 78,79, naik 0,59 poin atau 0,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 78,20.

“Selama 2020–2024, IPM Kaltim rata-rata meningkat sebesar 0,93 persen per tahun,” ungkap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim, Yusniar Juliana, dalam keterangan resminya belum lama ini.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,94 tahun, meningkat 0,22 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF).

Yusniar menyebutkan harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 14,02 menjadi 14,03 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,03 tahun, dari 9,99 tahun menjadi 10,02 tahun pada tahun 2024.

Sumber data HLS dan RLS menggunakan hasil Susenas Maret. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat Rp591 ribu (4,48 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Sumber data pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret. lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 4,03 persen per tahun.

Pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Kaltim cukup bervariasi. Sejak tahun 2023, status pembangunan manusia di seluruh kabupaten telah berstatus “Tinggi” dan seluruh kota telah berstatus “Sangat Tinggi”.

Pembangunan manusia dengan status “Tinggi” (70 ≤ IPM < 80) dicapai oleh tujuh kabupaten, yaitu Kabupaten Berau (77,17), Kabupaten Kutai Kartanegara (76,57), Kabupaten Kutai Timur (75,90), Kabupaten Paser (75,13), Kabupaten Penajam Paser Utara (74,94), Kabupaten Kutai Barat (74,76) dan Kabupaten Mahakam Ulu (70,79).

Sementara itu, pembangunan manusia dengan status “Sangat Tinggi” (IPM ≥ 80) dicapai oleh tiga kota, yaitu Kota Samarinda dengan nilai IPM yang tertinggi sebesar 83,11, kemudian diikuti oleh Kota Balikpapan (82,62) dan Kota Bontang (82,49).

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Hakordia 2024, Menag Tegaskan Komitmen Bersih dari Praktik Korupsi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar menegaskan komitmennya untuk membersihkan Kementerian Agama dari praktik korupsi. Hal ini ia ungkap dalam puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di Gedung Juang Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kementerian Agama adalah yang pertama datang ke KPK untuk meminta pendampingan. Tujuannya, agar seluruh kegiatan Kementerian Agama yang sangat besar ini terus diawasi, terutama dalam pelaksanaan ibadah haji dan penyelenggaraan pendidikan, yang memang menyerap dana paling banyak,” ujar Menag, Senin (9/12/24).

Lebih lanjut, Menag menegaskan bahwa Kemenag tidak hanya memulai dengan komitmen antikorupsi, tetapi juga konsisten menjaganya hingga akhir. Ia menyebut, Kementerian Agama bahkan telah mengembalikan pemberian yang diduga memiliki keterkaitan dengan tindak gratifikasi

“KPK mengapresiasi langkah Kementerian Agama, yang menjadi kementerian pertama melakukan ini, serta konsistensi kami untuk menjaga integritas, tidak hanya di awal, tetapi hingga akhir,” tambahnya.

Menag juga menegaskan bahwa setiap pelanggaran, termasuk jika melibatkan dirinya, harus diproses sesuai hukum. “Kami tegaskan, siapa pun yang melanggar, harus diselesaikan melalui proses hukum, termasuk jika Menteri Agama sendiri yang melanggar,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK Nawawi Pomolango menyampaikan pentingnya momentum Hakordia 2024 dengan tema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju.” Menurutnya, tema ini dimaksudkan untuk menguatkan langkah bersama menuju Indonesia Emas 2045.

“KPK terus mendorong pencegahan korupsi melalui pemeriksaan LHKPN, perbaikan sistem di berbagai sektor, dan Survei Penilaian Integritas di instansi pusat maupun daerah,” ungkap Nawawi.

“Korupsi adalah musuh bersama yang harus kita lawan tanpa henti. Mari jadikan Indonesia negara yang sulit bagi para pelaku korupsi, menuju negeri yang bersih, adil, dan bermartabat,” tegasnya.

Ia menuturkan, Momentum Hakordia 2024 diharapkan menjadi tonggak perubahan yang mengukuhkan Indonesia sebagai negara dengan budaya antikorupsi yang kuat, demi terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mengapa SIM Tidak Berlaku Seumur Hidup? Ini Penjelasannya

Penulis
Syifa
-

Proses perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang wajib dilakukan setiap lima tahun mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Banyak yang menilai, prosedur ini memberatkan masyarakat karena waktu dan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Hal ini pun mendorong sejumlah anggota DPR RI untuk mengusulkan revisi aturan tersebut.

Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, menyarankan agar masa berlaku SIM diubah menjadi seumur hidup, mirip dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Usulan tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Irjen Polisi Aan Suhanan, di Jakarta pada Rabu (4/12).

“Saya minta dalam forum ini agar dikaji ulang perpanjangan SIM, STNK, dan TNKB cukup sekali,” kata Sudding saat rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Polisi Aan Suhanan di Jakarta, Rabu (4/12).

Hal senada disampaikan oleh Benny K. Harman, anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat. Ia menyebut proses perpanjangan SIM sangat memberatkan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Hal ini tak lain karena pengurusannya yang membutuhkan waktu dan banyak biaya.

Benny mencontohkan salah satu kasus yang ditemuinya, di mana warga salah satu kabupaten di NTT harus mengurus perpanjangan SIM jauh-jauh ke Kupang sebab mesin cetak SIM di daerahnya mengalami kerusakan.

“Di daerah saya di NTT, provinsi kepulauan, untuk memperpanjang SIM saja harus datang ke Kupang. Ada SIM tertentu yang di kabupaten lah. Di kabupaten saja susah, tiba-tiba mesin rusak, SIM tidak bisa diperpanjang,” ujarnya dikutip dari YouTube.

Namun, Korlantas Polri. Irjen Aan Suhanan menjelaskan, masa berlaku lima tahun dirancang agar keterampilan pengemudi dapat terus diuji secara berkala. Selain itu, perubahan identitas atau alamat pemegang SIM dalam kurun waktu lima tahun menjadi salah satu alasan mengapa SIM tidak dapat berlaku seumur hidup.

Aan juga memaparkan bahwa pihak kepolisian tengah menerapkan sistem poin untuk meningkatkan kepatuhan lalu lintas. Dalam sistem ini, setiap pemegang SIM diberi 12 poin yang akan berkurang. Jika pemegang SIM telah mencapai batas jumlah poin maksimal melakukan pelanggaran lalu lintas maka wajib melakukan uji SIM ulang atau dicabut hak kepemilikannya.

Ini termasuk jika seorang pemegang SIM mengalami kecelakaan berat yang berpengaruh pada poin pelanggaran dan wajib test ulang SIM.

“Satu orang pemegang SIM diberikan 12 poin kemudian dipotong ketika melakukan pelanggaran. Ketika melakukan pelanggaran sedang 3 poin. Kalau habis harus dicabut,” kata Aan, Kamis (5/12).

Untuk diketahui, usulan SIM berlaku seumur hidup telah ditolak Mahkamah Konstitusi (MK) 14 September 2023.

Sistem poin SIM
Pemegang sim akan diberikan 12 poin. Poin akan dipotong ketika melakukan pelanggaran.

Pelanggaran tertentu akan diberikan 5 poin, 3 poin, atau 1 poin tergantung tingkat pelanggarannya.

Sementara poin untuk kecelakaan lalu lintas meliputi 5 poin, 10 poin, atau 12 poin. Pemilik SIM yang mencapai 12 poin dikenai sanksi penahanan sementara SIM hingga pencabutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mau Jadi Petugas Haji 2025? Yuk Simak Syarat dan Cara Daftarnya!

Penulis
Syifa
-

Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi dipastikan menjadi momen penting bagi Indonesia, terutama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Menyongsong musim haji tahun depan, pemerintah mulai mempersiapkan berbagai langkah untuk memastikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu fokus utama adalah perekrutan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dengan sejumlah kriteria baru yang disesuaikan dengan tema besar haji 2025, yakni Haji Ramah Lansia dan Disabilitas.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa kualitas dan profesionalisme petugas haji sangat penting, terutama dalam memberikan bimbingan ibadah kepada jamaah.

“Jangan sampai nanti orang yang diharapkan membantu jamaah justru membutuhkan pembimbingan,” tegas Nasaruddin. Oleh karena itu, sejumlah kriteria baru diterapkan dalam rekrutmen PPIH tahun depan.

Kriteria Baru untuk PPIH 2025
Dalam proses seleksi PPIH 2025, ada beberapa persyaratan baru yang akan diberlakukan. Di antaranya, petugas yang akan melayani jamaah haji harus berusia maksimal 45 tahun dan memiliki kondisi fisik yang prima, dengan tes kesehatan menyeluruh (Medical Check-Up/MNC) sebagai salah satu syarat utama. Selain itu, untuk memberikan pelayanan kepada jamaah dengan kebutuhan khusus, seperti jamaah tunarungu, petugas haji juga diharuskan menguasai bahasa isyarat.

Komitmen Terhadap Integritas
Setiap calon petugas haji juga diwajibkan menandatangani pakta integritas yang menunjukkan komitmen mereka untuk melayani jamaah dengan jujur, bertanggung jawab, dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh petugas yang terpilih benar-benar siap dan berdedikasi dalam menjalankan tugasnya.

Proses Seleksi yang Transparan
Proses pendaftaran PPIH 2025 dimulai pada 4 November 2024 dan akan berlangsung hingga pertengahan Desember 2024. Setelah pendaftaran ditutup, seleksi akan dilakukan di berbagai tingkat, mulai dari kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat. Arsad Hidayat, Direktur Bina Haji Kemenag, menegaskan bahwa transparansi akan menjadi prioritas dalam proses rekrutmen ini. “Kita ingin memastikan semua calon petugas diseleksi dengan adil dan transparan agar mereka yang terpilih benar-benar bisa memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah,” ujarnya.

Syarat Umum dan Khusus PPIH 2025
Meskipun persyaratan lengkap PPIH 2025 belum diumumkan, calon pelamar dapat merujuk pada syarat PPIH 2024 sebagai acuan sementara. Secara umum, calon petugas haji harus WNI, beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki komitmen penuh dalam pelayanan. Selain itu, untuk posisi tertentu seperti ketua kloter, diutamakan bagi ASN Kemenag yang berpengalaman dalam fiqih manasik dan pernah melaksanakan ibadah haji.

Haji Ramah Lansia dan Disabilitas
Tema haji ramah lansia dan disabilitas tahun ini diharapkan memberikan pengalaman ibadah yang lebih inklusif bagi seluruh jamaah, terutama yang memiliki kebutuhan khusus. Dengan melibatkan petugas yang terlatih, Kemenag berharap para jamaah, khususnya lansia dan penyandang disabilitas, dapat menjalankan ibadah haji dengan nyaman, aman, dan tanpa hambatan.

Pelayanan Haji yang Lebih Baik
Persiapan yang matang ini mencerminkan komitmen Kemenag untuk terus meningkatkan pelayanan haji yang lebih baik, adil, dan profesional. Dengan PPIH yang kompeten dan berkomitmen, pelaksanaan ibadah haji 2025 diharapkan bisa lebih bermakna dan meninggalkan kesan yang mendalam bagi seluruh jamaah yang berangkat ke Tanah Suci.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tegas Tolak Jual Beli Jabatan, Mendes Yandri Minta Pejabat Kerja Sesuai Tupoksi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes Yandri Susanto secara tegas menolak adanya jual beli maupun serah terima mahar atau memanfaatkan koneksi kedekatan untuk mengisi jabatan tertentu. Jika ada pejabat atau pihak yang melakukan hal tersebut maka akan ditindak sesuai regulasi yang berlaku.

“Mau jadi eselon 1, eselon 2 eselon 3 pun tidak ada setoran ke pihak mana pun. Tidak ada yang kita toleransi seperti itu. Yang mau jadi pejabat atau mempertahankan jabatannya tidak boleh ada setoran atau jual beli jabatan. Kalau ketahuan langsung kita copot, kita nonjobkan, akan kita proses sesuai peraturan berlaku. Tidak ada istilah kongkalikong jabatan,” tegas Mendes Yandri saat memimpin Rapat Pimpinan Paripurna Penajaman 12 Rencana Aksi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di kantor Kalibata, Jakarta pada Senin (9/12/2024).

Hal ini sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto dalam banyak kesempatan untuk menghilangkan korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga fokus pada kerja mencapai Indonesia Emas 2045 dengan program-program terbaik. Oleh karena itu, Mendes Yandri pun meminta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama untuk fokus pada tugas dan fungsinya dibanding sibuk melakukan transaksi yang tidak semestinya.

Hal ini tidak hanya terbatas pada pejabat di lingkungan Kemendes PDT namun juga pada level pendamping desa. Posisi pendamping desa dipastikan diduduki orang-orang yang memiliki kapabilitas dan lolos secara administratif serta dilakukan evaluasi tanpa ada transaksi sehingga terbuka untuk siapa saja.

“Kepada seluruh masyarakat Indonesia bilamana ada proses rekrutmen pendamping desa tidak ada pungutan uang satu rupiah pun. Kalau ada yang melakukan itu laporkan kepada kami atau aparat penegak hukum bahwa itu melanggar peraturan yang ada. Karena kita ingin desa dikelola dengan baik, pendamping juga harus profesional,” tambah Mendes Yandri.

Dalam rapat yang dihadiri Wamendes Ahmad Riza Patria serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama tersebut, Mendes Yandri juga mengimbau seluruh jajarannya untuk kompak dan tidak secara asal mengeluarkan kebijakan. Ia ingin setiap unit kerja melakukan komunikasi dan kolaborasi yang baik sehingga tidak ada tumpang tindih dalam pengambilan keputusan.

Tidak hanya itu, 12 rencana aksi Kemendes PDT dalam mendukung program-program Presiden Prabowo Subianto juga dikupas secara rinci sehingga langkah kebijakan semakin terarah. Ia yakin setiap target akan terwujud dengan kekompakan dan kolaborasi yang dibangun dengan mengedepankan tugas dan fungsi Kemendes PDT, tidak kepentingan individu pihak tertentu.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...1,3791,3801,381...4,952Halaman 1,380 dari 4,952