Beranda blog Halaman 1392

Menag Resmikan Pusat Literasi Islam dan Percetakan Quran Berkelas Dunia

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar, hari ini, Rabu (4/12/2024), meresmikan operasional Gedung Pusat Literasi Keagamaan Islam (PLKI) Unit Percetakan Al-Qur’an (UPQ) Kementerian Agama di Bogor.

“Tempat ini bukan hanya untuk mencetak Al-Qur’an, tetapi juga menjadi pusat literasi Al-Qur’an. Di sini, kita bisa melakukan pendalaman. Ada perpustakaan, ruang konferensi, wisata spiritual, dan berbagai fasilitas lain yang bisa dikunjungi oleh keluarga,” jelas Menag.

“Dengan hadirnya Percetakan Al-Qur’an ini, masalah teknis seperti kekurangan Al-Qur’an di wilayah terpencil dapat diatasi. Kita bisa mendistribusikan Al-Qur’an melalui Kantor Urusan Agama (KUA) yang tersebar hingga ke pelosok daerah. KUA juga memberikan laporan kepada kami tentang kebutuhan Al-Qur’an dan guru ngaji di wilayah mereka,” ungkapnya.

Menag juga mengusulkan agar percetakan ini mencetak kitab suci agama lain untuk mencerminkan semangat toleransi. “Kementerian Agama bukan hanya untuk agama Islam, melainkan mencakup semua agama. Oleh karena itu, kitab suci agama apa pun dapat dicetak di sini. Walaupun namanya Percetakan Al-Qur’an, percetakan ini juga dapat mencetak kitab suci agama lain,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menag mengatakan bahawa percetakan ini tidak hanya akan mencetak kitab suci, tetapi juga buku pelajaran, jurnal, dan berbagai produk cetak lainnya secara profesional.

Menag juga menyoroti perbedaan signifikan antara mushaf fisik dan Al-Qur’an digital. “Mushaf fisik memiliki kesakralan yang tidak tergantikan. Mushaf tidak pernah masuk ke tempat yang tidak suci, seperti toilet, dan membacanya membutuhkan wudu. Sedangkan Al-Qur’an digital, meskipun ada di dalam ponsel, dapat masuk ke tempat-tempat seperti itu,” tuturnya.

Menag berharap Gedung PLKI UPQ dapat menjadi solusi atas berbagai tantangan literasi keagamaan di Indonesia, sekaligus mencerminkan komitmen Kementerian Agama dalam melayani umat lintas agama.

Dirjen Bimas Islam, Kamaruddin Amin, menjelaskan bahwa pembangunan Gedung PLKI UPQ ini merupakan hasil dari perencanaan yang dimulai sejak tahun 2020. Proyek ini mulai dibangun pada tahun 2023 dan selesai dalam waktu dua tahun dengan total anggaran sebesar Rp239 miliar. “Alhamdulillah, kini kapasitas cetak meningkat signifikan dari 250 ribu menjadi 1 juta mushaf Al-Quran per tahun,” ungkap Kamaruddin.

Kamaruddin menambahkan, Gedung PLKI UPQ Kemenag dirancang sebagai ikon wisata religi dengan fasilitas modern, seperti ruang diskusi, seminar, galeri mushaf, dan mini teater digital yang sangat canggih.

“UPQ ini tidak hanya menjadi percetakan Al-Quran, tetapi juga pusat literasi keagamaan Islam. Dengan konsep GLAM (Gallery, Library, Archive, Museum), bangunan modern ini menjadi ikon wisata religi dan peradaban Islam di Indonesia,” ujar Kamaruddin Amin.

Lebih lanjut, Kemaruddin mengatakan, mesin percetakan PLKI UPQ Kemenag menggunakan teknologi canggih asal Jerman, yang menjamin kualitas setara dengan percetakan Al-Quran di Madinah dan Iran.

“Saya mengajak semua Dirjen untuk memanfaatkan percetakan ini karena kualitasnya setara dengan percetakan di Madinah atau Iran, dengan mesin canggih dari Jerman. Bahkan, mulai mencetak mushaf Al-Quran Braille untuk disabilitas netra serta mushaf Al-Quran isyarat untuk disabilitas rungu-wicara,” tambahnya.

Kamaruddin juga optimis bahwa UPQ dapat menjadi sumber pendapatan bagi Kementerian Agama sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam mempromosikan Islam moderat di tingkat internasional.

“Kami sangat optimis bahwa UPQ ini dapat menjadi salah satu ikon peradaban Islam Indonesia. Sejalan dengan arahan Bapak Menteri untuk mempromosikan Islam Indonesia di kancah internasional, percetakan ini adalah wujud nyata kebangkitan literasi Islam Nusantara,” tutup Kamaruddin Amin.

Acara peresmian dihadiri pula oleh Pimpinan Baznas Achmad Sudrajat, Dirjen Bimas Kristen Jeane Marie Tulung, Dirjen Bimas Katolik Suparman, Dirjen Bimas Hindu I Nengah Duija, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag Amin Suyitno, Penasehat DWP Kemenag Helmi Halimatul Udhmah, serta pejabat eselon 2 Kemenag, Staf Khusus, Staf Ahli, dan Tenaga Ahli Menteri Agama.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Jadi Tuan Rumah Porprov Kaltim 2026, Sekda Kaltim Apresiasi Kesiapan Pemkab Paser

Sekda Kaltim, Sri Wahyuni mengapresiasi kesiapan Pemkab Paser selaku tuan rumah dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia (Porprov KORPRI) ke-III Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang digelar di Kabupaten Paser, selama 5 hari sejak 2-6 Desember 2024.

Ia mengatakan, Porprov KORPRI Kaltim digelar sebagai persiapan pelaksanaan Pekan Olaharaga Nasional (PORNAS) ke-17 di Palembang 2025 mendatang dan Pekan Olahraga Provinsi Kaltim (Porprov) 2026 di Kabupaten Paser.

“Setelah meninjau pertandingan tenis meja, voli, futsal, dan e-sport, turnamen berjalan baik,” kata Sekda Kaltim di sela kunjungannya ke ruang Command Center Diskominfostaper yang menjadi tempat pertandingan cabang olahraga (cabor) olahraga elektronik (E-Sport), Senin (2/12/2024).

Sekda Kaltim menyebut bahwa Kabupaten Paser secara bertahap telah menunjukkan kesiapannya sebagai tuan rumah Porprov Kaltim 2026, terutama melalui pengembangan sejumlah fasilitas olahraga.

“Kesiapan Paser sudah cukup baik dengan fasilitas yang sudah dibangun seperti tenis meja dan voli,” ujarnya.

Ia berpesan, di sisa waktu kurang dari dua tahun ke depan, Pemkab Paser dapat mempersiapkan semaksimal mungkin pelaksanaan Porprov Kaltim agar berjalan sukses dan lancar.

“Harapan kami Porprov di Paser sukses. Di Paser luar biasa venue-venuenya, tinggal nanti diprosesnya secara bertahap supaya tidak jadi kendala,” imbuh Sekda Kaltim.

Meskipun Porprov KORPRI merupakan ajang untuk mengasah para atlet hanya sebatas di kalangan ASN, Sekda Kaltim berpesan agar even ini dapat menjadi persiapan para atlet dari berbagai daerah sebelum Porprov Kaltim digelar.

“Karena di even Porprov itu lebih besar, yang bertanding bukan hanya ASN,” ucapnya.

Menurut dia, fasilitas olahraga yang dibangun pemerintah merupakan bentuk komitmen terhadap kebugaran masyarakat.

“Kalau ada fasilitas yang disiapkan, itu bisa memudahkan masyarakat untuk berolahraga. Dan kita jadi punya sarana untuk membina talenta atlet kita,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kunjungi Kanwil BPN Provinsi Sulteng, Wamen Ossy Sampaikan Solusi Percepatan Layanan Pertanahan

Wamen ATR/BPN, Ossy Dermawan mengemukakan solusi dalam rangka percepatan layanan publik di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Hal ini ia sampaikan ketika berkunjung ke Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Kota Palu pada Rabu (04/12/24).

“Pak Menteri Nusron menyampaikan bahwa fokus utama Kementerian ATR/BPN ini adalah pelayanan publik. Harapannya kita bisa memenuhi ekspektasi masyarakat bahwa pelayanan bisa cepat dan bersih tanpa pungutan liar. Kemudian dihadirkan solusi, yakni dalam hal sistem yang berkaitan dengan business process dan teknologi informasi. Lalu, peningkatan SDM (sumber daya manusia),” kata Wamen Ossy dalam arahannya.

Kepada 11 dari total 12 Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Sulteng, Wamen Ossy menjabarkan rencana yang akan dijalankan secara bertahap sebagai langkah percepatan layanan. Dalam perbaikan sistem, ada dua poin utama yang akan dioptimalkan demi layanan publik lebih baik. Pertama, menyederhanakan proses bisnis dari setiap layanan pertanahan dan tata ruang. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi agar layanan lebih cepat, transparan, dan akurat.

Sementara berkaitan dengan SDM, ada tiga kebijakan yang akan diterapkan di Kementerian ATR/BPN. Ketiga hal itu adalah melakukan sertifikasi manajemen risiko kepada seluruh pegawai yang akan mengisi jabatan tertentu; penataan mutasi dan rotasi pegawai; serta pembentukan jenjang karier yang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas pegawai.

“Pak Menteri selalu menekankan pada jajaran akan pentingnya pengelolaan pertanahan secara adil, merata, dan berkesinambungan secara ekonomi sehingga bisa memberi kemakmuran pada masyarakat. Semoga apa yang kita cita-citakan ini bisa terwujud sehingga layanan yang kita berikan bisa benar-benar bermanfaat,” pungkas Wamen Ossy.

Dengan pengarahan yang disampaikan Wamen Ossy, Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulteng, Muhammad Tansri berharap bisa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas jajarannya. Ia pun berharap, peningkatan kualitas SDM tersebut dapat mendorong perwujudan Provinsi Sulawesi Tengah Lengkap.

Selain memberikan arahan di Kanwil BPN Provinsi Sulteng, Wamen Ossy juga berkunjung dan menyapa jajaran di Kantah Kota Palu. Turut hadir dalam rangkaian kegiatan ini, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati; serta Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Freddy A. Kolintama.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Optimis Dengan Paradigma Baru Transmigrasi, Raffi Ahmad Ajak Gen Z Ikut Berpartisipasi

Utusan Khusus Presiden RI bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad optimis program transmigrasi akan bisa menjadi sarana bagi Gen Z untuk mewujudkan masa depan yang lebih berkualitas.

“Memang generasi muda harus tahu bahwa transmigrasi bukan lagi tempat tertinggal. Justru ini mau disosialisasikan oleh pak Menteri bahwa (transmigrasi) sudah berkembang pesat,” kata Raffi Ahmad, usai bersilaturahmi dengan Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman di kantor Kalibata, Jakarta Timur (4/12).

Menteri Iftitah menjelaskan bahwa ke depan, program-program transmigrasi bersifat tematik, sesuai dengan potensi kawasan transmigrasi masing-masing.

Ini membuka peluang terbentuknya Transmigrasi Maritim, misalnya.

“Negara kita kan luas sekali. Nah dua pertiga itu lautan, dengan kekayaan yang luar biasa. Nantinya akan kita bikin transmigrasi maritim. Jadi nanti tidak ada lagi mindset transmigrasi itu pertanian, tapi bisa juga perikanan. Bisa juga nanti kita buat kampung nelayan,” kata Menteri Transmigrasi.

Revitalisasi kawasan transmigrasi juga menjadi perhatian. “Pada prinsipnya Kementerian Transmigrasi ini menjadi perintis pembangunan daerah-daerah yang belum tersentuh. Yang sudah ada (existing), akan kita revitalisasi. Fokus utama kita adalah meningkatkan kesejahteraan kawasan-kawasan transmigrasi,” jelas Menteri Iftitah.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mendes Yandri Dampingi Presiden Prabowo, Serukan Swasembada Pangan untuk Makmurkan Rakyat

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes Yandri Susanto mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam acara Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah yang digelar di Universitas Muhammadiyah Kupang, NTT pada Rabu (4/12/2024). Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo menyerukan beberapa hal termasuk upaya Indonesia memakmurkan rakyat dengan swasembada pangan dan energi serta hilirisasi.

“Kita perjuangkan kemakmuran rakyat, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, meningkatkan sumber daya manusia,” seru Presiden Prabowo menyesuaikan tema Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah ‘Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua’.

Upaya Indonesia dalam memberantas kelaparan dan kemiskinan ini juga selaras dengan pembahasan dalam KTT G20 di Rio de Janeiro yang dihadiri Presiden Prabowo November lalu. Artinya keduanya menjadi isu internasional dan Indonesia harus secara cepat menemukan solusi untuk mewujudkannya.

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan tidak dimiliki negara lain. Presiden Prabowo sebut hal ini sebagai peluang yang membuatnya optimis bahwa swasembada pangan serta peningkatan ekonomi Indonesia hingga 8 persen dapat dipenuhi dalam rentan waktu yang lebih singkat.

Untuk mewujudkannya butuh kolaborasi dari setiap Kementerian/Lembaga termasuk Kemendes PDT. Dalam hal ini Mendes Yandri melaksanakan beberapa langkah strategis di antaranya dengan membentuk desa tematik mewujudkan desa tematik sesuai potensi desa.

“Kami mendorong BUMDesa yang akan nanti jadi penggerak utama ekonomi desa tematik sesuai dengan potensinya. Nanti ada desa tomat, desa cabe, desa bawang, desa nila, desa patin kita wujudkan semua dengan kemampuan desa masing-masing,” tutur Mendes Yandri beberapa waktu lalu.

Adanya desa tematik dipastikan memberikan pengaruh pada setiap program Presiden Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan, dan hilirisasi menuju Indonesia Emas 2045. Tidak hanya kebetuhan pangan yang pasti terpenuhi namun juga peningkatan SDM serta bertambahnya kesejahteraan masyarakat desa dengan langkah strategis pemerintah tersebut.

Seperti diketahui, 73 persen wilayah Indonesia berada di desa. Artinya, desa yang peran dan pengelolaannya di bawah naungan Kemendes PDT memiliki andil sangat besar untuk mencapai semua target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kepala Biro Humas dan Sesditjen PHPT Imbau Masyarakat Alih Mediakan Sertipikat Analog Jadi Elektronik

Kementerian ATR/BPN terus menyosialisasikan implementasi Sertipikat Elektronik kepada masyarakat. Sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis ikut mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi melakukan alih media dari sertipikat analog menjadi elektronik.

“Sertipikat yang warna hijau (sertipikat analog, red) itu masih berlaku sampai nanti masyarakat mau mengalihmediakan, kita akan layani. Dengan Sertipikat Elektronik, kalau terkena musibah kebakaran, banjir, tidak masalah, bisa print lagi di Kantor Pertanahan karena pangkalan datanya itu ada di kantor,” ujar Harison Mocodompis dalam wawancara bersama Detik Pagi di Gedung Trans Digital Media, Jakarta, Rabu (04/11/2024).

Kepala Biro Humas melanjutkan, proses alih media ke Sertipikat Elektronik di seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tidak dipungut biaya. “Silakan ajukan permohonan untuk alih media, for free, gratis, akan kami layani dengan baik,” ungkapnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian yang juga diundang menjadi narasumber dalam wawancara ini menyebut sedikitnya ada 486 Kantor Pertanahan yang telah menjalankan layanan secara elektronik.

Ia pun mendorong masyarakat mengurus sertipikatnya sendiri tanpa perantara karena Kantor Pertanahan kini membuka Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) yang melayani setiap Sabtu dan Minggu pukul 09.00-12.00 waktu setempat. “Kita niatnya ingin mendekatkan diri kepada masyarakat agar bisa merasakan langsung pelayanan Kementerian ATR/BPN. Karena kalau lewat perantara, informasi yang disampaikan belum tentu sampai ke masyarakat,” papar Shamy Ardian.

Dalam kesempatan ini, Kepala Biro Humas dan Sesditjen PHPT juga menyosialisasikan inovasi layanan lainnya, yakni aplikasi Sentuh Tanahku dan kanal-kanal pengaduan termasuk Hotline WhatsApp 0811-1068-0000 yang telah terintegrasi ke 33 Kantor Wilayah BPN Provinsi. Keduanya juga membahas program SAMSON (Saatnya Menjawab Suara Online) yang dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat di media sosial.

Turut hadir mendampingi di kegiatan ini, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian ATR/BPN, Risdianto Prabowo Samodro dan Kepala Subbagian Pemberitaan dan Publikasi Kementerian ATR/BPN, Arie Satya Dwipraja. Adapun wawancara ini dipandu oleh Ario Astungkoro dan Indi Arisa.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Temui Jajaran Kanwil BPN Papua dan Sumut, Menteri Nusron: Kita Harus Melayani Rakyat

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid ingin seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN melayani rakyat sebaik yang bisa dilakukan. Ia juga meminta jajarannya untuk terus meningkatkan kemampuan diri agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin hari kian kompleks dan beragam.

“Karena namanya kita ini pemerintahan itu adalah melayani rakyat. Namanya melayani itu adalah ibarat orang jualan, pembeli adalah raja. Pembelinya adalah rakyat. Karena itu, rakyat adalah raja kita,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumatra Utara, Selasa (03/12/2024).

Sebelum memberikan pengarahan kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi Sumatra Utara, Menteri Nusron juga memberikan pengarahan serupa kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi Papua. Hal ini ia lakukan untuk lebih mengenal jajarannya, serta memberikan pengarahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di Kementerian ATR/BPN.

Sejatinya, pelayanan yang diberikan Kementerian ATR/BPN perlu berlandaskan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua, Roy Eduard F. Wayoi, Plt. Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatra Utara, Seti Kuncoro, beserta seluruh jajaran yang hadir, Menteri Nusron menekankan pentingnya memastikan pelayanan yang ada di Kementerian ATR/BPN ini sesuai dengan perubahan yang terjadi di masyarakat.

“Pelayanan kita hari ini, sudah baik. Tapi apakah sudah mampu menjawab ekspektasi masyarakat pada 5-10 tahun, bahkan 15-20 tahun mendatang? Karena itu, kita sudah harus berpikir bagaimana merancang business process yang bisa menjawab ekspektasi dan perubahan masyarakat,” terang Menteri Nusron.

Adapun upaya menjawab kebutuhan tersebut, menurut Menteri Nusron dapat dilakukan dengan simplifikasi dan percepatan business process. Namun, kedua hal itu juga tidak boleh mengesampingkan prinsip akuntabilitas, transparansi, prudensial, dan keakuratan. Dengan begitu, secara berkala Kementerian ATR/BPN diharap mampu menjawab semua kebutuhan masyarakat.

Hadir mendampingi Menteri Nusron, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan dan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN, serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis yang pada kesempatan ini bertindak sebagai moderator.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Terima Kunjungan BEM UNPAR, Biro Humas Beri Pemahaman terkait Kementerian ATR/BPN

Kementerian ATR/BPN melalui Biro Hubungan Masyarakat (Humas) menerima kunjungan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (03/12/24). Dengan pertemuan ini, mahasiswa diharapkan bisa lebih memahami struktur tanggung jawab pemerintah.

“Saya menyambut Teman-teman ini dengan gembira dan kami sudah mempersiapkan tayangan yang menurut kami relatif lengkap. Harapannya adalah ini bisa menjadi bekal yang baik, paling tidak untuk memahami struktur tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah, khususnya Kementerian ATR/BPN,” ujar Harison Mocodompis menyambut kehadiran mahasiswa.

Kementerian ATR/BPN adalah tujuan pertama dari rangkaian kegiatan Unparian Future: Learning Through Industry Networking and Knowledge (UNPAR LINK). Kegiatan ini akan dilakukan di Jakarta dan diikuti oleh 80 Anggota BEM UNPAR yang terdiri dari berbagai program studi.

Harison Mocodompis menyambut positif UNPAR LINK karena mampu menjadi wadah bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman di luar perkuliahan. Di samping itu, menurutnya kegiatan yang mendukung peningkatan kompetensi mahasiswa semacam UNPAR LINK merupakan salah satu cara terbaik mempersiapkan generasi muda Indonesia dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga (Kabag PHAL), Risdianto Prabowo Samodro yang bertindak sebagai pemateri menyampaikan paparan terkait struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) dan berbagai program pelayanan pertanahan yang dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN.

Ia turut berpesan kepada mahasiswa untuk terus bersemangat dalam meningkatkan kompetensi. “Bonus demografi dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045 ini harus diimbangi dengan bonus kompetensi. Jangan sampai kita punya banyak orang (sumber daya manusia, red), tapi orangnya tidak bisa apa-apa,” tegas Risdianto Prabowo Samodro menutup sesi pemaparan materi.

Usai pemaparan, dilakukan sesi tanya jawab bersama seluruh peserta yang hadir. Pada akhir kegiatan, perwakilan BEM UNPAR menyerahkan cendera mata kepada Kepala Biro Humas yang dilanjutkan dengan foto bersama. Turut serta memandu jalannya kegiatan, Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga, Rinaldi.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

UMP dan UMK 2025 Naik 6,5%, Berlaku Mulai 1 Januari 2025

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025. Dalam regulasi tersebut, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) mengalami kenaikan sebesar 6,5% dan akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

“UMP ini wajib dilaksanakan untuk pekerja (dengan masa kerja) 1 tahun ke bawah,” ungkap Yassierli saat jumpa pers di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2024, UMP 2025 mengalami kenaikan sebesar 6,5%. Adapun formula perhitungannya adalah UMP tahun ini ditambah nilai kenaikan UMP 2025 yaitu 6,5%. Nilai kenaikan UMP 2025 sudah mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Sementara untuk UMK, dasar perhitungan yang dipakai adalah UMK 2025 = UMK 2024 + Nilai Kenaikan UMK 2025. Sama dengan UMP, nilai kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2025 adalah sebesar 6,5%.

Selain UMP dan UMK, Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 juga mengatur Upah Minimum Sektoral (UMS). UMS diterapkan untuk sektor-sektor tertentu yang memiliki karakteristik, risiko kerja, atau tuntutan spesialisasi yang lebih tinggi.

Adapun sektor tertentu itu direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Provinsi kepada Gubernur untuk penetapan UMP, dan dewan Pengupahan Kabupaten/Kota kepada gubernur melalui Bupati/Walikota untuk penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota.

Dari aturan itu juga dijelaskan UMS Provinsi harus lebih tinggi dari UMP. Selain itu UMS Kabupaten/kota juga harus lebih tinggi dari Upah Minimum Kabupaten/Kota. Lebih lanjut, UMS didasarkan atas kesepakatan dewan pengupahan provinsi untuk Upah Minimum sektoral provinsi, dan kesepakatan dewan pengupahan kabupaten kota untuk upah minimum sektoral kabupaten/kota.

Sementara itu, UMP dan UMS Provinsi 2025 harus ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 11 Desember 2024. Sedangkan UMK dan UMS Kabupaten/Kota 2025 harus ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 18 Desember 2024.

Terakhir, UMP, UMS Provinsi, UMK dan UMS Kota Kabupaten 2025 yang telah ditetapkan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

“Kami harap semua pihak dapat menerapkan kebijakan UMP yang sudah mempertimbangkan daya beli pekerja dan memperhatikan daya saing usaha,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

34 Ribu Pegawai Kementerian ATR/BPN Akan Jadi Duta Penyebar Informasi Kebijakan Pemerintah

Penyebaran informasi soal kebijakan pemerintah memerlukan upaya bersama dan strategi komunikasi yang tepat agar efektif. Dalam pertemuannya pada Selasa (03/11/24) dengan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Hasbi, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid mengatakan ada 34 ribu pegawai ATR/BPN yang bisa membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.

“Kami ingin memastikan kebijakan pemerintah yang kami jalankan, khususnya di sektor pertanahan dan tata ruang, dapat lebih cepat sampai ke masyarakat. Dengan melibatkan seluruh karyawan BPN, yang berjumlah 34 ribu orang, kami berharap mereka bisa menjadi bagian dari upaya untuk menyebarkan informasi positif tentang kebijakan pemerintah,” ujar Menteri Nusron di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Setelah pertemuan ini rencananya akan dikoordinasikan dan disiapkan strategi komunikasi yang tepat untuk penyebarluasan informasi. Kerja sama ini akan terus dilakukan antara Kementerian ATR/BPN dengan dukungan Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Hasbi, menyambut baik inisiatif tersebut dan memberikan masukan terkait strategi komunikasi yang lebih terarah. Ia menyarankan agar pendekatan komunikasi dilakukan secara spesifik per daerah dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.

“Kami mendukung penuh upaya Kementerian ATR/BPN untuk melibatkan karyawan dalam menyebarkan kebijakan. Kami juga menyarankan agar setiap daerah memiliki strategi komunikasi,” kata Hasan Hasbi.

Tidak hanya strategi penyebaran informasi, Hasan Hasbi juga menyatakan ia akan mendukung berbagai program baik dari Kementerian ATR/BPN. Pertemuan ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga pemerintah dalam menyebarkan informasi yang berkaitan dengan kebijakan strategis, agar masyarakat dapat lebih memahami dan mendukung setiap program pemerintah yang dijalankan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News