Beranda blog Halaman 1391

Bupati Lamongan Ajak Semua Pihak Kendalikan Inflasi Jelang Nataru 2024

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten Lamongan gelar high level meeting (HLM) untuk kendalikan inflasi jelang perayaan Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Selasa (3/12) di Pendopo Lokatantra pagi ini.

Hadir untuk membuka secara langsung HLM, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menuturkan bahwa pada tahun 2024 ini mungkin inflasi akan sedikit dipengaruhi adanya pesta demokrasi. Karena faktor yang mendorong adanya inflasi tidak hanya dari biaya produksi dan daya beli masyarakat, namun adanya ketidakstabilan politik juga mampu mempengaruhi inflasi.

“Pengendalian inflasi adalah tanggung jawab bersama, mungkin pada tahun ini faktor dari pesta demokrasi. Di tengah tantangan dinamika global terutama fluktuasi harga dan komoditas, menjadi prioritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tertuang dalam road map reformasi birokrasi. Pemerintah telah melakukan penajaman evaluasi dengan lebih mengukur indeks dari sisi dampak kinerja, dibandingkan dengan sisi proses yang cenderung bersifat administratif. Alhamdulillah capaian reformasi birokrasi di tahun 2024 Lamongan mendapatkan predikat BB artinya sangat baik,” tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes.

Secara tahunan inflasi IHK di Jawa Timur tercatat sebesar 1,41% (yoy), yangmana lebih terkendali dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni sebesar 3,24% (yoy).

Di Kabupaten Lamongan melalui sister city tercatat inflasi sebesar 0,24 (bulan ke bulan) dan 1,76 (tahun ke tahun). Kelompok penyumbang inflasi terbesar adalah makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,12 persen.

“Angka inflasi ini kecil, namun kita harus terus menekan agar tidak terjadi lonjakan. Terlebih saat Nataru berpotensi terjadi inflasi yang tinggi,” kata Pak Yes.

Selanjutnya Pak Yes menjelaskan bahwa, Pemkab Lamongan akan menggencarkan strategi jangka pendek dan jangka panjang. Dari strategi jangka pendek diadakan operasi pasar murah oleh Dinasperindag Kabupaten Lamongan dan gerakan pangan murah oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Hal tersebut bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan meringankan biaya pembelian masyarakat.

Sedangkan strategi jangka panjang ialah dengan menerapkan program menanam kebutuhan makanan seperti sayur di pekarangan terpadu. Juga memperjuangkan berhasilnya panen raya.

“Seluruh OPD dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersinergi untuk melaksanakan strategi pengendalian inflasi di Kabupaten Lamongan. Selain itu kami juga bersinergi dengan Pemerintah Provinsi maupun pusat,” jelas orang nomor satu di Kota Soto.

Pemkab Lamongan juga menerapkan 4K (ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif bagi tim pengendali inflasi daerah) untuk mengendalikan inflasi.

Diungkapkan oleh Pimpinan Cabang Bulog Bojonegoro Ferdian Darma Atmaja stok beras di gudang beras Lamongan yang terletak di Karangkembang tahun 2024 adalah 2.279.615,00 Kg. Beras tersebut djual dengan harga 12.500/kg.

Untuk menekan inflasi pada komoditas beras, Bulog telah menyalurkan bantuan beras sebanyak 97.771 penerima bantuan pangan (per orang mendapatkan 10 kg).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPK Perluas Peran Internasional dengan Menjadi Auditor Eksternal OPCW

Penulis
Syifa
-

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih menjadi pemeriksa eksternal pada organisasi penghapusan senjata kimia atau Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) periode tahun anggaran 2027-2029.

Pemilihan tersebut disepakati dalam pertemuan negara-negara pihak OPCW, Conference of State Parties (CSP) ke-29 yang berlangsung di Den Haag, Belanda, 25 s.d. 29 November 2024. Terpilih menjadi auditor eksternal OPCW, BPK akan mengaudit operasional keuangan dan administrasi OPCW untuk masa jabatan awal (initial term) tiga tahun, yaitu tahun anggaran 2027 hingga 2029.

Penunjukan BPK merupakan hasil akhir dari seluruh rangkaian seleksi yang dimulai dari pengajuan proposal, wawancara, hingga pengambilan keputusan dalam executive council sesi ke-107 pada 10 Oktober 2024. Dalam proses pemilihan, BPK mendapat dukungan dari delegasi negara-negara yang tergabung dalam panel seleksi, yang mengapresiasi kinerja BPK dalam audit internasional.

OPCW adalah organisasi yang dibentuk pada tahun 1997 berdasarkan konvensi internasional untuk pelarangan penggunaan senjata kimia. Kantor pusat OPCW berada di Den Haag dan memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan konvensi tersebut serta memastikan bahwa negara-negara pihak mematuhi komitmen mereka dalam menghapuskan senjata kimia.

Saat ini, anggota OPCW mencakup 193 negara pihak. Visi OPCW adalah untuk menciptakan dunia yang bebas dari senjata kimia, sementara misinya adalah untuk mengimplementasikan konvensi yang melarang penggunaan senjata kimia dan memastikan bahwa senjata kimia yang ada dihapuskan secara aman dan efektif.

Sampai saat ini, BPK telah menjadi pemeriksa eksternal pada berbagai organisasi internasional, termasuk International Atomic Energy Agency (2016-2021), International Maritime Organization (2020-2027), Inter-Parliamentary Union (2023-2025), Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (2023), World Intellectual Property Organization (2024-2029), dan International Tribunal for the Law of the Sea (2025-2028). Peran tersebut menunjukkan bahwa BPK memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam melakukan audit yang transparan dan akuntabel.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj. Bupati Garut Tekankan Integritas ASN Dalam Entry Meeting BPK RI Jabar

Penulis
Syifa
-

Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin, menghadiri acara Entry Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, pada Rabu (4/12/2024). Acara tersebut turut dihadiri oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Widhi Widayat, beserta jajaran auditor.

Dalam sambutannya, Barnas mengapresiasi kedatangan tim BPK RI yang telah melakukan pemeriksaan lapangan untuk meninjau kondisi di Kabupaten Garut. Ia berharap hasil temuan dari BPK dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan di daerahnya.

“Gambaran yang diberikan BPK harus dijadikan evaluasi agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak sepatutnya di masa mendatang,” tambah Barnas.

Pada kesempatan tersebut, Barnas juga mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut untuk menjunjung tinggi integritas dan menjauhi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Menurutnya, masyarakat Garut membutuhkan perhatian lebih, terutama bagi mereka yang kurang mampu dan sedang mengalami kesulitan.

“Jangan ada lagi temuan yang merugikan. Bekerjalah dengan ikhlas dan benar. Jangan sampai bangunan yang baru selesai sudah rusak dalam dua tahun, karena itu jelas merugikan masyarakat,” tegasnya.

Barnas juga menekankan pentingnya menjalin komunikasi yang baik dengan Aparat Penegak Hukum (APH) guna memastikan program-program pemerintah berjalan dengan transparan dan sesuai aturan. Ia berharap seluruh pihak dapat berkomitmen menjaga integritas agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus meningkat.

Acara ini menjadi salah satu langkah strategis bagi Pemkab Garut untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan bahwa seluruh program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemnaker Tegaskan Pentingnya Sistem Terintegrasi dalam Pengelolaan K3

Penulis
Syifa
-

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong pengurus perusahaan untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara konsisten sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga budaya K3 melekat pada setiap individu yang berperan serta di perusahaan dan terwujudnya peningkatan produktivitas kerja.

Plt. Dirjen Binwasnaker & K3 Kemnaker, Fahrurozi mengatakan melalui penerapan SMK3 diharapkan dapat meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja; dan menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

“Kami Ditjen Binwasnaker dan K3 siap mendukung penerapan SMK3 secara berkelanjutan di seluruh perusahaan (tempat kerja) yang tergolong wajib untuk penerapan SMK3, karena mempekerjakan pekerja/buruh minimal 100 orang dan perusahaan yang memiliki tingkat potensi bahaya tinggi dalam proses pelaksanaan produksinya, ” ujar Fahrurozi saat membuka ‘Workshop Rencana Aksi Perusahaan yang menerapkan SMK3’ di Jakarata, Selasa (3/12/2024).

Baca juga: Kemnaker Pastikan Penetapan UMP 2025 Diundur hingga Desember 2024

Fahrurozi menegaskan untuk membuktikan perusahaan telah menerapkan SMK3, perlu dilakukan penilaian melalui audit SMK3 baik dilakukan sendiri oleh perusahaan maupun oleh pihak ketiga (lembaga audit SMK3) dalam rangka mendapatkan pengakuan secara nasional. Audit tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah potensi bahaya sudah dikendalikan sistem manajemen yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

“Dengan hasil penilaian tersebut, maka perusahaan akan mendapatkan sertifikat SMK3 sebagai bukti bahwa perusahaan sudah memiliki sistem yang menjamin setiap pekerjaan yang dilakukan sudah dilakukan oleh personil yang kompeten, berwenang, terencana, terstruktur, terukur dan dikerjakan dengan aman melalui Standard Operating Procedure (SOP), ” ujarnya.

Fahrurozi mengatakan salah satu elemen kunci keberhasilan membangun SMK3 adalah komitmen dan keterlibatan manajemen. ‘Komitmen ini harus menjadi prioritas utama pemimpin dan manajemen dalam mewujudkan program K3 yang efektif, ” katanya.

Berdasarkan laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan 3 tahun terakhir, data jumlah kecelakaan kerja (termasuk diantaranya penyakit akibat kerja/PAK) terus meningkat. Tahun 2021 angka kecelakaan kerja berjumlah 234.371 kasus, dan meningkat setahun kemudian 298.137 kasus, dan melonjak 2023 sebesar 370.747 kasus.

“Data tersebut, menjadi indikasi bahwa pelaksanaan K3 harus makin menjadi perhatian dan menjadi prioritas bagi dunia kerja di Indonesia, ” katanya.

Sementara Direktur Bina Kelembagaan Kemnaker, Hery Sutanto menyatakan ‘Workshop Rencana Aksi Perusahaan yang menerapkan SMK3’ bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang Penerapan SMK3 sesuai peraturan perundang-undangan K3; dan melakukan penyusunan komitmen penerapan SMK3 di perusahaan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj. Bupati Lumajang Salurkan BLT DBHCHT kepada 5.685 Warga

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten Lumajang mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2024. Penyerahan pertama kali diserahkan simbolis oleh Pj. Bupati Lumajang, Indah Wahyuni di BPP Kunir Desa Kunir Lor Kecamatan Kunir, Rabu (04/12/2024)

“Sasaran penerima bantuan ini adalah buruh tani tembakau sejumlah 5.566 penerima manfaat, buruh pabrik rokok yang menangani proses produksi secara langsung 109 penerima manfaat, dan pekerja di lingkungan pabrik rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi 10 penerima manfaat,” ungkap Indah Wahyuni.

Indah Wahyuni menjelaskan bahwa BLT DBHCHT merupakan salah satu program pembinaan lingkungan sosial dalam rangka pemulihan ekonomi di daerah yang bertujuan memberikan rasa keadilan dan meningkatkan daya beli masyarakat penerima. Mengurangi dampak inflasi dan kenaikan BBM, serta sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Sosial PPPA bekerjasama dengan Bank Jatim menyalurkan BLT DBHCHT untuk 5.685 penerima manfaat dengan nilai Rp. 8.527.500.000,- (Delapan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Lima Ratus Ribu Rupiah). Masing – masing penerima akan menerima Rp.300.000,- dikali 5 bulan dan diberikan sekaligus, sehingga penerima manfaat mendapatkan bantuan senilai Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Bunda Yuyun menyerahkan BLT DBHCHT pada Rabu (4/12/2024) di 2 lokasi yaitu di BPP Kunir Desa Kunir Lor Kecamatan Kunir diterimakan untuk 608 penerima manfaat yang berasal dari Desa Kunir Lor, Dorogowok, Kabuaran, Jatirejo, Jatimulyo dan Jatigono.

Sementara itu lokasi berikutnya adalah di Balai Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun diterimakan sejumlah 554 penerima manfaat yang berasal dari Desa Yosowilangun Kidul, Tunjungrejo, Wotgalih, Kraton, Darungan, Krai, Karanganyar, Karangrejo, Munder, Kebonsari, Yosowilangun Lor dan Kalipepe.

Pj Bupati Lumajang berharap program ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat. “Saya berharap penyaluran bantuan ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia dan AS Perkuat Kemitraan Digital Menuju Visi 2045

Penulis
Syifa
-

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dalam mendukung pencapaian Visi Digital Indonesia 2045 sesuai arahan Presiden Prabowo.

“Rencana VID berfokus pada penanganan tantangan digital dan orkestrasi pengembangan di sektor digital melalui tiga pilar inti yaitu ekonomi digital, pemerintahan digital dan masyarakat digital,” ujar Menkomdigi Meutya Hafid dalam pertemuan bersama US-ASEAN Business Council’s (US-ABC) di Kantor Kemkomdigi, Rabu (4/12/2024).

Pertemuan bersama Dewan Perdagangan US-ASEAN ini dilanjutkan Wamenkomdigi Nezar Patria yang menegaskan visi bersama tentang pertumbuhan ekonomi dan transformasi digital ini diharapkan dapat mengubah Indonesia menjadi negara yang berdaya digital.

Baca juga: Kemkomdigi dan KPAI Bersinergi Lindungi Anak di Era Digital

“Upaya komprehensif ini telah meletakkan dasar bagi Indonesia yang inklusif secara digital, mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi sambil meningkatkan akses ke layanan penting,” tegas Wamenkomdigi Nezar.

Menurut Wamen Nezar, saat ini Indonesia dan AS di bawah Kerjasama ASEAN masih mendiskusikan Komite Koordinasi ASEAN tentang Perdagangan Elektronik dan Ekonomi Digital (ACCED).

“Komite Koordinasi ini akan fokus pada memeriksa kembali jadwal implementasi, termasuk mempercepat penyampaian hasil di bawah Rencana Aksi Kerangka Integrasi Digital ASEAN (DIFAP) jika diperlukan, terutama di bidang perdagangan digital, pembayaran digital, dan kewirausahaan, serta menggabungkan prioritas baru yang muncul dari perkembangan baru dalam ekosistem digital,” imbuhnya.

Kemitraan strategis antara Indonesia dan AS, khususnya dalam bidang digital, sangat krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan target pertumbuhan ekonomi 8%, inisiatif ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan digital global yang kompetitif.
“Dalam kerjasama ekonomi, kami bangga menjadi negosiator utama untuk Pilar Perdagangan di bawah kluster Ekonomi Digital Kerangka Indo-Pasifik untuk Kemakmuran (IPEF),” tutur Wamen Nezar.

Lebih lanjut, dalam pertemuan tersebut Wamen Nezar juga memaparkan beberapa kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam berbagai bidang seperti keamanan siber, infrastruktur digital serta kecerdasan buatan (AI).

“Kecerdasan Buatan (AI) adalah fokus kunci dari kolaborasi kami, seperti yang tercermin dalam Lokakarya Peta Jalan AI Bertanggung Jawab ASEAN yang diadakan di Jakarta pada 4-5 Juni 2024, bermitra dengan ASEAN dan USAID. Inisiatif ini menekankan pentingnya pengembangan AI yang etis dan bertanggung jawab dalam membentuk ekonomi digital yang siap masa depan yang sejalan dengan nilai dan aspirasi wilayah kita,” tutupnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal Kemkomdigi Mira Tayyiba, Wakil Presiden Senior dan Direktur Pelaksana Regional, Dewan Bisnis US-ABC Mr. Brian D. Mc Feeters dan beberapa pemimpin bisnis terkemuka dari perusahaan AS seperti Netflix, Qualcomm Inc., Apple Inc., Oracle, Visa, Intel Corporation, Meta, Expedia Group, FedEx, IBM, dll.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Daftar Bansos yang Cair Desember 2024: PKH Hingga PIP

Penulis
Syifa
-

Kementerian Sosial (Kemensos) kembali mencairkan berbagai program bantuan sosial (bansos) pada bulan Desember 2024. Bantuan ini sangat penting untuk membantu keluarga dan individu yang membutuhkan, terutama di tengah tantangan ekonomi yang dirasakan banyak orang. Dengan adanya bansos ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, serta angka kemiskinan dapat berkurang.

Jenis-Jenis Bansos yang Cair Desember 2024

Bantuan sosial yang akan dicairkan pada bulan Desember 2024 mencakup sejumlah program, antara lain Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), serta Program Indonesia Pintar (PIP). Masing-masing program memiliki tujuan dan kriteria penerima yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk memberikan dukungan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

  1. Program Keluarga Harapan (PKH) PKH adalah bantuan tunai yang disalurkan dalam empat tahap sepanjang tahun, dan Desember 2024 merupakan tahap keempat atau tahap terakhir. Bagi keluarga yang belum menerima pada tahap sebelumnya, mereka masih memiliki kesempatan untuk menerima bantuan pada tahap ini. Berikut adalah rincian bantuan yang diberikan:
    • Ibu Hamil/Nifas: Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun
    • Anak Usia Dini (0-6 tahun): Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun
    • Pendidikan Anak SD/Sederajat: Rp225.000 per tahap atau Rp900.000 per tahun
    • Pendidikan Anak SMP/Sederajat: Rp375.000 per tahap atau Rp1.500.000 per tahun
    • Pendidikan Anak SMA/Sederajat: Rp500.000 per tahap atau Rp2.000.000 per tahun
    • Penyandang Disabilitas Berat: Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun
    • Lansia (di atas 70 tahun): Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun
  2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) BPNT adalah bantuan uang tunai yang diberikan kepada keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah. Pada Desember 2024, bantuan ini memasuki tahap keenam, mencakup bulan November dan Desember, dengan nominal bantuan sebesar Rp400.000 untuk dua bulan.
  3. Bantuan Beras 10 Kg Bantuan beras sebanyak 10 kilogram kembali disalurkan pada Desember 2024. Program ini awalnya direncanakan hanya untuk tiga bulan, namun diperpanjang hingga akhir tahun guna mendukung kebutuhan pangan pokok keluarga penerima manfaat (KPM).
  4. Program Indonesia Pintar (PIP) PIP memberikan bantuan pendidikan berupa uang tunai kepada siswa dari keluarga miskin. Untuk Desember 2024, PIP memasuki tahap ketiga tahun ini, dengan rincian bantuan berdasarkan jenjang pendidikan:
    • Siswa SD: Rp450.000 per tahun (Rp225.000 untuk siswa baru dan kelas akhir)
    • Siswa SMP: Rp750.000 per tahun (Rp375.000 untuk siswa baru dan kelas akhir)
    • Siswa SMA/Sederajat: Rp1.800.000 per tahun (Rp500.000 hingga Rp900.000 untuk siswa baru dan kelas akhir)

Cara Mengecek dan Menerima Bantuan Bansos

Bagi penerima manfaat, untuk memeriksa status pencairan, dapat mengakses laman resmi Kemensos atau menggunakan aplikasi yang telah disediakan pemerintah. Pastikan data kependudukan sudah sesuai agar bantuan dapat diterima dengan lancar. Program bansos ini bertujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, dan pemerintah berkomitmen melanjutkan bantuan ini hingga tahun 2025.

Dengan adanya bantuan sosial ini, diharapkan keluarga dan individu yang membutuhkan dapat memanfaatkannya dengan baik, sehingga proses pencairan dapat berjalan lancar dan bantuan tepat sasaran.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cara Daftar Program Angkutan Sepeda Motor Gratis Nataru 2024

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian resmi membuka pendaftaran untuk program Angkutan Sepeda Motor Gratis (Motis) 2024 yang akan berlangsung selama periode Natal dan Tahun Baru 2025. Program ini memberikan fasilitas pengangkutan sepeda motor secara gratis dengan tarif penumpang yang terjangkau, mulai dari Rp 10.000 per orang.

Rute dan Jadwal Program Angkutan Sepeda Motor Gratis Nataru 2024

Program Motis ini akan berlangsung mulai 20 hingga 29 Desember 2024. Pendaftaran telah dibuka sejak 1 Desember dan akan ditutup pada 28 Desember 2024, sehari sebelum keberangkatan. Peserta dapat mendaftar di delapan stasiun yang telah disediakan, antara lain:

  • Jakarta Gudang
  • Tangerang (stasiun pengumpan)
  • Bekasi (stasiun pengumpan)
  • Depok Baru
  • Cirebon
  • Purwokerto
  • Kutoarjo
  • Lempuyangan

Bagi peserta yang mendaftar di stasiun Tangerang dan Bekasi, sepeda motor mereka akan diangkut terlebih dahulu ke Stasiun Jakarta Gudang sebelum melanjutkan perjalanan ke tujuan utama. Program ini fokus pada rute lintas tengah, meliputi Jakarta Gudang, Pasar Senen, Cirebon, Purwokerto, Kutoarjo, dan Lempuyangan, dengan rute sebaliknya juga tersedia.

Kapasitas dan Tarif Program

Setiap rangkaian kereta terdiri dari lima gerbong penumpang, empat gerbong bagasi untuk sepeda motor, dan satu gerbong makan. Kapasitas harian program ini dapat mengangkut hingga 232 unit sepeda motor dan 530 penumpang. Selama sepuluh hari operasional, total kapasitas mencapai 2.320 unit sepeda motor dan 5.300 penumpang.

Untuk tarif, peserta hanya perlu membayar tiket penumpang dengan tarif sangat terjangkau. Tarif untuk jarak hingga 226 kilometer adalah Rp 10.000, sementara untuk jarak lebih dari 226 kilometer, tarifnya adalah Rp 20.000. Meskipun sepeda motor diangkut secara gratis, peserta tetap harus membayar tiket untuk penumpang, dengan subsidi dari pemerintah.

Syarat Pendaftaran

Peserta yang ingin mengikuti program Motis wajib memenuhi beberapa syarat, yaitu:

  • Membawa dokumen seperti KTP, SIM, Kartu Keluarga, dan STNK yang masih berlaku.
  • Sepeda motor dengan kapasitas mesin di bawah 200 cc.
  • Mendaftar dengan menggunakan email aktif.

Pendaftaran dapat dilakukan melalui laman resmi motis.djka.kemenhub.go.id. Pastikan Anda menyerahkan sepeda motor maksimal dua hari sebelum tanggal keberangkatan untuk kelancaran proses administrasi.

Rute Kereta dan Jadwal Keberangkatan

Rute Jakarta Gudang ke Lempuyangan:

  • Jakarta Gudang: Berangkat pukul 04:25
  • Pasar Senen: 04:41 – 04:45
  • Cirebon Prujakan: 07:45 – 07:50
  • Purwokerto: 09:50 – 10:00
  • Kutoarjo: 11:18 – 11:28
  • Lempuyangan: Tiba pukul 12:25

Rute Lempuyangan ke Jakarta Gudang:

  • Lempuyangan: Berangkat pukul 15:10
  • Kutoarjo: 16:15 – 16:25
  • Purwokerto: 17:45 – 17:55
  • Cirebon Prujakan: 19:50 – 20:00
  • Pasar Senen: 22:55 – 23:05
  • Jakarta Gudang: Tiba pukul 23:15

Tips dan Himbauan

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Arif Anwar, menghimbau agar peserta menyerahkan sepeda motor maksimal dua hari sebelum keberangkatan untuk mempermudah proses administrasi. “Kerjasama dari peserta sangat diharapkan untuk penyerahan sepeda motor H-2,” ujarnya.

Jangan lewatkan kesempatan untuk memanfaatkan program Angkutan Sepeda Motor Gratis ini dan nikmati perjalanan dengan biaya yang sangat terjangkau. Pastikan Anda memenuhi syarat dan mendaftar tepat waktu!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Telusuri Temuan BPK, Herman Khaeron Harap PNBP di PT Bukit Asam Dapat Optimal

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron menekankan pentingnya optimalisasi Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) sebagai sumber pendapatan negara terbesar kedua setelah pajak.

“Kami terus menelaah dan mencari potensi peningkatan pendapatan negara. Oleh karena itu hari ini kami ke PT Bukit Asam di mana Badan Usaha Milik Negara ini mengelola kawasan batubara yang hari ini produksinya mencapai 42 juta dengan target sampai 100 juta pada tahun-tahun kedepan,” ujar Herman Khaeron kepada Parlementaria usai memimpin Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dengan PT Bukit Asam Tbk, Palembang, Sumatra Selatan, Senin (2/12/24).

Dalam pertemuan ini, BAKN DPR RI mendalami beberapa temuan penting, seperti sistem pengelolaan kualitas batubara, kerugian akibat demurrage, dan potensi tambahan dari biaya seperti fuel surcharge.

“Beberapa temuan baru, seperti fuel surcharge, menunjukkan adanya biaya yang jauh lebih tinggi dari harga berlaku umum. Ini menjadi perhatian kami untuk diperbaiki,” kata Herman Khoeron.

Herman Khaeron juga menegaskan bahwa masih banyak hal yang memerlukan konfirmasi lebih lanjut, termasuk kuantifikasi temuan yang sudah disampaikan secara normatif.

“Sebagai BUMN, PT Bukit Asam harus benar-benar menjaga tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas keuangannya. Kami ingin memastikan setiap potensi pendapatan negara dari sektor ini dapat dikelola secara efektif dan menjadi penopang fiskal nasional,” tegasnya.

Kunjungan ini diharapkan menghasilkan langkah konkret dalam perbaikan tata kelola dan optimalisasi PNBP, sehingga sektor tambang dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan nasional.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Wujud Pemenuhan Sila Kelima Pancasila, Nevi Zuairina Dukung Elektrifikasi 100 Persen

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Anggota Komisi XII DPR RI, Nevi Zuairina menekankan pentingnya elektrifikasi 100 persen di seluruh Indonesia dan memastikan bahwa setiap rumah – bukan hanya desa – memiliki akses listrik yang memadai. Menurutnya, pemenuhan terhadap elektrifikasi 100 persen merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi Sila Kelima Pancasila, di mana seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan pelayanan yang baik, termasuk dalam hal penyediaan listrik.

Nevi Zuairina menjelaskan bahwa elektrifikasi harus dilihat dari perspektif akses listrik di setiap rumah di seluruh Indonesia. Target tahun 2025 menjadi momen krusial, di mana diharapkan semua rumah telah terpasang meteran listrik. Menurut laporan yang diterima, masih terdapat ribuan rumah di Dapilnya yang belum mendapatkan akses listrik, dan hal ini harus menjadi perhatian serius.

“Elektrifikasi bukan hanya tentang jumlah desa yang teraliri listrik, tetapi lebih kepada memastikan setiap rumah memiliki akses. Ini adalah komitmen kami untuk memastikan bahwa pada tahun 2025, setiap rumah di desa bisa menikmati listrik,” ungkap Nevi Zuairina dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Selain elektrifikasi, Nevi Zuairina juga menyoroti tantangan liabilitas PLN yang diperkirakan mencapai Rp655 triliun. Meskipun ada penurunan liabilitas sebesar 4 persen per tahun dari 2020 ke 2023, tantangan ini tetap memerlukan perhatian. Karena itu, ia mendesak PLN untuk terus melakukan konsolidasi bisnis dan efisiensi guna mengurangi beban liabilitas yang besar.

“PLN harus meningkatkan efisiensi operasionalnya agar dapat mengatasi masalah liabilitas ini. Kami berharap kerja sama antara PLN dan pemerintah dapat menciptakan solusi atas tantangan yang ada,” jelasnya.

Menutup pernyataannya, Nevi Zuairina berharap bahwa PLN dapat mempercepat penyediaan listrik, terutama di daerah-daerah yang masih terisolasi. “Kami mengharapkan agar tiang listrik dan meteran bisa segera dipasang, sehingga setiap rumah bisa menikmati akses listrik yang memadai,” pungkasnya.

Komisi XII DPR RI berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan elektrifikasi yang inklusif dan berkelanjutan, menjadikan listrik sebagai hak yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...1,3901,3911,392...4,956Halaman 1,391 dari 4,956