Beranda blog Halaman 1390

BNN Barpartisipasi Dalam Seminar Internasional Cooperation Against Drug Trafficking di Bangkok

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Prancis, melalui Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Kerja Sama Keamanan Internasional (DCIS), Douanes & Droits Indirects (Bea dan Cukai), Duta Besar Prancis untuk Thailand melangsungkan kegiatan Regional Seminar on International Cooperation Against Drug Trafficking, pada 2-4 Desember 2024, di Bangkok, Thailand.

Direktur Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional ataub BNN Dr. R. M. Aria T. M. Wibisono, mengikuti kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara untuk membahas persoalan narkotika dengan tema besar “Asia-Pasifik: Menuju rute perdagangan narkoba baru”. Di kesempatan ini, BNN mempresentasikan perkembangan serta modus operandi peredaran gelap narkotika.

Diketahui peredaran gelap narkotika yang masuk ke Indonesia berasal dari tiga Kawasan yakni Golden Peacock (Amerika Selatan), Golden Crescent (Afganistan, Iran, Pakistan), dan Golden Triangle (Thailand, Myanmar, Laos). Delapan Puluh persen barang terlarang itu masuk melalui jalur laut menggunakan kapal.

Karena itu, BNN berkomitmen memerangi peredaran narkotika melalui penguatan hubungan kerja sama dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters (AMMD), dan hubungan bilateral antar pemerintah.

Dalam berbagai studi kasus seperti penangkapan, Indonesia telah berkoordinasi dengan berbagai negara terkait permasalahan hukum, salah satunya mengeluarkan Red Notice melalui Interpol, serta bekerja sama dengan stakeholders di Kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, BNN juga berupaya memperkuat kerja sama dalam pertukaran informasi intelijen dan peningkatan kapasitas personel penegak hukum. Diharapkan dalam kegiatan seminar ini, dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis dalam pemberantasan perdagangan narkotika di kawasan Asia Tenggara dan dunia.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Support Kebijakan Buffer Zone, Komitmen Bupati Indramayu Sangat Tinggi Demi Keselamatan Warga

Penulis
Jalaludin Rummi
-

PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Balongan Indramayu secara bertahap terus melakukan pelebaran Jalan Sukaurip – Sukareja sebagai upaya realisasi Buffer Zone di kilang tersebut. Kehadiran Buffer Zone bagi KPI merupakan upaya untuk keselamatan kilang dan masyarakat sekitar.

Bupati Indramayu, Nina Agustina, mengatakan bahwa Pemkab Indramayu selalu mendukung upaya pemerintah dalam memenuhi ketahanan energi nasional, yaitu produksi 1 juta barel minyak bumi per hari dan 12 miliar kaki kubik gas bumi per hari pada tahun 2030.

Untuk itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan di lapangan. Menurut Bupati Indramayu, ketahanan energi dan ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting karena keduanya berada dan disupport oleh Kabupaten Indramayu.

“Peningkatan produksi tersebut tentu saja akan meningkatkan penerimaan daerah melalui bagi hasil migas yang digunakan untuk pembangunan di Indramayu, terutama peningkatan infrastruktur, layanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta dukungan kegiatan lainnya yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Indramayu,” tegas Bupati Indramayu.

Lebih lanjut, Bupati Indramayu menyampaikan bahwa implementasi Buffer Zone di Indramayu diharapkan menjadi contoh bagi perusahaan lain di Indonesia, khususnya perusahaan yang memiliki risiko potensi bahaya bagi masyarakat.

Komitmen tinggi Bupati Indramayu tersebut mendapatkan pujian dari Direktur Utama PT. Pertamina, Nicke Widyawati, pada saat melakukan groundbreaking pada bulan Agustus 2024 lalu.

Menurut Nicke, untuk pertama kalinya Pertamina mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah yang dipimpin langsung oleh Bupati Indramayu bersama Forkopimda untuk pelaksanaan pembukaan Buffer Zone ini. Kerja sama antara BUMN dan pemerintah daerah sangat penting.

“Untuk itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bupati Indramayu, bersama Forkopimda dan masyarakat atas dukungannya, sehingga bisa melakukan groundbreaking,” kata Nicke saat groundbreaking di area KPI RU VI Balongan, Senin (26/8/2024).

Buffer Zone tidak hanya berlaku di kilang, tetapi juga berlaku bagi usaha mulai dari hulu hingga hilir. Perusahaan mengemban tugas penting untuk menjaga ketahanan energi nasional dengan menghasilkan produk BBM berkualitas. Namun demikian, di saat yang sama, perusahaan harus tetap menjaga keamanan masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang strategis.

Nicke menambahkan, penyempurnaan Zona Aman atau Buffer Zone di Balongan, Indramayu ini, menjadi sebuah kewajiban. Penyempurnaan Buffer Zone Kilang Balongan akan melalui beberapa tahapan. Salah satunya adalah pengalihan jalan raya Balongan yang masuk dalam zona prioritas, yang kemudian dialihkan ke Jalan Sukaurip.

Pengalihan jalan yang dilakukan juga akan memastikan beban Jalan Sukaurip sebagai jalan utama/protokol, yaitu memperlebar ruas jalan dari 4,5–5,5 meter menjadi 7,2–8 meter sepanjang 2,4 km. Pelebaran jalan diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk masyarakat sekitar, dimulai dari kelancaran arus lalu lintas hingga pertumbuhan dan produktivitas ekonomi.

Sementara itu, Diandoro Arifian, Ketua Koordinator PMO Buffer Zone, mengatakan bahwa Buffer Zone ini dirancang untuk memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat serta lingkungan sekitar.

“Buffer Zone ini dirancang untuk meminimalisir risiko jika terjadi kebakaran atau ledakan dengan memperluas zona penyangga minimal 50 meter dari pagar luar area operasional. Pekerjaan pelebaran jalan pengganti Sukaurip-Sukaraja adalah bagian dari upaya peningkatan keamanan yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2024,” jelas Diandoro.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Resmikan Swiss-Belinn Hotel Indramayu, Bupati Nina: Dorong Investasi dan Peningkatan PAD

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Bupati Indramayu Nina Agustina meresmikan Swiss-Belinn Hotel Indramayu yang terletak di Jalan Letjen Suprapto, Indramayu, Kamis (05/12/2024).

Peresmian Swiss-Belinn Hotel Indramayu ditandai dengan pemukulan gong dan penandatanganan prasasti oleh Bupati Nina yang didampingi jajaran Forkopimda, manajemen Swiss-Belhotel International, dan Swiss-Belinn Hotel Indramayu, serta disaksikan oleh seluruh tamu undangan.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Executive Director/Senior Vice President – Information Technology, E-Commerce & Distribution Swiss-Belhotel International Matthew Faull; Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono; dan Karo SDM Polda Jabar Kombes Pol. Hari Haryadi, S.I.K., M.Hum.

Dalam sambutannya, Bupati Nina menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas berdirinya serta dibukanya Swiss-Belinn Hotel Indramayu.

Menurutnya, kehadiran Swiss-Belinn Hotel di Kabupaten Indramayu merupakan langkah penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor pariwisata dan perhotelan. Kehadiran hotel ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan tamu yang akan bertransaksi langsung maupun tidak langsung dengan masyarakat sekitar.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Indramayu memiliki daya tarik yang semakin kuat bagi investasi dan pengembangan usaha di berbagai bidang.

“Dengan berdirinya hotel ini, diharapkan akan meningkatkan gairah dan pertumbuhan investasi, serta dapat diikuti oleh investor lainnya. Semoga peresmian hotel ini dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Indramayu,” ujarnya.

Bupati Nina juga berharap kehadiran Swiss-Belinn Hotel Indramayu dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat, baik dari segi penyediaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (SDM), maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Semoga Swiss-Belinn Hotel dapat menjadi salah satu ikon daerah, memberikan pelayanan terbaik bagi para tamu, serta turut mendukung kemajuan pembangunan Kabupaten Indramayu menuju Indramayu Bermartabat,” harap Bupati Nina.

Hal senada disampaikan oleh Presiden Direktur PT Poly Putra Persada sekaligus pemilik Swiss-Belinn Hotel Indramayu, Poly Sukasa.

Ia menyebutkan bahwa kehadiran Swiss-Belinn Hotel Indramayu diharapkan dapat menambah pilihan akomodasi berkualitas bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Indramayu. Selain itu, hotel ini diharapkan mampu berkontribusi positif terhadap perkembangan perekonomian lokal dan investasi, serta mendorong sektor pariwisata dan wisatawan untuk datang ke Indramayu.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kemenekraf Usulkan Tambahan Anggaran Rp2,42 Triliun untuk Tahun 2025

Penulis
Syifa
-

Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp2,42 triliun untuk tahun 2025. Usulan ini bertujuan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah yang tercantum dalam Asta Cita dan RPJMN.

Pada rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI yang berlangsung di Jakarta pada Rabu, 4 Desember 2024, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menjelaskan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk tahun depan sebesar Rp279,61 miliar tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan program prioritas yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan mencapai delapan persen.

Riefky mengatakan tambahan anggaran sebesar Rp2.422.556.275.000 ini diperlukan untuk mendukung capaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka delapan persen. Selain itu, sebagai kementerian baru, Kemenekraf/Bekraf harus memastikan bahwa pelayanan publik terus berjalan.

“(Pelayanan publik) tidak boleh terhenti, khususnya dalam melayani pemangku kepentingan di 17 subsektor. Sehingga diperlukan sarana prasarana juga yang mencukupi sebagai kementerian baru,” katanya.

Riefky menjelaskan program-program yang menjadi flagship Kemenekraf/Bekraf terbagi dalam empat klaster. Klaster pertama terkait disain besar pengembangan ekraf yang berkaitan dengan regulasi, sinkronisasi data lintas kementerian/lembaga, serta kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan pelaku industri.

Lalu, klaster kedua adalah penguatan konsolidasi internal yang mengacu pada penguatan reformasi birokrasi, pembangunan kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan penguatan identitas sebagai kementerian baru. Kemudian, di klaster ketiga adalah menghadirkan program-program yang memicu penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif program unggulan.

“Klaster ini meliputi program penguatan di semua rantai nilai atau value chain. Mulai dari kreasi, produksi, promosi, pemasaran, distribusi hingga konsumsi,” kata Riefky.

Adapun klaster keempat dari program flagship Kemenekraf/Bekraf adalah menjadikan ekraf sebagai the new engine of growth. “Dalam klaster ini kami menghadirkan program yang bertujuan untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif dengan menyediakan perlindungan dan komersialisasi kekayaan intelektual, peningkatan kesejahteraan pelaku ekraf, dan peningkatan infrastruktur daya saing ekraf,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, selaku pimpinan rapat menyetujui pengajuan tambahan anggaran yang diajukan oleh Kemenekraf. Sehingga total pagu anggaran 2025 yang baru untuk Kemenekraf menjadi Rp2.702.162.773.000.

“Komisi VII mendesak Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif berkomunikasi dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Presiden dalam rangka memperjuangkan tambahan pagu anggaran 2025,” ujar Sara.

Rapat ini juga dihadiri Wamenekraf, Irene Umar serta sejumlah pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemenekraf.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PU: 47.603 Km Jalan Nasional Siap Dukung Kelancaran Nataru

Penulis
Syifa
-

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menghadiri rapat kerja bersama Komisi V DPR RI membahas kesiapan infrastruktur dan transportasi dalam rangka mendukung Libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) di Jakarta, Rabu (4/12/2024). Kementerian PU memastikan kesiapan jaringan jalan nasional (non tol) di Indonesia sepanjang 47.603 km dengan kondisi mantap 93,88% dan jalan tol yang sudah operasional sepanjang 3.020,5 km.

Menteri Dody mengatakan guna mendukung kelancaran lalu lintas selama masa Nataru 2024/2025 juga dilakukan penambahan ruas tol beroperasi pada tahun 2024 di Pulau Jawa sepanjang 47,6 km dan Pulau Sumatera sepanjang 148,9 km.

“Kementerian PU berkomitmen dan terus berupaya untuk meningkatkan layanan transportasi jalan melalui penambahan panjang jalan non-tol dan jalan tol, peningkatan kemantapan jalan, termasuk zero pothole dan rehabilitasi jalan serta peningkatan konektivitas antar moda melalui pembangunan akses pelabuhan dan bandara serta peningkatan dan integrasi sistem jaringan jalan nasional dengan jalan daerah,” kata Menteri Dody.

Adapun penambahan ruas tol beroperasi di Pulau Jawa adalah Tol Cimanggis – Cibitung Seksi 2B Cikeas – Cibitung sepanjang 19,7 km, Tol Cibitung – Cilincing (Junction Cibitung) sepanjang 0,4 km, Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Seksi 1.1 Kartasura – Klaten sepanjang 22,3 km, dan Tol Serpong – Balaraja Seksi 1B CBD – Legok sepanjang 5,3 km.

Untuk penambahan ruas tol beroperasi di Pulau Sumatera adalah Tol Indrapura – Kisaran Seksi 2 Lima Puluh – Kisaran sepanjang 32,6 km, Tol Pekanbaru – Padang Segmen Bangkinang – XIII Koto Kampar sepanjang 36,6 km, Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat Seksi 3 Tebing Tinggi – Dolok Merawan dan sebagian Seksi 4 Dolok Merawan – Sinaksak sepanjang 45,6 km, dan Tol Betung – Tempino – Jambi Seksi 3 Segmen Bayung Lencir – Tempino sepanjang 34,1 km.

“Di samping itu terdapat beberapa ruas tol fungsional sementara yang dibuka untuk umum guna mendukung arus mudik Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Panjang ruas tol fungsional sementara adalah 120,4 km dengan rincian Pulau Jawa 29,98 km dan Pulau Sumatera 90,42 km,” kata Menteri Dody.

Adapun ruas tol fungsional sementara di Pulau Jawa adalah Tol Jakarta Cikampek II Selatan Seksi 3 Segmen Kutanegara – Sadang sepanjang 8,5 km, Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Seksi 1.2 Segmen Klaten – Prambanan sepanjang 8,6 km, Tol Probolinggo Banyuwangi Seksi 1 Gending – Krakasan sepanjang 12,9 km.

Sementara untuk ruas tol fungsional di Pulau Sumatera adalah Tol Sigli Banda Aceh Seksi 1 Padang Tiji – Seulimeum sepanjang 24,6 km, Tol Binjai – Langsa Seksi 3 Tanjung Pura – Pangkalan Brandan sepanjang 19 km, Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat sebagian Seksi 2 Kuala Tanjung – Indrapura sepanjang 10,1 km, dan Tol Pekanbaru – Padang Seksi 1 Padang – Sicincin sepanjang 36,6 km.

Guna menambah kelancaran arus lalu lintas di jalan tol juga telah dilakukan peningkatan kapasitas pada ruas Tol Jakarta – Cikampek dari 3 lajur menjadi 4 lajur di KM 50+400 – KM 66+700 A (16,3 km) dan KM 61+500 – KM 49+700 B (11,8 km). Selain itu juga rekayasa marka pada KM 72 ruas Tol Jakarta – Cikampek sehubungan dengan pelebaran jalan yang dilakukan di ruas Tol Cikopo – Palimanan dan pemasangan Lane Control Signal di KM 46 – KM 71 serta tambahan lajur dari 2 menjadi 3 di KM 71 – KM 110.

“Kami memastikan seluruh jalan nasional fungsional tidak ada lubang, rambu dan marka terpasang lengkap serta memastikan tidak ada kegiatan perbaikan jalan, baik jalan tol maupun non tol selambat-lambatnya pada H-10 atau 15 Desember 2024,” kata Menteri Dody.

Kementerian PU juga mendirikan 393 Posko Nataru pada jalan nasional di titik yang telah ditentukan bersama instansi terkait dan menyiapkan 440 unit alat berat dan 137 titik material untuk mengantisipasi terjadinya bencana longsor dan banjir pada ruas-ruas jalan nasional. Selain itu juga tersedia 124 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) di seluruh ruas jalan tol di Indonesia untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan tol.

Hadir pula dalam Raker Komisi V DPR RI, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Kusworo, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati serta para Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PU.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Wali Kota Kediri Arahkan Implementasi QR Code untuk Pembelian BBM Pertalite

Penulis
Syifa
-

Pj Wali Kota Kediri membuka sekaligus memberikan arahan pada Sosialisasi Penerapan Kewajiban Transaksi BBM JBKP (Pertalite) menggunakan QR Code, Rabu (4/12). Sosialisasi ini bertempat di Ruang Ki Hajar Dewantara BKPSDM Kota Kediri dan menghadirkan narasumber dari PT. Pertamina Patra Niaga Sales Brand Manager Kediri I Fuel Wicaksono Ardi Nugroho.

Pada kesempatan ini, PJ Wali Kota Kediri menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah mengambil kebijakan baru terkait pembelian BBM jenis Pertalite. Mulai per 1 Oktober, pembelian Pertalite untuk kendaraan roda empat akan menggunakan sistem QR Code.

Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan distribusi dan memantau bahan bakar bersubsidi agar tepat sasaran. Adanya sosialisasi ini, menjadi bagian dari upaya Pemkot Kediri untuk mengimplementasikan teknologi dalam sistem pembelian bahan bakar guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dan meningkatkan akurasi data para pengguna.

“Tentunya kita semua berharap, edukasi berkelanjutan terkait transisi ke sistem baru ini tidak mengganggu kebutuhan sehari-hari masyarakat,” imbuhnya.

Zanariah menambahkan melalui data subsidi tepat, Pemerintah Kota Kediri akan dapat memberikan manfaat diantaranya, mengatur penyaluran kuota BBM subsidi secara lebih efektif, sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya antrian panjang di SPBU.

Lalu, dengan adanya data yang jelas, dapat meningkatkan potensi pendapatan daerah melalui penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari BBM non-subsidi. Membantu dalam melakukan pengawasan terhadap penyaluran subsidi, sehingga dapat memastikan bahwa subsidi BBM benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

Di akhir arahannya, Pj Wali Kota Kediri berharap sosialisasi ini bisa menjadi forum yang produktif, di mana narasumber dan seluruh peserta dapat saling bertukar pikiran, bersama-sama mencari solusi serta memperkuat kolaborasi guna mencapai target-target yang telah ditentukan.

Di samping itu, pengetahuan yang diperoleh dari sosialisasi ini, ke depan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat terkait sistem baru dalam pengisian BBM ini.

Perlu diketahui, Kota Kediri mendapatkan kouta Pertalite sebesar 59.973 kilo liter, dan telah terealisasi 80 persen atau sebanyak 49.192 kilo liter dan estimasi kuota habis pada 31 Desember 2024. Untuk tahun 2025, diusulkan sebanyak 65.970 kilo liter atau meningkat 10% dari kuota per 31 Oktober 2024.

Pj Wali Kota Kediri zanariah Buka dan Beri Arahan Pada Sosialisasi Penerapan Kewajiban Transaksi BBM JBKP (Pertalite) Menggunakan QR Code

Hadir pula Kepala Bagian Perekonomian Tetuko Erwin Sukarno, Kepala Disperdagin Wahyu Kusuma Wardani, Camat Pesantren Widiantoro, Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Kediri Hasanuddin, serta peserta sosialisasi dari kelurahan se-Kota Kediri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gus Ipul Fasilitasi Dialog Damai Antara Denny Sumargo dan Farhat Abbas

Penulis
Syifa
-

Bertekad selesaikan kisruh donasi yang saat ini menjadi polemik, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) temukan Denny Sumargo (Densu) dan Farhat Abbas pada Rabu malam (04/12/2024). Pertemuan yang diadakan di kantor Kementerian Sosial ini berlangsung damai dan akhirnya mulai membuahkan jalan keluar kisruh donasi.

Selain mempertemukan keduanya, Gus Mensos juga mengimbau agar donasi kembali difokuskan ke tujuan awal, yaitu memberikan pengobatan medis untuk Agus Salim.

“Alhamdulillah kita bisa bicara enak. Kemudian kita ingin ke depan ini, apa yang menjadi masalah bisa kita musyawarahkan, kita carikan titik temu sehingga yang pertama Mas Agus Salim bisa segera berobat. Fokus kepada masalah-masalah medis yang dialami, kemudian nanti tentu ada tindak lanjutnya,” ujar Gus Mensos kepada awak media usai pertemuan tersebut usai.

Gus Mensos juga memberikan apresiasi kepada Densu dan Farhat yang mau kembali kepada niat awal, yaitu menolong Agus Salim. Baik Densu dan Farhat akhirnya sepakat mengubur pertikaian sebelumnya dan fokus kepada tindak lanjut kisruh donasi.

“Saya gembira sekali Mas Densu dan Mas Farhat dua-duanya bisa bertukar pikiran kemudian saling klarifikasi, tabayyun. Dan yang juga penting, kedua-duanya bisa saling memaafkan,” ujar kata Gus Mensos.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Jusuf Hamka dan Andi Dulung tersebut, Densu mengungkapkan bahwa mereka sepakat untuk kembali ke niat awal, yaitu kesembuhan Agus.

“Terima kasih, Pak. Insyaallah mudah-mudahan persoalan Agus ini dapat diselesaikan dengan peran serta dari Kementerian Sosial,” ujar Farhat Abbas.

Sejalan dengan Farhat Abbas dan Gus Mensos, Denny Sumargo pun sepakat untuk menepikan pertikaian dan mencari jalan keluar untuk masalah donasi.

“Kita sama-sama setuju untuk memprioritaskan permasalahan Agus dulu dan permasalahan ini nanti akan kami kembalikan kepada pihak yayasan dan donatur,” kata Denny Sumargo.

Tak hanya itu, ia juga mengimbau pihak penggalang donasi, yaitu Yayasan milik Pratiwi Novianti untuk melengkapi perizinan terkait donasi sebagai upaya untuk meluruskan proses donasi.

Menanggapi hal tersebut, Gus Mensos juga akan membantu pihak penggalang donasi, untuk mengurus perizinan lembaga yang dipimpinnya agar legalitas yayasan tersebut terjamin. Pada kesempatan tersebut, Gus Mensos juga mengimbau bahwa setiap donasi harus dilakukan dengan cara benar, berizin dan dimanfaatkan dengan benar sehingga kejadian serupa tidak akan terjadi lagi ke depannya.

“Mengumpulkan donasi membutuhkan kesediaan kita untuk mengikuti aturan yang ada. Saya ingin dalam peristiwa ini ada satu pembelajaran buat kita, dan nanti saya minta Mas Denny Sumargo untuk menyosialisasikan segala ketentuan-ketentuan yang dimiliki oleh pemerintah,” ujarnya.

Gus Mensos pun menjelaskan bahwa masih banyak penerima manfaat yang membutuhkan uluran tangan. Untuk itulah Kemensos tidak bisa melakukan semuanya sendiri dan membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak agar bisa membantu pemenuhan hak dasar mereka.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Serang Raih Predikat Tertinggi Pelayanan Publik dari Ombudsman

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang meraih Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten. Atas raihan kategori zona hijau tersebut, Pemkab Serang mendapatkan predikat kualitas tertinggi dengan nilai 91,99.

Penghargaan diberikan secara simbolis oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Banten, Usman Asshiddiqi Qohara didampingi Kepala Ombudsman Banten, Fadli Afriadi kepada Asda 3 Bidang Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Serang, Ida Nuraida di Pendopo Gubernur Banten KP3B Curug Kota Serang pada Rabu, 4 Desember 2024.

Turut hadir Staf Ahli Bupati Serang Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Sugihardono, Kepala DPMPTSP Syamsuddin, Kepala Disdikbud Asep Nugrahajaya, Kepala Disdukcapil Warnerry Poetri, Kepala Dinsos Subur Prianto, Kabag Organisasi Aat Supriyadi, Kepala Dinkes Rahmat Fitriadi, Kepala UPT Puskesmas Pontang dan Pabuaran.

Staf Ahli Bupati Serang Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Sugihardono bersyukur Pemkab Serang meraih penganugerahan predikat kepatuhan tertinggi dengan nilai 91,99 atas Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten.

“Sebagai informasi, tahun 2023 Pemkab Serang mendapatkan nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik 89,26. Tahun 2024 ini nilainya naik menjadi 91,99, ujar Sugihardono melalui keterangan tertulisnya pada Kamis, 5 Desember 2024.

Kata Sugi, sapaan Sugihardono, atas raihan penghargaan tersebut Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, Fadli Afriadi beserta jajarannya.

Mengingat, selama ini sudah memberikan arahan dan bimbingannya kepada jajaran OPD maupun UPTD Pemkab Serang. Bimbingan dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik, semoga ke depan Pemkab Serang semakin baik lagi dalam memberikan pelayanan publik, ucapnya.

Sugi menyebutkan, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah juga mengapresiasi DPMPTSP, Disdukcapil, Dinsos, Dindikbud, UPT Puskesmas Pabuaran dan Pontang sebagai OPD UPT penyelenggara pelayanan dasar yang dinilai oleh Ombudsman.

Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada Kabag Organisasi Setda Kabupaten Serang yang bekerja sangat baik dengan komitmen tinggi dalam memberikan dukungan penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Serang, sehingga mendapatkan apresiasi berupa penghargaan penganugerahan kepatuhan predikat tertinggi.

“Dengan diperolehnya penganugerahan penghargaan ini, tentu atas kinerja seluruh jajaran Pemkab Serang dalam melaksanakan rekomendasi dari Ombudsman RI, dengan melakukan perbaikan terhadap kriteria-kriteria yang menjadi penilaian kepatuhan dalam pelayanan publik, “ungkapnya.

Diharapkan, tambah Sugi, opini penyelenggaraan pelayanan publik dengan predikat kepatuhan tertinggi yang didapatkan menjadi pemacu agar pelayanan publik di Kabupaten Serang semakin prima. Sebab, pencapaian tersebut diraih tidak secara instan, di mana selama ini Pemkab Serang senantiasa terus mengevaluasi diri demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Semoga penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemkab Serang dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Serang,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Roni Rakhmat Ingatkan ASN Pemko Pekanbaru Jangan Main-Main

Penulis
Syifa
-

Penjabat (Pj) Wali Kota (Wako) Pekanbaru Roni Rakhmat, mengingatkan agar ASN di pemerintah kota tidak bermain-main. Mereka jangan sampai terpeleset dalam masalah pengelolaan keuangan ini.

“Kita sudah ada jalur yang benar, ikuti saja itu,” paparnya usai pertemuan dengan Kepala OPD di Pemerintah Kota Pekanbaru.

Roni menegaskan bahwa pada akhir tahun ini pemerintah kota berupaya menuntaskan tugas yang ada. Mereka berupaya menyelesaikan laporan keuangan dan program fisik pada tahun ini.

“Pertama kita fokus di akhir tahun ini menyelesaikan semua pekerjaan kita, baik keuangan maupun fisik,” ulasnya.

Sejumlah permasalahan lainnya juga harus tuntas jelang akhir tahun ini. Ia menyadari adanya kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) tentu membuat banyak ASN di pemerintah kota terkejut.

“Dengan adanya kejadian kemarin jaga kekompankan, tetap semangat dan optimis,” terang Pj Wako.

Roni mengingatkan agar seluruh ASN bertugas sesuai tugas pokok dan fungsinya. Mereka mesti menjalankan tugas sesuai koridor yang ada.

“Betul-betul sesuai koridor yang ada, tidak perlu memikirkan yang sudah berlalu. Tapi itu sebagai pelajaran bagi kita,” ujar Pj Wako.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Gubernur Papua Dukung Pasar Murah untuk Ringankan Beban Masyarakat

Penulis
Syifa
-

Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong berharap kegiatan pasar murah yang digalakkan pemerintah setempat, memberi dampak yang positif dan langsung dirasakan oleh masyarakat.

Hal demikian dinilai penting untuk dilakukan dalam rangka menjaga sasaran target inflasi nasional 2,5 plus minus satu persen, sehingga berdampak positif kepada kesejahteraan masyarakat.

“Pastinya saya harap kegiatan seperti ini bisa lebih maksimal dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya disela-sela pasar murah, di Jayapura, Rabu (4/12/2024).

Limbong juga berharap melalui kegiatan pasar murah dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, dapat membantu mengendalikan inflasi khususnya menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru 2025.

“Saya harap kegiatan pasar murah ini dapat dilakukan juga oleh perbankan lainnya yang ada di Provinsi Papua, sehingga dengan begitu membantu meringankan beban masyarakat,” pintanya.

Direktur Keuangan Bank Papua, Sadar Sebayang menyatakan pasar murah ini merupakan agenda rutin pada setiap momen hari raya keagamaan.

“Pasar murah kami ini dilakukan selama tiga hari hingga enam Desember, selain disini rencana juga akan digelar pada kabupaten/kota,” katanya.

Sadar menambahkan, kegiatan ini pula merupakan salah satu upaya Bank Papua dalam mensosialisasi pembayaran non tunai serta beberapa produk lainnya.

“Supaya nanti lewat kegiatan pasar murah ini langsung bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang akan merayakan Natal,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,3891,3901,391...4,956Halaman 1,390 dari 4,956