Beranda blog Halaman 1394

Nevi Zuairina Tekankan Elektrifikasi 100% untuk Semua Rumah di Indonesia

Penulis
Syifa
-

Anggota Komisi XII DPR RI, Nevi Zuairina menekankan pentingnya elektrifikasi 100 persen di seluruh Indonesia dan memastikan bahwa setiap rumah – bukan hanya desa – memiliki akses listrik yang memadai. Menurutnya, pemenuhan terhadap elektrifikasi 100 persen merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi Sila Kelima Pancasila, di mana seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan pelayanan yang baik, termasuk dalam hal penyediaan listrik.

Nevi menjelaskan bahwa elektrifikasi harus dilihat dari perspektif akses listrik di setiap rumah di seluruh Indonesia. Target tahun 2025 menjadi momen krusial, di mana diharapkan semua rumah telah terpasang meteran listrik. Menurut laporan yang diterima, masih terdapat ribuan rumah di Dapilnya yang belum mendapatkan akses listrik, dan hal ini harus menjadi perhatian serius.

“Elektrifikasi bukan hanya tentang jumlah desa yang teraliri listrik, tetapi lebih kepada memastikan setiap rumah memiliki akses. Ini adalah komitmen kami untuk memastikan bahwa pada tahun 2025, setiap rumah di desa bisa menikmati listrik,” ungkap wakil rakyat dari Dapil Sumatera Barat II ini dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Selain elektrifikasi, Nevi juga menyoroti tantangan liabilitas PLN yang diperkirakan mencapai Rp655 triliun. Meskipun ada penurunan liabilitas sebesar 4 persen per tahun dari 2020 ke 2023, tantangan ini tetap memerlukan perhatian. Karena itu, ia mendesak PLN untuk terus melakukan konsolidasi bisnis dan efisiensi guna mengurangi beban liabilitas yang besar.

“PLN harus meningkatkan efisiensi operasionalnya agar dapat mengatasi masalah liabilitas ini. Kami berharap kerja sama antara PLN dan pemerintah dapat menciptakan solusi atas tantangan yang ada,” jelasnya.

Menutup pernyataannya, ia berharap bahwa PLN dapat mempercepat penyediaan listrik, terutama di daerah-daerah yang masih terisolasi. “Kami mengharapkan agar tiang listrik dan meteran bisa segera dipasang, sehingga setiap rumah bisa menikmati akses listrik yang memadai,” pungkasnya.

Komisi XII DPR RI berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan elektrifikasi yang inklusif dan berkelanjutan, menjadikan listrik sebagai hak yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov DKI Musnahkan 9.712 Botol Miras Ilegal

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memusnahkan sebanyak 9.712 botol minuman beralkohol atau minuman keras (miras) ilegal berbagai merek, di Monumen Nasional (Monas) Sisi Tenggara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (4/11).

Pemusnahan dilakukan sebagai bagian dari upaya menegakkan hukum, menjaga ketertiban umum, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol ilegal.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil penertiban dari awal tahun 2024 yang dilakukan oleh jajaran Pemprov DKI Jakarta, dipimpin Satpol PP, dengan dukungan TNI, dan Polri.

Baca juga: KPU DKI: Pasangan dengan Suara Lebih dari 50% Akan Menangkan Pilkada

“Hari ini kita memusnahkan 9.712 botol minuman beralkohol hasil pengawasan di seluruh wilayah DKI Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu. Ini sudah melalui putusan pengadilan negeri dari masing-masing wilayah,” ungkapnya.

Lanjut Marullah, botol-botol minuman beralkohol ilegal ini disita dari pedagang dan warung yang tidak memiliki izin resmi. Ia menilai, jika peredaran minuman beralkohol dibiarkan, dapat menciptakan suasana yang tidak kondusif di lingkungan masyarakat.

“Operasi ini akan terus dilakukan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan warga,” ucapnya.

Marullah menjelaskan, pemusnahan ribuan botol miras ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku peredaran minuman beralkohol ilegal.

Sementara itu, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan, mengatakan, penertiban ini bertujuan melindungi masyarakat dari bahaya peredaran minuman beralkohol ilegal dan oplosan, sekaligus bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta menuju kota global yang tertib, aman, dan nyaman.

Satriadi menyampaikan, operasi penertiban ini didasarkan pada laporan masyarakat yang masuk melalui 13 kanal resmi Pemprov DKI Jakarta dan pengaduan langsung. Selain itu, patroli rutin bersama TNI dan Polri, terutama menjelang hari besar keagamaan, menjadi langkah strategis dalam pengawasan peredaran miras ilegal.

“Kami menargetkan pedagang yang tidak memiliki izin resmi serta warung-warung yang menjual minuman oplosan. Strategi yang kami lakukan melibatkan pembinaan, pengendalian, dan penegakan hukum secara konsisten,” ungkap Satriadi.

Di tempat yang sama, Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengapresiasi langkah-langkah tegas yang dilakukan Pemprov DKI dalam memberantas peredaran miras ilegal.

Jelang akhir tahun 2024, Arifin mengimbau warga khususnya Jakarta Pusat untuk mengisi dengan kegiatan positif, seperti merefleksikan perjalan hidup setahun kebelakang, agar tahun mendatang lebih baik dari tahun sekarang ini.

“Hari ini harus lebih baik dari kemarin, begitulah yang cocok kita tanamkan jelang pergantian tahun 2024 ke 2025. Perayaan boleh, tapi jangan terlalu larut dalam euforia yang berbahaya seperti, pesta miras ataupun kegiatan lainnya yang tidak positif,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indeks Kesehatan Laut Jakarta Alami Peningkatan

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan hasil terbaru dari penilaian Indeks Kesehatan Laut Daerah (IKLD) Jakarta, dengan skor mencapai 69,65 pada tahun 2024. Skor ini menunjukkan peningkatan dari hasil penilaian tahun sebelumnya yakni 68,77.

Pencapaian ini merupakan hasil dari evaluasi komprehensif melibatkan berbagai aspek kelestarian laut yang ditujukan untuk menjaga dan memajukan kondisi laut serta sumber daya pesisir yang berkelanjutan.

Penilaian ini diinisiasi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Suharini Eliawati mengatakan, penilaian Indeks Kesehatan Laut Jakarta tahun 2024 menjadi langkah penting dalam upaya Jakarta mewujudkan ekosistem laut yang sehat dan berkelanjutan.

“Hal ini tentu selaras dengan visi Jakarta sebagai kota global yang menyejahterakan dan ramah lingkungan,” ujar Eli, sapaan akrabnya, Selasa (3/11).

Ia menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas KPKP berkomitmen untuk terus meningkatkan kesehatan laut Jakarta melalui strategi yang berfokus pada penguatan kebijakan lingkungan, program konservasi, serta rehabilitasi ekosistem laut.

Eli menjelaskan, langkah-langkah ini mencakup peningkatan perlindungan pesisir, rehabilitasi mangrove dan padang lamun, serta pengembangan pariwisata bahari yang berkelanjutan.

“Dengan pemantauan berkelanjutan, targetnya adalah meningkatkan Indeks Kesehatan Laut pada tahun-tahun mendatang,” katanya.

Eli juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian laut, baik melalui kegiatan sehari-hari maupun partisipasi dalam program pemerintah.

“Menjaga kebersihan dan kesehatan laut menjadi tanggung jawab kita semua. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk keberlanjutan laut Jakarta,” ucapnya.

Kepala Bidang Kelautan Dinas KPKP DKI Jakarta, Imam Fitrianto menyampaikan, Indeks Kesehatan Laut Daerah (IKLD) Jakarta telah mencapai nilai yang baik. Penilaian ini dilakukan berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), yang mencakup aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Menurut Imam, tidak ada kategori khusus dalam penilaian IKLD, hanya berdasarkan nilai keseluruhan.

“Nilai tersebut sudah termasuk baik karena menilai dari aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Indeks ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk menjaga keberlanjutan dan kesehatan ekosistem laut Jakarta,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Gubernur Riau Minta Masyarakat Sabar Menunggu Penetapan Resmi Pilkada

Penulis
Syifa
-

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak telah selesai dilaksanakan. Saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah melakukan perhitungan suara, baik untuk pemilihan gubernur maupun bupati dan walikota di Riau.

Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri), Rahman Hadi mengatakan, jika saat ini pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Riau sudah selesai, dan semua pihak diharapkan untuk bersabar menunggu hasil perhitungan KPU secara menyeluruh.

“Pilkada di Riau sudah selesaikan. Saat ini tengah dilakukan penghitungan suara sampai ditetapkan pada 16 Desember. Karena itu, kita semua harus sabar menunggu pengumuman resmi KPU,” kata Rahman Hadi.

Meski saat ini sudah diketahui siapa calon pemenang gubernur, bupati dan walikota pada Pilkada Serentak yang digelar 27 November lalu, namun Hadi meminta masyakarat harus menunggu sampai penetapan KPU secara keseluruhan.

“Walaupun kita sudah mendapatkan angka berdasarkan persepsi dan perhimpunan, namun perhitungan itu harus di justifikasi oleh KPU dalam perhitungan secara keseluruhan,” harapnya.

Karena itu, Pj Gubri mengimbau kepada seluruh masyarakat Riau maupun para pendukung dan simpatisan untuk saling bahu membahu.

“Kemudian kepada seluruh kandidat, tim sukses, penyelenggaraan, pendukung dan partai politik mari kita saling bahu membahu, kita bekerjasama dan sama-sama bekerja berkolaborasi untuk melaksanakan pembangunan di Riau, siapapun nanti pemimpinnya. Karena ini semangat kita untuk menjadikan pemimpin yang akan membawa Riau lebih maju,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Gubernur Jateng: Bersatu untuk Indonesia Bebas Korupsi

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memanfaatkan momen Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) untuk membudayakan antikorupsi, di kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan elemen masyarakat lain. Hal itu tampak dalam peringatan Hakordia tingkat Provinsi Jateng, di Gumaya Tower Hotel, Selasa (3/12/2024).

“Targetnya (di tahun 2024) bagaimana membudayakan antikorupsi di kalangan ASN, termasuk mungkin kita mengedukasi masyarakat dan sekolah-sekolah. Makanya, kita ajak SMA/SMK ini untuk mendengarkan materi talkshow, termasuk teman penyuluh antikorupsi (Kompak Api yaitu Komunitas Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas), memberikan penyuluhan integritas dan antikorupsi,” kata Inspektur Provinsi Jateng Dhoni Widianto, di lokasi acara.

Menurutnya, pada peringatan Hakordia itu, juga terdapat kegiatan talkshow tentang antikorupsi dengan pembicara dari KPK, BPKP, dan tim Saber Pungli Jateng. Dengan peserta di antaranya dari OPD Pemprov Jateng, perwakilan kabupaten dan kota, sekolah, juga penyuluh antikorupsi Jateng, dan lainnya. Pihaknya juga melakukan sosialisasi serempak 29 daerah di Jateng.

Baca juga: Tinjau Desk Pilkada, Pj Gubernur Jateng Minta Kedepankan Pencegahan Masalah

Dalam kesempatan itu, Dhoni juga menyinggung prestasi yang diberikan KPK kepada Jateng pada 2023. Yaitu dalam Survei Penilaian Integritas (SPI), KPK memberikan skor 77,9 untuk Jawa Tengah kategori Provinsi Besar.

“Untuk tahun 2024 masih berlangsung survei oleh KPK dan ini dilakukan oleh providernya. Diharapkan nanti ada hasilnya. Setahu saya, ini akan di-launching tahun berikutnya. Skor 77,9 itu tertinggi kategori Provinsi Besar,” tuturnya.

Dhoni menuturkan, korupsi merupakan tindakan kejahatan luar biasa yang berbahaya, sehingga perlu mendapatkan penanganan semua pihak. Tidak bisa ditangani satu pihak. Maka keterlibatan masyarakat, dan lainnya harus bersatu memerangi korupsi.

“Jadi harus bersatu padu, bagaimana memerangi korupsi di negeri ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Jateng Nana Sudjana menyampaikan, peringatan Hakordia bertema Menumbuhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju. Komitmen itu jadi hal penting bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Pemprov Jateng berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah pencegahan, dan juga memberantas korupsi di Jateng. Provinsi Jateng selama ini terus berkomitmen dan mengajak para kabupaten dan kota untuk terus melakukan langkah- langkah, dalam hal ini lebih melakukan pencegahan dan terus memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya di Jateng ini,” kata Nana.

Beberapa komitmen atau bentuk komitmen Jateng dalam melawan korupsi, tutur Nana, yaitu di provinsi ini telah dibentuk Desa Antikorupsi. Di Jateng sampai saat ini terdapat 29 Desa Antikorupsi. Ke depan, jumlah itu akan ditambah atau ditingkatkan.

Selain itu, Pj Gubernur menyebut, terdapat Pergub Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Jawa Tengah. Pergub itu sudah berjalan beberapa tahun, dan menjadi pedoman penanganan korupsi di provinsi ini.

“Biar jadi pedoman para ASN untuk mempelajarinya, sehingga Jateng atau ASN Jateng bisa terhindar dari korupsi,” tegasnya.

Pada peringatan Hakordia tingkat provinsi, diberikan pula beberapa penghargaan kepada instansi hingga individu, yang telah berkarya seperti peserta terbaik Lomba Gerak Kreasi Lagu Saya Perempuan Antikorupsi, Lomba Cover Song Jingle Antikorupsi, Lomba Poster Antikorupsi, Film Pendek Antikorupsi, Wajib Lapor LHKPN 2023 Terbaik, dan Kepatuhan LHKPN 2023 Terbaik, Unit Kerja dengan Kepatuhan LHKPN 2023 Terbaik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Penurunan Harga Tiket Pesawat Bentuk Komitmen Pemerintah kepada Rakyat

Penulis
Syifa
-

Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi jajaran menteri dan stakeholder yang telah menurunkan harga tiket pesawat dalam negeri sebesar 10 persen pada masa Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Sebagaimana dikutip dari laman Youtube resmi Sekretariat Presiden, Kepala Negara mengatakan, hal tersebut merupakan bantuk komitmen pemerintah kepada rakyat.

“Terima kasih Menteri Perhubungan, Menteri BUMN dan para Menteri yang terkait. Ini karena teamwork yang baik di antara kita, di antara saudara-saudara. Inilah bentuk komitmen kita untuk selalu berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan nasional,” ujar Presiden.

Pemerintah telah memutuskan menurunkan harga tiket pesawat penerbangan dalam negeri selama periode Nataru 2024/2025 sesuai arahan langsung Presiden, untuk membantu masyarakat mengurangi beban harga tiket pesawat.

Baca juga: Masyarakat Bisa Nikmati Potongan Harga Tiket Pesawat 10% Selama Nataru

Pemberlakuan penyesuaian harga tersebut akan berlaku selama 16 hari pada 19 Desember 2024 s.d. 3 Januari 2025. Presiden melanjutkan, ke depan, pemerintah akan terus bertekad memperbaiki semua kebijakan dan sistem yang diperlukan. Kebijakan ini sendiri disebut mendapatkan apresiasi luas dari masyarakat karena akan meringankan beban ekonomi di tengah tingginya permintaan transportasi udara.

“Mungkin pertama kali dalam berapa tahun kita bisa menurunkan harga tiket pesawat. Biasanya menjelang akhir tahun atau hari libur, harga-harga naik. Kita bisa turunkan sedikit tiket pesawat untuk membantu masyarakat dan rakyat kita. Tapi kita juga waspada supaya penurunan tiket pesawat tidak merugikan industri penerbangan,” kata Presiden.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru 2025. Ia meminta agar segala persiapan, mulai dari infrastruktur, transportasi, hingga pengamanan, dilakukan secara matang. “Saya yakin dan kita mampu menyelenggarakan semua persiapan dengan sebaik-baiknya. Kita yakinkan bahwa masyarakat bisa menghadapi tahun baru dengan aman, dengan tertib, dan dengan lancar,” tutur Presiden.

Adapun Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, penurunan harga tiket pesawat dapat terwujud berkat kolaborasi lintas kementerian dan stakeholder. Sebagai informasi, untuk mengakomodasi penurunan tiket (tanpa pengurangan PPN) diperlukan peran maskapai, PT. Angkasa Pura Indonesia, PT Pertamina, serta Airnav untuk menurunkan fuel surcharge, PJP2U dan avtur.

“Semoga penurunan harga tiket pesawat ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan pada masa Nataru 2024/2025. Kami terus berupaya mempersiapkan dengan sebaik-baiknya agar masyarakat Indonesia bisa merayakan Nataru 2024/2025 dengan selamat, aman, dan nyaman,” ujar Menhub.

Hasil survei menunjukkan, pada masa Nataru 2024/2025 potensi pergerakan masyarakat mencapai 110,67 juta orang. Saat ini ramp check atau inspeksi berkala terhadap seluruh moda mulai dari bus, pesawat, kereta api, hingga kapal laut terus dilakukan. Langkah ini penting dilakukan untuk menjamin keselamatan semua moda selama masa angkutan Nataru.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhub Dudy Pastikan Kesiapan Transportasi Jelang Nataru 2024/2025

Penulis
Syifa
-

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meninjau sejumlah simpul transportasi di beberapa wilayah jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Menhub ingin memastikan, semua stakeholder transportasi benar-benar telah mempersiapkan pelayanan angkutan Nataru dengan baik dan sesuai prosedur yang berlaku.

Sejumlah titik yang dikunjungi Menhub antara lain: Bandara Soekarno-Hatta, Kereta Bandara Stasiun BNI City, Stasiun Integrasi LRT-Whoosh Halim, Stasiun Padalarang, Stasiun Bandung, Stasiun Gambir, hingga Stasiun Senen. Ia menjelaskan, potensi pergerakan masyarakat saat Nataru 2024/2025 cukup tinggi, angkanya mencapai 110,67 juta orang. Sebagian besar pergerakan terjadi di Pulau Jawa, termasuk aglomerasi.

“Karena itu dalam beberapa hari lalu, saya melakukan peninjauan untuk memastikan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jasa transportasi di semua sektor, baik darat, laut, udara, hingga kereta api, benar-benar dipersiapkan dengan baik oleh semua stakeholder,” ujar Menhub Dudy di Jakarta, Minggu (1/12).

Baca juga: Kemenhub Kerahkan 73 Kapal Bantuan Evakuasi 1.668 Penumpang dari Labuan Bajo

Menhub juga menerangkan bahwa beberapa simpul transportasi yang ditinjau secara keseluruhan sudah melakukan persiapan yang baik jelang Nataru 2024/2025. Ia pun berpesan agar semua stakeholder terus meningkatkan pengawasan, salah satunya dengan melakukan ramp check atau inspeksi secara berkala terhadap seluruh moda, mulai dari bus, pesawat, kereta api, hingga kapal laut penumpang yang akan dioperasikan.

“Untuk keselamatan penumpang, saya minta petugas di lapangan untuk memastikan semua moda transportasi yang ada benar-benar dalam kondisi yang layak beroperasi. Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan di kemudian hari,” jelas Menhub.

Sejalan dengan itu, Menhub juga mengimbau seluruh stakeholder agar terus berkolaborasi secara intensif selama periode Nataru berlangsung. Pasalnya, Kemenhub tidak bisa bekerja sendiri untuk melancarkan momen tahunan ini. “Dengan kolaborasi yang dilakukan, harapannya masyarakat akan mendapatkan rasa aman, nyaman, dan lancar saat melakukan perjalanan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Menhub pun meminta seluruh stakeholder untuk mengantisipasi cuaca buruk yang berpotensi terjadi selama masa Nataru. “Hujan berlebih dan potensi bencana hidrometeorologi saat periode Nataru perlu diantisipasi. Saya berharap semua stakeholder dapat terus berkoordinasi dengan BMKG secara konsisten,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj. Bupati Lumajang Hadiri Rapat Paripurna Persetujuan 4 Raperda

Penulis
Syifa
-

Pj. Bupati Lumajang, Indah Wahyuni mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Lumajang yang telah meluangkan waktu dan pemikiran sehingga pembahasan Raperda dapat diselesaikan tepat waktu.

Hal itu disampaikan, Pj. Bupati Lumajang saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lumajang yang dipimpin oleh Wakil Ketua lll DPRD Kabupaten Lumajang, H. Sudi yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lumajang, Selasa (3/12/2024).

Adapun 4 (empat) Raperda yang telah dibahas oleh pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Lumajang, antara lain :

  • Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
  • Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah.
  • Perseroan terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Lumajang.
  • Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

“Atas beberapa saran masukan yang disampaikan kepada pemerintah daerah dan telah disepakati bersama pada saat pembahasan, telah kami sesuaikan dan tindaklanjuti. Kemudian atas beberapa catatan akan menjadi perhatian kami nantinya pada saat pelaksanaannya,” ujarnya.

Terkait Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pihaknya akan segera menindaklanjuti hasil kesepakatan dengan mengirimkan 4 (empat) Raperda ke Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan fasilitasi dan evaluasi.

“Khusus untuk Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah juga harus melalui proses evaluasi pada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan,” imbuhnya.

Selanjutnya, ia juga berharap dari keempat Raperda tersebut agar dapat segera diundangkan dan nantinya akan membawa manfaat bagi masyarakat Kabupaten Lumajang.

“Semoga persetujuan ini membawa kebaikan bagi masyarakat Lumajang dan membawa kemajuan dimasa akan datang. Akhirnya atas segala perhatian, serta jalinan kerjasama yang baik, saya sampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Al Haris Paparkan Kinerja Pemprov Jambi ke Kemendagri

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi, Al Haris, memaparkan berbagai capaian dan program kerja Pemerintah Provinsi Jambi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam pertemuan presentasi Kinerja Pemerintah Daerah tahun 2024 di Oakwood Suites Kuningan Jakarta, Rabu (04/12/24).

Dalam kesempatan itu, Gubernur Al Haris turut didampingi Kadis Kominfo Jambi Ariansyah, Kepala Bappeda, Agus Sunaryo, Kepala Bakauda Agus Pirngadi, Karo Adpim, Edy Kusmiran, Kepala Biro Organisasi Tohir, Kepala Badan Penghubung Amrulsyah.

Kegiatan tersebut digelar oleh Kemendagri untuk menilai kinerja pemerintah daerah serta memastikan pelaksanaan program sesuai dengan rencana pembangunan daerah dan nasional.

Dalam paparannya, Gubernur Al Haris menekankan sejumlah aspek prioritas yang menjadi fokus Pemprov Jambi. Beberapa di antaranya meliputi peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

“Saya hadir dalam kesempatan ini mempresentasikan terkait tindak lanjut kami di daerah dalam menangani kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan lainnya,” ujarnya kepada awak media.

Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa Pemprov Jambi terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan.

Ini dilakukan untuk mendukung konektivitas antarwilayah, memudahkan distribusi hasil pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan dan terpencil.

Gubernur Al Haris memaparkan terobosan dan inovasi yang telah diimplementasikan oleh Pemprov Jambi yaitu Dumisake.

Program Dumisake merupakan kebijakan pembangunan Provinsi Jambi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan turunan dari kebijakan pembangunan nasional dengan mempertimbangkan keunggulan daerah dan kearifan lokal masyarakat Jambi.

Dalam upaya pemulihan dan peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah serta percepatan pengurangan ketimpangan pembangunan serta penurunan kemiskinan, ada beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi yang dilaksanakan selama tahun 2021-2024, salah satunya melalui program unggulan Dumisake.

“Kami telah melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Program Dumisake melalui lima pilar Jambi Cerdas Pintar, Jambi Sehat, Jambi Tangguh, Jambi Agamis, Jambi Responsif,” tuturnya.

Paparan kinerja ini diharapkan dapat memperkuat komitmen Pemprov Jambi dalam melaksanakan berbagai program pembangunan, serta memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada masyarakat. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, Jambi diharapkan mampu mencapai target pembangunan yang lebih baik di masa mendatang.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pj Wali Kota Kediri Tekankan Kewaspadaan dalam Forum Kewaspadaan Dini

Penulis
Syifa
-

Pj Wali Kota Kediri Zanariah menekankan beberapa hal saat Sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Kediri, Selasa (3/12). Sosialisasi ini diselenggarakan di Ruang Joyoboyo Balaikota Kediri, dan diikuti oleh Camat, Danramil, Kapolsek, Lurah, Babinsa, Babinkamtibmas, Kominda (Komunikasi Intelijen Daerah), serta Forum RT-RW se-Kota Kediri.

Pada kesempatan ini, Pj Wali Kota Kediri mengingatkan bahwa tahapan Pilkada belum selesai, masih ada beberapa tahap sampai pada pengumuman resmi hasil penghitungan suara dari KPU. Maka dari itu, semua pihak tetap harus menguatkan kewaspadaan pada isu-isu yang berkembang.

Peran dari semua pihak seperti TNI, Polri, ASN, masyarakat dan lainnya sangat penting dalam mengidentifikasi dan mengantisipasi secara dini segala bentuk potensi konflik, baik sosial, politik, maupun ekonomi, yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.

Baca juga: Pj Wali Kota Kediri Ambil Sumpah dan Lantik Dua Pejabat Tinggi Pratama

“Tidak hanya pada momen besar seperti Pilkada dan Pemilu saja, namun lebih jauh lagi. Ke depan tantangan serta potensi memecah belah bisa menjadi ancaman kapan saja dan di mana saja,” ucapnya.

Karena hal itulah, Zanariah menekankan beberapa hal yang perlu dilakukan bersama yakni dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap segala bentuk potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Lalu memperkuat komunikasi yang efektif dan terbuka antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman.

Membangun kesadaran kolektif bahwa keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama. Serta yang terakhir, memberdayakan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

Terakhir, Pj Wali Kota Kediri menerangkan bahwa dalam pertemuan ini untuk memberikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan semua pihak, baik Forkopimda sampai jajaran di kelurahan.

“Saya sebagai Pj Wali Kota Kediri sangat bersyukur atas pelaksanaan tahapan Pilkada walaupun belum selesai sudah kelihatan bahwa aman, nyaman, sukses dan semoga sampai ke tahap pengumuman. Tetapi tetap kami meminta semua jajaran Forkopimda sampai ke bawah untuk tetap waspada, selalu komunikasi, dan lain sebagainya. Di samping itu, melalui momentum ini kita dapat semakin memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi ancaman serta menjaga stabilitas keamanan di Kota Kediri,” tutupnya.

Pj Wali Kota Kediri zanariah Tekankan Beberapa Hal Penting Saat Sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Kediri

Hadir pula, Dandim 0809 Kediri Letkol Inf Aris Setiawan, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, KSPK Polres Kediri Kota Iptu Agung Sukoco, Panitera Muda Hukum Wahyuni Mertaatmaja, Jaksa Intel Wahyu Wasono, Kasubsi Penindakan Imigrasi Kediri Arief Budi Prasetyo, Kepala Badan Kesbangpol Indun Munawaroh, Kepala Satpol PP Syamsul Bahri, serta Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Roni Yusianto.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,3931,3941,395...4,956Halaman 1,394 dari 4,956