Beranda blog Halaman 1397

Pengurus Kota PPI Bogor Periode 2022–2027 Resmi Dilantik

Penulis
Syifa
-

Pengurus Kota Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Bogor periode 2022–2027 resmi dilantik di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Sabtu (30/11/2024).

Setelah dilantik, Purna Paskibraka Indonesia Bogor akan fokus untuk menjadi organisasi yang adaptif dan bermanfaat.

Dalam momentum pelantikan ini, Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari, yang pernah menjadi Paskibraka angkatan 1988, berbagi cerita dan pengalaman, serta memberikan motivasi kepada pengurus PPI Kota Bogor.

Ia juga mengajak para pengurus untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap Kota Bogor secara khusus, serta Indonesia secara umum.

“Karena wujud yang terpenting dalam satu kebanggaan kita kepada negara dan simbol negara adalah jika kita bisa bermanfaat. Sebaliknya, jika kita tidak memberikan dampak dan manfaat, keberadaan kita akan dianggap tidak ada,” ujarnya.

Selain itu, Hery juga mengajak pengurus PPI untuk terus beradaptasi dengan kondisi dan situasi terkini, termasuk perkembangan teknologi informasi.

Ia pun berharap semua pihak mendukung program kerja dari pengurus baru Purna Paskibraka Indonesia Bogor, sekaligus menyampaikan apresiasi kepada pengurus lama.

“Terima kasih atas segala dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan, sehingga Kota Bogor dapat merasakan kehadiran Purna Paskibraka Indonesia Bogor,” katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Pengurus Provinsi PPI Jawa Barat, Fajar Arif Budiman. Ia menekankan bahwa Purna Paskibraka Indonesia, khususnya di Jawa Barat, harus fokus menjadi organisasi yang adaptif dan bermanfaat.

“Purna Paskibraka Indonesia hari ini harus adaptif. Intinya, Purna Paskibraka Indonesia harus mampu beradaptasi sembari mempertahankan nilai-nilai luhur yang selalu kita junjung,” ucapnya.

Di lokasi yang sama, Ketua PPI Bogor periode 2022–2027, Bentar Wardana, menyampaikan bahwa saat ini adalah era kolaborasi dan sinergi.

“Karena bukan saatnya kita bekerja sendiri atau merasa paling berdaya. Kita harus terus belajar untuk meningkatkan kompetensi diri. Dalam dua tahun ini, kami sudah berusaha menjalankan kepengurusan, program kerja, dan lainnya. Insyaallah, dalam tiga tahun sisa kepengurusan kami, kami akan melaksanakan tugas dan fungsi kami dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Terima SK Purna Bakti, Sekda Kota Bogor Pamit Usai 37 Tahun Mengabdi

Penulis
Syifa
-

Selama 37 tahun mengabdi untuk negara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah, memasuki masa purna bakti di akhir november ini. Upacara puncak HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-53, Jumat (29/11/2024) sekaligus menjadi kali terakhir Syarifah mengenakan seragam batik Korpri. Salam perpisahan pun disampaikan langsung oleh jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sebagai bentuk apresiasi atas pengabdiannya selama ini.

Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari, secara langsung menyerahkan Surat Keputusan (SK) Purna Bakti kepada Sekda Kota Bogor, bersama para ASN Pemkot Bogor lainnya yang juga memasuki masa purna bakti.

Dalam kesempatan itu, Syarifah mengungkapkan rasa syukur, permohonan maaf, dan harapan terbaik untuk masa purna baktinya setelah pengabdian panjang lebih dari tiga dekade.

“Tidak ada yang dapat saya ucapkan selain rasa syukur atas karunia yang diberikan oleh Allah SWT hingga diberi kesempatan sampai usia 60 tahun. Alhamdulillah, saya telah menyelesaikan tugas sebagai abdi negara selama 37 tahun,” ungkap Syarifah di Lapangan Sempur, Kota Bogor.

Ia menambahkan, dipercaya mengemban tugas sebagai Sekda selama empat tahun merupakan pengalaman yang amat berharga dan penuh kenangan indah, terutama karena ia bersama seluruh jajaran saling membantu dan bekerja sama untuk mencapai target-target pemerintah.

“Di pemerintahan, ada indikator kinerja yang harus dipenuhi, dan alhamdulillah itu dapat tercapai berkat kerja keras serta kerja sama seluruh jajaran Pemkot Bogor,” ujarnya.

Syarifah juga tidak menampik bahwa selama menjabat, sebagai manusia ia masih memiliki banyak kekurangan dan menyadari adanya pekerjaan yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak.

“Dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Siapapun yang diberi amanah memimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah dikerjakan. Saya tidak ingin hal itu menjadi beban, sehingga saya meminta kerelaan bapak-ibu untuk memaafkan segala kekurangan dan kesalahan saya,” tutur Syarifah.

Ia berharap di masa purna bakti ini, dirinya masih diberi kesehatan agar tetap produktif dan dapat bermanfaat di ladang pengabdian lain.

Tidak lupa, Syarifah mengungkapkan doa terbaiknya untuk seluruh ASN Pemkot Bogor, Forkopimda Kota Bogor, hingga warga Kota Bogor.

Dalam doanya, ia berharap agar Kota Bogor selalu aman, nyaman, menjadi kota idaman yang bisa dinikmati sehari-hari, dan terhindar dari bencana.

“Izin mohon pamit. Terhitung mulai tanggal 30 November 2024, saya resmi purna bakti, dan per 1 Desember 2024, SK Penjabat Sekda Kota Bogor yang baru akan terbit. Semoga silaturahmi yang telah terjalin tetap berjalan dengan baik. Terima kasih,” ucap Syarifah menutup sambutannya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Bekasi Resmi Luncurkan 15 Unit Bus Trans Wibawamukti Koridor Pertama

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi resmi meluncurkan layanan transportasi publik Bus Trans Wibawamukti koridor pertama yang akan melayani rute dari Stasiun Kereta Api Cikarang sampai Stasiun LRT Jatimulya, yang digelar di Museum Gedung Juang, Jl. Sultan Hasanudin Tambun Selatan, pada Minggu (1/12/2024).

Launching Bus Trans Wibawamukti dihadiri oleh Pj Bupati Bekasi Dedy Supriyadi, Plt. Direktur Angkutan BPTJ Kementerian Perhubungan, Solihin Purwantara, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron dan Kepala Dinas Perhubungan, R. Yana Suyatna.

Pj Bupati Dedy Supriyadi menyampaikan, layanan Bus Trans Wibawamukti dengan skema Buy The Service (BTS) ini sebagai upaya meningkatkan pelayanan transportasi umum perkotaan yang aman, nyaman, terjangkau dan berkelanjutan.

Baca juga: Tekan Kasus Tuberkulosis, Pemkab Bekasi Luncurkan Aplikasi Sintesa

Kehadiran Bus Trans Wibawamukti diharapkan menjadi solusi transportasi masal yang efisien, dan ramah lingkungan sekaligus mampu mengurangi tingkat kemacetan di wilayah Kabupaten Bekasi.

“Kami menyadari pentingnya transportasi yang terintegrasi untuk mendukung mobilitas masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.

Selain itu Pj Bupati menyampaikan, Bus Trans Wibawamukti diharapkan tidak hanya menjadi solusi mobilitas, tapi juga menjadi simbol kemajuan infrastruktur transportasi di wilayah Kabupaten Bekasi.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, R. Yana Suyatna mengatakan, jumlah armada bus Trans Wibawamukti yang akan beroperasi di koridor pertama sebanyak 15 unit yang terdiri dari 14 unit siap operasi dan satu unit cadangan.

“Kapasitas penumpangnya 40 orang, dan waktu operasi dari pukul 05.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB, dengan tarif nol rupiah selama masa uji coba,” katanya.

Yana menambahkan, layanan Bus Trans Wibawamukti terdiri dari 7 koridor. Untuk tahap awal akan dioperasikan koridor satu dengan rute Stasiun Cikarang, Pasar Cibitung, Pasar Tambun, Bulak Kapal sampai Stasiun LRT Jatimulya.

“Rute yang ditempuh Bus Trans Wibawamukti sepanjang 40 kilometer pulang-pergi dengan jumlah halte atau pemberhentian bus sebanyak 50 titik. Jarak antar kendaraan (headway) selama 12 menit dengan waktu tempuh pulang-pergi 163 menit,” terangnya.

Usai acara peluncuran, Pj Bupati Bekasi Dedy Supriyadi bersama jajaran dan tamu undangan serta awak media turut mencoba menaiki Bus Trans Wibawamukti menempuh perjalanan dari Gedung Juang hingga ke Stasiun LRT Jatimulya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK Paparkan Inovasi Teknologi e-LHKPN di Forum ASEAN-PAC

Penulis
Syifa
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpartisipasi aktif dalam Pertemuan Pimpinan Lembaga Antikorupsi Negara ASEAN ke-20 (ASEAN-PAC) yang berlangsung di Ballroom Bali Beach Convention Sanur, Bali, Senin (2/12). Dalam pertemuan ini, Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, Eko Marjono, memaparkan implementasi teknologi dalam pemberantasan korupsi yang juga mendorong peran serta masyarakat, yaitu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berbasis elektronik atau yang dikenal dengan e-LHKPN.

Eko menyampaikan bahwa penggunaan teknologi seperti e-LHKPN sangat strategis dalam pencegahan korupsi. “Di era digital seperti saat ini, hampir semua kegiatan bisa dilakukan hanya dalam genggaman, termasuk dalam pencegahan korupsi. Salah satu sistem elektronik KPK yang memiliki nilai strategis untuk mendorong partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi adalah e-LHKPN,” papar Eko dalam sesi presentasi.

Eko menjelaskan bahwa LHKPN merupakan daftar seluruh harta kekayaan yang dilaporkan oleh penyelenggara negara kepada KPK. Pelaporan ini bertujuan untuk menjaga integritas penyelenggara negara, mencegah terjadinya konflik kepentingan, dan menjadi media kontrol bagi masyarakat.

Pada implementasinya, LHKPN mengalami transformasi seiring dengan perkembangan teknologi di era digital. Pada 2016, peraturan dan pengembangan aplikasi e-LHKPN secara resmi diterapkan guna mendukung pelaporan yang lebih mudah, murah, dan transparan bagi publik.

“Aplikasi berbasis web e-LHKPN memiliki menu e-announcement. Salah satu fitur penting dalam sistem ini adalah mendorong peran serta masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan harta kekayaan penyelenggara negara. Masyarakat dapat memberikan informasi tambahan terkait kepemilikan harta yang dicantumkan maupun yang belum dicantumkan di dalam pengumuman LHKPN,” jelas Eko.

Menurut Eko, salah satu kunci keberhasilan KPK dalam menangkap koruptor adalah hasil dari peran serta dan kepedulian masyarakat dalam melaporkan dugaan suap dan korupsi. Untuk itu, tiga faktor, yaitu manusia, proses, dan teknologi, merupakan hal yang krusial guna menjadikan e-LHKPN sebagai salah satu alat efektif dalam upaya pemberantasan korupsi.

Penguatan Sistem Verifikasi e-LHKPN
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, Eko menyatakan bahwa penguatan sistem verifikasi LHKPN perlu dilakukan untuk memastikan keakuratan laporan dan mendeteksi kekayaan tidak wajar. Maka, untuk mendukung tujuan tersebut, KPK membangun interkoneksi data dengan berbagai kementerian, lembaga, dan penyedia jasa keuangan, serta menggelar pelatihan teknis dan capacity building.

“Dalam mendukung proses verifikasi, KPK melakukan verifikasi elektronik (e-verification) dengan berbagai database profil dan aset yang terkoneksi dengan gateway KPK di beberapa instansi, seperti data kependudukan, imigrasi, perpajakan, dan registrasi perusahaan. Sistem ini memungkinkan integrasi data berbasis web atau server-to-server,” terang Eko.

Lebih lanjut, Eko menuturkan bahwa fokus pengembangan aplikasi yang dilaksanakan oleh KPK saat ini adalah pengolahan data transaksi dari penyedia jasa keuangan dan perbankan dengan menggunakan machine learning. Pengembangan ini termasuk pada tahap pengolahan data, dashboard_secara _real time, dan integrasi sistem. Hal ini diharapkan dapat memberi kemudahan dalam memproses data keuangan pengguna akhir secara digital untuk kebutuhan analisis KPK.

Partisipasi KPK dalam Pertemuan ASEAN-PAC ke-20 menunjukan komitmen Indonesia dalam mempromosikan inovasi teknologi pada pemberantasan korupsi di tingkat regional. Melalui penggunaan teknologi seperti e-LHKPN, KPK berupaya memperkuat upaya pemberantasan korupsi dengan mendorong sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi contoh praktik baik yang dapat diadopsi oleh negara-negara anggota ASEAN-PAC lainnya.

Delegasi ASEAN Berbagi Inovasi Teknologi
Selain KPK, delegasi dari negara-negara anggota ASEAN-PAC juga berbagi dan bertukar pengalaman terkait praktik baik (best practice) dalam implementasi teknologi di negara masing-masing. Diskusi yang dilaksanakan pada 2-3 Desember 2024 ini diharapkan dapat memperkuat elaborasi strategi dan inovasi dalam pemberantasan korupsi di tingkat regional, sekaligus mendorong kolaborasi antarnegara dalam mengatasi tantangan yang serupa.

Di sesi hari pertama, Anti-corruption Unit (ACU) Cambodia, memaparkan mengenai inovasi teknologi yang memberikan transparansi kepada publik bernama Financial Management Information System (FMIS) Cambodia. Inovasi ini yang merupakan inisiatif reformasi di Kamboja untuk meningkatkan transparansi dan tata kelola manajemen anggaran nasional.

Sementara itu, dalam hal mendorong partisipasi publik, Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) memiliki inovasi teknologi bernama Portal Aduan Rasuah, yaitu sebuah platform resmi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan informasi atau pengaduan terkait korupsi dan penyalahgunaan wewenang kepada pihak berwenang.

Lebih lanjut, Anti-Corruption Bureau (ACB) Brunei Darussalam, State Inspection Authority (SIA) Republik Demokratik Rakyat Laos, Anti-Corruption Commission (ACC) Myanmar, Ombudsman Filipina, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura, National Anti-Corruption Commission (NACC) Thailand, The Government Inspectorate (GI) Vietnam, dan The Commission of Anti-Corruption (CAC) Timor Leste juga turut menyampaikan pemanfaatan inovasi teknologi dalam pemberantasan korupsi di negaranya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Buka Pertemuan ASEAN-PAC Ke-20, KPK Ungkap Pentingnya Kolaborasi Pemberantasan Korupsi Berbasis Teknologi

Penulis
Syifa
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi membuka rangkaian Pertemuan Pimpinan Lembaga Antikorupsi Negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) ke-20 atau The 20th Principals Meeting of the ASEAN Parties Against Corruption (ASEAN-PAC) pada Senin, 2 Desember 2024, di Ballroom Bali Beach Convention, Sanur, Bali. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif berbasis teknologi guna memerangi korupsi, khususnya di kawasan Asia Tenggara.

“Korupsi tidak mengenal batas negara. Kejahatan ini tidak hanya melemahkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengikis kepercayaan publik dan menghambat kemajuan di banyak negara ASEAN. Oleh karena itu, kolaborasi regional berbasis teknologi sangat diperlukan guna mengatasi tantangan bersama ini secara lebih efektif,” tegas Alex, saat memberikan sambutan di hadapan delegasi dari 10 negara anggota ASEAN-PAC, Timor Leste sebagai observer, serta United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai tamu undangan.

Alex menyampaikan bahwa teknologi memegang peran strategis dalam menyelaraskan upaya kolaborasi pemberantasan korupsi di kawasan ASEAN. Teknologi menjadi kunci untuk mengatasi tantangan yang timbul dari keragaman budaya, sumber daya, dan sejarah di setiap negara anggota. Untuk memperkuat semangat kolaborasi tersebut, pertemuan tahun ini mengangkat tema: “Advancing Collaborative Actions through Technological Innovation in the Fight Against Corruption.”

“Teknologi memiliki peran penting dalam memerangi korupsi di kawasan ASEAN. Perangkat digital dapat menyediakan platform untuk berbagi informasi, investigasi bersama, dan melakukan pemantauan secara real time. Penerapan ini diharapkan dapat mengatasi berbagai hambatan yang ada dan dapat menjadi kekuatan transformatif guna membangun kepercayaan antarnegara,” ungkap Alex.

Untuk mewujudkannya, penerapan teknologi sendiri memerlukan kerangka kerja yang jelas, sistem hukum yang kuat, dan kemauan politik yang konsisten dari negara anggota ASEAN-PAC. Hal ini mengingat sejak didirikan pada 2004, forum ini telah berkembang secara signifikan. Salah satu tonggak perkembangan forum ini adalah menjadi bagian dari rencana aksi bersama dalam instrumen Cetak Biru Masyarakat Politik-Keamanan (Blueprint) ASEAN di tahun 2009 serta menjadi Entitas yang Terakreditasi dengan ASEAN.

Dengan demikian, lanjut Alex, ke depannya forum ASEAN-PAC diharapkan dapat mengintegrasikan tugasnya secara lebih komprehensif pada komunitas ASEAN. “Dengan menghubungkan tugas pada kerangka ASEAN, negara anggota ASEAN – PAC dapat menyampaikan laporan atau rekomendasi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN. Ini akan menumbuhkan semangat kerja sama, saling mendukung, dan rasa tanggung jawab bersama,” jelas Alex.

Melalui diskusi dan negosiasi yang konstruktif dalam pertemuan ini, Alex juga berharap agar dapat dihasilkan dokumen keluaran yang memberikan manfaat nyata bagi peningkatan upaya pemberantasan korupsi di kawasan ASEAN. Ke depannya, ASEAN-PAC diharapkan dapat terus menjadi pilar utama dalam penguatan kolaborasi guna mendukung terwujudnya kawasan Asia Tenggara yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Vilayvanh Boutdakham, Wakil Ketua State Inspection Authority (SIA) Republik Demokratik Rakyat Laos, dalam kesempatan ini juga turut menyampaikan apresiasi atas kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pertemuan Pimpinan Lembaga Antikorupsi Negara ASEAN ke-20. Pertemuan ini diharapkan dapat menguatkan kolaborasi antarnegara anggota dan menjadi wadah strategis guna berbagi pengalaman dan praktik baik dalam pemberantasan korupsi.

“(Di penghujung) tahun 2024 ini, keketuaan ASEAN-PAC akan diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)sebagai perwakilan Indonesia. Kami percaya bahwa di bawah kepemimpinan KPK, ASEAN-PAC dapat melanjutkan keberhasilan dan mampu bersatu untuk tetap menjaga nilai dasar ASEAN. Kami menantikan kerja sama lebih lanjut dengan seluruh negara anggota untuk mendukung agenda pemberantasan korupsi dan dalam rangka mewujudkan kawasan ASEAN yang bebas dan bersih dari korupsi,” ungkap Vilayvanh.

Selama masa keketuaan sejak November 2023 hingga Desember 2024, Laos telah berhasil memperkenalkan berbagai program strategis yang mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan dan kolaborasi lintas negara dalam pencegahan serta pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah melalui penyelenggaraan ASEAN-PAC Capacity Building Workshop pada 11 Juli 2024 yang membahas terkait penerapan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC) di kawasan Asia Tenggara.

Pertemuan Pimpinan Lembaga Antikorupsi Negara ASEAN ke-20 ini akan berlangsung selama 4 hari pada 2-5 Desember 2024, di Bali Beach Convention Sanur, Bali. Pada pertemuan tersebut terdapat beberapa agenda sebagai berikut:

Hari ke-1, 2 Desember 2024

Pada agenda hari pertama, pertemuan akan dipimpin oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. Pertemuan ini akan membahas mengenai peninjauan Implementasi Rencana Aksi ASEAN-PAC 2023-2025 serta agenda prioritas yang akan menjadi Rencana Aksi ASEAN-PAC 2026-2028 bersama seluruh delegasi negara anggota ASEAN-PAC.

Di sesi hari pertama, Anti-Corruption Bureau (ACB) Brunei Darussalam, Anti-corruption Unit (ACU) Cambodia, KPK Indonesia, State Inspection Authority (SIA) Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) Malaysia, Anti-Corruption Commission (ACC) Myanmar, serta Ombudsman Filipina juga akan berbagi praktik mengenai pemanfaatan inovasi teknologi dalam pemberantasan korupsi di negaranya.

Hari ke-2, 3 Desember 2024

Pada agenda hari kedua, melanjutkan sesi di hari sebelumnya, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura, National Anti-Corruption Commission (NACC) Thailand, dan The Government Inspectorate (GI) Vietnam akan berbagi praktik terkait pemanfaatan inovasi teknologi dalam pemberantasan korupsi di negara masing-masing.

Kemudian, dilanjutkan dengan konferensi pers ASEAN-PAC sekaligus peluncuran E-booklet ASEAN-PAC yang berisi informasi terkait sejarah dan perjalanan ASEAN-PAC serta profil dari negara anggotanya. Di agenda hari kedua, akan dilaksanakan juga workshop kolaborasi KPK dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Workshop ini mengusung tema “Advancing ASEAN’s Anti-Corruption Efforts Through the Implementation of UNCAC”.

Hari ke-3, 4 Desember 2024

Pada agenda hari ketiga, diselenggarakan Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) – International Film Screening, yang akan menayangkan sejumlah film bertemakan nilai-nilai antikorupsi dan integritas dari sejumlah negara Asia Tenggara, serta sesi talkshow yang akan membahas proses pembuatan film antikorupsi. Talkshow akan diisi oleh Direktur Sosialisasi dan Kampanye KPK Amir Arief, sineas Indonesia Sammaria Simanjuntak, dan Direktur Program Minikino Film Week Fransiska Prihadi.

Hari ke-4, 5 Desember 2024

Pada hari terakhir, delegasi negara anggota ASEAN-PAC akan melakukan kunjungan ke Desa Penglipuran dan Pura Tirta Empul untuk mengenal kebudayaan Bali.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sinergi Lintas Kementerian, Mendes Yandri Godok Aturan Perlindungan Pekerja Migran dari Desa

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes Yandri Susanto tengah bersinergi dengan lintas Kementerian/Lembaga untuk menyiapkan aturan perlindungan pekerja migran dari desa, demi memudahkan masyarakat terkait urusan keimigrasian.

Pasalnya, pekerja migran dinilai telah menjadi salah satu penopang tumbuhnya perekonomian nasional, yang berkontribusi secara konkret bagi pendapatan negara, sehingga tercipta peningkatan produktivitas ekonomi, melalui tingginya remitansi atau pendapatan yang dikirimkan ke dalam negeri.

“Perlunya peraturan desa bagi desa-desa yang mempunyai kantong-kantong utama sumber dari tenaga migran. Untuk melahirkan sebuah peraturan yang tidak diskriminatif dan tidak mempersulit,” ungkap Mendes Yandri saat menjadi Narasumber dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah, tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2024).

Lebih lanjut, Mendes Yandri juga menegaskan bahwa pihaknya dan beberapa lintas Kementerian lainnya akan membentuk satuan tugas (Satgas) khusus menangani calo-calo deportasi yang secara ilegal atau tidak etis membantu seseorang dalam mengatasi atau menghindari proses imigrasi.

Menurut Mendes Yandri, calo atau penipu yang berkeliaran di desa-desa itu dapat merugikan sistem keamanan nasional serta integritas perbatasan. Jasa calo tersebut diklaim dapat memiliki konsekuensi serius, termasuk lebih sulitnya mendapatkan status imigrasi yang sah, risiko dideportasi, atau bahkan tindakan hukum.

“Nanti kita juga akan membentuk satgas khusus, di kantong-kantong desa itu. Sehingga tidak ada calo, penipu, atau pengambil untuk tapi dengan ilegal,” tegas mantan Anggota DPR RI itu.

Mendes Yandri juga menegaskan bahwa pekerja migran Indonesia dinilai memiliki peran krusial bagi tanah air. Tak hanya menjadi pahlawan devisa, eksistensi mereka menjadi kekuatan sosial politik yang strategis di dalam dan luar negeri.

Menurutnya, kontribusi devisa yang diberikan oleh pekerja migran Indonesia disebut sangat besar dan diharapkan menjadi perhatian banyak pihak baik tingkat pusat, maupun di daerah, agar dimudahkan dan dimuliakan dari pemberangkatan ke negara tujuan, maupun setelah kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Hari ini sungguh luar biasa, insyaallah kita akan memperkecil segala sesuatu yang bersifat negatif. Dan memperbesar sesuatu yang bersifat positif. Sehingga dari berangkat ke negara tujuan, sampai pulangnya ke tanah air, mereka benar-benar dimuliakan,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut diikuti dengan Penandatangan Surat Edaran Bersama (SEB) oleh beberapa Menteri, di antaranya; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Abdul Kadir Karding, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kemenag Anggarkan Rp897 Miliar Insentif Guru Non PNS di 2025

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Agama atau Kemenag menganggarkan sejumlah anggaran dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional pada 2025. Kemenag misalnya menganggarkan Rp897.157.500.000 untuk Insentif Guru Non PNS.

Hal ini dipaparkan Menteri Agama Nasaruddin Umar saat Rapat Kerja yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPD RI), di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

Menurut Menag, pihaknya terus berupaya mengusahakan peningkatan kesejahteraan guru sebagai pilar utama pendidikan. “Kementerian Agama telah menganggarkan dana untuk PIP (Program Indonesia Pintar), KIP (Kartu Indonesia Pintar), dan insentif guru non-PNS,” kata Menag Nasaruddin di Jakarta, Senin (2/12/2024).

Selain tunjangan insentif, Kemenag pada 2025 juga sudah mengalokasikan Rp1.956.197.487.000 untuk PIP (Program Indonesia Pintar), Rp1.462.005.600.000 untuk KIP (Kartu Indonesia Pintar), Rp7.228.964.013.000 untuk Tunjangan Profesi Guru bagi guru dan dosen Non PNS.

Selain itu, Kemenag tahun depan juga mengalokasikan Rp11.029.264.716.000 dana BOS, Rp100.000.000.000 BOS Pesantren, Rp819.386.812.000 BOS RA/Sederajat, Rp591.582.560.000 BOPTN, dan Rp160.000.000.000 BOPTN-BH (UIII).

Meski dengan keterbatasan anggaran, kata Menag, Kementerian Agama terus berupaya mencetak prestasi yang membanggakan di bidang pendidikan keagamaan. “Walaupun demikian, tetap kita menampilkan satu penampilan yang luar biasa, karena sepertinya tidak kalah dengan penyelenggaraan pendidikan yang lain. Bahkan di tingkat madrasah, Insan Cendekia itu belum tertandingi sebagai urutan pertama sampai sekarang ini,” ujar Menag Nasaruddin.

Menag berharap agar kolaborasi dengan DPD RI dapat menghasilkan terobosan baru dalam mendukung pendidikan keagamaan dan kesejahteraan para guru. “Siapa tahu ada pemikiran baru, pemikiran lain yang bisa kami akomodir dari Bapak-Ibu sekalian yang punya pengamatan utuh memotret masyarakat,” pungkasnya.

Dalam rapat yang disiarkan secara luring dan daring ini, hadir langsung jajaran eselon I dan eselon II Kementerian Agama, dan Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafwa.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Riksa Budaya dan Festival Mangga di Kabupaten Indramayu: Bangkitkan Kebudayaan dan Perekonomian Lokal

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini sukses menggelar kegiatan Riksa Budaya dan Festival Mangga yang bertempat di Kabupaten Indramayu. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan kekayaan budaya serta potensi unggulan daerah, khususnya komoditas mangga, yang menjadi ikon kebanggaan Indramayu.

Kegiatan diawali dengan dialog budaya dengan materi ‘Penguatan Nilai Budaya Penggunaan Bahasa Daerah Dermayu’ yang diikuti oleh pelajar SMA/SMK di Indramayu. Kemudian penampilan Tari Topeng Kelana oleh pelajar SLB, kidung memitu dan tembang dolanan anak salimpetan dan ula-ula kelabang oleh 200 pelajar SD.

Salah satu agenda utama acara adalah panen mangga bersama dengan memetik mangga dari gunungan yang telah disediakan panitia. Indramayu, sebagai salah satu sentra penghasil mangga terbesar di Indonesia, memamerkan kualitas unggulan mangga gedong gincu, harum manis, cengkir, agrimania, dan jenis lainnya.

Pada kegiatan tersebut juga ditampilkan berbagai kesenian diantaranya tari topeng Kelana Udeng Dermayu, Parikan, tari Randu Kentir, tari Sintren, Berokan, tarling serta bincang dan chit-chat bersama komunitas. Serta pada malam hari ditampilkan Gong Renteng, dan kolaborasi sandiwara dan wayang kulit.

Selain itu, dipamerkan pula berbagai produk ekonomi kreatif (ekraf) hasil karya masyarakat Indramayu ditampilkan, mulai dari kerajinan tangan, batik khas Indramayu, hingga produk olahan mangga seperti dodol dan sirup. Stan pameran dipadati pengunjung yang antusias mencari produk lokal berkualitas sekaligus mendukung UMKM daerah.

Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin dalam sambutannya yang dibacakan Plh. Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Dodo Suhendar mengatakan, Riksa Budaya dan Festival Mangga tidak hanya menguatkan jati diri tetapi menegaskan bahwa budaya adalah kekuatan pemersatu yang sangat penting di tengah era globalisasi yang sering kali membawa tantangan berupa hilangnya identitas lokal, maka budaya harus menjadi jangkar yang kokoh.

“Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk mempromosikan potensi budaya dan ekonomi Jawa Barat. Mangga Indramayu adalah aset berharga yang harus kita jaga dan kembangkan,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, Aep Surahman mengatakan, melalui kegiatan tersebut diharapkan berbagai budaya Indramayu terus bertahan dan eksis di tengah perkembangan saat ini. Selain itu potensi mangga sebagai ikon Kabupaten Indramayu juga terus dikembangkan agar terus menembus pasar domestik dan internasional.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Jumpa Pers Diskominfo Kaltim, Bahas Program FCPF-CF tahun 2024

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Diskominfo Kaltim kembali menggelar jumpa pers. Pada kesempatan kali ini, topik yang dibahas mengenai Program Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) tahun 2024.

Dalam acara yang digelar di Hotel Aston Samarinda, Senin (2/12/24), hadir narasumber yakni Ketua Dewan Daerah Perubahan Iklim Provinsi Kalimantan Timur (DDPI Kaltim), Prof. Daddy Ruhiyat dan Staf PMU Sub Nasional FCPF-CF Biro Ekonomi, Khairul Fadly.

Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal mengapresiasi kehadiran para narasumber dan awak media.

“Terima kasih teman-teman media yang sudah hadir. Jumpa pers ini kalau biasanya kita adakan di kantor, hari ini suasana agak beda lah ya. Kali ini juga kita akan membahas mengenai program FCPF-CF di Kaltim yang sudah berjalan dan masih menjadi yang pertama di Asia Pasifik. Silakan nanti simak yang disampaikan narasumber dan mari diskusi juga,” ujar Kepala Diskominfo Kaltim saat memulai kegiatan jumpa pers di hadapan awak media.

Memulai pemaparan, Daddy menceritakan Kaltim telah melewati proses panjang dan komitmen kuat untuk menerapkan program pembangunan hijau yaitu sejak tahun 2010, atau lebih dari satu dasawarsa silam.

“Sejak 2010 Pemprov Kaltim telah memiliki komitmen kuat untuk menerapkan program pembangunan hijau yang berdampak terhadap perubahan tata kelola lahan dan pemanfaatan sumber daya alam, yang sekaligus telah dikuatkan dengan berbagai regulasi dan kebijakan terkait pertumbuhan ekonomi sosial dan lingkungan,” tuturnya.

Kaltim, lanjutnya, juga merupakan salah satu Provinsi REDD+ (upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan). Memiliki historikal deforestasi dan degradasi hutan cukup tinggi sehingga dengan implementasi program ini diharapkan dapat mencapai target pengurangan deforestasi dan degradasi di Provinsi Kalimantan Timur.

Di tempat yang sama, Khairul memaparkan proses pengelolaan manfaat. Dana penurunan emisi dalam kerangka PCPF-CF untuk 441 desa di Kaltim mulai disalurkan ke rekening desa sehingga penerima sudah bisa memanfaatkan.

Besaran bantuan Program PCPF-CF atau kompensasi penurunan emisi GRK yang disalurkan melalui Bank Dunia tersebut dihitung berdasarkan kinerja penurunan emisi karbon.

“Total sebanyak 441 desa/kelurahan di Provinsi Kaltim yang mendapat dana karbon, masing-masing desa/kelurahan mendapat lebih kurang Rp240 juta, tetapi di Kabupaten Kutai Kartanegara setiap desa mendapat sekitar Rp140 juta karena jumlah desa penerima dana karbon lebih banyak,” ungkapnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan sebanyak 143 kelompok masyarakat dan tujuh kelompok masyarakat hukum adat juga menerima dana karbon ini. Total kompensasi yang disalurkan pada 2024 mencapai Rp150 miliar melalui Bank Dunia.

Program FCPF-CF ini menjadi wujud nyata keberlanjutan pembangunan hijau di Kaltim, sekaligus memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat desa dan kelompok adat yang terdampak.

Cek Artikel dan Beriita yang lain di Google News

Menag Tegaskan Komitmen Antikorupsi, Seluruh Pejabat Kemenag Wajib Beri Teladan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya komitmen untuk membersihkan Kementerian Agama dari praktik gratifikasi yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Menag mengajak semua pihak di Kemenag untuk menegakkan prinsip-prinsip kejujuran, efisiensi, dan azas manfaat dalam setiap langkah kebijakan yang diambil. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Integrity Festival (IntegriFest) Kemenag yang bertepatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024.

Ia menekankan bahwa Kementerian Agama memiliki peran vital dalam membangun Indonesia. Untuk itu, kejatuhan Kemenag akibat korupsi harus dihindari.

“Betul, 5 tahun berfungsi itu jika Kemenag berfungsi, akan mengawetkan bangunan sesuai yang direncanakan. Tapi jika ada korupsi, maka segala rencana akan ambruk,” ujar Menag di Auditorium H.M Rasjidi Kantor Kemenag Thamrin, Jakarta pada Senin (2/12/2024).

Ia menambahkan bahwa salah satu langkah utama untuk memerangi korupsi adalah dengan melakukan digitalisasi sistem yang lebih efisien dan menghindari praktik gratifikasi, baik berupa uang, barang, maupun bentuk gratifikasi lainnya yang bisa merusak integritas.

Menag juga menekankan pentingnya penghematan dalam perjalanan dinas (perjadin), yang sering kali menjadi sumber pemborosan anggaran negara. Ia menginstruksikan bahwa perjalanan dinas harus dilakukan dengan lebih efisien, memanfaatkan teknologi seperti Zoom, dan memastikan setiap pengeluaran negara memberikan manfaat nyata.

“Semua yang bisa dilakukan dengan Zoom, kita harus efisienkan. Setiap sen yang dikeluarkan negara harus ada efeknya,” tegas Menag.

Ia juga mengingatkan untuk tidak menjadikan peraturan yang dibuat sebagai legitimasi bagi praktik yang subhat atau merugikan. Dalam konteks ini, Menag berjanji akan tetap teguh dalam menjalankan perintah Presiden untuk melakukan penghematan dan bersih dari segala bentuk gratifikasi.

Menag juga tidak takut menghadapi tantangan besar yang mungkin datang dengan melakukan reformasi ini, dan bahkan mengungkapkan kesiapan untuk menanggung segala risiko yang ada.

“Saya akan bangga jika bisa menghukum mereka yang melanggar, daripada hanya menerima penghargaan,” ujar Menag, menegaskan komitmennya untuk menjadikan Kemenag sebagai contoh institusi yang bersih dan transparan.

Melalui agenda ini, Menag juga mengingatkan kepada seluruh jajaran Kemenag agar tidak menjadikan keluarga sebagai pintu masuk bagi hal-hal yang bisa merusak prinsip-prinsip integritas.

“Kita harus bekerja dengan niat baik dan menghindari segala bentuk gratifikasi. Mari jadikan Kemenag lebih kinclong,” tambahnya.

“Mari kita jadikan hari ini sebagai hari putih hati kita, dengan menjalani hidup yang benar,” pungkas Menag.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemenag Faisal Ali Hasyim menegaskan kalau korupsi menjadi problem serius bangsa ini. Berbagai upaya pemberantasan korupsi perlu terus dilakukan sebagaimana arahan Presiden Prabowo dalam pidato pertamanya.

“Presiden Prabowo mengatakan, kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Karenanya, terselenggaranya kegiatan ini merupakan bentuk ikhtiar dalam rangka upaya pencegahan korupsi di Kementerian Agama,” ujarnya.

Sebagai Auditor Internal di Kementerian Agama, Itjen mempunyai tugas dan fungsi untuk menciptakan kondisi agar pemerintahan di Kemenag bersih dari praktik korupsi. Berbagai upaya pun sudah dilakukan untuk mencegah korupsi di Kementerian.

“Digitalisasi terus dilakukan untuk mempersempit ruang gerak tindak korupsi, ini diberlakukan dalam proses pengadaan barang dan jasa juga promosi. Hingga kini, telah terbentuk 762 Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang terus tumbuh tersebar di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Faisal menambahkan, kementerian Agama juga telah menginisiasi program penanaman nilai antikorupsi dimulai dari keluarga melalui program Kusemai Nilai, yang mengajak para istri pejabat untuk memahami nilai-nilai antikorupsi. Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI) untuk pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Agama bekerjasama dengan KPK.

“Salah satu hasilnya, kami ingin menyampaikan apresiasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah atas terselenggaranya e-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi lebih dari 15.000 ASN Kementerian Agama,” ujarnya.

Ia menggarisbawahi, berbagai upaya memerangi korupsi yang dilakukan Itjen Kemenag telah memperlihatkan hasil. Misalnya, Kemenag berada di peringkat pertama dalam Capaian Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Satranas PK) KPK RI dengan nilai 94,29%. Capaian ini menempatkan Kementerian Agama di posisi tertinggi di antara seluruh Kementerian/Lembaga.

“Ini adalah bukti nyata dari kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran Kementerian Agama dalam menerapkan budaya integritas, mencegah praktik korupsi, serta melaksanakan pengawasan yang bersih dan transparan. Tak hanya itu, hasil survei penilaian integritas (SPI) KPK juga naik menjadi 74,62, dan menjadi salah satu dari lima Kementerian/Lembaga yang mengalami kenaikan. Ini berada di atas rata-rata capaian nasional.”

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...1,3961,3971,398...4,956Halaman 1,397 dari 4,956