Beranda blog Halaman 1415

Bey Machmudin Apresiasi Uji Coba Program Makan Gratis di SMP 3 Bogor

Penulis
Syifa
-

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengapresiasi pelaksanaan uji coba program makan siang gratis yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jumat (22/11/2024).

Dalam kunjungannya, ia menilai program tersebut berjalan dengan baik dan sesuai standar yang ditetapkan.

“Ya, saya mengapresiasi Pak Bupati Bogor untuk uji coba di SMP Negeri 3 Cibungbulang. Tadi saya lihat, makanan juga baik, sesuai dengan standar dan kemasan juga bagus dan bersih. Tibanya makanan setengah jam sebelum makan, jadi masih segar dan dalam kondisi baik,” ujar Bey Machmudin usai acara.

Program ini menyediakan makanan dengan harga Rp15 ribu per paket, yang sesuai dengan target pemerintah. Bey juga menyebutkan bahwa anak-anak terlihat menikmati makanan tersebut.

“Anak-anak senang, makanannya habis. Saya rasa ini bisa dipertahankan,” tambahnya.

Bey berharap program ini tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan anak-anak, tetapi juga dapat memberdayakan ekonomi lokal dengan melibatkan ibu-ibu dari PKK atau masyarakat desa setempat sebagai penyedia makanan.

“Selain anak-anak sehat, ekonomi lokal juga menjadi lebih kuat dan tumbuh, sehingga bagus untuk pertumbuhan ekonomi di daerah sekitar,” jelasnya.

Sementara itu, Penjabat Bupati Bogor Bachril Bakri uji coba hari ini merupakan yang kedua setelah sebelumnya dilakukan di SD Pakansari I.

“Ini adalah uji coba kedua, di SMP 3 Cibungbulang. Uji coba ini berkaitan dengan menu, waktu pengantaran, dan harga. Alhamdulillah, semua berjalan baik dan lancar. Kami berterima kasih kepada Pak Gubernur,” ungkap Bachril.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KKP Pastikan Produk Perikanan RI Penuhi Standar Mutu Ekspor AS

Penulis
Syifa
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meyakinkan otoritas Amerika Serikat terkait mutu dan keamanan hasil perikanan Indonesia memenuhi standar yang ditetapkan.

Dalam pertemuan dengan United States Food and Drug Administration (US FDA), Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) memastikan telah melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan hulu – hilir dengan bersinergi antar unit eselon 1 di KKP.

BPPMHKP sekaligus menyampaikan hasil investigasi, pendampingan, technical assistance, serta pengetatan survalince terhadap tiga eksportir perikanan yang masuk dalam list Detention Without Physical Examination (DWPE) oleh otoritas AS.

“Kami menyadari Amerika Serikat sebagai negara tujuan ekspor memiliki persyaratan standar mutu dan keamanan pangan yang sangat ketat untuk menjamin produk pangan yang masuk betul-betul berkualitas bagus dan aman konsumsi,” kata Kepala BPPMHKP, Ishartini sekaligus pimpinan delegasi Republik Indonesia saat bertemu US FDA, dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Minggu (24/11/2024).

Ishartini pun mengapresiasi US FDA yang akhirnya telah melepaskan 2 dari 3 perusahaan yang masuk dalam DWPE. Sedangkan 1 perusahaan tinggal menunggu pemenuhan pernyaratan administratif.

Dalam kesempatan tersebut, Ishartini juga memaparkan pembinaan hulu-hilir yang dilakukan oleh seluruh unit kerja teknis KKP. Mulai dari Ditjen Budi Daya yang membina para pembudidaya, baik pembesaran dan pembenihan. Kemudian Ditjen Perikanan Tangkap yang membina kapal penangkap ikan, pengangkut, pelabuhan, hingga tempat pendaratan.

Selanjutnya Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) di sisi hilir dengan membina suplier, pengangkut ikan, serta unit pengolah ikan (UPI).

“Dari sisi kami menjalankan pengendalian hulu hingga hilir atau memastikan bahwa proses hulu-hilir menerapkan standar mutu dan keamanan,” jelas Ishartini.

Adapun bukti pengendalian di sisi hulu ditunjukkan dengan sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), Cara Produksi Obat Ikan yang Baik (CPOIB), Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB), serta Cara Penganan Ikan yang Baik (CPIB) Kapal.

Sementara di sisi hilir, terdapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) serta saat ini ada Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI).

Tak hanya itu, BPPMHKP juga telah menyiapkan sarana dan prasarana dalam mendukung penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (SJMKHKP), salah satunya adalah sarana laboratorium yang berfungsi untuk memastikan penerapan SJMKHKP sudah memenuhi standar, baik nasional maupun internasional terhadap mutu dan keamanan ikan dan/atau hasil perikanan.

“Laboratorium dilengkapi peralatan yang memiliki sensitifitas tinggi sehingga hasil yang dikeluarkan valid dan akurat,” tegasnya.

Dikatakannya, khusus produk yang diekspor, BPPMHKP mewajibkan UPI yang akan memperdagangkan produknya ke pasar internasional untuk melaksanakan penjaminan mutu sesuai persyaratan internasional melalui penerapan HACCP serta health certificate (HC) produk berdasarkan mutu.

Selanjutnya KKP melalui BPPMHKP melakukan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan di seluruh UPI tersebut melalui kegiatan official control atau pemantauan resmi oleh pemerintah seperti inspeksi, surveilan, pengambilan sampel dan pengujian.

Ishartini memastikan, sejauh ini, KKP dapat menjamin lebih dari 99% produk perikanan hingga diterima di negara tujuan ekspor, atau kurang dari 1% penolakan produk perikanan Indonesia di pasar internasional.

“Pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan ini merupakan bagian dari tanggung jawab kami kepada pemerintah dan konsumen di negara tujuan ekspor,” tutupnya Ishartini.

Sebagai informasi, pasar AS menjadi salah satu tujuan ekspor utama produk perikanan Indonesia. Dari total ekspor komoditas perikanan Indonesia sebesar 658 juta ton pada semester pertama 2024, ekspor ke Negeri Paman Sam mencapai 100,7 juta ton.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut nilai ekspor hasil perikanan periode Januari-September 2024 mencapai USD4,23 miliar dollar atau naik 3,1 persen dibanding periode serupa di tahun lalu. Nilai tersebut menempatkan neraca perdangan perikanan surplus hingga USD3,87 miliar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tinjau Desk Pilkada, Pj Gubernur Jateng Minta Kedepankan Pencegahan Masalah

Penulis
Syifa
-

Penjabat (Pj) Gubernur Jateng Nana Sudjana meninjau Desk Pilkada yang dibentuk Pemprov Jateng di Kantor Gubernur, Senin (25/11/2024). Posko Desk Pilkada akan difungsikan mulai H-3 sampai H+3 Pilkada.

Nana beserta jajaran melihat perkembangan informasi yang ada di Desk Pilkada. Seperti halnya, melihat nama calon gubernur dan wakil gubernur, serta nama-nama calon kepala daerah yang akan meramaikan Pilkada 2024, pada 27 November 2024, di layar monitor yang terpampang di Desk Pilkada.

“Posko Desk Pilkada ini selama lima hari dilaksanakan H-3 sampai H+3 (Pilkada Serentak). Posko ini petugasnya dari Pemprov, Polda, TNI, Kejaksaan, dan KPU serta Bawaslu. Jadi ada perwakilan-perwakilan,” tuturnya, seusai meninjau Posko Desk Pilkada di lokasi.

Menurutnya, keberadaan Desk Pilkada ini bertujuan untuk memantau perkembangan Pilkada Serentak, terutama mendekati puncak pesta demokrasi yaitu hari pemungutan suara, pada 27 November 2024.

Desk Pilkada semacam ini, kata Nana, tidak hanya didirikan di Provinsi Jawa Tengah, tapi juga di kabupaten dan kota wilayah Jawa Tengah. Jadi, setiap informasi termasuk dari daerah yang terjadi, bisa dilaporkan di Desk Pilkada Provinsi Jateng ini. Dia menekankan, upaya pencegahan tetap dikedepankan dalam mengatasi berbagai masalah.

“Kita pun lebih mengedepankan upaya-upaya pencegahan. Artinya, jangan sampai ada suatu permasalahan yang timbul di permukaan, dalam hal ini, pelaksana-pelaksana yang sudah berjalan, mereka akan juga melaporkan setiap perkembangan, sehingga kita bisa mengambil suatu tindakan yang cepat terhadap permasalahan yang ada,” tutur Nana.

Pihaknya menyampaikan pula, dalam pemantauan tidak hanya dilakukan di posko tapi juga memanfaatkan petugas yang ada di lapangan. Seperti halnya di kalangan pemprov, kata Nana, ada dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol ) Jateng, Satpol PP Jateng, serta petugas Linmas.

“Kita menugaskan Kepala OPD yang ada di Provinsi ini kita bagi per kabupaten/kota. Mereka dengan para anak buahnya, akan memantau perkembangan di masing-masing kabupaten dan kota. Setiap perkembangan nantinya akan dilaporkan,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Gubernur Teguh Pastikan Komitmen Forkopimda Sukseskan Pilkada Jakarta

Penulis
Syifa
-

Dalam rangka pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi memimpin apel gabungan bersama Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol), Karyoto dan Pangdam Jaya, Mayjen (TNI), Rafael Granada Baay.

Sebanyak 6.259 personel gabungan mengikuti apel pengamanan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Operasi Mantap Praja Jaya 2024 yang digelar pada Senin (25/11) pagi, di Silang Monas, Jakarta Pusat.

Dalam amanatnya, Teguh mengatakan, apel ini penting dalam wujudkan ketertiban dan kelancaran Pilkada 2004, khususnya di wilayah DKI Jakarta.

Untuk itu, perlu penguatan sinergi bersama antara Pemprov DKI Jakarta, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda),

“Saya ingin menekankan hal penting yang perlu menjadi perhatian kita bersama untuk penguatan sinergi antara jajaran TNI/Polri dan Pemprov DKI Jakarta untuk mendorong pengawasan dan transparansi yang adil. Selain pengamanan fisik, kita juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan agar apa yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berjalan dengan tertib,” ujarnya.

Teguh mengharapkan partisipasi aktif masyarakat yang merupakan penentu keberhasilan Pemilu.

“Tingkat partisipasi masyarakat turut menentukan suasana pilkada yang tertib dan kondusif,” terangnya.

Teguh menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) juga menurunkan 3.838 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menjaga keamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Saya mengajak seluruh pihak untuk terus mendorong partisipasi masyarakat, terutama pada warga Jakarta agar menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana. Hal ini dapat menciptakan suasana yang damai demi kelancaran pilkada serentak untuk menghasilkan pemimpin Jakarta yang amanah bagi warga Jakarta,” bebernya.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol), Karyoto mengungkapkan, pihaknya telah menginstruksikan kepada seluruh personel Polri untuk terus memonitor dan mengantisipasi kondisi di lapangan, serta tidak meremehkan situasi apapun meski terkesan landai.

“Di lapangan kita harus tetap (bertugas) dengan penuh rasa tanggung jawab. Jagalah sifat humanis dan profesional guna menciptakan keselamatan masyarakat maupun personel yang bertugas. Seperti imbauan Pj Gubernur, mari kita dorong masyarakat agar berpartisipasi penuh mendukung Pilkada 2024 agar mereka terhindar dari polarisasi. Sehingga proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS dapat berjalan dengan aman dan terkendali,” ucapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

MoU dengan KKP, Mendes Yandri Optimis Desa Mampu Suplai Program Makan Bergizi Gratis

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes Yandri Susanto optimis penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Kemendes PDT dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menyukseskan upaya desa untuk menyuplai bahan baku dalam program makan bergizi gratis.

Di antaranya dalam memenuhi kebutuhan protein hewani menyesuaikan potensi desa dengan pendampingan secara khusus dari dua kementerian ini.

“Pentingnya kolaborasi ini karena Indonesia hampir sebagian besar adalah desa. Kita punya dana desa 20 persennya untuk ketahanan pangan yang tidak sekali pakai tapi dibuat modal untuk badan usaha milik desa untuk mengelola persiapan bahan baku makan siang bergizi, salah satunya sumber protein,” kata Mendes Yandri setelah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dengan KKP di Gedung Mina Bahari IV Jakarta, Senin (25/11/2024).

Nota Kesepahaman Bersama ditandatangani dua kementerian ini sebagai sinergi dan kolaborasi untuk mewujudkan ekonomi biru yang Inklusif dan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, desa akan memanfaatkan Badan Usaha Bersama (BUMDesa) sebagai tonggak penggerak ekonomi desa sebagai ruang dalam memproduksi dan memastikan terpenuhinya kebutuhan bahan baku salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Hal ini sudah dilaksanakan Kemendes PDT dengan berbagai kunjungan kerja Mendes Yandri untuk melihat potensi desa sehingga desa tematik di seluruh Indonesia akan segera terwujud.

Tidak hanya sektor perkebunnan tapi juga perikanan sehingga kolaborasi dengan KKP ini merupakan langkah konkret yang sangat penting.

“Kami mendorong BUMDesa yang akan nanti jadi penggerak utama ekonomi desa tematik sesuai dengan potensinya. Nanti ada desa tomat, desa cabe, desa bawang, desa nila, desa patin kita wujudkan semua dengan kemampuan desa masing-masing,” tutur Mendes Yandri.

Hal senada juga disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang optimis keberadaan desa tematik akan memperbesar peluang masyarakat untuk berkontribusi dalam menyediakan bahan pokok yang dibutuhkan.

Menteri Sakti juga kagum dan berniat mengikuti langkah Mendes Yandri untuk berkunjung dan bermalam di desa sehingga setiap inci dari potensi yang dimiliki akan terlihat secara jelas.

Hal ini, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono akan dapat meningkatkan ekonomi desa berkali-kali lipat dibandingkan sebelumnya. Sehingga target 8% peningkatan ekonomi Indonesia yang disebutkan Presiden Prabowo juga dapat terealisasi.

“Tadi diskusi dengan Pak Mendes dan Pak Wamen kalau beliau mencanangkan desa nila, desa lele, desa patin. Beliau sudah ke 30 desa dan nginep di sana saya pikir kami juga harus ikut. Karena begini ketika makan bergizi gratis jalan dan itu ada di setiap desa lebih dari 75 ribu desa kalau di sana bisa jadi pusat produksi seluruh bahan untuk makan bergizi gratis maka ekonomi yang bergerak bisa 4 sampai 5 kali lipat,” ujar Menteri Sakti.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pj Bupati Purwakarta Ajak Masyarakat Salurkan Hak Pilih di Pilkada 2024

Penulis
Syifa
-

Penjabat Bupati Purwakarta Benni Irwan mengajak masyarakat Kabupaten Purwakarta untuk menyalurkan hak pilih dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pencoblosan Pilkada Serentak, Rabu, 27 November 2024 mendatang.

Hal tersebut dikatakan Penjabat Bupati Purwakarta Benni Irwan saat menjadi pembina Apel Kesiapsiagaan Pilkada 2024 di halaman kantor Pemerintah Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, pada Senin 25 November 2024.

“Pada kesempatan ini kembali saya menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat Purwakarta, khususnya masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Plered yang sudah memiliki hak pilih untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November. Datang ke TPS-TPS yang sudah ditentukan untuk memberikan suara, memberikan hak pilihnya,” kata Benni Irwan.

Benni menjelaskan, suara masyarakat yang disalurkan di TPS itu akan menentukan arah, nasib, dan menentukan perjalanan roda pemerintahan, serta menentukan jalannya pembangunan dan pembinaan masyarakat Purwakarta 5 tahun mendatang.

“Tentu kita ingin Purwakarta harus lebih maju, Purwakarta harus lebih mandiri, dan pembangunan di Purwakarta harus berlanjut dari waktu ke waktu,” kata Benni.

Saat ini, Pilkada memasuki hari kedua masa tenang yang ditandai dengan berakhirnya masa kampanye. Masa tenang ini adalah masa dimana masyarakat selaku pemilih memiliki kesempatan untuk betul-betul memiliki persiapan, memiliki persiapan yang matang mengingat-ingat kembali, merenung-renungkan kembali menjelang 27 November mendatang.

“Salah satunya yang paling utama tentu adalah untuk mempersiapkan diri sebelum menentukan pilihan siapa yang akan dipilih pada tanggal 27 November untuk memimpin Purwakarta 5 tahun ke depan,” ujarnya.

Selain itu, kata Benni, masa tenang ini juga menjadi sangat penting bagi pemangku kepentingan penyelenggaraan pilkada. Masa tenang ini adalah masa untuk kembali melihat, untuk kembali menghitung-hitung, untuk kembali memastikan setiap kebutuhan-kebutuhan menuju hari pemungutan dan hari perhitungan.

Masa tenang ini harus dipastikan kembali bahwa setiap keperluan yang terkait dengan hari pemungutan, hari perhitungan suara itu betul-betul tidak ada persoalan lagi. Tidak hanya bagi teman-teman PPK dan PPS, tidak hanya bagi teman-teman Panwascam, tetapi bagi kita semua.

“Karena kita yang hadir apel pagi ini semuanya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa segala keperluan, segala kebutuhan pada saat nanti pemungutan suara terpenuhi. Dan proses pemungutan suara itu harus berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Semua kita mempunyai tanggung jawab untuk itu,” kata Benni.

“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Camat Plered yang paling duluan menyampaikan undangan untuk memimpin apel bersama-sama dengan Bapak Ibu pada pagi hari ini,” sambungnya.

Benni juga mengingatkan semua pihak terutama BPBD dan Damkar terkait cuaca, untuk memastikan tanggal 27 November proses pemilihan atau pemungutan suara itu berjalan dengan baik dan lancar.

Saat terjadi hujan, di wilayah Kabupaten Purwakarta sering terjadi daerah yang paling banyak adalah pohon tumbang dan jalan longsor. Tanggal 27 November, wilayah Kabupaten Purwakarta diprediksi akan turun hujan, untuk keberadaan TPS harus dipersiapkan sedemikian rupa.

Benni juga mengajak semua peserta apel untuk meningkatkan jalinan soliditas dan sinergitas untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif menjelang tahap pemungutan dan perhitungan suara, khususnya di Kecamatan Plered.

“Secara khusus kepada kita semua, saya mohon dukungan pak Camat, Danramil dan Kapolsek bersama teman-teman dari TNI-Polri, BPBD, Damkar, terutama para Kepala Desa. Saya titip betul, semuanya kita pastikan distribusi logistik betul-betul sesuai dengan yang sudah direncanakan,” kata Benni.

Setelah pemungutan suara dilakukan, masih ada tugas berikutnya yakni menghitung dan melakukan rekapitulasi suara, mulai dari tingkat TPS, tingkat desa, terus ke kecamatan, kabupaten, bahkan sampai ke tingkat provinsi.

Benni pun mengajak semua pihak yang bertugas untuk sama-sama menjaga kesehatan. “Ini yang paling utama, terutama teman-teman yang di lapangan. Jaga kesehatan, lakukan tugas ini dengan penuh semangat pengabdian untuk Purwakarta yang lebih baik 5 tahun ke depan,” kata Benni Irwan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Etik Kembali Pimpin Pemerintahan Sukoharjo Setelah Cuti

Penulis
Syifa
-

Bupati Sukoharjo Etik Suryani secara resmi kembali aktif memimpin pemerintahan setelah menjalani Cuti Di Luar Tanggungan Negara (CLTN) selama dua bulan. Hal tersebut disampaikan dalam Apel Bersama ASN di halaman Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, Senin (25/11/2024).

Dalam sambutannya, Bupati Etik menyampaikan bahwa masa cutinya yang berlangsung sejak 25 September hingga 23 November 2024 telah berakhir. Cuti tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 jo. Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 dan telah mendapat persetujuan dari Gubernur Jawa Tengah melalui surat nomor 131/0007006 tertanggal 12 September 2024.

Memasuki triwulan IV tahun anggaran 2024, Bupati Etik mengingatkan seluruh jajaran untuk segera menyelesaikan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta administrasi pendukungnya. “Hal ini penting untuk memudahkan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, DPRD Kabupaten Sukoharjo dan masyarakat,” tegasnya.

Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November 2024, Bupati memberikan perhatian khusus terkait netralitas ASN. “Saya minta seluruh ASN dapat menjaga netralitas sesuai rambu-rambu peraturan yang berlaku. ASN juga harus lebih bijak dalam bermedia sosial, terutama dalam menanggapi berita hoax atau black campaign terkait Pilkada,” pesan Bupati Etik.

Lima arahan penting disampaikan kepada seluruh ASN Kabupaten Sukoharjo, meliputi Peningkatan kualitas pelayanan publik yang bertanggung jawab, Menjaga kesehatan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, Peningkatan disiplin dan kompetensi ASN, Menjaga netralitas dalam Pilkada, serta dukungan untuk program pemerintahan.

Bupati juga menekankan pentingnya implementasi core value ASN BERAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

“Mari kita bersama-sama bekerja maksimal untuk mendukung program kerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka mensukseskan Pilkada mendatang dan mewujudkan masyarakat Sukoharjo yang lebih makmur,” tutup Bupati Etik.

Apel pagi tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Sukoharjo, Sekretaris Daerah beserta jajaran, para Kepala Perangkat Daerah, dan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Nina Agustina Sambangi 156 Lansia Penderita Katarak

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Bupati Indramayu Nina Agustina meninjau langsung kegiatan pemeriksaan awal calon penerima manfaat operasi katarak yang berlangsung di Gedung Kopsuka, Sindang, Senin (25/11/24).

Sebanyak 156 orang lansia penderita katarak di Kabupaten Indramayu segera dilakukan operasi secara gratis pada bulan Januari 2025 mendatang.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, Wawan Ridwan mengatakan, 156 orang tersebut merupakan pendataan dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Indramayu.

Setelah dilakukan pemeriksaan awal oleh tim medis, para penderita katarak ini jika lolos pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan operasi pada bulan Januari 2025 mendatang. Sementara jika tidak lolos pemeriksaan maka akan ditunda dan menunggu pemeriksaan berikutnya.

Bupati Nina Agustina mengatakan, lansia yang akan menjalani operasi katarak ini diharapkan dapat menjaga kesehatannya sehingga jika lolos pemeriksaan bisa melaksanakan operasi.

“Bapak ibu harus tetap menjaga kesehatan, sehingga nanti bisa melaksanakan operasi sehingga penglihatannya bisa kembali jelas,” kata Nina.

Namun demikian Bupati Nina Agustina berharap, dari jadwal operasi bulan Januari 2025 mendatang jika bisa dilakukan pada bulan Desember 2024 maka akan lebih baik agar penderita katarak bisa segera dilakukan operasi dan proses penyembuhan.

Pada kesempatan itu Bupati Nina Agustina juga menyerahkan secara simbolis berupa 3 alat bantu kursi roda dan 1 alat bantu jalan kruk ketiak kepada masyarakat Indramayu yang membutuhkan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

BNPT Buka Kembali Layanan Permohonan Surat Penetapan Korban Terorisme Masa Lalu

Penulis
Syifa
-

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) resmi membuka kembali layanan permohonan Surat Penetapan Korban Terorisme Masa Lalu dimulai pada tanggal 25 November 2024 hingga 8 Juni 2028. Layanan ini sebagai bentuk tindak lanjut Putusan MK 103 PUU-XXI/2023.

“BNPT melalui Sub Direktorat Pemulihan Korban Aksi Terorime Masa Lalu menindaklanjuti Putusan MK 103 PUU-XXI/2023 dengan membuka kembali permohonan Surat Penetapan Korban Terorisme Masa Lalu. Pemohon dapat mengajukan layanan tersebut pada tanggal 25 November 2024 – 8 Juni 2028,” kata Direktur Pembinaan Kemampuan Brigjen. Pol. Drs. Imam Margono, saat memberikan pemberitahuan terkait pembukaan kembali layanan ini.

Adapun pelayanan ini ditujukan kepada korban terorisme masa lalu yang belum memiliki surat penetapan atau haknya belum sepenuhnya terpenuhi.

“Pelayanan ini ditujukan kepada korban tindak pidana trorisme yang belum memiliki surat penetapan korban atau hak – haknya sebagai korban terorisme masa lalu belum terpenuhi,” tambahnya.

Sebagai informasi, Surat Penetapan Korban Terorisme Masa Lalu oleh BNPT merupakan salah satu syarat formil permohonan korban terorisme masa lalu sesuai amanat pasal 43 L Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – Undang.

Alur permohonan dan dokumen pendukung yang dibutuhkan tertera jelas dalam website resmi BNPT yakni www.bnpt.go.id dan media sosial BNPT atau dapat menghubungi Sub Direktorat Pemulihan Korban BNPT di nomor WhatsApp 0811-1726-699.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Bupati Pasuruan Pimpin Apel Pegeseran Pasukan Operasi Mantap Praja Semeru 2024

Penulis
Syifa
-

Penjabat (Pj) Bupati Pasuruan, Nurkholis mempimpin Apel Pergeseran Pasukan dan Pengecekan Pasukan Operasi Mantap Praja Semeru (OMPS) 2024 bersama Kapolres Pasuruan, AKBP Teddy Chandra serta Dandim 0819 Pasuruan, Letkol Arh Noor Iskak., hari ini, Senin (25/11/2024) di lapangan Sarja Arya Racana Polres Pasuruan.

Pegeseran pasukan ini dilakukan untuk mengamankan jalannya pemungutan hingga rekapitulasi penghitungan surat suara di seluruh TPS (Tempat Pemungutan Suara) di 17 kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Pj Bupati Pasuruan, Nurkholis memotivasi seluruh personel pengamanan, baik TNI, POLRI, Satpol PP dan Linmas agar senantiasa dapat menjaga kesehatan selama bertugas.

Selain itu, koordinasi dan sinergitas semua pihak harus dijaga demi terciptanya kondusifitas dalam Pilkada 2024. “Saya ucapkan selamat bertugas. Jaga kesehatan, jaga koordinasi dan sinergitas dengan semua pihak. Semuanya demi menjaga kondusifitas selama Pilkada 2024,” ucapnya.

Sementara ; Kapolres Pasuruan, AKBP Teddy Chandra mengatakan , jumlah personel yang dikerahkan untuk mengamankan TPS sebanyak 578 personel. Sebelum di TPS, mereka distand by khan di Kantor PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan Desa/Kelurahan untuk ikut menjaga logistik Pilkada seperti kotak suara, bilik suara, surat suara, tinta dan kebutuhan untuk pencoblosan di TPS. “Kalau di TPS mulai H-1 Pilkada harus sudah di sana. Tapi sebelumnya anggota kami stand by kan dulu di Kantor PPK atau Kantor Desa untuk menjaga logistik Pilkada,” ucapnya.

Jumlah personel yang dikerahkan hingga 578 orang belum termasuk Tim Patroli maupun Tim Tindak. Kata Teddy, tim patroli dan penindakan memiliki tugas yang berbeda namun sama-sama menjaga kondusifitas selama tahapan Pilkada berjalan. Khususnya saat pencoblosan maupun pasca hari H pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. “Anggota yang melaksanakan pengamanan TPS sejumlah 578 personel di luar tim patroli ataupun tim tindak sesuai satgas dan oeparsi mantab praja semeru 2024,” ucapnya.

Seperti diketahui, dari 17 kecamatan yang masuk wilayah hukum Polres Pasuruan, total ada 1726 TPS yang harus dijaga. Teddy menegaskan bahwa seluruh TPS di Kabupaten Pasuruan masuk kategori kurang rawan, sehingga 1 orang anggota polisi dapat mengawasi antara 5-8 TPS terdekat. “Karena Kabupaten Pasuruan masuk klasifikasi TPS kurang rawan, jadi satu polisi bisa untuk menaungi 5-8 TPS. Mudah-mudahan aman dan tidak terjadi apa-apa,” jelasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,4141,4151,416...4,959Halaman 1,415 dari 4,959