Beranda blog Halaman 1416

Penilaian Visitasi SPBE Kaltim 2024, Upaya Transformasi Digital Pemerintahan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Bumi Etam terus memastikan kualitas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE di lingkungan Pemprov Kaltim. Senin (25/11/24).

Tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Penilaian Visitasi SPBE. Agenda ini bertujuan untuk memvalidasi dan mengamati langsung hasil penilaian interviu dan/atau dokumen, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan Evaluasi SPBE.

Tim KemenPANRB yang diwakili oleh Pudy Prima dalam penjelasannya, menyampaikan bahwa visitasi ini merupakan bagian dari proses evaluasi nasional untuk memastikan kesesuaian dokumen penilaian dengan implementasi di lapangan. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat dan memperjelas interviu kemarin ada beberapa indikator yang perlu diklarifikasi dan divalidasi.

“Juga visitasi ini untuk mengidentifikasi tantangan dan memberikan masukan strategis bagi pengembangan SPBE di Kalimantan Timur. Tentunya dengan adanya visitasi ini nilai yang diperoleh diharapkan bisa optimal hasilnya,” ujar Pudy.

Tim penilai juga ingin memastikan bahwa tata kelola SPBE di daerah ini berjalan sesuai standar nasional, sekaligus mencerminkan kolaborasi yang baik antarlembaga. Selama visitasi, sejumlah paparan disampaikan oleh perwakilan Tim Koordinasi SPBE Kaltim terkait implementasi SPBE, mulai dari aplikasi yang telah dikembangkan, tingkat integrasi antarplatform, hingga tantangan yang dihadapi dalam penerapan teknologi di bidang pelayanan publik.

Pada kesempatan itu pula tim memberikan beberapa rekomendasi awal terkait penguatan infrastruktur teknologi, penyederhanaan proses birokrasi, serta perlunya pelatihan SDM untuk memastikan keberlanjutan program SPBE.

Kegiatan visitasi ini diakhiri dengan penyampaian hasil sementara oleh tim KemenPANRB, yang mencakup apresiasi atas upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan SPBE, sekaligus catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti. Hasil akhir dari penilaian visitasi ini akan digunakan untuk menyusun rekomendasi strategis guna meningkatkan skor evaluasi SPBE Provinsi Kaltim pada tingkat nasional.

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Tepian I, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Faisal dan dihadiri oleh jajaran pimpinan perangkat daerah (PD) serta tim teknis yang bertanggung jawab atas pengelolaan SPBE di lingkungan pemerintah daerah.

Faisal menekankan pentingnya SPBE sebagai pilar transformasi digital dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, efisien dan berbasis teknologi. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada KemenPANRB atas pendampingan dan evaluasi yang dilakukan hingga berada pada tahapan ini.

“SPBE adalah kunci untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima. Komitmen kami adalah menjadikan teknologi sebagai alat untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintahan, ”jelasnya.

Melalui pelaksanaan visitasi ini, diharapkan Provinsi Kaltim dapat semakin memantapkan posisinya sebagai salah satu daerah dengan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang unggul, sekaligus mendorong percepatan transformasi digital untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menag RI dan Menhaj Saudi Bertemu di Masjidil Haram, Bahas Haji dan Pemberdayaan Umat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama atau Menag RI Nasaruddin Umar bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah. Pertemuan berlangsung di Masjidil Haram, Makkah. Kedua tokoh ini membahas banyak persoalan, mulai dari persiapan haji 1446 H/2025 M hingga pemberdayaan umat.

“Alhamdulillah kami melakukan pertemuan dengan Menteri Haji, dr Tawfiq Al Rabiah. Alhamdulillah kami diterima dengan baik di Masjidil Haram. Ternyata di Masjidil Haram itu ada tempat pertemuan yang sangat luar biasa,” ujar Menag Nasaruddin di Makkah, Minggu (24/11/2024) malam.

Menag menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Menteri Tawfiq berlangsung sangat akrab, lengkap dengan jamuan makan malam. Diskusi berlangsung cukup panjang, lebih dari satu jam.

“Kita membicarakan banyak hal, antara lain: beliau meminta Kemenag RI untuk lebih siap menghadapi haji mendatang. Sebab, akan ada penyempurnaan-penyempurnaan,” paparnya.

Hadir dalam pertemuan terbatas ini, Kepala Badan Penyelenggara Haji Muchammad Irfan Yusuf, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Dubes RI di Saudi Abdul Aziz, Konjen RI di Jeddah Yusron Ambary, dan Konsul Haji KJRI Jeddah, Nasrullah Jasam.

“Alhamdulillah kami juga sudah ada Badan Penyelenggara Haji yang memberikan bantuan yang sangat signifikan terhadap penyempurnaan pelaksanaan ibadah haji Indonesia,” sambungnya.

Berikut sejumlah poin penting yang dibicarakan Menag RI dan Menhaj Saudi:

Pertama, Menag meminta agar jemaah haji Indonesia tidak menempati kawasan Mina Jadid. “Alhamdulillah itu diapresiasi,” ucapnya.

Kedua, Menag meminta penambahan jumlah petugas. Menurutnya, banyak jemaah Indonesia yang lanjut usia saat beribadah haji. Sehingga, perlu petugas yang memadai untuk memberikan pendampingan dan pelayanan, termasuk dari unsur dokter dan tenaga medis kesehatan.

“Jadi petugas haji kami mohon ditambah, minimal dipertahankan seperti haji tahun lalu dengan segala konsekuensinya karena kami perlu pelayan jemaah haji yang sudah banyak berumur,” ucapnya.

“Tanggapan Menteri Haji akan mempertimbangkan mengingat kenyataannya seperti itu. Pemerintah Saudi menurut informasi akan mengurangi 50% dari total kuota petugas. Tapi malah justru kita minta ditambahkan dan itu akan dipertimbangkan dengan alasan alasan tadi. Mudah-mudahan berhasil perjuangan kita,’ lanjutnya.

Ketiga, Menag dan Menhaj berdiskusi tentang murur. Menag melihat Murur, jika diperbolehkan oleh fatwa MUI, akan lebih melancarkan pergerakan jemaah haji.

Keempat, diskusi tentang Dam. Menag menyampaikan bahwa di Indonesia, ada kajian bahwa Dam boleh dilaksanakan di Indonesia. Artinya, kambing Dam dipotong di Indonesia, dan dagingnya didistribusikan ke warga Indonesia.

“Kata Menteri Haji, tergantung. Kalau misalnya pertimbangan ulama setempat menganggap itu boleh, kami tidak ada masalah. Malah lebih ringan: mengurangi beban kami dan menambah manfaat bagi masyarakat Indonesia itu sendiri,” sebutnya.

“Sekali lagi, apakah itu sudah dibenarkan oleh fatwa MUI? Ini kami akan diskusikan,” lanjutnya.

Kepada Menhaj Tawfiq, Menag sempat menanyakan apakah ada negara yang menerapkan Dam seperti itu? Menhaj Saudi menjelaskan bahwa ada, tapi secara sporadis, termasuk Turki juga banyak melaksanakan hal yang sama.

Kelima, Tanazul. Isu ini juga dibahas dalam pertemuan Menag dan Menhaj. Menteri Tawfiq, kata Menag menjelaskan bahwa kebijakan Tanazul diserahkan ke Indonesia.

“Kalau memang itu lebih siap, sebetulnya lebih bagus, melonggarkan pergerakan di Mina,” ucap Menag.

Isu keenam yang didiskusikan adalah terkait maskapai penerbangan. Keduanya mendiskusikan kemungkinan penggunaan Garuda dan Saudia, serta maskapai lain sebagai alternatif. “Ini kita akan diskusikan lebih lanjut,” ucap Menag.

Ketujuh, Menteri Tawfiq mengimbau Indonesia segera kontrak layanan hotel jika ingin mendapat lokasi lebih dekat, khususnya ke Masjid Nabawi di Madinah. Perlu lebih cepat karena pendekatannya adalah first come first served, siapa cepat akan dapat layanan lebih awal.

Pemberdayaan Umat

Pertemuan Menag dan Menhaj Saudi di Masjidil Haram tidak hanya membahas urusan haji. Kedua tokoh ini juga membincang masalah pemberdayaan umat.

Nasaruddin mengaku punya pandangan yang sama dengan Menhaj Tawfiq berkenaan perlunya upaya mengangkat harkat dan martabat umat Islam, bukan saja di Indonesia dan Saudi Arabia tapi juga dunia Islam.

Kepada Menteri Tawfiq, Menag usul agar bisa dibangun Museum Hadits di Masjid Istiqlal, seperti yang ada di Madinah.

“Menhaj bertanya ada tidak space untuk dibangun? Saya bilang ada dan lengkap,’ ujar Menag.

“Dalam waktu dekat ini, insya Allah beliau akan melakukan pendekatan – pendekatan, kemungkinan untuk kita membuka Museum Hadits di Istiqlal,” sambungnya.

Selain Makkah, Menag juga akan melakukan kunjungan kerja ke Madinah. Menhaj Tawfiq meminta Menag untuk mengunjungi beberapa tempat penting di Kota Nabi. Menhaj Tawfiq bahkan langsung menghubungi sejumlah pihak terkait di Madinah.

Menag tiba di Jeddah pada 23 November 2024. Menag telah menggelar rapat koordinasi dengan Kantor Urusan Haji (KUH) untuk membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2025. Menag juga sempat meninjau wisma baru KUH yang saat ini dalam tahap renovasi. Wisma baru ini akan mulai ditempati.pada akhir Desember 2024.

Menag akan berkunjung ke Madinah pada 25 November 2024. Menag dijadwalkan kembali ke Tanah Air pada 26 November 2024.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pemerintah Serius Tangani Konflik Sosial di Flores Timur

Penulis
Syifa
-

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan keseriusannya dalam menangani konflik sosial yang terjadi di Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, NTT. Pratikno menegaskan bahwa pemerintah ingin hadir menjadi solusi bagi masyarakat yang terdampak.

“Kami sangat ingin hadir menjadi solusi bagi masyarakat. Konflik serupa tidak boleh terulang lagi,” ujar Pratikno usai meninjau lokasi konflik dan bertemu dengan sejumlah tokoh dari dua belah pihak di Adonara Barat, pada Senin (25/11/2024).

Konflik sosial yang mengakibatkan kerusakan sebanyak 52 rumah, 2 orang meninggal dunia dan 4 orang luka-luka itu, telah disikapi serius oleh pemerintah melalui Rapat Tingkat Menteri pada 20 November 2024 lalu. Dalam rapat tersebut, konflik ini ditetapkan sebagai “Kondisi Keadaan Tertentu,” yang memungkinkan penanganannya dapat dibiayai oleh BNPB. Sebagai tindak lanjut, hasil pertemuan juga telah disampaikan kepada Presiden melalui surat resmi untuk memperoleh Persetujuan/Keputusan Presiden.

Terkait tindak lanjut penyelesaian konflik, Pratikno menekankan pentingnya ketegasan dalam penetapan batas wilayah, batas desa, dan kepastian status lahan untuk mencegah konflik serupa di masa mendatang.

“Soal batas wilayah, batas desa, dan kepastian status lahan akan segera kami bahas bersama Pemerintah Provinsi NTT dalam rapat siang ini,” ujarnya.

Di sisi lain, logistik bagi masyarakat terdampak di Adonara Barat akan dipastikan tersedia. Penyalurannya akan dilakukan bersamaan dengan distribusi logistik bagi korban bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.

“Untuk sementara, saudara-saudara kita yang mengungsi telah dibantu kebutuhan hidupnya oleh BNPB dan Kementerian Sosial. Pemerintah juga berusaha keras membantu pemulihan, baik itu pemukiman maupun kebutuhan lainnya,” lanjut Pratikno. Saat kunjungan tersebut, Pratikno menyerahkan santunan dari Kementerian Sosial kepada ahli waris korban meninggal dunia dan untuk korban yang luka-luka. Selain itu juga diserahkan paket bantuan sembako bagi warga Desa Ilepati dan Desa Bugalima, Kecamatan Adonara Barat.

Pemerintah berkomitmen penyelesaian masalah di Adonara Barat harus sampai ke akar-akarnya. Sebuah kebutuhan besar yang dirasakan oleh masyarakat di salah satu desa yaitu sarana jalan sebagai urat nadi perekonomian dan pengakhiran keterisoliran dari daerah lainnya. Pembangunan kembali rumah akan diupayakan secepat mungkin, agar masyarakat setempat yang mayoritas beragama Katolik dapat merayakan Hari Natal dengan tenang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Wali Kota Kediri Ambil Sumpah dan Lantik Dua Pejabat Tinggi Pratama

Penulis
Syifa
-

Pj Wali Kota Kediri Zanariah mengambil sumpah dan melantik Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri. Pengambilan sumpah dan pelantikan ini dilakukan di Ruang Kilisuci, Senin (25/11).

Ada dua pejabat yang dilantik adalah Endang Kartika Sari menduduki Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, serta Roni Yusianto menduduki jabatan Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Pada pelantikan ini, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit dan Kepala BKPSDM Un Ahmad Nurdin bertindak sebagai saksi.

“Saya ucapkan selamat kepada pejabat yang baru saja dilantik. Pesan saya yang paling utama selalu jaga integritas di manapun berada. Karena saudara mengemban amanah yang besar dalam jabatan ini,” ujarnya.

Zanariah menekankan agar pejabat yang dilantik segera adaptasi di posisi baru. Susun serta jalankan rencana kerja secara optimal, penuh dedikasi, dan loyalitas tinggi. Segera petakan potensi dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan kerja untuk mempersiapkan roadmap 2025. Setelah lama vakum akhirnya jabatan staf ahli kembali diisi pejabat baru.

“Saya berharap dengan semakin lengkapnya formasi di dalam Pemkot Kediri dapat mendorong kinerja kita semua untuk meraih target yang sudah ditentukan. Utamanya dalam bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Serta kemasyarakatan dan sumber daya manusia,” ungkapnya.

Pj Wali Kota Kediri menjelaskan dengan pembangunan pesat di Kota Kediri dan dinamisnya kondisi masyarakat saat ini, pemerintah perlu benar-benar hadir dan solutif atas berbagai permasalahan yang ada. Seperti yang masih hangat dibahas adanya wacana PPN 12 persen.

Serta telah mendapat beragam respon dari masyarakat. Dari sini, Pemkot Kediri perlu segera menganalisis kebijakan, berkoordinasi, dan memiliki berbagai rencana aksi untuk menjaga daya beli masyarakat tetap naik. Sekaligus menekan inflasi di Kota Kediri agar tidak terlalu tinggi.

Selain itu, upaya penghapusan kemiskinan ekstrem juga perlu didorong terus. Tak hanya mengentaskan kelompok miskin dan miskin ekstrem tapi juga menjaga agar kelompok menengah tidak sampai jatuh dalam lubang kemiskinan.

Lalu pada bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia masih ada target untuk menuntaskan masalah stunting, pemerataan akses pendidikan, pengurangan angka pengangguran terbuka, meningkatkan keberdayaan masyarakat dan masih banyak lagi.

“Saya harap ke depan ada analisis dan rekomendasi yang hadir dari staf ahli. Nanti staf ahli berikan masukan kepada kepala daerah. Staf ahli bisa kolaborasi bersama Pak Sekda, Pak Asisten dan Kepala OPD,” jelasnya.

Pj Wali Kota Kediri zanariah Ambil Sumpah dan Lantik Dua Pejabat, Duduki Posisi Staf Ahli Pj Wali Kota Kediri zanariah Ambil Sumpah dan Lantik Dua Pejabat, Duduki Posisi Staf Ahli

Zanariah menambahkan menuju tahun baru tentu akan menemui berbagai tantangan di tengah ketidakpastian. Maka harus ditingkatkan soliditas, kolaborasi, dan koordinasi antar sektoral. Segala sesuatu yang dilakukan bersama akan lebih terasa dampak baiknya.

“Saya berpesan kepada semua bahwa Bapak Ibu adalah representasi dari Pemkot Kediri. Tunjukkan yang terbaik dan dukung seluruh kebijakan yang ada,” imbuhnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Fokus pada Keamanan dan Kelancaran Arus Mudik Nataru 2024

Penulis
Syifa
-

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, memimpin rapat persiapan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, di Kantor PMK, Jumat (21/11). Turut hadir Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan.

Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK Pratikno menekankan pentingnya kesiapan pemerintah dalam menghadapi liburan besar ini, terutama terkait dengan kelancaran arus mudik.

“Libur Natal dan Tahun Baru adalah momentum besar, dan kita harus memastikan bahwa arus mudik, baik pergi maupun balik, bisa berjalan lancar, aman, tertib, dan nyaman,” ujarnya.

Pratikno juga mengajak seluruh kementerian teknis, TNI, dan Polri untuk bekerja sama memastikan bahwa seluruh rangkaian libur Natal dan Tahun Baru dapat terlaksana dengan aman dan lancar. Fokus utama adalah mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kepadatan yang signifikan, serta memastikan keberadaan posko-posko pelayanan di titik-titik strategis.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa ada beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan Nataru tahun ini.

“Kegiatan Nataru ini tentunya melibatkan potensi mobilitas masyarakat yang tinggi, baik untuk wisata, mudik antar provinsi, maupun perayaan ibadah Natal dan Tahun Baru. Kami juga akan memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan ini bisa berjalan dengan aman dan lancar,” ungkap Listyo.

Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menambahkan, koordinasi lanjutan dan rapat teknis akan dilakukan untuk memantau kesiapan di lapangan.

“Pemantauan lapangan sangat penting untuk memastikan semua kekurangan bisa segera diperbaiki, serta pengamanan dan penyelenggaraan rangkaian Nataru berjalan lebih baik,” lanjutnya.

Rapat ini menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan masyarakat selama liburan akhir tahun, yang diharapkan dapat berjalan dengan sukses dan mengurangi potensi gangguan selama masa mudik dan balik nataru.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kapolri Tegaskan Kesiapan Jelang Pilkada Serentak 2024

Penulis
Syifa
-

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan kesiapan Polri dan seluruh elemen terkait dalam mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar pada Rabu, 27 November 2024. Kapolri menyampaikan sejumlah poin penting mengenai kesiapan teknis, keamanan, serta antisipasi terhadap potensi kerawanan di lapangan.

Kapolri menyampaikan bahwa seluruh distribusi logistik Pilkada sudah dipastikan aman, termasuk di wilayah-wilayah terluar, terpencil, dan terdampak bencana. Ia menyoroti beberapa wilayah yang memiliki potensi kerawanan tinggi, seperti Papua dan daerah-daerah dengan kandidat tunggal atau pasangan calon yang berjumlah dua.

“Kami telah melakukan koordinasi intensif untuk memastikan bahwa wilayah-wilayah dengan potensi kerawanan tinggi dapat terpantau dan terjaga keamanannya. Semua pihak harus memastikan Pilkada berjalan damai dan lancar,” ujar Kapolri saat doorstop di Mabes Polri, Senin (25/11).

Ia juga menambahkan bahwa Polri bekerja sama dengan TNI untuk mengoptimalkan pengamanan, terutama dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan seperti konflik sosial dan bencana alam.

Patroli Pengawasan untuk Cegah Politik Uang Kapolri mengungkapkan bahwa patroli pengawasan dilakukan di seluruh daerah untuk mencegah praktek-praktek yang dapat mencederai integritas Pilkada, seperti politik uang dan pengarahan massa.

“Patroli ini penting untuk memastikan tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum atau etika dalam Pilkada. Kami ingin menciptakan pemilu yang bersih, berintegritas, dan demokratis,” tegasnya.

Pesan untuk Masyarakat Kapolri juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak dan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pencoblosan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas. Pilihlah berdasarkan hati nurani dan pengamatan, bukan karena pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa,” pesan Kapolri.

Kolaborasi Semua Pihak Dalam acara yang juga dihadiri Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP ini, Kapolri menyampaikan apresiasinya atas sinergi antara penyelenggara pemilu, TNI, dan Polri. Kolaborasi ini diyakini menjadi kunci suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak pertama di tahun 2024.

“Kami siap menangani berbagai potensi gangguan, baik dari sisi keamanan maupun teknis. Dengan dukungan semua pihak, Pilkada serentak ini akan menjadi momen bersejarah untuk bangsa,” tutup Kapolri.

Pilkada Serentak 2024 akan menjadi ujian besar bagi demokrasi Indonesia. Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, masyarakat diharapkan turut serta menjaga kelancaran proses ini demi masa depan bangsa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menag RI dan Menhaj Saudi Bertemu di Masjidil Haram, Ini yang Dibahas

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama RI atau Menag Nasaruddin Umar bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah. Pertemuan berlangsung di Masjidil Haram, Makkah. Kedua tokoh ini membahas banyak persoalan, mulai dari persiapan haji 1446 H/2025 M hingga pemberdayaan umat.

“Alhamdulillah kami melakukan pertemuan dengan Menteri Haji, dr Tawfiq Al Rabiah. Alhamdulillah kami diterima dengan baik di Masjidil Haram. Ternyata di Masjidil Haram itu ada tempat pertemuan yang sangat luar biasa,” ujar Menag Nasaruddin di Makkah, Minggu (24/11/2024) malam.

Menag menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Menteri Tawfiq berlangsung sangat akrab, lengkap dengan jamuan makan malam. Diskusi berlangsung cukup panjang, lebih dari satu jam.

“Kita membicarakan banyak hal, antara lain: beliau meminta Kemenag RI untuk lebih siap menghadapi haji mendatang. Sebab, akan ada penyempurnaan-penyempurnaan,” papar Menag.

Hadir dalam pertemuan terbatas ini, Kepala Badan Penyelenggara Haji Muchammad Irfan Yusuf, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Dubes RI di Saudi Abdul Aziz, Konjen RI di Jeddah Yusron Ambary, dan Konsul Haji KJRI Jeddah, Nasrullah Jasam.

“Alhamdulillah kami juga sudah ada Badan Penyelenggara Haji yang memberikan bantuan yang sangat signifikan terhadap penyempurnaan pelaksanaan ibadah haji Indonesia,” sambung Menag.

Berikut sejumlah poin penting yang dibicarakan Menag RI dan Menhaj Saudi:

Pertama, Menag meminta agar jemaah haji Indonesia tidak menempati kawasan Mina Jadid. “Alhamdulillah itu diapresiasi,” ucap Menag.

Kedua, Menag meminta penambahan jumlah petugas. Menurutnya, banyak jemaah Indonesia yang lanjut usia saat beribadah haji. Sehingga, perlu petugas yang memadai untuk memberikan pendampingan dan pelayanan, termasuk dari unsur dokter dan tenaga medis kesehatan.

“Jadi petugas haji kami mohon ditambah, minimal dipertahankan seperti haji tahun lalu dengan segala konsekuensinya karena kami perlu pelayan jemaah haji yang sudah banyak berumur,” ucap Menag.

“Tanggapan Menteri Haji akan mempertimbangkan mengingat kenyataannya seperti itu. Pemerintah Saudi menurut informasi akan mengurangi 50% dari total kuota petugas. Tapi malah justru kita minta ditambahkan dan itu akan dipertimbangkan dengan alasan alasan tadi. Mudah-mudahan berhasil perjuangan kita,’ lanjut Menag.

Ketiga, Menag dan Menhaj berdiskusi tentang murur. Menag melihat Murur, jika diperbolehkan oleh fatwa MUI, akan lebih melancarkan pergerakan jemaah haji.

Keempat, diskusi tentang Dam. Menag menyampaikan bahwa di Indonesia, ada kajian bahwa Dam boleh dilaksanakan di Indonesia. Artinya, kambing Dam dipotong di Indonesia, dan dagingnya didistribusikan ke warga Indonesia.

“Kata Menteri Haji, tergantung. Kalau misalnya pertimbangan ulama setempat menganggap itu boleh, kami tidak ada masalah. Malah lebih ringan: mengurangi beban kami dan menambah manfaat bagi masyarakat Indonesia itu sendiri,” sebut Menag.

“Sekali lagi, apakah itu sudah dibenarkan oleh fatwa MUI? Ini kami akan diskusikan,” lanjutnya.

Kepada Menhaj Tawfiq, Menag sempat menanyakan apakah ada negara yang menerapkan Dam seperti itu? Menhaj Saudi menjelaskan bahwa ada, tapi secara sporadis, termasuk Turki juga banyak melaksanakan hal yang sama.

Kelima, Tanazul. Isu ini juga dibahas dalam pertemuan Menag dan Menhaj. Menteri Tawfiq, kata Menag menjelaskan bahwa kebijakan Tanazul diserahkan ke Indonesia.

“Kalau memang itu lebih siap, sebetulnya lebih bagus, melonggarkan pergerakan di Mina,” ucap Menag.

Isu keenam yang didiskusikan adalah terkait maskapai penerbangan. Keduanya mendiskusikan kemungkinan penggunaan Garuda dan Saudia, serta maskapai lain sebagai alternatif. “Ini kita akan diskusikan lebih lanjut,” ucap Menag.

Ketujuh, Menteri Tawfiq mengimbau Indonesia segera kontrak layanan hotel jika ingin mendapat lokasi lebih dekat, khususnya ke Masjid Nabawi di Madinah. Perlu lebih cepat karena pendekatannya adalah first come first served, siapa cepat akan dapat layanan lebih awal.

Pemberdayaan Umat

Pertemuan Menag dan Menhaj Saudi di Masjidil Haram tidak hanya membahas urusan haji. Kedua tokoh ini juga membincang masalah pemberdayaan umat.

Menag Nasaruddin mengaku punya pandangan yang sama dengan Menhaj Tawfiq berkenaan perlunya upaya mengangkat harkat dan martabat umat Islam, bukan saja di Indonesia dan Saudi Arabia tapi juga dunia Islam.

Kepada Menteri Tawfiq, Menag usul agar bisa dibangun Museum Hadits di Masjid Istiqlal, seperti yang ada di Madinah.

“Menhaj bertanya ada tidak space untuk dibangun? Saya bilang ada dan lengkap,’ ujar Menag.

“Dalam waktu dekat ini, insya Allah beliau akan melakukan pendekatan – pendekatan, kemungkinan untuk kita membuka Museum Hadits di Istiqlal,” sambungnya.

Selain Makkah, Menag juga akan melakukan kunjungan kerja ke Madinah. Menhaj Tawfiq meminta Menag untuk mengunjungi beberapa tempat penting di Kota Nabi. Menhaj Tawfiq bahkan langsung menghubungi sejumlah pihak terkait di Madinah.

Menag tiba di Jeddah pada 23 November 2024. Menag telah menggelar rapat koordinasi dengan Kantor Urusan Haji (KUH) untuk membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2025. Menag juga sempat meninjau wisma baru KUH yang saat ini dalam tahap renovasi. Wisma baru ini akan mulai ditempati.pada akhir Desember 2024.

Menag akan berkunjung ke Madinah pada 25 November 2024. Menag dijadwalkan kembali ke Tanah Air pada 26 November 2024.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pemerintah Gerak Cepat Bangun Hunian bagi Korban Erupsi Gunung Lewotobi

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Indonesia tengah menyiapkan berbagai infrastruktur dasar untuk mendukung percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dan Hunian Sementara (Huntara) bagi korban terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, mengungkapkan bahwa kementeriannya sedang memobilisasi alat berat untuk membuka kembali akses yang terhalang, serta menyediakan layanan air bersih dan sanitasi untuk korban bencana. Mengingat musim hujan yang sudah mulai datang, pemerintah mendorong percepatan penyediaan hunian bagi masyarakat yang terdampak.

Diana menjelaskan bahwa pembangunan Huntara dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedangkan untuk pembangunan Huntap, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang bertanggung jawab. Pihaknya juga menekankan pentingnya sinergi antar kementerian untuk menyediakan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, jalan, dan pengelolaan sampah.

“Kita juga akan menyediakan infrastruktur dasarnya, air minumnya, persampahan, jalan dan sebagainya. Kita harus bersinergi bersama-sama antar kementerian,” kata Diana, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (25/11/2024).

BNPB, kata Diana, telah menyiapkan dua titik lokasi untuk pembangunan Huntara yang dirancang menggunakan konsep bangunan rangka baja. Rencana pembangunan Huntara tersebut akan berada di Kreser untuk menampung 355 Kepala Keluarga (KK), dan di Kebun Desa Konga untuk 420 KK.

Sedangkan untuk Huntap sendiri, rencananya akan disediakan untuk membantu hunian bagi 2.700 KK masyarakat terdampak bencana. Pemerintah bersama masyarakat tengah melakukan survei untuk menentukan lokasi pembangunan Huntap. Lokasi yang dicari memiliki kriteria kontur datar, struktur tanah atau batuan aman, dekat jalan nasional.

Di samping itu, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU akan mendukung pembangunanan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (Fasum-Fasos) di lokasi Huntap bagi masyarakat terdampak. Fasilitas tersebut antara lain sarana penyediaan air minum dan sanitasi, termasuk perbaikan sekolah dan rumah ibadah.

Ditjen Cipta Karya juga telah menyalurkan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi di lokasi-lokasi pengungsian seperti 1 unit mobil tangki air, 1 unit mobil dump truck, 2 unit toilet portable, 3 unit hidran umum, dan dukungan 4 personil.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Bina Marga akan mendukung fasilitas akses jalan masuk ke lokasi Huntap yang telah disetujui masyarakat terdampak. BNPB dan Zipur TNI juga akan membantu menyiapkan lahan atau clearing lahan untuk pembangunan Huntara di Desa Konga.

“Kami juga telah menurunkan personil dan alat berat untuk membersihkan material vulkanik gunung merapi yang menutupi ruas jalan nasional serta membuka jalan akses untuk mengalirkan bantuan dan logistik meliputi 1 unit wheel loader untuk pembersihan material vulkanik, 1 unit water tank untuk penyiraman badan jalan, 1 unit truck crane, 1 unit pick up untuk kegiatan pengangkutan material, dan dukungan 22 personil,” kata Kepala BPJN NTT, Ditjen Bina Marga Kementerian PU Agustinus Junianto.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendag Pastikan Harga Minyakita Kembali Normal Sebelum Nataru

Penulis
Syifa
-

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan harga minyak goreng kemasan sederhana Minyakita akan kembali normal pada pekan ini, sebelum momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Harga minyak goreng Minyakita sempat melonjak tinggi, bahkan tembus Rp18.000 per liter di beberapa daerah, sementara Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah adalah Rp15.700 per liter.

“Kita pastikan mulai minggu ini mudah-mudahan sudah tidak ada lagi daerah-daerah tertentu yang harganya (Minyakita) naik ya, secepatnya,” kata Budi ditemui usai meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Prawirotaman, Mergangsan, Kota Yogyakarta, DIY, Senin (25/11).

Budi menjelaskan bahwa meskipun terjadi kenaikan harga minyak goreng di beberapa daerah, situasi ini tidak terjadi secara merata di seluruh Indonesia. Beberapa daerah, seperti Yogyakarta, harga Minyakita masih normal. Namun, untuk daerah lain, terutama di wilayah tertentu, harga minyak goreng sempat melampaui HET.

“Memang ada kenaikan sedikit, jadi secara nasional memang ada kenaikan tapi sebenarnya di daerah-daerah banyak yang normal, seperti Jogja, hanya di daerah tertentu saja,” ungkapnya.

Mendag Budi juga mengungkapkan rencana untuk memanggil distributor dan produsen Minyakita guna menormalisasi harga. Pemerintah akan memastikan pasokan tetap terjaga, dan mengingatkan distributor serta produsen untuk mengikuti ketetapan harga yang sudah ditentukan oleh Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024.

“Kita minta kepada produsen, kepada distributor untuk tetap menjaga pasokan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kemendag mencatat bahwa harga Minyakita sempat mencapai Rp17.058 per liter di 82 kabupaten/kota Indonesia, bahkan menembus Rp18.000 per liter di 32 daerah. Hal ini menjadi perhatian pemerintah, terutama dengan adanya kenaikan harga yang mencapai 8,28 persen dari HET yang telah ditetapkan.

Di lain sisi, Mendag Budi membedah biang kerok mengapa harga minyak goreng rakyat itu melambung tinggi. Ini terutama terjadi di wilayah Indonesia Timur.

“Penyebabnya sudah kita indikasikan, yaitu terbentuknya rantai distribusi yang lebih panjang dibanding yang ditetapkan dalam Permendag 18/2024. Seharusnya distribusinya itu kan dari produsen, distributor 1 (D1), D2, dan pengecer,” kata Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (20/11).

“Namun, di lapangan ini ada terjadi beberapa transaksi dari pengecer ke pengecer,” sambung Budi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Tetapkan 3 Prioritas Dalam Pemberantasan Judi Online

Penulis
Syifa
-

Pemerintah menetapkan tiga prioritas dalam pemberantasan judi online. Menteri Koordinator Bidang Poltik dan Keamanan Budi Gunawan mengatakan langkah prioritas tersebut dilakukan merupakan tindak lanjut Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dalam koordinasi Kementerian Koordinator Polkam.

“Dari hasil rapat desk pada hari ini, ada tiga hal prioritas yang akan ditindaklanjuti segera,” tegasnya dalam Konferensi Pers Capaian Desk Pemberantasan Perjudian Daring dan Desk Keamanan Siber dan Pelindungan Data di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).

Budi Gunawan merinci langkah prioritas meliputi, pertama kerja sama dengan platform teknologi dan penyelenggara jasa internet untuk melakukan pemblokiran secara sistematis. Kedua, penegakan hukum dan penelusuran aliran uang judi online, termasuk koordinasi hukum lintas negara dengan menyasar aktivitas pencucian uang untuk memudahkan penindakan. Ketiga, memasifkan kampanye dan edukasi publik tentang bahaya, akibat judi online.

“Slot atau judi online itu adalah penipuan. Masyarakat selama ini ditipu oleh para operator judi online, diberi harapan bisa menang dalam permainan judi online padahal sudah di-setting agar masyarakat pasti kalah dan tidak bisa menarik uangnya,” jelasnya.

Menurut Menkopolkam, persoalan judi online saat ini sangat meresahkan dan mengkhawatirkan. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian karena perputaran uang judi online yang ada di Indonesia telah mencapai kurang lebih Rp900 Triliun di tahun 2024.

Sementara itu, pemain judi online mencapai kurang lebih 8,8 juta orang dengan mayoritas dari kelas menengah ke bawah. Menko Budi Gunawan menyebutkan ada 97.000 anggota TNI dan Polri, dan 1,9 juta pegawai swasta yang bermain judi online. Kemudian 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun.

“Dan angka ini diprediksi akan terus bertambah jika kita tidak melakukan upaya-upaya yang masif di dalam memberantas judi online ini,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Pemerintah akan terus melakukan pencegahan dan pemblokiran terhadap berbagai situs judi online. Menurut Menkopolkam, Desk Pemberantasan Perjudian Daring telah dan terus melakukan penindakan dan penegakan hukum untuk menekan praktik judi online.

“Memotong dan memblokir situs-situs judi online. Termasuk penelusuran dan pemblokiran aliran dana serta melakukan kampanye dan edukasi publik untuk pencegahan judi online,” tandasnya.

Mengenai capaian Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data, Menkopolkam Budi Gunawan menjelaskan dua fokus yang sedang dikerjakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Badan Siber dan Sandi Negara.

“Pertama melakukan penguatan keamanan website milik pemerintah termasuk Pemda dan lembaga pendidikan. Kedua melakukan akselerasi penuntasan pemulihan atau recovery terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), baik dari sisi infrastruktur maupun pemulihan data untuk mendukung pelayanan publik yang berbasis digital sebagaimana arahan Bapak Presiden,” tuturnya.

Dalam acara Konferensi Pers, Menkopolkam Budi Gunawan didamping Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satryo Soemantri, Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo, Kepala Kantor Staf Presiden Anto Mukti Putranto, Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada, Wakil Inspektur Jenderal TNI Mayjen TNI Alvis Anwar, Danpuspom TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,4151,4161,417...4,959Halaman 1,416 dari 4,959