Beranda blog Halaman 1428

Kadisdik: Pencairan Sertifikasi Guru di Provinsi Jambi Bertahap

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kabar baik datang terkait pencairan Sertifikasi Guru di Provinsi Jambi. Pasalnya, Tunjangan Profesi Guru (TPG) triwulan III tahun 2024 sudah mulai cair di beberapa daerah, termasuk di Provinsi Jambi. Namun, proses pencairan itu dilakukan secara bertahap.

Tunjangan profesi guru (TPG) adalah penghargaan yang diberikan kepada guru untuk meningkatkan kompetensi, memajukan profesi, dan meningkatkan mutu pembelajaran. Besaran TPG berbeda-beda tergantung golongan.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Syamsurizal menjelaskan, pencairan Sertifikasi Guru untuk setiap semester bertahap sesuai dengan data info GTK guru yang sudah valid dan SLTP terbit. Total guru yang sudah menerima untuk triwulan III yakni Juli – September 2024 tahap 1 dan 2 sebanyak 2.758 guru meliputi guru SMA 1.455, Guru SMK 1.214, Guru SLB 89.

“Untuk tahap III Yang sudah diajukan dan masih dalam proses pencairan Sertifikasi Guru di bagian keuangan sebanyak 910 guru, meliputi Guru SMA 811 orang, SLB 2 dan pengawas 32,” jelas Kadis

Ia menghimbau kepada seluruh guru dan operator sekolah untuk lebih teliti dalam proses penginputan data agar data yang disampaikan tersebut valid setelah di verifikasi oleh Kementerian. Bagi guru yang sudah valid langsung dibayar sesuai dengan SKTP, data yang belum valid tentu harus disinkronkan kembali oleh operator sekolah sehingga valid dan dapat dibayarkan.

“Hanya guru yang datanya valid yang dapat dibayarkan, untuk yang belum valid akan di sinkro kan kembali,” tegasnya.

Menurut Kadisdik Jambi, masalah yang sering timbul dalam pencairan Sertifikasi Guru yaitu pada tahap verifikasi dan validasi oleh Kementerian adalah Tidak linier dengan sertifikat pendidik, belum memenuhi 24 jam mengajar, khusus yang rombongan belajar sedikit ada kebijakan tertentu terkait dengan beban mengajar, dan akan valid pada akhir semester.

Kemudian, kesalahan input dari operator sekolah, baik terkait jam mengajar maupun tugas tambahan, data tidak sinkron dengan data dukcapil, kepegawaian,dapodik sekolah dengan data Kementerian dan tidak sinkron antara data NRG dan data Sisten Informasi Tunjangan (SIMTUN) Kementerian.

Kadisdik Jambi mengharapkan pencairan ini dapat mendukung kesejahteraan para pendidik yang selama ini berperan penting dalam mencerdaskan anak bangsa.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Klarifikasi dan Kronologi Sudin Perhubungan Jakarta Pusat Pemindahan W.S. Laoli

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat mengeluarkan pernyataan resmi terkait isu pemindahan tugas salah satu petugasnya, Sdr. W.S. Laoli, yang ramai diperbincangkan di media sosial. Klarifikasi ini sekaligus memberikan penjelasan lengkap terkait kronologi dan alasan di balik keputusan tersebut, yang dilakukan untuk memastikan kelancaran operasional serta menjaga hubungan baik antara petugas, warga, dan instansi lain.

Menurut keterangan resmi, pemindahan Sdr. W.S. Laoli dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan telah dipertimbangkan secara matang. Langkah ini diambil untuk mencegah potensi konflik yang berulang di lapangan, khususnya dalam kegiatan penertiban umum dan lalu lintas. Konflik yang melibatkan Sdr. W.S. Laoli sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) selama bertugas menjadi salah satu alasan utama pemindahan tugas ini.

Kronologi Konflik di Lapangan

Berikut adalah kronologi konflik yang melibatkan Sdr. W.S. Laoli:

1. 21 Maret 2024 – Terjadi konflik dengan warga saat pelaksanaan penertiban parkir liar kendaraan roda dua di kawasan Tanah Abang. Konflik ini dipicu oleh ketegangan antara petugas dan pemilik kendaraan yang merasa keberatan dengan penertiban tersebut.

2. 29 Mei 2024 – Konflik kembali terjadi dalam penertiban juru parkir liar di kawasan Roxy Mas. Dalam operasi tersebut, Sdr. W.S. Laoli dinilai menunjukkan sikap arogan dan tidak humanis, yang memicu ketegangan di lokasi.

3. 30 Mei 2024 – Konflik fisik dilaporkan terjadi dengan seorang pengemudi ojek online (ojol) yang diduga berperan sebagai juru parkir liar di kawasan Tanah Abang. Insiden ini menciptakan suasana tidak kondusif di lokasi dan menjadi sorotan di media sosial.

4. 22 Juni 2024 – Ketegangan tidak hanya terjadi dengan warga, tetapi juga dengan instansi lain. Dalam penertiban parkir liar di kawasan Roxy, Gambir, Jakarta Pusat, Sdr. W.S. Laoli terlibat konflik dengan petugas dari Satpol PP yang bertugas di lokasi yang sama.

5. 29 Juli 2024 – Insiden terakhir yang menjadi perhatian adalah saat Sdr. W.S. Laoli menunjukkan tindakan kasar kepada pimpinan Kasudinhub Jakarta Pusat. Ketika diberi arahan mengenai pemindahan tugas dari posisi Koordinator Lapangan menjadi staf kantor, Sdr. W.S. Laoli diduga melakukan tindakan seperti membentak, mendorong fisik, serta mengintimidasi pimpinan dengan berteriak.

Keputusan Pemindahan Tugas

Sebagai langkah untuk menjaga stabilitas operasional dan mencegah konflik lebih lanjut, Sdr. W.S. Laoli dipindahtugaskan dari jabatan Koordinator Lapangan menjadi staf kantor di Sudinhub Jakarta Pusat. Pemindahan ini merupakan langkah administratif yang sesuai aturan, dengan tujuan mengurangi potensi gesekan di lapangan, baik dengan warga maupun dengan instansi lainnya.

Suku Dinas Perhubungan berharap keputusan ini tidak disalahartikan oleh pihak-pihak tertentu dan menegaskan bahwa langkah tersebut diambil berdasarkan evaluasi kinerja serta fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Melalui klarifikasi ini, Sudinhub Jakarta Pusat mengimbau masyarakat untuk memahami situasi secara menyeluruh dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak sesuai fakta. Pihaknya juga menegaskan komitmen untuk menjaga profesionalisme dalam pelaksanaan tugas serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik dan lancar.

“Kami berharap langkah yang diambil ini dapat menjadi solusi terbaik untuk menciptakan suasana kerja yang lebih kondusif, baik bagi petugas maupun masyarakat. Kami juga akan terus mengevaluasi kinerja petugas untuk meningkatkan kualitas pelayanan,” demikian pernyataan dari Sudinhub Jakarta Pusat.

Dengan klarifikasi ini, Sudinhub berharap tidak ada lagi kesalahpahaman terkait isu pemindahan tugas Sdr. W.S. Laoli yang viral di media sosial. Keputusan tersebut sepenuhnya diambil untuk kepentingan bersama dan didasarkan pada fakta-fakta yang telah dijelaskan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kadisdik Jambi: Pencairan Sertifikasi Guru Sesuai Data yang Sudah Valid

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Syamsurizal menyampaikan alur pencairan Sertifikasi Guru untuk setiap awal semester bertahap sesuai dengan data Info GTK guru yang sudah valid dan SKTP terbit Guru yang sudah menerima Untuk Triwulan 3 (Juli s.d September)2024 Tahap 1 dan 2 adalah Guru SMA sebanyak 1.455 orang, kemudian guru SMK 1.214 orang dan SLB sebanyak 89 orang dengan total 2.758 orang.

“Sementara itu, tahap tiga sudah diajukan dan masih dalam proses pencairan Sertifikasi Guru di bagian keuangan yakni guru SMA 811 orang, guru SMK 65 orang, SLB 2 orang dan Pengawas 32 orang,” katanya.

Dijelaskan Kadisdik Jambi, sumber dana Sertifikasi Guru adalah DAK Non fisik yang berasal dari anggaran pusat. Kata dia, Masalah yang sering timbul pada tahap verifikasi dan validasi oleh Kementerian adalah:

1. Tidak linier dengan sertifikat pendidik. 2. Belum memenuhi 24 jam mengajar. 3. Khusus yang rombongan belajar sedikit ada kebijakan tertentu terkait dengan beban mengajar, dan akan valid pada akhir semester. 4. Kesalahan input dari operator sekolah, baik terkait jam mengajar maupun tugas tambahan.

5. Data tidak sinkron dengan data dukcapil, kepegawaian,dapodik sekolah dengan data Kementerian. 6. Tidak sinkron antara data NRG dan data Sistem Manajemen Informasi Tunjangan (SIMTUN) Kementerian.

“Pada kesempatan ini, kami menghimbau kepada seluruh guru dan operator sekolah lebih teliti dalam proses penginputan data agar data disampaikan tersebut valid setelah di verifikasi oleh Kementerian, untuk guru sudah valid itu langsung dibayar sesuai dengan SKTP, data belum valid tentu harus disinkronkan kembali oleh Operator Sekolah,” pungkas Kadisdik Jambi.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Tips Menjaga Kebugaran Tubuh di Tengah Musim Pancaroba

Penulis
Syifa
-
Asian beautiful and sportive woman drinking hot tea and wearing headphone while doing meditation in garden at morning time. Healthy Concept.

Musim pancaroba, peralihan antara musim kemarau dan musim hujan, sering kali membawa perubahan cuaca yang tidak menentu. Kondisi ini dapat memengaruhi daya tahan tubuh dan meningkatkan risiko terkena penyakit seperti flu, batuk, atau demam. Untuk tetap bugar selama musim pancaroba, berikut beberapa tips yang dapat Anda terapkan:

1. Konsumsi Makanan Bergizi
Pastikan tubuh mendapatkan asupan nutrisi yang cukup dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Perbanyak makan buah dan sayur yang kaya akan vitamin C, seperti jeruk, kiwi, dan brokoli, untuk memperkuat sistem imun.

2. Cukupi Kebutuhan Cairan
Minumlah air putih minimal 8 gelas sehari untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi. Air juga membantu mengeluarkan racun dari tubuh, sehingga mencegah risiko dehidrasi yang dapat melemahkan daya tahan tubuh.

3. Jaga Kebersihan Diri dan Lingkungan
Sering mencuci tangan dengan sabun dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar dapat mencegah penyebaran kuman dan virus. Hindari menyentuh wajah jika tangan belum bersih, terutama mata, hidung, dan mulut.

4. Istirahat yang Cukup
Kurang tidur dapat menurunkan kekebalan tubuh. Usahakan tidur 7-9 jam per malam untuk memberikan waktu bagi tubuh memulihkan diri dan melawan infeksi.

5. Olahraga Secara Teratur
Tetap aktif bergerak dengan berolahraga ringan seperti berjalan kaki, bersepeda, atau yoga. Olahraga membantu meningkatkan sirkulasi darah dan menjaga kebugaran tubuh.

6. Hindari Stres Berlebihan
Stres dapat melemahkan sistem imun. Luangkan waktu untuk relaksasi, seperti meditasi atau melakukan hobi yang Anda nikmati, agar tubuh tetap sehat secara fisik dan mental.

7. Gunakan Pakaian yang Sesuai
Cuaca yang tidak menentu membutuhkan perhatian pada pakaian yang dikenakan. Gunakan pakaian yang nyaman dan sesuai dengan kondisi cuaca, seperti membawa jaket atau payung saat beraktivitas di luar rumah.

8. Konsumsi Suplemen Jika Diperlukan
Jika merasa asupan nutrisi belum mencukupi, konsultasikan dengan dokter untuk mengonsumsi suplemen seperti vitamin C atau D yang dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh.

Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, Anda dapat menjaga kebugaran tubuh di tengah musim pancaroba dan tetap produktif dalam beraktivitas. Tetap waspada terhadap gejala penyakit, dan jangan ragu untuk memeriksakan diri ke dokter jika kondisi kesehatan memburuk.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Pemprov Jambi: Sertifikasi Guru Tidak Melalui APBD, Harus Verifikasi Pusat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Jambi melalui Kadis Kominfo Pemprov Jambi, Ariansyah menyampaikan bahwa Sertifikasi Guru tidak melaui APBD dan semua harus diverifikasi terlebih dahulu dengan pusat. Ia juga memaparkan, saat ini sudah ada 900 guru yang sudah diproses dan siap dibayar.

“Sertifikasi Guru tidak melalui APBD, semua harus verifikasi dulu dengan pusat dan proses dari guru tersebut sudah selesai ada 900 guru sudah siap dibayar. Insya Allah hari ini SPM selesai,” ujar Kadis Kominfo Jambi.

Kadis Kominfo menegaskan, bahwa Sertifikasi Guru SMA/SMK di Provinsi Jambi pencairan 1 dan 2 sudah semua.

“Untuk pencairan 1 dan 2 sudah semua,” tegasnya.

Dijelaskan Ariansyah, untuk diketahui Dana Sertifikasi Guru berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

“Dana ini dialokasikan untuk membayar Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru ASN di setiap provinsi,” cetusnya.

Ariansyah juga mengimbau kepada media-media yang memberitakan untuk selektif dan obyektif dalam memberitakan sesuatu yang belum pasti.

“Hendaknya kawan-kawan media yang akan memberitakan informasi kepada masyarakat betul-betul selektif dan obyektif serta memiliki data yang valid sebelum memberitakan sesuatu. Apalagi saat ini kita dalam kondisi suasana menjelang Pilkada, hendaknya berhati-hatilah,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menag dan Sekjen IIFA Bahas Peran Masjid untuk Pendidikan Islam

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar menerima kunjungan Sekretaris Jenderal International Islamic Fiqih Academy (IIFA), Koutoub Moustapha Sano, di Kantor Pusat Kementerian Agama RI, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta. Pertemuan ini turut dihadiri oleh Dirjen Bimas Islam, Kamaruddin Amin.

Diskusi antara Menag dan Sekjen IIFA membahas peran masjid dalam mendidik masyarakat melalui khutbah yang terstruktur dan relevan. Sekjen IIFA menyampaikan pengalamannya sebagai Menteri Agama di negaranya, di mana ia mengatur khutbah Jumat dengan tema yang seragam di semua masjid.

“Kita akan katakan, hari ini, Jumat ini, kita akan bicara tentang, misalnya, maslahat, atau berbicara tentang melawan korupsi. Jadi semua masjid harus membahas ini. Karena jika kita tidak melakukannya, beberapa masjid akan melakukan sesuatu yang tidak relevan bagi masyarakat,” jelas Sekjen IIFA, Kamis (21/11/2024).

Dia juga menekankan pentingnya melatih para khatib untuk memastikan khutbah yang diberikan berkualitas. “Saya tidak mengontrol isinya, tetapi saya ingin mengontrol topiknya. Topiknya harus baik, penting, dan orang-orang belajar darinya,” tambahnya.

Sekjen IIFA menilai langkah ini efektif dalam melawan ekstremisme melalui khutbah yang benar dan edukatif. Ia juga menegaskan kesiapan IIFA untuk bekerja sama dengan Kemenag dalam membangun pendidikan Islam yang moderat dan toleran.

“Ini adalah langkah bagus untuk melawan terorisme melalui khutbah yang benar, mencegah khutbah yang salah yang bisa meracuni audiens dengan informasi keliru tentang Islam. Hal ini membantu menjaga harmoni dan kohesi dalam masyarakat,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Menag Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa di Indonesia, masyarakat memiliki kebebasan dalam mengelola masjid, termasuk dalam memilih materi khutbah. Namun, Kemenag telah menyediakan panduan berupa 4-5 contoh khutbah yang dapat diakses melalui situs web dan media sosial.

“Dan itu sangat banyak diunduh, mencapai ribuan. Namun, kami tidak bisa memaksa orang untuk menggunakan atau membacanya. Di Indonesia, kebanyakan masjid dibangun oleh masyarakat, sehingga kami tidak bisa memaksa mereka,” ujar Menag.

Menag juga mengapresiasi fenomena pendidikan Islam yang semakin berkembang di masjid-masjid Indonesia. “Ada fenomena baru di Indonesia saat ini. Setelah Maghrib dan juga setelah Subuh, ada ceramah. Saya pikir ini adalah fenomena yang sangat baik,” katanya.

“Dua dekade yang lalu, hanya beberapa masjid tertentu yang melakukan itu. Sekarang, hampir semua masjid di Indonesia menggunakan waktu ini untuk memberdayakan pendidikan Islam bagi masyarakat setelah Maghrib dan Isya,” lanjutnya.

Selain membahas khutbah, diskusi juga menyoroti potensi besar zakat dan wakaf dalam mengatasi masalah sosial. Menurut Menag, jika dikelola dengan baik, zakat dan wakaf dapat digunakan untuk menciptakan sekolah dan mengentaskan kemiskinan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menag dan Kepala BNPT Bahas Kerja sama Penanggulangan Terorisme

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar menerima kunjungan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono di Kantor Pusat Kementerian Agama RI, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta. Pertemuan ini membahas sinergi antara Kementerian Agama (Kemenag) dan BNPT dalam menciptakan Indonesia yang damai dan bebas dari ancaman terorisme.

“Alhamdulillah hari ini kami kedatangan tamu yang sangat istimewa, kepala BNPT bersama rombongan. Harapan kami di Kemenag tentu sejalan dengan BNPT, yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai dan tenang tanpa gangguan apa pun,” ujarnya, Kamis (21/11/2024).

“Alhamdulillah sepertinya kita getting better, makin hari makin baik. Kita berharap, insyaAllah, ke depan tidak ada lagi gangguan yang menghambat pembangunan bangsa. BNPT pun semoga semakin efisien, efektif, dan menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam menanggulangi kekerasan dengan pendekatan yang tidak keras tetapi berhasil,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ia mengungkapkan pentingnya memperbarui Memorandum of Understanding (MOU) antara Kemenag dan BNPT.

“Sebagai wujud formal negara, kita perlu memperbaharui MOU. MOU ini penting sebagai dasar hukum, termasuk dalam aspek keuangan, sehingga kita bisa bekerja dengan tenang dan terarah,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BNPT Eddy Hartono mengapresiasi peran aktif Kemenag dalam membantu program deradikalisasi, khususnya di lingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas). “Alhamdulillah, sejauh ini Kemenag selalu mengirimkan Al-Qur’an ke lapas. Kami berharap Kemenag juga dapat menyediakan buku-buku lain, seperti Sirah Nabawiyah, Api Sejarah, tafsir Al-Quran Kemenag, serta Tafsir Ibnu Katsir,” ujar Eddy.

Menurut Eddy, pertemuan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kerjasama Kemenag dan BNPT, khususnya dalam membangun masyarakat yang damai melalui pendekatan pendidikan dan keagamaan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Sejarah BRICS: Dari Kelompok Ekonomi ke Aliansi Strategis Global

Penulis
Syifa
-

BRICS, akronim dari Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, merupakan salah satu organisasi ekonomi dan politik paling berpengaruh di dunia saat ini. Didirikan pada awal abad ke-21, BRICS berawal sebagai kelompok informal yang berfokus pada kerja sama ekonomi antara negara-negara berkembang. Seiring waktu, organisasi ini berkembang menjadi aliansi strategis yang memainkan peran penting dalam tata kelola global.

Awal Mula BRICS

Konsep BRICS pertama kali diperkenalkan oleh Jim O’Neill, seorang ekonom dari Goldman Sachs, dalam laporan tahun 2001. Laporan ini memprediksi bahwa Brazil, Rusia, India, dan Cina akan menjadi kekuatan ekonomi utama dunia pada pertengahan abad ke-21. Pada tahun 2006, negara-negara ini mulai mengadakan pertemuan tahunan untuk membahas isu-isu global.

Pertemuan formal pertama berlangsung di Yekaterinburg, Rusia, pada 2009. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas upaya memperkuat kerja sama ekonomi dan mendorong reformasi dalam lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia.

Masuknya Afrika Selatan

Pada tahun 2010, Afrika Selatan diundang untuk bergabung, menjadikan kelompok ini BRICS. Keputusan ini mencerminkan komitmen organisasi untuk mencakup kawasan Afrika dan memperluas pengaruhnya di dunia berkembang.

Perkembangan dan Pencapaian BRICS

BRICS terus berkembang dengan fokus utama pada:

  1. Ekonomi: Kelompok ini berusaha menciptakan keseimbangan dalam tatanan ekonomi dunia, mengurangi dominasi negara maju. Salah satu pencapaian besar adalah pendirian New Development Bank (NDB) pada tahun 2014, yang bertujuan mendanai proyek infrastruktur dan pembangunan di negara-negara anggota.
  2. Politik: BRICS secara aktif mendorong reformasi PBB, terutama Dewan Keamanan, agar lebih mencerminkan dinamika kekuatan global saat ini.
  3. Kerja Sama Global: Negara-negara BRICS sering menyatakan dukungannya untuk tatanan dunia multipolar, menantang hegemoni satu kekuatan tertentu.

BRICS di Era Modern

Hingga saat ini, BRICS telah menjadi platform penting untuk diskusi tentang isu-isu global seperti perubahan iklim, keamanan pangan, teknologi, dan kesehatan. Dalam pertemuan terbarunya, kelompok ini juga membahas perluasan keanggotaan dengan mengundang negara-negara lain dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

BRICS tidak hanya menjadi simbol kerja sama negara berkembang, tetapi juga cerminan dari perubahan besar dalam geopolitik dunia. Dengan pengaruh ekonomi gabungan yang semakin besar, kelompok ini diprediksi akan terus memainkan peran sentral dalam membentuk masa depan global.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Cegah Judi Online, Kemenag Kerahkan 5.917 KUA dan Penyuluh Agama

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa Kementerian Agama atau Kemenag mengerahkan 5.917 Kantor Urusan Agama (KUA) serta 50 ribu penyuluh agama untuk melakukan pencegahan judi online.

Hal ini dikemukakan Menag Nasaruddin dalam konferensi pers usai menghadiri Rapat Terbatas Tingkat Menteri terkait Capaian Desk Pemberantasan Perjudian Daring dan Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta.

“Kami melibatkan 5.917 Kantor Urusan Agama (KUA). Seperti yg kita ketahui Kementerian Agama memiliki satker sampai ke kecamatan. Penyuluh kami seluruh Indonesia ada 50.000 terdiri dari semua agama,” tutur Menag Nasaruddin, Kamis (21/11/2024).

Upaya preventif terhadap judi online ini juga akan dilakukan Kemenag di lingkungan pendidikan.

“Kementerian Agama telah mengumpulkan seluruh rektor di lingkungan Kemenag, seperti Universitas Islam Negeri, Institut Agama Islam Negeri, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, dan seluruh perangkat kerja membahas salah satu topik adalah bagaimana memberantas judi online,” ujar Menag.

Topik terkait pencegahan judi online ini juga akan dilakukan Kemenag melalui mimbar-mimbar agama, salah satunya melalui Khutbah Jumat bagi umat muslim.

“Kami akan membuat sebuah khutbah seragam untuk seluruh masjid. Ada 800 masjid di seluruh Indonesia ditambah mushalla, langgar, dan surau, rumah ibadah agama Islam ditambah dengan rumah ibadah agama lain, semuanya untuk mencegah potensi judi online,” jelas Menag Nasaruddin.

Menurutnya, dengan itu masyarakat akan memiliki kesadaran moral dan spiritual.

“Kami juga sudah berkomunikasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk judi online ini ditegaskan menjadi sesuatu yang haram,” ungkap Menag.

Menag juga memberikan imbauan kepada seluruh pihak, dan masyarakat “Ayo kita proteksi keluarga kita, anak kita, dan teman kita agar tidak terkontaminasi dengan judi online,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menko Polkam Budi Gunawan, Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada, Menteri Diktisaintek Satryo Brodjonegoro, dan Menteri Komdigi Meutya Hafid.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

DPR RI Pastikan Penundaan PPN 12% Tidak Perlu Ubah UU HPP

Penulis
Syifa
-

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan bahwa penundaan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% tidak memerlukan perubahan pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI, Dolfie AFP, dalam wawancara dengan wartawan pada Rabu malam (20/11).

Menurut Dolfie, UU HPP sudah memberikan fleksibilitas kepada pemerintah untuk mengatur tarif PPN dalam rentang 5-15%, termasuk kemungkinan menurunkannya dengan persetujuan DPR.

“Undang-undang pajaknya enggak perlu dirubah. Karena di undang-undang itu sudah memberikan amanat ke pemerintah. Kalau mau turunin tarif boleh, tapi minta persetujuan DPR,” jelasnya.

Dolfie menjelaskan bahwa tambahan penerimaan dari kenaikan PPN telah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika pemerintah menurunkan tarif PPN menjadi 11% saja, potensi kehilangan pendapatan negara bisa mencapai Rp50 triliun.

“Nah mungkin sampai saat ini belum ada arahan terbaru dari presiden terkait itu. Karena kalau itu diturunkan menjadi 11% aja misalnya, maka pemerintah kehilangan pendapatan Rp50 triliunan kira-kira,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa implementasi PPN 12% perlu menunggu pelantikan Presiden Prabowo Subianto. Namun, hingga saat ini, belum ada perubahan regulasi di bawah pemerintahan baru.

Berdasarkan kajian LPEM FEB UI dalam Seri Analisis Makro Ekonomi Indonesia Economic Outlook 2025 disebutkan bahwa PPN dapat berisiko memperburuk tekanan inflasi.

“Tarif PPN yang lebih tinggi biasanya mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa secara langsung, sehingga meningkatkan biaya hidup secara keseluruhan. Efek ini dapat menjadi tantangan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, yang mungkin mengalami penurunan daya beli, sehingga mengarah pada penurunan pengeluaran dan konsumsi konsumen secara keseluruhan,” kata Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky.

Dalam kajian LPEM FEB UI, Teuku menyebutkan beban saat tarif PPN masih sebesar 10% pada periode 2020-2021, rumah tangga kaya atau 20% terkaya menanggung 5,10% dari pengeluaran, sementara rumah tangga miskin atau 20% masyarakat termiskin menanggung 4,15% dari pengeluarannya.

Setelah kenaikan tarif PPN 11% di 2022-2023, rumah tangga kaya memikul 5,64% dari pengeluaran untuk PPN. Sedangkan rumah tangga miskin hanya 4,79% dari pengeluarannya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,4271,4281,429...4,961Halaman 1,428 dari 4,961