Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar mengajak para delegasi Sharia International Forum (SHARIF) 2024 untuk menyusun fikih kontemporer yang relevan dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat modern. Hal ini disampaikan Menag saat membuka Forum SHARIF 2024, sebuah pertemuan ulama, cendekiawan, dan pemimpin agama Islam internasional yang digelar di Jakarta, Rabu (20/11/2024).

“Mari kita merumuskan, membuat buku baru tentang syariah Islam yang kontemporer sesuai perkembangan zaman. bahasa syariah itu harus kompatibel tanpa harus mengurangi substansi ajaran syariah. Dengan demikian syariah akan semakin jaya di permukaan bumi ini,” ungkap Menag.

Menag juga menekankan pentingnya fikih yang tidak hanya berpijak pada teks klasik, tetapi juga mampu menjawab tantangan zaman. “Islam adalah agama yang rahmatan lil ‘alamin, dan fikih adalah alat untuk mewujudkan rahmat itu. Oleh karena itu, fikih harus terus diperbarui sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan teknologi yang berkembang,” ujarnya.

Menag juga menyebutkan sejumlah isu kontemporer yang membutuhkan pembahasan mendalam, seperti ekonomi digital berbasis syariah, hingga persoalan produk halal.

Menurutnya, istilah syariah saat ini tidak hanya yang berkaitan dengan keislaman saja, tapi sudah muncul istilah halal ‘halal food’ dan gaya hidup halal di berbagai negara dalam 10 tahun terakhir. “Berbicara syariah saat ini tidak lagi tentang agama Islam, tapi suatu tren baru untuk keadilan ekonomi di masa akan datang,” imbuhnya.

Menurutnya, tanggung jawab seorang ulama dan pemikir Islam adalah memberi panduan kepada umat. “Jangan sampai umat Islam tertinggal dalam memahami dan menyikapi perkembangan global,” tambahnya.

Menag menekankan pentingnya kolaborasi internasional dalam merumuskan implementasi hukum Islam dalam ranah publik. Hal itu, menurutnya, akan berdampak pada berbagai pihak. Tidak hanya umat Muslim, tapi juga warga negara lainnya.

“Hukum syariah tidak hanya berbicara tentang prinsip halal dan haram, tetapi juga menegaskan nilai-nilai universal seperti keadilan, keberlanjutan, dan inklusivitas. Forum ini diharapkan menjadi wadah untuk mempererat kerja sama lintas negara dalam mewujudkan kesejahteraan umat manusia,” ujar Menteri Agama dalam sambutannya.

Menag menyebut, forum yang mengusung tema “Sharia Services by Government toward Maslahah ‘Ammah” ini juga diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat menjadi panduan bagi umat Islam di seluruh dunia dalam menghadapi tantangan global, serta memperkuat sinergi antara ulama internasional.

Hadir dalam pembukaan SHARIF 2024, Sekretaris Jenderal International Islamic Fiqih Academy (IIFA) Koutoub Moustapha Sano, Sekjen Kemenag Muhammad Ali Ramdhani, Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin, delegasi dari 14 negara, serta sejumlah tokoh agama Indonesia.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menteri Agama atau Menag Nasaruddin Umar mengumumkan rencana pembukaan Darul Ifta di Masjid Istiqlal pada Desember 2024. Lembaga ini akan mengadopsi model Darul Ifta Mesir, yang merupakan pusat penelitian hukum Islam dan konsultasi keagamaan.

Ide itu disampaikan Menag saat memberi sambutan sekaligus membuka Musyawarah Nasional (Munas) XVII Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Nasaruddin berharap, BP4 dapat berkolaborasi dengan Darul Ifta di Istiqlal untuk menangani persoalan yang dapat mengancam ketahanan keluarga, termasuk perceraian. “Di Mesir, Peradilan Agama tidak boleh mengetuk palu perceraian tanpa rekomendasi dari Darul Ifta. Kita berharap konsep ini dapat diterapkan di Indonesia melalui sinergi BP4 dan Darul Ifta, bahkan hingga ke tingkat masjid raya dan masjid agung,” ujarnya.

Menag mendorong BP4 untuk menjalin mitra strategis dengan berbagai pihak, termasuk kementerian, lembaga, dan organisasi masyarakat untuk mencegah perceraian. Selain itu, ia juga mengungkapkan pentingnya menyusun kerangka kerja yang sistematis dan terukur untuk menjaga kestabilan rumah tangga dan mencegah perceraian.

“Segera dirumuskan, sebab perceraian dapat mendatangkan berbagai kejahatan sosial yang meresahkan masyarakat,” tegasnya.

Menag menjelaskan, memperkuat ketahanan keluarga merupakan dasar bagi terbentuknya negara ideal. Menurutnya, Al-Qur’an lebih banyak menyoroti pada hukum keluarga (akhwalus syakhsiah) dibanding pembentukan negara, dengan lebih dari 500 ayat berbicara tentang keluarga.

“Tidak mungkin ada negara ideal di atas masyarakat yang berantakan, dan tidak mungkin ada masyarakat ideal di atas rumah tangga yang rapuh,” ungkapnya. Ia menilai, memperbaiki negara harus dimulai dengan memperbaiki masyarakat, yang bermula dari penguatan rumah tangga.

Sementara itu, Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin juga menegaskan pentingnya perhatian serius terhadap isu ketahanan keluarga. Ia mengatakan, tingginya angka perceraian, perkawinan anak, dan persoalan stunting menjadi tantangan besar yang harus diatasi melalui sinergi dan kolaborasi lintas sektor.

“Masalah ini bukan hanya tanggung jawab satu kementerian, tetapi merupakan persoalan nasional. Semua pihak harus bekerja keras, bersinergi, dan bahu-membahu agar cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat tercapai,” jelasnya.

Sebagai salah satu langkah konkret, lanjutnya, Kemenag akan mewajibkan pasangan calon pengantin mengikuti program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebelum menikah, mulai tahun 2025. Kamaruddin mengakui bahwa meskipun Bimwin telah dicanangkan wajib tahun 2024, berbagai kendala teknis masih menghambat pelaksanaannya. Namun, dengan komitmen pemerintahan baru, Kemenag memastikan pada 2025 program tersebut akan diwajibkan bagi semua pasangan calon pengantin.

“Kami berharap langkah ini dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan keluarga di Indonesia dan mendukung terwujudnya masyarakat berkualitas serta generasi yang unggul,” tandas Kamaruddin.

Acara yang mengusung tema “Mewujudkan Ketahanan Keluarga Menuju Indonesia Emas 2045” itu dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah, Dirjen Badilag Muchlis, pegawai Kemenag, perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), BAZNAS, dan Pengurus BP4 se-Indonesia.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News