Beranda blog Halaman 1432

BPJS Kesehatan dan Asuransi Tambahan Akan Terintegrasi, Ini Kata OJK

Penulis
Syifa
-

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menerbitkan surat edaran (SE) baru pada tahun 2025 untuk memperbaiki proses bisnis asuransi kesehatan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi ekosistem asuransi kesehatan di Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) untuk merumuskan kebijakan terkait. Salah satu fokus utama adalah mengintegrasikan Coordination of Benefit (CoB) atau koordinasi manfaat antara BPJS Kesehatan dan asuransi tambahan.

“Jadi tetap tahap pertama [manfaat asuransi kesehatan] di BPJS, kemudian baru ke asuransi kesehatan tambahan. Itu sudah berjalan,” ujar Ogi di Padma Hotel Legian, Rabu (20/11/2024).

Surat edaran tersebut juga akan mengatur standar dan batasan manfaat asuransi yang dapat diklaim. Menurut Ogi, diperlukan keberadaan advisory board untuk mengawasi pelaksanaannya. “Jadi yang ini mana yang boleh, mana yang tidak boleh, jadi ada standar biayanya itu ada,” ucap Ogi.

Selain itu, OJK menekankan pentingnya penyesuaian antara klaim dan premi. Saat ini, rasio klaim pada asuransi kesehatan di Indonesia masih tinggi, bahkan belum mencakup biaya operasional lainnya.

“Belum termasuk biaya combine ratio dan sebagainya, belum termasuk biaya lainnya, baru perbandingan antara klaim dengan premi yang diterima saja sudah tinggi. Dia kan biaya operasional. Itu PR kita,” pungkasnya.

Diketahui, inflasi medis terus melejit pasca-pandemi Covid-19, dengan kenaikan 18% hingga 20%. Bahkan, perusahaan asuransi jiwa kini terpaksa ‘menombok’ pembayaran klaim asuransi kesehatan karena kenaikan inflasi medis membawa defisit rasio antara klaim dengan premi terkumpul.

Perusahaan asuransi jiwa telah membayarkan klaim kesehatan sebesar Rp11,83 triliun per semester I-2024. Ketua Bidang Literasi & Perlindungan Konsumen Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Freddy Thamrin mengatakan rasio klaim asuransi kesehatan sudah lebih besar dari premi yang diterima. Nilainya mencapai lebih dari 100%, tepatnya 105,7%.

Dengan kata lain, perusahaan asuransi lebih banyak mengeluarkan uang untuk membayar klaim kesehatan nasabahnya, dibanding dengan menerima uang pembayaran premi asuransi dari pemegang polis.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

OJK Perkuat Peran di Kebijakan Dana Pensiun Dunia

Penulis
Syifa
-

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terpilih sebagai anggota Komite Eksekutif Organisasi Dana Pensiun Dunia atau International Organisation of Pension Supervisors (IOPS) untuk periode 2025-2026. Keputusan ini diumumkan dalam IOPS Annual General Meeting (AGM) yang berlangsung di Bali, Selasa setelah melalui periode nominasi dan pemungutan suara oleh anggota IOPS.

IOPS, yang didirikan pada 2004, merupakan organisasi internasional yang menghimpun pengawas dana pensiun dari berbagai negara. IOPS dibentuk atas inisiatif dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan International Network of Pension Regulators and Supervisors (INPRS). Saat ini, IOPS memiliki 92 anggota dan observers yang mewakili badan pengawas dana pensiun dari 84 yurisdiksi dan wilayah di seluruh dunia. Indonesia sendiri sudah bergabung menjadi anggota IOPS sejak pengawasan dana pensiun berada di bawah Kementerian Keuangan yang kemudian beralih ke OJK sejalan dengan berpindahnya kewenangan pengawasan dana pensiun.

Terpilihnya OJK sebagai anggota Komite Eksekutif IOPS menandai komitmen Indonesia untuk lebih aktif dalam perumusan kebijakan dana pensiun global yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam kesempatan ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan bahwa OJK akan memanfaatkan momentum ini dengan belajar dari praktik terbaik secara internasional serta berkontribusi pada solusi inovatif untuk tantangan global.

“Indonesia siap untuk memberikan perspektif baru dalam kebijakan dana pensiun dunia. Kami percaya bahwa kolaborasi antarnegara anggota IOPS akan menjadi langkah penting dalam mengatasi tantangan global dan memperkuat industri dan sistem dana pensiun di setiap negara,” ujar Ogi.

Dalam pemilihan anggota Komite Eksekutif yang dilaksanakan oleh IOPS, selain Indonesia yang diwakili oleh OJK, terdapat beberapa anggota lainnya yang terpilih, sehingga anggota Komite Eksekutif baru periode 2025-2026 meliputi:

  • Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indonesia
  • Australian Prudential Regulation Authority (APRA), Australia
  • Brazilian Pension Funds Authority (PREVIC), Brazil
  • Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA), Kroasia
  • Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), Jerman
  • Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA), India
  • National Commission of the Retirement Savings System (CONSAR), Mexico
  • National Bank of Slovakia, Slovakia

Disamping itu, Astrid Ludin dari Financial Sector Conduct Authority (FSCA), Afrika Selatan, terpilih sebagai Presiden IOPS untuk periode yang sama, sementera Angela Mazerolle dari Canadian Association of Pension Supervisory Authorities (CAPSA), Kanada dipilih sebagai Wakil Presiden.

Ogi menekankan bahwa keanggotaan Indonesia dalam Komite Eksekutif IOPS ini tidak hanya sebagai penghargaan bagi OJK, tetapi juga sebagai bukti kontribusi Indonesia dalam skala internasional. ” Keterlibatan OJK di Komite Eksekutif IOPS akan memperkuat kapasitas pengawasan dana pensiun nasional dan menciptakan peluang untuk berkontribusi pada pengembangan kebijakan global yang lebih progresif dan relevan,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Banjar Siapkan Aksi Nyata Untuk Penyandang Disabilitas

Penulis
Syifa
-

Dalam rangka penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Bappedalitbang Kabupaten Banjar menggelar Rapat Focus Group Discussion (FGD) Pemenuhan Matrik Data Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029. di aula Bauntung Bappedalitbang, Selasa (20/11/2024) pagi.

Kegiatan dibuka secara resmi Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM), Fara Hayani, yang menyampaikan pentingnya RAD ini sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan untuk mendukung penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

“Penyandang disabilitas di Kabupaten Banjar berada pada peringkat kedua terbanyak di Provinsi Kalimantan Selatan setelah Kabupaten Tanah Bumbu. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah wajib hadir untuk merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas,” jelasnya.

Fara menambahkan, FGD ini bertujuan untuk memastikan data yang disusun dalam RAD benar-benar akurat dan relevan. Dengan mengundang stakeholder terkait, kami harapkan FGD ini dapat menjadi langkah awal yang kuat untuk menyusun dokumen yang komprehensif dan berdampak nyata bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Banjar.

Tenaga ahli penyusunan RAD dari Fakultas Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Ellyn Normelani, dalam paparannya menjelaskan berbagai tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas. Salah satunya adalah rendahnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan (Adminduk), yang menjadi hambatan untuk masuk ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mendapatkan bantuan.

“Selain itu, masih ada stigma masyarakat yang memandang penyandang disabilitas hanya sebagai penerima bantuan sosial, tanpa memberikan ruang bagi mereka untuk bekerja dan berkarya. Padahal, jika diberikan kesempatan, mereka memiliki potensi yang luar biasa,” ungkap Ellyn.

Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun RAD ini adalah pendekatan Deskriptif Kualitatif dengan analisis SWOT, relevansi, dampak, dan keberlanjutan.

“Pengumpulan data akan dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan subjek dari SKPD yang menangani urusan anak, perempuan, disabilitas, serta pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan hukum,” tambahnya.

Sementara itu, Kasubbid Pembangunan Manusia, Sihabuddin, mengimbau agar SKPD terkait memberikan data yang akurat dan lengkap untuk mendukung penyusunan RAD ini. “Koordinasi yang baik antar-SKPD sangat diperlukan agar dokumen ini benar-benar menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas di Kabupaten Banjar,” tutupnya.

Acara berlangsung dengan diskusi interaktif antara peserta dan tenaga ahli. Hadir dalam kegiatan ini perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Kabupaten Banjar, Forum CSR Kabupaten Banjar, serta UPTD Puskesmas Martapura Timur.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Mojokerto Siapkan Perda Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Mojokerto tengah mempersiapkan Rancangan peraturan daerah (Raperda) pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi. Mengutip laman Pemerintah Kota Mojokerto, Rabu (19/11/2024), Penjabat (Pj.) Wali Kota Mojokerto, Moh. Ali Kuncoro menyampaikan nantinya jika telah disahkan Perda ini akan menjadi salah satu payung hukum bagi para investor di Kota Mojokerto.

“Kami ingin memberikan landasan hukum dalam memberikan insentif kepada investor sehingga nantinya dapat memperkuat pertumbuhan perekonomian di Kota Mojokerto,” kata Ali Kuncoro.

Menurut Mas Pj, sapaan Ali Kuncoro penyusunan Raperda ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Mojokerto untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.

Baca juga: Pemkot Mojokerto Terus Berantas Rokok Ilegal dari Hulu ke Hilir

“Kami ingin memastikan bahwa Kota Mojokerto menjadi tempat yang menarik bagi para investor, baik lokal maupun internasional. Dengan adanya insentif dan kemudahan investasi, kami berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” kata Mas Pj.

Ia menambahkan selain untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, serta pertumbuhan ekonomi di Kota Mojokerto, dengan adanya Perda ini dapat meningkatkan kemampuan daya saing usaha bagi masyarakat.

“Untuk melakukan pembangunan, kita butuh sinergi seluruh elemen masyarakat, untuk itu kami ingin masyarakat dan sektor swasta berperan serta dalam pembangunan Kota Mojokerto,” harapnya.

Lebih jauh Ia menjelaskan, dalam Raperda ini akan mencakup berbagai aspek pemberian insentif dan kemudahan yang akan diberikan oleh Pemkot Mojokerto.

“Untuk insentif nanti dapat berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan atas pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksinya. Selain itu juga dapat berupa bantuan modal dan bantuan fasilitasi vokasi kepada usaha mikro dan/atau koperasi serta bunga pinjaman rendah,” terangnya.

Sementara untuk kemudahan investasi berupa penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui perizinan terpadu satu pintu, kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai peraturan perundang-undangan, penyediaan data dan peluang investasi, fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi, serta kemudahan akses pemasaran hasil produksi maupun akses tenaga kerja siap pakai dan terampil.

Penyusunan Raperda pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi juga untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah, yang mengamanatkan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor diatur dengan peraturan daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Lamongan dan DPRD Setujui 14 Program Pembentukan Perda Tahun 2025

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten Lamongan selaku eksekutif bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan sebagai legislatif menyetujui 14 Program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2025, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lamongan, Senin (18/11/2024).

Empat belas propemperda tersebut 9 (sembilan) diantaranya merupakan usulan Pemkab Lamongan yang meliputi, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024; Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; APBD Tahun Anggaran 2026; Penataan dan Telekomunikasi; Pengendalian Infrastruktur Pasif; Pencegahan dan Penanggulanan Kebakaran; Penyelenggaraan Kepariwisataan; Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan; Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa; dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029.

Baca juga: Pemkab Lamongan Tinjau Temuan Struktur Geologi yang Diduga Gua

Sementara, 5 (lima) lainnya berasal dari innisiatif DPRD Lamongan, yakni Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berdasarkan Kelas Jalan; Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila; Penyelenggaraan Rumah Kos; Perubahan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; serta Penggunaan Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

Plt. Bupati Lamongan Abdul Rouf mengungkapkan, empat belas judul rancangan perda (peraturan daerah) tahun 2025 yang diusulkan melalui mekanisme partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepetingan merupakan hal penting. Sebab, propemperda tersebut menjadi acuan skala prioritas penyusunan rancangan perda untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.

“Ini merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas regulasi daerah yang lebih responsif dan berkualitas,” ucap Rouf.

Lebih lanjut, agar realisasi rencana pembangunan daerah selama satu tahun kedepan berjalan dengan baik, Rouf meminta, masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) untuk bersinergi mendukung terbentuknya perda-perda yang telah ditetapkan dalam propemerda tahun 2025.

“Kesemuanya ini dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lamongan, sebagaimana adegium “salus populi suprema lex” yang artinya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi dalam suatu negara,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Suahasil Ajak Awardee LPDP Berikan Kontribusi Besar untuk Indonesia

Penulis
Syifa
-

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mendorong para awardee Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah global. Salah satunya dengan menjadi representasi Indonesia di lembaga yang terafiliasi PBB seperti World Bank, FAO, UNDP, dan sebagainya. Hal itu ia sampaikan dalam Persiapan Keberangkatan Angkatan 246 Beasiswa LPDP di Jakarta pada Selasa (19/11).

“Saya berharap bahwa di Persiapan Keberangkatan ini anda ditumbuhkan rasa dan keyakinan bahwa hebat itu untuk Indonesia. Kalau anda hebat, anda hebat untuk Indonesia. Bagaimana caranya bikin nama Indonesia harum luar negeri? Satu ya, saya sangat ingin orang Indonesia itu lebih banyak di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, masuk UN, dan kita itu under represented di sana,” ujar Wamenkeu Suahasil Nazara.

Menurutnya, untuk menjadi orang Indonesia yang besar, para awardee harus bisa memiliki networking yang luas di kancah global. Kalau menjadi orang Indonesia yang besar itu bukan berarti kenalnya cuma sama orang Indonesia.

Orang Indonesia yang besar jiwanya itu adalah orang Indonesia yang ngerti dunia global. Punya teman yang banyak. Itu teman anda seumur hidup. Dan saya ingin anda menunjukkan diri sebagai orang Indonesia. Dan tunjukkan Indonesia itu besar,” ungkapnya di hadapan para penerima beasiswa.

Selain itu, Wamenkeu Suahasil juga mengajak para awardee untuk bisa berinteraksi dengan berbagai budaya berbeda guna menumbuhkan ide-ide baru. “Diversity itu sangat penting. Multikulturalisme itu sangat penting karena dengan kita diverse kita mengerti multikultur kita punya ide ide baru. Jadi ide baru. Nah ini yang saya harapkan anda akan dapatkan di kampus-kampus tempat Anda akan sekolah S2 maupun S3,” ujarnya.

“Anda adalah orang orang pilihan. Kita memilih anda artinya LPDP itu memilih anda karena keyakinan untuk masa depan Indonesia yang cerah anda buktikan. Jadi orang Indonesia yang berjiwa besar. Saya mau bilang ke anda, Anda itu hebat karena Anda akan membayar di muka. Di masa yang akan datang. You paid forward. Anda sudah mendapatkan manfaat dari pembayar pajak Indonesia,” tegas Suahasil.

Sebagai penutup, Wakil Menteri Keuangan mengucapkan selamat kepada para awardee. Ia berharap, para awardee bisa terus mengharumkan nama Indonesia serta memberi kontribusi terbaik bagi masyarakat Indonesia.

“Selamat belajar, selamat sudah menjadi memasuki persiapan keberangkatan dan menjadi awardee LPDP. Selamat mengharumkan nama Indonesia di tempat sekolah anda masing masing, di dalam maupun di luar negeri. Dan selamat bahwa satu hari anda makin yakin you will pay forward to the Indonesian society,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Cek Jadwal dan Lokasi Seleksi SKB CPNS Pemprov Riau 2024

Penulis
Syifa
-

Pemerintah provinsi (Pemprov) Riau melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, telah mengumumkan hasil ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemprov Riau. Pengumuman hasil ujian SKD tersebut dapat dilihat melalui website resmi BKD Riau yakni https://bkd.riau.go.id.

Kepala BKD Riau Mamun Murod mengatakan, pengumuman hasil ujian SKD tersebut dapat dilakukan setelah dilakukan pengintegrasian nilai. Setelah proses tersebut, maka selanjutnya pengumuman hasil ujian SKD dapat dilaksanakan.

“Hasil ujian SKD sudah kami umumkan, peserta tes CPNS bisa melihat kelulusan melalui website resmi BKD Riau,” katanya, Rabu.

Lebih lanjut dikatakannya, setelah pelaksanaan ujian SKD, tahapan selanjutnya bagi peserta yang dinyatakan lulus yakni mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Sesuai dengan jadwal yang telah pihaknya terima sebelumnya, ujian SKB akan dilaksakan pada rentang waktu tanggal 20 November hingga 17 Desember 2024.

“Bagi yang dinyatakan lulus SKD, maka bisa mengikuti ujian selanjutnya yakni SKB. Untuk waktu pelaksanaannya sesuai jadwal tanggal 20 November hingga 17 Desember,” jelasnya.

Dijelaskan Murod, SKB bertujuan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan.

Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu adanya penyampaian Materi Pokok Soal SKB agar para peserta seleksi CPNS TA 2024 dapat mengenali poin penting dari soal SKB dengan CAT yang akan diujikan sesuai dengan kompetensi jabatannya sehingga dapatmempersiapkan diri sebaik mungkin.

“Karena itu, tim Panselnas memberikan materi pokok soal SKB dengan CAT untuk jabatan

fungsional yang disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional dan untuk jabatan pelaksana yang disusun oleh instansi teknis jabatan pelaksana. Materi tersebut juga bisa dilihat pada website resmi BKD Riau,” sebutnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPBD Kota Cimahi Ingatkan Potensi Longsor dan Banjir di Beberapa Wilayah

Penulis
Syifa
-

Menghadapi musim penghujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi menyatakan seluruh wilayah kota Cimahi masuk dalam kategori rawan bencana geo-hidrometeorologi. Karena itu, perlu ditingkatkan pemahaman akan mitigasi bencana oleh semua pihak agar dampak bencana bisa ditekan.

“Kita harus waspada terhadap bencana geo-hidrometeorologi saat ini,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi Fithriandy Kurniawan.

Dia menyebut beberapa wilayah rawan bencana. Diantaranya di sejumlah titik Kelurahan Cipageran berpotensi longsor, serta sejumlah titik permukiman Kelurahan Utama, Leuwigajah, dan Melong rawan mengalami banjir. Selain itu, di Kelurahan Cigugur Tengah terutama kawasan Cimindi dan juga sering tergenang termasuk di wilayah Jalan Industri kerap terjadi banjir lintasan.

Dia mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Masyarakat diharapkan dapat melindungi diri mereka sendiri selama situasi masih bisa ditangani secara mandiri. Pihaknya memastikan status kebencanaan di Kota Cimahi berada pada level siaga.

“Kami akan meninjau apakah perlu menaikkan status menjadi tanggap darurat. Status tersebut memungkinkan penanganan yang lebih menyeluruh dan kewenangan BPBD yang lebih besar dalam mengambil tindakan dalam penanganan darurat bencana,” tegasnya.

Pihaknya juga meningkatkan kolaborasi pentahelix dalam kesiapan menghadapi bencana di Kota Cimahi. “Dengan demikian, semua pihak bersama-sama dapat melakukan persiapan antisipasi menghadapi bencana dan turut bekerja sama dalam penanggulangan bencana,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Polri Kirim 600 Personel untuk Pengamanan Pilkada 2024 di Tiga Provinsi

Penulis
Syifa
-

Korbrimob Polri Menggelar Upacara Pemberangkatan Personel Dalam Rangka Operasi Mantap Praja Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Lapangan Mako Korbrimob Polri, Kelapadua, Cimanggis, Kota Depok pada Selasa (19 November 2024).

Upacara tersebut dipimpin oleh Wadankorbrimob Polri Irjen Pol. Ramdani Hidayat dan dihadiri oleh Danpas Pelopor Korbrimob Polri Brigjen Pol. Waris Agono, Danpas Gegana Korbrimob Polri Brigjen Pol. Reza Arief Dewanto, Para Pejabat Utama Korbrimob Polri serta Para Dansat dan Danmen Jajaran Korbrimob Polri.

Bertindak sebagai Komandan Upacara yakni Danmen IV Pasukan Pelopor Korbrimob Polri Kombes Pol. Ahmad Arif Sopiyan. Kemudian Bertindak sebagai Perwira Upacara yakni Wadanmen I Pasukan Pelopor Korbrimob Polri AKBP Riski Fara Sandy.

Pada Operasi Mantap Praja 2024, Korbrimob Polri Menyiapkan 600 Personel dengan rincian 300 Personel BKO Polda Papua Dibawah Pimpinan Danmen IV Pasukan Pelopor Korbrimob Polri Kombes Pol. Ahmad Arif Sopiyan.

Kemudian 200 Personel BKO Polda Jawa Barat Dibawah Pimpinan Ps. Danyon C Resimen I Pasukan Pelopor Korbrimob Polri Kompol M. Rohmat dan 100 Personel BKO Polda NTB Dibawah Pimpinan Wadanyon A Resimen III Pasukan Pelopor Korbrimob Polri AKP Hidayat.

Dalam Kesempatan ini, Wadankorbrimob Polri Menyampaikan Sambutan Dankorbrimob Polri Komjen Pol. Imam Widodo Bahwa Pada Bulan November Rakyat Indonesia Merayakan Pesta Demokrasi Pilkada yang Berlangsung tanggal 27 November 2024, ini Merupakan suatu Momen Strategis Bagi Kelanjutan Pembangunan masa depan Bangsa Indonesia.

“Untuk itu, Korps Brimob Polri yang merupakan Garda terdepan Polri telah Menyiapkan Pasukan untuk Membantu Pengamanan diseluruh Wilayah Indonesia Khususnya saat ini di Wilayah Hukum Polda Papua, Jawa Barat dan NTB,” Pernyataan Wadankorbrimob Polri.

“Utamakan Profesionalisme dalam setiap Tindakan, Tunjukkan Bahwa Korps Brimob Polri Berdiri Netral dan Mengedepankan Kepentingan Bangsa atas segalanya serta jalin Komunikasi dan Hubungan yang Harmonis dengan Personel Kepolisian Satuan Kewilayahan dan Instansi terkait serta Elemen Masyarakat lainnya,” lanjutan Pernyataan Wadankorbrimob Polri.

Sementara itu, Danpas Pelopor Korbrimob Polri Mengatakan bahwa untuk selalu ingat Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan pegang teguh aturan-aturan yang sudah Tuhan tetapkan agar selalu diberi Keselamatan dalam setiap Pelaksanaan Tugas.

“Kalian Berangkat Tugas Dalam Ikatan Satuan, ada Kehormatan Satuan yang harus Kalian jaga. Saya minta Berangkat Sehat Pulang juga harus Dalam Keadaan Sehat, Pernyataan Danpas Pelopor Korbrimob Polri.

“Tugas Kalian disana adalah Membantu Kepolisian Satuan Kewilayahan, dari Satuan Tingkat Mabes Polri Kepada Satuan Tingkat Polda dan Polres, jadi jangan sampai Kalian disana malah Merepotkan Satuan Kewilayahan,” lanjutkan Pernyataan Danpas Pelopor Korbrimob Polri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menpora Apresiasi Kemenangan 2-0 Timnas Indonesia Kontra Arab Saudi

Penulis
Syifa
-

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) mengapresiasi kemenangan Timnas Indonesia saat bentrok melawan Arab Saudi dalam lanjutan putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda berhasil menundukkan tim tamu 2-0.

Pertandingan Timnas Indonesia kontra Arab Saudi tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta, Selasa (19/11). Dua gol Indonesia dicetak Marselino Ferdinan pada menit ke-32 dan 57.

“Apresiasi kepada seluruh pemain, pelatih, dan juga PSSI,” kata Menpora Dito usai menyaksikan laga.

Menpora Dito menilai duel Indonesia vs Arab Saudi berlangsung seru. Diharap, momentum bagus ini bisa terjaga dalam pertandingan selanjutnya.

“Semoga ini bisa dipertahankan di laga selanjutnya. Lawan China dan Bahrain (di GBK) semoga bisa tambah lagi performanya,” ujar Menpora Dito.

Menpora Dito juga memberikan apresiasi atas dukungan suporter yang sangat luar biasa di dalam stadion. Hal ini tentu menambah semangat dari para pemain.

“Pasti ini mempengaruhi pemain jadi tambah semangat lagi. Dukungan masyarakat sangat begiu besar. Kita optimis (Timnas Indonesia bisa melangkah lebih jauh),” jelas Menpora Dito.

Atas kemenangan tersebut, Indonesia berada di peringkat ketiga sementara Klasemen Grup C dengan koleksi enam poin. Sedangkan Arab Saudi turun ke peringkat empat dengan raihan poin yang sama yaitu enam.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,4311,4321,433...4,964Halaman 1,432 dari 4,964