Beranda blog Halaman 1433

Polri Kirim 600 Personel untuk Pengamanan Pilkada 2024 di Tiga Provinsi

Penulis
Syifa
-

Korbrimob Polri Menggelar Upacara Pemberangkatan Personel Dalam Rangka Operasi Mantap Praja Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Lapangan Mako Korbrimob Polri, Kelapadua, Cimanggis, Kota Depok pada Selasa (19 November 2024).

Upacara tersebut dipimpin oleh Wadankorbrimob Polri Irjen Pol. Ramdani Hidayat dan dihadiri oleh Danpas Pelopor Korbrimob Polri Brigjen Pol. Waris Agono, Danpas Gegana Korbrimob Polri Brigjen Pol. Reza Arief Dewanto, Para Pejabat Utama Korbrimob Polri serta Para Dansat dan Danmen Jajaran Korbrimob Polri.

Bertindak sebagai Komandan Upacara yakni Danmen IV Pasukan Pelopor Korbrimob Polri Kombes Pol. Ahmad Arif Sopiyan. Kemudian Bertindak sebagai Perwira Upacara yakni Wadanmen I Pasukan Pelopor Korbrimob Polri AKBP Riski Fara Sandy.

Pada Operasi Mantap Praja 2024, Korbrimob Polri Menyiapkan 600 Personel dengan rincian 300 Personel BKO Polda Papua Dibawah Pimpinan Danmen IV Pasukan Pelopor Korbrimob Polri Kombes Pol. Ahmad Arif Sopiyan.

Kemudian 200 Personel BKO Polda Jawa Barat Dibawah Pimpinan Ps. Danyon C Resimen I Pasukan Pelopor Korbrimob Polri Kompol M. Rohmat dan 100 Personel BKO Polda NTB Dibawah Pimpinan Wadanyon A Resimen III Pasukan Pelopor Korbrimob Polri AKP Hidayat.

Dalam Kesempatan ini, Wadankorbrimob Polri Menyampaikan Sambutan Dankorbrimob Polri Komjen Pol. Imam Widodo Bahwa Pada Bulan November Rakyat Indonesia Merayakan Pesta Demokrasi Pilkada yang Berlangsung tanggal 27 November 2024, ini Merupakan suatu Momen Strategis Bagi Kelanjutan Pembangunan masa depan Bangsa Indonesia.

“Untuk itu, Korps Brimob Polri yang merupakan Garda terdepan Polri telah Menyiapkan Pasukan untuk Membantu Pengamanan diseluruh Wilayah Indonesia Khususnya saat ini di Wilayah Hukum Polda Papua, Jawa Barat dan NTB,” Pernyataan Wadankorbrimob Polri.

“Utamakan Profesionalisme dalam setiap Tindakan, Tunjukkan Bahwa Korps Brimob Polri Berdiri Netral dan Mengedepankan Kepentingan Bangsa atas segalanya serta jalin Komunikasi dan Hubungan yang Harmonis dengan Personel Kepolisian Satuan Kewilayahan dan Instansi terkait serta Elemen Masyarakat lainnya,” lanjutan Pernyataan Wadankorbrimob Polri.

Sementara itu, Danpas Pelopor Korbrimob Polri Mengatakan bahwa untuk selalu ingat Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan pegang teguh aturan-aturan yang sudah Tuhan tetapkan agar selalu diberi Keselamatan dalam setiap Pelaksanaan Tugas.

“Kalian Berangkat Tugas Dalam Ikatan Satuan, ada Kehormatan Satuan yang harus Kalian jaga. Saya minta Berangkat Sehat Pulang juga harus Dalam Keadaan Sehat, Pernyataan Danpas Pelopor Korbrimob Polri.

“Tugas Kalian disana adalah Membantu Kepolisian Satuan Kewilayahan, dari Satuan Tingkat Mabes Polri Kepada Satuan Tingkat Polda dan Polres, jadi jangan sampai Kalian disana malah Merepotkan Satuan Kewilayahan,” lanjutkan Pernyataan Danpas Pelopor Korbrimob Polri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menpora Apresiasi Kemenangan 2-0 Timnas Indonesia Kontra Arab Saudi

Penulis
Syifa
-

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) mengapresiasi kemenangan Timnas Indonesia saat bentrok melawan Arab Saudi dalam lanjutan putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda berhasil menundukkan tim tamu 2-0.

Pertandingan Timnas Indonesia kontra Arab Saudi tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta, Selasa (19/11). Dua gol Indonesia dicetak Marselino Ferdinan pada menit ke-32 dan 57.

“Apresiasi kepada seluruh pemain, pelatih, dan juga PSSI,” kata Menpora Dito usai menyaksikan laga.

Menpora Dito menilai duel Indonesia vs Arab Saudi berlangsung seru. Diharap, momentum bagus ini bisa terjaga dalam pertandingan selanjutnya.

“Semoga ini bisa dipertahankan di laga selanjutnya. Lawan China dan Bahrain (di GBK) semoga bisa tambah lagi performanya,” ujar Menpora Dito.

Menpora Dito juga memberikan apresiasi atas dukungan suporter yang sangat luar biasa di dalam stadion. Hal ini tentu menambah semangat dari para pemain.

“Pasti ini mempengaruhi pemain jadi tambah semangat lagi. Dukungan masyarakat sangat begiu besar. Kita optimis (Timnas Indonesia bisa melangkah lebih jauh),” jelas Menpora Dito.

Atas kemenangan tersebut, Indonesia berada di peringkat ketiga sementara Klasemen Grup C dengan koleksi enam poin. Sedangkan Arab Saudi turun ke peringkat empat dengan raihan poin yang sama yaitu enam.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPRD Jabar: Petani Harus Merdeka dan Sejahtera

Penulis
Syifa
-

Petani harus merdeka dalam menjalankan usahanya dan sejahtera dalam menikmati hasil kerja keras mereka. Karenanya pentingnya upaya serius dan sistematis untuk memerdekakan dan menyejahterakan petani di Jawa Barat.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Daddy Rohanady, saat dihubungi.

“Seluruh petani di Jawa Barat harus merdeka dan sejahtera. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan pendekatan yang serius dan sistematis,” kata Daddy.

Daddy menyatakan optimis bahwa impian menyejahterakan petani bukan sekadar angan-angan. Menyusul adanya keberhasilan beberapa daerah di Jabar yang telah mampu meningkatkan produktivitas pertanian.

“Di Kabupaten Indramayu, ada sebuah desa yaitu Desa Sukadana Kecamatan Tukdana, para petani mereka bisa panen hingga tiga kali setahun dengan rata-rata hasil panen 7,5 hingga 9 ton per hektare,” tutur Daddy

“Saat ini pendekatan ilmiah dalam meningkatkan produktivitas petani sangat penting. Peran para ilmuwan sangat diperlukan untuk mendorong pertanian berbasis penelitian,” imbuhnya.

Menurut Daddy, untuk menghasilkan hasil panen yang maksimal diperlukan dukungan dari kalangan akademisi sangat membantu petani dalam memanfaatkan teknologi dan metode pertanian modern.

“Pada 13 November 2024 lalu, Marwah Daud Ibrahim dati Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mengikuti panen raya di Desa Jatisawit, Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu. Dan ini bisa diterapkan di wilayah lain dengan skala yang lebih luas,” paparnya.

Daddy memaparkan bahwa peningkatan indeks pertanaman di Jabar menjadi fokus utama, mencapai angka di atas 2 hingga 2,5 seperti yang dicapai di Desa Sukadana dengan panen tiga kali setahun.

“Jika itu terwujud, nilai tukar petani (NTP) akan meningkat yang pada akhirnya kesejahteraan petani ikut terjamin,” pungkas Ayah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KKP Kirim Bantuan Bahan Makanan hingga Pakaian ke Pengungsi Lewotobi

Penulis
Syifa
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bergerak cepat mengirimkan bantuan untuk membantu masyarakat terdampak letusan Gunung Lewotobi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Total bantuan yang disalurkan sebesar Rp636 juta yang dibagi dalam dua tahap pengiriman.

“Kami menyampaikan duka mendalam untuk saudara-saudara yang terkena dampak letusan Gunung Lewotobi. Paket bantuan tahap pertama sudah kami serahkan ke saudara-saudara kita yang ada di Flores hari ini,” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Bantuan kemanusiaan tahap pertama yang dikirim KKP meliputi bahan makanan yang terdiri ribuan kilogram beras dan gula, ribuan paket bahan pokok, mi instan, hingga ratusan paket makanan ringan.

Kemudian ribuan paket pakaian untuk pengungsi dewasa dan anak-anak, yang disertai dengan matras, selimut, perlengkapan mandi, serta masker. KKP juga menyerahkan bantuan untuk para pengungsi lanjut usia dan balita, seperti susu formula dan makanan bayi.

Menteri Trenggono menambahkan, KKP turut memfasilitas pengiriman 1.8 ton ikan yang digalang oleh stakeholders. Dia mengapresiasi peran stakeholder yang mau membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat pengungsi.

Dengan mengonsumsi ikan, Menteri Trenggono yakin daya tahan tubuh para pengungsi menjadi lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit.

Ribuan paket bantuan tahap pertama dari KKP dan 1,8 ton ikan segar selanjutnya diangkut menggunakan dua kapal pengawas KP. Orca 06 dan KP Hiu Macan 03 dari Kupang yang berangkat pada Minggu dan Senin kemarin. Perjalanan laut dari Kupang ke Larantuka, Kabupaten Flores Timur memakan waktu 8 sampai 12 jam.

Penyerahan paket bantuan dipimpin Plt. Kepala Biro Umum dan PBJ KKP Miazwir bersama Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP, Sumono kepada Pj. Bupati Flores Timur Sulastri, di Posko Tanggap Bencana pagi tadi.

Bantuan selanjutnya dikirimkan ke lokasi pengungsian Konga, Lewolaga, dan Eputobi. Tim juga meninjau langsung lokasi pengungsian di Desa Konga dan Desa Lewolaga, Kabupaten Flores Timur.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Sumedang Jaga Stabilitas Harga Hadapi Agenda Pilkada dan Nataru

Penulis
Syifa
-

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar Rapat Koordinasi High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TP2DD dan TPID) di Hotel Puri Khatulistiwa Jatinangor, Selasa (19/11/2024). Rakor digelar sebagai wujud nyata sinergi penguatan strategi Pengendalian Inflasi dan Percepatan serta Perluasan Digitalisasi di Kabupaten Sumedang.

Pj Bupati Sumedang Yudia Ramli mengatakan, HLM TP2DD dan TPID harus menjadi momentum berkelanjutan untuk mengendalikan inflasi melalui kerja sama yang erat dan harmonis antara pemangku kepentingan di Kabupaten Sumedang.

“Salah satu upaya dalam meningkatkan perekonomian dan penekanan laju inflasi daerah ialah fokus dalam penguatan TPID,” ujar Yudia.

Menurutnya, saat ini akan ada dua agenda besar yakni Pilkada serta Natal dan Tahun Baru 2025 sehingga akan terjadi peningkatan kebutuhan pokok di masyarakat. “Oleh karena itu, tentunya harus ada intervensi baik jangka pendek maupun menengah untuk menjaga stabilitas harga di Kabupaten Sumedang,” kata Yudia.

Sehubungan dengan Percepatan serta Perluasan Digitalisasi di Kabupaten Sumedang, menurutnya capaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Sumedang yang sudah progresif dan diakui secara nasional menjadi modal pendukung dalam mewujudkannya.

“Digitalisasi merupakan komponen penting dalam mempercepat langkah strategis untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Kabupaten Sumedang telah memiliki beragam akses digital yang sudah dibuka selebar-lebarnya kepada masyarakat,” katanya.

Yudia berharap Rakor tersebut dapat menghasilkan rekomendasi dan kebijakan yang aplikatif, solutif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Dengan kerja sama dan semangat gotong royong, saya optimistis Sumedang bisa melakukan program-program digitalisasi agar kita bisa mengawal dan mengelola inflasi di Kabupaten Sumedang tetap stabil,” ujarnya.

Kepala Bapenda Sumedang Rohana melaporkan, HLM TP2DD dan TPID Kabupaten Sumedang digelar selama sehari dan diikuti anggota TP2DD dan TPID Kabupaten Sumedang serta stakeholders terkait lainnya. Maksud dan tujuan HLM TP2DD dan TPID untuk mengkoordinasikan kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi.

“Rakor juga untuk mengkoordinasikan kebijakan dan strategi pengendalian inflasi untuk mengatasi kenaikan IPH (Indeks Perkembangan Harga) menjelang Pemilu Kepala Daerah tahun 2024,” jelas Rohana.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BNPT Bocorkan Ciri-ciri Pelaku Terorisme ke PT Pindad

Penulis
Syifa
-

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut perbedaan antara pelaku kriminal umum dan pelaku tindak pidana terorisme di hadapan jajaran PT Pindad pada Kegiatan Sosialisasi Radikalisme, Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Wawasan Kebangsaan.

“Terorisme berbeda dengan tindak pidana umum. Pelaku kriminal umum dia sadar bahwa itu melanggar. Terorisme beda. Dia tidak sadar yang dilakukan salah, bahkan merasa yang benar dan merasa paling benar,” ungkap Mayjen TNI Roedy Widodo pada Selasa (19/11) di Kantor PT Pindad, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Lebih lanjut, Roedy menuturkan akar dari terorisme adalah intoleransi dan radikalisme yang menjadi ancaman negara karena keduanya tidak dapat menerima perbedaan, sedangkan NKRI terdiri dari berbagai macam kebudayaan dan agama.

“Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme ini tidak sesuai dan mengancam NKRI karena paham radikal terorisme ini tumbuh dari bibit intoleransi. Intoleransi tidak bisa menerima perbedaan dan tidak sesuai dengan kehidupan kebangsaan Indonesia yang dibangun dari keberagaman,” ungkapnya.

Dalam waktu yang sama, Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose menyampaikan alasan pentingnya sosialisasi pencegahan terorisme kepada PT Pindad.

“Dengan jumlah karyawan yang relatif banyak dan tersebar di Pindad Bandung maupun Turen, Malang, tentunya kami sangat memerlukan pemahaman atau sosialisasi yang akan disampaikan,” ungkapnya saat menyambut kedatangan Mayjen TNI Roedy Widodo.

Sosialisasi pencegahan radikalisme dan terorisme di PT Pindad ini merupakan salah satu implementasi dari kerjasama yang dilakukan antara BNPT dengan BUMN, kegiatan ini diikuti oleh jajaran direksi beserta para pegawai PT Pindad yang dihadiri baik secara daring maupun luring.

Sebelumnya, BNPT dan Kementerian BUMN telah menandatangani MoU bersama dimana salah satu isi dari ruang lingkup MoU tersebut adalah pelaksanaan kegiatam pencegahan paham radikal terorisme termasuk di PT Pindad.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPU Garut Mulai Distribusikan Logistik Pilkada 2024 ke 42 Kecamatan

Penulis
Syifa
-

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut resmi memulai pendistribusian logistik kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024.

Pendistribusian tersebut dilepas secara simbolis oleh Penjabat (Pj.) Bupati Garut Barnas Adjidin, bersama Ketua KPU Garut Dian Hasanudin, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Gudang Logistik 2, Jalan Guntur Kencana, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (18/11/2024).

Logistik yang didistribusikan meliputi 17.672 bilik suara (4 bilik per TPS), 8.836 kotak suara (2 kotak per TPS), serta 2.057.421 surat suara. Distribusi yang dikawal personel Polres Garut ini mencakup 42 kecamatan di Kabupaten Garut, dengan batas maksimal pemilih per TPS sebanyak 600 orang.

Baca juga: BPBD Garut Kerahkan Alat Berat Untuk Pembersihan Jalan

Barnas Adjidin menegaskan pentingnya distribusi yang aman dan lancar untuk mendukung suksesnya Pilkada 2024. Ia memastikan bahwa persiapan, distribusi, pelaksanaan hingga pencoblosan dan penghitungan suara telah mengikuti aturan pemerintah pusat melalui KPU RI.

“Hari ini kita memulai pendistribusian surat suara. Harapannya proses ini berjalan aman dan lancar, didukung oleh semua pihak, terutama Polres Garut yang telah menyiapkan pengamanan sejak logistik keluar dari gudang hingga ke pelosok daerah,” ujar Barnas, didampingi Kapolres Garut, AKBP Mochamad Fajar Gemilang dan Ketua KPU Kabupaten Garut, Dian Hasanuddin.

Ia juga meminta KPU Garut untuk memastikan distribusi sesuai standar operasional dan terus berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan desa.

Ketua KPU Garut Dian Hasanudin menyampaikan, pendistribusian logistik ke 42 kecamatan ditargetkan selesai dalam empat hari, sehingga semua logistik dapat tiba di kecamatan pada 21 November 2024. Selanjutnya, distribusi ke desa akan memakan waktu tiga hari, sehingga H-1 pemungutan suara, yakni 26 November, semua logistik sudah berada di TPS.

“Nanti pasca di kecamatan, itu kita kasih waktu 3 hari untuk proses pendistribusian dari kecamatan ke desa, dan mudah-mudahan kita targetkan H-1 semua logistik sudah berada di TPS (sekitar) tanggal 25,” tutur Dian.

Ia menambahkan bahwa distribusi dilakukan bekerja sama dengan pihak ketiga, termasuk JNE, yang dipercaya untuk memastikan logistik tiba tepat waktu. Pihaknya memprioritaskan distribusi ke wilayah selatan terlebih dahulu karena jaraknya lebih jauh dan cuaca musim hujan menjadi pertimbangan utama. Setelah itu, distribusi akan bergeser ke wilayah utara dan tengah.

“Jadi kita petakan berkenaan dengan distribusi ini, jadi hari ini sampai besok mungkin insha Allah untuk wilayah selatan, lalu bergeser ke utara, dan berujung di tengah,” ucapnya.

Dian berharap pengiriman logistik kelengkapan TPS untuk Pilkada 2024 ini bisa sesuai target dan tepat waktu, sehingga pada 27 November 2024 nanti semua TPS di Kabupaten Garut bisa melaksanakan pemungutan hingga penghitungan serta rekapitulasi perolehan suara.

Kepala Cabang JNE Bandung, Iyus Rustandi, menyatakan rasa bangganya karena dapat berkontribusi dalam pendistribusian logistik Pilkada 2024 di Kabupaten Garut. Menurut Iyus, partisipasi ini merupakan wujud bakti JNE kepada bangsa. Dengan semangat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sesuai tagline JNE ‘Connecting Happiness’, pihaknya berharap kerja sama dengan KPU Garut terus terjalin dengan baik.

“Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran KPU, Polres Garut, Pemerintah Kabupaten Garut, serta aspek pendukung dalam pembangunan bangsa, sehingga dapat menjadikan Indonesia lebih baik,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov DKI Jakarta Alokasikan 24% APBD untuk Beasiswa Pendidikan

Penulis
Syifa
-

Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, menyerahkan bantuan beasiswa kepada mahasiswa melalui Yayasan Beasiswa Jakarta di Balai Kota DKI, Selasa (19/11).

Penyerahan dilakukan bersama Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali, Ketua Umum Yayasan Beasiswa Jakarta Margani M. Mustar dan Ketua Pembina Letjen (Purn) TNI Sutiyoso yang juga merupakan Gubernur DKI Jakarta periode 1997-2007.

Teguh mengatakan, Pemprov DKI Jakarta menaruh perhatian serius terhadap bantuan dana pendidikan, salah satunya dengan mengoptimalkan penyaluran beasiswa agar bermanfaat secara jangka panjang.

Baca juga: Pemprov DKI Percepat Pembangunan Tanggul Pantai untuk Atasi Banjir Rob

“Kami berkomitmen penuh dalam hal pendidikan (di Jakarta). Itu terbukti dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk urusan pendidikan yang melebihi standar alokasi sebesar 20 persen. Tapi Pemprov DKI menganggarkan lebih dari 24 persen untuk urusan pendidikan ini,” ujar Teguh, seperti dilansir dari Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta. .

Teguh menambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga tetap melanjutkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Sementara anggaran pendidikan 2025 juga sedang dalam tahap pembahasan bersama legislatif terkait sekolah gratis.

Rencana tersebut telah dirancang tanpa meniadakan program KJP, dengan mekanisme yang masih dalam kajian.

“Ini menunjukkan komitmen kami terkait pendidikan, karena DKI Jakarta adalah barometer dari seluruh daerah. Apalagi kita sekarang sedang bertransformasi menjadi kota bertaraf global,” tukasnya.

Dijelaskan Teguh, beasiswa ini diberikan kepada 2.247 mahasiswa. Dari jumlah itu, 1.452 orang merupakan penerima beasiswa lanjutan dan 795 penerima beasiswa baru.

“Ini adalah amanat dari masyarakat. Saya berharap gunakan beasiswa ini dengan sebaik-baiknya dan jadikan motivasi untuk meraih cita-cita,” tegas Teguh.

Sementara, Ketua Umum Yayasan Beasiswa Jakarta Margani M. Mustar menjelaskan, anggaran beasiswa berasal dari hibah Pemprov DKI yang setiap tahun mendapat alokasi sebesar Rp 20 miliar. Hal ini digunakan untuk beasiswa reguler yang berasal dari 12 perguruan tinggi negeri dan 126 perguruan tinggi swasta.

“Secara prinsip, dasar beasiswa ini mengawal mereka selama mereka masih memenuhi syarat pendidikan, seperti Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)-nya masih baik, lalu mengawal mereka sampai lulus. Artinya memang yang kami yang kami pilih adalah mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi tetapi kurang mampu. Ini bersifat berkelanjutan,” ujar Margani.

Penerima beasiswa adalah penduduk DKI Jakarta yang kuliah di DKI Jakarta dan termasuk golongan kurang mampu yang dibuktikan dengan surat dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, penerima beasiswa maksimal berusia 25 tahun, serta prestasi IPK minimal 3.

Ketua Pembina Yayasan Beasiswa Jakarta Sutiyoso menambahkan, pendidikan adalah faktor utama untuk menjadikan masyarakat yang kompetitif dalam mewujudkan Jakarta yang lebih berkualitas.

Menurutnya, banyak faktor yang dibutuhkan agar pendidikan dapat berhasil dan berkualitas, salah satunya yang paling utama adalah pembiayaan pendidikan.

“Kita harus akui bahwa di kalangan masyarakat masih banyak kendala dalam hal biaya pendidikan,” jelas Sutiyoso.

Salah satu penerima beasiswa Chynthya Padma Bestari dari Universitas Indonesia, mengucapkan rasa terima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta yang telah memberikan bantuan biaya pendidikan. Menurutnya, beasiswa tersebut sangat berarti untuk menunjang proses pendidikan yang sedang ia jalani.

“Bagi kami, beasiswa ini sangat bermanfaat dan berharga untuk menunjang biaya perkuliahan dan meraih cita-cita,” tandas Chynthya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Nasir Djamil: Pemberian Izin Tambang Ormas, Dorong Keterlibatan Masyarakat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral baru-baru ini memberikan izin pengelolaan tambang kepada organisasi masyarakat (ormas). Kebijakan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memberdayakan ormas yang selama ini telah berkontribusi besar pada pembangunan sosial. Namun, langkah ini tidak lepas dari kritik oleh publik, terutama terkait dampak potensial terhadap lingkungan, transparansi, dan independensi ormas.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil memandang pemberian izin tambang kepada ormas bisa menjadi mendorong keterlibatan masyarakat untuk mendongkrak pembangunan bangsa. Kebijakan ini, menurutnya, bisa membuka peluang bagi ormas untuk lebih mandiri secara finansial, sehingga dapat memperkuat peran sosial di masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan Nasir Djamil usai memberikan keterangan DPR RI atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD Tahun 1945 di Gedung Sekretariat Jenderal DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/24).

Walaupun begitu, Politisi Fraksi PKS ini mengingatkan agar langkah ini harus diiringi dengan pengelolaan yang akuntabel dan profesional, serta berlandaskan regulasi yang ketat. Dengan memberdayakan ormas, sebutnya, pemerintah membuka ruang partisipasi masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber daya alam.

Di mana, hal ini sejalan dengan semangat pemberdayaan komunitas lokal dan desentralisasi ekonomi. Ia juga menekankan pentingnya kemitraan strategis antara pemerintah, masyarakat, dan ormas.

“Kalau pengawasannya ketat, ini bisa menjadi solusi untuk mengoptimalkan (lahan) tambang bekas yang selama ini terlantar. Memang, ormas kemungkinan akan bekerja sama dengan pengusaha lain tapi, jika regulasinya jelas, kerja sama ini justru bisa menghasilkan pengelolaan yang lebih baik,” ucap Nasril kepada Parlementaria, usai memberikan keterangan DPR RI.

Di balik optimisme tersebut, Nasir Djamil menegaskan kepada pemerintah bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada regulasi yang jelas dan kuat yang diikuti oleh pengawasan yang ketat. Tidak hanya itu saja, ia mengajak masyarakat sipil, terutama aktivis lingkungan, untuk turut mengawasi pelaksanaan kebijakan ini.

“Pemerintah harus memastikan bahwa izin tambang ini tidak merugikan masyarakat sekitar, baik secara sosial maupun lingkungan,” kata Nasir Djamil.

Selain itu, Nasir Djamil mengajak masyarakat sipil, terutama aktivis lingkungan, untuk turut mengawasi pelaksanaan kebijakan ini.

Terakhir, walaupun pemberian izin tambang kepada ormas bisa berpotensi menjadi langkah progresif untuk memberdayakan masyarakat sipil untuk mengoptimalkan sumber daya alam yang terlantar, Nasir Djamil menekankan keberhasilan kebijakan ini bergantung pada transparansi pemerintah, independensi ormas, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan.

Dengan segala peluang dan tantangannya, sebutnya, kebijakan ini menjadi momentum untuk mengevaluasi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Di mana, kebijakan ini akan menguji komitmen pemerintah terhadap keadilan, lingkungan, dan kesejahteraan rakyat.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Gibran Ingatkan Kasus Pembacokan di Sampang Tak Terulang di Pilkada 2024

Penulis
Syifa
-

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan pentingnya pencegahan konflik menjelang Pilkada Serentak 2024, menyusul insiden pembacokan yang menewaskan seorang saksi pasangan calon di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Ia meminta semua pihak waspada agar kejadian serupa tidak meluas ke daerah lain.

“Kita tidak ingin apa yang terjadi di Sampang terjadi di tempat lain. Semua pihak harus secara aktif melakukan pencegahan dan deteksi dini,” kata Gibran dalam pidatonya di Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang Pilkada 2024, Monas, Jakarta, Rabu (20/11).

Gibran menyerukan agar semua pihak, termasuk aparat keamanan, penyelenggara pemilu, dan masyarakat, meningkatkan upaya pencegahan konflik yang berpotensi memakan korban jiwa. Ia menekankan bahwa perbedaan pilihan politik adalah hal wajar dalam demokrasi.

“Jika ada potensi konflik walau sekecil apapun, segera selesaikan jangan sampai membesar dan jangan sampai timbulkan korban jiwa,” ucapnya.

Insiden tragis terjadi di Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, Sampang, Jawa Timur. Seorang warga berinisial JSP tewas dibacok setelah bertemu dengan kandidat Bupati Sampang nomor urut 2, Slamet Junaidi. JSP diketahui sebagai saksi pasangan calon nomor urut 2 Slamet Junaidi dan Ahmad Mahfudz, yang sikap politiknya bertentangan dengan mayoritas warga setempat yang mendukung paslon nomor urut 1, KH Mohammad Bin Mu’afi Zaini dan H Abdullah Hidayat.

Dirreskrimum Polda Jatim, Kombes M Farman, mengonfirmasi bahwa tiga pelaku pembacokan telah ditangkap. Ketiga pelaku berinisial FS, IDI, dan DUR, merupakan warga Sampang. Saat ini, polisi masih mendalami motif dan kronologi lebih lanjut.

Wapres Gibran berharap insiden seperti di Sampang dapat menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Ia mengingatkan bahwa demokrasi harus berjalan dengan damai dan menghormati perbedaan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,4321,4331,434...4,964Halaman 1,433 dari 4,964