Beranda blog Halaman 1469

Mendes Yandri Pastikan 20 Persen Dana Desa untuk Ketahanan Pangan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes Yandri Susanto menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa Berbasis Pertanian.

Ruang lingkup kesepakatan ini diantaranya, untuk terwujudnya swasembada pangan; sinergitas program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal pada bidang pertanian dan pendampingan dan penguatan kapasitas masyarakat desa dan/atau petani.

Mendes Yandri bersyukur dengan adanya kerja sama ini karena mengelola Indonesia perlu kolaborasi agar program atau target bisa dicapai.

Mendes Yandri ucapkan terima kasih kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang memfasilitasi kerja sama ini.

“Ini penting karena MoU yang pertama karena Menteri Pertanian dan Menteri Desa itu seperti dua sisi mata uang,” katanya dalam acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan di Lapangan Upacara Kementerian Pertanian, Rabu (6/11/2024).

Desa itu, kata Mendes Yandri, miliki banyak potensi termasuk pangan maka penandatanganan kerja sama ini diharapkan bisa menggenjot Swasembada Pangan.

Dijabarkan Mendes Yandri, anggaran Dana Desa dari 2015 hingga 2024 mencapai Rp609 Triliun. Tahun 2023 capai Rp70 Triliun dan 2025 capai Rp71 Triliun.

“Minimal 20 persen dari Dana Desa itu akan kita fokuskan untuk Ketahanan Pangan dan Swasembada Pangan,” tuturnya.

Mendes Yandri miliki mimpi agar masing-masing desa miliki keunggulan maka dengan adanya kerja sama dengan Kementerian Pertanian bisa membantu terwujudnya mimpi tersebut.

“Kerja sama ini merupakan sesuatu yang mulia tapi para Kepala Desa yang akan menentukan hasil akhirnya nanti,” ujarnya.

Mendes Yandri menegaskan jika 73 persen penduduk di Indonesia itu ada di Desa. Olehnya, membangun desa sama saja membangun Indonesia.

“Maka tagline kami yang terbaru adalah Bangun Desa, Bangun Indonesia. Desa Terdepan untuk Indonesia,” katanya.

Mendes Yandri berjanji bakal kunjungi Desa di Indonesia, olehnya diminta untuk bersiap segala sesuatunya termasuk menggandeng BPD hingga BUMDesa.

“Saya bersama Pak Mentan akan kunjungi desa-desa atas arahan Pak Menko karena tidak ingin Desa hanya jadi penonton di Program Makan Bergizi Gratis,” kata Mantan Wakil Ketua MPR ini.

Mendes Yandri berharap keterlibatan desa karena bahan baku program MBG ini adanya di desa.

“Peluangnya besar, satu dapur untuk 3.000 orang,” kata Mendes Yandri.

Makanya agar terdistribusi dengan baik dan hasilnya maksimal, perlu pengaturan agar setiap desa punya produk unggulan agar bisa pasok bahan baku berbeda seperti beras atau tomat, ikan , telur dll.

Hadir dalam acara itu, Kepala Badan Gizi Dadan Hindayana, Kepala Baharkam Mabes Porli Komjen Fadil Imran, Wakil Mendes PDT Ariza Patria, Wakil Mentan Sudaryono dan Pejabat Tinggi Madya dan Pratama.Turut hadir ribuan Kepala Desa yang tergabung dalam APDESI.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kementerian Transmigrasi: Fokus Pada Revitalisasi Kawasan & Transmigrasi Lokal

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Transmigrasi kembali menegaskan bahwa fokus programnya bukanlah sekadar mendatangkan orang, seperti dulu. Arah kebijakan ini juga berlaku di Papua.

Penegasan ini disampaikan Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta (5/11).

“Program yang paling mungkin jika dibutuhkan adalah melaksanakan transmigrasi lokal dan revitalisasi 10 Kawasan Transmigrasi di Papua,” kata Mentrans Iftitah.

Selain itu, Menteri Transmigrasi juga akan memperkuat sumber daya manusia di Kawasan Transmigrasi.

“Ini seperti pelatihan Tenaga Kerja disamping perbaikan dan peningkatan sarana prasarana,” kata Mentrans Iftitah.

“Kami juga akan meningkatkan status kawasan Transmigrasi menjadi mandiri dan berdaya saing,” tambah Mentrans Iftitah pada rapat yang dipimpin Ketua Komisi V Lasarus ini.

“Kami juga perlu menyampaikan bahwa sejak 2004 sudah dilakukan Transmigrasi Lokal di Papua artinya tidak ada lagi penduduk dari luar Papua yang didatangkan,” kata Mentrans Iftitah.

Saat ini, Kementerian Transmigrasi telah mencanangkan Transformasi Transmigrasi, yang berubah dari paradigma lama yang fokusnya adalah memindahkan orang, menjadi tingkat kesejahteraan warga transmigran dan warga sekitarnya.

“Jadi ukuran keberhasilan Transmigrasi tidak didasarkan pada jumlah Kepala Keluarga yang dipindahkan tapi seberapa banyak keluarga yang sejahtera di kawasan Transmigrasi maupun masyarakat yang berada di sekitar kawasan Transmigrasi hidup berdampingan secara harmonis,” tegas Menteri Iftitah.

“Tagline kami Kesejahteraan untuk Semua,” kata Mentrans Iftitah.

Pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI mengapresiasi perubahan paradigma transmigrasi ini.

“Kami optimis Kementerian Transmigrasi ini bisa mencapai target-targetnya. Komisi V siap mendukung penuh, termasuk peningkatan anggaran,” Kata Wakil Ketua Komisi V Syaiful Huda saat menutup Raker.

Dalam rapat itu, Mentrans Iftitah juga menjelaskan realisasi anggaran tahun 2024 dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Sementara BPK RI.

Turut mendampingi Mentrans di Komisi V, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid, Dirjen PPKTrans Danton Ginting, Irjen Teguh dan Pejabat Tinggi Pratama lainnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

BIG Tegaskan Pentingnya Peta Dasar dalam Mendukung Pembangunan Nasional

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Badan Informasi Geospasial atau BIG menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran dalam penyediaan peta dasar guna mendukung perencanaan pembangunan nasional. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi yang digelar bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) di Gedung BAPPENAS, Jakarta, Jumat, 1 November 2024.

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala BAPPENAS, Rachmat Pambudy, beserta Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala BAPPENAS, Febrian Alphyanto Ruddyard.

“Sesuai arahan Presiden, Badan Informasi Geospasial akan menjadi lembaga utama dalam mewujudkan kebijakan satu peta nasional. Presiden berharap BIG dan BPS dapat menjadi landasan bagi pelaksanaan program-program nasional,” ujar Rachmat.

“Dengan data terpadu, pembangunan dapat berjalan lebih cepat,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Informasi Geospasial, Muh Aris Marfai, memaparkan berbagai langkah strategis yang telah diambil untuk mendukung kebijakan satu peta nasional serta menyediakan data spasial akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan Indonesia 2025-2029. Aris menyoroti kesiapan BIG dalam menyediakan peta dasar skala besar, termasuk peta skala 1:50.000 yang telah mencakup seluruh wilayah Indonesia, serta upaya pemetaan skala 1:5.000 yang sedang berlangsung.

Namun, Aris juga mengakui bahwa BIG saat ini belum memiliki unit teknis di daerah yang mampu memenuhi kebutuhan data spasial secara menyeluruh. Hal ini menuntut upaya pembinaan terhadap ratusan pemerintah daerah.

“BIG berharap setiap wilayah memiliki unit BLU yang berada di bawah koordinasi BIG,” ungkapnya.

Ia turut menekankan pentingnya formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) surveyor pemetaan untuk mendukung kebijakan satu peta nasional, terutama di tingkat daerah.

Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala BAPPENAS, Febrian Alphyanto Ruddyard, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif BIG.

“Permintaan formasi ASN sangat diperlukan untuk membangun ekosistem yang solid,” tuturnya.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam BAPPENAS, Vivi Yulaswati, menyoroti empat peran strategis BAPPENAS terkait BIG, yaitu dalam mendukung swasembada pangan, penyusunan peta laut, mitigasi perubahan iklim, dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Vivi juga menyampaikan bahwa BAPPENAS telah bekerja sama dengan BIG dan membuka peluang kolaborasi lebih lanjut di masa mendatang.

Menutup pertemuan, Menteri PPN/Kepala BAPPENAS menyampaikan apresiasi atas peran strategis BIG dalam pembangunan nasional.

“BIG memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan wilayah Indonesia, mengelola kekayaan sumber daya alam, serta memberikan kepastian hukum dalam setiap kebijakan yang berbasis data spasial yang valid dan terintegrasi,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Hasil Kerja Keras Nina Agustina, Kenaikan IPM Indramayu Tertinggi di Jawa Barat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Indramayu terus menggeliat, salah satunya adalah dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selama kurun waktu 2019 – 2023 hasil kerja keras Bupati Indramayu Nina Agustina bersama super tim dalam meningkatkan IPM terus mengalami kenaikan signifikan, bahkan capaian kinerja sejak tahun 2019-2023 menempati peringkat pertama di Jawa Barat.

Berdasarkan data dari Bappeda-Litbang Kabupaten Indramayu, pada tahun 2019 lalu IPM Kabupaten Indramayu berada pada angka 66,97 kemudian pada tahun 2023 meningkat menjadi 69,25 poin. Terjadi kenaikan signifikan sebesar 2,28 yang merupakan tertinggi di Jawa Barat.

Lonjakan kinerja pencapaian IPM tersebut, ditopang dari capaian kinerja IPM Bidang Pendidikan yang menempati peringkat pertama, bahkan kinerja pencapaian rata rata lama sekolah juga menempati peringkat pertama.

“Capaian kinerja IPM menjadi tertinggi di Jawa Barat meskipun dengan anggaran yang terbatas, efisiensinya sangat tinggi. Begitu juga di Bidang Pendidikan capaian dan efisiensinya sangat tinggi pula,” kata Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Indramayu CH. Iin Indrayanti melalui Kabid PPE, Sukasa kepada Diskominfo, Rabu (6/11/2024).

Seperti diketahui, kenaikan signifikan ini tidak terlepas dari kinerja Bupati Indramayu Nina Agustina yang telah membentuk super tim di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk bersama-sama melakukan ‘Kerja Baik Kerja Nyata’ dengan melaksanakan berbagai program unggulan dan langkah strategis yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Indramayu.

Di bidang pendidikan, ia berhasil melakukan terobosan besar berupa penerapan partisipasi aktif masyarakat dan lembaga. Berbagai program diterapkan pada bidang pendidikan salah satunya dengan program unggulan Kejar Paket (Ja-Ket) yang merupakan program penyetaraan pendidikan bagi masyarakat Indramayu secara gratis.

Di bidang kesehatan, Nina Agustina membuat program berupa pelayanan dengan konsep jemput bola. Program yang dimaksud yakni Dokter Masuk Rumah (Dokmaru) dan Indramayu Cepat Tanggap (I-Ceta). Kemudian menggelontorkan anggaran sekitar 88 miliar untuk mengcover masyarakat Indramayu dengan BPJS Kesehatan melalui program UHC yang dibiayai oleh APBD (BPJS PBI).

Sedangkan di bidang daya beli, Nina Agustina membuat konsep berupa pemberdayaan kegiatan UMKM secara menyeluruh. Diantaranya adalah pemberdayaan para mantan buruh migran yang dikenal dengan program Perempuan Berdikari (Pe-Ri) dan Kredit Usaha Warung Kecil (Kruw-Cil).

“Keberhasilan semua ini berkat kerja keras tim. Saya tidak perlu congkak, karena yang terpenting bagi saya sebagai pemimpin adalah berbuat dan bekerja terbaik untuk masyarakat,” ungkap Nina Agustina.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pemerintah Terus Galakkan Upaya Penuruan Harga Tiket Pesawat

Penulis
Syifa
-

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa pemerintah terus berusaha menekan harga tiket pesawat agar lebih terjangkau bagi masyarakat. Langkah ini diambil untuk meningkatkan mobilitas serta aksesibilitas transportasi udara di Indonesia.

Dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (6/11), Dudy menjelaskan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sedang mengadakan koordinasi untuk membahas strategi penurunan harga tiket pesawat.

“Mengenai tiket (pesawat), tiket ini pemerintah itu sangat mendengar aspirasi masyarakat dan bisa kita lihat bahwa Kemenko, baik Perekonomian maupun Infrastruktur itu tengah berkoordinasi untuk melakukan pembahasan terhadap bagaimana upaya pemerintah untuk membuat harga tiket menjadi lebih murah,” kata Menhub.

Meski demikian, Menhub mengungkapkan bahwa ia belum bisa memastikan apakah harga tiket akan turun menjelang periode angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Namun, ia menekankan bahwa upaya untuk menurunkan harga tiket pesawat sedang diupayakan.

“Kami harus mengkaji dulu, untuk jaminan (turunnya harga tiket), kami harus lihat dulu seluruh aspek, seluruh permasalahan yang ada yang menyebabkan harga tiket ini menjadi mahal,” tuturnya.

Soal jaminan, Menhub mengaku harus melihat pada kondisi yang real, dan terjadi pada saat ini sehingga bisa mengambil kebijakan yang tepat dalam menjawab kebutuhan masyarakat untuk harga tiket menjadi lebih murah.

“Tapi yang perlu kami garis bawahi bahwa pemerintah itu mendengar dan Pemerintah berupaya melakukan segala cara agar keinginan masyarakat mendapatkan tiket yang lebih murah bisa dipenuhi,” tegas Menhub.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan akan membahas penurunan harga tiket pesawat domestik dengan Kementerian Perhubungan, salah satu upaya mendorong pariwisata di Indonesia.

“Ini tentu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina,” ujar Airlangga pada konferensi pers di Jakarta, Minggu (3/11).

Dia menegaskan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Penurunan Harga Tiket Pesawat akan tetap ada atau tidak dibubarkan, meski pimpinan satgas saat pembentukan, yakni Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sudah tidak lagi menjabat.

“Terkait dengan Satgas itu akan terus berlanjut, terutama terkait dengan mengenai tarif penerbangan domestik. Tentu akan dirapatkan dengan Kementerian terkait yang masuk dalam Satgas, yaitu Kementerian Perhubungan juga Pertamina,” kata Airlangga menegaskan.

Menko Perekonomian Airlangga juga menyatakan bahwa satgas melanjutkan program terdahulu, begitu juga dengan Dana Abadi Pariwisata, yang akan terus dibahas bersama Kementerian Keuangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perekaman KTP Elektronik dan IKD Tertinggi se-Indonesia, Kaltim Diganjar Penghargaan Kemendagri

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemprov Kaltim menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI). Penghargaan ini diberikan atas prestasi Kaltim sebagai daerah yang berhasil melaksanakan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) tertinggi se-Indonesia untuk kategori jumlah penduduk sedang.

Kepala Bidang (Kabid) Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim, Sulekan menjelaskan, penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Rakornas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penghargaan Dukcapil Prima Award diserahkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Arya Bima Sugiarto kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kaltim, Kasmawati di Hotel Lombok Raya Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) Senin (4/11/24).

“Alhamdulillah, Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan sertifikat penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan tingkat rekaman KTP Elektronik dan Identitas Kependudukan Digital tertinggi dengan kategori penduduk sedang se-Indonesia,” kata Sulekan saat dihubungi via telfon pada Selasa (5/11/2024).

Ia menjelaskan, per Oktober 2024 kemarin penduduk Kaltim yang sudah melakukan perekaman KTP Elektronik sebanyak 2.860.701 jiwa. Jika dipersentasekan, angka itu sudah mencapai 99,54 persen dari jumlah penduduk wajib KTP di Kalimantan Timur.

Sementara, untuk aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari target 30 persen yang ditetapkan Kemendagri, Provinsi Kaltim berhasil melakukan aktivasi IKD pada sebanyak 156.639 penduduk. Atau 18,25 persen dari target yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

“Meskipun belum mencapai target 30 persen, tapi itu sudah termasuk tinggi untuk se-Indonesia,” tandas Sulekan.

Keberhasilan Kaltim dalam perekaman KTP Elektronik dan aktivasi IKD ini, ditegaskannya tak lepas dari prestasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten/kota.

“Ini kemenangan bersama. Tanpa adanya peran Disdukcapil kabupaten/kota, maka provinsi tidak akan mencapai kemenangan ini. Kami dari provinsi hanya memberikan bantuan dan fasilitasi. Yang turun langsung ke masyarakat, adalah disdukcapil kabupaten/kota yang punya wilayah masing-masing,” terang Sulekan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Prabowo Tegaskan Pentingnya Komunikasi Terbuka di Kabinet Merah Putih

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Ruang Sidang Kabinet, Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu, 6 November 2024, yang dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan jajaran menteri Kabinet Merah Putih. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan pengarahan terkait rencana kunjungannya ke sejumlah negara, serta berbagai arahan penting yang perlu diperhatikan selama ia berada di luar negeri.

Presiden Prabowo menegaskan kepada jajarannya mengenai pentingnya komunikasi secara aktif dan terbuka selama ia berada di luar negeri. Melalui teknologi modern, Kepala Negara memastikan bahwa koordinasi dapat terus berlangsung melalui konferensi video.

“Silakan gunakan teknologi. Tetapi tentunya hal-hal yang rawan tidak perlu lewat telepon, zaman modern ini banyak telinga yang ingin dengar. Kalau saudara-saudara ingin menyampaikan hal-hal yang penting silakan, saya membuka pintu,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerja kolegial di dalam kabinet untuk mencapai tujuan bersama bagi kesejahteraan rakyat. Ia berharap agar hubungan antarlembaga di pemerintahannya dapat dijalankan dengan semangat kesetaraan dan menjauhkan diri dari pola komunikasi yang protokoler dan feodal.

“Kita ini adalah kolega, kita mengabdi sama-sama ke rakyat. Saya menduduki posisi mungkin bisa dianggap pemimpin daripada tim kita. Memang saya mandataris, saya menerima mandat dari rakyat bersama saudara wakil presiden, tapi kita adalah sama dalam kewajiban, tanggung jawab kita kepada rakyat,” ungkap Presiden.

Di awal sambutannya, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa kunjungan internasional yang akan datang diantaranya adalah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Peru dan G20 di Brasil. Selain itu, Presiden Prabowo juga telah menerima undangan dari pemerintah Tiongkok, pemerintah Amerika Serikat, pemerintah Inggris, hingga KTT G7.

Menurut Presiden Prabowo, undangan-undangan tersebut merupakan bentuk penghargaan dari negara-negara sahabat kepada Indonesia sebagai mitra penting dalam perekonomian global. Oleh karena itu, Kepala Negara menegaskan bahwa agenda internasional tersebut tidak dapat diabaikan karena memiliki dampak signifikan bagi kelangsungan ekonomi Indonesia.

“Hal-hal ini tidak bisa saya hindari karena semua punya nilai strategis juga berhubungan dengan keadaan ekonomi kita karena kita harus berunding, harus juga menggali potensi-potensi yang ada, dan menyelesaikan masalah-masalah yang krusial, dan yang strategis dengan kelompok-kelompok negara tersebut yang bisa dikatakan merupakan blok-blok ekonomi yang sangat penting, sangat krusial untuk kelangsungan hidup ekonomi kita,” ucap Presiden.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Top! Industri Migas Sumbang Rp500 Triliun Terhadap PDB

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan bahwa sektor industri minyak dan gas bumi (migas) memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, mencapai angka Rp500 triliun. Hal ini menjadikan industri migas sebagai salah satu pilar utama dalam perekonomian nasional, menyumbang hingga 25% dari total PDB.

Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, menjelaskan bahwa sektor migas tidak hanya berperan dalam ekonomi, tetapi juga menciptakan rantai pasok yang kuat, khususnya dalam industri pipa dalam negeri. \

“Industri migas juga mengambil peran penting karena memberikan kontribusi lebih dari Rp 500 triliun atau sekitar 25% dari total PDB. Sektor migas menciptakan rantai pasok yang luar biasa terutama di industri pipa dalam negeri,” jelasnya dalam acara 1st Indonesia Seamless Tube Summit, di Hotel St. Regis, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Faisol menyoroti peresmian pabrik pipa baja seamless pertama di Indonesia sekaligus di Asia Tenggara. Pabrik ini adalah hasil kolaborasi antara PT Artas Energi Petrogas dan Inerco Global International (KSO AEP IGI) yang berlokasi di Krakatau Industrial Estate Cilegon, Banten.

Menurut Faisol, pabrik pipa baja seamless ini akan mendukung ketahanan energi nasional, sejalan dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto untuk memajukan industri strategis dalam negeri.

“Dengan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dan semua yang terkait, kami optimis bahwa Indonesia akan menjadi produsen utama pipa seamless di Asia Tenggara dan dapat memenuhi kebutuhan sektor migas secara mandiri,” kata Faisol.

Bahkan, Faisol menilai pabrik pipa tersebut merupakan bagian dari penyumbang PDB dalam negeri.

“Sinergi antara kedua sektor ini sangat penting untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing, sejalan dengan arahan pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri,” imbuhnya.

Di lain sisi, CEO PT Artas Energi Petrogas Jose Antonio Reyes mengungkapkan pembangunan pabrik pipa baja seamless tersebut memakan biaya investasi mencapai Rp 2,5 triliun. Jose mengatakan pabrik tersebut memiliki kapasitas mencapai 200 ribu ton dan 100 ribu ton untuk fasilitas heat treatment.

“Nilai investasinya sendiri cukup besar terus terang mungkin pabrik ini Rp 2,5 triliun investasinya. Tetapi kembali lagi komitmennya kami tidak berhenti di sini saja, kita pun juga sudah mulai memikirkan untuk bukan hanya hilirisasinya saja tetapi sampai ke hulunya,” imbuhnya dalam kesempatan yang sama.

Adapun, dia menjelaskan bahwa pabrik tersebut sebagian besar akan memasok kebutuhan infrastruktur migas dalam negeri.

“Yang terbesar itu memang di sektor migas tetapi seperti yang kami tadi sudah jelaskan, pipa ini bukan hanya untuk migas tetapi buat industrial, buat defense juga bisa digunakan. Jadi banyak sekali penggunaan daripada pipa tersebut,” bebernya.

“Boleh dikatakan mungkin hampir 80-90% di sektor migas,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Waspada! Daftar Daerah Berpotensi Banjir pada November 2024

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir akibat curah hujan tinggi di sejumlah wilayah Indonesia pada November 2024. Masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem dan ancaman bencana hidrometeorologi.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan bahwa curah hujan akan meningkat sekitar 20 persen akibat fenomena La Nina yang berpotensi menyebabkan bencana banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Ia mengimbau agar pemerintah daerah dan masyarakat bersiap siaga menghadapi musim hujan, terutama dengan adanya peningkatan risiko hidrometeorologi hingga awal 2025.

“Pemerintah Daerah dan masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan. Saat ini sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki musim penghujan. Adanya fenomena La Nina mengakibatkan potensi penambahan curah hujan hingga 20 persen sampai awal 2025. Situasi ini juga berpotensi meningkatkan frekuensi bencana hidrometeorologi,” kata Dwikorita, Rabu (6/11).

Baca juga: BMKG Prediksi Puncak Musim Hujan di RI pada November-Desember 2024

Deputi Meteorologi BMKG Guswanto, dalam kesempatan yang sama, mengungkapkan saat ini sejumlah wilayah Indonesia khususnya di Sumatera, sebagian Kalimantan dan sebagian Jawa bagian tengah hingga barat telah memasuki musim hujan. Sementara itu wilayah Pulau Jawa lainnya diprediksi akan memasuki musim hujan pada dasarian II November 2024.

“Baru saja masuk musim penghujan, tapi beberapa kejadian bencana hidrometeorologi sudah terjadi seperti banjir dan tanah longsor yang terjadi di Bogor dan Sukabumi Jawa Barat. Karenanya, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat dan stakeholder terkait untuk waspada, jangan lengah,” kata Guswanto.

Guswanto memaparkan, berdasarkan hasil analisa mingguan BMKG, terdapat potensi terjadinya cuaca ekstrem berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir atau angin kencang selama sepekan ke depan, yakni mulai 7 – 12 November 2024.

BMKG, dalam unggahannya di Instagram, mengungkap ada sejumlah daerah yang berpotensi mengalami curah hujan tinggi yang diikuti potensi banjir.

“Untuk periode awal November 2024, beberapa wilayah di Jawa Barat dan Banten diprediksi memiliki potensi curah hujan tinggi kategori Awas, sehingga wilayah tersebut diprediksi memiliki potensi banjir dengan kategori Tinggi bersama wilayah Jawa November,” demikian keterangan BMKG, dikutip Rabu (6/11).

“Sedangkan untuk bulan November 2024, sejumlah wilayah terutama di Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah diprediksi memiliki potensi banjir kategori Tinggi,” lanjut keterangan tersebut.

Laporan tersebut berlaku untuk dasarian I November atau 10 hari pertama bulan ini. Klasifikasi peringatan curah hujan tinggi dibagi dengan status ‘Waspada’, ‘Siaga’, dan ‘Awas’. Berikut wilayahnya:

Status Waspada: Sebagian kabupaten/kota di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan.

Status Siaga: Beberapa kabupaten/kota di Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan.

Status Awas: Beberapa kabupaten/kota di Banten dan Jawa Barat.

BMKG mengungkap fenomena iklim La Nina sudah aktif, meskipun berstatus lemah, di Indonesia. Fenomena iklim ini punya pengaruh signifikan terhadap kondisi cuaca di Tanah Air.

La Nina dan El Nino merupakan bagian dari El Nino-Southern Oscillation (ENSO), yang adalah pola iklim berulang yang melibatkan perubahan suhu permukaan laut di Samudera Pasifik tropis bagian tengah dan timur.

Jika suhunya lebih besar atau sama dengan +0,5 derajat Celsius, El Nino dinyatakan muncul. Jika kurang dari atau sama dengan -0,5 derajat Celsius, giliran La Nina bangkit. Di antara angka-angka itu, ENSO statusnya netral.

Hingga akhir Oktober kemarin, pemantauan terhadap suhu permukaan laut di Samudra Pasifik menunjukkan kecenderungan yang terus mendingin, dengan indeks El Nino Southern Oscillation (ENSO) sudah melewati ambang batas La Nina, yakni -0,59.

Kondisi La Nina yang berstatus lemah ini akan bertahan setidaknya sampai dengan Maret 2025.

Selama fenomena La Nina, ada sejumlah bencana yang berpotensi terjadi. Secara umum bencana-bencana tersebut berkaitan erat dengan hidrometeorologi.

Dengan peningkatan curah hujan saat La Nina, kemungkinan bencana yang dapat terjadi adalah banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, bahkan badai tropis.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan mengatakan semua pihak harus mengantisipasi dampak La Nina lemah pada awal tahun 2025. Menurut dia terdapat potensi penambahan curah hujan hingga 20 persen di atas normalnya dan menyebabkan peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi.

“Saat ini kita sedang memasuki periode La Nina, yang kami prediksi akan berakhir menjelang akhir kuartal pertama 2025, tapi setelah itu tidak ada gangguan iklim yang signifikan mempengaruhi wilayah Indonesia di tahun 2025 secara umum,” kata Ardhasena.

Daftar daerah potensi banjir kategori tinggi
BMKG, dalam informasi yang disampaikan dalam unggahan di Instagram mereka, turut mengungkap daftar daerah yang berpotensi banjir kategori tinggi pada bulan November. Berikut daftarnya:

– Kabupaten Bogor
– Kabupaten Cianjur
– Kabupaten Garut
– Kabupaten Purwakarta
– Kabupaten Sukabumi
– Kabupaten Banjarnegara
– Kabupaten Kebumen
– Kabupaten Pekalongan
– Kabupaten Kupang
– Kabupaten Timor Tengah Selatan
– Kabupaten Bengkulu Selatan
– Kabupaten Bengkulu Utara
– Kabupaten Lebong
– Kabupaten Kaur
– Kabupaten Pandeglang
– Kabupaten Lebak
– Kabupaten Bandung
– Kabupaten Bandung Barat
– Kota Bogor
– Kota Sukabumi
– Kabupaten Pangandaran
– Kabupaten Subang
– Kabupaten Ciamis
– Kabupaten Tasikmalaya
– Kota Cilacap
– Kota Batang
– Kabupaten Banyumas
– Kabupaten Purbalingga
– Kabupaten Purworejo
– Kabupaten Sleman
– Kabupaten Kendal
– Kabupaten Wonosobo
– Kabupaten Tegal
– Kabupaten Pemalang
– Kabupaten Blitar
– Kabupaten Jember
– Kabupaten Kediri
– Kabupaten Malang
– Kabupaten Pacitan
– Kabupaten Probolinggo
– Kabupaten Manggarai
– Kabupaten Manggarai Timur
– Kabupaten Kutai Barat
– Kabupaten Sanggau
– Kabupaten Sintang
– Kabupaten Ketapang
– Kabupaten Kapuas Hulu
– Kabupaten Mimika
– Kabupaten Deiyai

Artikel ini kami lansir dari CNN Indonesia yang berjudul “BMKG Peringatkan Potensi Banjir di Daerah-daerah Ini, Cek Daftarnya”

Cek Artikel dan Berita Lainnnya di Google News

Berantas Tambang Ilegal, Prabowo Resmikan Ditjen Penegakan Hukum Energi

Penulis
Syifa
-

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pembentukan Ditjen ini bertujuan memperkuat pengawasan dan penindakan hukum di sektor energi, dengan fokus utama pada pemberantasan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang semakin marak.

Pembentukan Ditjen Gakkum diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM, yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo pada 5 November 2024. Dalam regulasi tersebut, Ditjen Gakkum bertanggung jawab langsung kepada Menteri ESDM dan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.

Menurut Pasal 24 Perpres tersebut, Ditjen Gakkum memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan penegakan hukum di bidang energi dan sumber daya mineral.

Baca juga : ESDM Resmikan 14 Penyalur BBM Satu Harga di Maluku dan Papua

“Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum energi dan sumber daya mineral,” bunyi Pasal 24, dikutip Kamis (7/11/2024).

Adapun, pada pasal 25 tertulis Ditjen Gakkum memiliki beberapa fungsi utama, antara lain:

a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.

c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.

d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.

f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.

g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,4681,4691,470...4,969Halaman 1,469 dari 4,969