Beranda blog Halaman 1468

Empat Pilar Penting Indonesia Emas 2045: ASN, Masyarakat, Swasta, dan Media

Mewujudkan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional menuju Indonesia Emas 2045 itu ada rumusnya, salah satunya adalah harus mampu untuk mantap bekerja sama.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Nico Afinta, mantap bekerja sama itu tak sekedar istilah. Mantap sendiri merupakan akronim dari iman, kemauan, dan pengetahuan. Berbicara iman, siapapun tahu bahwa berdoa itu penting. Berdoa itu bagaikan kompas bagi orang berlayar yang mengarungi lautan.

“Kalau pelaut tidak tahu arah utara, nanti bisa tersasar. Maka saya yakin di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia (BPSDM Hukum dan HAM) penguatan iman itu menjadi bagian penting. Kita semua juga harus sering-sering mengasah, memperbarui, dan mengupdate (iman) setiap hari,” kata Nico.

Lebih lanjut Sekjen Kemenkumham mengatakan, mantap itu tidak datang dengan sendirinya, akan tetapi perlu kemauan.

“Seperti orang mendaki gunung, kalau naik ke puncak selalu mengawali dari bawah. Kalau melihat (dari bawah, gunung itu) tinggi sekali. Begitu kita melangkah, maka banyak tantangan, tapi kemauan yang membuat kita mencapai puncak itu,” ungkap Nico, Rabu (06/11/2024) siang.

“Jadi kemauan itu membuat seseorang bisa mencapai kesuksesan. Kalau sudah ada kompasnya, maka yang dibutuhkan adalah kemauan,” tambahnya.

Ketiga adalah pengetahuan, hal penting di dalam perubahan globalisasi dan digitalisasi. Nico mengatakan, kalau pengetahuan itu diibaratkan seperti lampu, pasti bisa menerangi dua komponen lainnya.

“Tiga gabungan ini kalau ada di seseorang maka dia mempunyai kepekaan rasa, kata hati nurani. Kalau sudah punya iman, punya kemauan, punya pengetahuan, maka sering dibisiki oleh hati kecil. Kalau sudah sering dibisiki hati kecil itu ikuti, dia tidak pernah salah,” ujarnya di Mercure Jakarta Batavia.

Poin penting lainnya, lanjut Sekjen Kemenkumham, adalah tentang teori kerja sama. Teori yang terdiri dari komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi itu terlihat mudah, namun sebenarnya sukar untuk diimplementasikan.

“Tapi saya meyakini bahwa tanpa komunikasi, apa yang menjadi keinginan organisasi kita tidak akan tercapai,” tutur Nico saat memberikan materi pada Rapat Koordinasi (Rakor) BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2024.

“Jadi komunikasi itu penting. Ingatlah bahwa apa yang saya pikirkan, dengan yang teman-teman pikirkan itu tidak sama. Nah kalau komunikasi sudah baik, saya yakin koordinasi dan kolaborasi bisa berjalan baik. Tapi nomor satu komunikasi, datang, berbicara,” tambahnya.

Selanjutnya, terdapat empat pilar penting pendukung Indonesia Emas, yaitu ASN, masyarakat, swasta, dan media.

“Nah sudah tahu Mantap, sudah tahu kerja sama, maka change (perubahan). Lakukan evaluasi perubahan-perubahan itu sehingga, seperti yang diharapkan, SDM kita itu mampu adaptif dan transformatif,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Daftar Bansos yang Bakal Cair November 2024: PKH hingga PIP

Pada November 2024, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan kembali menyalurkan berbagai program bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang membutuhkan. Program bansos ini mencakup sejumlah bantuan yang sudah berjalan dan beberapa inisiatif baru, dengan tujuan menjaga kesejahteraan serta daya beli masyarakat menjelang akhir tahun.

Artikel ini akan membahas daftar bansos yang akan dicairkan pada November 2024, termasuk rincian besaran bantuan, kriteria penerima, serta cara mengecek status penerima bantuan.

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Bansos PKH diberikan kepada keluarga yang memenuhi syarat, seperti keluarga yang memiliki anak sekolah, ibu hamil, balita, lansia, dan penyandang disabilitas. Bantuan ini disalurkan bertahap sebanyak empat kali sepanjang tahun, dan November 2024 merupakan tahap keempat sekaligus tahap terakhir.

Berikut rincian dana bansos PKH yang dapat diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM):

  • Balita usia 0-6 tahun: Rp750.000 per tahap atau Rp3 juta per tahun
  • Ibu hamil dan masa nifas: Rp750.000 per tahap atau Rp3 juta per tahun
  • Anak SD: Rp225.000 per tahap atau Rp900.000 per tahun
  • Anak SMP: Rp375.000 per tahap atau Rp1,5 juta per tahun
  • Anak SMA: Rp500.000 per tahap atau Rp2 juta per tahun
  • Lansia 70 tahun ke atas: Rp600.000 per tahap atau Rp2,4 juta per tahun
  • Penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap atau Rp2,4 juta per tahun

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diberikan dalam bentuk kartu elektronik yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan pokok di e-warong. Pada bulan November 2024, BPNT akan memasuki tahap pencairan kelima, dengan nilai bantuan sebesar Rp400.000 untuk periode Oktober-November.

3. Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bansos pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang diberikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program ini bertujuan agar anak-anak dari keluarga miskin tidak putus sekolah. Berikut rincian besaran dana PIP:

  • Siswa SD: Rp400.000 per tahun
  • Siswa SMP: Rp750.000 per tahun
  • Siswa SMA/SMK: Rp1,8 juta per tahun

Cara Cek Status Penerima Bansos

Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, masyarakat dapat memeriksa status penerima bansos melalui situs cekbansos.kemensos.go.id. Berikut langkah-langkahnya:

  1. Kunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id.
  2. Masukkan data diri sesuai petunjuk.
  3. Masukkan kode captcha dan klik “Cari Data” untuk melihat status penerimaan bansos.

Dengan program bansos yang akan cair pada November 2024 ini, pemerintah berharap dapat memberikan dukungan tambahan bagi masyarakat kurang mampu, terutama menjelang akhir tahun.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Hapus Utang Petani dan UMKM, Ini Syarat dan Prosesnya!

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang mengatur tentang Penghapusan Piutang Macet UMKM di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM lainnya. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi petani dan pelaku UMKM yang terdampak masalah ekonomi, seperti bencana alam dan pandemi COVID-19.

Syarat Penghapusan Utang Petani dan UMKM

Kebijakan ini hanya berlaku untuk UMKM dan petani yang memenuhi sejumlah syarat tertentu, yaitu:

  1. Memiliki Utang di Bank Himbara
    Utang yang akan dihapuskan adalah utang yang tercatat di bank-bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, dan BTN).
  2. Nominal Utang
    Untuk kategori usaha, nominal utang yang memenuhi syarat adalah antara Rp500 juta, sedangkan untuk kategori perorangan adalah antara Rp300 juta.
  3. Sektor Terkait
    Kebijakan ini hanya berlaku untuk UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan yang mengalami kesulitan akibat bencana alam, gempa bumi, atau pandemi COVID-19.
  4. Ketidakmampuan Membayar Utang
    Penghapusan utang hanya diberikan kepada nasabah yang sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar piutang dalam jangka waktu sekitar 10 tahun.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan ini. Amran menilai penghapusan utang ini dapat meringankan beban petani dan pelaku UMKM, memungkinkan mereka untuk kembali mengakses modal dari bank untuk melanjutkan usaha mereka. Selain itu, Menteri Amran juga mengapresiasi upaya pemerintah dalam meningkatkan penyediaan pupuk yang kini mencapai 100%.

Harapan Pemerintah

Dengan diterbitkannya PP Nomor 47 Tahun 2024, Presiden Prabowo berharap kebijakan ini dapat membantu para produsen pangan untuk melanjutkan usaha mereka dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Kebijakan ini diharapkan memberikan dampak positif bagi sektor pertanian dan UMKM yang selama ini menghadapi tantangan ekonomi berat.

Kebijakan ini menandai komitmen pemerintah dalam mendukung sektor-sektor yang vital bagi perekonomian Indonesia, terutama dalam menghadapi kondisi ekonomi yang penuh tantangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Utang UMKM, Nelayan dan Petani Dihapus, Ini Harapan Legislator Herman Khaeron

Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Herman Khaeron mengatakan, UMKM, nelayan, dan petani merespons positif langkah Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan, banyak pelaku UMKM, petani, dan nelayan yang tersendat peminjaman modalnya akibat BI Checking.

Dengan dihapuskannya kredit piutang macet oleh Presiden Prabowo, ia berharap, tidak terjadi hambatan dalam akses permodalan.

“Usaha masyarakat akan bergulir, yang selama ini tersandera oleh utang karena BI Checking,” kata Herman Khaeron saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/24).

Pelaku usaha kecil dengan penghapusan ini, diharapkannya dapat mengakses pembiayaan baru dengan bunga rendah. Namun, beberapa bank BUMN mengkhawatirkan potensi kerugian negara dari kebijakan penghapusan utang ini.

“Pemerintah menjamin bahwa proses penghapusan akan berjalan sesuai aturan yang ada tanpa memaksa korporasi mengalami kerugian. Tentu ada tata cara dan mekanisme agar kebijakan ini tidak merugikan bank,” ujarnya.

Menurutnya, dengan perencanaan matang, maka kebijakan ini dapat mendorong pertumbuhan usaha kecil yang sempat terhenti. Sehingga keterbatasan modal tidak menghambat para pelaku usaha kecil.

“Pemerintah optimis, dampak positif ini. Memperkuat perekonomian masyarakat secara keseluruhan (target ekonomi tumbuh delapan persen),” ujar Herman Khaeron.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Tamsil Linrung Dukung Presiden Hapus Utang Petani, Nelayan, Dan UMKM

Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto menghapus tagihan kredit 1 juta UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, hingga kelautan.

“Ini gebrakan yang sungguh merefleksikan keberpihakan Presiden kepada rakyat kecil dan pelaku sektor riil. Presiden Prabowo mewujudkan janjinya dengan langsung membuat kebijakan yang menyentuh rakyat bawah. Keresahan dan empati Presiden yang disampaikan dalam pidato pelantikannya, dibuktikan dalam hitungan hari,” ungkap Tamsil Linrung dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, Tamsil Linrung menyebut kebijakan Prabowo menghapus utang rakyat sebagai bentuk subsidi dan dukungan agar semakin terpacu dalam meningkatkan produktivitas.

“Hal ini dapat mendorong upaya akselerasi swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah, sehingga program-program prioritas Prabowo dapat terwujud dengan cepat,” sambung Tamsil.

Tamsil Linrung memaparkan bahwa sektor riil merupakan urat nadi ekonomi dan menjadi penyumbang tenaga kerja terbesar di Indonesia. Karena itu, dibutuhkan proteksi.

Yaitu upaya menyelamatkan sektor ril melalui kebijakan subsidi, insentif maupun stimulus agar gairah ekonomi arus bawah semakin terpacu.

Kebijakan penghapusan utang ini, harap Tamsil Linrung, agar diikuti oleh penyuluhan dan edukasi kepada para petani, nelayan dan UMKM agar ke depan bisa mengelola keuangan dengan baik. Sehingga menghindari munculnya masalah kredit macet.

“Biasanya ada pendampingan dari bank selalu kreditur. Kita dorong agar pendampingan yang dilakukan lebih intensif lagi sehingga skala usaha masyarakat juga bisa terjaga dan meningkat,” imbuh senator asal Sulawesi Selatan ini.

Saat ini, jumlah pekerja di sektor riil, yang meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, pengolahan, dan perdagangan, mencapai 85,76 juta orang. Jumlah ini setara dengan 61,9 persen dari total pekerja di Indonesia.

Aturan penghapusan utang ini tertulis dalam PP Nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan dan UMKM.

Nilai utang yang dihapuskan dalam kebijakan tersebut maksimal Rp 500 juta untuk badan usaha, dan Rp 300 juta untuk perorangan.

Kebijakan menghapus tagihan kredit bagi petani, nelayan dan pelaku UMKM ini menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo. Kredit macet Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bank-bank BUMN saat ini mencapai Rp 8,7 triliun.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Rakor dengan Menko PM, Mendes Yandri Siap Kolaborasi

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes Yandri Susanto didampingi Wakil Menteri Ahmad Riza Patria menghadiri rapat koordinasi (rakor) dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar, di kantor Kemenko PM, Rabu (6/11/24).

Dalam pertemuan itu, Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar menilai, rakor ini penting dilakukan untuk mensinergikan dan menyelaraskan program ke depan, utamanya yang ada di desa dan daerah tertinggal.

Muhaimin mengatakan, dalam konteks pembangunan desa dan daerah tertinggal, Peraturan Presiden memerintahkan Menko agar ada satu deputi khusus yang menangani desa dan pembangunan daerah tertinggal.

“Nah kenapa Kementerian ini dibangun dalam satu koordinasi, karena diharapkan pemberdayaan ini satu tarikan nafas. Salah satu basis utama pemberdayaan adalah desa. Sumber upaya untuk mendongkrak pemberdayaan adalah desa,” ujar Muhaimin.

Lebih lanjut Ia mengatakan, fokus pembangunan desa tahun 2025, dengan kucuran dana desa Rp71 triliun, desa diharapkan menjadi supplier utama dalam program makan bergizi gratis.

Menurut Muhaimin, program makan bergizi gratis akan melibatkan Badan Gizi Nasional, Kemensos, Kementerian Koperasi, Kemendes PDT, Ekonomi Kreatif, UMKM dan lainnya.

“Bersinergi dengan UMKM, Koperasi serta BUMDes. Ini yang harus dikoordinasikan, di mana BUMDesnya, di mana UMKMnya, di mana Koperasinya. Harus ada sinergitas yang baik antar Kementerian/Lembaga,” ungkap Muhaimin.

Sementara itu, Mendes PDT Yandri Susanto mengatakan, Kemendes PDT siap berkolaborasi dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan desa.

Mendes Yandri akan terus melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada Kementerian/lembaga terkait agar program-program pemerintah bisa berjalan dengan baik.

Lebih lanjut Mendes Yandri mengatakan, hampir semua hajat atau program Kementerian/lembaga ada di desa. Hal tersebut tentu saja dikarenakan 73 persen penduduk Indonesia berada di desa.

“Jadi 200 juta lebih penduduk yang kita urus. Istilah saya itu, Bangun desa membangun Indonesia, mengurus desa mengurus Indonesia, memuliakan rakyat di desa berarti memuliakan rakyat Indonesia. PR kita berat, tapi mulia,” ujar Mendes Yandri.

Terkait program makan bergizi gratis, Mendes Yandri berkomitmen agar desa tidak hanya jadi penonton dalam program tersebut. Menurutnya, 20% dana desa akan dialokasikan untuk ketahanan pangan. Sehingga desa akan terlibat dalam menyukseskan program makan bergizi gratis.

“Nanti akan kami buat aturan, supaya bisa dikelola oleh profesional dan BUMDes. Jadi modal yang ditransfer langsung ke desa itu kalau bisa kita jadikan modal di BUMDes. Nanti mereka memproduksi, kemudian bisa menyerap tenaga kerja dan bisa banyak manfaatnya,” ujar Mendes Yandri.

Turut mendampingi Mendes PDT dalam rakor ini yakni, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Irjen Teguh, Dirjen PPDT Nugroho Setijo Nagoro, Dirjen PEID Harlina Sulistyorini, Dirjen PDP Sugito, Kepala BPI Ivanovic Agusta, Sekretaris BPSDM Rosyid, Staf Ahli Ansar Husen, Staf Ahli Yusep Fatria.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mendes Yandri Pastikan 20 Persen Dana Desa untuk Ketahanan Pangan

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes Yandri Susanto menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa Berbasis Pertanian.

Ruang lingkup kesepakatan ini diantaranya, untuk terwujudnya swasembada pangan; sinergitas program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal pada bidang pertanian dan pendampingan dan penguatan kapasitas masyarakat desa dan/atau petani.

Mendes Yandri bersyukur dengan adanya kerja sama ini karena mengelola Indonesia perlu kolaborasi agar program atau target bisa dicapai.

Mendes Yandri ucapkan terima kasih kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang memfasilitasi kerja sama ini.

“Ini penting karena MoU yang pertama karena Menteri Pertanian dan Menteri Desa itu seperti dua sisi mata uang,” katanya dalam acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan di Lapangan Upacara Kementerian Pertanian, Rabu (6/11/2024).

Desa itu, kata Mendes Yandri, miliki banyak potensi termasuk pangan maka penandatanganan kerja sama ini diharapkan bisa menggenjot Swasembada Pangan.

Dijabarkan Mendes Yandri, anggaran Dana Desa dari 2015 hingga 2024 mencapai Rp609 Triliun. Tahun 2023 capai Rp70 Triliun dan 2025 capai Rp71 Triliun.

“Minimal 20 persen dari Dana Desa itu akan kita fokuskan untuk Ketahanan Pangan dan Swasembada Pangan,” tuturnya.

Mendes Yandri miliki mimpi agar masing-masing desa miliki keunggulan maka dengan adanya kerja sama dengan Kementerian Pertanian bisa membantu terwujudnya mimpi tersebut.

“Kerja sama ini merupakan sesuatu yang mulia tapi para Kepala Desa yang akan menentukan hasil akhirnya nanti,” ujarnya.

Mendes Yandri menegaskan jika 73 persen penduduk di Indonesia itu ada di Desa. Olehnya, membangun desa sama saja membangun Indonesia.

“Maka tagline kami yang terbaru adalah Bangun Desa, Bangun Indonesia. Desa Terdepan untuk Indonesia,” katanya.

Mendes Yandri berjanji bakal kunjungi Desa di Indonesia, olehnya diminta untuk bersiap segala sesuatunya termasuk menggandeng BPD hingga BUMDesa.

“Saya bersama Pak Mentan akan kunjungi desa-desa atas arahan Pak Menko karena tidak ingin Desa hanya jadi penonton di Program Makan Bergizi Gratis,” kata Mantan Wakil Ketua MPR ini.

Mendes Yandri berharap keterlibatan desa karena bahan baku program MBG ini adanya di desa.

“Peluangnya besar, satu dapur untuk 3.000 orang,” kata Mendes Yandri.

Makanya agar terdistribusi dengan baik dan hasilnya maksimal, perlu pengaturan agar setiap desa punya produk unggulan agar bisa pasok bahan baku berbeda seperti beras atau tomat, ikan , telur dll.

Hadir dalam acara itu, Kepala Badan Gizi Dadan Hindayana, Kepala Baharkam Mabes Porli Komjen Fadil Imran, Wakil Mendes PDT Ariza Patria, Wakil Mentan Sudaryono dan Pejabat Tinggi Madya dan Pratama.Turut hadir ribuan Kepala Desa yang tergabung dalam APDESI.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kementerian Transmigrasi: Fokus Pada Revitalisasi Kawasan & Transmigrasi Lokal

Kementerian Transmigrasi kembali menegaskan bahwa fokus programnya bukanlah sekadar mendatangkan orang, seperti dulu. Arah kebijakan ini juga berlaku di Papua.

Penegasan ini disampaikan Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta (5/11).

“Program yang paling mungkin jika dibutuhkan adalah melaksanakan transmigrasi lokal dan revitalisasi 10 Kawasan Transmigrasi di Papua,” kata Mentrans Iftitah.

Selain itu, Menteri Transmigrasi juga akan memperkuat sumber daya manusia di Kawasan Transmigrasi.

“Ini seperti pelatihan Tenaga Kerja disamping perbaikan dan peningkatan sarana prasarana,” kata Mentrans Iftitah.

“Kami juga akan meningkatkan status kawasan Transmigrasi menjadi mandiri dan berdaya saing,” tambah Mentrans Iftitah pada rapat yang dipimpin Ketua Komisi V Lasarus ini.

“Kami juga perlu menyampaikan bahwa sejak 2004 sudah dilakukan Transmigrasi Lokal di Papua artinya tidak ada lagi penduduk dari luar Papua yang didatangkan,” kata Mentrans Iftitah.

Saat ini, Kementerian Transmigrasi telah mencanangkan Transformasi Transmigrasi, yang berubah dari paradigma lama yang fokusnya adalah memindahkan orang, menjadi tingkat kesejahteraan warga transmigran dan warga sekitarnya.

“Jadi ukuran keberhasilan Transmigrasi tidak didasarkan pada jumlah Kepala Keluarga yang dipindahkan tapi seberapa banyak keluarga yang sejahtera di kawasan Transmigrasi maupun masyarakat yang berada di sekitar kawasan Transmigrasi hidup berdampingan secara harmonis,” tegas Menteri Iftitah.

“Tagline kami Kesejahteraan untuk Semua,” kata Mentrans Iftitah.

Pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI mengapresiasi perubahan paradigma transmigrasi ini.

“Kami optimis Kementerian Transmigrasi ini bisa mencapai target-targetnya. Komisi V siap mendukung penuh, termasuk peningkatan anggaran,” Kata Wakil Ketua Komisi V Syaiful Huda saat menutup Raker.

Dalam rapat itu, Mentrans Iftitah juga menjelaskan realisasi anggaran tahun 2024 dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Sementara BPK RI.

Turut mendampingi Mentrans di Komisi V, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid, Dirjen PPKTrans Danton Ginting, Irjen Teguh dan Pejabat Tinggi Pratama lainnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

BIG Tegaskan Pentingnya Peta Dasar dalam Mendukung Pembangunan Nasional

Badan Informasi Geospasial atau BIG menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran dalam penyediaan peta dasar guna mendukung perencanaan pembangunan nasional. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi yang digelar bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) di Gedung BAPPENAS, Jakarta, Jumat, 1 November 2024.

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala BAPPENAS, Rachmat Pambudy, beserta Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala BAPPENAS, Febrian Alphyanto Ruddyard.

“Sesuai arahan Presiden, Badan Informasi Geospasial akan menjadi lembaga utama dalam mewujudkan kebijakan satu peta nasional. Presiden berharap BIG dan BPS dapat menjadi landasan bagi pelaksanaan program-program nasional,” ujar Rachmat.

“Dengan data terpadu, pembangunan dapat berjalan lebih cepat,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Informasi Geospasial, Muh Aris Marfai, memaparkan berbagai langkah strategis yang telah diambil untuk mendukung kebijakan satu peta nasional serta menyediakan data spasial akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan Indonesia 2025-2029. Aris menyoroti kesiapan BIG dalam menyediakan peta dasar skala besar, termasuk peta skala 1:50.000 yang telah mencakup seluruh wilayah Indonesia, serta upaya pemetaan skala 1:5.000 yang sedang berlangsung.

Namun, Aris juga mengakui bahwa BIG saat ini belum memiliki unit teknis di daerah yang mampu memenuhi kebutuhan data spasial secara menyeluruh. Hal ini menuntut upaya pembinaan terhadap ratusan pemerintah daerah.

“BIG berharap setiap wilayah memiliki unit BLU yang berada di bawah koordinasi BIG,” ungkapnya.

Ia turut menekankan pentingnya formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) surveyor pemetaan untuk mendukung kebijakan satu peta nasional, terutama di tingkat daerah.

Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala BAPPENAS, Febrian Alphyanto Ruddyard, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif BIG.

“Permintaan formasi ASN sangat diperlukan untuk membangun ekosistem yang solid,” tuturnya.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam BAPPENAS, Vivi Yulaswati, menyoroti empat peran strategis BAPPENAS terkait BIG, yaitu dalam mendukung swasembada pangan, penyusunan peta laut, mitigasi perubahan iklim, dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Vivi juga menyampaikan bahwa BAPPENAS telah bekerja sama dengan BIG dan membuka peluang kolaborasi lebih lanjut di masa mendatang.

Menutup pertemuan, Menteri PPN/Kepala BAPPENAS menyampaikan apresiasi atas peran strategis BIG dalam pembangunan nasional.

“BIG memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan wilayah Indonesia, mengelola kekayaan sumber daya alam, serta memberikan kepastian hukum dalam setiap kebijakan yang berbasis data spasial yang valid dan terintegrasi,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Hasil Kerja Keras Nina Agustina, Kenaikan IPM Indramayu Tertinggi di Jawa Barat

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Indramayu terus menggeliat, salah satunya adalah dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selama kurun waktu 2019 – 2023 hasil kerja keras Bupati Indramayu Nina Agustina bersama super tim dalam meningkatkan IPM terus mengalami kenaikan signifikan, bahkan capaian kinerja sejak tahun 2019-2023 menempati peringkat pertama di Jawa Barat.

Berdasarkan data dari Bappeda-Litbang Kabupaten Indramayu, pada tahun 2019 lalu IPM Kabupaten Indramayu berada pada angka 66,97 kemudian pada tahun 2023 meningkat menjadi 69,25 poin. Terjadi kenaikan signifikan sebesar 2,28 yang merupakan tertinggi di Jawa Barat.

Lonjakan kinerja pencapaian IPM tersebut, ditopang dari capaian kinerja IPM Bidang Pendidikan yang menempati peringkat pertama, bahkan kinerja pencapaian rata rata lama sekolah juga menempati peringkat pertama.

“Capaian kinerja IPM menjadi tertinggi di Jawa Barat meskipun dengan anggaran yang terbatas, efisiensinya sangat tinggi. Begitu juga di Bidang Pendidikan capaian dan efisiensinya sangat tinggi pula,” kata Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Indramayu CH. Iin Indrayanti melalui Kabid PPE, Sukasa kepada Diskominfo, Rabu (6/11/2024).

Seperti diketahui, kenaikan signifikan ini tidak terlepas dari kinerja Bupati Indramayu Nina Agustina yang telah membentuk super tim di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk bersama-sama melakukan ‘Kerja Baik Kerja Nyata’ dengan melaksanakan berbagai program unggulan dan langkah strategis yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Indramayu.

Di bidang pendidikan, ia berhasil melakukan terobosan besar berupa penerapan partisipasi aktif masyarakat dan lembaga. Berbagai program diterapkan pada bidang pendidikan salah satunya dengan program unggulan Kejar Paket (Ja-Ket) yang merupakan program penyetaraan pendidikan bagi masyarakat Indramayu secara gratis.

Di bidang kesehatan, Nina Agustina membuat program berupa pelayanan dengan konsep jemput bola. Program yang dimaksud yakni Dokter Masuk Rumah (Dokmaru) dan Indramayu Cepat Tanggap (I-Ceta). Kemudian menggelontorkan anggaran sekitar 88 miliar untuk mengcover masyarakat Indramayu dengan BPJS Kesehatan melalui program UHC yang dibiayai oleh APBD (BPJS PBI).

Sedangkan di bidang daya beli, Nina Agustina membuat konsep berupa pemberdayaan kegiatan UMKM secara menyeluruh. Diantaranya adalah pemberdayaan para mantan buruh migran yang dikenal dengan program Perempuan Berdikari (Pe-Ri) dan Kredit Usaha Warung Kecil (Kruw-Cil).

“Keberhasilan semua ini berkat kerja keras tim. Saya tidak perlu congkak, karena yang terpenting bagi saya sebagai pemimpin adalah berbuat dan bekerja terbaik untuk masyarakat,” ungkap Nina Agustina.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News