Beranda blog Halaman 1471

Bey Machmudin Minta REI Bikin Hunian dengan Sistem Pengolahan Sampah Mandiri

Penulis
Syifa
-

Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin berharap Real Estate Indonesia (REI) dapat menghadirkan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat dengan konsep berkelanjutan.

Konsep berlanjutan yang dimaksud dengan mengadopsi konsep green property memanfaatkan bahan bangunan yang ramah lingkungan, arsitektur tahan gempa bumi, serapan air tinggi melalui ruang terbuka hijau, drainase dan instalasi air, serta kolam – kolam retensi memadai, juga hunian ideal, menurut Bey, harus dilengkapi dengan sistem pengolahan sampah mandiri.

Hal itu diungkapkan oleh Bey Machmudin saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) ke – XIII DPD REI Jabar di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Selasa (5/11/2024).

“Masyarakat menantikan kebijakan progresif untuk memperluas akses hunian terjangkau, percepatan perizinan, dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Bey Machmudin.

Menurut Bey, Jabar saat ini sedang menghadapi permasalahan sampah regional yang cukup kompleks terutama di Bandung Raya. REI dapat menjadi aktor penyumbang solusi dengan membuat hunian dengan konsep yang menghadirkan sistem pengolahan sampah mandiri.

Contoh yang paling sederhana dan murah adalah magotisasi, sampai ke yang lebih kompleks seperti mesin pengolah sampah menggunakan teknologi RDF.

Dengan kehadiran lebih dulu infrastruktur pengolah sampah di kompleks perumahan, diharapkan kesadaran penghuninya untuk memilih dan memilah sampah sejak dari rumah akan terbangun, terutama sampah organik dan sampah makanan.

“Adanya perumahan yang sejak awal memungkinkan tidak penghuninya disiplin memilah sampah dari rumah, kalau real estate betul – betul mengelola sampahnya sendiri,” kata Bey.

Menurut Bey, Pemda Provinsi Jabar berkomitmen mendorong dunia properti dengan menghadirkan iklim kondusif melalui kemudahan dan transparansi perizinan.

Melalui Musda, Bey berharap REI Jabar dapat merumuskan strategi konkret dalam menghadapi tantangan dan memaksimalkan potensi sektor properti di Jabar.

“Pemprov Jawa Barat berkomitmen untuk mendukung kemajuan industri properti demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sebanyak 3.399 Pelamar PPPK Sumedang Lulus Seleksi Administrasi

Penulis
Syifa
-

Sebanyak 3.399 pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kabupaten Sumedang dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumedang Ate Hadan Adi Gunawan mengatakan jumlah pelamar PPPK di Kabupaten Sumedang tahun 2024 ini total 3.409 orang.

“Dari jumlah pelamar 3.409 orang tersebut, sebanyak 3.399 orang dinyatakan lulus dan 10 orang tidak lulus seleksi administrasi,” jelas Ate, Senin, 4 November 2024.

Menurut Ate, untuk 3.399 pelamar yang dinyatakan lulus, selanjutnya akan mengikuti seleksi kompetensi yang akan dilaksanakan dari tanggal 2 Desember sampai 19 Desember 2024.

Lebih lanjut, disebutkan bahwa penerimaan tenaga PPPK di Kabupaten Sumedang ini akan mengisi formasi 400 orang terdiri dari tenaga guru 220 orang, tenaga kesehatan 90 orang dan tenaga teknis 90 orang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Sumbar Gandeng Komdigi untuk Transformasi Digital Nagari

Penulis
Syifa
-

Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) dalam melakukan transformasi digital untuk nagari memasuki tahapan baru. Dalam arahannya, Plt. Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) sehingga mampu mengelola ekosistem digital.

“Kita lepas semua yang sudah ada ekosistemnya. Perbankan punya sistem sendiri, BUMN dengan ekosistem sendiri, nagari ekosistem sendiri, yang dibutuhkan itu adalah intervensi pemerintah untuk menyiapkan SDM yang bisa mengelola ekosistem digital yang sudah ada,” ujar Audy saat Rapat Multipihak Transformasi Digital untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Istana Gubernuran, Selasa (05/11/2024).

Audy mengibaratkan transformasi seperti Transformers, dimana komponen-komponen yang sama dapat berubah ke berbagai macam bentuk. Melalui transformasi digital nagari untuk pengembangan ekonomi masyarakat, Audy berharap langkah konkret yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan ekosistem yang sudah ada sembari membangun SDM nya.

Baca juga: Sumbar Ajak Investor untuk Kembangkan Energi Terbarukan dan Pariwisata

“Langkah konkretnya, biarkan ekosistem yang sudah terbentuk, lalu kita develop ekosistem ini dengan membangun SDM nya,” lanjut Audy.

Sementara itu, Kepala Diskominfotik Sumbar Siti Aisyah menyatakan sudah menentukan dua nagari yang dijadikan sampel untuk pelaksanaan transformasi digital. Dua nagari tersebut adalah Nagari Simalanggang di Kabupaten 50 Kota dan Nagari Koto Gadang Guguak di Kabupaten Solok. Dua nagari yang menjadi sampel itu diharapkan nantinya akan menjadi daerah percontohan implementasi transformasi digital.

“Kita sudah ambil dua sampel nagari untuk dilakukan transformasi digital. Kita berharap dua nagari ini akan menjadi nagari percontohan serta akan jadi daerah binaan juga bagi perusahaan melalui CSR nya,” ungkap Siti Aisyah.

Upaya transformasi digital ini juga mendapatkan dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Diharapkan akan terjalin kolaborasi antara Pemprov Sumbar dan Komdigi dimulai dengan mapping masalah-masalah yang ada dan disandingkan dengan solusi digital yang telah dimiliki.

“Kami menyambut baik program transformasi digital yang dicanangkan oleh Diskominfotik dan Pemprov Sumbar. Program ini butuh dukungan dari seluruh pihak dan diharapkan kita bisa berkolaborasi menyelesaikan masalah-masalah yang ada,” ucap Dikki Rukmana, Ketua Tim Transformasi Digital Pertanian Maritim Logistik Direktorat Ekonomi Digital Komdigi.

Dalam rapat ini, diketahui bahwa beberapa OPD lain juga memiliki program yang satu tujuan dengan upaya transformasi digital. Dinas Pariwisata sedang mempersiapkan aplikasi e-Kreatif yang berfokus pada pengembangan ekonomi kreatif di Sumbar. Lain hal nya dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang dapat mendukung berjalannya transformasi digital melalui perpustakaan digital sehingga dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Masyarakat dan Tingkat Kegemaran Membaca.

Rapat multipihak ini merupakan lanjutan dari program transformasi digital nagari yang sudah dicanangkan sebelumnya oleh Diskominfotik Sumbar. Rapat ini dihadiri oleh berbagai stakeholder, mulai dari pemerintah pusat, OPD teknis terkait, perusahaan, hingga pelaku UMKM yang menjadi fokus program. Dalam rapat ini juga dilaksanakan penandatanganan kesepahaman sebagai bentuk dukungan program transformasi digital nagari.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jombang Siaga Bencana, 146 Desa Rawan Bencana Dapat Perhatian Khusus

Penulis
Syifa
-

Sebanyak 146 Desa yang tersebar di 21 Kecamatan masuk kategori rawan bencana. Hal itu diungkapkan Pj Bupati Jombang Dr. Drs. Teguh Narutomo M.M., saat rapat koordinasi kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi lintas sekor, pada Selasa (5/11/2024).

“Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang Jombang ada 146 Desa yang tersebar di 21 Kecamatan masuk kategori rawan bencana,” tutur Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo.

Dari 146 desa yang tersebar di 21 kecamatan yang berpotensi rawan bencana diantaranya di Kecamatan Perak ada 7 Desa, Gudo 6 Desa, Ngoro 3 Desa, Bareng 5 Desa, Wonosalam 7 Desa, Mojoagung 7 Desa, Mojowarno 2 Desa, Diwek 18 Desa dan desa lainnya yang tersebar di 21 Kecamatan.

Baca juga: Bupati Jombang Apresiasi Meningkatnya Kepercayaan Publik ke Polri

“146 desa itu adalah risiko tinggi,” paparnya.

Pj Bupati Teguh Narutomo mengungkapkan, dengan ditetapkannya potensi rawan bencana, ia meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan.

Apalagi seiring datangnya musim hujan tentu harus menjadi perhatian serius bagi masyarakat.

Karena sekarang mulai musim hujan, jadi kewaspadaan dini harus di tingkatkan,” tandasnya.

Sementara itu disampaikan oleh Plt. Kalaksa BPBD Jombang Yudha Asmara, S.STP., M.E., sebagai upaya antisipasi, pemkab juga membahas beberapa hal bersama stakeholder terkait. Mulai kesiapan program, alokasi anggaran, dukungan personel dan lain-lain.

“Untuk mempersiapkan segala sesuatu kita juga telah mempersiapkan beberapa hal. Mulai dari sisi kesiapan program, alokasi anggaran, dan personel baik yang sudah ada di BPBD, Kecamatan, Forkopimda dan relawan yang terlibat,” paparnya.

Secara teknis, pihaknya akan melakukan dua persiapan untuk meminimalisir potensi bencana.

Pertama, yakni persiapan preventif misalnya dengan cara keja bakti, latihan simulasi dan maupun penetapan rumah huni di daerah berisiko bencana.

“Kedua, adalah persiapan ketika nanti pascabencana. Mulai mengatur personel, dan penanganan pascabencana itu,” pungkas Yudha Asmara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Inflasi Kota Bandung Tercatat 0,04 Persen pada Oktober 2024

Penulis
Syifa
-

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung melaporkan, inflasi Kota Bandung pada Oktober 2024 mencapai 0,04 persen secara bulanan (month-to-month).

Sedangkan Inflasi tahunan (year-on-year) Kota Bandung tercatat sebesar 1,66 persen, di bawah rata-rata inflasi Jawa Barat yang sebesar 1,92 persen dan nasional 1,71 persen. Kontribusi terbesar dalam inflasi bulan ini berasal dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau.

Menurut data BPS, komoditas yang paling berpengaruh terhadap inflasi bulan Oktober adalah beras. Harga beras terus naik dan memberikan kontribusi signifikan pada inflasi baik bulanan maupun tahunan.

Baca juga: Bey Machmudin: Perbaikan Gedung YPK Bandung Diupayakan Tak Sampai Sebulan

Selain itu, emas perhiasan juga turut berperan sebagai pendorong inflasi, terutama dalam kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Komoditas lain yang turut berkontribusi adalah minyak goreng dan bawang merah, meski andilnya relatif kecil.

Dalam kelompok pengeluaran, kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, dengan andil 0,07 persen pada inflasi bulanan.

Untuk inflasi tahunan, kelompok ini juga menyumbang kontribusi terbesar, yakni 0,95 persen. Diikuti oleh kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang menyumbang 0,44 persen.

Adapun komoditas lain seperti nasi dengan lauk dalam kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran menyumbang andil 0,17 persen secara tahunan.

Secara regional, inflasi bulan ke bulan Kota Bandung berada pada posisi ke-5 terendah dari 10 kota dan kabupaten di Jawa Barat.

Kenaikan harga bahan pangan seperti beras yang disebabkan oleh kondisi cuaca dan distribusi diprediksi masih akan mempengaruhi inflasi beberapa bulan ke depan.

BPS mengimbau adanya antisipasi dan stabilisasi harga bahan pokok di tengah meningkatnya permintaan jelang akhir tahun.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KKP Pastikan Mutu Hasil Perikanan Dukung Program Makan Bergizi Gratis

Penulis
Syifa
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan mendukung penuh program makan bergizi gratis yang digagas pemerintahan Prabowo-Gibran. Di antaranya dengan menyiapkan produk-produk perikanan bermutu untuk menjadi bagian dalam menu makan bergizi gratis.

Belum lama ini, KKP membagikan puluhan ribu makan bergizi gratis menu ikan pada puncak peringatan HUT ke-25 yang tersebar di 150 Unit Pelaksana Teknis (UPT) KKP di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Ishartini mengatakan bahan baku yang digunakan dalam kegiatan tersebut merupakan ikan bermutu.

Baca juga: KKP Kenalkan Strategi Government Intervention Model untuk Dukung Ketahanan Pangan

“Kami ingatkan pentingnya ikan sehat bermutu dalam rangka mendukung asupan gizi masyarakat,” katanya dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Pembagian makanan bergizi dengan menu ikan dilakukan guna mendorong masyarakat untuk mengonsumsi ikan, terlebih ikan yang dijadikan sebagai bahan dasar memiliki kualitas baik. Selain itu, kegiatan makan bergizi menu ikan menjadi bentuk dukungan KKP pada program makan bergizi gratis yang dijalankan oleh Bagan Gizi Nasional.

Ishartini berharap melalui kegiatan makan bergizi menu ikan beberapa waktu lalu, masyarakat semakin mengenal tugas dan fungsi unit kerjanya sebagai penjamin sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

“Dengan begitu, sinergi kami bisa semakin kuat, terutama agar fungsi BPPMHKP sebagai quality assurance dan otoritas kompeten sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan semakin dipahami oleh publik,” tuturnya.

Tidak hanya menggelar makan bergizi gratis menu ikan, pada puncak peringatan hari jadi ke-25 tahun, KKP membagikan puluhan ribu gelas susu ikan kepada masyarakat, termasuk para pelajar. Inovasi susu ikan juga diharapkan dapat mendukung program makan bergizi gratis, di samping sebagai upaya meningkatkan angka asupan protein ikan nasional.

“Kami percaya kita bisa meningkatkan asupan protein melalui bangga mengonsumsi ikan,” ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo.

Minuman berprotein atau dikenal di masyarakat dengan susu ikan dibagikan di 138 titik, yaitu di unit pelayanan teknis (UPT) KKP di seluruh Indonesia. Susu ikan merupakan hasil dari hilirisasi perikanan yang dihasilkan melalui proses Hidrolisat Protein Ikan (HPI).

Menurutnya, baik HPI atau minuman berprotein ikan ini hadir untuk menjawab tantangan bagi pola konsumsi sebagian masyarakat Indonesia yang tidak suka makan ikan.

“Jadi ini untuk memudahkan sebagian adik-adik yang mungkin tidak doyan ikan,” tuturnya.

Adapun HPI yang menjadi bahan baku utama minuman berprotein ikan ini, juga memiliki karakteristik yang multifungsi dan praktis, sehingga dapat mendorong terciptanya inovasi produk pangan lokal unggulan lainnya melalui fortifikasi bahan makanan dan minuman. Budi memaparkan, melalui teknologi ultrafiltrasi, komponen yang menyebabkan bau amis dan alergen pada ikan bisa dihilangkan.

Hasilnya, minuman berprotein ikan yang tidak hanya aman dikonsumsi tetapi juga tidak berbau amis dan menjadikannya lebih diterima oleh masyarakat luas.

“Salah satu produk HPI adalah minuman berprotein ikan yang dikenal di masyarakat susu ikan, itu bebas laktosa, dan kaya asam amino, serta mengandung nutrisi penting lainnya, seperti Omega-3, EPA, dan DHA,” jelasnya.

Sebagai informasi, peringatan HUT ke-25, KKP menggelar berbagai kegiatan lain seperti donor darah, coaching clinic, pemeriksaan mutu hasil ikan, serta public awareness budaya mutu semisal BPPMHKP Goes to School, kemudian kepada tempat pelelangan ikan, panti – panti dan pusat kegiatan masyarakat lainnya.

KKP juga menyalurkan berbagai bantuan kepada masyarakat pesisir di Kepulauan Seribu, mulai dari sarana prasana perikanan budidaya, paket sembako, hingga menggelar pemeriksaan kesehatan gratis.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan, pihaknya siap mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dia meyakini mampu memasok produk perikanan dalam program tersebut mengingat stok ikan di Indonesia sangat melimpah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Airlangga Bahas Kerja Sama Ekonomi RI-Tiongkok dengan Dubes Baru RRT

Penulis
Syifa
-

Dalam upaya meningkatkan kerja sama ekonomi Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan Bapak Wang Lutong, sebagai Duta Besar RRT yang baru untuk Republik Indonesia.

Pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, pada hari Selasa (5/11), diantaranya membahas kerja sama ekonomi Indonesia-Tiongkok, rencana kunjungan Presiden RI ke RRT, dan kerja sama di sektor blue economy.

Melalui pertemuan tersebut, Menko Airlangga membahas kerja sama kedua negara dalam pengembangan industri melalui program two countries twin parks. Program ini merupakan bentuk kolaborasi pengembangan industri pada Industrial Park.

Baca juga: Airlangga Beberkan Upaya Pemerintah Menyelamatkan PT Sritex dari Krisis

“Kerja sama dalam program ini dapat diarahkan untuk pengembangan industri teknologi tinggi seperti kendaraan listrik (EV) dan semikonduktor di kawasan industri yang merupakan Kawasan Ekonomi Khusus, termasuk KEK Patimban dan KEK Subang, di mana investor RRT seperti BYD sudah menyatakan minatnya untuk berinvestasi,” ungkap Menko Airlangga.

Menko Airlangga juga menyampaikan update terkait kerja sama ekonomi bilateral Indonesia-RRT. Tiongkok merupakan mitra ekonomi penting bagi Indonesia yang dapat dilihat dari jumlah investasi dan perdagangan antara kedua negara. Selama Januari-September 2024, Tiongkok merupakan investor terbesar ketiga bagi Indonesia. Selain itu, Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar Indonesia selama satu dekade terakhir dalam hal nilai total perdagangan, ekspor, dan impor.

Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyambut baik adanya usulan kerja sama dari Kementerian Perdagangan Tiongkok terkait sektor blue economy. Kerja sama ini diharapkan akan mendorong dan memperkuat kerja sama ekonomi sektor swasta RI-RRT di sektor-sektor yang terkait dengan industri, hilirisasi produk kelautan, energi, pariwisata, dan biomedis.

Pada kesempatan yang sama, Dubes RRT menyampaikan dukungannya atas percepatan proses pembahasan kerja sama di sektor blue economy antara RI-RRT ini. Diharapkan kerja sama tersebut dapat menjadi salah satu hasil dari kunjungan Presiden RI ke Tiongkok yang akan dilaksanakan minggu depan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Angka Prevalensi Stunting di Kota Padang Terus Menurun

Penulis
Syifa
-

Angka stunting di Kota Padang terus mengalami penurunan pada tahun 2024. Berdasarkan data rill angka prevalensi stunting hingga September sebesar 2,53 persen atau sebanyak 1.463 balita dari total 57.822 balita yang sudah dilakukan pengecekan.

Kepala Dinas Kesehatan (DKK) Padang, dr. Srikurnia Yati menjelaskan bahwa pihaknya telah memiliki data riil berdasarkan nama dan alamat balita stunting yang terdapat di daerah tersebut.

“Pada September 2024 ada 57.822 balita yang telah diukur, ditemukan sebanyak 1.463 balita yang mengalami stunting. Dari hasil pengukuran itu, angka stunting di Padang mengalami penurunan,” kata dia, Selasa (5/11/2024).

Baca juga: Kota Padang Capai Target 30% Aktivasi Identitas Kependudukan Digital

dr. Srikurnia Yati menambahkan, sebanyak 667 anak stunting telah mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), selain itu sebanyak 411 balita telah masuk pos gizi.

“Penekanan angka stunting juga dilakukan dengan menyasar ke calon pengantin (catin). Dari 3.243 catin yang terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) periode Januari hingga September, 2.785 diantaranya sudah diberikan edukasi dan pelayanan kesehatan, setelah dilakukan pengecekan kesehatan sebanyak 2.496 catin layak hamil,” terangnya.

Tak hanya itu, DKK Padang juga terus melakukan pemeriksaan ibu hamil sebagai langkah strategis dalam upaya pencegahan stunting.

“Hingga September, 11.004 ibu hamil (bumil) telah diperiksa dan dicek kesehatannya, ditemukan 1.404 bumil (12,7 persen) mengalami anemia, 761 bumil (7 persen) menderita Kekurangan Energi Kronis (KEK),” terangnya.

Berdasarkan data, pada Januari, ada 50.524 balita diukur, 1.791 mengalami stunting. Di bulan Februari 51.497 balita diukur, 2.165 balita stunting. Kemudian pada Maret, 50.027 balita diukur, 1.974 balita stunting.

Pada April sebanyak 52.145 balita diukur dan 1.923 diantaranya stunting. Mei sebanyak 52.751 balita diukur, 1.832 balita stunting. Juni, 58.479 balita diukur, 1.569 balita stunting.

Selanjutnya, Juli sebanyak 56.569 balita diukur,1.486 stunting, Agustus ada 57.481 balita diukur, 1.482 stunting serta September ada 57.822 balita diukur, 1.463 balita mengalami stunting.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Kalsel Gelar Rapat Evaluasi Penanganan Konflik Sosial

Penulis
Syifa
-

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Adi Santoso mengingatkan agar Pilkada berjalan aman dan tidak ada konflik sosial, sebagai mana peristiwa kelam konflik sosial, peristiwa ‘Jumat Kelabu’, tidak pernah lagi terjadi di Banua, Kalsel Babussalam.

“Saya sampaikan sejarah ini sebagai pengalaman dan pelajaran bagi kita bersama, bahwa konflik sosial yang meluas, akan sangat merugikan kehidupan kita,” sebut Adi Santoso saat membuka Rapat Evaluasi, Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Kota Periode Pelaporan Target B.04 dan B.08 Tahun 2024 di salah satu hotel di Banjarmasin, Rabu (6/11/2024).

Dijelaskan, konflik sosial ini disebabkan oleh kesalahpahaman sekelompok masyarakat dalam kegiatan kampanye Pemilu Tahun 1997, di mana masyarakat terpancing oleh oknum yang mengganggu pelaksanaan ibadah salat Jumat, yang kemudian dikembangkan sebagai isu keagamaan.

Baca juga: Pemprov Kalsel Ajak ASN untuk Berintrospeksi dalam Apel Awal Bulan

Belajar dari kejadian tersebut, Pemprov Kalsel melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Bidang Kewaspadaan Nasional melakukan upaya agar tidak lagi terjadi peristiwa yang menelan banyak korban dan merugikan banyak orang, sehingga menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024 ini dapat berjalan dengan aman, damai, dan lancar.

“Kita berharap Pilkada serentak tahun 2024 ini juga tidak ada menimbulkan konflik sosial di kabupaten/kota manapun, apapun peristiwa politik yang mewarnai Pilkada ini, kita tetap cerdas dan bijak dalam menyikapinya, kita redam sedini mungkin, setiap riak atau percikan konflik sosial dalam bentuk apapun,” pesan Adi.

Rapat evaluasi diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari jajaran Bakesbangpol kabupaten/kota se-Kalsel, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) se-Kalsel, dan Bappeda kabupaten/kota se-Kalsel, dan dihadiri oleh Kepala Bakesbangpol Kalsel, Heriansyah.

Pada kesempatan ini pula dilakukan dialog dan diskusi yang menghadirkan nara sumber, diantaranya Direktur Ketahanan Ekososbud Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Kepala Binda Kalsel, Kepala Bappeda Kalsel, dan Kepala Dinas P3AKB Kalsel.

Adi Santoso juga mengucapkan syukur atas pelaksanaan rapat evaluasi ini sebagai bukti kesungguhan dan perhatian bersama, agar terus mengoptimalkan segala upaya dan sumberdaya untuk menangani konflik sosial di daerah masing-masing, di Kalsel.

“Karena bagaimanapun, konflik sosial itu bisa muncul kapan saja dan tidak terduga, sehingga kewaspadaan terhadap konflik sosial tidak boleh kita abaikan, hal ini memang harus kita tangani secara sistematis dan terencana, karena keberhasilan penanganannya akan berdampak positif bagi kehidupan kita, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPBD Garut Kerahkan Alat Berat Untuk Pembersihan Jalan

Penulis
Syifa
-

Hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut pada Selasa (5/11/2024) menyebabkan bencana alam di Kampung Situ Bunder, Desa Mekarjaya. Akibat kejadian ini, satu rumah warga mengalami kerusakan parah.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 15.30 WIB ketika hujan deras mengguyur daerah tersebut sejak pukul 14.30 WIB. Angin kencang yang menyertai hujan menyebabkan sebuah pohon tumbang dan menimpa rumah milik Yusup Rahayu (26). Rumah semi permanen berukuran 37 meter persegi itu mengalami kerusakan pada bagian atap yang ambruk akibat tertimpa pohon.

Menurut laporan Camat Cikajang, Riyana Tasripin, kerugian yang dialami korban diperkirakan mencapai Rp10 juta. Saat ini, Yusup dan keluarganya sementara waktu mengungsi di rumah orang tuanya yang berada di sekitar lokasi kejadian. Atap rumah korban ditutup menggunakan terpal yang dipasang oleh warga sekitar sebagai tindakan darurat.

Baca juga: BMKG Prediksi Puncak Musim Hujan di RI pada November-Desember 2024

Sementara itu banjir akibat hujan deras juga melanda wilayah perbatasan Desa Cisurupan dan Desa Cisero di Jalan Raya Cisurupan – Cikajang pada Selasa (5/11/2024) sore. Kejadian yang berlangsung sekitar pukul 14.30 WIB ini menyebabkan aliran air meluap ke jalan, mengakibatkan lumpur tebal menutupi permukaan jalan dan menghambat arus lalu lintas.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut melaporkan bahwa banjir disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi di kawasan tersebut, sehingga debit air meluap ke jalan utama. Banjir ini berdampak signifikan pada lalu lintas kendaraan roda empat maupun roda dua, yang kesulitan melintasi jalan yang tertutup material lumpur.

BPBD segera melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kecamatan Cisurupan, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Upaya pembersihan material lumpur dilakukan dengan menggunakan alat berat dari Dinas Bina Marga serta unit water supply dari Dinas Pemadam Kebakaran untuk membantu membersihkan jalan.

Sementara itu, pengaturan lalu lintas satu arah diberlakukan demi menjaga keselamatan pengguna jalan. Pembersihan material lumpur berlangsung hingga malam hari, dan pada pukul 19.25 WIB, BPBD melaporkan kondisi jalan mulai membaik meski lalu lintas masih ditutup sementara.

Penanganan bencana ini melibatkan sejumlah instansi, termasuk Polsek Cisurupan, Koramil 1115 Cisurupan, serta masyarakat setempat yang turut membantu proses evakuasi dan pembersihan.

Pranata Humas Ahli Muda BPBD Jabar, Hadi Rahmat, dalam siaran persnya menuturkan, pihaknya menerima laporan banjir yang terjadi di beberapa titik di Kabupaten Garut. “Air sudah mulai surut, pembersihan material lumpur sedang dilakukan pembersihan dengan alat berat oleh UPTD Bina Marga Provinsi,” ujar Hadi, Rabu (6/11/2024).

Hadi mengingormasikan, Penjabat (Pj.) Gubernur Jabar Bey Machmudin diagendakan akan melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi bencana. Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan berjalan optimal.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, menyampaikan bahwa pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten seirama dalam menetapkan langkah dalam penanganan bencana meteorologi khususnya di Kabupaten Garut. Nurdin menuturkan, bahwa Pj. Bupati Garut, Barnas Adjidin, juga telah menginstruksikan Kepala SKPD serta pada camat untuk senantiasa siaga melakukan antisipasi bencana hidrometeorologi.

“Kepada teman-teman di BPBD dan teman-teman Dinas Sosial, Perkim, PUPR, itu mereka siap-siap ready, karena dampak itu kan menjadi tugas tanggung jawab mereka,” ucapnya.

Ia juga meminta para camat agar tidak meninggalkan wilayahnya, terkecuali jika memiliki kepentingan yang sangat penting serta memiliki izin dari pimpinan. Nurdin menyampaikan, hal itu dilakukan agar pemerintah kecamatan setempat dapat siaga dalam mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

“Masalah bencana itu bukan hanya menjadi ansih tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua sebagaimana Undang-undang yang kita pahami bersama,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,4701,4711,472...4,969Halaman 1,471 dari 4,969